TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) membuka kesempatan kerja sama bagi perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan promosi di area stasiun dan kereta LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) melalui iklan visual dan penempatan produk. Selain itu, kesempatan kolaborasi ini memungkinkan mitra bisnis menggunakan hak penamaan (naming rights) stasiun untuk meningkatkan eksposur bagi brand.

Pelaksanaan program ini dalam rangka optimalisasi aset. "Juga untuk menciptakan sumber pendapatan baru di luar layanan pengguna, sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang kami tawarkan kepada masyarakat," kata Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Brand yang bergabung sebagai mitra dapat menampilkan iklan di kereta dan stasiun melalui program iklan. Iklan di dalam kereta maupun di stasiun menawarkan frekuensi tinggi dan captive audience, menjamin bahwa pesan brand akan dilihat secara konsisten oleh target audiens.

Visual branding tersebut juga bisa dibarengi dengan memasarkan produk yang dimiliki brand. Nantinya, produk diletakkan di vending machine yang ditempatkan di stasiun-stasiun untuk meningkatkan potensi penjualan.

Selain visual, mitra yang berkolaborasi melalui naming rights juga bisa mendapatkan keuntungan melalui penyebutan nama brand secara langsung dalam setiap perjalanan LRT Jabodebek. Penyebutan nama stasiun yang disematkan dengan brand mitra dilakukan setiap kali kereta tiba atau berangkat dari stasiun. Memberikan peluang yang sangat efektif untuk menanamkan brand mitra ke dalam ingatan para pengguna LRT Jabodebek.

Berdasarkan keterangan Mahendro, hingga hari ini LRT Jabodebek telah bekerja sama dengan beberapa mitra. Di antaranya, Stasiun Pancoran bank bjb, Stasiun Dukuh Atas BNI, dan livery khusus brand tertentu.

Dalam program branding yang ditawarkan, mitra yang berkolaborasi bisa menggaet eksposur dari mobilitas pengguna LRT. Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat rata-rata 79.800 pengguna harian pada hari kerja dan 35.200 pengguna pada akhir pekan sepanjang bulan September.

Selain itu, 18 stasiun LRT Jabodebek juga telah memiliki jalinan konektivitas dengan berbagai moda transportasi lain, di antaranya dengan Whoosh, KAI Commuter, TransJakarta, dan angkutan umum lainnya. Hal ini turut memperluas jangkauan untuk eksposur yang lebih besar.

TEMPO.CO, Jakarta - Hemodialisis atau lebih dikenal dengan istilah cuci darah bagi penderita penyakit gagal ginjal kronis adalah salah satu jenis pengobatan yang ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Selain hemodialisis, peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dapat mengklaim pelayanancontinuous ambulatory peritoneal dialysis(CAPD) yang juga menjadi salah jenis pengobatan pada gagal ginjal kronis. Lantas, berapa biaya cuci darah yang dapat ditanggungBPJS Kesehatan?

Biaya Cuci Darah yang Ditanggung BPJS Kesehatan

Berikut rincian biaya cuci darah yang dapat ditanggung BPJS Kesehatan menurut Permenkes Nomor 3 Tahun 2023:

Hemodialisis

BPJS Kesehatan mengganti biaya kantong darah pada pelayanan rawat jalan hemodialisis paling banyak empat kantong dalam kurun waktu satu bulan. Penggantian biaya yang dimaksud sebesar Rp360.000 per kantong darah.

Adapun pembiayaan hemodialisis bagi peserta program JKN-KIS menggunakan tarif non-Indonesian-Case Based Group atau non-INA-CBG, yaitu tarif di luar pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan (faskes) rujukan tingkat lanjut atau FKRTL atas paket layanan yang didasarkan pada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga menanggung alat dan bahan medis habis pakai pada tindakan hemodialisis yang digunakan secarasingle use.

Sementara peralatan dan bahan medis yang digunakan berulang kali (reuse), tarif yang dibayarkan kepada FKRTL adalah 85 persen dari tarif yang berlaku.

CAPD

Sementara itu, biaya CAPD yakni prosedur cuci darah lewat perut yang dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan dengan menggunakan skema tarif INA-CBG adalah saat pemasangan pertama. Selain itu, beberapa pelayanan tertentu pada prosedur CAPD juga dapat dijamin dengan tarif non-INA-CBG.

Adapun tarif non-INA-CBG pada prosedur CAPD yang dimaksud merupakan tarif untuk biaya bahan habis pakai (consumables), jasa pelayanan, dan jasa pengiriman. Besaran biaya bahan habis pakai, jasa pelayanan, dan jasa pengiriman dibayarkan sebesar Rp8.000.000 per bulan.

Kemudian, biaya transfer set dan jasa pelayanan pada pelayanan CAPD dibayarkan sebesar Rp250.000 per set sebagai tarif non-INA-CBG.

Sebagai informasi, CAPD dapat dilakukan di rumah, berbeda denganhemodialisisatau cuci darah yang harus diikuti secara rutin dengan mendatangi faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Prosedur Cuci Darah dengan BPJS Kesehatan

Untuk diketahui, pelayanan hemodialisis dan CAPD bisa diperoleh oleh peserta aktif JKN-KIS yang telah melalui prosedur berikut:

• Siapkan kartu kepesertaan JKN-KIS atau kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
• Peserta mendatangi fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, seperti klinik atau pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
• Selanjutnya, dokter umum akan mendiagnosis apakah pasien memerlukan rujukan ke FKRTL atau tidak.
• Apabila dinyatakan menderita penyakit gagal ginjal kronis, maka dokter dapat memberikan prosedur cuci darah, baik hemodialisis maupun CAPD.
• Dokter juga dapat memberikan rekomendasi pengobatan dan perawatan kesehatan lainnya sesuai dengan indikasi medis.

TEMPO.CO, Jakarta - Di sisa masa akhir jabatan sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati bertolak ke New Hampspire, negara bagian Amerika Serikat. Menteri di kabinet Jokowi itu menjadi panelis pada konfrensi Bretton Woods atau juga retret tingkat tinggi Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Bendahara negara memandu diskusi bersama dua penasihat Bretton Woods lain yakni, Patrick Achi bekas perdana menteri Pantai Gading Afrika dan Mark Malloch-Brown eks sekertaris Jenderal PPB. “Saya akan mengikuti The Bretton Woods Conference atau dikenal sebagai The United Nations Monetary dan Financial Confrence yang tahun ini memperingati ulang tahun ke-80,” tulisnya di akun instagram @smindrawati dikutip Selasa, 1 Oktober 2024.

Sri Mulyani hadir bersama dengan beberapa pemangku kepentingan global untuk membahas bentuk ekonomi dunia dalam 20-30 tahun mendatang. Diantaranya tentang bagaimana multilateralisme berkembang, dan bagaimana sektor perbankan dan lembaga pembiayaan dapat mendukung stabilitas dan kesejahteraan dunia.

Kegiatan ini sekaligus memperingati 80 tahun berdirinya dua organisasi keuangan terbesar di dunia, Bank Dunia dan IMF. Sri Mulyani menambahkan kehadirannya sebagai Menteri Keuangan RI juga untuk berbagi pengalaman pembangunan Indonesia dalam melewati krisis seperti pandemi Covid-19.

Menyitir laman resmi IMF, Acara ini diselenggarakan selama dua hari pada 26-27 September. Mempertemukan sekelompok kecil pemikir global yang beragam-termasuk individu-individu terkemuka di bidang sejarah, hubungan internasional, ilmu politik, keuangan, dan bisnis di lokasi Konferensi Moneter dan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1944 (Konferensi Bretton Woods).

Retret ini disebut merupakan bagian dari rangkaian konsultasi berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan IMF dan Bank Dunia. Agenda akan terus dipimpin oleh Penasihat Eksternal dalam berbagai acara dan keterlibatan dalam beberapa bulan ke depan.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau kantor di sekitar Monas, Jalan M.H. Thamrin, dan Jalan Jenderal Sudirman yang tidak libur, bekerja dari rumah (work from home/WFH) saat perayaan puncak HUT TNI ke-79 pada Sabtu, 5 Oktober 2024.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi mengatakan pada perayaan nanti, akan diadakan upacara dan berbagai pertunjukan serta hiburan seperti parade (defile), terjun payung, terbang formasi (flypass), hingga kirab alat utama sistem senjata di Monumen Nasional.

"Kami mengimbau, kantor-kantor yang ada di kawasan sekitar perayaan HUT TNI dapat menerapkan WFH. Ini sifatnya imbauan," kata dia di Jakarta, Senin, 30 September 2024.

Heru mengatakan imbauan WFH ini guna mengurangi potensi kemacetan panjang pada hari itu. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta juga akan melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Sudirman-Thamrin.

"Semua ini kami lakukan untuk mengurangi terjadinya potensi kemacetan panjang pada hari Sabtu nanti. Masyarakat juga masih bisa melaksanakan aktivitas dengan rekayasa lalu lintas tersebut dan mengikuti arahan petugas di lapangan," kata dia.

Heru berharap acara puncak HUT ke-79 TNI dapat berjalan lancar dan tertib. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan dapat menikmati pertunjukan dan hiburan yang disuguhkan dalam perayaan HUT TNI tersebut.

Dari 1.000 Alutsista sampai Raffi Ahmad dan Slank

Markas Besar TNI menyiapkan 1.000 lebih alat utama sistem senjata (alutsista) dari tiga matra untuk berparade saat upacara peringatan HUT Ke-79 TNI di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 5 Oktober 2024.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Hariyanto saat dihubungi di Jakarta, Senin, menjelaskan sampai Rabu seluruh prajurit peserta upacara termasuk alutsista yang dikerahkan menjalani rangkaian geladi kotor di Lapangan Silang Monas.

“Tahap geladi kotor secara menyeluruh menggabungkan latihan yang sebelumnya dilaksanakan secara parsial atau per bagian mulai dari upacara parade, demonstrasi,defilepasukan dan alutsista,” kata Kapuspen TNI.

Dia mengatakan, geladi bersih untuk persiapan upacara peringatan HUT Ke-79 TNI dijadwalkan berlangsung dua hari setelahnya yaitu pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Dalam puncak peringatan HUT Ke-79 TNI di Monas itu, sebanyak 100.000 prajurit dikerahkan untuk terlibat sebagai pasukan peserta upacara, awak alutsista, peserta demonstrasi,defilepasukan, dan petugas pengamanan.

Sementara itu, untuk parade alutsista, ada 1.059 alutsista dari tiga matra yang dikerahkan oleh TNI untuk upacara itu. Alutsista-alutsista itu, sebagaimana disampaikan oleh Kapuspen TNI, di antaranya mencakup kendaraan taktis, kendaraan tempur, tank-tank amfibi, truk pengangkut pasukan, dan sistem peluncur senjata.

Dari TNI Angkatan Darat, alutsista yang dipersiapkan untuk berparade saat HUT Ke-79 TNI antara lain truk-truk pengangkut pasukan, kendaraan taktis Maung, kendaraan taktis Bushmaster, kendaraan taktis Anoa, ATV, kendaraan taktis PJD Motoris yang merupakan hasil inovasi dari Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD (Dislitbangad).

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) menggelar BNIInvestor Daily Summit pada 8 hingga 9 Oktober 2024. Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar mengatakan agenda yang akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC) ini menjadi ajang pertemuan berbagai pemangku kepentingan, dari pemerintah, pelaku bisnis, hingga investor, untuk bersama merumuskan strategi menghadapi tantangan ekonomi.

Acara ini menurut Royke bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan khuusnya di masa transisi pemerintahan. “Kami harap dapat menjadi platform yang mempertemukan berbagai solusi untuk tantangan nasional maupun global,” ujarnya dalam konferensi Pers di Jakarta, Senin, 30 September 2024.

Royke mengatakan pada pertemuan tersebut, BNI juga bakal memperkenalkan pengembangan platform digital baru terintegrasi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan nasabah korporasi dan komersial. Platform tersebut adalah BNIDirect memudahkan para pelaku bisnis untuk melakukan pengelolaan usaha.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Digital & Integrated Transaction Banking BNI, Hussein Paolo Kartadjoemena memaparkan kegiatan ini penting bagi buat BNI. “Juga menjadi komitmen yang bisa mensupport nasabah-nasabah untuk bisa menjadi bisa survive di segala kondisi,” ujarnya.

Ia mengatakan momentum pelaksanaan BNI Summit kali ini tepat karena dilakukan di tengah masa transisi pemerintahan. Selain itu, ada penurunan suku bunga, dan juga beberapa hari terakhir ada berita pemerintah Tiongkok membuat kebijakan menggelontorkan stimulus yang sangat besar.

“Tentu banyak pelaku bisnis bertanya-tanya ini dampaknya apa terhadap bisnis saya. Jadi yang akan hadir di acara ini sebetulnya memang nasabah-nasabah BNI dimana mereka memiliki bisnis yang semakin kompleks.”

Hal senada dipaparkan Enggartiasto Lukita Executive Chairman B-Universe. “Kami berharap kolaborasi BNI dan B Universe yang akan menghadirkan BNI Investor Daily Summit 2024 dapat menjadi barometer bagi industri dan pelaku pasar untuk mendapatkan informasi akan keadaan ekonomi tidak hanya Indonesia tapi juga dunia,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis komputer atau Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dijadwalkan berlangsung pada 16 Oktober-14 November 2024. Para peserta yang akan mengikuti SKD yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) diwajibkan membawa kartu peserta ujian ke lokasi tes.

Menurut Buku Petunjuk Pendaftaran Calon ASN (Aparatur Sipil Negara) Tahun 2024 yang diterbitkan oleh BKN, kartu perserta ujian SKD akan tersedia setelah instansi mengumumkan hasil akhir seleksi administrasi pasca-sanggah. Kartu peserta ujian SKD CAT CPNS 2024 dapat diunduh melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) di sscasn.bkn.go.id.

Cara Mencetak Kartu Ujian CPNS 2024

Bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi, setelah admin instansi menyelesaikan semua tahapan jawab sanggah, maka pada halaman Resume Pendaftaran akan muncul tombol Cetak Kartu Peserta Ujian.

Kartu peserta ujian merupakan salah satu dokumen yang wajib dibawa oleh pelamar saat ujian. Selain itu, pelamar juga diharapkan untuk membaca bagian “Perhatian” pada kartu peserta ujian yang berisi informasi penting.

Berikut langkah-langkah untuk mengunduh kartu peserta ujian SKD CAT CPNS 2024:

1. Akses laman sscasn.bkn.go.id.
2. Klik tombol Masuk.
3. Isi nomor induk kependudukan (NIK) dan kata sandi yang telah didaftarkan.
4. Isi kode captcha yang terdiri dari kombinasi huruf dan angka yang muncul pada layar.
5. Tekan tombol Masuk.
6. Pilih menu Resume Pendaftaran.
7. Tekan tombol Cetak Kartu Peserta Ujian di bawah pengumuman lolos seleksi administrasi.
8. Dokumen kartu peserta ujian akan terunduh dan tersimpan di perangkat.
9. Pelamar melakukan cetak kartu peserta ujian secara mandiri.

Kartu peserta ujian SKD CPNS 2024 harus dibawa ke lokasi tes sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat memastikan bahwa Anda memiliki dokumen penting ini untuk mengikuti ujian. Jangan lupa untuk menyimpan kartu ujian dengan baik dan membawanya saat tes berlangsung.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengizinkan pelaksanaan ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Kepala Negara mengatakan izin ekspor yang dibuka merupakan pasir hasil sedimentasi yang dianggap menyebabkan pendangkalan sehingga mengganggu aktivitas pelayaran.

Dia juga menyatakan bahwa sedimen yang diekspor berbeda dengan pasir laut. “Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka, (hasil) sedimentasi,” ucap Jokowi, Selasa, 17 September 2024.

Pembukaan ekspor pasir laut berupa hasil sedimentasi ini merupakan kali pertama setelah selama 20 tahun ditutup. Oleh karena itu, untuk kembali menjalankan ekspor ini, pemerintah pun telah membuka pendaftaran bagi perusahaan yang berminat mengelola hasil sedimentasi laut pada 15-28 Maret 2024.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah menyeleksi sejumlah perusahaan yang mengajukan izin untuk penambangan pasir laut. Dari berbagai daftar itu, beberapa perusahaan ditemukan terafiliasi dengan sejumlah nama tokoh-tokoh besar. Mulai dari mantan menteri, pengusaha nasional, hingga anak mantan pejabat negara.

Ada Perusahaan Milik Yusril Hingga Anak Rokhmin Dahuri

Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul “Pemburu Konsesi Penambangan Pasir Laut: Dari Hashim Djojohadikusumo sampai Yusril Ihza,” disebutkan bahwa terdapat 66 perusahaan yang mengajukan permohonan izin sebagai calon penambang pasir laut, dari yang semula 71 perusahaan.

“Ada yang mengundurkan diri, ada yang tidak memasukkan kembali dokumen tambahan yang dipersyaratkan,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Victor Gustaaf Manoppo ketika ditemui di kantornya pada Senin, 23 September 2024.

Menurut daftar perusahaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, salah satu perusahaan yang mengajukan izin tambang pasir laut adalah PT Gajamina Sakti Nusantara. Dalam akta perusahaan ini, tercatat nama pendiri Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Ketua Tim Hukum dan Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden 2024.

Yusril juga dikenal sebagai pakar hukum tata negara. Dia merupakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Gotong Royong (pemerintahan Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz) dan Menteri Sekretaris Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu (pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla).

Selanjutnya baca: Kata Yusril soal perusahaan di bidang pembersihan sedimen laut<!--more-->

Kepada Tempo, Yusril mengakui Gajamina sebagai perusahaan yang baru ia dirikan pada Juni 2023 lalu. Menurut dia, untuk menjalankan usaha di bidang pembersihan sedimen laut, pilihannya adalah mendirikan perusahaan baru atau mengubah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dari perusahaan lama menjadi usaha pembersihan sedimen. “Saya memilih mendirikan perusahaan baru,” ucap Yusril pada Kamis, 26 September 2024.

Selain PT Gajamina Sakti Nusantara, ada juga PT Bumi Lautan Samudera yang mengajukan izin untuk tambang pasir laut. Perusahaan itu tercatat sebagai perusahaan pengerukan pasir, operasi lepas pantai, dan pengembangan infrastruktur, seperti pengerukan buat pelabuhan.

Adapun dalam akta perusahaan tersebut, ada nama Rahmania Kannesia Dahuri yang menjabat komisaris. Rahmania, yang juga berprofesi dokter di sebuah rumah sakit di Jakarta, adalah putri Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004, Rokhmin Dahuri.

Tetapi, ketika dimintai tanggapan tentang hubungannya dengan perusahaan itu, Rokhmin membantah kabar bahwa dia dan anaknya terkait dengan Bumi Lautan Samudera. “Wah, nama saya dan anak saya dicatut, tuh. Saya tidak tahu-menahu tentang Bumi Lautan Samudera,” katanya pada Jumat, 27 September 2024.

Perusahaan lain yang mengajukan perizinan untuk menambang pasir laut adalah PT Rejeki Abadi Lestari. Perusahaan ini baru berdiri pada Agustus 2023, atau tiga bulan setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan kebijakan tentang pemanfaatan sedimen laut, termasuk pasir laut.

Dalam akta perusahaan, pemegang saham mayoritas Rejeki Abadi Lestari adalah PT Arsari Pradana Utama atau Arsari Group milik Hashim Djojohadikusumo. Hashim adalah adik kandung presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai gerindra, Prabowo Subianto. Putra Hashim, Aryo P.S. Djojohadikusumo, duduk sebagai komisaris sekaligus pemegang saham minoritas Rejeki Abadi Lestari.

Ketika dimintai tanggapan tentang hal ini, Vice President Corporate Communications Arsari Group Ariseno Ridhwan tak memberikan kepastian mengenai kepemilikan saham perusahaannya dalam Rejeki Abadi Lestari, yang mengajukan permohonan izin konsesi pengelolaan hasil sedimentasi. “Coba saya cek,” tutur Ariseno pada Kamis, 26 September 2024.

Baca selengkapnya: “Pemburu Konsesi Penambangan Pasir Laut: Dari Hashim Djojohadikusumo sampai Yusril Ihza.”

KHAIRUL ANAM | IHSAN RELIUBUN | MUHAMMAD IQBAL | YOGI EKA SAHPUTRA berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) meresmikan “Immigration Lounge” di Senayan City Mall, Jakarta. Layanan paspor itu menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Silmy Karim, merupakan langkah inovatif untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Sekarang, masyarakat bisa mengurus paspor sambil jalan-jalan di Senayan City Mall," kata Silmy Karim melalui siaran tertulis diterima Tempo Senin malam, 30 September 2024.

Menurut Silmy layanan paspor di Senayan City Mall lantai 6 sebagai langkah konkrit dan merespons kebutuhan publik atas layanan paspor yang mudah dijangkau dan bisa diakses pada akhir pekan.

“Di Immigration Lounge, masyarakat dapat mengurus paspor secara cepat dan praktis, sambil bersantai dengan keluarga atau rekreasi di mal saat akhir pekan,” ujar Silmy.

Kehadiran Immigation Lounge di mal, kata dia, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan paspor. “Ini sangat membantu bagi masyarakat Ibukota yang tidak punya waktu untuk mengurus paspor saat hari kerja atau bagi yang membutuhkan paspor cepat,” katanya.

Sambil menunggu, ia mengatakan masyarakat bisa jalan-jalan di sekitar mal, atau bisa menunggu di Immigration Lounge, sambil makan kudapan dan minuman yang disediakan.

Ia mengatakan bahwa layanan publik harus terus bergerak maju. Maka dari itu kenyamanan layanan, kemudahan, dan kecepatan harus jadi pilar layanan publik Indonesia.

Layanan Immigration Lounge Senayan City beroperasi pada pukul 08.00-16.00 WIB di hari Senin sampai Jumat, serta pukul 08.00-14.00 WIB di akhir pekan.

Bagi pemohon yang ingin berminat mengurus paspor di Immigration Lounge Senayan City harus mendaftar terlebih dahulu melalui Aplikasi M-Paspor. Kuota dibuka setiap hari untuk 50 pemohon per hari.

Dalam waktu satu jam, pemohon yang sudah menyelesaikan proses wawancara dan perekaman data biometrik akan menerima notifikasi apabila paspor mereka sudah selesai. Hal ini membuat pengurusan paspor menjadi lebih efektif dan efisien.

Sebagai informasi, immigration lounge di Senayan City Mall merupakan immigration lounge kedua yang dibuka oleh Ditjen Imigrasi. Sebelumnya, immigration lounge telah hadir di Pondok Indah Mall (PIM) 3 pada Juni 2024 lalu.

Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai Immigration Lounge, dapat menghubungi Customer Service Kantor Imigrasi Jakarta Pusat melalui WhatsApp di nomor 0811 8418 333 atau melalui Instagram di @kanimjakpus.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menunda lagi pelaksanaan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Dari wacana melakukan pembatasan mulai Agustus 2024, kemudian mundur September dan kemudian mulai 1 Oktober, tidak jadi dilaksanakan.

Di tengah ketidakpastian tersebut, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah,mengatakan bahwa skema subsidi energi di Indonesia selama ini tidak tepat sasaran, dan bisa menghemat anggaran sekitar Rp150-200 triliun jika skema subsidi diubah menjadi BLT atau bantuan langsung tunai.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan masih mendalami mekanisme pembatasan penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran, yang awalnya beleid tersebut direncanakan mulai diterapkan pada 1 Oktober mendatang.

"Sedang didalami untuk melihat seperti apa, tujuan pemerintah kan agar BBM ini diterima oleh yang berhak, sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menuju ke sana sedang dicari mekanisme yang pas," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi di Jakarta, Jumat, 27 September 2024.

Ia mengatakan, pendalaman mekanisme pembatasan tersebut dilakukan supaya pada saat proses penyaluran BBM bersubsidi benar-benar terdistribusi kepada masyarakat yang berhak. "Biar pendistribusiannya rapi di lapangan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan apabila pembahasan terkait mekanisme penyaluran BBM subsidi tersebut telah selesai, pihaknya bisa menerapkan kebijakan tersebut di masa pemerintahan yang sedang berjalan.

Sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pengetatan bahan bakar minyak (BBM) subsidi supaya lebih tepat sasaran yang direncanakan mulai diterapkan pada 1 Oktober, belum siap.

Ia mengatakan, pemerintah saat ini masih membahas terkait aturan pengetatan tersebut agar lebih tepat sasaran, dan mencerminkan keadilan.

"Masih dibahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan. Apa yang saya maksudkan keadilan? Targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran," kata Bahlil seperti dikutip Antara.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan bahwa aturan tersebut awalnya dijadwalkan dapat diimplementasikan pada 17 Agustus 2024. Namun terpaksa mundur lantaran masih proses finalisasi.

Subsidi BBM Diganti BLT

Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, mengatakan subsidi BBM yang diberikan dalam BLT lebih tepat sasaran dan bisa menghemat APBN sampai Rp200 triliun sebulan.

Namun ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai wacana subsidi BBM, listrik, hingga LPG menjadi model bantuan langsung tunai (BLT) di pemerintahan Prabowo-Gibran penuh risiko. Ia menilai akurasi data penerima jadi salah satu tantangan terberat dari model BLT.

“Potensi fraud atau penyelewengan cukup tinggi jika data penerima bantuan tidak diperbaharui dan diverifikasi secara berkala,” kata Achmad kepadaTempo, Jumat, 27 September 2024 lalu.

Achmad berpendapat estimasi penghematan harus didukung perhitungan yang jelas terkait efisiensi administrasi dan efektivitas distribusi BLT. Selain itu, klaim penghematan anggaran hingga Rp 200 triliun menurutnya masih perlu kajian yang mendalam.

“Data penerima BLT harus menggunakan data yang valid dan terverifikasi, seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari Kementerian Sosial,” kata Achmad.

Achmad menambahkan, proses validasi dan pembaruan data itu kerap menghadapi masalah. Terutama karena keterbatasan kapasitas daerah, keterlambatan pemutakhiran data, hingga potensi manipulasi oknum di lapangan.

Ia mengingatkan bahwa subsidi BBM dan LPG selama ini memiliki dampak langsung terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Sehingga, penting untuk memastikan bahwa jumlah BLT yang diterima masyarakat mampu menutupi kenaikan harga yang terjadi akibat pengurangan subsidi energi.

Terakhir, ia mengungkapkan bahwa program BLT perlu sistem distribusi yang andal, transparan, dan mudah diakses. “Potensi kendala teknis seperti akses terhadap perbankan dan teknologi, terutama di wilayah terpencil, perlu diantisipasi,” pesannya.

Tempo telah mencoba menghubungi Burhanuddin Abdullah pada Sabtu, 28 September dan Senin, 30 September 2024 untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai paparannya seputar ide perubahan subsidi energi menjadi BLT. Namun, hingga tulisan ini tayang ia belum memberikan respons.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah membatalkan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi mulai 1 Oktober 2024. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyatakan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU masih melayani konsumen Pertalite yang belum memiliki QR Code. Namun, ia mengimbau masyarakat yang belum memiliki QR Code segera mendaftarkan diri.

“Pendaftaran konsumen bisa dilakukan secara cepat dan dapat dibantu oleh pihak SPBU,” ujar Heppy melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Senin, 30 September 2024.

Menurut Heppy, per September 2024, konsumen yang sudah terverifikasi Pertamina sebagai penerima BBM bersubsidi ada 5,45 juta. Pertamina Patra Niaga, kata dia, bakal terus berupaya mendorong kesadaran masyarakat penggguna Pertalite untuk melakukan pendaftaran pada program subsidi tepat ini.

Sebelumnya, ihwal pembatalan rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 1 Oktober, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui pemerintah belum siap mengimplementasikan kebijakan ini. Ia berujar, pemerintah masih membahas aturan pengetatan agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

“Apa yang saya maksud keadilan? Targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran,” kata Bahlil, dikutip dari Antara. “Jangan sampai tidak tepat sasaran.”

Beberapa waktu lalu, Bahlil juga sempat mengatakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan akan diterapkan setelah aturan diterbitkan. Adapun rencananya, aturan itu berupa Peraturan Menteri (Permen) ESDM, bukan dalam revisi Perpres 191 Tahun 2024 yang hingga kini belum terselesaikan.

“Begitu aturannya keluar, kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang lagi dibahas,” kata Bahlil ketika ditemui wartawan usai rapat kerja bersama Komisi VII di Gedung DPR RI, Selasa, 27 Agustus 2024. Namun, ia tidak merinci kriteria penerima BBM subsidi yang akan diberlakukan.

Seiring dengan rencana tersebut, Bahlil juga meminta agar pengguna kendaraan mewah berhenti menggunakan BBM subsidi. Harapannya agar penyaluran BBM bersubsidi bisa tepat sasaran dan menciptakan efisiensi.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, mengklaim perekenomian bangsa sejauh ini masih berada dalam jalur yang benar. Walau masih ada dilema atau noda dalam beberapa sektor perekonomian.

“Indikasi awal bahwa apakah ekonomi sedang morat-marit di level bawah, sejatinya tidak seburuk itu, paling nggak sekarang ada indikasi perbaikan,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers Tingkat Bunga Penjaminan LPS pada Senin, 30 September 2024 di Kantor LPS, Jakarta.

Ia mencontohkan dengan adanya peningkatan tabungan untuk kategori tabungan di bawah Rp2 miliar yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,95 persen pada Agustus 2024. Angka ini ia sebut naik bila dibandingkan bulan Juli yang tumbuh 4,52 persen dan bulan Agustus tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 4,51 persen.

Ia juga menambahkan untuk tabungan dengan saldo antara Rp1 juta sampai dengan Rp100 juta, tercatat adanya pertumbuhan bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Angka ini menurut dia menunjukkan adanya perbaikan. Meskipun untuk tabungan dengan saldo di bawah Rp1 juta, pertumbuhannya tercatat di bawah satu persen atau hanya nol koma.

“Ada perbaikan sedikit-sedikit, artinya kita ga usah terlalu panik bahwa ekonomi atau masyarakat betul-betul susah,” ucap Purbaya.

Kemudian terkait dengan tren Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK, ia beranggapan hal itu tidak serta merta mencerminkan situasi ekonomi yang buruk secara keseluruhan. Menurutnya, perlu dilihat juga jumlah perusahaan yang melakukan perekrutan pekerja baru.

“Angka PHK di beberapa perusahaan kan jatuh, tapi anda harus lihat dengan perusahaan yang meng-hire, berapa yang meng-hire,” ujarnya.

Sebelumnya disebutkan indeks tabungan atau saving turun masyarakat kelas bawah mengalami penurunan, walaupun pengeluarannya masih cukup baik dan relatif meningkat. Di awal 2023, indeks simpanan masyarakat kelas bawah masih lebih tinggi dibanding pengeluarannya, namun hingga Juli 2024, angka pengeluaran mencapai 110,6 sementara tabungan hanya 47,9.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menyebut terdapat 32.064 pekerja yang terkena PHK pada periode Januari hingga Juni 2024. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat PHK tertinggi, yaitu 7.649 orang atau sekitar 23,49 persen dari total keseluruhan laporan kasus yang diterima Kemnaker.

Andika Dwi dan Hammam Izzuddin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, mengklaim perekenomian bangsa sejauh ini masih berada dalam jalur yang benar. Walau masih ada dilema atau noda dalam beberapa sektor perekonomian.

“Indikasi awal bahwa apakah ekonomi sedang morat-marit di level bawah, sejatinya tidak seburuk itu, paling nggak sekarang ada indikasi perbaikan,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers Tingkat Bunga Penjaminan LPS pada Senin, 30 September 2024 di Kantor LPS, Jakarta.

Ia mencontohkan dengan adanya peningkatan tabungan untuk kategori tabungan di bawah Rp2 miliar yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,95 persen pada Agustus 2024. Angka ini ia sebut naik bila dibandingkan bulan Juli yang tumbuh 4,52 persen dan bulan Agustus tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 4,51 persen.

Ia juga menambahkan untuk tabungan dengan saldo antara Rp1 juta sampai dengan Rp100 juta, tercatat adanya pertumbuhan bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Angka ini menurut dia menunjukkan adanya perbaikan. Meskipun untuk tabungan dengan saldo di bawah Rp1 juta, pertumbuhannya tercatat di bawah satu persen atau hanya nol koma.

“Ada perbaikan sedikit-sedikit, artinya kita ga usah terlalu panik bahwa ekonomi atau masyarakat betul-betul susah,” ucap Purbaya.

Kemudian terkait dengan tren Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK, ia beranggapan hal itu tidak serta merta mencerminkan situasi ekonomi yang buruk secara keseluruhan. Menurutnya, perlu dilihat juga jumlah perusahaan yang melakukan perekrutan pekerja baru.

“Angka PHK di beberapa perusahaan kan jatuh, tapi anda harus lihat dengan perusahaan yang meng-hire, berapa yang meng-hire,” ujarnya.

Sebelumnya disebutkan indeks tabungan atau saving turun masyarakat kelas bawah mengalami penurunan, walaupun pengeluarannya masih cukup baik dan relatif meningkat. Di awal 2023, indeks simpanan masyarakat kelas bawah masih lebih tinggi dibanding pengeluarannya, namun hingga Juli 2024, angka pengeluaran mencapai 110,6 sementara tabungan hanya 47,9.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menyebut terdapat 32.064 pekerja yang terkena PHK pada periode Januari hingga Juni 2024. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat PHK tertinggi, yaitu 7.649 orang atau sekitar 23,49 persen dari total keseluruhan laporan kasus yang diterima Kemnaker.

Andika Dwi dan Hammam Izzuddin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.