TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyebut masih mempertimbangkan rencana tidak mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan umum dengan plat kuning. Bahlil menilai wacana pembatasan BBM bersubsidi muncul karena banyak subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.

“Nanti sebagian kayak kendaraan umum, plat kuning, itu masih kami pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya,” ujar Bahlil setelah agenda rapat pembahasan soal subsidi dengan lintas kementerian di kantornya, Senin, 04 November 2024.

Kementerian ESDM menurutnya masih mengkaji skema subsidi BBM ke depannya. Ia juga masih menunggu laporan dari Pertamina serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait dengan formulasi subsidi BBM. “Karena kita harus hati-hati karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman. Dari Pertamina dan BPH Migas,” ucap Ketua Umum Partai Golkar tersebut di hadapan para wartawan.

Pergantian model subsidi menjadi Bantuan Langsung Tunai atau BLT pun menurutnya masih jadi kajian internal kementerian. Sehingga, belum ada keputusan final yang bisa ia berikan terkait dengan wacana tersebut. Namun, Bahlil memastikan BLT memang menjadi opsi yang juga ikut dikaji dan merupakan opsi yang terdepan untuk direalisasikan. “BLT ini adalah salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang depan. Dan opsinya saya pikir, opsinya lebih mengkerucut ke sana (BLT),” ujarnya.

Bahlil menyebut, ada banyak hal yang menjadi pertimbangan terkait dengan kelanjutan subsidi BBM ini. Hal-hal terkait inflasi, pertumbuhan ekonomi, lapangan perkerjaan, bahkan hingga pemerataan tingkat ekonomi juga ikut menjadi bahasan.

TEMPO.CO, Jakarta - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Soemantri Brodjonegoro, mendukung rencana pemerintah mengubah skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Skema bantuan tunai dianggap lebih baik meski data penerima tidak akan sepenuhnya akurat.

Mantan Menteri Keuangan periode 2014-2016 itu mengatakan, penerima BBM subsidi yang tidak tepat sasaran saat ini cukup banyak sehingga tidak bisa terus dibiarkan. “Kalau ditanya akurasi data (skema BLT), ya enggak mungkin 100 persen akurat. Tapi ini lebih baik,” ujarnya saat dalam konferensi pers Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) di hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat pada Senin, 4 November 2024.

Banyaknya masyarakat mengantre mendapatkan BBM subsidi di stasiun pengisian bahan bakar menurutnya cerminan dari kebocoran penyaluran. Banyak orang dari berbagai kalangan mengkonsumsi bahan bakar bersubsidi karena harganya murah, akibatnya penerima makin sulit dibatasi.

Pada akhirnya jumlah bantuan yang disalurkan membengkak karena penyaluran BBM berdasarkan subsidi harga. Skema penyaluran ini menurut Bambang, akhirnya terpakai pihak yang tidak tepat. “Saya bisa lihat, di pompa bensin yang beli (BBM Subsidi) itu mobil-mobil yang seharusnya tidak mendapat subsidi pertalite,” kata dia.

Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkap nilai subsidi energi yang berpotensi tidak tepat sasaran mencapai Rp 100 triliun dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini yang sebesar Rp435 triliun. “Kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran,” kata dia, seperti dikutip dari Antara.

Dalam pembahasan soal subsidi di kantornya hari ini, Bahlil mengatakan rencana tersebut juga masih dikaji internal kementerian. Belum ada keputusan final yang bisa ia berikan terkait dengan wacana tersebut. Namun, Bahlil memastikan bahwa BLT memang menjadi opsi yang juga ikut dikaji dan merupakan opsi yang terdepan untuk direalisasikan. Pilihan ini akan diputuskan nanti. "Dan opsinya saya pikir, opsinya lebih mengerucut ke sana (BLT),” ujarnya.

Vedro Imanuel berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang melibatkan empat perusahaan media milik keluarga Aburizal Bakrie dengan 12 kreditur atas utang Rp 8,79 triliun telah menemui titik terang. Empat perusahaan media milik keluarga Bakrie itu meliputi PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), dan PT Lativi Mediakarya (tvOne).

Dalam rapat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, seluruh kreditur menerima proposal perdamaian dari VIVA. "100 persen setuju," kata salah satu pengurus dalam perkara ini saat membacakan hasil voting pada kreditur pada Senin, 4 November 2024.

Kuasa hukum dari 12 kreditur, Marx Adriyan, mengatakan VIVA mengajukan proposal perdamaian atas perkara ini dengan pembayaran tiga termin. Namun, usai voting ini dibacakan, Marx menyebut VIVA akan membayar masing-masing 10 persen dari Rp Rp 3,71 triliun utang pokok para kreditur dalam waktu 1x24 jam.

Dari jumlah itu, VIVA akan membayar Rp 317 miliar secara tunai pada termin pertama. "Akhirnya ketemu formulanya," kata Marx saat ditemui usai sidang.

Marx mengatakan proposal itu telah diajukan sekaligus direvisi beberapa kali oleh VIVA. Meski demikian, dia tetap menghargai semua pihak yang telah bekerja sama dengan baik dalam perkara ini.

"Suka duka kemarin harus jadi pelajaran, kalau mau restrukturisasi jangan kaya gitu," kata Marx.

Selanjutnya: Kinerja Keuangan VIVA....

<!--more-->

Kinerja Keuangan VIVA

VIVA dan beberapa anak usahanya terancam pailit. Sebanyak 12 kreditur menagih utang sebesar Rp 8,79 triliun kepada empat perusahaan itu. Jika tenggat penyelesaian utang melalui PKPU terlampaui, VIVA bakal dipailitkan. Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan waktu hingga 4 November kepada VIVA untuk bernegosiasi dengan para kreditur.

Dalam laporan keuangan konsolidasian interim VIVA terakhir pada 30 September 2023, perusahaan ini mencatatkan pendapatan sebesar Rp 906 miliar alias turun dari periode sebelumnya, yaitu Rp 1,32 triliun. Dari Rp 906 miliar itu, beban usaha perusahaan pun lebih tinggi, yaitu Rp 1,14 triliun. Beban usaha terbesar VIVA berasal dari operasional perusahaan yang meliputi gaji karyawan, jasa profesional, transportasi, air, listrik, dan sejenisnya sebesar Rp 630,2 miliar. Walhasil, pada triwulan III atau 30 September 2024, VIVA mencatatkan rugi Rp 239 miliar.

Kondisi serupa terjadi pada 2022. Pada periode tersebut, VIVA malah membukukan rugi sebesar Rp 1,71 triliun. Jumlah ini membengkak sekitar 93,19 persen secara tahunan dari 2021 sebesar Rp 883,12 miliar. Pada periode ini, VIVA juga mencatatkan defisiensi ekuitas sebesar Rp 1,58 triliun atau meningkat dari total Rp 617,33 miliar di 2021.

Pendapatan VIVA pun juga menurun 6,26 persen pada 2022. Pada 2022, VIVA mencatatkan pendapatan usaha Rp 1,69 triliun, sedangkan di 2021 sebesar Rp 1,81 triliun. Penyebabnya ialah pendapatan dari sektor iklan yang turun 7,63 persen. Pada 2022, VIVA hanya mendapat Rp 1,65 triliun, sementara di 2021 sebesar Rp 1,79 triliun.

Padahal, beban usaha pada periode 2022 turun 0,44 persen atau Rp 1,65 triliun dari 2021 sebesar Rp 1,66 triliun. Beban usaha ini dihasilkan dari dua segmen, yaitu program dan penyiaran sebesar Rp 724,3 miliar dan operasional umum perusahaan Rp 933,7 miliar. Karena itu, VIVA pun akhirnya hanya bisa mencatatkan laba usaha Rp 40,48 miliar pada 2022. Angka ini anjlok 72,38 persen atau 146,6 miliar.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Senin sore, 4 November 2024 dimulai dari pemerintah merombak direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) dengan menempatkan petinggi Partai Gerindra sebagai direktur utama dan komisaris utama.

Disusul, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara mengenai alasannya mengganti Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Berikutnya, Simon Aloysius Mantiri secara resmi menggantikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Simon ditunjuk langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada hari ini, Senin, 4 November 2024.

Selanjutnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar rapat dengan Komisi VI DPR RI dengan agenda pembahasan program kerja dan anggaran kementerian tahun anggaran 2025 hari ini. Namun, di tengah-tengah rapat, Menteri BUMN Erick Thohir tiba-tiba meninggalkan ruang rapat usai mendapat panggilan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Terakhir, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka kasus judi daring atau judi online. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 oknum berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta empat orang warga sipil.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra....

<!--more-->

1. Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra

Pemerintah merombak direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) dengan menempatkan petinggi Partai Gerindra sebagai direktur utama dan komisaris utama.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Simon Aloysius Mantiri untuk menggantikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Keputusan itu diambil melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dilakukan Kementerian BUMN pada hari ini, Senin, 4 November 2024.

Simon pada 10 Juni 2024 diangkat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) menggantikan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati sebagai Dirut Pertamina

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara mengenai alasannya mengganti Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Ia mengatakan, ditunjuknya Simon Aloysius Mantiri menggantikan Nicke Widyawati untuk penyegaran pada tubuh perusahaan BUMN itu.

“Sekarang ada Pak Simon yang saya rasa ini pimpinan muda, jadi mungkin juga bisa kita dorong terobosan-terobosan lebih luas dan efektif lagi,” ujar Erick Thohir saat ditemui di Pelataran Komplek Senayan DPR RI, Senin, 4 November 2024.

Erick Thohir mengapresiasi kinerja Nicke Widyawati selama menjadi Direktur Utama Pertamina. Ia berujar, Nicke Widyawati telah bekerja dengan maksimal selama menjabat. Ia juga menyebut, Nicke Widyawati sudah cukup lama memegang amanah sebagai Direktur Utama, yakni selama enam tahun. “Jarang lho Dirut Pertamina selama itu,” ujarnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Profil Simon Aloysius Mantiri yang Diangkat Jadi Dirut Pertamina....

<!--more-->

3. Profil Simon Aloysius Mantiri yang Diangkat Jadi Dirut Pertamina Gantikan Nicke Widyawati

Simon Aloysius Mantiri secara resmi menggantikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Simon ditunjuk langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada hari ini, Senin, 4 November 2024. Lalu, siapa Simon Aloysius Mantiri ini?

Dikutip dari laman resmi Pertamina, sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina, Simon menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen di perusahaan itu. Hal tersebut ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 Pertamina yang digelar pada 10 Juni 2024.

“Kementerian BUMN selaku pemegang saham memutuskan melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Pertamina,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, dalam keterangan tertulis.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Wakil Ketua DPR Mendadak Panggil Erick Thohir saat Rapat Komisi VI, Bahas Apa?

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar rapat dengan Komisi VI DPR RI dengan agenda pembahasan program kerja dan anggaran kementerian tahun anggaran 2025 hari ini. Namun, di tengah-tengah rapat, Menteri BUMN Erick Thohir tiba-tiba meninggalkan ruang rapat usai mendapat panggilan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Ini barusan Pak Dasco menghubungi kami dan meminta Pak Menteri untuk bertemu dulu dengan beliau karena sedang ada diskusi terkait dengan BUMN dan Danantara”, ujar Ketua Komisi VI Adisatrya Suryo Sulisto di Ruang Rapat Komisi VI, Senayan, Senin, 4 November 2024.

Selanjutnya, Adisatrya meminta izin pada anggota rapat yang lain agar Erick Thohir diperkenankan meninggalkan ruang rapat untuk memenuhi panggilan Dasco tersebut.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Peran Pegawai Komdigi Lindungi Judi Online....

<!--more-->

5. Peran Pegawai Komdigi Lindungi Judi Online: Tak Blokir Situs Milik Kenalan

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka kasus judi daring atau judi online. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 oknum berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta empat orang warga sipil.

“Kita telah melakukan penangkapan terhadap dua tersangka lainnya. Jadi, jumlah tersangka 16 orang,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 3 November 2024, seperti dikutip dari Antara.

Namun, Polda Metro Jaya hingga kini belum menjabarkan identitas para tersangka. Lantas, apa saja peran pegawai Kementerian Komdigi dalam kasus tersebut?

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, berencana mempertahankan subsidi gas elpiji atau Liquefied Petroleum Gas (LPG). Hal itu menurutnya akan ia usulkan segera kepada Presiden Prabowo Subianto. Keputusan tersebut dibuat setelah Bahlil melakukan rapat dengan beberapa petinggi kementerian terkait, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Senin, 4 November 2024.

“Kami sudah memutuskan untuk (subsidi) LPG, yang untuk LPG kami akan mengusulkan kepada bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa. Artinya, untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini,” kata Bahlil di kantornya, Senin, 04 November 2024.

Keputusan tersebut dibuat lantaran penggunaan LPG sangat terikat kebutuhan dasar produksi UMKM. Subsidi LPG, menurut Bahlil, juga sangat terkait dengan konsumsi rumah tangga. Maka ia berkeputusan untuk mempertahankan subsidi elpiji yang sudah ada. “Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga,” ucap Bahlil.

Namun, untuk kelanjutan dari subsidi listrik dan bahan bakar minyak (BBM), Bahlil mengatakan hal tersebut masih dikaji. Ia mengatakan masih perlu menunggu hasil laporan dari masing-masing pihak yang bertanggung jawab soal penyaluran listrik dan BBM. “Karena (subsidi listrik dan BBM) kita harus hati-hati,” kata pria lulusan STIE Port Numbay tersebut.

Sebelumnya Bahlil sempat menyebut akan melibatkan Badan Pusat Statistik atau BPS dalam penyusunan data penerima subsidi energi, baik itu subsidi listrik, BBM, maupun gas lpg. Ketua Umum Partai Golkar tersebut menjelaskan, anggaran untuk subsidi energi sendiri mencapai Rp 435 triliun.

M. Rizky Yusrial ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir resmi mengangkat tiga komisaris baru PT Pertamina (Persero). Adapun nama-nama jajaran petinggi perusahaan energi tersebut adalah Mochamad Iriawan atau Iwan Bule sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, dan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

Pengangkatan itu tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina (Persero). Lantas, berapa gaji yang bakal diterima anggota Dewan Komisaris baru Pertamina?

Gaji Komisaris Pertamina

Mengacu pada Laporan Tahunan 2023 Pertamina, remunerasi atau penghasilan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terdiri dari gaji (untuk anggota Direksi), honorarium (untuk anggota Dewan Komisaris), tunjangan fasilitas, tantiem atau insentif kinerja atau insentif khusus, dan insentif jangka panjang.

Adapun struktur remunerasi Dewan Komisaris Pertamina sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN sebagai berikut:

-Honorarium Komisaris Utama sebesar 45 persen dari gaji Direktur Utama.

-Honorarium Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5 persen dari gaji Direktur Utama.

-Honorarium Anggota Komisaris lain sebesar 90 persen dari honorarium Komisaris Utama.

-Tunjangan hari raya (THR) keagamaan.

-Tunjangan perumahan.

-Asuransi purnajabatan.

-Fasilitas kendaraan.

-Fasilitas kesehatan.

-Fasilitas bantuan hukum.

Kemudian, tantiem, insentif kinerja, atau insentif khusus Dewan Komisaris Pertamina diberikan berdasarkan penetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam pengesahan laporan tahunan dengan komposisi sebagai berikut:

-Tantiem Komisaris Utama sebesar 45 persen dari tantiem Direktur Utama.

-Tantiem Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5 persen dari tantiem Direktur Utama.

-Tantiem Anggota Komisaris lain sebesar 90 persen dari tantiem Komisaris Utama.

Selanjutnya, insentif jangka panjang diberikan berdasarkan persetujuan RUPS. Insentif jangka panjang bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam bentuk saham dan/atau uang tunai.

Adapun per 31 Desember 2023, Pertamina menggelontorkan kompensasi sebesar US$ 21.793.000 atau sekitar Rp 342.716.718.000 (kurs Rp 15.726) untuk Direksi dan personal lain dalam manajemen kunci. Sementara kompensasi bagi Dewan Komisaris sebesar US$ 51.288.000 atau sekitar Rp 806.555.088.000.

Pada 2023, terdapat tujuh orang anggota Dewan Komisaris Pertamina. Akan tetapi, Wakil Komisaris Utama Rosan Perkasa Roeslani mengundurkan diri terhitung sejak Selasa, 24 Oktober 2023.

Dengan asumsi, setiap anggota Dewan Komisaris mendapatkan kompensasi yang sama, maka nilai penghasilan yang diberikan sebesar Rp 115.222.155.428 per tahun. Apabila dibagi untuk 12 bulan, maka kompensasi bagi seorang Komisaris Pertamina sebesar Rp 9.601.846.285 per bulan.

TEMPO.CO, Jakarta -Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka kasus judi daring atau judionline.Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 oknum berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta empat orang warga sipil.

“Kita telah melakukan penangkapan terhadap dua tersangka lainnya. Jadi, jumlah tersangka 16 orang,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 3 November 2024, seperti dikutip dariAntara.

Namun, Polda Metro Jaya hingga kini belum menjabarkan identitas para tersangka. Lantas, apa saja peran pegawai Kementerian Komdigi dalam kasus tersebut?

Masuk dalam Tim Pengendali Konten Komdigi

Wakil Menkomdigi Nezar Patria mengatakan sejumlah pegawai yang diduga terseret dalam kasus judionlinesebelumnya telah dipantau internal kementerian. Menurut dia, para pegawai yang terlibat tersebut bertugas mengendalikan konten-konten digital, termasuk konten negatif, tetapi justru melakukan pelanggaran dengan tidak melakukan pemblokiran.“Ternyata mereka justru melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dalam hal ini,” ucap Nezar ketika ditemui di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Minggu, 3 November 2024.

Tidak Blokir Situs Judi Online Milik Pihak yang Dikenal

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan pegawai Kementerian Komdigi yang ditangkap mempunyai kewenangan memeriksa situs judionlinehingga memblokirnya. Namun, mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan tidak memblokir situs milik pihak yang dikenal.“Mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir. Namun, mereka menyalahgunakan, kalau sudah kenal sama mereka (tersangka), maka mereka tidak blokir dari data mereka,” ujar Ade saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 1 November 2024.

Kantongi Komisi Rp 8,5 Juta per Situs Judi Online

Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra menuturkan pegawai Kementerian Komdigi yang diduga terlibat kasus judionlinedi Kota Bekasi, Jawa Barat memperoleh keuntungan sebesar Rp 8,5 juta per situs. Mereka dibayar agar tidak memblokir situs judionline,yang jumlahnya mencapai 1.000 situs menurut pengakuan tersangka.“Dibina 1.000 situs, dijaga supaya tidak terblokir,” kata Wira ketika dijumpai di kawasan Rose Garden, Kota Bekasi, Jumat, 1 November 2024.

Wira menjelaskan, oknum pegawai Kementerian Komdigi itu mengaku mengantongi penghasilan sebesar Rp 8,5 juta dari setiap situs judionlineyang tidak dinonaktifkan. Dari hasil menjaga situs tersebut, dia bahkan dapat memberikan upah ke beberapa pegawai yang berperan sebagai admin dan operator sebesar Rp 5 juta setiap bulan.

“Para pegawai tersebut bekerja di ruko yang dijadikan semacam ‘kantor satelit’. Mereka bekerja dari pukul 08.00 WIB hingga 20.00 WIB,” ucap Wira. Namun, berdasarkan pengakuan tersangka, kantor tersebut berdiri atas inisiatifnya tanpa sepengetahuan atasannya di Kementerian Komdigi.

TIM TEMPOberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Judi daring atau judionlinedi Indonesia dilarang dalam Pasal 27 ayat (2)junctoPasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selain itu, ada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana perjudian.

Namun, berdasarkan data dari analisis jejaring media sosial, Drone Emprit, Indonesia menjadi negara dengan pemain judionlineterbanyak di dunia, yaitu 201.122 orang pada 2023. Lantas, mengapajudionlinesukar diberantas?

Alasan Judi Online Susah Diberantas

1. Kecanggihan Teknologi

Pengamat keamanan siber Vaksincom, Alfon Tanujaya mengatakan, membasmi judionlinesecara teknis itu sangat sulit. Menurut dia, salah satu sebabnya adalah hukum di Indonesia yang melarang perjudian, sedangkan di negara lain diperbolehkan dengan persyaratan tertentu.

Alhasil, bandar judionlinedapat berpindah lokasi operasi dari satu negara ke negara lain, tetapi targetnya tetap orang Indonesia. Dia menjelaskan bahwa penyelenggara judi digital tersebut memanfaatkan perkembangan teknologi, sehingga harus adu canggih antara pemerintah dengan pelaku.

“Makin sulit karena sifat dasar manusia memang suka berjudi,” kata Alfon saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023.

2. Bandar Tersebar di Banyak Negara

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) kala itu, Budi Arie Setiadi mengakui memang tidak mudah memberantas judionline.Dia menuturkan, biasanyaserverbandar judionlinetersebut berada di negara yang melegalkan.

“Di mana? Kamboja dan Filipina.Server-nya di sana. Bilangserver-nya bandar judi Indonesia ada di Filipina dan Kamboja kata Pak Menteri,” ucap Budi di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023.

3. Transaksi Tidak Hanya Melalui Rekening Bank

Pada kesempatan berbeda, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar menilai penghapusan situs dan pemblokiran rekening tidak cukup untuk membasmi praktik judionline.Menurut dia, ada banyak transaksi yang tidak hanya dilakukan melalui rekening bank.

“Ada yang tidak dilakukan di dalam negeri, tetapi lintas batas (negara). Ada juga yang dilakukan tidak melalui rekening bank.

Oleh karena itu, lapisan demi lapisan pemberantasannya harus dituntaskan, sehingga tidak ada ruang kosong yang terjadi, karena persoalan dasarnya saja kita lihat belum terselesaikan dengan menyeluruh,” ujar Mahendra di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 18 April 2024, seperti dikutip dariindonesia.go.id.

4. Perbedaan Regulasi Antarnegara

Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana mengungkapkan tantangan besar yang harus dihadapi Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online adalah penindakan penyelenggara judi yang berada di luar negeri.

Bisnis judionlinetumbuh subur di negara-negara yang melegalkan, sepertiKamboja, tetapi pemerintah Indonesia tidak bisa meminta otoritas setempat untuk menindak praktik tersebut.

“Saat ini belum ada cara efektif untuk menghentikan operator di luar negeri,” kata Hikmahanto saat dihubungi, Jumat, 21 Juni 2024.

Menurut dia, tindakan dengan pengadilan ekstradisi juga tidak dapat dilakukan karena harus memenuhi ketentuandouble criminalityatau persyaratan tindak pidana yang dipenuhi dua negara.

Dia berpendapat bahwa salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan sosialisasi dan penyadaran intensif kepada calon korban dan korban.

Moh. Khory Alfarizi, Ilona Estherinaberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut ada tujuh Badan Usaha Milik Negara yang masih merugi sampai saat ini. Hal itu menurut Erick, membuat kementeriannya harus bekerja keras memperbaiki kinerja tujuh perusahaan tersebut.

“Dari 47 BUMN, sekarang 40 BUMN itu sehat, 85 persen. Ada 7 yang rugi,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 4 November 2024.

Sambil proses penyehatan sejumlah perusahaan berjalan, menurutnya, kementerian bakal memangkas jumlah BUMN demi kesehatan dan efektivitas perusahaan-perusahaan pelat merah itu. “Nantinya kami akan memperkecil jumlah BUMN menjadi 30 perusahaan,” kata dia.

Adapun salah satu pemangkasan jumlah BUMN ini, akan dilakukan pada perusahaan BUMN karya yang sebelumnya berjumlah 7 perusahaan menjadi 3 perusahaan karya. “Sehingga lebih sehat lagi ini,” ujar Erick. Ada pun tujuh perusahaan yang Erick maksud di antaranya, Krakatau Steel, Bio Farma, Wijaya Karya, Waskita Karya, Jiwasraya, Perumnas, dan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

Untuk Krakatau Steel, Erick menyebut, perusahaan ini sudah melakukan restrukturisasi pada 2019. Namun, musibah kebakaran yang dialami baru-baru ini membuat perusahaan pelat merah itu kembali merugi. Sedangkan Bio Farma, menurut Erick, perusahaan ini merugi lantaran tugas pembelian vaksin dalam jumlah besar saat Pandemi Covid-19 serta adanya kasus fraud pada anak usaha Bio Farma, yakni Indofarma.

Di tengah menghadapi kasus fraud Indofarma, Kementerian BUMN juga sedang memproses restrukturisasi Wijaya Karya. Perusahaan konstruksi lainnya yakni Waskita Karya juga tengah menghadapi proses serupa. Waskita Karya merugi akibat menurunnya jumlah kontrak serta tingginya beban keuangan.

Perusahaan asuransi Jiwasraya, saat ini juga sedang menjalani proses likuidasi dan penyehatan pasca dilanda kasus korupsi. Perum Pembangunan Perumahan Nasional yang merugi juga sedang mengubah model bisnisnya. Erick menyebut, ke depannya Perumnas tidak akan lagi menggunakan konsep landed house, tetapi juga bertingkat lantaran etersediaan tanah di Indonesia tidak mencukupi unntuk dibangun rumah bagi seluruh warga negaranya.

Perusahaan terakhir yang merugi adalah Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Menurut Erick, kerugian BUMN ini karena tidak ada lagi mandat percetakan untuk surat-surat negara. Ia menyebut, PNRI tidak bisa bersaing dengan percetakan swasta. Oleh karena itu, saat ini kementeriannya tengah memproses restrukturisasi PNRI.

INFO BISNIS – Asmaul Yulita Sari merintis usaha kecantikan Nabilla Salon-Beauty sejak 2015. Usahanya terus berkembang sejak bergabung dengan AgenBRILink di tahun 2021.

Tak hanya menyediakan jasa salon, kini Nabilla Salon-Beauty juga menghadirkan solusi layanan perbankan. Salon yang berlokasi di Desa Kepung, Kediri ini tak hanya melayani perawatan kecantikan tetapi juga menawarkan kemudahan transaksi perbankan untuk masyarakat sekitar.

“Saya memilih usaha di bidang kecantikan karena terus meningkatnya permintaan, seiring dengan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya penampilan dan kesehatan kulit,” ujar Asmaul.

Namun, lanjut dia, dengan AgenBRILink, dia juga dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk menikmati berbagai layanan perbankan, seperti transfer, tarik tunai, pembayaran listrik, dan pembelian pulsa, dengan lebih mudah, cepat, dan efektif.

Ide untuk mengembangkan Nabilla Salon-Beauty sekaligus menjadi AgenBRILink hadir dari cita-citanya dalam dunia kecantikan yang memiliki potensi besar. Asmaul mengakui, menjadi AgenBRILink tidak selalu mudah, terutama di awal merintis. Namun, tantangan ini dapat diatasi.

Saat ini dengan menjadi AgenBRILink, Asmaul mendapatkan tambahan keuntungan dari fee transaksi yang berhasil diraihnya serta bertambahnya pelanggan yang datang untuk berbagai layanan perbankan.

Keunikan layanan Nabilla Salon-Beauty sebagai AgenBRILink terletak pada penyediaan akses transaksi perbankan yang lengkap dan praktis. “Banyak pelanggan yang merasa terbantu dengan layanan ini karena tak perlu pergi jauh untuk sekadar melakukan transaksi perbankan,” ujar Asmaul.

Asmaul pun bercita-cita agar bisnisnya semakin berkembang ke depannya. Ia juga berharap BRI semakin maju dan mampu terus memberikan pelayanan perbankan yang lebih baik untuk masyarakat, khususnya dalam hal penyaluran kredit agar lebih efektif.

Nabilla Salon-Beauty dan AgenBRILink yang dikelolanya kini menjadi bukti bagaimana usaha di bidang kecantikan dapat bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat secara luas.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan, tercatat hingga akhir September 2024 BRI telah memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink yang tersebar di 62.227 desa di seluruh Indonesia. Sepanjang Januari hingga September 2024, agen-agen tersebut berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp 1.170 triliun yang berasal dari 859 juta transaksi finansial.

“Melalui pengembangan layanan hybrid bank, BRI juga telah memperluas jangkauan perbankan ke segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani secara optimal, termasuk masyarakat di daerah terpencil melalui AgenBRILink. Hal ini sesuai dengan misi BRI untukmendukung inklusi keuangan nasional serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui konsep sharing economy,” kata Supari. (*)

INFO BISNIS – Asmaul Yulita Sari merintis usaha kecantikan Nabilla Salon-Beauty sejak 2015. Usahanya terus berkembang sejak bergabung dengan AgenBRILink di tahun 2021.

Tak hanya menyediakan jasa salon, kini Nabilla Salon-Beauty juga menghadirkan solusi layanan perbankan. Salon yang berlokasi di Desa Kepung, Kediri ini tak hanya melayani perawatan kecantikan tetapi juga menawarkan kemudahan transaksi perbankan untuk masyarakat sekitar.

“Saya memilih usaha di bidang kecantikan karena terus meningkatnya permintaan, seiring dengan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya penampilan dan kesehatan kulit,” ujar Asmaul.

Namun, lanjut dia, dengan AgenBRILink, dia juga dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk menikmati berbagai layanan perbankan, seperti transfer, tarik tunai, pembayaran listrik, dan pembelian pulsa, dengan lebih mudah, cepat, dan efektif.

Ide untuk mengembangkan Nabilla Salon-Beauty sekaligus menjadi AgenBRILink hadir dari cita-citanya dalam dunia kecantikan yang memiliki potensi besar. Asmaul mengakui, menjadi AgenBRILink tidak selalu mudah, terutama di awal merintis. Namun, tantangan ini dapat diatasi.

Saat ini dengan menjadi AgenBRILink, Asmaul mendapatkan tambahan keuntungan dari fee transaksi yang berhasil diraihnya serta bertambahnya pelanggan yang datang untuk berbagai layanan perbankan.

Keunikan layanan Nabilla Salon-Beauty sebagai AgenBRILink terletak pada penyediaan akses transaksi perbankan yang lengkap dan praktis. “Banyak pelanggan yang merasa terbantu dengan layanan ini karena tak perlu pergi jauh untuk sekadar melakukan transaksi perbankan,” ujar Asmaul.

Asmaul pun bercita-cita agar bisnisnya semakin berkembang ke depannya. Ia juga berharap BRI semakin maju dan mampu terus memberikan pelayanan perbankan yang lebih baik untuk masyarakat, khususnya dalam hal penyaluran kredit agar lebih efektif.

Nabilla Salon-Beauty dan AgenBRILink yang dikelolanya kini menjadi bukti bagaimana usaha di bidang kecantikan dapat bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat secara luas.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan, tercatat hingga akhir September 2024 BRI telah memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink yang tersebar di 62.227 desa di seluruh Indonesia. Sepanjang Januari hingga September 2024, agen-agen tersebut berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp 1.170 triliun yang berasal dari 859 juta transaksi finansial.

“Melalui pengembangan layanan hybrid bank, BRI juga telah memperluas jangkauan perbankan ke segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani secara optimal, termasuk masyarakat di daerah terpencil melalui AgenBRILink. Hal ini sesuai dengan misi BRI untukmendukung inklusi keuangan nasional serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui konsep sharing economy,” kata Supari. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar rapat dengan Komisi VI DPR RI dengan agenda pembahasan program kerja dan anggaran kementerian tahun anggaran 2025 hari ini. Namun, di tengah-tengah rapat, Menteri BUMN Erick Thohir tiba-tiba meninggalkan ruang rapat usai mendapat panggilan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Ini barusan Pak Dasco menghubungi kami dan meminta Pak Menteri untuk bertemu dulu dengan beliau karena sedang ada diskusi terkait dengan BUMN dan Danantara”, ujar Ketua Komisi VI Adisatrya Suryo Sulisto di Ruang Rapat Komisi VI, Senayan, Senin, 4 November 2024.

Selanjutnya, Adisatrya meminta izin pada anggota rapat yang lain agar Erick Thohir diperkenankan meninggalkan ruang rapat untuk memenuhi panggilan Dasco tersebut.

Pertemuan Erick Thohir dan Sufmi Dasco berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Erick Thohir kembali ke Ruang Rapat Komisi VI pada pukul 12.00 WIB.

Usai rapat dengan anggota Komisi VI DPR, Erick Thohir ditanyai mengenai isi pertemuannya dengan Dasco. Erick Thohir mengatakan, dalam pertemuan itu mereka membahas mengenai Danantara. Ia pun menyebut, Danantara ini akan diresmikan pada 8 November 2024 mendatang.

“Arahan dari Pak Dasco jelas mendukung (Danantara) karena itu sesuai dengan target-targetnya,” ujar Erick Thohir saat ditemui di Pelataran Komplek Parlemen Senayan, Senin, 4 November 2024.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan, saat ini kementeriannya itu tengah mempersiapkan gedung yang nantinya akan dipergunakan untuk kantor Danantara. Gedung itu, kata Erick Thohir, merupakan salah satu aset milik Bank Mandiri. “Nanti kajiannya kita sinergikan,” kata dia.

Sebelumnya, dilansir Antara, Presiden Prabowo Subianto melantik Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2024.

Prabowo membentuk badan baru itu untuk pengelolaan investasi. "Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap," ujar Muliaman Hadad.

Menurut Muliaman Hadad, Badan Pengelola Investasi Danantara memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan Kementerian BUMN.