TEMPO.CO, Jakarta - Ketegangan terus meningkat di Timur Tengah menyusul serangan Israel ke Lebanon menyulut keterlibatan Iran. Namun perang lebih berat dihadapi negara Zionis itu, yakni kemerosotan ekonomi.

Penurunan peringkat kredit Israel oleh Moody's sebanyak dua tingkat mungkin pada pekan lalu bukan yang terakhir, kata para analis, karena perang di dua front memacu pengeluaran negara dan menimbulkan kekhawatiran bahwa ekonomi mungkin tidak pulih secepat seperti pada konflik-konflik sebelumnya.

Langkah mengejutkan Moody's pada hari Jumat, 27 September 2024, untuk menurunkan peringkat kredit Israel menjadi "Baa1" dari "A2" dikritik oleh pejabat pemerintah Israel tetapi mencerminkan ketidakpastian atas prospek ekonomi negeri itu saat konflik berkecamuk dan meluas.

"Peringkat tersebut kemungkinan akan diturunkan lebih lanjut, mungkin beberapa tingkat, jika ketegangan yang meningkat saat ini dengan Hizbullah berubah menjadi konflik skala penuh," kata Moody's seperti dikutip Reuters.

Ekonom Bank Hapoalim Victor Bahar mencatat bahwa "peringkat utang Baa1 biasanya mencirikan negara-negara yang jauh kurang kaya dan berkembang daripada Israel".

Penurunan peringkat tersebut membuat peringkat Israel turun tiga tingkat dari peringkat keenam awal tahun ini.

"Ada banyak masalah yang harus kami lakukan untuk mempertahankan peringkat saat ini," kata Yair Avidan, mantan regulator perbankan Israel.

Perang Israel yang telah berlangsung selama setahun melawan kelompok Hamas Palestina di Gaza diperkirakan menelan biaya 250 miliar shekel (Rp1.000 triliun lebih). Sekarang Israel menambah musuh dengan menyerang Hizbullah di Lebanon, yang membuat Iran terlibat.

Politisi Israel, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, mengatakan penurunan peringkat Moody's, yang diikuti oleh pemotongan oleh Fitch dan S&P Global, meremehkan kekuatan ekonomi Israel.

Fitch memperkirakan Israel akan meningkatkan belanja pertahanan jangka panjang dari tingkat sebelum perang hingga mendekati 1,5% dari PDB, dan S&P Global juga menyoroti risiko geopolitik yang terus meningkat dan defisit anggaran yang semakin melebar.

Akuntan publik Israel Yali Rothenberg mengatakan sudah jelas bahwa perang di beberapa bidang akan menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi mengatakan "tidak ada pembenaran" untuk penurunan peringkat Moody's terbaru.

Namun pertumbuhan telah mengalami pukulan yang jelas selama setahun terakhir, melambat menjadi 0,7% per tahun pada kuartal kedua - atau kontraksi 0,9% per kapita seiring dengan bertambahnya populasi Israel - yang meningkatkan tekanan pada keuangan pemerintah.

Perang dengan Hizbullah Sebabkan Kontraksi 3 Persen

Menurut Aharon Institute for Economic Policy di Reichman University, perang habis-habisan dengan Hizbullah termasuk operasi darat akan menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar 3,1% tahun ini dan defisit anggaran sebesar 9,2% dari PDB.

Anggaran pertahanan terus membengkak dan mitra koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersikeras mempertahankan program pengeluaran.

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menargetkan defisit sebesar 4% dari PDB dan pemotongan pengeluaran sebesar 35 miliar shekel (Rp142,4 triliun).

Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan Moody's seharusnya menunggu hingga anggaran 2025 disetujui, tetapi proses tersebut telah tertunda selama dua bulan di tengah pertikaian koalisi.

"Yang jelas adalah bahwa mereka tidak memiliki kepercayaan pada pemerintah terkait prospek fiskal," kata Flug dari Israel Democracy Institute.

Bagi banyak orang di sektor bisnis Israel, kekuatan mendasar ekonomi dan sektor teknologi tinggi yang dinamis lebih penting daripada pertanyaan tentang target belanja pemerintah.

Yossi Abu, kepala eksekutif di NewMed Energy, menyebut keputusan Moody's sebagai "kesalahan besar" yang "mencerminkan kurangnya pemahaman tentang ketahanan dan semangat Israel".

Sementara itu, Bank Israel telah mendesak pemotongan belanja dan kenaikan pajak untuk mengendalikan defisit yang diproyeksikan pemerintah sebesar 6,6% dari produk domestik bruto untuk tahun 2024 tetapi saat ini berjalan pada angka 8,3%. Moody's memperkirakan defisit sebesar 7,5% tahun ini.

Laman The Jerusalem Post, 1 Oktober 2024, menulis di antara berbagai front yang telah dihadapi Israel sejak 7 Oktober 2023, ada satu perang yang jelas-jelas Israel telah kalah yaitu ekonomi.

Ini adalah front yang tidak kalah mengancamnya dibanding perang mana pun yang dihadapi Israel secara militer. Tidak ada negara yang dapat berfungsi tanpa ekonomi yang cukup kuat untuk mendukungnya, tanpa sistem medis, sistem kesejahteraan, sistem pendidikan, dan fungsi penting lainnya yang harus disediakan negara bagi warganya.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, kembali menorehkan prestasi di kancah internasional usai namanya menempati posisi ke-47 dalam daftar Fortune's Most Powerful Women 2024. Ia dikenal memiliki segudang prestasi dengan pengalaman karir yang gemilang.

Dilansir dari laman resmi Pertamina, pencapaian Nicke naik signifikan dari tahun sebelumnya yang berada di posisi ke-67 dalam daftar 100 wanita berpengaruh (Most Powerful Women) di dunia versi Majalah Fortune. Ia bahkan menjadi satu-satunya wanita dari kawasan ASEAN saat itu.

Pada tahun ini, Dirut Pertamina ini menjadi satu-satunya wakil Indonesia dan telah berhasil membawa Pertamina menjadi perusahaan energi kelas dunia.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, penilaian dari media terkemuka internasional ini membuktikan kapabilitas Nicke Widyawati sebagai pemimpin bisnis wanita terkemuka dunia."Di bawah kepemimpinannya, Pertamina telah mencapai berbagai pencapaian signifikan," ujar Fadjar, dikutip dari laman resmi Pertamina.

Mengenal Sosok Nicke Widyawati

Dikutip dari Antara, nama Nicke Widyawati sudah menghiasi lingkungan Pertamina sejak 27 November 2017. Saat itu pemegang saham mempercayainya untuk mengisi posisi Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pertamina yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-256/MBU/11/2017, tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Selanjutnya tugas Nicke pun bertambah dengan merangkap sebagai Plt Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-39/MBU/02/2018 tanggal 13 Februari 2018.

Beberapa bulan berikutnya, Nicke Widyawati mulai menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Keputusan no. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-97/MBU/04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

Selain menjadi Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati juga memegang jabatan sebagai Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Panas Bumi periode 2023-2026.

Sebelum menjadi bagian dari Pertamina, perempuan kelahiran Tasikmalaya, 25 Desember 1967 ini telah memiliki karir gemilang di lingkungan BUMN. Nicke tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Direktur Perencanaan Korporat dan Direktur Pengadaan Strategis 1 selama tiga tahun, yakni pada 2014 hingga 2017 di PT PLN (Persero).

Lulusan Teknik Industri ITB dan Master Hukum Bisnis Unpad ini juga pernah menjadi Direktur Utama PT Mega Eltra, perusahaan kontraktor listrik di lingkungan holding PT Pupuk Indonesia (Persero).

Selain itu, Nicke juga pernah menjabat Direktur Bisnis PT Rekayasa Industri (Rekind) Persero dan Vice President Corporate Strategy Unit (CSU) di perusahaan yang sama hingga akhirnya bergabung di PLN pada 2014.

Selama berkarir, menurut laman Pertamina.com, nama Nicke Widyawati kian harum lewat beberapa prestasi yang diraihnya. Pada 2023, ia berhasil meraih penghargaan tertinggi Green Leadership Utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.

Adapun penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi kepada Nicke Widyawati atas capaian Pertamina memecahkan rekor sebagai penerima peringkat PROPER emas terbanyak sekaligus mengokohkan Pertamina sebagai pemimpin transisi energi di Indonesia.

Tak hanya itu, Nicke juga mendapatkan penghargaan R.A Kartini Awards 2024 kategori Visionary Leadership In Environmental Sustainability, yang diselenggarakan oleh Yayasan Kartini Heritage Center bekerjasama dengan Trans Media Group pada Juni lalu.

Baru-baru ini, Nicke kembali mengoleksi penghargaan ketika dirinya dianugerahi Lifetime Achievement Awards untuk kategori industri dalam ajang Industrial Engineering Awards 2024 (IEA 2024) yang berlangsung di Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Jumat, 27 September 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membeberkan capaian pembangunan infrastruktur selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan infrastruktur yang dibangun kementeriannya selama pemerintahan Presiden Jokowi menjadi sarana produksi dan penunjang ekonomi.

Di bidang konektivitas, Basuki mengatakan, Kementerian PUPR dan Badan Usaha Jalan Tol sudah menyelesaikan 2.432 kilometer jalan tol. "Kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan produktif, seperti kawasan industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan, bisa mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri," ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis, 3 Oktober 2024.

Selain jalan tol, Basuki mengklaim kementeriannya juga menyelesaikan 5.999 kilometer pembangunan jalan baru, 125.904 meter pembangunan jembatan, 583 unit jembatan gantung, serta 27.673 meter pembangunanflyoverdanunderpass. Salah satu flyover yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi adalah Flyover Djuanda sepanjang 858 meter di Sidoarjo, Jawa Timur.

Basuki juga mengatakan, hingga saat ini Kementerian PUPR sudah menyelesaikan 53 dari 61 bendungan yang dibangun. Bendungan ini termasuk Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang menjadi penyuplai air baku bagi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain membangun bendungan, PUPR membangun jaringan irigasi untuk mengairi sawah petani.

“Pada periode 2014-2024, Kementerian PUPR membangun 1.228.440 hektare jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 hektare jaringan irigasi,” kata Basuki. Ia juga mengatakan Kementerian PUPR menyelesaikan 1.371 embung, 493 buah pengendali sedimen dan lahar, serta 2.154 kilometer pengendali banjir dan pengaman pantai.

Kemudian di bidang permukiman, Kementerian PUPR telah menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 36.380 liter per detik. Karena itu, Basuki mengklaim akses air minum layak sudah mencapai 93 persen dari total populasi.

Capaian kinerja berikutnya menurut Basuki adalah penanganan kawasan permukiman 94.321 hektare, penanganan sampah dan sanitasi 13,7 juta kepala keluarga. “Sehingga, akses sanitasi layak mencapai 82 persen dari total populasi,” kata Basuki.

Sementara untuk bidang perumahan, Basuki menyebut kementeriannya sudahh membangun 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi APBN melalui program Sejuta Rumah. Selain itu, membangun 1,49 juta unit rumah melalui program Rumah Swadaya/Batuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta membangun 40.347 unit rumah khusus dan 71.731 unit rumah susun.

Terakhir, Basuki menuturkan, Kementerian PUPR sudah membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu sebanyak 15 kawasan. Pada Rabu, 3 Oktober kemarin, 7 PLBN sudah diresmikan Presiden Jokowi. Ketujuh PLBN itu, yakni PLBN Napan di NTT yang dibangun dengan biaya Rp 128 miliar, PLBN Serasan di Natuna Kepri dengan biaya Rp 145 miliar, PLBN Jagoi Babang Kalbar Rp 226 miliar, PLBN Sei Nyamuk Kaltara Rp 248 miliar, PLBN Labang Kaltara Rp 210 miliar, PLBN Long Nawang Kaltara Rp 243 miliar, dan PLBN Yetetkun Papua Selatan Rp 146 miliar

“Kami juga merealisasikan pembangunan, rehabilitasi atau renovasi sarana pendidikan, olahraga, dan pasar sebanyak 5.939 unit,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie memandang potensi perekonomian digital masih sangat menjanjikan. Dalam acara sarasehan yang diadakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Budi menjelaskan bahwa kontribusi ekonomi digital pada Produk Domestik Bruto (PDP) diperkirakan akan mencapai US$ 210-360 miliar pada 2030. “Hanya 6 tahun berselang, yang didominasi sektor-sektor e-commerce, transportasi, dan layanan perjalanan online serta media online,” ujarnya pada Kamis, 3 Oktober 2024 di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta.

Budi memperkirakan digital financial services (DFS) di Indonesia akan memimpin pembayaran digital di Asia Tenggara dengan proyeksi nilai pembayaran digital mencapai US$ 760 miliar. Pasca pandemi, investasi asing di Asia Tenggara mengalami peningkatan hingga US$ 224 miliar pada 2022. Pada 2023, Indonesia telah meraih investasi sebesar US$ 22 miliar dengan sektor-sektor tujuan investasi pusat data, sistem pembayaran, serta infrastruktur komunikasi.

Namun, Budi Arie menyoroti masih rendahnya tingkat pengadaan peralatan dan jasa yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Indonesia. Ia membandingkan belanja TIK Indonesia dengan negara lain. “Amerika belanja TIK-nya sudah 2 persen dari PDB, China 2 persen dari PDB, Singapura sudah 5 persen dari PDB. Nah, Indonesia berapa? Baru setengah persen PDB kita dibelanjakan untuk sektor TIK,” ungkap Budi.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa potensi belanja TIK Indonesia seharusnya empat kali lipat dibandingkan dengan negara lain. Budi juga menyebut mengenai konsumsi data Indonesia yang hanya 2 watt per-tahunnya. Ia membandingkan hal tersebut dengan Jepang yang konsumsi datanya 10 kali lipat lebih tinggi dari Indonesia. “Di Indonesia konsumsi data baru 2 watt per kapita per tahun. kalau disbanding Jepang sudah 20 watt per kapita per tahun. Dan saya yakin, bukan turun angkanya. Ke depannya ini pasti akan meningkat,” ucap Budi.

Budi meminta pelaku industri dalam negeri untuk berkontribusi dalam pasar pusat data regional maupun pasar global.

TEMPO.CO, Jakarta -Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan maskapai baru yaitu Blue Bird Nordic atau BBN Airlines Indonesia akan membuka rute penerbangan dari Jakarta menuju Pontianak. Menurutnya, kehadiran maskapai baru ini bisa meningkatkan industri penerbangan. "Rencananya dia (BBN Airlines Indonesia) sebenarnya mengajukan rute Jakarta-Pontianak," ujarnya saat diwawancarai Tempo pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Blue Bird Nordic Airlines Indonesia resmi mengudara di Indonesia sejak bulan lalu. Semenjak itu, BBN Airlines sudah mengantongi izin penerbangan untuk tiga rute domestik, yaitu Cengkareng (CGK)-Surabaya (SUB) dengan frekuensi tujuh kali per minggu sejak 27 September 2024. Lalu rute Cengkareng (CGK)-Balikpapan (BPN) yang mulai beroperasi pada 30 September dengan frekuensi tujuh kali per minggu, serta Cengkareng (CGK)-Denpasar (DPS) yang mulai beroperasi pada 2 Oktober.

Menurut Adita, menyusul tiga rute sebelumnya, saat ini anak perusahaan dari Avia Solutions Group asal Irlandia itu telah mengantongi izin menerbangkan rute Jakarta-Pontianak. Namun, pihak maskapai belum mengambil keputusan kapan akan memulai penerbangan di rute tersebut. Alasannya, BBN Airlines Indonesia ingin terlebih dahulu mengevaluasi pasar dari tiga rute pertamanya. "Nah mereka (BBN Airlines Indonesia) lihat marketnya, tinggal terbang aja sebenarnya. Kalau marketnya kecil ya biasanya mereka masih nunda," ujar Adita.

Maskapai pendatang baru ini berencana untuk mengoperasikan 40 pesawat pada 2027. Namun, saat ini baru tersedia tiga unit Boeing 737-800 untuk permintaan carter penumpang serta tiga pesawat kargo Boeing 737-800 dan Boeing 737-400 untuk melayani penerbangan domestik maupun internasional.

Menurut Adita, kehadiran BBN Airlines Indonesia ini merupakan tanda industri penerbangan tidak jenuh di tengah tahap pemulihan pasca krisis akibat pandemi Covid-19. "Dengan BBN Airlines Indonesia ini, harapannya memang lebih tersedia angkutan udara," ujarnya.

Adita mengakui masih banyak masalah yang menghambat pemulihan bisnis penerbangan. Salah satu kendalanya adalah sulitnya akses terhadap rantai pasokan serta suku cadang yang dibutuhkan maskapai. Selain itu, mereka juga mengakui bahwa peningkatan pajak turut menjadi faktor penghambat.

Kedatangan maskapai baru ini juga tidak serta merta bisa membuat harga tiket pesawat menjadi turun. Pasalnya, ada banyak faktor yang menyebabkan tingginya harga tiket pesawat saat ini. Salah satu cara untuk menurunkan harga tiket pesawat adalah melalui mekanisme penjualan avtur. Selain itu, penurunan pajak juga akan berpengaruh terhadap turunnya harga pesawat. Namun, faktor yang sangat krusial adalah nilai tukar dolar, yang memiliki dampak signifikan. "Karena semuanya kan impor ini pakai dollar, sehingga mempengaruhi biaya operasional," katanya.

BBN Airlines Indonesia resmi mengudara pada Jumat, 27 September 2024 dengan rute perdana dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang menuju Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Maskapai ini merupakan anak usaha Avia Solutions Group yang berkantor pusat di Dublin, Irlandia, sebuah perusahaan yang menyediakan layanan pesawat, kru, perbaikan, dan asuransi.

TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan peluang ekspor manufaktur Indonesia masih cukup kuat. Hal ini dia paparkan merespons data Purchasing Manager’s Index (PMI) yang masih pada level kontraksi.

Standard & Poor's Global Ratings (S&P) mencatat Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia pada September masih anjlok ke zona kontraksi yakni level 49,2. Melemahnya ekspor dan konsumsi domestik jadi pemicunya. Namun Febri optimistis peluang ekspor masih baik. “Terutama hasil hilirisasi,” ujarnya lewat keterangan resmi dikutip Jumat, 4 Oktober 2024.

Hal ini, menurut dia mulai terlihat dari tren kenaikan beberapa harga komoditas seperti nikel, minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan batu bara. Febri menambahkan kontraksi manufaktur saat ini juga dialami sebagian besar negara mitra dagang Indonesia. Seperti Amerika Serikat di level 47,0; China 49,3; dan Jepang 49,6. Ambang batas pertumbuhan PMI manufaktur adalah 50, di bawah itu tergolong level kontraksi.

Kontraksi manufaktur Indonesia selama 3 bulan berturut-turut, serta maraknya hambatan perdagangan menjadi faktor yang turut menekan kinerja manufaktur. Di sisi lain, faktor kekhawatiran atas perlambatan ekonomi Cina juga masih membayangi, meski pemerintah Tiongkok telah berusaha membangkitkan optimisme pasar melalui paket stimulus yang cukup signifikan.

Pelemahan manufaktur juga diakui Ketua umum Kamar Dagang Industri atau Kadin yang terpilih dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa, Anindya Bakrie. Dia mengatakan transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto turut memengaruhi kontraksi PMI manufaktur tiga bulan belakangan.

Anindya memaparkan, selama 50 bulan dunia usaha melihat PMI manufaktur berada di atas 50 persen atau baik. “Tapi memang beberapa bulan terakhir, kita ketahui memang lagi transisi pemerintahan juga tahun politik sehingga banyak yang wait and see,” ujarnya usai Sarasehan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Menara Kadin, Rabu, 2 Oktober 2024.

Kondisi tersebut membuat pengusaha memilih untuk menunda pengambilan keputusan atau tindakan signifikan hingga situasi menjadi lebih jelas atau stabil. Namun menurut Anindya, pengusaha tidak khawatir dengan kebijakan-kebijakan pemerintah baik yang pro bisnis dan juga pro rakyat.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat piutang pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) oleh perusahaan pembiayaan mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun lalu. Pada Agustus total pembiayaan di sistempaylatertembus Rp 7,99 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengatakan pada Juli kenaikannya 73,55 persen secara tahunan atau year on year (yoy). "Piutang pembiayaan BNPL per Agustus 2024 meningkat sebesar 89,20 persen yoy," ujarnya dalam keterangan resmi dikutip Jumat, 4 Oktober 2024.

Hal ini menunjukkan peningkatan penggunaan sistem paylater atau beli sekarang bayar nanti oleh masyarakat. Sementara itu Agusman menambahkan, tingkat risiko pembiayan Non Performing Financing (NPF) Gross adalah 2,52 persen. Pada Juli atau bulan sebelumnya, NPF Gross pada industri pay later sebesar 2,82 persen.

OJK tengah menyiapkan aturan terkait BNPL. Prosesnya saat ini masih dalam tahap kajian. Di antaranya terkait persyaratan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan BNPL, kepemilikan sistem informasi, pelindungan data pribadi, rekam jejak audit, sistem pengamanan, akses dan penggunaan data pribadi, kerja sama dengan pihak lain, serta manajemen risiko.

Pembiayaan lewat Financial Technology Peer To Peer Lending (Fintech P2P Lending) atau pinjaman online juga meningkat dibanding Juli. Nilainya pada Agustus mencapai Rp 656,80 miliar. Pada Agustus 2024, OJK mencatat ada 19 penyelenggara Fintech P2P Lending yang memiliki TWP90 di atas 5 persen. TWP90 adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian Pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo, atau indikator pinjaman bermasalah.

Terhadap para penyelenggara tersebut, OJK memberikan surat peringatan dan meminta penyelenggara membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya. "OJK juga terus melalukan monitoringterhadap kualitas pendanaan dan akan melakukan tindakan pengawasan termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan," ujar Agusman.

TEMPO.CO, Jakarta - Tunjangan kinerja atau tukin pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mendapat lampu hijau untuk naik. Sinyal kenaikan datang dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Anas mengatakan Kemenhub telah memenuhi kriteria kenaikan tukin dengan memangkas jumlah aplikasi yang mereka miliki. “Kemenhub, sudah-sudah (naik). Ya,” kata menteri itu saat ditemui usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan peluncuran Portal Aksesi OECD di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 3 Oktober 2024. “Salah satunya karena selain angka sudah sesuai, Kemenhub telah mensimplikfikasi aplikasi dari 300 lebih menjadi sembilan aplikasi. Sudah memenuhi,” ujarnya.

Sementara untuk Kementerian Keuangan, Sri Mulyani menolak berbicara. “Kita tadi sedang membahas Kemenko Perekonomian dengan Kementerian Perhubungan,” katanya. “Kita lebih urus kinerja, jangan ngomongin tukin," tuturnya.

Airlangga pun tampak mengonfirmasi kabar kenaikan tukin di kementeriannya. Ketika ditanya wartawan apakah kenaikan tukin di Kemenko Perekonomian sudah disetujui, ia menjawab singkat sambil mengacungkan jempol, “Ya, kira-kira sama lah.”

Tunjangan kinerja atau tukin adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja PNS. Definisi itu mengacu pada pasal dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Evaluasi jabatan yang dimaksud yaitu suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria faktor jabatan berdasarkan informasi jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan. Beberapa waktu lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengumumkan bahwa tukin PNS di kementeriannya naik 100 persen.

Berdasarkan keterangan di akun Instagram Erick pada 14 Agustus lalu, Kementerian PAN-RB menilai Kementerian BUMN telah memenuhi persyaratan yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), indeks reformasi birokrasi lebih dari 85 persen, penyederhanaan lebih dari 70 persen, dan capaian proyek-proyek strategis.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan target untuk meningkatkan kecepatan internet seluler di Indonesia menjadi 100 Mbps bakal dikebut di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Target 100 Mbps ini paling enggak dalam waktu 4-5 tahun ke depan, kita harus berupaya ke sana," kata Budi di Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2024.

Ia mengatakan peningkatan baik kuantitas maupun kualitas konektivitas di Indonesia sudah menjadi kewajiban karena saat ini inovasi teknologi yang berkembang betul-betul bergantung konektivitas digital.

Budi mengatakan, dalam sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dalam hal kecepatan internet telah terjadi peningkatan di dalam negeri.Namun hal itu belum cukup dan perlu diakselerasi karena laju perkembangan inovasi teknologi berkembang jauh lebih cepat dari pertumbuhan kecepatan internet di Indonesia.

"Betul bahwa di 2014-2024 kecepatan internet Indonesia meningkat 10 kali lipat. Di 2015 itu kecepatan internet kita 2,5 Mbps dan di 2024 ini sudah 25 Mbps. Tapi dibandingkan negara lain seperti China ya tetap jauh, saat ini China saja sudah 160 Mbps. Karena itu kita menargetkan minimal Indonesia dalam lima tahun ke depan sudah bisa 100 Mbps," kata Budi.

Untuk membantu target tersebut dapat dicapai di pemerintah selanjutnya, dalam masa transisi di bawah kepemimpinannya, Budi Arie mengatakan telah berupaya maksimal mengkomunikasikan kebutuhan pelaku industri telekomunikasi agar bisa lebih cepat membangun banyak infrastruktur digital untuk pemerataan konektivitas di Indonesia sekaligus meningkatkan kualitasnya.

Salah satu yang diupayakan Kementerian Kominfo ialah mengkomunikasikan kepada Kementerian Keuangan agar dapat menurunkan biaya seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi para pelaku industri telekomunikasi.

"PNBP ini kewenangannya ada di Kemenkeu tapi kami upayakan cari yang terbaik supaya ditemukanequilibriumatau keseimbangannya bisa kita jaga. Supaya iklim investasi di sektor infrastruktur digital bisa lebih atraktif," kata Budi.

Peringkat Kecepatan Internet di ASEAN

Berdasarkan data yang diunggah Cable.co.uk sampai Juni 2024, kecepatan Indonesia berada di perigkat kesembilan dengan kecepatan 19,54 Mbps. Posisi di peringkat dunia ke-151.

Menurut Menteri Budi Arie, kecepatan Internet Indonesia saat ini sudah 25 Mbps, artinya Indonesia sudah menyamai Laos dan Kamboja.

TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah pendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 hampir mencapai empat juta orang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan hal itu tanda kepercayaan anak muda terhadap sistem rekrutmen PNS yang kini lebih transparan.

Anas menjelaskan bahwa tahun ini, seleksi CPNS dibuka untuk 600 ribu formasi bagi orang-orang yang baru lulus kuliah. Tetapi, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah hanya memanfaatkan 249 ribu formasi. “Yang menarik adalah, dengan kurang lebih formasi seperti itu, yang daftar hampir empat juta,” kata Anas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan peluncuran Portal Aksesi OECD di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Pendaftaran CPNS tahun ini dibuka pada 20 Agustus dan ditutup pada 17 September 2024. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat, di hari terakhir pendaftaran, jumlah pelamar mencapai 3.983.832 orang. Mereka yang sudah mengakhiri pendaftaran sebanyak 3.572.414 orang, yang memenuhi syarat instansi 2.855.597 orang, dan yang tidak memenuhi syarat 599.528 orang.

Mengomentari jumlah pelamar yang hampir menyentuh angka empat juta, menurut Anas kepercayaan anak-anak muda dan publik untuk menjadi PNS sekarang lebih tinggi. "Ini seiring dengan sistem seleksi berbasis computer-assisted test (CAT) yang kita buat lebih transparan,” tutur dia.

Setelah seleksi CPNS, pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini dibuka dalam dua periode. Periode pertama dimulai pada 1 Oktober 2024, sementara periode kedua mulai 17 November 2024.

PNS dan PPPK, sama-sama pegawai aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Apatur Sipil Negara. Bedanya, menurut UU tersebut, PNS diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan PPPK, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

Anas mengatakan pemerintah telah membenahi sistem rekrutmen PNS. Hal ini, menurut dia, memberikan harapan kepada semua pihak bahwa mereka mempunyai kesempatan yang sama. “Tidak ada lagi titipan, tidak ada lagi istilah ‘orang dalam’, karena sistem rekrutmennya sudah menggunakan sistem CAT dan real time,” tuturnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi buka suara terkait mengenai kemungkinan menjabat kembali di pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sambil berseloroh, ia menjawab siap ditempatkan di Kementerian manapun asalkan bukan Kementerian Agama.

“Ya saya jadi apa aja cocok, terkecuali jadi Menteri Agama,” ujar Budi Arie sambil tertawa di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Kamis, 3 Oktober 2024.

Ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai kemungkinan ditempatkan di mana ia dalam kabinet pemerintahan yang akan datang.

“Saya harap nanti akan berlangsung baik,” ujarnya.

Budi Arie merupakan salah satu orang terdekat dari Presiden Joko Widodo. Ia menjabat Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo) yang mendeklarasikan diri untuk mendukung Pasangan Calon Prabowo dan Gibran dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024.

Diketahui bahwa Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tengah menyaring nama-nama untuk diplot menjadi menteri di kabinetnya jelang pelantikannya 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka disebut-sebut akan membentuk sebuah pemerintahan zaken di kabinetnya. Kabinet zaken adalah kabinet yang berkomposisikan para ahli di masing-masing bidangnya, termasuk mereka yang diusulkan oleh partai politik.

Pemerintahan Prabowo dan Gibran disebut-sebut akan berbentuk kabinet gemuk yang berisi 44 orang. Hal ini tak terlepas dari gemuknya koalisi Prabowo Gibran saat pemilihan umum maupun setelahnya. Sejumlah nama pun santer disebut akan mengisi kursi pemerintahan di era Prabowo Gibran ini. Namun, hingga kini baik Prabowo maupun Gibran masih belum memberikan pernyataan resmi terkait nama-nama yang akan mengisi di kabinetnya.

Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam tulisan ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Petugas dan warga Kelurahan Sayang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berhasil menangkap 5 ekor buaya yang lepas dari sebuah penangkaran karena dinding jebol setelah hujan deras disertai angin kencang, Rabu malam, 2 Oktober 2024.

Buaya berukuran 3-5 meter itu, ditangkap beramai-ramai oleh warga dan petugas penangkaran di sekitar sungai dan persawahan.

"Buaya yang ada di dalam penangkaran sekitar 80 ekor milik BKSDA sesuai yang tertera dalam surat penitipan, namun kami belum tahu berapa jumlah yang kabur, baru lima ekor yang sudah berhasil ditangkap," kata Kepala Kelurahan Sayang Wiji Eko di Cianjur, Kamis.

Buaya itu milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang dititipkan di lahan milik seorang pengusaha di Kampung Gunung Calung, Kelurahan Sayang.

Tadinya, buaya-buaya itu ditangkarkan oleh seorang pengusaha. Karena masalah perizinan, reptil raksasa itu kemudian disitaBalai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) wilayah I Bogor. Namun karena tidak memiliki lahan, akhirnya buaya-buaya tersebut dititipkan di lokasi penangkaran.

Kepala Bidang KSDA Wilayah I Bogor Diah Qurani Kristina saat dihubungi, Kamis, mengatakan buaya tersebut diambil alih BKSDA tahun 2018 dari lokasi yang sama karena berbagai permasalahan termasuk perizinan.

"Statusnya penangkaran BKSDA karena kami tidak memiliki tempat sehingga tetap dititipkan di lokasi di Kelurahan Sayang. Jumlah yang dititipkan pada tahun 2018 sekitar 80 ekor," katanya.

Bahkan penitipan di lokasi tersebut diperkuat dengan surat berita acara penitipan satwa jenis buaya muara, namun jumlah buaya saat ini berpotensi berkurang karena kemungkinan besar mati dan dimakan buaya lain.