TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyebut melanjutkan pembangunan IKN dengan menyesuaikan timeline dan memperhatikan anggaran menjadi langkah tepat bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Esther berujar, pemerintah bisa tetap melanjutkan proyek agar IKN tidak jadi mangkrak tanpa membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Pemimpin ke depan, Pak Prabowo, memang harus bijak. Jangan terlalu memaksa,” ujar Esther ketika dihubungi Tempo, Jumat, 25 Oktober 2024.

Lagipula, pembangunan IKN merupakan pembangunan jangka panjang. Proyek ini tidak bisa selesai hanya dalam lima tahun atau satu periode pemerintahan. “Butuh berpuluh tahun untuk menjadi sebuah ibu kota baru,” kata Esther.

Esther menuturkan, pemerintah tetap bisa melanjutkan dan memindahkan ibu kota ke IKN secara bertahap. Hal ini mengingat kebutuhan pembiayaannya yang besar. Di tengah investasi yang masih seret, ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa memaksakan diri menggunakan APBN.

Terlebih, angggaran yang harus disiapkan untuk IKN bukan hanya anggaran untuk pembangunan Menurut Esther, pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk perawatan gedung-gedung yang pembangunannya sudah selesai. Hal ini agar infrastruktur yang sudah dibangun tidak rusak kendati perpindahan belum dilakukan.

“Rumah kosong saja kalau tidak ditempati dan dirawat bisa rusak, apalagi gedung-gedung,” kata Esther.

Selanjutnya: Lebih lanjut, ihwal kebutuhan infrastruktur seiring bertambahnya....

<!--more-->

Lebih lanjut, ihwal kebutuhan infrastruktur seiring bertambahnya jumlah kementerian dan menteri di era Prabowo, Esther mengatakan pemerintah tidak perlu terburu-buru. “Lagipula, kalau ingin membangun (rumah dinas menteri tambahan) sekarang juga uangnya dari mana?” ucap Esther.

Menurutnya, pemerintah jangan memaksakan diri dengan berutang karena tanggungannya akan memberatkan rakyat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY buka suara soal nasib proyek IKN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski tidak membahas IKN dalam pidato kenegaraannya, menurut AHY, Prabowo memiliki keinginan melanjutkan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

“Tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan,” ujar AHY di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu, 23 Oktober 2024.

Pasalnya, pembangunan yang mesti diperhatikan pemerintah bukan hanya proyek IKN. Namun, ada proyek-proyek strategis nasional lainnya di berbagai wilayah. Pembangunan tersebut harus turut diperhatikan untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, serta untuk meningkatkan kualitas masyarakat.

Selain itu, pembangunan IKN mesti memperhitungkan budget atau anggaran. Terlebih, AHY mengatakan, Presiden Prabowo berpesan agar tidak terjadi pembangunan tidak efisien.

“Jadi saya mengatakan bahwa ini (IKN) akan dilanjutkan, tetapi tentu akan disesuaikan, terutama budgeting. Harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN,” kata AHY, Ketua Umum Partai Demokrat itu. “Selebihnya, kita kawal.”

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyebut melanjutkan pembangunan IKN dengan menyesuaikan timeline dan memperhatikan anggaran menjadi langkah tepat bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Esther berujar, pemerintah bisa tetap melanjutkan proyek agar IKN tidak jadi mangkrak tanpa membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Pemimpin ke depan, Pak Prabowo, memang harus bijak. Jangan terlalu memaksa,” ujar Esther ketika dihubungi Tempo, Jumat, 25 Oktober 2024.

Lagipula, pembangunan IKN merupakan pembangunan jangka panjang. Proyek ini tidak bisa selesai hanya dalam lima tahun atau satu periode pemerintahan. “Butuh berpuluh tahun untuk menjadi sebuah ibu kota baru,” kata Esther.

Esther menuturkan, pemerintah tetap bisa melanjutkan dan memindahkan ibu kota ke IKN secara bertahap. Hal ini mengingat kebutuhan pembiayaannya yang besar. Di tengah investasi yang masih seret, ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa memaksakan diri menggunakan APBN.

Terlebih, angggaran yang harus disiapkan untuk IKN bukan hanya anggaran untuk pembangunan Menurut Esther, pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk perawatan gedung-gedung yang pembangunannya sudah selesai. Hal ini agar infrastruktur yang sudah dibangun tidak rusak kendati perpindahan belum dilakukan.

“Rumah kosong saja kalau tidak ditempati dan dirawat bisa rusak, apalagi gedung-gedung,” kata Esther.

Selanjutnya: Lebih lanjut, ihwal kebutuhan infrastruktur seiring bertambahnya....

<!--more-->

Lebih lanjut, ihwal kebutuhan infrastruktur seiring bertambahnya jumlah kementerian dan menteri di era Prabowo, Esther mengatakan pemerintah tidak perlu terburu-buru. “Lagipula, kalau ingin membangun (rumah dinas menteri tambahan) sekarang juga uangnya dari mana?” ucap Esther.

Menurutnya, pemerintah jangan memaksakan diri dengan berutang karena tanggungannya akan memberatkan rakyat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY buka suara soal nasib proyek IKN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski tidak membahas IKN dalam pidato kenegaraannya, menurut AHY, Prabowo memiliki keinginan melanjutkan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

“Tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan,” ujar AHY di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu, 23 Oktober 2024.

Pasalnya, pembangunan yang mesti diperhatikan pemerintah bukan hanya proyek IKN. Namun, ada proyek-proyek strategis nasional lainnya di berbagai wilayah. Pembangunan tersebut harus turut diperhatikan untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, serta untuk meningkatkan kualitas masyarakat.

Selain itu, pembangunan IKN mesti memperhitungkan budget atau anggaran. Terlebih, AHY mengatakan, Presiden Prabowo berpesan agar tidak terjadi pembangunan tidak efisien.

“Jadi saya mengatakan bahwa ini (IKN) akan dilanjutkan, tetapi tentu akan disesuaikan, terutama budgeting. Harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN,” kata AHY, Ketua Umum Partai Demokrat itu. “Selebihnya, kita kawal.”

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Prabowo resmi melantik 48 menteri, 5 kepala lembaga atau pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.Dari puluhan menteri yang dilantik, terdapat tokoh-tokoh yang diketahui mempunyai harta hingga triliunan rupiah. Lantas, siapa menteri di Kabinet Merah Putih yang paling kaya?

Menteri Paling Kaya di Kabinet Merah Putih

Berdasarkan pantauanTempopada lamanelhkpn.go.id,terdapat 43 menteri yang sudah pernah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena sebelumnya menduduki posisi strategis sebagai pejabat negara.

Lima orang lainnya merupakan nama-nama baru di pemerintahan, seperti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Arifatul Choiri Fauzi, serta Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Dari 43 nama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono diketahui menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih yang paling kaya. Jumlah harta kekayaannya mencapai Rp 2.665.900.513.951 atau Rp 2,6 triliun per 26 Maret 2024, dengan rincian sebagai berikut:

-Tanah dan bangunan: Rp 91.027.827.055.

-Alat transportasi dan mesin: Rp 1.813.250.000.

-Harta bergerak lainnya: Rp 22.958.500.000.

-Surat berharga: Rp 2.227.009.518.100.

-Kas dan setara kas: Rp 156.109.589.895.

-Harta lainnya: Rp 166.981.828.901.

-Utang: -

Dalam LHKPN-nya, Wahyu mengaku memiliki 48 bidang tanah dan/atau bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Bekasi (Jawa Barat), Cianjur (Jawa Barat), Sragen (Jawa Tengah), Boyolali (Jawa Tengah), Karanganyar (Jawa Tengah), Sleman (Yogyakarta), dan Buleleng (Bali). Aset-aset properti tersebut mempunyai luas, mulai dari 31,59 hingga 20.000 meter persegi.

Dia juga tercatat membeli tiga alat transportasi dari hasil usaha sendiri, meliputi mobil Audi RS5 Sedan (2015), motor Honda Beat (2018), dan mobil Mini Cooper S Countryman F60 Minibus (2023).

Sementara itu, harta kekayaan Presiden Prabowo yang dilaporkan ke KPK sebesar Rp 2.042.682.732.691 atau Rp 2,04 triliun per 5 April 2024. Berikut rinciannya:

-Tanah dan bangunan: Rp 275.320.450.000.

-Alat transportasi dan mesin: Rp 1.258.500.000.

-Harta bergerak lainnya: Rp 16.415.023.500.

-Surat berharga: Rp 1.701.879.000.000.

-Kas dan setara kas: Rp 47.809.759.191.

-Harta lainnya: -

-Utang: -

Prabowo mengakui atas kepemilikan 10 bidang tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jakarta Selatan dan Bogor, Jawa Barat. Luas propertinya bervariasi, mulai dari 70 hingga 48.970 meter persegi.Dia juga mempunyai delapan unit kendaraan bermotor, yaitu mobil Toyota Alphard Minibus (2005), mobil Honda CR-V Jeep (2007), mobil Land Rover Jeep (1994), mobil Toyota Land Cruiser Jeep (1980), mobil Mitsubishi Pajero Jeep (2000), motor Suzuki (2002), mobil Toyota Lexus Jeep (2002), dan mobil Land Rover Jeep (1992).

Sumber Kekayaan Sakti Wahyu Trenggono

Melansirindonesia.go.id,Wahyu merupakan lulusan sarjana (S1) Teknik Industri (1986) dan magister (S2) pada 2006 di Institut Teknologi Bandung (ITB). Setelah tamat kuliah, dia bekerja sebagai System Analyst di Federal Motor (sekarang PT Astra Honda Motor) pada 1986-1988.

Kemudian, jabatannya meningkat menjadi Manajer Management Information System (MIS) Federal Motor pada 1988-1992, serta General Manager MIS and Business Development Federal Motor Astra Group pada 1992-1995. Pada 1995, dia ditunjuk sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan Induk Koperasi Unit Desa (Inkud).

Pada periode 2000-2009, Wahyu menduduki kursi Direktur Utama PT Solusindo Kreasi Pratama-Indonesia Tower. Perusahaan tersebut diketahui membawahi PT Tower Bersama Infrastruktur yang menyediakan lebih dari 14.000 menara telekomunikasi. Berkat kedudukannya tersebut, Wahyu dijuluki sebagai Raja Menara.

Pada 2010-2016, Wahyu menjabat sebagai Komisaris Utama PT Teknologi Riset Global Investama. Selanjutnya pada 2018, dia berperan sebagai Komisaris di PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), sebuah perusahaan tambang emas milik Grup Saratoga.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menyebut ada kerterkaitan antara program swasembada pangan dengan program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pelaksanaan program swasembada bertujuan memenuhi suplai pangan makan bergizi gratis.

“Swasembada pangan itu pasti terkait dengan pemenuhan kebutuhan makan bergizi gratis itu,” ujar Khudori ketika dihubungi Tempo pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Dengan target sasaran 82 sampai 83 juta anak, program makan bergizi gratis disebut Khudori membutuhkan suplai yang sangat besar. Pemerintah setidaknya membutuhkan 1,9 juta ton beras. 5,6 juta ton protein, baik telur maupun daging ayam. Serta 3,3 juta ton buah-buahan dan 1,8 juta ton sayur mayur.

Sayangnya menurut Khudori, hingga saat ini pangan produksi lokal masih belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasokan program makan bergizi gratis. Ia mencontohkan, produksi beras yang harus dilipatgandakan terlebih dulu jumlah produksinya, baru bisa memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis. “(Suplai) bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri? Tidak seluruhnya,” ujar Khudori.

Namun, bila asumsi swasembada pangan bisa tercapai, menurutnya, suplai pangan untuk masyarakat juga bakal tercukupi, termasuk suplai untuk program makan bergizi gratis. Maka, potensi terjadinya inflasi harga pangan karena meningkatkan permintaan dan perebutan pasokan pangan bisa teratasi. “Kalau produksi dalam negeri sesuai dengan yang ditargetkan pak Prabowo, untuk mencapai swasembada itu bisa dicapai, mestinya tidak akan terjadi perebutan (pasokan),” ucapnya.

Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economic (CORE), Eliza Mardian, menyebut swasembada pangan bisa dilakukan namun dengan catatan adanya perubahan pendekatan. Dibanding mencapai swasembada pangan lewat membangun food estate, ada baiknya meningkatkan produktivitas sentra petani yang sudah ada.

“Kalau setiap sentra produksi didorong peningkatkan produktivitas, ini kan secara agregat nasional akan bertambah jumlah produksi berasnya tanpa harus mengorbankan hutan,” ujar Eliza kepada Tempo, pada Jumat, 25 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menyebut ada kerterkaitan antara program swasembada pangan dengan program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pelaksanaan program swasembada bertujuan memenuhi suplai pangan makan bergizi gratis.

“Swasembada pangan itu pasti terkait dengan pemenuhan kebutuhan makan bergizi gratis itu,” ujar Khudori ketika dihubungi Tempo pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Dengan target sasaran 82 sampai 83 juta anak, program makan bergizi gratis disebut Khudori membutuhkan suplai yang sangat besar. Pemerintah setidaknya membutuhkan 1,9 juta ton beras. 5,6 juta ton protein, baik telur maupun daging ayam. Serta 3,3 juta ton buah-buahan dan 1,8 juta ton sayur mayur.

Sayangnya menurut Khudori, hingga saat ini pangan produksi lokal masih belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasokan program makan bergizi gratis. Ia mencontohkan, produksi beras yang harus dilipatgandakan terlebih dulu jumlah produksinya, baru bisa memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis. “(Suplai) bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri? Tidak seluruhnya,” ujar Khudori.

Namun, bila asumsi swasembada pangan bisa tercapai, menurutnya, suplai pangan untuk masyarakat juga bakal tercukupi, termasuk suplai untuk program makan bergizi gratis. Maka, potensi terjadinya inflasi harga pangan karena meningkatkan permintaan dan perebutan pasokan pangan bisa teratasi. “Kalau produksi dalam negeri sesuai dengan yang ditargetkan pak Prabowo, untuk mencapai swasembada itu bisa dicapai, mestinya tidak akan terjadi perebutan (pasokan),” ucapnya.

Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economic (CORE), Eliza Mardian, menyebut swasembada pangan bisa dilakukan namun dengan catatan adanya perubahan pendekatan. Dibanding mencapai swasembada pangan lewat membangun food estate, ada baiknya meningkatkan produktivitas sentra petani yang sudah ada.

“Kalau setiap sentra produksi didorong peningkatkan produktivitas, ini kan secara agregat nasional akan bertambah jumlah produksi berasnya tanpa harus mengorbankan hutan,” ujar Eliza kepada Tempo, pada Jumat, 25 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Jumat malam, 25 Oktober 2024 dimulai dari Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) usai perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Disusul, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan bersiap menagih kembali utang PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp 2,23 triliun. Jumlah itu berasal dari pinjaman Dana Antisipasi Penanganan Luapan Lumpur Lapindo Sidoarjo yang dilakukan oleh perusahaan milik Aburizal Bakrie.

Selanjutnya, seluruh pejabat di Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga utusan khusus dan staf khusus presiden, menjalani pelatihan di kompleks Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah, mulai Kamis, 24 Oktober 2024. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menggembleng jajarannya untuk penyamaan visi.

Berikutnya, mega Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di Merauke tuai penolakan dari masyarakat adat asal Merauke, Papua Selatan. PSN disebut juga dengan ‘Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan’.

Terakhir, ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengkritik rencana pengembangan cetak sawah seluas 2 juta hektare, untuk swasembada pangan, yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Menperin Agus Gumiwang: Presiden Prabowo Sudah Perintahkan....

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Jumat malam, 25 Oktober 2024 dimulai dari Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) usai perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Disusul, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan bersiap menagih kembali utang PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp 2,23 triliun. Jumlah itu berasal dari pinjaman Dana Antisipasi Penanganan Luapan Lumpur Lapindo Sidoarjo yang dilakukan oleh perusahaan milik Aburizal Bakrie.

Selanjutnya, seluruh pejabat di Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga utusan khusus dan staf khusus presiden, menjalani pelatihan di kompleks Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah, mulai Kamis, 24 Oktober 2024. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menggembleng jajarannya untuk penyamaan visi.

Berikutnya, mega Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di Merauke tuai penolakan dari masyarakat adat asal Merauke, Papua Selatan. PSN disebut juga dengan ‘Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan’.

Terakhir, ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengkritik rencana pengembangan cetak sawah seluas 2 juta hektare, untuk swasembada pangan, yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Menperin Agus Gumiwang: Presiden Prabowo Sudah Perintahkan....

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Analis menilai emiten berkode SRIL ini perlu segera mengambil langkah untuk menyelamatkan pemilik modal perseorangan.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mendorong agar manajemen perusahaan segera menyikapi kepailitan Sritex dengan melakukan aksi korporasi. Pasalnya, ada potensi sahamnya dihapus secara resmi dari Bursa Efek Indonesia (BEI). “SRIL melakukan aksi korporasi buyback karena masih ada masyarakat yang memegang sahamnya,” kata Nafan saat dihubungi Tempo, Jumat, 25 Oktober 2024.

Sejak lama, Nafan melihat kondisi saham Sritex sudah tidak likuid di pasar modal. Saat ini, berdasarkan data IDX Mobile, saham SRIL berada di level Rp146 per lembar dengan total kapilitasisasi pasar senilai Rp2,987 triliun.

Berdasarkan Pengumuman BEI nomor Peng-00020/BEI.PP3/06-2024 tanggal 28 Juni 2024, SRIL tercatat sudah mendapat suspensi perdagangan saham sejak 18 Mei 2021. Artinya, hingga September 2024, perusahaan tekstil ini telah disuspensi selama 40 bulan. SRIL juga sudah mendapatkan notasi khusus dari BEI karena laporan keuangan yang menunjukkan ekuitas negatid dan adanya permohonan PKPU, sebelum akhirnya dinyatakan pailit.

Sritex sempat menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 28 September 2024. Berdasarkan pengumuman resmi perusahaan RUPSLB itu menyetujui pengunduran diri Liem Konstantinus dari jabatan Komisaris Independen Perseroan dan mengangkat Reynard M Poernawan sebagai penggantinya.

Seperti diketahui, Pengadilan Niaga Kota Semarang memutus pailit Sritex setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditur perusahaan tekstil tersebut yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patriadi di Semarang, Rabu, 23 Oktober 2024. Ia membenarkan putusan yang mengakibatkan perusahaan berkode saham SRIL itu pailit.

Haruno menjelaskan putusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Muhammad Anshar Majid tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon sebagai debitur PT Sritex. "Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada bulan Januari 2022," ujar Haruno, seperti dikutip dari Antara.

TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen Sritex mengajukan kasasi terkait putusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah. Pengajuan kasasi tersebut dilakukan Manajemen Sritex sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Manajemen Sritex dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Begitu juga sebaliknya, kurator juga memiliki hak untuk memberhentikan pekerja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemutusan hubungan kerja ini, dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya.

Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), perusahaan wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Status upah dan hak pekerja yang belum dibayar perusahaan pailit ini, masuk dalam kategori utang yang didahulukan pembayarannya. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 81 angka 36 UU Ciptakerja yang mengubah Pasal 95 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

"Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya," demikian bunyi pasal tersebut.

Adapun, Pengadilan Niaga Kota Semarang memutus pailit Sritex setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditur yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang, Haruno Patriadi, di Semarang, Rabu, 23 Oktober 2024. Ia membenarkan putusan yang mengakibatkan perusahaan berkode saham SRIL itu mengalami pailit.

Haruno menjelaskan, putusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Muhammad Anshar Majid tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon sebagai debitur PT Sritex. “Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada bulan Januari 2022," ujar Haruno, seperti dikutip dari Antara. Dalam putusan pengadilan itu, kata Haruno, juga menunjuk kurator dan hakim pengawas. "Selanjutnya kurator yang akan mengatur rapat dengan para debitur."

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, penelitian dan pengembangan (Litbang) yang dilakukan lembaganya mencatat ada 127 ribu tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) selama 2024.

Angka tersebut berbeda jauh dari pernyataan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang mencatat ada 52.993 tenaga kerja telah di PHK hingga 1 Oktober lalu. Said Iqbal berujar, peran Omnibus Law dan Undang-undang Cipta Kerja tidak mampu mengatasi kasus PHK yang sedang terjadi saat ini. "Cabut omnibus law Undang-undang Cipta Kerja kalau memang mau berpihak pada rakyat. Setidak-tidaknya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan untuk petani," ujar Said Iqbal kepada awak media di depan Patung Kuda Monumen Nasional, Jakarta, pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut dia, aturan Omnibus Law dan Undang-undang Cipta Kerja tidak menciptakan keadilan bagi rakyat. Said Iqbal mengatakan, aksi unjuk rasa Partai Buruh dan serikat pekerja buruh adalah bentuk respons terhadap regulasi itu untuk menuntut keadilan. "Karena itu, kami ingin memastikan kepada Mahkamah Konstitusi, ayo tegakkan keadilan. Tegakkan orang yang sedang mencari rasa keadilan. Karena enggak bisa mengharapkan dari kabinet yang ada," ucap dia.

Said Iqbal menuturkan, sebanyak 17 menteri yang masuk di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto adalah aktor lama yang membuat Omnibus Law. Menurutnya, para menteri yang sebelumnya pernah menjabat tidak memahami persoalan tenaga kerja. "Menteri-menteri teknisnya, itu orang yang tidak memahami persoalan (tenaga kerja). Menteri Ketenagakerjaan bilang, naik upah tunggu Presiden," tutur Said Iqbal.

Menurut dia, para menteri yang dipilih Prabowo, mendapatkan posisi saat ini hanya perwujudan politik balas budi. "Menteri-menteri yang sekarang kita beri kesempatan lah, enam bulan atau satu tahun, katanya kita lihat. Tapi kalau melihat, zanken kabinetnya itu hanya kabinet balas budi, karena yang kita sorot, Menteri Ekonominya," tuturnya.

Menurutnya, jika para menteri bekerja untuk rakyat, maka pemerintahan baru ini harus mencabut Undang-undang Cipta Kerja. Selain menciptakan kesejahteraan rakyat, langkah itu menurutnya bisa mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. "Karena itu, sekali lagi, kami berharap untuk membuktikan bahwa pemerintahan baru tidak menggunakan neokapitalisme dan neoliberalisme, tetapi menggunakan ekonomi Pancasila," kata dia. "Habis itu kita berunding lagi, diskusi lagi, kita setuju investasi masuk, kita setuju pertumbuhan ekonomi 8 persen, kita mendukung pemerintahan Prabowo Subianto untuk berpihak pada rakyat," ujarnya lagi.

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, penelitian dan pengembangan (Litbang) yang dilakukan lembaganya mencatat ada 127 ribu tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) selama 2024.

Angka tersebut berbeda jauh dari pernyataan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang mencatat ada 52.993 tenaga kerja telah di PHK hingga 1 Oktober lalu. Said Iqbal berujar, peran Omnibus Law dan Undang-undang Cipta Kerja tidak mampu mengatasi kasus PHK yang sedang terjadi saat ini. "Cabut omnibus law Undang-undang Cipta Kerja kalau memang mau berpihak pada rakyat. Setidak-tidaknya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan untuk petani," ujar Said Iqbal kepada awak media di depan Patung Kuda Monumen Nasional, Jakarta, pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut dia, aturan Omnibus Law dan Undang-undang Cipta Kerja tidak menciptakan keadilan bagi rakyat. Said Iqbal mengatakan, aksi unjuk rasa Partai Buruh dan serikat pekerja buruh adalah bentuk respons terhadap regulasi itu untuk menuntut keadilan. "Karena itu, kami ingin memastikan kepada Mahkamah Konstitusi, ayo tegakkan keadilan. Tegakkan orang yang sedang mencari rasa keadilan. Karena enggak bisa mengharapkan dari kabinet yang ada," ucap dia.

Said Iqbal menuturkan, sebanyak 17 menteri yang masuk di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto adalah aktor lama yang membuat Omnibus Law. Menurutnya, para menteri yang sebelumnya pernah menjabat tidak memahami persoalan tenaga kerja. "Menteri-menteri teknisnya, itu orang yang tidak memahami persoalan (tenaga kerja). Menteri Ketenagakerjaan bilang, naik upah tunggu Presiden," tutur Said Iqbal.

Menurut dia, para menteri yang dipilih Prabowo, mendapatkan posisi saat ini hanya perwujudan politik balas budi. "Menteri-menteri yang sekarang kita beri kesempatan lah, enam bulan atau satu tahun, katanya kita lihat. Tapi kalau melihat, zanken kabinetnya itu hanya kabinet balas budi, karena yang kita sorot, Menteri Ekonominya," tuturnya.

Menurutnya, jika para menteri bekerja untuk rakyat, maka pemerintahan baru ini harus mencabut Undang-undang Cipta Kerja. Selain menciptakan kesejahteraan rakyat, langkah itu menurutnya bisa mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. "Karena itu, sekali lagi, kami berharap untuk membuktikan bahwa pemerintahan baru tidak menggunakan neokapitalisme dan neoliberalisme, tetapi menggunakan ekonomi Pancasila," kata dia. "Habis itu kita berunding lagi, diskusi lagi, kita setuju investasi masuk, kita setuju pertumbuhan ekonomi 8 persen, kita mendukung pemerintahan Prabowo Subianto untuk berpihak pada rakyat," ujarnya lagi.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Niaga Kota Semarang menetapkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex pailit. Keputusan ini disahkan usai mengabulkan permohonan salah satu kreditur Sritex yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sesuai kesepakatan sebelumnya. Keputusan ini telah dibenarkan oleh Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang, Haruno Patriadi, pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Haruno menjelaskan, putusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua, Muhammad Anshar Majid, tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon sebagai debitur PT Sritex.

“Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada bulan Januari 2022,” kata Haruno, pada 23 Oktober 2024, seperti dikutipAntara.

Saat pembacaan putusan pengadilan tersebut, Haruno menunjuk kurator dan hakim pengawas.

“Selanjutnya kurator yang akan mengatur rapat dengan para debitur,” jelasnya.

Profil PT Sritex

Sritex adalah perusahaan tekstil yang didirikan pada 1966 oleh HM Lukminto, pria kelahiran Juni 1946 di Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Lukminto membangun Sritex berawal sebagai pedagang tekstil eceran dari usaha dagang “Sri Redjeki” di Pasar Klewer, Solo, Jawa Tengah. Lalu, pada 1968, usaha kecil ini mengalami pertumbuhan pesat dan mulai memproduksi kain kelantang dan celup di pabrik pertamanya di Solo.

Lalu, pada 1978, Sritex terdaftar dalam Kementerian Perdagangan sebagai perseroan terbatas. Setelah itu, pada 1982, Sritex mendirikan pabrik pemintalan pertamai di Sukoharjo, Jawa Tengah yang beroperasi di lahan seluas 150 hektare dengan karyawan mencapai total 25.000 orang. Sekitar 70 persen produksi Sritex diekspor dan 30 persen lainnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pada 1994, Sritex menjadi produsen seragam militer untuk Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan Tentara Jerman. Sritex memiliki lebih dari 300 ribu desain kain, termasuk enam desain pakaian militer yang telah dipatenkan di Dirjen HAKI. Selain itu, kapasitas produksi Sritex juga mencakup perlengkapan militer untuk berbagai negara di seluruh dunia. Bahkan, jangkauan pasar Sritex bahkan telah mencapai lebih dari 100 negara di dunia, seperti Jerman, Inggris, Malaysia, Australia, Timor Leste, Uni Emirat Arab, Brunei Darussalam, Amerika Serikat, Turki, dan anggota NATO.

Pada 1998, Sritex berhasil melalui krisis moneter. Lalu, pada 2001, perusahaan tekstil ini berhasil melipatgandakan pertumbuhannya sampai 8 kali lipat dibanding waktu pertama kali terintegrasi pada 1992. Kemudian, pada 2013, Sritex secara resmi terdaftar sahamnya (kode ticker dan SRIL) di Bursa Efek Indonesia. Lalu, pada 2017, perusahaan ini berhasil menerbitkan obligasi global senilai US$ 150 juta yang jatuh tempo pada 2024.

Prestasi Sritex tidak hanya meliputi aspek bisnis. Sritex tercatat beberapa kali meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI), yaitu Pelopor dan Penyelenggara Penciptaan Investor Saham Terbesar Dalam Perusahaan (2015), Peserta Terbanyak Penyuluhan Narkoba (2016), dan Kerja Bakti di Lingkungan Perusahaan oleh Karyawan Terbanyak (2019).

Kendati demikian, saat ini, PT Sritex telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Pailit ini menyusul beberapa perusahaan tekstil lain yang lebih dahulu mengalaminya, yaitu PT S. Dupantex di Pekalongan, PT Alenatex, PT Pamor Spinning Mills di Jawa Tengah, PT Kusumaputra Santosa, dan PT Sai Apparel.

RACHEL FARAHDIBA R | HENDRIK KHOIRUL MUHID | ANTARA