TEMPO.CO, Jakarta - Prakerja kembali membuka kesempatan bagi para pencari kerja dengan pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang ke-71. Prakerja dengan program Kartu Prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi para calon pekerja yang sedang mencari kerja, terkena PHK, dan /atau pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi sesuai bidangnya.

Informasi ini disampaikan oleh Prakerja melalui akun instagram resminya @prakerja.go.id. Para calon pekerja akan diberikan fasilitas berupa peningkatan kompetensi secara daring melalui berbagai jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Peserta program Kartu Prakerja akan mendapatkan insentif yang terbagi menjadi tiga, yaitu saldo bantuan pelatihan, biaya mencari kerja, dan biaya pengisian survei.

Ketiga insentif tersebut memiliki nominal yang berbeda seperti pada saldo bantuan pelatihan akan berjumlah Rp3.500.000, biaya mencari kerja berjumlah Rp600.000, dan biaya pengisian survei berjumlah Rp100.000. Namun, untuk biaya survei akan diberikan dua kali dan setiap pemberiannya bernilai Rp50.000.

Dilansir dari laman resmi Prakerja, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi para calon peserta. Berikut adalah syarat-syarat pendaftaran Kartu Prakerja:

• Calon peserta merupakan Warga Negara Indonesia dengan minimal umur 18 tahun dan aksimal umur 64 tahun
  
  
• Tidak sedang menempuh pendidikan formal
  
  
• Termasuk kedalam kategori yang sudah ditentukan, yaitu sedang mencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
  
  
• Tidak termasuk kedalam golongan pejabat negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa dan perangkat desa dan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD.
  
  
• Terdapat 2 NIK dalam Kartu Keluarga yang dimiliki calon peserta

Setelah dipastikan memenuhi syarat-syarat di atas, para calon peserta program Kartu Prakerja dapat melakukan langkah-langkah berikut untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program Kartu Prakerja. Berikut langkah-langkah pendaftarannya:

1. Kunjungi laman resmi Prakerja di prakerja.go.id
2. Buat Akun Prakerja sesuai dengan arahan yang ada pada laman resmi Prakerja
3. Isi data diri sesuai dengan dokumen asli
4. Siapkan e-mail, NIK, nomor KK, nomor HP yang masih aktif dan selesaikan tes kemampuan dasar untuk menyelesaikan proses pendaftaran.
5. Setelah itu, gabung dengan gelombang 71 dan para peserta akan mendapatkan insentif saldo pelatihan
6. Pilih pelatihan sesuai dengan minat yang diinginkan dan membayarkan pelatihan tersebut melalui nomor Kartu
7. Prakerjamu. Pastikan rekening bank/e-wallet kamu sudah tersambung sebelum membeli pelatihan.
8. Untuk langkah selanjutnya, para peserta dapat mengikuti pelatihan dan memberikan rating dan ulasan melalui survei

TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai sarana dan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus digeber, salah satu proyek strategisnya adalah bandara. Awalnya, bandara ini dirancang khusus untuk melayani tamu Very Very Important Person (VVIP). Namun, pemerintah memutuskan untuk mengubah statusnya menjadi bandara umum yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Keputusan ini diambil dengan pertimbangan untuk memaksimalkan fungsi bandara dan memberikan aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat. Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa perubahan status ini merupakan hasil dari diskusi dengan Presiden Joko Widodo.

"Dalam diskusi dengan Pak Presiden ada wacana bahwa kita itu memikirkan bahwa ini (Bandara VVIP) digunakan tidak hanya untuk VIP dan VVIP," ujar Budi Karya seperti dikutip dariAntara.

Menhub menegaskan bahwa perubahan status ini bertujuan untuk memaksimalkan fungsi bandara, sehingga tidak hanya melayani tamu penting, tetapi juga masyarakat luas. "Supaya apa? Supaya, satu distribusi pergerakan itu lebih merata, yang kedua juga secara ekonomis maksimalisasi daripada utilisasi bandara itu lebih maksimal," jelasnya.

Untuk mengubah status Bandara IKN, diperlukan adanya revisi Peraturan Presiden (Perpres) yang telah ada. Pasalnya, perpres yang ada saat ini menetapkan bahwa bandara tersebut berstatus VIP. "Nah untuk itu kita tentu akan mereview perpres yang sudah ada, karena perpres yang ada sekarang ini (bandara melayani) VIP," ujar Menhub.

Meskipun demikian, Menhub menegaskan bahwa perubahan status bandara tersebut bukan untuk tujuan komersialisasi, melainkan memberikan kesempatan bagi masyarakat umum. "Menurut saya agar bandara itu lebih maksimal, pada jumlah pergerakannya dan untuk menambah jumlah pergerakan itu tidak terbatas untuk kepentingan VVIP," tegasnya.

Bandara IKN memiliki luas terminal 7.350 m² dan luas area bandara 347 hektare. Dengan runway sepanjang 3.000 meter dan lebar 45 meter, Bandara IKN dapat didarati oleh pesawat berbadan besar seperti Boeing 777-300ER dan Airbus A380."Jadi kalau (landasan pacu/runway bandara IKN) 3.000 (meter) itu kan bisa (pesawat Boeng) 777. Jadi dari IKN sampai ke Eropa bisa langsung," ucap Menhub Budi.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Sabtu, 4 Agustus 2024 dimulai dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan progres terbaru mengenai kesiapan pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Kemudian informasi mengenai ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini mengingatkan risiko resesi dampak dari deflasi RI yang beruntun dalam 3 bulan ini.

Berita lainnya adalah seorang purnawirawan TNI yang ketika aktif menjabat juru bayar Batalyon Perbekalan dan Angkutan (Bekang) Kostrad Cibinong dan sejumlah pegawai BRI, diduga menilap uang bank pelat merah itu sampai sebesar Rp55 miliar sepanjang 7 tahun.

Selain itu berita tentang pelaku UMKM mulai banyak menerapkan QRIS untuk mempermudah transaksi jual beli. Serta informasi tentang berbagai persiapan menyambut perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN. Berikut adalah ringkasan dari kelima berita tersebut:

1. ASN yang Belum Nikah Diminta Berbagi Tempat Tinggal di IKN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan progres terbaru mengenai kesiapan pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Anas mengatakan, ASN nantinya dapat berbagai unit tempat tinggal yang disediakan pemerintah di IKN. Namun, penggunaan bersama unit tempat tinggal ini dilakukan berdasarkan status pernikahan, bukan berdasarkan golongan eselon.

“Nah ini kemarin sudah diputuskan, sharing itu bukan berdasarkan eselonnya. Kalau mereka eselon satu tapi belum nikah, sharing unitnya. Kalau eselon dua tapi mereka sudah berkeluarga, nanti mereka dapat satu unit apartemen yang cukup luas, kurang lebih 98 meter persegi dan itu ada di ringside,” kata Anas dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Senin, 29 Juli 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. RI Alami Deflasi 3 Bulan Beruntun, Ekonom Indef Ingatkan Risiko Resesi

Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Indonesia mengalami deflasi 0,18 persen pada Juli 2024 secara bulanan. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen dari 106,28 pada Juni 2024 menjadi 106,09 pada Juli 2024.

Amalia mengatakan deflasi bulan Juli lebih dalam dibanding bulan sebelumnya. “Dan merupakan deflasi ketiga pada 2024,” ujarnya lewat YouTube BPS, Kamis, 1 Agustus 2024.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini mengatakan deflasi merupakan penurunan tingkat umum harga barang dan jasa. Degradasi tersebut menyebabkan berkurangnya aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya menyebabkan harga semakin jatuh. “Hal ini dapat mengakibatkan resesi yang berkepanjangan,” kata dia lewat pernyataan resmi dikutip Sabtu, 3 Agustus 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Cara Mudah Membuat QRIS Sendiri, Ikuti Langkah-Langkah Berikut

Banyak penjual atau pelaku UMKM yang mulai menerapkan QRIS dalam pembayarannya. Bahkan, anak-anak muda juga lebih sering melakukan pembayaran cashless melalui QRIS. Sebab, anak-anak muda kerap tidak memiliki uang tunai atau cash dan mulai beralih dengan pembayaran digital. Akibatnya, pelaku UMKM mulai banyak menerapkan QRIS untuk mempermudah transaksi jual beli.

Berdasarkan qris.online, QRIS adalah akronim dari Quick Response Code Indonesian Standard yang menjadi standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia. QRIS diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 17 Agustus 2019. QRIS hadir untuk menggalakkan cashless society (pembayaran uang digital) yang tergabung dalam program InterActive QRIS.

QRIS dapat dibuat oleh siapa saja dengan mudah dan cepat. Dilansir qris.id, berikut adalah langkah-langkah membuat QRIS, yaitu:

1. Mengakses laman dan registrasi

Pengguna harus melakukan registrasi melalui laman qris.id yang dapat ditemukan di halaman Registrasi QRIS. Setelah itu, pengguna akan mendapatkan informasi tentang QRIS. Selanjutnya, pengguna memilih “Daftar QRIS” atau akses laman www.qris.id/register. Kemudian, pengguna memilih jenis bisnis dan mengisi formulir yang sesuai dengan bidang.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

4. Oknum TNI dan Pegawai Bank Diduga Bobol BRI Rp55 Miliar, Ini Modusnya

Seorang purnawirawan TNI yang ketika aktif menjabat juru bayar Batalyon Perbekalan dan Angkutan (Bekang) Kostrad Cibinong dan sejumlah pegawai BRI, diduga menilap uang bank pelat merah itu sampai sebesar Rp55 miliar sepanjang 7 tahun.

Kasus dugaan fraud ini diungkap Kejaksaan Agung setelah menangkap DSH, seorang purnawirawan TNI, pada 30 Juli 2024.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024, mengatakan DSH diduga bekerja sama dengan pegawai BRI di tiga kantor cabang dan unit BRI untuk menggangsir total Rp55 miliar sepanjang 2016-2023.

Peran tersangka DSH selaku juru bayar Bekang Kostrad Cibinong dalam kasus ini adalah bekerja sama dengan oknum pegawai BRI di beberapa kantor unit untuk mengajukan kredit BRIguna secara fiktif.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

5. Kerepotan Jelang Upacara 17 Agustus di IKN: Bawa Bus dari Solo, Batasi Undangan sampai Ruang Khusus Bendera Pusaka

Presiden Jokowi memutuskan akan menggelar Upacara Peringatan Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara alias IKN pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Karena tidak semua fasilitas penunjang sudah siap, penyelenggara terpaksa melakukan berbagai 'akrobat' untuk mempersiapkannya.

Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN/Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Istana Negara, Istana Garuda, hingga Gedung Kemenko di IKN siap difungsikan untuk upacara 17 Agustus 2024.

"Sekarang sudah mulai dipersiapkan tenda-tenda podium untuk upacara. Semua menurut kami untuk prasarananya di Istana Negara sudah siap," kata Basuki di Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Sabtu, 4 Agustus 2024 dimulai dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan progres terbaru mengenai kesiapan pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Kemudian informasi mengenai ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini mengingatkan risiko resesi dampak dari deflasi RI yang beruntun dalam 3 bulan ini.

Berita lainnya adalah seorang purnawirawan TNI yang ketika aktif menjabat juru bayar Batalyon Perbekalan dan Angkutan (Bekang) Kostrad Cibinong dan sejumlah pegawai BRI, diduga menilap uang bank pelat merah itu sampai sebesar Rp55 miliar sepanjang 7 tahun.

Selain itu berita tentang pelaku UMKM mulai banyak menerapkan QRIS untuk mempermudah transaksi jual beli. Serta informasi tentang berbagai persiapan menyambut perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN. Berikut adalah ringkasan dari kelima berita tersebut:

1. ASN yang Belum Nikah Diminta Berbagi Tempat Tinggal di IKN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan progres terbaru mengenai kesiapan pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Anas mengatakan, ASN nantinya dapat berbagai unit tempat tinggal yang disediakan pemerintah di IKN. Namun, penggunaan bersama unit tempat tinggal ini dilakukan berdasarkan status pernikahan, bukan berdasarkan golongan eselon.

“Nah ini kemarin sudah diputuskan, sharing itu bukan berdasarkan eselonnya. Kalau mereka eselon satu tapi belum nikah, sharing unitnya. Kalau eselon dua tapi mereka sudah berkeluarga, nanti mereka dapat satu unit apartemen yang cukup luas, kurang lebih 98 meter persegi dan itu ada di ringside,” kata Anas dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Senin, 29 Juli 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. RI Alami Deflasi 3 Bulan Beruntun, Ekonom Indef Ingatkan Risiko Resesi

Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Indonesia mengalami deflasi 0,18 persen pada Juli 2024 secara bulanan. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen dari 106,28 pada Juni 2024 menjadi 106,09 pada Juli 2024.

Amalia mengatakan deflasi bulan Juli lebih dalam dibanding bulan sebelumnya. “Dan merupakan deflasi ketiga pada 2024,” ujarnya lewat YouTube BPS, Kamis, 1 Agustus 2024.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini mengatakan deflasi merupakan penurunan tingkat umum harga barang dan jasa. Degradasi tersebut menyebabkan berkurangnya aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya menyebabkan harga semakin jatuh. “Hal ini dapat mengakibatkan resesi yang berkepanjangan,” kata dia lewat pernyataan resmi dikutip Sabtu, 3 Agustus 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Cara Mudah Membuat QRIS Sendiri, Ikuti Langkah-Langkah Berikut

Banyak penjual atau pelaku UMKM yang mulai menerapkan QRIS dalam pembayarannya. Bahkan, anak-anak muda juga lebih sering melakukan pembayaran cashless melalui QRIS. Sebab, anak-anak muda kerap tidak memiliki uang tunai atau cash dan mulai beralih dengan pembayaran digital. Akibatnya, pelaku UMKM mulai banyak menerapkan QRIS untuk mempermudah transaksi jual beli.

Berdasarkan qris.online, QRIS adalah akronim dari Quick Response Code Indonesian Standard yang menjadi standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia. QRIS diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 17 Agustus 2019. QRIS hadir untuk menggalakkan cashless society (pembayaran uang digital) yang tergabung dalam program InterActive QRIS.

QRIS dapat dibuat oleh siapa saja dengan mudah dan cepat. Dilansir qris.id, berikut adalah langkah-langkah membuat QRIS, yaitu:

1. Mengakses laman dan registrasi

Pengguna harus melakukan registrasi melalui laman qris.id yang dapat ditemukan di halaman Registrasi QRIS. Setelah itu, pengguna akan mendapatkan informasi tentang QRIS. Selanjutnya, pengguna memilih “Daftar QRIS” atau akses laman www.qris.id/register. Kemudian, pengguna memilih jenis bisnis dan mengisi formulir yang sesuai dengan bidang.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

4. Oknum TNI dan Pegawai Bank Diduga Bobol BRI Rp55 Miliar, Ini Modusnya

Seorang purnawirawan TNI yang ketika aktif menjabat juru bayar Batalyon Perbekalan dan Angkutan (Bekang) Kostrad Cibinong dan sejumlah pegawai BRI, diduga menilap uang bank pelat merah itu sampai sebesar Rp55 miliar sepanjang 7 tahun.

Kasus dugaan fraud ini diungkap Kejaksaan Agung setelah menangkap DSH, seorang purnawirawan TNI, pada 30 Juli 2024.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024, mengatakan DSH diduga bekerja sama dengan pegawai BRI di tiga kantor cabang dan unit BRI untuk menggangsir total Rp55 miliar sepanjang 2016-2023.

Peran tersangka DSH selaku juru bayar Bekang Kostrad Cibinong dalam kasus ini adalah bekerja sama dengan oknum pegawai BRI di beberapa kantor unit untuk mengajukan kredit BRIguna secara fiktif.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

5. Kerepotan Jelang Upacara 17 Agustus di IKN: Bawa Bus dari Solo, Batasi Undangan sampai Ruang Khusus Bendera Pusaka

Presiden Jokowi memutuskan akan menggelar Upacara Peringatan Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara alias IKN pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Karena tidak semua fasilitas penunjang sudah siap, penyelenggara terpaksa melakukan berbagai 'akrobat' untuk mempersiapkannya.

Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN/Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Istana Negara, Istana Garuda, hingga Gedung Kemenko di IKN siap difungsikan untuk upacara 17 Agustus 2024.

"Sekarang sudah mulai dipersiapkan tenda-tenda podium untuk upacara. Semua menurut kami untuk prasarananya di Istana Negara sudah siap," kata Basuki di Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Sabtu, 4 Agustus 2024 dimulai dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan progres terbaru mengenai kesiapan pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Kemudian informasi mengenai ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini mengingatkan risiko resesi dampak dari deflasi RI yang beruntun dalam 3 bulan ini.

Berita lainnya adalah seorang purnawirawan TNI yang ketika aktif menjabat juru bayar Batalyon Perbekalan dan Angkutan (Bekang) Kostrad Cibinong dan sejumlah pegawai BRI, diduga menilap uang bank pelat merah itu sampai sebesar Rp55 miliar sepanjang 7 tahun.

Selain itu berita tentang pelaku UMKM mulai banyak menerapkan QRIS untuk mempermudah transaksi jual beli. Serta informasi tentang berbagai persiapan menyambut perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN. Berikut adalah ringkasan dari kelima berita tersebut:

1. ASN yang Belum Nikah Diminta Berbagi Tempat Tinggal di IKN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan progres terbaru mengenai kesiapan pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Anas mengatakan, ASN nantinya dapat berbagai unit tempat tinggal yang disediakan pemerintah di IKN. Namun, penggunaan bersama unit tempat tinggal ini dilakukan berdasarkan status pernikahan, bukan berdasarkan golongan eselon.

“Nah ini kemarin sudah diputuskan, sharing itu bukan berdasarkan eselonnya. Kalau mereka eselon satu tapi belum nikah, sharing unitnya. Kalau eselon dua tapi mereka sudah berkeluarga, nanti mereka dapat satu unit apartemen yang cukup luas, kurang lebih 98 meter persegi dan itu ada di ringside,” kata Anas dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Senin, 29 Juli 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. RI Alami Deflasi 3 Bulan Beruntun, Ekonom Indef Ingatkan Risiko Resesi

Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Indonesia mengalami deflasi 0,18 persen pada Juli 2024 secara bulanan. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen dari 106,28 pada Juni 2024 menjadi 106,09 pada Juli 2024.

Amalia mengatakan deflasi bulan Juli lebih dalam dibanding bulan sebelumnya. “Dan merupakan deflasi ketiga pada 2024,” ujarnya lewat YouTube BPS, Kamis, 1 Agustus 2024.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini mengatakan deflasi merupakan penurunan tingkat umum harga barang dan jasa. Degradasi tersebut menyebabkan berkurangnya aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya menyebabkan harga semakin jatuh. “Hal ini dapat mengakibatkan resesi yang berkepanjangan,” kata dia lewat pernyataan resmi dikutip Sabtu, 3 Agustus 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Cara Mudah Membuat QRIS Sendiri, Ikuti Langkah-Langkah Berikut

Banyak penjual atau pelaku UMKM yang mulai menerapkan QRIS dalam pembayarannya. Bahkan, anak-anak muda juga lebih sering melakukan pembayaran cashless melalui QRIS. Sebab, anak-anak muda kerap tidak memiliki uang tunai atau cash dan mulai beralih dengan pembayaran digital. Akibatnya, pelaku UMKM mulai banyak menerapkan QRIS untuk mempermudah transaksi jual beli.

Berdasarkan qris.online, QRIS adalah akronim dari Quick Response Code Indonesian Standard yang menjadi standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia. QRIS diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 17 Agustus 2019. QRIS hadir untuk menggalakkan cashless society (pembayaran uang digital) yang tergabung dalam program InterActive QRIS.

QRIS dapat dibuat oleh siapa saja dengan mudah dan cepat. Dilansir qris.id, berikut adalah langkah-langkah membuat QRIS, yaitu:

1. Mengakses laman dan registrasi

Pengguna harus melakukan registrasi melalui laman qris.id yang dapat ditemukan di halaman Registrasi QRIS. Setelah itu, pengguna akan mendapatkan informasi tentang QRIS. Selanjutnya, pengguna memilih “Daftar QRIS” atau akses laman www.qris.id/register. Kemudian, pengguna memilih jenis bisnis dan mengisi formulir yang sesuai dengan bidang.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

4. Oknum TNI dan Pegawai Bank Diduga Bobol BRI Rp55 Miliar, Ini Modusnya

Seorang purnawirawan TNI yang ketika aktif menjabat juru bayar Batalyon Perbekalan dan Angkutan (Bekang) Kostrad Cibinong dan sejumlah pegawai BRI, diduga menilap uang bank pelat merah itu sampai sebesar Rp55 miliar sepanjang 7 tahun.

Kasus dugaan fraud ini diungkap Kejaksaan Agung setelah menangkap DSH, seorang purnawirawan TNI, pada 30 Juli 2024.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024, mengatakan DSH diduga bekerja sama dengan pegawai BRI di tiga kantor cabang dan unit BRI untuk menggangsir total Rp55 miliar sepanjang 2016-2023.

Peran tersangka DSH selaku juru bayar Bekang Kostrad Cibinong dalam kasus ini adalah bekerja sama dengan oknum pegawai BRI di beberapa kantor unit untuk mengajukan kredit BRIguna secara fiktif.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

5. Kerepotan Jelang Upacara 17 Agustus di IKN: Bawa Bus dari Solo, Batasi Undangan sampai Ruang Khusus Bendera Pusaka

Presiden Jokowi memutuskan akan menggelar Upacara Peringatan Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara alias IKN pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Karena tidak semua fasilitas penunjang sudah siap, penyelenggara terpaksa melakukan berbagai 'akrobat' untuk mempersiapkannya.

Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN/Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Istana Negara, Istana Garuda, hingga Gedung Kemenko di IKN siap difungsikan untuk upacara 17 Agustus 2024.

"Sekarang sudah mulai dipersiapkan tenda-tenda podium untuk upacara. Semua menurut kami untuk prasarananya di Istana Negara sudah siap," kata Basuki di Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Smartfren Telecom Tbk. (Smartfren) merespons rencana pemerintah membatasi transfer pulsa menjadi Rp1 juta per hari karena adanya indikasi transaksi judi online. Direktur Utama Smartfren Merza Fachys mengatakan berkomitmen mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan judi online, melalui apa pun bentuknya.

"Jika pembatasan transfer pulsa dipilih sebagai salah satu solusi untuk membatasi ruang gerak judionline, maka Smartfren mendukung upaya tersebut dan akan menjalankan," katanya kepada Tempo pada Sabtu, 3 Agustus 2024.

Merza menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mengajak para perusahaan operator seluler untuk diskusi membahas tentang rencana tersebut. "Sudah (berdiskusi) beberapa kali," katanya. Namun, dia mengaku belum tahu apakah akan ada pertemuan lagi dengan Kemenkominfo dalam waktu dekat.

Dia menyatakan nilai batas yang ditetapkan seharusnya masih dapat memberikan peluang agar seluruh layanan Smartfren bisa digunakan oleh para pelanggan. Ia mencontohkan nominal yang dua kali lipat lebih tinggi daripada rencana Kemenkominfo.

"Misalkan Rp2 juta, sebagaimana yang diterapkan oleh Smartfren saat ini, seperti batas di sektor keuangan untuk penggunaan layanan uang elektronik yang reguler," tutur Merza.

Kendati demikian, dia mengatakan Smartfren meyakini upaya pemberantasan judi online melalui pembatasan transfer pulsa tidak akan mengganggu pendapatan perusahaan. Pasalnya, kontributor terbesar bagi pendapatan perseroan bukanlah dari sana.

"Sejatinya, kontribusi terbesar bagi Smartfren tetap diperoleh dari produk-produk layanan data yang sangat diminati oleh masyarakat."

Sebelumnya, Kemenkominfo menyebut ada indikasi transaksi judi online melalui pulsa seluler. Akibatnya, Kominfo menilai perlu adanya regulasi pembelian pulsa. “Kominfo akan memberikan regulasi transfer pulsa maksimal hanya Rp1 juta rupiah per hari,” kata Menkominfo Budi Arie Setiadi di kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat pada Kamis, 1 Agustus 2024.

Dia mencurigai ada satu nomor yang mengirimkan pulsa mencapai Rp100 juta dalam satu hari. Sehingga, kata dia, perlu dibuat aturan yang melibatkan operator seluler dengan pembatasan maksimal transfer pulsa sebesar Rp1 juta per hari.

“Disinyalir sekarang judi online ini berkedok pakai pulsa. Perputaran uang pulsa bisa misalnya total nasional bisa Rp500 miliar. Ini dipakai, nih (judi online),” kata Budi.

Budi mengatakan sudah berdiskusi dengan operator seluler dengan membuatkan daftar nomor-nomor ponsel yang punya rekam jejak menjual pulsa. “Nah list itu agen atau dealer pulsa. Misalnya kamu isi pulsa kan pakai ada dealernya, bisa Rp100-200 juta enggak apa-apa, karena kan arahnya jelas. Misalnya Rp50 ribu, Rp100 ribu isi pulsa, bukan Rp2 miliar ke satu titik, ke nomor ini, itu untuk apa?” kata dia.

ANNISA FEBIOLA | BAGUS PRIBADI

TEMPO.CO, Jakarta - PT Smartfren Telecom Tbk. (Smartfren) merespons rencana pemerintah membatasi transfer pulsa menjadi Rp1 juta per hari karena adanya indikasi transaksi judi online. Direktur Utama Smartfren Merza Fachys mengatakan berkomitmen mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan judi online, melalui apa pun bentuknya.

"Jika pembatasan transfer pulsa dipilih sebagai salah satu solusi untuk membatasi ruang gerak judionline, maka Smartfren mendukung upaya tersebut dan akan menjalankan," katanya kepada Tempo pada Sabtu, 3 Agustus 2024.

Merza menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mengajak para perusahaan operator seluler untuk diskusi membahas tentang rencana tersebut. "Sudah (berdiskusi) beberapa kali," katanya. Namun, dia mengaku belum tahu apakah akan ada pertemuan lagi dengan Kemenkominfo dalam waktu dekat.

Dia menyatakan nilai batas yang ditetapkan seharusnya masih dapat memberikan peluang agar seluruh layanan Smartfren bisa digunakan oleh para pelanggan. Ia mencontohkan nominal yang dua kali lipat lebih tinggi daripada rencana Kemenkominfo.

"Misalkan Rp2 juta, sebagaimana yang diterapkan oleh Smartfren saat ini, seperti batas di sektor keuangan untuk penggunaan layanan uang elektronik yang reguler," tutur Merza.

Kendati demikian, dia mengatakan Smartfren meyakini upaya pemberantasan judi online melalui pembatasan transfer pulsa tidak akan mengganggu pendapatan perusahaan. Pasalnya, kontributor terbesar bagi pendapatan perseroan bukanlah dari sana.

"Sejatinya, kontribusi terbesar bagi Smartfren tetap diperoleh dari produk-produk layanan data yang sangat diminati oleh masyarakat."

Sebelumnya, Kemenkominfo menyebut ada indikasi transaksi judi online melalui pulsa seluler. Akibatnya, Kominfo menilai perlu adanya regulasi pembelian pulsa. “Kominfo akan memberikan regulasi transfer pulsa maksimal hanya Rp1 juta rupiah per hari,” kata Menkominfo Budi Arie Setiadi di kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat pada Kamis, 1 Agustus 2024.

Dia mencurigai ada satu nomor yang mengirimkan pulsa mencapai Rp100 juta dalam satu hari. Sehingga, kata dia, perlu dibuat aturan yang melibatkan operator seluler dengan pembatasan maksimal transfer pulsa sebesar Rp1 juta per hari.

“Disinyalir sekarang judi online ini berkedok pakai pulsa. Perputaran uang pulsa bisa misalnya total nasional bisa Rp500 miliar. Ini dipakai, nih (judi online),” kata Budi.

Budi mengatakan sudah berdiskusi dengan operator seluler dengan membuatkan daftar nomor-nomor ponsel yang punya rekam jejak menjual pulsa. “Nah list itu agen atau dealer pulsa. Misalnya kamu isi pulsa kan pakai ada dealernya, bisa Rp100-200 juta enggak apa-apa, karena kan arahnya jelas. Misalnya Rp50 ribu, Rp100 ribu isi pulsa, bukan Rp2 miliar ke satu titik, ke nomor ini, itu untuk apa?” kata dia.

ANNISA FEBIOLA | BAGUS PRIBADI

TEMPO.CO, Jakarta - Aparatur sipil negara (ASN) di kementerian dan lembaga, yang masih lajang, diprioritaskan dipindahkan lebih dulu ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Ada perkembangan terbaru. Waktu sidang ratas kemarin, arahannya yang pindah tahap awal mereka (ASN) yang masih lajang," ujar Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur Kementerian PANRB Arizal dalam acara ASN Festival 'Gerakan Bangun Nusantara' di Antara Heritage Center (AHC) Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Keputusan itu untuk menyesuaikan kesiapan hunian dan perkantoran di IKN.

"Artinya, ketika dia sudah punya keluarga di sini untuk sementara jangan bawa istri atau suami dulu ke sana. Jadi yang masih lanjang," katanya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas sebelumnya memaparkan tiga skema pemindahan ASN ke IKN disesuaikanpenapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian.

“Penapisan kelembagaan ini penting, karena akan menggaransi terciptanya efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Tadi kami sampaikan prioritas-prioritas pada opsi 179 unit eselon I pada 38 K/L, 91 unit eselon I pada 29 K/L, dan beberapa opsi lagi,” kata Anas di Istana Negara, Jakarta, 1 Juli 2024.

Menurut dia, ASN yang pindah pertama akan mendapatkan tunjangan pionir yang besarannya sedang difinalkan bersama Menteri Keuangan.

Cara kedua, formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Rekrutmen CPNS tersebut akan diumumkan terbuka dalam waktu tidak lama lagi.

Pada tahap pertama, berdasarkan perincian formasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 40.021 formasi CPNS di Instansi Pusat yang dialokasikan untuk penempatan di IKN.

“Jadi rekrutmen baru itu akan menjadi pegawai instansi pusat yang ditempatkan pada unit kerja yang berlokasi di IKN,” tambahnya.

Secara khusus, dari 40.021 formasi CPNS penempatan IKN tersebut, pemerintah akan memberikan afirmasi sebesar 5 persen untuk putra-putri terbaik Kalimantan Timur.

Adapun, cara ketiga yakni dengan mutasi pegawai dari Pemda di sekitar IKN.

Mutasi pegawai ASN di sekitar IKN tersebut dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Nantinya status kepegawaian pelamar yang lulus beralih menjadi Pegawai OIKN atau K/L di IKN.

Anas juga menyampaikan progres jumlah ASN yang akan pindah ke IKN, berdasarkan ketersediaan hunian.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas, terdapat 47 tower yang selesai dibangun hingga November 2024.

“Nanti dari 47 tower itu, sebanyak 29 tower akan diisi ASN, lalu sebagian lainnya diisi TNI/Polri,” jelas Anas.

Ia menjelaskan secara rinci progres ketersediaan 29 tower yang akan dihuni ASN. Pada Juli 2024 jadi 8 tower dengan total 48 unit dan pada September 2024 akan ada 14 tower yang berarti berjumlah 840 unit.

Sementara pada November 2024 akan ada 7 tower dengan total 420 unit. Untuk eselon I akan diberikan 1 unit. Bagi ASN yang belum berkeluarga, 1 unit yang terdiri dari 3 kamar akan diisi oleh 3 ASN.

Secara keseluruhan dari 47 menara rusun ASN-Hankam memiliki total 2.820 unit dengan tipe 98 m2 untuk tiap unitnya. Pembangunan rusun terdiri atas 31 rusun untuk ASN dengan jumlah 1.860 unit.

Kemudian Rusun Hankam terdiri atas 7 rusun untuk personel Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit.

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Puji Lestari mendorong penggunaan teknologi co-prosesing pada industri semen. Co-processing adalah penerapan teknologi bahan bakar yang bersumber dari limbah sampah tanpa menimbulkan buangan emisi dan menyebabkan pencemaran udara.

"Teknologi ini dapat mengurangi konsumsi batu bara pada industri semen," kata Puji dalam diskusi Exchange Programme on Heat Recovery sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Puji menjelaskan penggunaan limbah sampah untuk bahan bakar industri semen menggunakan metode klin, dimana limbah dibakar dengan suhu tinggi. Dia menilai sudah saatnya pelaku industri memanfaatkan limbah sampah yang jumlahnya sangat besar tanpa menimbulkan polusi udara.

Menurut Kepala Badan Standarisasi Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi, pemerintah mendorong penerapan industri hijau. Hal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014. Dia mengatakan dalam regulasi itu industri harus mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksinya dengan menggunakan sumber daya secara berkelanjutan.

Andi berkata industri semen adalah salah satu sektor yang masuk dalam peta jalan dekarbonisasi industri. Sebab, pengolahan semen merupakan sektor yang boros energi batu bara. Saat ini pemerintah juga merancang standarisasi produk hijau dan restrukturisasi teknologi rendah karbon.

"Pemerintah juga memiliki sejumlah program pengurangan emisi gas rumah kaca. Industri semen termasuk menjadi salah satu sub sektor industri prioritas dalam peta jalan dekarbonisasi dan peta jalan perdagangan karbon yang saat ini dikembangkan Kementerian Perindustrian," ujarnya.

Andi mengatakan permintaan semen Indonesia terus meningkat dengan pertumbuhan 4,8 persen per tahun. Namun saat ini 80 persen bahan bakar pabrik-pabrik semen di Indonesia masih menggunakan batu bara.

Dia menambahkan sejumlah produsen semen telah menyepakati untuk menekan penggunaan batu bara. Kesepakatan itu sejalan dengan target Indonesia mencapai net zero emission pada 2060. Salah satu produsen semen terbesar, PT Indocement, berkomitmen menggunakan bahan bakar alternatif dengan teknologi co-processing pada 2030.

"Indocement akan mengurangi konsumsi batu bara sebesar 18,3 pada 2023 dan menargetkan pengurangan batu bara sebesar 42 persen pada 2030," kata Andi.

TEMPO.CO, Jakarta - Abdul Musawir Yahya resmi diangkat menjadi Komisaris Independen PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO).

Politikus dari Partai Solidaritas Indonesia disingkat PSI ini ditunjuk menjadi komisaris independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Graha Pertamina Jakarta, pada Rabu, 31 Juli 2024.

“RUPSLB juga memutuskan menambah satu Komisaris Independen baru, dengan mengangkat Abdul Musawir Yahya,” tulis keterangan dalam unggahan Instagram PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, @pge.pertamina.

Apa alasan Abdul diangkat jadi komisaris independen?

Dilansir dari berbagai sumber, Direktur Utama PGE Julfi Hadi dalam keterangan resminya mengatakan, bahwa dengan kehadiran pengurus baru diharapkan memberikan energi untuk melanjutkan visi misi.

"Kehadiran pengurus baru diharapkan memberikan energi baru untuk mewujudkan visi kami menjadi perusahaan dengan kapasitas 1 GW dalam dua tahun ke depan melalui berbagai kegiatan eksplorasi dan pengembangan bisnis," kata Hadi dalam keterangan resminya, Jumat, 2 Agustus 2024.

Selain Abdul Musawir Yahya, Pertamina juga menunjuk Gigih Udi Atmo sebagai Komisaris, menggantikan Harris. Perusahaan pelat merah itu juga berharap dapat mewujudkan visi perusahaan dengan jajaran direksi dan komisaris baru.

“Mari bersama-sama dengan jajaran direksi dan komisaris PGE yang baru kita wujudkan visi PGE sebagai perusahaan energi hijau kelas dunia!” tulis Pertamina dalam keterangannya.

Adapun jajaran Direksi dan Komisaris PT Pertamina Geothermal Energy Tbk yang baru adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama: Julfi Hadi

- Direktur Eksplorasi & Pengembangan: Edwil Suzandi

- Direktur Operasi: Ahmad Yani

- Direktur Keuangan: Yurizki Rio

- Komisaris Utama: Sarman Simanjorang

- Komisaris Independen: Sarman Simanjorang, Abdulla Zayed, Abdul Musawir Yahya

- Komisaris: John Anis, Gigih Udi Atmo

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan telah mempublikasikan data terkini APBN Kinerja dan Fakta edisi Juli 2024. Dalam laporan tersebut, posisi utang pemerintah tercatat telah menembus Rp8.444 triliun.

Angka ini meningkat Rp91 triliun dibanding bulan sebelumnya yakni Rp8.353 triliun. Rasio utang juga meningkat menjadi 39,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), atau hampir menyentuh 40 persen.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo turut menanggapi peningkatan utang tersebut. “Pemerintah mengambil langkah proaktif untuk mengantisipasi ketidakpastian global melalui penarikan utang yang berbasis pada fleksibilitas dan opportunistic approach,” ujarnya di media sosial X pribadinya @prastow, dikutip Sabtu, 3 Agustus 2024.

Dengan pendekatan opportunistic, dia melanjutkan, penarikan utang dimungkinkan dilakukan lebih awal, demi memitigasi risiko di masa depan. Karena itu pada bulan Juni 2024 pemerintah menarik pinjaman lebih besar dari sebelumnya. Sehingga rasio utang terhadap PDB juga naik.

Meski demikian, anak buah Sri Mulyani tersebut menyatakan angka rasio utang terhadap PDB Indonesia masih tergolong moderat. Berdasarkan laporan paruh awal 2024, pemerintah memproyeksikan rasio utang hingga akhir 2024 sebesar 38,80 persen terhadap PDB.

“Pemerintah bersama DPR memastikan perencanaan utang sebagai bagian kebijakan APBN dilakukan dengan baik, berhati-hati, dan memerhatikan dinamika global dan domestik,” ujarnya lagi.

Hingga semester 1-2024, pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp214,69 triliun. Terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp206,18 dan pinjaman Rp8,1 triliun.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi mengatakan pemerintah boleh saja berutang, selama digunakan untuk pembangunan penunjang perekonomian, seperti misalnya infrastruktur. Menurut dia penggunaan pinjaman untuk infrastruktur seperti jalan tol bisa saja menguntungkan. Karena selain meningkatkan ekonomi, ada pendapatan negara dari pembayaran yang bisa digunakan untuk pembayaran utang.

Namun, pemerintah juga harus mengukur kondisi lain, yakni pergerakan mata uang. Patokan kurs yang ditetapkan dalam APBN juga penting, karena jika prediksi rupiah tidak sesuai dengan target akan berpengaruh pada pembayaran cicilan dan bunga. Akan ada selisih kelebihan yang harus dibayar. “Kalau asumsinya meleset dari target, pasti pemerintah rugi,” kata dia kepada Tempo.

Rupiah saat ini telah menembus lebih dari Rp16 ribu per dolar AS. Hingga akhir periode penghitungan 26 Juni 2024, rupiah telah mencapai Rp16.379 per dolar Amerika. “Ini mengalami deviasi yang cukup besar dari asumsi APBN yang hanya Rp15.000,” ujar Sri Mulyani dalam konfrensi pers APBN, Kamis, 27 Mei 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melepas ekspor produk turunan kelapa di Lampung Selatan, Lampung pada Sabtu, 3 Agustus 2024. Adapun total ekspor senilai US$1,5 juta atau setara Rp25,3 miliar.

Produk yang diekspor tersebut merupakan hasil produksi PT Sari Segar Husada (Sungai Budi Group) untuk periode Agustus 2024. Negara tujuan ekspor antara lain ke Australia, Cina, Belanda, dan Tanzania. "Nantinya, pelaku usaha yang usahanya semakin maju akan menyerap lebih banyak tenaga kerja dan membayar pajak lebih besar," kata Zulhas dalam keterangan tertulis pada Sabtu.

Zulhas mengatakan Indonesia punya potensi luar biasa untuk produk kelapa dan dapat dimaksimalkan lebih jauh lagi. Menurut dia, Indonesia akan menjadi eksportir kelapa terbesar di dunia jika dikelola lebih serius.

"Saya hari ini bahagia dan bangga karena akan melepas ekspor produk olahan kelapa. Jika potensi ekspor kelapa dikelola lebih serius, ekspor kelapa Indonesia akan lebih besar lagi," katanya.

Ia menyebut Indonesia perlu memanfaatkan riset untuk memaksimalkan potensi komoditas-komoditas hortikultura. Beberapa komoditas yang dia maksud seperti kelapa, cokelat, kopi, lada, dan cengkeh. Melalui riset, kata dia, akan dihasilkan bibit unggul. Setelah itu, klaster wilayah untuk memaksimalkan kualitas komoditas pun dapat dibentuk.

"Komoditas-komoditas ini bisa menghasilkan devisa besar jika diurus dengan baik dan dibuat klaster. Nanti saya mengusulkan perlu ada lembaga riset yang menghasilkan bibit unggul dan dibagi klaster, misalnya Lampung yang cocok untuk kelapa," ujarnya.

Dia melanjutkan, bibit unggul hasil penelitian akan dibagikan kepada petani. Selain itu, petani mendapat pelatihan untuk mengelola kelapa agar lebih maksimal. "Selanjutnya, petani diberi pelatihan menanam, memetik, serta mengolah tanaman agar menghasilkan produk unggulan yang luar biasa," katanya.

Indonesia merupakan produsen kelapa terbesar kedua di dunia setelah Filipina. Saat ini, Indonesia memiliki wilayah perkebunan kelapa seluas 3,3 juta hektare dengan kapasitas produksi mencapai 2,8 juta ton per tahun.

Pada Januari hingga Mei 2024, ekspor produk kelapa Indonesia tercatat mencapai US$564,38 juta. Nilai ini naik 4,45 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023. Adapun negara-negara tujuan ekspor utama produk kelapa Indonesia adalah Cina dengan pangsa sebesar 17,62 persen. Kemudian, ke Malaysia dengan pangsa pasar 16,18 persen, Belanda 11,3 persen, Amerika Serikat (8,57 persen, serta Sri Lanka 6,5 persen.