TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menganggap pailit perusahaan tekstil legendaris PT Sri Rejeki Isman (Sritex) karena kelalaian manajemen melakukan mitigasi risiko. Menurutnya, manajemen Sritex menyepelekan permasalahan kecil yang menyebabkan kelalaian menjadi fatal.

"Kalau saya membacanya, ini kelalaian manajemen memitigasi risiko. Kalau saya melihat ya. Jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal," ujar Yassierli di Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Dia mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penyelamatan Sritex. Termasuk, kata Yassierli, beberapa lembaga kementerian lain. "Jadi kemarin kami (Kemenaker) dipanggil Pak Presiden, ada Pak Menko Perekonomian, ada Bu Menteri Keuangan, ada dari Bea Cukai. Pemerintah akan membantu dalam penyelesaian masalah ini," ucap dia.

Yassierli menilai upaya yang dilakukan pemerintah menghadapi kasus pailit Sritex, bukan untuk membantu perusahaan swasta yang mengalami kondisi yang sama. Namun, Kemenaker hanya membantu mediasi untuk menemukan jalan keluar yang tepat terhadap permasalahan perusahaan itu. "Tapi membantu itu kan horizonnya macam-macam. Bukan berarti kemudian pemerintah membantu swasta secara langsung, belum tentu juga. Jadi bisa saja pemerintah membantu mempercepat terjadinya mediasi," tutur Yassierli.

Menurut dia, informasi pemerintah membantu perusahaan swasta dianggap keliru. Dia mengatakan, keutamaan Kemenaker hanya berusaha agar para pegawai Sritex tidak mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. "Jadi saya juga tangkap di media itu seolah-olah pemerintah membantu swasta, rasanya tidak begitu ya. Tapi yang penting adalah kita ingin memang PHK itu tidak terjadi sambil kita menunggu adanya proses kasasi," ujar Yassierli.

Dia menjelaskan salah satu cara yang sedang dilakukan Kemenaker dalam memecahkan masalah yang ada di Sritex. Hal itu, kata Yassierli, seperti kerja sama antara kurator dengan manajemen Sritex untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami perusahaan itu. "Misalnya kurator dengan manajemen. Pemerintah bisa membantu terkait tentang regulasi apa yang bisa relaksasi terkait tentang ekspor, impor gitu ya," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) atau Bukalapak berencana menghentikan kegiatan sekaligus menutup sejumlah lini usaha atau anak usaha dalam waktu dekat. Aksi korporasi ini juga diakui akan berdampak pada karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam lini usaha yang bakal ditutup itu.

“Pelaksanaan Rencana Aksi Korporasi tersebut akan berdampak kepada sejumlah karyawan di seluruh ekosistem usaha Perseroan,” kata Sekretaris Perusahaan Cut Fika Lutfi dalam keterangannya di Keterbukaan Informasi dalam situs Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Meski demikian, Cut Fika memastikan Bukalapak akan memenuhi seluruh hak dan kompensasi para karyawan yang terdampak sesuai Undang-Undang yang berlaku. Dia menyebut langkah perseroan ini tidak mudah diterima oleh para karyawan.

“Perseroan menyadari bahwa ini bukanlah hal yang mudah bagi para karyawannya,” kata dia.

Selain itu, Cut Fika mengatakan dalam aksi korporasi ini juga memiliki tantangan. Meski demikian, Bukalapak memang memerlukan aksi ini untuk keberlanjutan perseroan.

“Manajemen percaya bahwa hal ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan usaha Perseroan dalam jangka panjang,” kata dia.

Setelah pada 2021 Bukalapak melantai di Bursa (IPO), Cut Fika mengakui ada banyak perubahan substansial, terutama biaya operasional yang lebih tinggi daripada pendapatan dari berbagai segmen usaha. Kondisi ini, kata dia, tidak konsisten dengan strategi jangka panjang perseroan untuk mencapai profitabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Cut Fika mengatakan Bukalapak juga telah meninjau kembali sejumlah prospek segmen usaha di tengah kondisi itu. Namun, Bukalapak tetap saja rugi, terutama pada tiga tahun terakhir.

Karena itu, Cut Fika mengatakan Bukalapak akhirnya mengambil keputusan ini. “Perseroan telah melakukan berbagai upaya terbaik,” kata dia.

Usai mengeksekusi aksi ini, Cut Fika mengatakan Bukalapak akan fokus menjalankan sekaligus mengembangkan segmen usaha inti. Senyampang, Bukalapak akan lebih ramping dan efisien agar menciptakan nilai di seluruh segmen usaha yang tersisa.

“Agar dapat menciptakan nilai di seluruh segmen usaha yang tersisa bagi para pemangku kepentingan Perseroan, terutama pemegang saham Perseroan,” kata dia.

Usulan Rencana Aksi Korporasi telah disampaikan oleh Direksi pada rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada 30 Agustus 2024 dan disetujui secara terpisah melalui Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris yang terakhir ditandatangani pada 15 Oktober 2024.

“Rencana Aksi Korporasi akan dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan seluruh proses diharapkan dapat diselesaikan seluruhnya pada triwulan kedua di tahun 2025,” kata Cut Fika.

Bukalapak Akhirnya Divonis Bayar Ganti Rugi Rp 107 Miliar ke PT Harmas Jalesveva

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis melawan hukum bagi PT Bukalapak.com dalam perkara yang diajukan oleh PT Harmas Jalesveva. Majelis Hakim melalui penetapan nomor 61/Pdt.Eks/2024/PN JKT.SEL pada 15 Oktober kemarin memutuskan teguran pelaksanaan eksekusi dan meminta Bukalapak membayar kerugian materiil sebesar Rp 107 miliar.

“Menyatakan Tergugat (Bukalapak.com) telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad),” bunyi putusan eksekusi dalam situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dikutip Jumat, 18 Oktober 2024.

Adapun persoalan ini bermula ketika Bukalapak memutus secara sepihak terkait Letter of Intent (LoI) pada Gedung Tower Office One Belpark di Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan. Harmas Jalesveva merupakan perusahaan properti pengelola One Bell Park Mall, The Aspen Apartment dan Admiralty Residence (perumahan) di Pondok Labu, Jakarta Selatan.

Majelis meminta Bukalapak.com untuk membayar kerugiaan materiil itu secara tunai kepada PT Harmas Jalesveva.

“Secara tunai, seketika, dan sekaligus kepada Penggugat,” kata majelis.

AVP of Media and Communications Bukalapak, Fairuza Ahmad Iqbal, mengatakan perusahaannya menghargai putusan Mahkamah Agung itu. Dia menyebut Bukalapak tak serta merta bisa membayar ganti rugi.

“Sehubungan dengan keputusan ganti rugi tersebut, tidak serta merta bisa segera dilakukan mengingat ada prosedur hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak,” kata Fairuza dalam keterangan tertulisnya saat dihubungi pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Fairuza bercerita perkara ini bermula saat kerja sama dengan PT Harmas Jalesveva tak dilanjutkan. Dia mengatakan PT Harmas Jalesveva ketika itu belum memenuhi kewajiban dalam penyediaan ruang lokasi kerja.

“Karena itu, kami tidak turut andil dalam hilangnya pendapatan sewa PT Harmas Jalesveva maupun kerugian-kerugian lainnya. Selanjutnya, kami akan melakukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Dua kali ledakan terjadi di kawasan penghiliran nikel Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, dalam rentang waktu tak sampai sepekan. Teranyar, ledakan terjadi di tungku milik PT Zhongtsing New Energy atau ZTEN pada Rabu pagi, 30 Oktober 2024. Insideni ini terjadi hanya selang lima hari pascaledakan di PT Dexin Steel Indonesia (DSI), Jumat, 25 Oktober kemarin.

Ketua Harian Serikat Pekerja Industri Morowali-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (SPIM-KPBI), Jordi mengatakan ledakan di PT ZTEN terjadi sekitar pukul 06.00 WITA. “Ledakan terjadi di tungku 2 akibat suhu tungku belum stabil tapi dipaksa beroperasi,” kata Jordi melalui keterangan tertulis.

Jordi menuturkan, tidak ada korban jiwa dalam ledakann yang terjadi di PT ZTEN pagi ini. “Tapi ledakan itu menyebabkan buruh trauma,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jorni mengatakan kecelakaan kerja bisa terjadi berulang hanya dalam sepekan lantaran perusahaan tidak becus mengelola sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 secara ideal. Ia berujar, perusahaan tidak pernah berbenah meski kecelakaan kerja terjadi berulang kali. “Kecelakaan kerja yang terjadi di kawasan PT IMIP menandakan tidak ada kepastian hidup bagi pekerja di industri nikel ini. Hampir setiap saat kecelakaan kerja terus mengintai buruh,” ujar Jordi.

Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan membantah kecelakaan kerja pagi tadi terjadi di ZTEN bukan kecelakaan pabrik ataupun ledakan tungku. Ia mengklaim PT IMIP dan Tim Safety PT ZTEN telah melakukan penyelidikan. Hasilnya, kata dia, insiden terjadi karena diduga saat cairan slag dialirkan menuju kolam penampungan slag, ada sebagian kecil cairan metal keluar jalur dan terkena percikan air. “Akibatnya, terjadi beberapa kali letupan dan kepulan asap tebal,” jelas Dedy Kurniawan dalam pernyataan tertulisnya.

Dedy juga mengatakan kejadian itu bisa dikendalikan tak sampai lima menit. Namun, pihaknya masih melakukan investigasi untuk memastikan penyebab teknis insiden tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan program kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Manfaat JKP dapat dinikmati oleh peserta penerima upah (PU) yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Manfaat JKP mencakup bantuan uang tunai bulanan hingga enam bulan, konseling, informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Lantas, bagaimana cara mencairkan JKP?

Syarat Mencairkan JKP BPJS Ketenagakerjaan

Melansir laman resminya, berikut syarat mengajukan klaimmanfaat JKP:

-Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mempunyai masa iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan terakhir.

-Membayar iuran selama enam bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.

-Pelaporan PHK harus disertai bukti.

-Berkomitmen untuk bekerja kembali.

-Sudah dilaporkan sebagai pekerja non-aktif oleh pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan.

-Pengajuan dilakukan paling lambat tiga bulan sejak PHK.

Cara Mencairkan JKP BPJS Ketenagakerjaan

Berikut tahapan untuk pengajuan klaim manfaat JKP:

1. Pelaporan PHK

Pemberi kerja wajib melaporkan perubahan data peserta yang terdampak PHK kepada BPJS Ketenagakerjaan maksimal tujuh hari kerja sejak PHK.

Pemberitahuan dilakukan dengan cara mengisi formulir Lapor PHK melalui portal Wajib Lapor Kemnaker yang dapat diakses pada laman wajiblapor.kemnaker.go.id.

Selain itu, peserta juga dapat mengisi formulir Lapor PHK secara mandiri melalui situs SIAPKerja Kemnaker. Berikut langkah-langkahnya:

-Akses laman siapkerja.kemnaker.go.id.

-Tekan menu Akun di sudut kanan bawah layar.

-Pilih opsi Daftar Sekarang.

-Masukkan nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, dan nama ibu kandung, lalu tekan tombol Berikutnya.

-Lengkapi profil dan biodata diri peserta PU.

-Periksa Lencana JKP. Jika belum ada pemberitahuan pemberi kerja atau perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka buat laporan PHK terlebih dahulu.

-Tekan opsi Buat Laporan.

-Isi formulir Lapor PHK, seperti nomor peserta JKP, tanggal mulai bekerja dan tanggal PHK, alasan PHK, nama dan alamat perusahaan, serta tipe pekerjaan.

2. Pengajuan Klaim

Setelah memiliki akun SIAPKerja Kemnaker, pekerja terkena PHK dapat mengajukan klaim manfaat JKPBPJS Ketenagakerjaandengan cara sebagai berikut:

-Kunjungi situs siapkerja.kemnaker.go.id.

-Tekan menu Akun.

-Isi alamat surel (email) atau nomor ponsel dan kata sandi.

-Tekan tombol Masuk.

-Pada menu Pengajuan Klaim, tekan tombol Ajukan Klaim.

-Isi data diri untuk kebutuhan pencairan dana bantuan bulanan.

-Lakukan swafoto (selfie) sesuai dengan instruksi.

-Masukkan data yang diminta, seperti nomor pokok wajib pajak (NPWP) jika ada, nomor rekening bank, nama pemilik rekening, dan nama bank.

-Baca surat pernyataan, lalu tekan tombol Kirim Pengajuan.

3. Verifikasi Data oleh BPJS Ketenagakerjaan

Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan verifikasi data dan klaim. Pada tahap menunggu, peserta PU dapat melakukan asesmen atau penilaian diri pada laman SIAPKerja Kemnaker. Berikut langkah-langkahnya:

-Masuk ke akun (login) SIAPKerja Kemnaker siapkerja.kemnaker.go.id.

-Pilih menu Lakukan Asesmen, lalu ketuk tombol Asesmen Potensi Kerja.

-Isi data pekerjaan sebelumnya dan selesaikan asesmen.

-Perlu diketahui, asesmen tersebut tidak mempunyai jawaban benar dan salah.

4. Penerimaan Manfaat

Setelah dinyatakan layak menerima manfaat JKP oleh BPJS Ketenagakerjaan, pekerja terkena PHK akan menerima beberapa keuntungan, meliputi:

a. Uang Tunai

Bulan pertama

Bantuan uang tunai bulan pertama akan dikirimkan setelah pengajuan manfaat dan peserta melakukan asesmen.

Bulan ke-2 hingga ke-6

Uang tunai bulan ke-2 hingga ke-5 diajukan paling lambat lima hari setelah tanggal acuan. Sementara uang tunai bulan ke-6 diajukan paling cepat lima hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pemberian manfaat JKP.

Manfaat uang tunai bulan ke-2 hingga ke-6 diberikan dengan ketentuan peserta belum mendapatkan pekerjaan kembali, tetapi aktif mencari kerja yang dibuktikan dengan bukti lamaran pekerjaan minimal di lima perusahaan dalam sebulan atau bukti panggilan tes/wawancara minimal di satu perusahaan dalam sebulan serta memenuhi presensi pelatihan kerja pada bulan sebelumnya minimal 80 persen kehadiran bagi penerima manfaat yang mengikuti pelatihan kerja.

b. Informasi Pasar Kerja

Penerima manfaat JKP yang telah melakukan asesmen dapat mengakses informasi pasar kerja yang mencakup konseling.

Pada tahap konseling, peserta akan mendapatkan rekomendasi pengembangan karier dari petugas antarkerja atau pengantar kerja di laman SIAPKerja Kemnaker.

c. Pelatihan Kerja

Peserta JKP juga dapat memanfaatkan pelatihan kerja sebanyak satu kali sesuai dengan jenis dan jadwal pelatihan yang dipilih.

Apabila peserta mendapatkan pekerjaan ketika pelatihan masih berlangsung, maka dapat menyatakan tidak melanjutkan pelatihan kerja dan berhak menerima surat keterangan telah selesai mengikuti pelatihan kerja.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mengungkapkan alasan di balik usulan memindahkan tata kelola pupuk ke wewenang Kementerian Pertanian (Kementan). Menurut dia, penting untuk segera memulai proses perbaikan tata kelola pendistribusian pupuk dengan memprioritaskan kepentingan petani.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, tata kelola pendistrisbusian pupuk akan lebih efektif jika berada di bawah Kementan. Musababnya, kementerian itu yang selama ini bersentuhan langsung dengan para petani. "Urusan pupuk berkaitan dengan bahan baku gas yang diatur oleh Menteri ESDM, produksi oleh BUMN, dan distribusi oleh Menteri Perdagangan. Nah baru soal petaninya ada di Kementan,” ucap Sudaryono lewat keterangan tertulis, Rabu, 30 Oktober 2024. “Kami ingin tata kelola pupuk ini sebetulnya bukan di bawah siapa-siapa, tapi tata kelola pendistribusiannya ada di Kementerian Pertanian. Ketua kelasnya Menteri Pertanian lah,” ujarnya.

Sudaryono mengakui, selama ini banyak keluhan dari distributor dan petani di berbagai daerah tentang distribusi pupuk. Karena itu, ia meminta para stakeholder pupuk menangani keluhan tersebut melalui tata kelola yang baik. Dengan begitu, petani mendapatkan manfaat maksimal dari pupuk yang disediakan.

Tujuan utama dari pengelolaan pupuk, Sudaryoni mengatakan, bukan hanya untuk keuntungan perusahaan. Tapi, para pemangku kebijakan harus memastikan pupuk sampai ke petani tepat waktu. Sebab, bagaimanapun, pemerintah menargetkan beras harus naik. Ia mengatakan, jangan sampai negara untung tapi rakyat menderita.

Mendatang, Sudaryono menekankan pentingnya kolaborasi untuk membenahi tata kelola pupuk, terutama karena petani sangat bergantung pada ketersediaan pupuk setiap harinya. Ia menyebut masalah tata kelola ini menjadi semakin krusial, terutama karena Presiden Prabowo Subianto telah mencananhkan target swasembada pangan. "Persoalan pupuk harus kita perbaiki bersama, terutama dalam aspek tata kelola, agar Indonesia dapat mempercepat pencapaian swasembada," kata Sudaryono.

Peneliti Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengkritik rencana Kementan yang ingin PT Pupuk Indonesia berada di bawah alur koordinasi mereka. Ia mengatakan, langkah itu tak akan mengentaskan masalah ketersediaan pupuk yang saat ini dialami petani. “Kalau mau membenahi secara holistik itu tidak cukup. Saya yakin tidak akan mengentaskan masalah,” ucap pakar pertanian lulusan Universitas Jember itu saat dihubungi Tempo, Rabu, 23 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Isy Karim, mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perindustrian untuk membahas mengenai rencana revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024.

“Minggu depan akan dibahas dengan Kemenperin,” ujar Isy Karim saat ditemui usai Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Pangan di Kantor Kementerian Perdagangan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Isy menyebut, kepastian mengenai rencana revisi Permendag 8/2024 ini tergantung pembahasan pada rapat koordinasi terbatas dengan Kemenperin pekan depan. Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 20 menimbulkan permasalahan dalam industri tekstil.

Menurut Agus, hal ini bahkan telah menjadi pengetahuan umum bagi pihak-pihak yang menekuni industri manufaktur, khususnya tekstil. “Orang-orang yang menekuni industri manufaktur itu paham betul memang ada problem yang tercipta sebagai dampak dari terbitnya Permendag 8,” ujarnya melalui sambungan telepon pada Senin, 28 Oktober 2024.

Agus mengatakan, permasalahan industri tekstil tak hanya berkaitan dengan pasar ekspornya yang lesu. Ia menyebut, jika pasar global sedang lesu, seharusnya pemerintah melindungi pasar dalam negeri. Sehingga produk yang dihasilkan oleh industri dalam negeri dapat diserap oleh pasar domestik. “Kan logikanya seperti itu. That’s a logic thinking. Karena yang jadi taruhan kita adalah tenaga kerja,” ucap Agus.

Lebih lanjut, Agus menyatakan keinginannya agar Permendag 8 yang mengatur mengenai relaksasi impor itu direvisi. Ia juga menyebut revisi Permendag 8 ini juga menjadi salah satu fokus utamanya. “Tapi apakah Permendag ini akan direvisi atau tidak, ya tanya ke Kemendag,” kata dia

Hal senada juga dikatakan oleh Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto. Ia menyebut Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur tentang relaksasi impor sejumlah komoditas mengganggu operasional industri tekstil dalam negeri. “Secara nyata pasti ya (mengganggu), karena teman-teman kami di industri ini juga banyak yang kena,” ujar Iwan kepada wartawan usai audiensi di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin, 28 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkap mafia tanah di Indonesia terdiri dari tiga unsur. Aktor-aktor yang terlibat dalam mafia tanah yakni orang dalam, pemborong tanah, dan pihak pendukung.

Politikus Partai Golkar itu merinci, pendukung itu bisa berasal dari kepala desa, pengacara, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan notaris. Ia menambahkan, para pendukung itu bisa berupa persatuan makelar tanah serta bisnis makelar dan perantara. Sembari berkelakar, ia menyingkat keduanya menjadi Permata dan Bimantara.

Untuk memberantas mafia tanah, Nusron mengatakan akan menggelar rapat koordinasi khusus dengan Kejaksaan Agung, Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Kami insisiasi proses oemiskinan mafia tanah,” ucap mantan Ketua Umum GP Ansor itu dalam rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Nusron mengatakan, ia tidak hanya puas mafia tanah dikenakan delik pidana umum kalau kasusnya masuk ranah pidana murni atau tindak pidana korupsi (tipikor) apalagi melibatkan penyelenggara negara. Ia mengatakan, kalau bisa hukuman diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang (TPPU) supaya ada efek jera.

“Kami sedang simulasi supaya persoalan mafia tanah benar-benar tidak ada di Indonesia karena menyangkut kepastian hukum, mempermainkan orang-orang kecil yang diserobot haknya,” ucap mantan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.

Sebelumnya, Nusron mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan tiga arahan penting kepadanya. Nusron berencana mengimplementasikan arahan tersebut dalam program kerjanya sebagai Menteri ATR/BPN.

Salah satu arahan itu yakni memberantas sengketa-sengketa tanah. Ia berujar akan memberikan kepastian hukum agar tidak ada mafia tanah yang bisa menyerobot hak masyarakat. Menurutnya, ada tiga penyebab hadirnya mafia tanah, yaitu berasal dari pemerintah, pemborong tanah, dan pihak penegak, seperti notaris, kuasa hukum, dan calo-calo.

"Tiga itu, tapi di-capture mana bobotnya. Tapi menurut hemat saya, kata kunci pemberantasan mafia tanah itu dari dalam (pemerintah)," ujar Nusron usai serah terima jabatan di Kementerian ATR/BPN pada Senin, 21 Oktober 2024.

M. Rizki Yusrial berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan kementeriannya mendapat alokasi anggaran Rp 41,95 triliun untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN tahun 2024. Namun, hingga 25 Oktober 2024, realisasi anggaran tersebut baru sebesar 57,8 persen.

“Pelaksanaan paket fisik IKN per 25 Oktober 2024 adalah 57,8 persen dari alokasi anggaran 2024,” ujar Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024

Dody merinci, anggaran tersebut sudah digunakan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 1,45 triliun. Bagian ini juga digunakan untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A Lanjutan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pengendalian banjir di Sungai Sepaku, pengendalian banjir Sungai Seluang, dan lain sebagainya. “Pengendalian banjir Sungai Pamaluan, penyempurnaan dan penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, serta pembangunan Embung KIPP dan DAS Pamaluan,” ujar Dody.

Selain itu, untuk pembangunan di bidang Bina Marga telah menyerap anggaran sebesar Rp 19,20 triliun. Dody mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk membangun jalan akses menuju masjid di IKN dan dermaga logistik, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat dan timur, jalan feeder (distrik) di kawasan IKN, serta jalan tol akses Bandara VVIP. “Untuk pembuatan jalan tol, duplikasi jembatan, dan seterusnya,” imbuhnya.

Kemudian, Kementerian PU juga telah menggunakan anggaran tersebut untuk infrastruktur permukiman sebanyak Rp 12,93 triliun. Dody mengatakan pada bidang ini terdapat pembangunan Gedung Istana Negara, Lapangan Upacara, Gedung Kementerian, dan juga jaringan perpipaan.

Terakhir, anggaran digunakan untuk pembangunan infrastruktur perumahan. Bidang ini telah menyerap anggaran sebesar Rp 8,37 triliun. “Ini kami alokasikan antara lain untuk rumah menteri, hunian Polri, BIN (Badan Intelijen Negara), ASN (Aparatur Sipil Negara), dan juga untuk Paspampres,” tuturnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan kementeriannya mendapat alokasi anggaran Rp 41,95 triliun untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN tahun 2024. Namun, hingga 25 Oktober 2024, realisasi anggaran tersebut baru sebesar 57,8 persen.

“Pelaksanaan paket fisik IKN per 25 Oktober 2024 adalah 57,8 persen dari alokasi anggaran 2024,” ujar Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024

Dody merinci, anggaran tersebut sudah digunakan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 1,45 triliun. Bagian ini juga digunakan untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A Lanjutan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pengendalian banjir di Sungai Sepaku, pengendalian banjir Sungai Seluang, dan lain sebagainya. “Pengendalian banjir Sungai Pamaluan, penyempurnaan dan penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, serta pembangunan Embung KIPP dan DAS Pamaluan,” ujar Dody.

Selain itu, untuk pembangunan di bidang Bina Marga telah menyerap anggaran sebesar Rp 19,20 triliun. Dody mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk membangun jalan akses menuju masjid di IKN dan dermaga logistik, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat dan timur, jalan feeder (distrik) di kawasan IKN, serta jalan tol akses Bandara VVIP. “Untuk pembuatan jalan tol, duplikasi jembatan, dan seterusnya,” imbuhnya.

Kemudian, Kementerian PU juga telah menggunakan anggaran tersebut untuk infrastruktur permukiman sebanyak Rp 12,93 triliun. Dody mengatakan pada bidang ini terdapat pembangunan Gedung Istana Negara, Lapangan Upacara, Gedung Kementerian, dan juga jaringan perpipaan.

Terakhir, anggaran digunakan untuk pembangunan infrastruktur perumahan. Bidang ini telah menyerap anggaran sebesar Rp 8,37 triliun. “Ini kami alokasikan antara lain untuk rumah menteri, hunian Polri, BIN (Badan Intelijen Negara), ASN (Aparatur Sipil Negara), dan juga untuk Paspampres,” tuturnya.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi menargetkan harga tiket pesawat turun sebelum Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Saat ini, Dudy tengah menunggu hasil kinerja Satuan Tugas atau Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat, yang juga dikoordinasikan Kementerian Perekonomian.

“Saya harapannya sebelum Nataru sudah bisa dapat hasil Satgas,” kata Dudy kepada wartawan di Kementerian Perhubungan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Pemerintahan era Joko Widodo membentuk Satgas Tiket Pesawat pada Juli lalu. Satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) 2019-2024, Sandiaga Uno, mengatakan Satgas dibentuk untuk mengambil langkah terobosan dalam mengevaluasi harga tiket pesawat. Di antaranya, soal biaya avtur, biaya suku cadang, perizinan, PPn, hingga pajak penumpang.

Saat itu, Sandiaga bahkan menargetkan harga tiket pesawat bisa turun 10 persen sebelum masa jabatan Jokowi habis pada 20 Oktober 2024. "Kalau semuanya bisa kita lakukan yang quick win, yang cepat perkiraan dua-tiga bulan dan sebelum Oktober, sebelum akhir pemerintahan (Jokowi), bisa (turun harga tiket pesawat)" ujar Sandiaga kepada wartawan di Kemenparekraf, Senin petang, 22 Juli 2024. Namun, target itu belum terealisasi hingga kekuasaan beralih ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kemudian, Sandiaga memasang target baru, yakni harga tiket pesawat kembali turun pada semester pertama 2025. Meskipun, kata dia, harganya kemungkinan tidak kembali sama seperti sebelum pandemi Covid-19. “Kami terus melakukan koordinasi setiap bulan untuk bisa melakukan berbagai upaya dari sisi kewenangan kementerian masing-masing,” kata Sandiaga melalui jawaban tertulis yang diterima Tempo pada Ahad, 29 September 2024.

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Enik Ermawati, mengatakan ada kemungkinan wisata halal di Bali akan terus dilanjutkan. Ia menyebut, hingga saat ini belum ada rencana untuk tidak lagi melanjutkan program wisata halal di Bali. “So far belum ada pembahasan untuk tidak melanjutkan (wisata halal Bali),” kata Ni Luh Puspa ketika ditemui di Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Namun, Ni Luh Puspa--demikian ia kerap disapa, mengakui saat ini Kementerian Pariwisata masih dalam tahapan menggodok program-program yang akan Kemenpar jalankan lima tahun mendatang. Menurutnya, sepekan ke belakang, Kementerian Pariwisata masih berfokus di internal untuk mendiskusikan langkah eksekusi program-program di masa pemerintahan Prabowo Subianto. Wisata halal, kata Ni Luh Puspa, juga jadi salah satu topik yang dibahas.

Apalagi, masih ada keharusan untuk memastikan struktur internal kementerian terlebih dahulu terutama saat ini struktur Kementerian Pariwisata kembali dipecah antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). “Sekarang kan semuanya lagi dibahas, kita juga masih proses pembahasan, nanti selanjutnya pasti kita update,” ujar eks jurnalis Kompas TV tersebut.

Sebelumnya, isu mengenai wisata halal sempat banyak dibahas dan menjadi isu sensitif bagi sejumlah pihak. Beberapa orang tidak menginginkan jika destinasi tertentu dikembangkan sebagai destinasi khusus wisata halal. Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama, sebelumnya memastikan tak akan menyulap Bali dan Danau Toba sebagai lokasi wisata halal. Pernyataan itu dilontarkan menyusul adanya kabar yang menyatakan bahwa Wishnutama akan merancang Pulau Dewata dan Toba sebagai destinasi ramah muslim.

Sementara itu, pengganti Wishunatama, Sandiaga Uno, mengatakan telah bertemu dan berdiskusi langsung dengan Gubernur Bali saat itu untuk membahas soal wisata halal di Bali. Sandiaga menegaskan semua pihak telah bersepakat bahwa Bali mengedepankan pariwisata berbasis budaya, berkearifan lokal, berkelanjutan, berkualitas, dan sehat.

ANTARA ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan akan menggandeng lima bos besar untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Skema ini merupakan bentuk efisiensi karena anggaran yang ada hanya sebesar Rp 5,07 triliun.

Adapun konglomerat yang digandeng adalah Sugianto Kusuma atau Aguan dari Agung Sedayu Group, Prajogo Pangestu bos Barito Pacific, Boy Thohir dari PT Adaro Energy Indonesia Tbk, dan Franky Widjaja dari Grup Sinar Mas.

"Kemudian gotong royong, saya sudah undang 4 partner saya, kebetulan kami membangun Hotel Nusantara di IKN, ada dari Agung Sedayu, Pak Guan, ada Pak Prajogo dari Barito, ada Pak Boy Thohir dari Adaro, ada Pak Franky dari Sinar Mas, untuk bergotong royong," saat ditemui sebelum melakukan rapat kerja bersama Komisi V DPR RI dalam rangka perkenalan dan penjelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Selanjutnya, pria yang kerap disapa Ara ini juga mengatakan ada satu perusahaan yang menyusul dan siap membantu program 3 juta rumah tersebut. Perusahaan yang dimaksud adalah PT Harum Energy Tbk dan Lawrence Barki sebagai Komisioner Utamanya.

"Saya mendapatkan telepon dari Pak Lawrence Barki dari Grup Harum Energy. Dia mengatakan dia juga siap membantu. Dan saya bilang, kalau begitu begini, karena banyak apartemen atau rumah susun itu yang dibuat untuk rakyat tetapi tidak dihuni, seperti di rumah susun yang mau saya tinjau ada empat," katanya.

Ara menyatakan bahwa meski anggaran terbatas, ia tetap bertekad merealisasikan program tersebut. Dengan melibatkan perusahaan-perusahaan swasta, Ara optimistis dapat melakukan groundbreaking program 3 juta rumah pada 10 November 2024.

Sebagai informasi, Ara telah menyumbangkan tanahnya seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten. Tanah tersebut nantinya akan digarap oleh Agung Sedayu dan menjadi role model dari program 3 juta rumah. Dengan skema tersebut, ia menargetkan dalam 8 bulan ke depan, Kementerian PKP sudah bisa menyerahkan rumah secara gratis kepada beberapa masyarakat sekitar yang membutuhkan.

"Kami hibahkan tanah perusahaan kami ke rakyat, dan saya harap gerakan ini bisa menjadi gerakan bersama, karena gotong royong itu harus dimulai," ujarnya.

Pria yang kerap disapa Ara itu berujar skema kerja sama bersama pihak swasta ini bisa beragam. Selain menyumbangkan tanah, ia juga ingin memanfaatkan kredit yang macet dari bank sehingga bisa mendapatkan sejumlah apartemen yang sudah jadi. Selain itu, ia juga akan menerapkan birokrasi yang mudah sehingga tidak menyulitkan kepentingan masyarakat dalam mendapatkan rumah.

"Jadi jangan sampai aturan ini menghambat kita berbuat baik bagi rakyat. Dulu pernah ada konsep deregulasi dan debirokratisasi. Bagaimana birokrasi itu jangan panjang, jadi jangan jadi menghambat. Dan jangan juga aturan itu malah menghambat. Harusnya malah membantu rakyat," kata Ara.

Selain itu, dorongan efisiensi pada program ini karean rencana anggaran pada tahun 2025 hanya sebesar Rp 5,07 triliun, yang dinilai terlalu kecil untuk mencapai target 3 juta rumah. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024, anggaran perumahan sebesar Rp 14,681 triliun hanya mampu merealisasikan pembangunan sekitar 200 ribu unit rumah.

Selain menyumbangkan tanahnya, Maruarar juga ingin memanfaatkan tanah-tanah sitaan dari koruptor yang saat ini dipegang oleh Kejaksaan Agung maupun KPK. Ia mengatakan sudah mengantongi sekitar 1.000 hektare tanah sitaan di Banten dari Kejaksaan Agung.

"Minggu lalu, hari pertama kerja saya datang ke Kejaksaan Agung. Di Banten, dari koruptor sudah dapat sekitar 1.000 hektare. Saya sudah bicara ke Ibu Menteri, saya mau yakinkan ke Kemenkeu, itu bisa buat rakyat," kata Ara.