TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut kakao dan kopi menjadi komoditas utama untuk mencapai swasembada pangan.

“Kita sekarang tambah lagi, cokelat (kakao) karena itu unggulan kita, kopi," ujar Zulhas usai menyampaikan hasil Rapat Koordinasi bersama Kementerian Keuangan di Kantor Kementerian Perdagangan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Zulhas menuturkan, awalnya pemerintah mengunggulkan beras, jagung, dan tebu untuk mencapai swasembada pangan. Namun, setelah ditinjau, Indonesia memiliki potensi yang besar pada ekspor kakao. Oleh karena itu, bahan pangan ini ini masuk dalam komoditas utama swasembada pangan.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu menyebut, saat ini pemerintah tengah fokus untuk mengembangkan beras dan jagung sebagai komoditS utama swasembada pangan. Setelah berhasil, akan dilanjutkan dengan jagung.

Hal tersebut akan dilaksanakan satu per satu, agar target swasembada pangan dalam waktu 4 tahun bisa terwujud.

“Kemudian, cabai dan bawang itu juga tengah kami kembangkan,” kata dia.

Zulhas sempat menyebut kedelai juga termasuk dalam komoditas pangan untuk swasembada pangan. Meskipun, impor kedelai masih mencapai 80 persen.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan, untuk mencapai swasembada pangan diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lain.

“Kita akan koordinasi mengenai output, langkah-langkahnya. Semua harus terintegrasi, terarah, sehingga target swasembada yang ingin kita capai dapat terealisasikan,” ujar Zulhas.

Di kesempatan yang sama, ia juga membeberkan total anggaran yang akan dialokasikan untuk ketahanan pangan tahun 2025 sebesar Rp 139,4 Triliun. Angka ini, kata Zulhas, merupakan hasil rapat koordinasi antara Kemenko Pangan dengan Kementerian Keuangan.

“Ternyata anggarannya cukup besar ya di ketahanan pangan itu. Tahun 2025 ada Rp139,4 Triliun totalnya, tapi tersebar," ujar Zulhas.

Zulhas menyebut, anggaran ini akan disebar melalui kementerian dan lembaga lain yang terkait dengan ketahanan pangan, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Gizi Nasional, dan lainnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, memprediksi utang pemerintah Indonesia bakal menembus Rp 12.893,96 triliun dalam lima tahun mendatang atau di era Presiden Prabowo Subianto. Perkiraan tersebut sejalan dengan proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2024.

Awalil menerangkan, utang pemerintah akan terus meningkat secara nominal akibat dari pendapatan dan belanja dalam APBN selalu defisit. Defisit berarti pendapatan lebih sedikit dari belanja, otomatis harus berutang. “Tahun 2029 berarti dalam proyeksi IMF kita bakal punya utang kurang lebih Rp 12.900 triliun,” ujarnya dalam webinar Proyeksi IMF: Ekonomi Indonesia Tidak Kinclong, dikutip Rabu, 30 Oktober 2024.

Utang lama pun tidak bisa dibayar dengan pendapatan, karena selama ini seluruh pendapatan bahkan tidak cukup. Karenanya utang dilunasi dengan pinjaman baru akibat defisit yang melebar. Di awal pemerintahan Prabowo-Gibran tahun depan, belanja negara ditargetkan Rp 3.621,3 triliun sementara pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun. Dengan demikian, defisit atau selisih kekurangan APBN ditetapkan sebesar Rp 616,2 triliun. Defisit akan dibiayai dengan menarik utang baru, sehingga secara nominal pinjaman pemerintah akan naik.

IMF memproyeksikan rata-rata rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB pada lima tahun pemerintahan Prabowo di kisaran 40 persen. Namun pada 2029 sedikit turun menjadi 39,57 persen. Awalil menduga ini sebagai sinyal persuasif kepada pemerintah agar disiplin mengelola anggaran sehingga defisit bisa terkendali walau utang tetap naik secara nominal. Awalil mengatakan itu merupakan proyeksi normal, karena bisa jadi ada faktor eksternal shock yang mungkin mengerek rasio utang seperti pandemi yang terjadi di era Presiden Jokowi.

Selain itu, Bright Institute menduga hitungan IMF belum memasukkan proyeksi atas kemungkinan pemerintah Prabowo akan menambah belanja secara cukup signifikan. Peningkatan belanja nanti hanya akan terlihat jika ada APBN Perubahan (APBNP). "Kita belum tahu, kecuali nanti ada APBNP," kata dia.

Laporan Kinerja APBN yang dikeluarkan Kementerian Keuangan pada akhir September mencatat utang telah menembus Rp 8.641 triliun. Tahun depan, pemerintah berencana menambah utang lagi Rp 775 triliun. Selain itu, APBN juga menanggung beban bunga utang sekitar Rp 552 triliun dan utang jatuh tempo Rp 800 triliun yang dibayarkan tiap tahun sejak 2025-2027.

Prabowo akan melawat ke luar negeri dalam waktu cukup lama untuk menghadiri KTT APEC di Peru dan G20 di Brasil, Gibran menjalankan tugas kepresidenan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan mengoptimalisasi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK agar cepat mendapatkan pekerjaan. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan hal tersebut untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia yang masih tinggi.

"Kemudian ada juga terkait tentang sejauh mana ya kita (Kemenaker) berbicara efektivitas dari SMK kita," ujar Yassierli di Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Dia mengatakan, optimalisasi terhadap lulusan SMK agar mendapatkan pekerjaan dengan melakukan kerja sama lintas kementerian. Yassierli berujar, kerja sama itu antara Kemenaker dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. "Kebetulan dalam beberapa kesempatan kami sudah diskusi dengan Pak Mendikdasmen dan kami sudah sepakat kita akan melakukan nanti sinkronisasi terhadap kurikulum SMK," tutur dia.

Yassierli menyatakan, telah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen dalam pengoptimalan lulusan SMK. Menurutnya, kerja sama lintas kementerian perlu dilakukan untuk kelancaran hal tersebut. "Sebenarnya juga kita (Kemenaker) bagaimana melakukan sinkronisasi dengan pusat dan daerah. Itu kemudian menjadi tantangan kami," tutur Yassierli.

Yassierli menjelaskan skema mengoptimalkan para lulusan SMK agar cepat mendapatkan pekerjaan, salah satunya, memberikan pelatihan vokasi kepada para siswa SMK yang ada di wilayah Indonesia. "Kemudian pelatihan vokasi yang kami (Kemenaker) berikan. Harapan kita sebenarnya SMK itu lulus sudah bisa langsung kerja," kata Yassierli.

Dia mengatakan, nantinya pelatihan vokasi terhadap para siswa SMK, akan dilakukan selama beberapa bulan. Setelah itu, kata Yassierli, siswa SMK yang telah lulus langsung mendapatkan pekerjaan yang mumpuni. "Sehingga nanti kita akan tawarkan itu adalah SMK-nya itu dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Dan kemudian plusnya mungkin dengan pelatihan satu sampai tiga bulan, kemudian mereka siap untuk bekerja," ujar dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan mengoptimalisasi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK agar cepat mendapatkan pekerjaan. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan hal tersebut untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia yang masih tinggi.

"Kemudian ada juga terkait tentang sejauh mana ya kita (Kemenaker) berbicara efektivitas dari SMK kita," ujar Yassierli di Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Dia mengatakan, optimalisasi terhadap lulusan SMK agar mendapatkan pekerjaan dengan melakukan kerja sama lintas kementerian. Yassierli berujar, kerja sama itu antara Kemenaker dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. "Kebetulan dalam beberapa kesempatan kami sudah diskusi dengan Pak Mendikdasmen dan kami sudah sepakat kita akan melakukan nanti sinkronisasi terhadap kurikulum SMK," tutur dia.

Yassierli menyatakan, telah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen dalam pengoptimalan lulusan SMK. Menurutnya, kerja sama lintas kementerian perlu dilakukan untuk kelancaran hal tersebut. "Sebenarnya juga kita (Kemenaker) bagaimana melakukan sinkronisasi dengan pusat dan daerah. Itu kemudian menjadi tantangan kami," tutur Yassierli.

Yassierli menjelaskan skema mengoptimalkan para lulusan SMK agar cepat mendapatkan pekerjaan, salah satunya, memberikan pelatihan vokasi kepada para siswa SMK yang ada di wilayah Indonesia. "Kemudian pelatihan vokasi yang kami (Kemenaker) berikan. Harapan kita sebenarnya SMK itu lulus sudah bisa langsung kerja," kata Yassierli.

Dia mengatakan, nantinya pelatihan vokasi terhadap para siswa SMK, akan dilakukan selama beberapa bulan. Setelah itu, kata Yassierli, siswa SMK yang telah lulus langsung mendapatkan pekerjaan yang mumpuni. "Sehingga nanti kita akan tawarkan itu adalah SMK-nya itu dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Dan kemudian plusnya mungkin dengan pelatihan satu sampai tiga bulan, kemudian mereka siap untuk bekerja," ujar dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan pemerintah Presiden Prabowo perlu menahan laju penurunan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri. Khususnya setelah ada kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex yang dinyatakan pailit lewat putusan Pengadilan Niaga Kota Semarang.

Masalah ini dianggap sebagai gambaran industri tekstil dalam negeri. Selain Sritex, Huda memaparkan perusahaan sektor TPT lainnya juga sudah banyak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tidak sedikit pula yang gulung tikar. “Artinya, kondisi ini sudah parah dan pemerintah nampaknya kehabisan ide untuk memberikan stimulus ke industri ini,” kata dia saat dihubungi Rabu, 30 Oktober 2024.

Padahal sumbangsih perusahaan TPT ke industri nasional cukup besar. Ia memaparkan porsi industri TPT terhadap PDB mampu mencapai 5,8 persen. Dalam hal penyerapan tenaga kerja pun cukup besar dengan basis pekerja paling banyak di Jawa Tengah. Jumlah pekerja di sektor TPT lebih dari 3,5 juta tenaga kerja.

Ia merekomendasikan Prabowo untuk mengatur kembali aturan impor untuk memberikan insentif bagi industri tekstil lokal. “Bea masuk untuk produk TPT harus dievaluasi jangan sampai menimbulkan gejolak lebih panjang,” ujarnya.

Tekanan produk impor dianggap menjadi salah satu penyebab penurunan sektor ini. Terutama setelah Kementerian Perdagangan mengeluarkan aturan yang memperlonggar aturan dan syarat impor dalam peraturan menteri perdagangan atau Permendag nomor 8 tahun 2024 tentang kebijakan impor. Terlebih permintaan dari dalam negeri ikut melambat dan masyarakat lebih memilih produk impor karena harganya yang lebih murah.

Dari sisi eksternal, Huda Mengatakan Industri tekstil mempunyai tekanan yang cukup kuat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi permintaan global seperti Amerika Serikat dan China mengalami penurunan yang pada akhirnya membuat permintaan industri melambat. Permintaan China melambat yang menimbulkan oversupply di domestik China. “Jadi tekanan dari dalam negeri ada, dari luar negeri juga kuat. Maka industri TPT tumbang,” ujarnya.

Sritex pailit setelah digugat di Pengadilan Niaga Semarang. Perusahaan dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. Keputusan ini disahkan usai mengabulkan permohonan salah satu kreditur Sritex yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sesuai kesepakatan sebelumnya. Hal tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang, Haruno Patriadi, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Haruno menjelaskan, putusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua, Muhammad Anshar Majid, tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon sebagai debitur PT Sritex.

Hammam Izzudin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berujar akan berkontribusi membantu menurunkan angka stunting di Indonesia. Hal tersebut merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto. "Demikian juga dari sisi kesehatan, kami dari PU juga mendapatkan tugas untuk mengurangi stunting," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Untuk merealisasikan program tersebut, Dody mengatakan akan melakukan perbaikan pada infrastruktur dasar dengan menjalankan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). "Jadi penyediaan air bersih baku untuk masyarakat berbasis masyarakat, kemudian sanitasi berbasis masyarakat," kata Dody.

Selain itu, Dody berencana meningkatkan proyek-proyek berbasis masyarakat yang menjadi bagian dari proyek Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya, langkah ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah, terutama di tengah banyaknya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah perusahaan. "Itu akan jadi salah satu tugas pokok kami di kementerian, di samping Pak Presiden membentuk badan khusus pengentasan kemiskinan," katanya.

Kemudian, Dody berkomitmen untuk memperluas program yang memberdayakan masyarakat. Ia menekankan bahwa program-program yang langsung berdampak pada masyarakat akan menjadi prioritas kementeriannya. "Tugas pokok kami adalah memperbanyak poin-poin yang berhubungan dengan masyarakat luas, kita berdayakan masyarakat kita," katanya.

Sebelumnya, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia yang dilakukan Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting per Juni 2023 tercatat sebesar 21,5 persen. Angka itu masih belum memenuhi standar WHO di bawah 20 persen. "Dengan prevalensi 21 persen itu, Indonesia masih berada di deretan lima besar negara dengan stunting tertinggi di Asia Tenggara," kata peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Betta Anugrah, kepada Tempo, Kamis, 17 Oktober 2024.

Menurut Betta, meski prevalensi stunting menurun dalam satu dekade pemerintahan Jokowi, jumlahnya cenderung lamban. Sejak 2014 hingga 2024, rata-rata penurunan prevalensi stunting hanya sebesar 1,2 persen. "Di tahun 2024 ini bahkan sangat rendah, 0,1 persen," ujar Betta.

Betta menilai penyebab rendahnya rata-rata penurunan prevalensi stunting karena penggunaan anggaran yang tidak tepat. Dia mengatakan penanganan stunting di banyak daerah bersifat insidental dan tanpa audit data yang konsisten.

Dia mengatakan sebagian besar anggaran penanganan stunting digunakan untuk membereskan masalah di hilir. Padahal, kata dia, stunting merupakan persoalan yang disebabkan oleh banyak faktor, kemiskinan ekstrem, hingga akses yang sulit terhadap pelayanan kesehatan.

INFO BISNIS - Pertumbuhan ekonomi yang kian pesat membuat banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia melihat potensi besar di pasar internasional, khususnya Asia. Dengan populasi yang luas dan pasar yang dinamis, Asia menawarkan peluang besar bagi usaha kecil hingga menengah.

Meski demikian, memperluas bisnis ke luar negeri bukanlah langkah yang mudah—diperlukan strategi tepat dan dukungan yang memadai agar UMKM dapat bertahan dan sukses di pasar baru.

Berikut lima tips penting untuk UMKM yang berencana melebarkan sayapnya ke seluruh Asia serta bagaimana solusi valuta asing (valas) dapat mempermudah transaksi internasional.

1. Lakukan Riset Pasar Mendalam

Setiap negara Asia memiliki karakteristik pasar dan budaya bisnis yang unik. Strategi yang berhasil di Indonesia mungkin belum tentu efektif di negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, atau Thailand. Untuk itu, langkah awal bagi UMKM adalah melakukan riset pasar mendalam. Dengan memahami perilaku konsumen, regulasi bisnis, dan preferensi pasar di negara tujuan, UMKM dapat menyesuaikan produk, layanan, dan strategi pemasaran mereka agar sesuai dengan kebutuhan lokal. Riset yang baik juga membantu mengidentifikasi peluang spesifik serta menghindarkan dari potensi kendala hukum atau perbedaan budaya.

1. Bangun Kemitraan Lokal yang Kuat

Kemitraan dengan pelaku lokal sangat penting dalam ekspansi bisnis internasional. Mitra lokal dapat membantu UMKM memahami peraturan, mengakses jaringan distribusi, serta menyesuaikan produk atau layanan untuk pasar lokal. Mitra bisnis di negara tujuan dapat memberikan wawasan tentang tren konsumen yang berbeda-beda, seperti di Jepang yang menekankan kualitas dan estetika atau di Vietnam yang mengutamakan harga terjangkau.

1. Gunakan Solusi Pembayaran Internasional yang Efisien

Transaksi lintas negara seringkali dihadapkan pada tantangan biaya transfer yang tinggi, fluktuasi nilai tukar, serta proses yang lambat. Memilih solusi pembayaran internasional yang cepat dan aman sangat penting untuk kelancaran operasional. Aplikasi Livin' by Mandiri, misalnya, menawarkan fitur Transfer Valas yang memungkinkan transfer ke 17 mata uang asing secara real-time dan tersedia 24/7, mendukung UMKM untuk transaksi kapan saja dengan biaya yang terjangkau dan kurs yang kompetitif.

1. Sesuaikan Produk dan Strategi Pemasaran

Dalam memasuki pasar baru, UMKM perlu menyesuaikan produk serta strategi pemasaran sesuai preferensi konsumen lokal. Konsumen di Korea Selatan, misalnya, lebih menyukai produk dengan desain modern, sedangkan di Thailand dan Malaysia keseimbangan antara kualitas dan harga menjadi prioritas. Pemasaran digital, seperti melalui e-commerce atau media sosial, bisa lebih efektif di negara tertentu, sehingga UMKM harus memahami tren digital di setiap negara agar kampanye mereka lebih relevan.

1. Persiapkan Strategi Logistik yang Efektif

Ekspansi internasional memerlukan pengelolaan logistik yang matang, termasuk memilih mitra logistik terpercaya dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi ekspor-impor. UMKM perlu memastikan bahwa barang sampai ke tujuan dengan cepat dan aman sesuai ekspektasi pelanggan atau mitra di negara tersebut. Bekerjasama dengan penyedia logistik berpengalaman dalam pengiriman internasional dapat membantu kelancaran proses pengiriman.

Kesimpulan

Ekspansi bisnis UMKM ke Asia menawarkan peluang besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan mengembangkan skala bisnis. Dengan persiapan matang, strategi yang tepat, dan dukungan solusi keuangan seperti Transfer Valas dari Livin' by Mandiri, UMKM dapat menjalankan transaksi internasional dengan cepat, efisien, dan aman. Kecepatan, transparansi biaya, dan pilihan mata uang yang lengkap menjadikan Livin' by Mandiri sebagai mitra yang tepat dalam mendukung ekspansi bisnis Anda ke Asia.

Jika Anda pelaku UMKM yang berencana merambah pasar internasional, unduh aplikasi Livin' by Mandiri dan manfaatkan kemudahan transfer valas ke berbagai negara. Aplikasi ini tersedia di Google Play Store dan App Store. (*)

INFO BISNIS - Pertumbuhan ekonomi yang kian pesat membuat banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia melihat potensi besar di pasar internasional, khususnya Asia. Dengan populasi yang luas dan pasar yang dinamis, Asia menawarkan peluang besar bagi usaha kecil hingga menengah.

Meski demikian, memperluas bisnis ke luar negeri bukanlah langkah yang mudah—diperlukan strategi tepat dan dukungan yang memadai agar UMKM dapat bertahan dan sukses di pasar baru.

Berikut lima tips penting untuk UMKM yang berencana melebarkan sayapnya ke seluruh Asia serta bagaimana solusi valuta asing (valas) dapat mempermudah transaksi internasional.

1. Lakukan Riset Pasar Mendalam

Setiap negara Asia memiliki karakteristik pasar dan budaya bisnis yang unik. Strategi yang berhasil di Indonesia mungkin belum tentu efektif di negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, atau Thailand. Untuk itu, langkah awal bagi UMKM adalah melakukan riset pasar mendalam. Dengan memahami perilaku konsumen, regulasi bisnis, dan preferensi pasar di negara tujuan, UMKM dapat menyesuaikan produk, layanan, dan strategi pemasaran mereka agar sesuai dengan kebutuhan lokal. Riset yang baik juga membantu mengidentifikasi peluang spesifik serta menghindarkan dari potensi kendala hukum atau perbedaan budaya.

1. Bangun Kemitraan Lokal yang Kuat

Kemitraan dengan pelaku lokal sangat penting dalam ekspansi bisnis internasional. Mitra lokal dapat membantu UMKM memahami peraturan, mengakses jaringan distribusi, serta menyesuaikan produk atau layanan untuk pasar lokal. Mitra bisnis di negara tujuan dapat memberikan wawasan tentang tren konsumen yang berbeda-beda, seperti di Jepang yang menekankan kualitas dan estetika atau di Vietnam yang mengutamakan harga terjangkau.

1. Gunakan Solusi Pembayaran Internasional yang Efisien

Transaksi lintas negara seringkali dihadapkan pada tantangan biaya transfer yang tinggi, fluktuasi nilai tukar, serta proses yang lambat. Memilih solusi pembayaran internasional yang cepat dan aman sangat penting untuk kelancaran operasional. Aplikasi Livin' by Mandiri, misalnya, menawarkan fitur Transfer Valas yang memungkinkan transfer ke 17 mata uang asing secara real-time dan tersedia 24/7, mendukung UMKM untuk transaksi kapan saja dengan biaya yang terjangkau dan kurs yang kompetitif.

1. Sesuaikan Produk dan Strategi Pemasaran

Dalam memasuki pasar baru, UMKM perlu menyesuaikan produk serta strategi pemasaran sesuai preferensi konsumen lokal. Konsumen di Korea Selatan, misalnya, lebih menyukai produk dengan desain modern, sedangkan di Thailand dan Malaysia keseimbangan antara kualitas dan harga menjadi prioritas. Pemasaran digital, seperti melalui e-commerce atau media sosial, bisa lebih efektif di negara tertentu, sehingga UMKM harus memahami tren digital di setiap negara agar kampanye mereka lebih relevan.

1. Persiapkan Strategi Logistik yang Efektif

Ekspansi internasional memerlukan pengelolaan logistik yang matang, termasuk memilih mitra logistik terpercaya dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi ekspor-impor. UMKM perlu memastikan bahwa barang sampai ke tujuan dengan cepat dan aman sesuai ekspektasi pelanggan atau mitra di negara tersebut. Bekerjasama dengan penyedia logistik berpengalaman dalam pengiriman internasional dapat membantu kelancaran proses pengiriman.

Kesimpulan

Ekspansi bisnis UMKM ke Asia menawarkan peluang besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan mengembangkan skala bisnis. Dengan persiapan matang, strategi yang tepat, dan dukungan solusi keuangan seperti Transfer Valas dari Livin' by Mandiri, UMKM dapat menjalankan transaksi internasional dengan cepat, efisien, dan aman. Kecepatan, transparansi biaya, dan pilihan mata uang yang lengkap menjadikan Livin' by Mandiri sebagai mitra yang tepat dalam mendukung ekspansi bisnis Anda ke Asia.

Jika Anda pelaku UMKM yang berencana merambah pasar internasional, unduh aplikasi Livin' by Mandiri dan manfaatkan kemudahan transfer valas ke berbagai negara. Aplikasi ini tersedia di Google Play Store dan App Store. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan pemerintah Presiden Prabowo perlu menahan laju penurunan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri. Khususnya setelah ada kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex yang dinyatakan pailit lewat putusan Pengadilan Niaga Kota Semarang.

Huda menganggap hal ini sebagai gambaran industri tekstil dalam negeri. Selain Sritex, Huda memaparkan perusahaan sektor TPT lainnya juga sudah banyak yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tidak sedikit pula yang gulung tikar. “Artinya, kondisi ini sudah parah dan pemerintah nampaknya kehabisan ide untuk memberikan stimulus ke industri ini,” kata dia saat dihubungi Rabu, 30 Oktober 2024.

Padahal sumbangsih perusahaan TPT ke industri nasional cukup besar. Ia memaparkan porsi industri TPT terhadap PDB mampu mencapai 5,8 persen. Dalam hal penyerapan tenaga kerja pun cukup besar dengan basis pekerja paling banyak di Jawa Tengah. Jumlah pekerja di sektor TPT lebih dari 3,5 juta tenaga kerja.

Ia merekomendasikan Prabowo mengatur kembali aturan impor untuk memberikan insentif bagi industri tekstil lokal. “Bea masuk untuk produk TPT harus dievaluasi jangan sampai menimbulkan gejolak lebih panjang,” ujarnya.

Tekanan produk impor dianggap menjadi salah satu penyebab penurunan sektor ini. Terutama setelah Kementerian Perdagangan mengeluarkan aturan yang memperlonggar aturan dan syarat impor dalam peraturan menteri perdagangan atau Permendag nomor 8 tahun 2024 tentang kebijakan impor. Terlebih permintaan dari dalam negeri ikut melambat dan masyarakat lebih memilih produk impor karena harganya yang lebih murah.

Dari sisi eksternal, Huda Mengatakan Industri tekstil mempunyai tekanan yang cukup kuat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi permintaan global seperti Amerika Serikat dan China mengalami penurunan yang pada akhirnya membuat permintaan industri melambat. Permintaan China melambat yang menimbulkan oversupply di domestik China. “Jadi tekanan dari dalam negeri ada, dari luar negeri juga kuat. Maka industri TPT tumbang,” ujarnya.

Sritex pailit setelah digugat di Pengadilan Niaga Semarang. Perusahaan dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. Keputusan ini disahkan usai mengabulkan permohonan salah satu kreditur Sritex yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sesuai kesepakatan sebelumnya. Hal tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang, Haruno Patriadi, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Haruno menjelaskan, putusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua, Muhammad Anshar Majid, tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon sebagai debitur PT Sritex.

Hammam Izzudin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan Dewan berencana memanggil Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas rencana pemutihan utang yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“BI sama OJK nanti kami panggil, karena semuanya itu kan menyangkut keadaan-keadaan yang bersifat khusus,” kata Misbakhun saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Center, Rabu, 30 Oktober 2024.

Namun, mengenai waktu pelaksanaannya, Misbakhun masih belum bisa memastikan. Pasalnya, kata dia, masih banyak hal yang perlu dipersiapkan di Komisi XI DPR RI yang belum lama dilantik. Ia juga menilai pemerintahan Prabowo baru mulai berbagai persiapan.

“Kami masih update dulu (dengan anggota). Kami serap semua keinginan dan misi misinya presiden untuk kita jalankan nanti di 2025,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan wacana penghapusan utang petani dan nelayan yang diwacanakan Prabowo berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Menurutnya, pada beleid tersebut telah diatur mengenai regulasi hapus buku, namun belum mengenai hapus tagih.

Menurut Misbakhun, ketika kredit sudah dihapus buku maka sudah keluar dari kategori non performing loan (NPL) di bank. Namun, masih tercatat di BI Checking atau SIstem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) masing-masing debitur. “Kalau sudah hapus tagih baru hilang,” ujarnya.

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana penerbitan Peraturan Presiden terkait pemutihan utang petani mencakup jutaan orang dalam Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Menurutnya, Perpres ini sedang disusun oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

Berdasarkan hasil analisisnya, adik Prabowo Subianto itu menyatakan bahwa jutaan petani dan nelayan masih terbebani oleh utang lama yang berakar dari krisis moneter yang pernah melanda Indonesia. Diperkirakan terdapat sekitar lima hingga enam juta petani dan nelayan yang masih memiliki utang tersebut.

Menurut Hashim, petani dan nelayan dengan utang tersebut kini kesulitan untuk kembali mengakses pinjaman dari perbankan. Setiap kali data mereka tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengajuan mereka langsung ditolak.

Oyuk Ivani berkontribusi pada artikel ini

Pemerintahan Presiden Prabowo sudah menyiapkan langkah penyelamatan Sritex, meskipun tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.