TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk. atau BRI turut merespons kasus penipuan yang melibatkan oknum pegawainya dengan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kredit fiktif tersebut merugikan bank hingga Rp 55 miliar.

Pemimpin BRI Kantor Cabang Cut Meutiah, Rio Nugroho, mengatakan kasus fraud yang ditangani oleh Kejaksaan Agung tersebut merupakan pengungkapan berdasarkan laporan yang dilakukan oleh bank. “Langkah tegas ini merupakan komitmen BRI dalam menerapkan zero tolerance to fraud di lingkungan kerja,” ujarnya dalam pernyataan resmi dikutip Jumat, 2 Agustus 2024.

Bank, Rio melanjutkan, telah menindak tegas oknum internal yang terlibat terhadap kasus tersebut dengan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). BRI juga mengambil langkah hukum dan melaporkan pegawai kepada pihak berwajib.

BRI, ia melanjutkan, akan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan, dan memberikan apresiasi kepada penegak hukum yang telah bertindak cepat memproses hukum pelaku. Manajemen mengaku selalu aktif dalam pengungkapan kasus-kasus fraud dan menerapkan zero tolerance terhadap setiap tindakan fraud. Termasuk menjunjung tinggi nilai-nilai good coorporate governance ( GCG) dalam setiap operasional bisnis.

Sebelumnya, penyidik Jampidmil Kejagung menetapkan seorang purnawirawan TNI berinisial DSH sebagai tersangka kasus pengajuan kredit fiktif prajurit Batalyon Bekang Kostrad Cibinong periode 2016-2023. Selain itu, seorang oknum pegawai BRI juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan DSH adalah juru bayar Bekang Kostrad Cibinong. Ia bekerja sama dengan oknum pegawai BRI untuk mengajukan kredit fiktif BRIguna. "Sehingga merugikan pihak BRI kurang lebih senilai Rp 55 miliar," ujar Harli dalam keterangan resminya pada Kamis, 1 Agustus 2024.

Adapun peningkatan status DSH dari saksi menjadi tersangka dilakukan pada Selasa, 30 Juli 2024. Pada saat itu telah dilakukan pula penahanan tahap pertama.

AMELIA RAHIMA

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono blak-blakan soal alasan Presiden Jokowi belum minum air di Ibu Kota Nusantara (IKN) secara langsung melalui keran. Padahal, air bersih itu sudah mengalir di Istana saat kepala negara datang ke sana pada 28-31 Juli 2024.

"Memang, dari saya, belum boleh," kata Basuki di Kementerian PUPR, Jumat, 2 Agustus 2024.

Ia belum mengizinkan Jokowi minum air kran di IKN lantaran pengecekannya belum selesai. Adapun air yang sempat ia minum beberapa hari lalu merupakan air di instalasi pengolahan air (IPA), yang sudah dicek balai teknik air minum Kementerian PUPR.

Ia juga menjelaskan, air dari IPA ke reservoir akan dialirkan melalui pipa sepanjang 16 kilometer. Sementara dari reservoir ke persil-persil, dialirkan pipa sepanjang 22 kilometer. Basuki belum berani mengizinkan Jokowi meminum air tersebut karena kemungkinan masih ada debu atau kotoran sisa pekerjaan.

"Nanti saya minta Sucofindo (untuk mengecek yang di persil-persil)," kata Basuki. Ia menargetkan urusan ini rampung sebelum sidang kabinet yang rencananya digelar pada 12 Agustus mendatang.

Lebih lanjut, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga mengatakan, air minum di IKN sudah mengalir di Istana, Kantor Presiden, Gedung Sekretariat Presiden (Setpres), Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), gedung Kemenko, hingga Hotel Nusantara. "Saya sedang nunggu kabar, proses masuk ke rumah tapak jabatan menteri dan hunian apartemen (ASN/aparatur sipil negara)" ujar Danis.

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono, mengatakan telah mengantongi nama-nama dalang di balik penyelundupan benih bening lobster atau BBL. Para aktor itu diketahui setelah penangkapan kasus penyelundupan BBL di Cilacap, Jawa Tengah.

"Tadi saya dapat contekan sudah ada fotonya," kata Pung, di Kantor KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Agustus 2024. Dia mengatakan, para aktor ini adalah pemain lama dalam aksi penyelundupan BBL. Dia enggan menyebutkan nama para auktor intelektualis tersebut.

Dia beralasan tidak menyebutkan nama atau inisial para pelaku yang berada di belakang kasus penyelundupan ini karena masih dalam penyidikan. Pung menyebutkan otak di balik penyelundupan itu lebih dari lima orang. "Tinggal di Indonesia," kata dia, menjawab asal negara para aktor tersebut.

Kasus ini bermula saat TNI Angkatan Laut menangkap pria berinisial FAS. Dia ditangkap karena melakukan penyelundupan BBL sebanyak 16 ribu ekor di Kecamatan Jeruklegi, Cilacap, Jawa Tengah, 12 Juni lalu. Sebelumnya petugas dari PSDKP juga menangkap HS, penyelundup 9.244 ekor BBL di Banyuwangi, Jawa Timur.

Menurut Pung, dalam kasus tersebut kerugian negara tak terlalu banyak. Tapi jika hal itu dibiarkan kasus penyelundupan akan terus terjadi. "Bila itu dibiarkan akan berkembang dan ditiru sama yang lain, seolah-olah negara membiarkan," ucap dia.

Pung menjelaskan, jika pembongkaran kasus penyelundupan BBL terus dilakukan, itu akan membuat orang berpikir bahwa penegakan hukum dalam kasus penjualan BBL secara ilegal tak hanya menyentuh kurir. "Polanya sekarang sampai ke akar-akarnya, sampai ke orang berduitnya. Kami pastikan akan sampai ke pemodalnya," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan melangsungkan HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 di Jakarta dan IKN. Menunjang acara besar ini, beberapa fasilitas di IKN belum kunjung rampung, termasuk Bandara IKN. Adapun, serba-serbi Bandara IKN menjelang HUT RI ke-79 sebagai berikut.

Tidak lagi Disebut Bandara VVIP

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), Endra S. Atmawidjaja menyampaikan, Bandara IKN tidak lagi disebut Bandara VVIP karena akan menjadi bandara umum, bukan bandara eksklusif.

“Namanya bukan bandara VVIP. Itu bandara yang paling dekat dengan IKN,” ucap Endra, pada 31 Juli 2024.

Endra mengatakan, nama resmi bandara tersebut belum ditetapkan. Namun, seiring pergantian nama, ada revisi Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Bandara VVIP IKN.

Landasan Pacu Baru Rampung 1.900 meter dari 2.200 meter

Pembangunan Bandara IKN masih berlangsung, tetapi tidak sesuai target. Awalnya, PUPR menargetkan 2.200 meter dari total 3.300 meter landasan pacu dapat rampung dan fungsional sebelum pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79. Namun, curah hujan yang tinggi membuat progres pembangunan bandara terhambat. Saat ini, progres pembangunan landasan pacu tersisa sekitar 300-400 meter sehingga yang baru rampung hanya 1.900 meter.

“Target tidak akan tercapai. Apalagi (proyek) akan kami hentikan (sementara) pada 10 Agustus,” kata Endra.

Hanya Didarati Helikopter

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, Bandara IKN hanya dapat didarati helikopter karena landasan pacu belum mencapai target 2.200 meter.

“Sampai dengan tanggal 14 (Agustus 2024) nanti kira-kira yang tadinya (landasan pacu) harus 2.200 mungkin masih kurang 300 sehingga masih belum bisa didarati pesawat, tetapi dengan helikopter sudah bisa,” kata Basuki, pada 1 Agustus 2024, sebagaimana dikutip YouTubeSekretariat Presiden.

Pembangunan Molor karena Cuaca

Awalnya, Menhub Budi optimis Bandara IKN dapat beroperasi 1 Agustus 2024.“Kami optimistis pada 1 Agustus 2024, bandara itu sudah bisa didarati pesawatnarrow body,” tutur Budi, pada 22 Juni 2024.

Saat ini, Budi menyampaikan, Bandara IKN belum berjalan maksimal masih berupa tanah karena cuaca hujan yang terus-menerus.

“Tantangan terbesar pembangunan bandara IKN adalah hujan yang terjadi terus-menerus di wilayah Kalimantan Timur,” ujarnya, pada 19 Juli 2024.

Budi juga sempat memerintah modifikasi cuaca ditingkatkan beberapa bulan ke depan agar pembangunan menjadi optimal. Di sisi lain, Presiden Jokowi berpesan agar pembangunan Bandara IKN tidak dipaksakan.

Alternatif Pengganti Bandara IKN

Meskipun Bandara IKN belum kunjung rampung menjelang HUT RI ke-79, tetapi pemerintah memberikan alternatif lain agar tamu undangan tetap mengikuti perayaan di IKN. P

emerintah telah menyiapkan skenario penerbangan untuk 17 Agustus 2024, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengungkapkan, tamu VVIP akan mendarat di Bandara Sepinggan, Balikpapan, dan Bandara APT Pranoto, Samarinda. Alternatif ini dialihkan karena Bandara IKN masih belum rampung. Meskipun cuaca di IKN sudah normal, tetapi pembangunan bandara belum selesai total.

RACHEL FARAHDIBA R | RIRI RAHAYU | IKHSAN RELIUBUN | ERVANA TRIKARINAPUTRI

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif membantah instansinya telah menerima surat penjelasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai ihwal isi 26 ribu kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Surat penjelasan itu disebut-sebut sebagai jawaban atas permintaan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Kementerian Keuangan tentang data muatan kontainer yang tertahan itu.

“Kami membantah bahwa sudah menerima surat penjelasan dari Dirjen Bea Cukai. Sampai saat ini, kami belum menerima surat tersebut,” kata Febri dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat, 2 Agustus 2024.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani pada Rabu, 31 Juli 2024 lalu menyatakan telah menyampaikan informasi tentang isi 26 ribu kontainer kepada Kemenperin. Dia mengklaim ribuan kontainer yang masuk ke Indonesia sudah berdasarkan Persetujuan Impor (PI) Kementerian Perdagangan dan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Kemenperin.

Merespons klaim itu, Febri mengatakan kontainer-kontainer dari pelabuhan tidak berdasarkan Pertek dari Kemenperin. Sebab, pengeluaran kontainer-kontainer itu didasarkan kepada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan ini belakangan menjadi polemik karena dituding pelaku usaha sebagai biang ambruknya industri tekstil.

Febri justru mempertanyakan langkah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dia sebut menginisiasi terbitnya Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Padahal, bila isi kontainer-kontainer itu telah diperiksa oleh pihak yang berwenang, berarti tak pernah ada masalah dengan aturan impor lama, yakni Permendag Nomor 36 Tahun 2023. “Kemenperin menilai hal ini aneh,” kata dia.

Tak hanya itu, Febri mempertanyakan barang-barang tidak sesuai ketentuan maupun ilegal yang disebut telah dimusnahkan. Ia menyampaikan, perlu dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk barang-barang ilegal yang dimusnahkan. Dia meminta Salinan BAP itu dikirimkan kepada. "Kemenperin. "Kemenperin membutuhkan informasi mengenai di mana barang-barang tersebut ditemukan,” kata Febri.

Kemenperin saat ini berusaha memperoleh informasi akurat terkait isi dari 26 ribu kontainer. Dalam siaran persnya, informasi itu mereka nilai penting sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan untuk menjaga industri dalam negeri dan meningkatkan daya saing di tengah gempuran produk-produk impor.

TEMPO.CO, Jakarta - Pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) diperkirakan akan dibuka pada pertengahan Agustus 2024.

Hal itu seperti diungkapkan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen dalam Sosialisasi Kebijakan Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024 secara daring, Senin, 29 Juli 2024.

Melansir dokumen Mekanisme Pelaksanaan Seleksi Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan Suharmen dan dipublikasikan di situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), skenario jadwal pengumuman, pendaftaran, dan seleksi administrasiCPNSpasca-penetapan formasi ditargetkan terlaksana mulai minggu ketiga Agustus hingga minggu kedua September 2024.

Link Pendaftaran Seleksi CPNS 2024

Terkait pelaksanaan rekrutmen CPNS pada 2024, pemerintah kembali membuka pendaftaran secara daring. Pendaftaran akan dilakukan melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) sscasn.bkn.go.id.

“Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan secara daring melalui SSCASN,” bunyi Pasal 25 ayat (1).

Syarat Daftar Seleksi CPNS 2024

Kemudian, mengenai persyaratan rekrutmen CPNS pada 2024, pemerintah melalui Kemenpan RB telah mengeluarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

Adapun setiap warga negara Indonesia (WNI) memiliki kesempatan yang sama untuk melamar seleksi CPNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• Minimal berusia 18 tahun dan maksimal 35 tahun ketika melamar.
• Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap akibat melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dua tahun atau lebih.
• Tidak pernah diberhentikan dengan hormat karena keinginan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pekerja di lembaga swasta.
• Tidak berstatus sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri.
• Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik (parpol) atau terlibat politik praktis.
• Mempunyai kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
• Mempunyai kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
• Sehat secara jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan.
• Bersedia ditugaskan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau negara lain yang ditetapkan oleh instansi pemerintah.
• Persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Daftar Formasi CPNS 2024

Kendati pendaftaran belum dibuka, beberapa kementerian dan lembaga (K/L) sudah mengumumkan daftar kebutuhanformasi CPNSdan PPPK 2024. Berikut rinciannya:

Kementerian Agama (Kemenag)

• CPNS: 20.772.
• PPPK: 89.781.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

• CPNS: 8.607.
• PPPK: 14.593.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

• CPNS tenaga teknis: 6.385.
• CPNS tenaga kesehatan: 3.
• PPPK tenaga teknis: 19.931.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)

• CPNS: 15.462.
• PPPK: 25.079.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

• CPNS tenaga teknis: 1.385.
• CPNS tenaga kesehatan: 6.
• PPPK tenaga teknis: 16.543.
• PPPK tenaga kesehatan: 83.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan)

• CPNS tenaga teknis: 13.687.
• CPNS tenaga kesehatan: 4.597.
• PPPK tenaga teknis: 3.200.
• PPPK tenaga kesehatan: 3.774.

Kementerian Sosial (Kemensos)

• CPNS tenaga teknis: 125.
• CPNS tenaga kesehatan: 141.
• PPPK tenaga teknis: 40.508.
• PPPK tenaga kesehatan: 65.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

1. CPNS

• Lulusan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat: Penjaga Tahanan dan Pemeriksa Keimigrasian.
• Sarjana Terapan (D4) atau sarjana (S1): Kurator Keperdataan Ahli Pertama, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Ahli Pertama, Pemeriksa Paten Ahli Pertama, Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama, Analis Hukum Ahli Pertama, Pranata Komputer Ahli Pertama, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Auditor Ahli Pertama, Penerjemah Ahli Pertama, Dokter Ahli Pertama, Dokter Gigi Ahli Pertama, dan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama.
• Diploma tiga (D3): Asisten Apoteker Terampil, Bidan Terampil, dan Perawat Terampil.
• Magister (S2): Widyaiswara Ahli Pertama.

2. PPPK Formasi Khusus

Penata Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, Operator Layanan Operasional, dan Pengelola Umum Operasional.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

• CPNS: 1.984.
• PPPK: 16.573.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

• CPNS: 1.389.
• PPPK: 367.

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

• CPNS: 144.
• PPPK: 43.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga pemeringkat dunia, Standard & Poor's Global Ratings (S&P) telah mengumumkan data terkini Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia. Hasilnya PMI Manufaktur Indonesia anjlok ke zona kontraksi yakni 49,3 dari sebelumnya 50,7.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan memeriksa penyebab masalah bisnis manufaktur dalam negeri. “Kita akan melakukan investigasi sisi demand side untuk domestik,” kata dia usai konfrensi pers KSSK di Kantor LPS, Jakarta, Jumat, Agustus 2024.

Bendahara negara mengatakan penyebab lesunya manufaktur mungkin disebabkan sisi permintaan atau demand mangalami moderasi. Ia melanjutkan, kalau penyebabnya adalah adalah permintaan dalam negeri, terutama PMI manufaktur domestik, akan ditelaah apakah penurunan permintaan ini musiman atau ada kompetisi dengan barang-barang impor.

Dari sisi penjualan luar negeri, Sri Mulyani mengatakan, penyebabnya adalah kondisi ekonomi global yang memang tengah menurun. “Eskpor (menurun), terutama untuk negara-negara yang memang ekonominya mulai menunjukkkan kecenderungan melemah, seperti dari Amerika, RRT,” ujarnya.

Namun, Ia melanjutkan, Indonesia masih punya harapan terhadap India. Hanya saja, ekspor yang diunggulkan untuk ke sana bukan barang manufaktur yang mendukung kenaikan PMI. Karena penghitungan PMI Indonesia cenderung pada manufaktur tradisional seperti alas kaki dan tekstil. Sehingga yang perlu didorong adalah manufaktur produk penghiliran yang belum tercover.

Pemerintah akan terus memantau seluruh dampaknya terhadap makro ekonomi. Menkeu memaparkan, saat ini sedang terjadi anomali, permintaan konsumsi menurun namun indeks kepercayaan bisnis manufaktur tengah meningkat.

Pelaku bisnis menurut dia tetap optimistis volume produksi akan naik seiring kondisi market yang tahun depan diharapkan menguat. “Kondisi hari ini memang melemah, tapi optimisme mereka dari sisi bisnis kepercayaan memberikan harapan sehingga kita harapkan kondisi PMI ke zona kontraktif ini sifanya sementara,” tutur Sri Mulyani.

Menyitir rilis S&P Global pada 1 Agustus 2024 si sebutkan Manufaktur Indonesia dari S&P Global turun di bawah tanda tidak ada perubahan 50,0. Hal ini menunjukkan penurunan pada kondisi pengoperasian manufaktur. Meski menunjukkan kontraksi marginal, ini merupakan pertama kali PMI turun ke wilayah negatif sejak bulan Agustus 2021.

“Output dan permintaan baru turun pada tingkat sedang, sementara perusahaan memilih untuk mengurangi jumlah staf untuk ketiga kali dalam empat bulan terakhir,” demikian dipaparkan dalam publikasi S&P.

Kendala pasokan tercatat sebagai faktor penghambat, meski kepercayaan diri terhadap output masa depan membaik hingga level tertinggi sejak bulan Februari. Sementara itu, inflasi harga input mereda tetapi biaya output naik pada laju lebih kuat.

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup sesi pertama perdagangan hari ini, Jumat, 2 Agustus 2024 di zona merah. IHSG anjlok 0,17 persen ke level 7.311,4.

Seiring pelemahan sesi pertama ini, Tim Samuel Sekuritas mencatat ada 253 saham menguat, 304 melemah, dan 270 stagnan. Nilai transaksinya mencapai Rp 4,8 triliun dengan frekuensi trading sebanyak 487.624 kali dan volume trading sebanyak 76,8 juta lot.

“Saham emiten telekomunikasi BUMN Telkom Indonesia (TLKM) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan frekuensi transaksi mencapai 16.169 kali,” ujar Tim Riset PT Samuel Sekuritas Indonesia melalui keterangan tertulisnya. Kemudian, disusul TGUK dengan frekuensi transaksi sebanyak 15.671 dan NICL sebanyak 15.410 kali.

Sementara itu dari segi volume, saham Gojek Tokopedia (GOTO) menjadi saham yang paling banyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini dengan volume perdagangan sebesar 11,3 juta lot. Di bawah GOTO, ada DOOH dengan volume perdagangan sebanyak 4,7 juta lot, serta BIPI dengan volume perdagangan 4,2 jut lot.

Lebih lanjut, Tim Samuel Sekuritas menyebut indeks sektor energi (IDXENERGY) menjadi indeks sektoral yang menguat paling tinggi di sesi pertama hari ini dengan kenaikan 0,6 persen. Kemudian, ada indeks sektor konsumer siklikal (IDXCYCLIC) dengan kenaikan 0,4 persen dan indeks sektor properti (IDXPROPERT) yang naik 0,3 persen.

Sementara itu, indeks sektor infrastruktur (IDXINFRA) turun 0,7 persen sekaligus menjadi indeks sektoral yang turun paling dalam di sesi pertama hari ini. Selain itu, ada indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) dan indeks sektor transportasi (IDXTRANS) yang sama-sama anjlok 0,6 persen.

Adapun lima saham yang masuk daftar top gainer sesi pertama hari ini yaitu:

- URBN (naik 29,9 persen ke Rp 204 per saham)

- SONA (naik 24,8 persen ke Rp 1.155 per saham)

- SMDM (naik 24,5 persen ke Rp 456 per saham)

- PTSP (naik 21,2 persen ke Rp 1.455 per saham)

- TGUK (naik 17,8 persen ke Rp 66 per saham)

Sementara itu, lima saham yan gmasuk top loser sesi pertama hari ini meliputi:

- HELI (turun 13,3 persen ke Rp 390 per saham)

- MBTO (turun 10 persen ke Rp 107 per saham)

- AIMS (turun 9,6 persen ke Rp 610 per saham)

- AGAR (turun 9,3 persen ke Rp 446 per saham)

- AXIO (turun 6,7 persen ke Rp 153 per saham)

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melarang penjualan produk tembakau secara satuan per batang atau rokok eceran melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau UU Kesehatan. PP Kesehatan ini diteken oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada Jumat, 26 Juli 2024.

Merujuk Pasal 434 ayat (1) huruf c PP No. 28/2024, setiap orang dilarang menjual produk tembakau secara eceran per batang, kecuali cerutu dan rokok elektronik. Selain itu, pada huruf f mengatur bahwa pedagang juga dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik melalui jasa situs web atau aplikasi elektronik dan komersial.

Produk tembakau yang dimaksud juga dilarang untuk diperjualbelikan secara eceran, selain cerutu dan rokok elektronik adalah rokok, rokok daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair, serta hasil pengolahan tembakau lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 429 ayat (4).

“Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan bila terdapat verifikasi umur,” bunyi Pasal 434 ayat (2).

Lebih lanjut, Pasal 434 ayat (1) mengatur pelarangan penjualan produk tembakau dan rokok elektronik menggunakan mesin layan diri, kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil, serta dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak. Lalu, penjualan dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar pada tempat yang sering dilewati juga tidak diperkenankan.

Adapun dijelasakan dalam Pasal 430 tujuan pemerintah melakukan penyelenggaraan pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik adalah:

1. menurunkan prevalensi perokok dan mencegah perokok pemula
2. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak merokok
3. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
4. melindungi Kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya konsumsi dan/atau paparan zat adlktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik yang dapat menyebabkan dampak buruk Kesehatan, ekonomi, dan lingkungan
5. mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam upaya pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik.

Menanggapi diterbitkannya PP tersebut, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heriyanto juga mengatakan melalui pelarangan penjualan rokok eceran, diharapkan dapat mengurangi keinginan masyarakat membeli rokok karena harga yang mahal. Di samping itu, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan.

“Kalau harganya jadi lebih mahal, orang akan mengurangi pembelian atau berhenti merokok,” kata dia seperti dikutip dari Antara Rabu, 31 Juli 2024.

Namun, meskipun terdapat aturan soal larangan penjualan produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran sebagaimana termaktub dalam Pasal 434 ayat (1) huruf c, PP Kesehatan teranyar tidak dicantumkan sanksi-sanksi apa yang dikenakan apabila melanggar aturan tersebut.

Pasal 459 hanya mengatur sanksi apabila melanggar Pasal 454 hingga Pasal 458, yang hanya memuat ketentuan terkait produk tembakau dan rokok elektronik yang menjadi sponsor kegiatan lembaga atau perseorangan. Pasal 458 menjelaskan larangan menyuruh atau memerintahkan untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun.

Diantaranya pasal 459 merumuskan sanksi administratif oleh menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, dan pemerintah daerah dalam bentuk teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, serta pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

INFO BISNIS - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mencatat akselerasi kinerja penghimpunan simpanan atau Dana Pihak Ketiga (DPK) yang signifikan. Hingga akhir Triwulan II 2024, DPK BRI tumbuh 11,61 persen year on year (yoy) menjadi Rp1.389,66 triliun.

Direktur Utama BRI, Sunarso, mengungkapkan bahwa dana murah dari Giro dan Tabungan (CASA) tumbuh 7,66 persen yoy menjadi Rp877,90 triliun. "CASA masih mendominasi struktur DPK BRI, di mana porsinya mencapai 63,17 persen dari total DPK BRI," ujarnya.

Pertumbuhan DPK BRI yang mencapai double digit ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK industri perbankan nasional. Mengutip data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan DPK industri perbankan nasional tercatat 8,63% yoy pada akhir Mei 2024.

Sunarso menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mendukung pencapaian dana murah tersebut adalah implementasi konsep hybrid bank, yang menggabungkan digital dan konvensional melalui AgenBRILink dan super app BRImo. "AgenBRILink terbukti mampu menjawab karakteristik nasabah mikro, sasaran utama bank," kata Sunarso dalam konferensi pers kinerja kuartal Triwulan II 2024, Kamis, 25 Juli 2024 lalu.

Per Juni 2024, BRI memiliki 99 ribu AgenBRILink di 61 ribu desa, yang mencakup 80 persen desa di Indonesia. Volume transaksi AgenBRILink pada periode Januari-Juni 2024 mencapai Rp767 triliun, tumbuh 13,6 persen yoy. Selain itu, BRI juga memiliki ekosistem super app BRImo sebagai salah satu strategi digital. "Sampai Juni 2024, BRImo digunakan oleh lebih dari 35,2 juta pengguna dan mencatatkan 2,01 miliar transaksi finansial dengan volume transaksi mencapai Rp2.574 triliun," tambah Sunarso.

Dengan pertumbuhan yang selektif dan prudent, BRI secara konsolidasian berhasil mencetak laba sebesar Rp29,90 triliun hingga akhir Triwulan II 2024. Sunarso mengungkapkan bahwa kinerja positif BRI Group tersebut tidak terlepas dari pertumbuhan penyaluran kredit dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh double digit.

Secara keseluruhan, kinerja positif ini mencerminkan kekuatan dan kemampuan BRI dalam mengelola dan mengembangkan berbagai inovasi layanan perbankan, baik konvensional maupun digital, yang berfokus pada kebutuhan nasabah di seluruh Indonesia.(*)

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mewajibkan semua bank untuk bergabung dalam tim pusat anti penipuan atau Anti-Scam Center guna meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap penipuan daring (online).

“Iya harus ikut. Apalagi bank-bank yang sering digunakan untuk fraud and scam, kan nama banknya itu-itu saja. Bank yang besar lah pasti,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi usai konferensi pers Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024 di Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2024.

Friderica atau yang akrab disapa Kiki itu menjelaskan inisiasi pemerintah dalam membentuk tim khusus itu timbul karena maraknya kasus-kasus penipuan (fraud dan scam) secara daring yang dialami masyarakat.

Ia menilai penipuan daring yang kerap terjadi merupakan risiko yang dihasilkan dari inovasi digital yang terus berkembang hingga saat ini. Oleh karena itu, diperlukan solusi aktif dari pemerintah dan pemangku kepentingan lain, terutama perbankan untuk dapat menindak aksi kejahatan tersebut.

“Ini sudah sangat sering terjadi hampir setiap hari kita mendengar orang, misalnya OTP-nya kecuri, uangnya hilang dan lain-lain. Ini sudah kita petakan, nanti datanya kita sampaikan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun itu, angka kehilangan masyarakat dari fraud and scam itu sangat besar,” jelasnya.

Kiki mengatakan bahwa di negara lain, pembentukan tim Anti-Scam Center sudah banyak dilakukan. Ia mencontohkan Singapura yang sudah lebih dulu membentuk Anti-Scam Center untuk melindungi masyarakat dari berbagai jenis penipuan daring.

“Kita belajar di negara lain, bagaimana semua perbankan ini didudukkan di dalam satu ruangan, kemudian jika terjadi fraud and scam yang dilaporkan masyarakat bisa langsung kekejar. Semoga itu bisa recovery asset-nya lumayan,” ujarnya.

Adapun Anti-Scam Center diharapkan dapat mendeteksi berbagai rekening bank yang disalahgunakan untuk kegiatan ilegal, baik sebagai rekening penampungan maupun penerima manfaat terakhir (beneficial owner).Anti-Scam Center merupakan hasil dari inisiatif 16 kementerian/lembaga (K/L) yang telah mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

TEMPO.CO, Jakarta - Kominfo menargetkan pemberitahuan bencana atau early warning system bisa ditayangkan di layar digital televisi. Hal tersebut merupakan solusi baru dari SMS blast yang sebelumnya menjadi sarana untuk pemberitahuan bencana.

"Nantinya early warning system akan ditampilkan di televisi digital. Itu kayak di Jepang, tv yang sedang stand by langsung menayangkan early warning-nya," ujar Direktur Pengembangan Pita Lebar Marvels Parsaroan Situmorang di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Agustus 2024.

Dalam pengembangan tersebut, nantinya Kominfo akan bekerja sama dengan televisi nasional di antaranya TVRI dan MNC Group untuk penayangan tersebut. "Nantinya kita akan kerja sama dengan TV RI dan saluran TV di bawah naungan MNC Group," kata dia.

Adapun rencananya penayangan tersebut akan dimulai pada bulan September 2024. "Untuk sekarang kami masih tahap uji coba, rencananya September, antara di minggu pertama atau kedua," tambahnya.

Dirinya memaparkan bahwa penayangan tersebut hanya terjadi pada lokasi terjadinya bencana. Oleh karena itu ia menghimbau kepada masyarakat memasukan kode pos sesuai lokasi tempat tinggal mereka berada. "Itu kan pake kode pos ya .Jadi saya himbau ke masyarakat jangan asal masukin kode pos ketika registrasi saluran televisi digital," tegasnya.