TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, menilai ketimpangan kepemilikan lahan pertanian yang terjadi saat ini sudah sangat serius. Petani di Indonesia, kata Henry, mayoritasnya adalah petani gurem dengan lahan yang sangat sedikit. Persoalan ini disebut memiliki urgensi yang lebih tinggi daripada persoalan utang petani.

“Mayoritas petani kita cuma petani gurem, ada 16,8 juta jiwa. Jadi petani kita justru sebenarnya kekurangan tanah. Dan yang kedua kalau kita lihat adalah ketimpangan penguasaan pemilikan tanah itu begitu tinggi, 0,7 persen,” ujar Henry ketika dihubungi pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Selain itu, harga sewa lahan garapan untuk bertani juga sangat tinggi. Harga sewa tanah disebut menempati urutan tertinggi dalam komponen usaha tani. Menurut Henry, saat ini harga sewa tanah paling rendah ada di kisaran 10 sampai 20 juta per hektarnya.

“Persoalan petani yang memang yang paling serius sekarang adalah persoalan tanah,” kata Henry.

Henry beranggapan, pemutihan utang petani bahkan kemudahan untuk kembali mengambil kredit sebagai modal tidak akan berdampak apa-apa bila kepemilikan tanah oleh petani masih saja timpang. Oleh karena itu, distribusi tanah bagi petani dianggap sebagai hal yang wajib dilakukan.

Distribusi lahan pertanian ini, kata Henry, menjadi solusi utama bila ingin membangun pertanian dan pangan. Termasuk juga menjadi upaya untuk menghapus kemiskinan di desa, mengingat karakteristik masyarakat desa yang lebih agraris. Peningkatan produksi pertanian mustahil dilakukan bila mayoritas petani hanyalah petani gurem.

“Bagaimana berproduksi di tengah tanahnya yang minim dan timpang. Apa gunanya modal kalau tanahnya nggak ada?” kata Henry.

Sebelumnya Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam jangka waktu 4 sampai 5 tahun ke depan. Target ini rencananya akan dicapai dengan cara membangun food estate atau lumbung padi seluas 435 ribu hektare dan jagung 250 ribu hektare. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, diketahui pemerintah menyisihkan Rp 124,4 triliun untuk hal tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta -Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif menyatakan, pemeirntah masih melarang penjualan iPhone 16. Sebab, hingga saat ini, Kemenperin masih belum mengeluarkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk produk terbaru Apple tersebut.

Namun menurutnya, sejak Agustus-Oktober, Kemenperin mencatat ada sekitar 9.000 unit iPhone seri 16 yang masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang. Produk ini, kata Febri, masuk secara legal dengan membayar pajak. “Ponsel-ponsel tersebut masuk secara legal, namun akan menjadi ilegal jika diperjualbelikan di Indonesia,” ujar Febri dikutip dari rilis tertulis pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Febri mengimbau agar masyarakat melaporkan pihak-pihak yang memperjualkan iPhone 16 yang berasal dari bawaan penumpang tersebut. Ia menjelaskan, iPhone 16 masuk dalam kategori barang postel (pos dan telekomunikasi). Sehingga, hanya bisa masuk ke Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini, merujuk pada pasal 35 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. “Kendati demikian, jumlah yang dibawa tidak boleh lebih dari dua unit per penumpang,” ujar Febri.

Lebih lanjut, Febri menjelaskan, aturan tersebut juga mengatur barang bawaan atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos, digunakan untuk keperluan sendiri, tidak diperdagangkan dan/atau tidak untuk tujuan komersial.

Adapun, untuk keperluan komersial, wajib memenuhi standar teknis termasuk TKDN sebesar 35 persen. Pendaftaran IMEI barang bawaan dan atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos dilakukan melalui Ditjen Bea dan Cukai.

Sementara itu, kata Febri, alat dan perangkat telekomunikasi yang berasal dari produsen serta importir terdaftar wajib memiliki sertifikat standar teknis dan wewenang pendaftaran IMEI-nya ada pada Kemenperin.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita membeberkan persoalan investasi yang menjadi ganjalan masuknya telepon seluler iPhone 16 ke pasar Indonesia. Agus Gumiwang mengatakan, Apple—produsen iPhone—masih memiliki kekuranngan komitmen investasi senilai Rp 235 miliar. Kekurangan inilah yang menghambat sertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN produk tersebut.

Sebelumnya, Apple sudah mengantongi sertifikasi TKDN tetapi masa berlakunya habis. Saat ini, menurut Agus Gumiwang, proses perpanjangan sertifikat TKDN tersebut masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple. “Karena, realisasi Apple baru mencapai Rp 1,48 triliun dari komitmen investasi Rp 1,71 triliun,” ujar Agus Gumiwang dalam acara Raker Tim Nasional P3DN dan Forum Komunikasi Tim P3DN di Kempinski Grand Ballroom Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.

Apabila komitmen investasi tersebut sudah direalisasikan sepenuhnya, Agus Gumiwang berujar, Apple akan mendapat nilai TKDN sebesar 40 persen. Dengan begitu, iPhone 16 dan produk-produk Apple yang menggunakan jaringan seluler bisa masuk ke pasar Indonesia.

Riri Rahayu berkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, batal pensiun lantaran mendapat jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan, belum genap sepekan pemerintahan Prabowo, Luhut sudah menduduki dua kursi.

Sebelumnya, Prabowo melantik Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional pada Senin, 21 Oktober 2024. Esok harinya, kepala negara menobatkan Luhut sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Rangkap jabatan Luhut di awal pemerintahan periode 2024-2029 menuai reaksi akademisi. Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai pengangkatan Luhut—yang juga beberapa kali rangkap jabatan di era Jokowi—menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam mendorong regenerasi kepemimpinan.

“Memangnya tidak ada figur lain yang layak untuk mengambil alih peran-peran penting tersebut? Indonesia adalah negara dengan populasi besar dan sumber daya manusia yang kompeten di berbagai bidang,” kata Achmad melalui pernyataan tertulisnya kepada Tempo, Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut Achmad, Prabowo mengangkat Luhut dengan harapan mampu menjaga kesinambungan kebijakan dalam pemerintahan. Hanya saja persoalannnya, ia berujar, penunjukan Luhut berpotensi menutup peluang munculnya figur-figur baru yang memiliki ide dan inovasi segar untuk kebijakan pemerintah.

Hadirnya Luhut—dengan rangkap jabatannya—juga memicu risiko pengulangan pola sentralisasi kekuasan yang berlebihan seperti di era Jokowi. Menurut Achmad, konsentrasi kekuasaan pada satu individu bisa melemahkan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan Luhut, kata dia, bisa mereduksi peran institusi dan pejabat lainnya. “Ini berbahaya bagi perkembangan kebijakan publik yang seharusnya dihasilkan melalui mekanisme yang lebih terbuka dan partisipatif,” ujarnya.

Selain itu, Achmad menilai penunjukkan Luhut itu memperbesar risiko konflik kepentingan. Apalagi Luhut dikenal memiliki jaringan bisnis keluarga yang luas dan terhubung dengan berbagai proyek besar. “Dalam posisi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, potensi konflik kepentingan ini bisa semakin parah, mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan keterlibatan sektor swasta,” ujar Pendiri Narasi Institute ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia yang hadir padaConference of the Parties(COP)to the Convention on Biological Diversity(COP 16 CBD), menuntut delegasi Pemerintah yang sedang berunding dengan komunitas global untuk mendukung agenda terkait hak-hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (IP dan LC) dalam gelaran Conference of the Parties (COP) 16 di Cali, Kolombia.

“Pada COP 16 CBD, kami mendorong negara-negara yang hadir untuk memastikan pengakuan penuh atas kontribusi masyarakat adat dalam perlindungan keanekaragaman hayati di dunia,” ujar Cindy Julianti, Program ManajerWorking Group on Indigenous and Local Communities-Conserved Areas and Territories Indonesia(WGII), dikutip dari siaran tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut mereka, penghormatan terhadap hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal menempati peran penting dalam Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global atauKunming-Montreal Global Biodiversity Framework(KM-GBF) yang disepakati dua tahun lalu.

Cindy mengatakan, salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan pembentukan badan permanen (Subsidiary Body) sebagai implementasi Article 8j PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan). Tujuan dari pendirian badan permanen itu adalah untuk memastikan perlindungan penuh dan efektif terhadap pengetahuan tradisional serta hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal.Namun, perwakilan delegasi Indonesia menolak gagasan tersebut.

Cindy menyayangkan penolakan itu dengan menyebut bahwa penolakan ini sebagai langkah mundur. "Ini merupakan sebuah kemunduran. Sebab, pembicaraan terkait upaya mempermanenkanWorking Group on Article 8j telah dilakukan sejak 20 tahun lalu untuk memastikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional," kata dia.

Lebih lanjut, Cindy menyebut, adanya kerangka kerja dan pembentukanSubsidiary Bodydapat memastikan terukur dan terjaminnya dimensi keadilan dan sosial dari implementasi KM-GBF.

Saat ini wilayah adat di Indonesia yang telah terpetakan sudah mencapai 30,1 juta hektar. Namun, baru 16 persen dari wilayah tersebut yang telah diakui secara hukum. “Menjamin hak penguasaan tanah masyarakat adat adalah hal yang terpenting jika kita ingin melindungi keanekaragaman hayati yang masih tersisa,” kata Kasmita Widodo, Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA).

Menjamin dan melindungi wilayah masyarakat adat dan kawasan konservasi akan membantu Indonesia mencapai target 30x30 (perlindungan 30 persen area keanekaragaman hayati di daratan dan lautan pada tahun 2030). Menurut data terbaru dari WGII, terdapat lebih dari 22 juta hektare lahan yang masyarakat Indonesia kelola dan lindungi dengan pengetahuan tradisional, yang dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan konservasi Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global atau Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KM GBF).

Butuh Aksi Segera untuk Hentikan Penyebab Hilangnya Keanekaragaman Hayati

Saat ini, keanekaragaman hayati Indonesia terancam oleh aktivitas industri-industri ekstraktif seperti pertambangan, eksploitasi dan penebangan hutan, pertanian skala besar, dan berbagai proyek strategis nasional. Izin-izin ekstraktif di Indonesia telah menguasai lebih dari 100 juta hektare daratan dan lautan di Indonesia (55,5 juta hektare di daratan dan 45,4 juta hektare di lautan). Hadirnya industri-industri, yang juga didorong permintaan dan kebutuhan global seperti batu bara, minyak sawit, kayu, dan nikel, telah menyebabkan deforestasi besar-besaran dan kerusakan habitat.

Pidato Presiden Prabowo dalam pelantikannya pada 20 Oktober lalu telah menargetkan swasembada pangan dalam 4-5 tahun dengan mengandalkan food estate. Saat ini sedang berlangsung pengembangan program food estate di beberapa provinsi, di antaranya di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Papua Selatan dengan target luas lebih dari 2 juta hektare. Program food estate tersebut telah mengakibatkan kehancuran ekosistem keanekaragaman hayati dan wilayah adat, budaya serta kearifan lokal masyarakat adat.

Ogy Dwi Aulia dari Forest Watch Indonesia menyatakan bahwa komitmen terhadap perlindungan keanekaragaman hayati harus ditunjukkan dengan aksi nyata mengurangi secara signifikan aktivitas-aktivitas industri ekstraktif yang membahayakan keanekaragaman hayati di Indonesia seperti nikel, sawit, food estate, HPH, HTI, Pertambangan, dan lain sebagainya. “Saat ini, ada lebih dari 1 juta hektare industri ekstraktif di kawasan konservasi. Selain itu, ada juga 20,5 juta hektar industri ekstraktif berada dalam area ekosistem penting seperti koridor satwa, taman kehati, dan area biodiversitas penting,” tambah Ogy.

Keanekaragaman hayati laut Indonesia juga perlu segera dilindungi. Saat ini, jutaan hektare wilayah laut Indonesia dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat pesisir. Hal ini berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan pencapaian (Indonesia Biodiversity Strategic Action Plan (IBSAP), khususnya dalam upaya melindungi 30% area laut Indonesia.

“Dalam agenda Keanekaragaman Hayati Laut dan Pesisir serta Pulau-Pulau, Indonesia perlu mendukung teks yang memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, akses terhadap keadilan dan informasi, serta perlindungan bagi pembela hak asasi manusia dan lingkungan, masyarakat adat, dan komunitas lokal, dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia,” jelas Rayhan Dudayev dari Greenpeace.

“Selain itu, akan sangat strategis jika Indonesia mendukung Annex 2(g) untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak pengasaman laut dan tekanan lainnya terhadap ekosistem pulau, yang sangat relevan bagi negara kita sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia,” tambahnya.

Dukung Pendanaan Langsung bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Masyarakat Adat dipercaya sebagai salah satu kekuatan dunia yang berperan penting menahan perubahan iklim dan punahnya keanekaragaman hayati. Namun, mekanisme keuangan yang ada saat ini belum memadai sehingga Masyarakat Adat yang melindungi keanekaragaman hayati tidak memiliki sumber daya yang memadai.

Oleh karenanya, Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia menyerukan dibentuknya mekanisme pendanaan langsung untuk menyalurkan dukungan kepada Masyarakat Adat, nelayan skala kecil, petani, dan masyarakat lokal, tanpa bergantung pada solusi berbasis pasar yang berisiko seperti kredit dan offset keanekaragaman hayati.

“Kita memerlukan sistem pendanaan yang transparan dan akuntabel, yang dapat diakses langsung oleh Masyarakat Adat untuk melanjutkan pekerjaan konservasi penting kami,” kata Eustobio Rero Renggi, juru bicara dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang juga hadir pada COP 16 CBD tersebut.

Sayangnya, delegasi pemerintah Indonesia dalam COP 16 CBD tidak menghendaki adanya pendanaan langsung yang dapat diakses oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Pada COP 16 CBD waktu setempat, delegasi pemerintah Indonesia menyampaikan pernyataan yang mendukung pemerintah India terkait tidak diperlukannya “pendanaan langsung” bagi Masyarakat Adat.

Selain itu, delegasi pemerintah Indonesia juga bersepakat dengan pernyataan pemerintah Brazil, bahwa dukungan pendanaan langsung tersebut harus bisa masuk melalui otoritas nasional (pemerintah), sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan (kepentingan) nasional.

Eustobio menyesalkan sikap delegasi pemerintah Indonesia dan mendesak pemerintah Indonesia untuk menarik pernyataan tersebut. “Kami atas nama Masyarakat Adat menyesalkan sikap dan pernyataan delegasi pemerintah Indonesia yang telah mengabaikan hak-hak konstitusional kami sebagai penyandang hak utama yang telah menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati secara turun temurun, jauh sebelum adanya negara,” kata Eustobio.

Lebih lanjut, Eustobio menyarankan kepada delegasi pemerintah Indonesia untuk menyepakati usulan dari mayoritas negara-negara yang menghendaki adanya pendanaan langsung tersebut.

“Mayoritas negara-negara seperti Meksiko, Namibia, Swiss, bahkan Uni Eropa, dan yang lain telah berkomitmen untuk mendukung adanya pendanaan langsung. Seharusnya, pemerintah Indonesia bisa mengambil contoh yang baik untuk mendukung komitmen kepada Masyarakat Adat seperti yang terjadi di negara-negara lain, apalagi 60 persen populasi Masyarakat Adat terbesar ada di Asia, dan salah satunya Indonesia,” Eustobio menegaskan.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto merombak struktur kementerian negara di Kabinet Merah Putih. Kementerian koordinator (Kemenko) bertambah menjadi tujuh dari mulanya empat pada Kabinet Presiden Jokowi. Selain menambah Kemenko, Prabowo juga menghapus Kementerian Koorinasi bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves). Timbul pertanyaan akan ke mana deputi dari kementerian tersebut. Beberapa kementerian teknis di Kemenko Marves kini menjadi domain Kemenko Perekonomian, seperti misalnya Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan masih menunggu proses perombakan struktur terkait pemisahan kedeputian di Kemenko. “Nanti kita lihat, kan masih tunggu restruktur selesai,” ujarnya ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, 22 Oktober 2024.

Kemarin, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Odo RM Manuhutu, rapat bersama Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, namun Airlangga mengatakan mereka baru membahas program belum membicarakan struktur. Selain itu, Airlangga memastikan tidak ada tumpang tindih program antara kementerian setelah perombakan kabinet dilakukan.

Sebelumnya Kemenko Marves membawahi beberapa kementerian termasuk Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Investasi/BKPM. Saat ini dua kementerian tersebut menjadi domain Kemenko Perkonomian. Sementara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dulunya di bawah Kemenko Marves dipecah, Kementerian Pariwisata di bawah Kemenko Perekonomian sementara Kementerian Ekonomi Kreatif di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Perubahan koordinasi tertuang di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Pada peraturan yang dikeluarkan pada 21 Oktober 2024 itu, Kemenko Bidang Perekonomian membawahi tujuh kementerian teknis.

Ke tujuh kementerian tersebut yakni Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan Kementerian Pariwisata. Sementara Kementerian Keuangan tidak lagi berada di bawah Kemenko Perekonomian, tapi berkoordinasi langsung dengan Presiden.

TEMPO.CO, Jakarta - Presenter kondang dan pengusaha Raffi Ahmad dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024. Seperti yang diketahui, Raffi telah menjadi pendukung Presiden Prabowo sejak masa kampanye berlangsung.

"Alhamdulillah, tadi berjalan dengan lancar dan saya siap bertugas untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara," kata Raffi.

Raffi Ahmad Wajib Setor LHKPN

Selayaknya pejabat negara lainnya, Raffi Ahmad kini memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan ini wajib dilakukan setiap tahun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Dilansir dari laman resmi elhkpn, LHKPN bukan hanya mencakup harta pribadi pejabat, melainkan juga harta keluarga, termasuk pasangan suami atau istri serta anak-anak yang menjadi tanggungannya. Sistem pelaporan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN yang dapat diakses di situs resmi KPK.

Kekayaan yang dihitung bukan hanya berupa aset bergerak dan tidak bergerak, tetapi juga kewajiban dan hak finansial lain yang dimiliki. Aset-aset tersebut bisa atas nama pribadi pejabat, pasangan, atau anak tanggungan. Harta yang dilaporkan mencakup yang diperoleh sebelum dan selama masa jabatan.

Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2020, terdapat beberapa momen khusus di mana pejabat negara wajib melaporkan hartanya. Petama saat ia pertama kali menjabat. Kemudian setelah berakhirnya masa jabatannya atau pensiun. Lalu jika ia diangkat kembali setelah masa jabatannya. Terakhir adalah selama masih menjabat.

Dalam pelaporannya, pejabat negara wajib melampirkan berbagai dokumen pendukung, seperti surat berharga, polis asuransi, atau rekening bank. Semua dokumen ini bisa dikirim melalui platform e-LHKPN secara daring atau lewat pos.

Setelah diterima oleh KPK, data LHKPN akan diperiksa untuk memastikan kelengkapan dan konsistensi dengan profil pejabat yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan akan diumumkan kepada publik sebagai bentuk transparansi.

TEMPO.CO, Jakarta - Presenter kondang dan pengusaha Raffi Ahmad dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024. Seperti yang diketahui, Raffi telah menjadi pendukung Presiden Prabowo sejak masa kampanye berlangsung.

"Alhamdulillah, tadi berjalan dengan lancar dan saya siap bertugas untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara," kata Raffi.

Raffi Ahmad Wajib Setor LHKPN

Selayaknya pejabat negara lainnya, Raffi Ahmad kini memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan ini wajib dilakukan setiap tahun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Dilansir dari laman resmi elhkpn, LHKPN bukan hanya mencakup harta pribadi pejabat, melainkan juga harta keluarga, termasuk pasangan suami atau istri serta anak-anak yang menjadi tanggungannya. Sistem pelaporan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN yang dapat diakses di situs resmi KPK.

Kekayaan yang dihitung bukan hanya berupa aset bergerak dan tidak bergerak, tetapi juga kewajiban dan hak finansial lain yang dimiliki. Aset-aset tersebut bisa atas nama pribadi pejabat, pasangan, atau anak tanggungan. Harta yang dilaporkan mencakup yang diperoleh sebelum dan selama masa jabatan.

Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2020, terdapat beberapa momen khusus di mana pejabat negara wajib melaporkan hartanya. Petama saat ia pertama kali menjabat. Kemudian setelah berakhirnya masa jabatannya atau pensiun. Lalu jika ia diangkat kembali setelah masa jabatannya. Terakhir adalah selama masih menjabat.

Dalam pelaporannya, pejabat negara wajib melampirkan berbagai dokumen pendukung, seperti surat berharga, polis asuransi, atau rekening bank. Semua dokumen ini bisa dikirim melalui platform e-LHKPN secara daring atau lewat pos.

Setelah diterima oleh KPK, data LHKPN akan diperiksa untuk memastikan kelengkapan dan konsistensi dengan profil pejabat yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan akan diumumkan kepada publik sebagai bentuk transparansi.

TEMPO.CO, Jakarta - Sempat naik cukup tinggi di awal sesi, Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG perlahan mengempis sebelum menutup sesi pertama perdagangan hari ini di zona merah, tepatnya di level 7.706 (-0,13 persen).

"Per akhir sesi pertama perdagangan hari ini, sebanyak 231 saham menguat, sementara 331 melemah, dan 262 stagnan, dengan nilai transaksi mencapai Rp4,4 triliun, frekuensi trading sebanyak 672.954 kali dan volume trading sebanyak 119,2 juta lot," dinukil dari keterangan Tim Analis PT Samuel Sekuritas Indonesia, Jumat, 25 Oktober 2024.

Saham emiten Bank BRI (BBRI) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan frekuensi transaksi mencapai 33.937 kali, disusul BSBK (33.580), dan GZCO (28.570).

Dari segi volume, saham emiten tambang batu bara Grup Bakrie Bumi Resources (BUMI) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini dengan volume perdagangan sebesar 16,3 juta lot, disusul GOTO (15,2 juta), dan BRMS (5,7 juta).

Tidak ada indeks sektoral yang menguat di sesi pertama hari ini. Sementara itu, indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) menjadi indeks sektoral yang melemah paling dalam di sesi pertama hari ini (-1,1 persen), disusul indeks sektor kesehatan (IDXHEALTH) (-0,6 persen), dan indeks sektor consumer siklikal (IDXCYCLIC) (-0,5 persen).

Selanjutnya baca: 5 besar top gainer dan top loser

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, resmi mengangkat Maret Samuel Sueken menjadi Komisaris Independen PT Rekayasa Industri atau Rekind. Hal tersebut berdasarkan surat Keputusan Menteri BUMN Nomor 32713/A/HK/A0202/ET/2024 yang ditetapkan pada 19 Oktober 2024, tentang pengangkatan Maret Samuel Sueken sebagai Komisaris Independen PT Rekayasa Industri. Lalu siapa Maret Samuel Sueken ini?

Dikutip dari laman resmi PT Rekayasa Industri, Maret Samuel Sueken merupakan sosok yang dikenal sebagai Ketua Umum serta pendiri Relawan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP). Dia merupakan lulusan Teknik Elektro di Politeknik Universitas Hasanudin tahun 1999.

Adapun riwayat karir yang telah ditempuh oleh Maret Samuel Sueken yakni pernah menjabat sebagai komisaris independen PT Djakarta Lloyd pada tahun 2022. Namun, ia akhirnya mengundurkan diri sebagai komisaris independen di perusahaan itu, karena mendapatkan tawaran untuk membantu tim pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden tahun 2024.

Selain itu, Maret Samuel Sueken diketahui turut terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Tenaga Ahli PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang tergabung dalam KSO PP-JAKON untuk proyek Jalan Tol IKN Segmen 3B KKT Kariangau-SP. Tempadung pada Mei hingga Juli tahun 2023.

Sejak tahun 2023 hingga saat ini, dia merupakan seorang Tenaga Ahli di PT PP Proyek IKN untuk pembangunan gedung dan Kawasan Blok Kantor Kementerian Sekretariat Negara IKN. Tidak hanya itu, Maret Samuel Sueken juga merangkap pada posisi yang sama yakni Tenaga Ahli Elektrikal di PT PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Utara (UID Kaltimra), dalam Proyek Pembagunan Tahap 1 Jaringan Distribusi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dari Juni 2024 sampai sekarang.

Ia juga merupakan tenaga ahli di PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) Private Airport dalam Pembangunan Bandara PT AMMAN, Nusa Tenggara Barat sejak Juli 2023 sampai sekarang. Saat ini, Maret Samuel Sueken telah diangkat menjadi komisaris independen di PT Rekayasa Industri yang merupakan perusahaan untuk memberikan solusi industri terhadap para pelanggannya melalui layanan Engineering, Procurement, and Construction (EPC).

Industri itu menjunjung tinggi standar nilai Health, Safety, and Environment atau HSE kelas dunia. PT Rekayasa Industri telah berdiri selama 40 tahun dengan berbagai industri moderen dalam skala besar di bidang petrokimia, pupuk, minyak dan gas (migas), mineral, energi listrik, industri agro, hingga infrastruktur industri lainnya baik di Indonesia maupun luar negeri.

Selain itu, Rekind juga turut memberdayakan perusahaan dan tenaga kerja lokal serta memajukan perekonomian nasional. Hal itu melalui berbagai proyek yang juga memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan mengutamakan kualitas.

Perlu diketahui bahwa PT Rekayasa Industri adalah perusahaan EPC Indonesia yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) yakni 90,6 persen yang juga dimiliki oleh anak perusahaannya, PT Pupuk Kalimantan Timur sebesar 4.97 persen. Adapun pemerintah Indonesia yang juga memiliki saham di perusahaan itu sebesar 4,97 persen.

PT Rekayasa Industri didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dari sisi kompetensi, pengalaman, network, dan komitmen, tanpa kenal lelah. Hal itu dengan menciptakan berbagai inovasi dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia untuk menghasilkan karya berkualitas bagi seluruh pelanggan.

TEMPO.CO, Dubai -Duta Besar Indonesia untuk Persatuan Uni Emirat Arab (UEA) Husin Bagis meresmikan peluncuran Fly JetPets yang bekerja sama dengan perusahaan global dalam industri penerbangan jet pribadi, Jetex di Bandara Internasional Al Maktoum, Dubai, pada Kamis 24 Oktober 2024.

Fly JetPets adalah layanan perjalanan udara yang dirancang khusus untuk pemilik hewan peliharaan yang menawarkan kenyamanan, kemewahan, dan layanan premium baik bagi hewan peliharaan maupun pemiliknya.

“Kemitraan ini akan menjadi tonggak baru dalam kerangka kerja sama bilateral Indonesia-UEA, khususnya di sektor bisnis,” ujar Husin Bagis dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 25 Oktober 2024.

Founder dan CEO Fly JetPets, Gunawan Wahab mengatakan bahwa layanan ini hadir untuk memenuhi permintaan pelancong yang semakin meningkat, agar bisa bepergian dengan hewan peliharaan secara praktis dan nyaman. Ia berujar bahwa Fly JetPets akan menempatkan hewan peliharaan bersama pemiliknya di dalam kabin jet pribadi.

"Tidak seperti penerbangan komersial pada umumnya, di mana hewan peliharaan sering ditempatkan di bagian kargo pesawat," kata Gunawan.

Fly JetPets juga menawarkan solusi perjalanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, mulai dari tahap perencanaan penerbangan hingga layanan dukungan setelah tiba di tujuan. Dengan memanfaatkan jaringan global Jetex, Fly JetPets memberikan fleksibilitas untuk memenuhi permintaan ke hampir semua destinasi di seluruh dunia.

"Salah satu tantangan terbesar dalam perjalanan dengan hewan peliharaan adalah mengurus dokumen perjalanan hewan peliharaan yang rumit, dan Fly JetPets turut membantu dalam menangani semua proses ini, sehingga pelanggan dapat menikmati perjalanan yang lebih mudah," ujar dia.

Selain itu, Fly JetPets menawarkan layanan concierge, termasuk reservasi akomodasi yang pet friendly ketika pelaku perjalanan sudah tiba di tujuan. Layanan ini termasuk reservasi restoran, dan berbagai permintaan lainnya.

“Kami sangat senang bermitra dengan Jetex untuk menghadirkan Fly JetPets. Kolaborasi ini memungkinkan kami memberikan layanan terbaik kepada pemilik hewan peliharaan yang menginginkan kemudahan dan kenyamanan untuk diri mereka sendiri dan hewan peliharaannya,” tutur dia.

Jetex dalam kolaborasi ini akan berkontribusi untuk memberikan akses ke terminal pribadi, dukungan operasional penerbangan dan dan ground handling untuk memastikan perjalanan pelanggan di seluruh dunia.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk manfaat rakyat. Di samping itu, Prabowo juga memberikan arahan agar APBN digunakan untuk fokus memberantas kemiskinan, korupsi, dan inefisiensi birokrasi.

“Presiden Prabowo menekankan teliti dan tepat menggunakan APBN untuk manfaat rakyat,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya di akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip dari Antara.

Kerja sama tim dalam kabinet serta penyederhanaan birokrasi dan regulasi juga menjadi arahan penting yang disampaikan Prabowo. Arahan itu diberikan saat Sidang Kabinet Paripurna pertama bagi Kabinet Merah Putih.

Presiden juga memberikan arahan untuk konsisten dengan semangat dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD), yaitu menjaga kemerdekaan dan keutuhan bangsa, melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah, menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.

Terkait kebijakan, Sri Mulyani merinci yang menjadi prioritas utama adalah ketahanan dan swasembada pangan dan energi, pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil dan anak, hilirisasi 26 komoditas, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta menjaga pertahanan dari ancaman judi online, penyelundupan, narkoba, dan kegiatan ilegal serta kebocoran.

Perencanaan dan penganggaran serta kebijakan dan aturan pun harus dilakukan dengan teliti dan tepat sesuai prioritas dan fokus pembangunan. Dengan begitu, dapat menciptakan ketahanan dan ketangguhan ekonomi, sosial, politik, hukum, dan pertahanan nasional.

“Sebuah bangsa hanya bisa maju apabila bersatu dan selalu mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan sendiri atau kelompok,” tegas Sri Mulyani.

TEMPO.CO, Jakarta - Dody Hanggodo terpilih menjadi Menteri Pekerjaan Umum (PU) dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "Ir.Dody Hanggodo, MPE, Menteri Pekerjaan Umum," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Ahad malam.

Kemudian, Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, Prabowo juga menunjuk Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Diana Kusumastuti sebagai Wamen Pekerjaan Umum. "Maruarar Sirait, S.I.P. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo.

Berdasarkan pengumuman tersebut maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berubah nomenklatur menjadi dua kementerian yakni Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rencana Prabowo memecah Kementerian PUPR yang dibentuk era Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah santer terdengar sejak sebelum ia dilantik. Hal ini seiring program Prabowo untuk membangun 3 juta rumah gratis per tahun di perkotaan dan pedesaan.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinetnya bernama Kabinet Merah Putih berikut sejumlah nama-nama menteri yang berada dalam kabinet pemerintahannya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 20 Agustus 2024.

Dody Hanggodo. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Rekap Jejak Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum era Prabowo

Dody Hanggodo diketahui sebagai pengusaha asal Surabaya, Jawa Timur. Dia adalah ayah dari Aushaf Fajr Herdiansyah, politikus Partai Gerindra yang kini maju sebagai calon wakil bupati Nganjuk dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Nganjuk 2024.

Tidak banyak informasi tentang Dody yang tersebar di dunia maya. Berdasarkan informasi dari laman Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), nama Dody terdapat dalam laporan keuangan dari PT Senabangun Anekapertiwi dan dokumen prospektus PT Pradiksi Gunatama Tbk.

PT Pradiksi Gunatama Tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan dan pengolahan kelapa sawit terpadu.

Kantornya terletak di Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, dan beroperasi di Batu Engau, Paser, Kalimantan Timur dengan izin usaha seluas 22.500 hektar. Di perusahaan ini, Dody menjabat sebagai komisaris pada 2017 dan 2018.

Sementara PT Senabangun Anekapertiwi adalah perusahaan afiliasi atau entitas anak dari PT Pradiksi Gunatama Tbk. Senabangun Anekapertiwi juga bergerak di bidang perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit. Di perusahaan ini, Dody Hanggodo tercatat sebagai komisaris pada 2019 dan 2020.

Melansir dari laman resmi PT Pradiksi Gunatama Tbk, perusahaan ini saham mayoritasnya dipegang oleh PT Araya Agro lestari. Ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh Jhony Saputra dan Liana Saputri, anak dari pengusaha tambang terkemuka asal Kalimantan Samsudin Andi Arsyad atau yang dikenal sebagai Haji Isam.

Sementara itu, hubungan keluarga antara Dody dan Aushaf Fajr Herdiansyah diketahui melalui unggahan Instagram politikus Partai Gerindra tersebut. Beberapa waktu lalu, Aushaf menyebut sedang menemani orangtuanya untuk menghadiri acara Ujian Doktor Terbuka Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Universitas Airlangga, Surabaya.

Setelah Dody diumumkan sebagai Menteri Pekerjaan Umum, Aushaf juga mengucapkan selamat kepada sang ayah atas jabatan barunya. “Menyala bapakku. Selamat. Semangat. Sukses,” tulis Aushaf dalam keterangan cerita Instagramnya.

Di sisi lain, Doddy mengungkapkan siap mengabdikan diri untuk mewujudkan visi besar “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Hal itu diungkapkan Dody melalui keterangan unggahan Instagram beberapa jam lalu.

“Optimisme dan kesamaan visi dengan seorang Nasionalis Pak @prabowo jadi hal terkuat yang membuat saya siap untuk mengabdikan diri,” tulis Doddy.

Jejak Politik Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

Maruarar Sirait lahir di Medan, Sumatera Utara pada 23 Desember 1969. Ara kecil mengenyam pendidikan dasar di SD PKSD VI, Jakarta. Sedangkan pendidikan menengah pertamanya ditempuh di SMPK Ora et Labora, Jakarta. Setelah itu dia menjalani pendidikan menengah atas di SMA Negeri 47 Jakarta.

Ara lalu melanjutkan pendidikan tinggi di FISIP Universitas Katolik Parahyangan atau Unpar, Bandung. Di sanalah, ia pernah menjadi Manager KKBM Unpar Bandung. Juga, saat duduk di bangku kuliah, ayah dua anak ini aktif di organisasi kemahasiswaan, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Bandung. Di sanalah ia banyak belajar mengenal dunia politik.

Selain di GMKI Bandung, putra mendiang politikus senior Sabam Sirait ini juga bergabung dengan Resimen Mahasiswa atau Menwa Unpar. Menwa adalah organisasi mahasiswa bidang bela negara. Melalui organisasi ini, dia kemudian menceburkan diri ke politik praktik bersama PDIP sejak 1999. Pada 2004, Ara kemudian maju sebagai calon anggota DPR RI melalui partai pimpinan Megawati itu.

Maruarar Sirait berhasil lolos ke Senayan. Dia lalu dipercaya menjadi anggota Komisi XI DPR RI Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Perbankan hingga 2009. Dia kembali maju sebagai caleg DPR RI pada Pileg 2009 dan 2014 dan berhasil melaju ke Senayan lagi. Namun, setelah tiga periode menjadi DPR, pada Pileg 2019 Ara gagal menang.

Jabatannya di PDIP antara lain jadi Wakil Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Barat pada 1999-2000 dan Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Barat pada 2000-2005. Lalu Ketua Bidang PURA DPD PDI Perjuangan pada 2005-2010. Juga Ketua DPP PDI Perjuangan periode 2005–2010 dan periode 2010-2015. Ia juga didapuk sebagai Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih sejak 2015.

Usai mundur dari PDIP, Maruarar tak menjawab saat ditanya akan berlabuh ke partai mana. Namun, pihaknya mengatakan akan bergabung mengikuti Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Dan saya memilih mengikuti langkah Pak Jokowi karena saya percaya Pak Jokowi adalah pemimpin yang sangat didukung oleh rakyat Indonesia kepercayaan publiknya,” kata dia.

Menurut Maruarar, kepercayaan publik terhadap Jokowi berdasarkan survei sampai saat ini mencapai 80 persen. “Beliau sudah memperjuangkan banyak hal,” ujar dia. Perjuangan Jokowi, kata Ara, adalah tegas dalam menghadapi radikalisme, membuat Indonesia mendapat saham mayoritas di Freeport.

“Dan bagaimana membantu rakyat kecil dan juga memindahkan ibu kota, adanya pemerataan,” ujar Maruarar Sirait.

MICHELLE GABRIELA | RIRI RAHAYU | HENDRIK KHOIRUL MUHID | IHSAN RELIUBUN | ANTARA | RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR