TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan akan melakukan peletakan batu pertama untuk lima proyek pembangunan di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Tiga dari lima proyek itu adalah kantor Bank BCA, Indogrosir, dan Swiss-Belhotel.

"Beliau di sana 11,12,13 (Agustus), 14 (Agustus) pulang. Jadi di hari-hari itu kira-kira ada groundbreaking juga," ujar Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Istana Kepresidenan, Kamis, 1 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Basuki menjelaskan Presiden akan menggelar sidang kabinet bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di IKN Kalimantan Timur pada Senin, 12 Agustus 2024. Kepala Negara rencananya akan bertolak ke IKN sehari sebelumnya, yakni pada 11 Agustus 2024.

Selama di IKN, kata Basuki, Presiden Jokowi juga akan mengundang seluruh gubernur, bupati dan wali kota untuk melihat progres pembangunan di IKN pada 13 Agustus 2024. Kepala Negara dijadwalkan kembali ke Jakarta pada 14 Agustus 2024.

Sebelumnya Jokowi sempat mengatakan bahwa sidang kabinet di IKN akan diselenggarakan setelah memastikan prasarana penunjang, seperti listrik, air conditioner (AC) hingga furnitur tersedia. Mengenai hal tersebut, Basuki membeberkan furnitur atau perabotan untuk kelengkapan sidang sudah dikirim dari Sekretariat Negara (Setneg) ke IKN, begitu juga dengan AC yang sudah tersedia.

"Furnitur kan dari Setneg sudah disana semua, tinggal masang-masang. (AC) udah saya rasa," kata Basuki.

Sedangkan soal air, menurut Basuki, sudah dipastikan pasokannya sudah tersedia sampai ke Hotel Nusantara yang sebelumnya ditinjau oleh Presiden Jokowi, serta sampai ke persil-persil Gedung Kemenko.

Basuki juga memastikan jalan di sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan sudah bisa dilalui, begitu juga dengan kesiapan Lapangan Upacara, Istana Garuda dan Istana Negara. Kesiapan jalan dan sejumlah sarana prasarana itu dipastikan karena kian mendekati upacara peringatan detik-detik Proklamasi pada 17 Agustus 2024 di IKN.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan akan melakukan peletakan batu pertama untuk lima proyek pembangunan di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Tiga dari lima proyek itu adalah kantor Bank BCA, Indogrosir, dan hotel Swissotel Nusantara .

"Beliau di sana 11,12,13 (Agustus), 14 (Agustus) pulang. Jadi di hari-hari itu kira-kira ada groundbreaking juga," ujar Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Istana Kepresidenan, Kamis, 1 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Basuki menjelaskan Presiden akan menggelar sidang kabinet bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di IKN Kalimantan Timur pada Senin, 12 Agustus 2024. Kepala Negara rencananya akan bertolak ke IKN sehari sebelumnya, yakni pada 11 Agustus 2024.

Selama di IKN, kata Basuki, Presiden Jokowi juga akan mengundang seluruh gubernur, bupati dan wali kota untuk melihat progres pembangunan di IKN pada 13 Agustus 2024. Kepala Negara dijadwalkan kembali ke Jakarta pada 14 Agustus 2024.

Sebelumnya Jokowi sempat mengatakan bahwa sidang kabinet di IKN akan diselenggarakan setelah memastikan prasarana penunjang, seperti listrik, air conditioner (AC) hingga furnitur tersedia. Mengenai hal tersebut, Basuki membeberkan furnitur atau perabotan untuk kelengkapan sidang sudah dikirim dari Sekretariat Negara (Setneg) ke IKN, begitu juga dengan AC yang sudah tersedia.

"Furnitur kan dari Setneg sudah disana semua, tinggal masang-masang. (AC) udah saya rasa," kata Basuki.

Sedangkan soal air, menurut Basuki, sudah dipastikan pasokannya sudah tersedia sampai ke Hotel Nusantara yang sebelumnya ditinjau oleh Presiden Jokowi, serta sampai ke persil-persil Gedung Kemenko.

Basuki juga memastikan jalan di sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan sudah bisa dilalui, begitu juga dengan kesiapan Lapangan Upacara, Istana Garuda dan Istana Negara. Kesiapan jalan dan sejumlah sarana prasarana itu dipastikan karena kian mendekati upacara peringatan detik-detik Proklamasi pada 17 Agustus 2024 di IKN.

Catatan koreksi:

Berita ini mengalami perubahan judul dan sebagian isi berdasarkan tambahan keterangan dari narasumber. Judul 'Jokowi Akan Resmikan Pembangunan Kantor BCA, Indogrosir hingga Swiss-Belhotel di IKN Sebelum HUT RI ke-79' diubah menjadi 'Jokowi Akan Resmikan Pembangunan Kantor BCA, Indogrosir hingga Swissotel Nusantara di IKN Sebelum HUT RI ke-79' pada pukul 1913.07 WIB, Jumat, 2 Agustus 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir mesin pencariDuckDuckGosejak Selasa, 30 Juli 2024.Pemblokiran tersebut terjadi karena DuckDuckGo dianggap mengandung konten tentang judionlinedan pornografi.

DuckDuckGo adalah perusahaan independen yang menawarkan produk yang untuk melindungi privasi internet. DuckDuckGo menjadi alternatif bagimesin pencaripopuler yang tidak melacak, mengumpulkan, atau membagikan informasi pribadi atau riwayat pencarian pengguna.

Selama memberikan pelayanan kepada pengguna, DuckDuckGo memiliki beberapa keunggulan atau kelebihan.

Kelebihan DuckDuckGo

1. Menjaga riwayat penelusuran, permintaan pencarian, dan informasi pribadi tetap pribadi.

2. Tidak mengumpulkan data pengguna sehingga tidak menampilkan iklan yang ditargetkan berdasarkan riwayat pencarian ketika menjelajah.

3. Menggunakan enkripsi https untuk memastikan setiap permintaan pencarian dilindungi dan aman. Dengan enkripsi ini, DuckDuckGo tidak dapat mencegat atau mengintip data pencarian pengguna ketika menggunakan jaringan Wi-Fi publik.

4. Menawarkan halaman dengan akses internet ringan yang membantu dengan kecepatan pemuatan halaman.

5. Memiliki desain minimalis sehingga mudah dan cepat untuk mencari beragam pertanyaan tanpa opsi tambahan.

6. Bekerja dalam kemitraan dengan sumber lain untuk memberikan hasil pencarian paling komprehensif dan akurat kepada pengguna, seperti Bing, Yahoo dan Wikipedia.

7. Menawarkan fitur Bangs yang menjadi jalan pintas ke situs web lain sehingga pengguna dapat mencari kueri di situs tertentu. Fitur ini dapat menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi sehingga pengguna dengan cepat mengakses informasi dari berbagai sumber tanpa menavigasi jauh dari DuckDuckGo.

Kekurangan DuckDuckGo

1. Pengguna mendapatkan lebih sedikit hasil pencarian dalam DuckDuckGo daripada mesin pencari lainnya, terutama selain bahasa Inggris. Sebab, algoritma DuckDuckGo tidak secanggih beberapa mesin pencari lain.

2. Tidak memiliki beberapa fitur pencarian gambar dan video.

3. Beberapa kasus menunjukkan DuckDuckGo tidak selengkap mesin pencari lainnya, terutama di industri khusus atau pencarian tidak umum.

Meskipun DuckDuckGo telah mendapatkan lebih banyak popularitas selama beberapa tahun terakhir, tetapi masih belum dikenal sebagai mesin pencari layaknya Google. Kurangnya popularitas ini menjadi kerugian bagi perusahaan.

TECHTARGET | SOFTONIC

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga pada BBM nonsubsidi yang terdiri atas Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Pertamina Dex, Dexlite, namun tidak ada perubahan harga untuk Pertamax.

“Mengacu pada rata-rata harga minyak dunia, Pertamina Patra Niaga telah mengevaluasi ulang dan melakukan penyesuaian harga untuk Pertamax Green RON 95, Pertamax Turbo RON 98, serta BBM non-subsidi untuk kendaraan diesel, yaitu Dexlite dan Pertamina Dex, berlaku per 2 Agustus 2024. Untuk Pertamax harga tetap,” ujar Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2024.

Penyesuaian harga BBM nonubsidi Pertamina Patra Niaga, kata dia, mengacu pada tren harga rata-rata ICP (Indonesian Crude Oil Price) atau harga jual minyak mentah di Indonesia, dan serta nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Heppy menjelaskan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi telah dilakukan oleh seluruh badan usaha pada awal bulan Agustus 2024.

Heppy melanjutkan, kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi Pertamina selalu mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, meskipun tren ICP mengalami kenaikan sejak akhir trimester pertama, harga BBM non-subsidi Pertamina Patra Niaga tidak mengalami perubahan sejak Maret 2024.

Dengan penyesuaian di awal Agustus ini, kata Heppy, maka untuk wilayah DKI Jakarta, Pertamax tetap di harga Rp 12.950 per liter, Pertamax Green disesuaikan menjadi Rp 15 ribu dari sebelumnya Rp 13.900 per liter.

Lebih lanjut, Pertamax Turbo menjadi Rp 15.450 dari sebelumnya Rp 14.400 per liter, Dexlite menjadi Rp 15.350 dari sebelumnya Rp 14.550 per liter, dan Pertamina Dex di harga Rp 15.650 dari sebelumnya Rp 15.100 per liter.

Heppy menjelaskan harga tersebut berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen seperti di wilayah DKI Jakarta.

“Penetapan harga sudah sesuai dengan regulasi Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Kami pastikan harga ini tetap kompetitif untuk produk-produk dengan kualitas setara,” kata Heppy.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik atau Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, membantah Loc Troi Group memenangi tender tahap III Maret 2024. Menurut dia, perusahaan asal Vietnam itu gagal memenangi tender karena harga penawaran mereka lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan lain.

Bayu menjelaskan, pada tender tahap III Maret 2024, Loc Troi Group mengajukan penawaran dengan harga sebesar US$ 630 sampai US$ 632—tergantung lot atau pelabuhan bongkar di Indonesia. Pada tender periode itu, kata Bayu, pemasok asal Vietnam yang menjadi pemenang salah satunya adalah Vinafood 2 dengan harga US$ 616. “Loc Troi tidak menjadi pemenang pada Tender Tahap III Maret 2024, karena harga yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan peserta lain,” kata Bayu saat dihubungi Tempo, Kamis, 1 Agustus 2024.

Kendati gagal memenangi tender pada Maret, Loc Troi Group mengalahkan perusahaan-perusahaan lain pada tender April 2024. Pada tender tahap IV ini, perusahaan itu menang dengan harga US$ 589. Pemenang Vietnam lain pada tender tahap ini yakni Vinafood 1 dengan harga US$ 585 sampai US$ 590, juga tergantung lot atau pelabuhan.

Bulog, mengutip media Vietnam CAFEF, membantah Tan Long Group pernah memenangi tender. Hari mengatakan, impor beras memang tak langsung melalui Tan Long Group, tapi anak perusahaannya, Loc Troi Group. Dia mengaku mendapatkan informasi dari keterangan CEO Tan Long Group, Truong Sy Ba, yang dimuat CAFEF.

Kepada Tempo, Direktur Eksekutif Serikat Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menunjukkan data yang dia klaim sebagai tender Bulog tahap III pada Maret 2024. Dalam tabel pemasok (supplier) lot 7, di bawah judul “Vietnam Regular Supplier”, nama “Loc Troi Group Joint Stock Co” memang tercantum di urutan paling atas. Perusahaan itu mengajukan penawaran sebesar US$ 604, lebih rendah dari delapan perusahaan lain yang berada di kisaran US$ 610 sampai US$ 620. Tak ada nama Tan Long Group di ketiga tabel itu.

Dari penelusuran Tempo di media itu, Bulog disebut mengumumkan Loc Troi Group dan perusahaan afiliasinya memenangkan lelang 100 ribu ton beras pada 22 Mei, bukan Maret. Ba menyatakan, Tan Long Group menawarkan harga US$ 15 per ton lebih tinggi dari Loc Troi Group sehingga tidak memenangkan tender. Saat dikonfirmasi, Bayu mengaku tak mengetahui hubungan antara Tan Long Group dan Loc Troi Group.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, memprediksi mata uang rupiah bergerak fluktuatif pada Jumat, 2 Agustus 2024. Dia memperkirakan pergerakan rupiah ditutup menguat di level Rp 16.180 hingga Rp 16.260 per dolar AS.

“Mata uang rupiah fluktuatif, namun ditutup menguat di rentang Rp 16.180 - Rp 16.260 per dolar AS,” kata Ibrahim dalam analisis hariannya, dikutip Jumat.

Pada penutupan perdagangan Kamis sore, 1 Agustus 2024, mata uang rupiah tercatat menguat 23 poin menjadi Rp 16.237 per dolar AS. Rupiah sempat menguat 45 poin dari penutupan sebelumnya di Rp 16.260 per dolar AS.

Ibrahim menyebutkan, Ketua Federal Reserve (the Fed) Jerome Powell mengisyaratkan bahwa pemotongan suku bunga dapat dilakukan paling cepat di bulan September jika tingkat inflasi tetap sesuai dengan ekspektasi.

Di Asia, ungkap Ibrahim, Gubernur Bank of Japan (BOJ) mengindikasikan bahwa bank sentral semakin dekat untuk mengakhiri langkah-langkah stimulus selama beberapa dekade lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya. Suku bunga acuan jangka pendek BOJ berada di sekitar 0,25 persen setelah kenaikan pada hari Rabu. “Gubernur Kazuo Ueda mengatakan bank akan terus menaikkan suku bunga setelah kenaikan 15 basis poin pada hari Rabu, terutama jika ekonomi dan inflasi terus membaik sejalan dengan prospek BOJ,” kata Ibrahim.

Sementara itu, menurut Ibrahim, pemulihan ekonomi Tiongkok terhenti karena data Purchasing Managers’ Index (PMI) yang lebih negatif. Data indeks manajer pembelian Caixin pada hari Kamis menunjukkan kontraksi yang tidak terduga di sektor manufaktur Tiongkok. Angka tersebut muncul hanya sehari setelah data PMI pemerintah menunjukkan tren yang sama. PMI Caixin merupakan titik lemah utama, mengingat sejauh ini, PMI tersebut telah melukiskan gambaran yang lebih positif tentang sektor manufaktur Tiongkok.

Selanjutnya: Di dalam negeri, aktivitas manufaktur nasional tercatat mengalami kontraksi....

<!--more-->

Di dalam negeri, aktivitas manufaktur nasional tercatat mengalami kontraksi setelah bertahan di level ekspansi selama 34 bulan berturut-turut. Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juli 2024 kini berada di level 49,3 atau turun 1,4 poin dari bulan sebelumnya.

Berdasarkan laporan S&P Global, terakhir kali PMI manufaktur tercatat terkontraksi di bawah level 50 ialah pada Agustus 2021. Kala itu, pandemi masih berlangsung dan PMI manufaktur Indonesia berada di level 43,7. Setelahnya, kinerja manufaktur terus berekspansi.

Laporan S&P Global juga menunjukkan bahwa produsen memilih untuk sedikit mengurangi aktivitas pembelian mereka pada Juli yang menandai penurunan pertama sejak bulan Agustus 2021.

Sementara itu, inflasi harga input berkurang pada Juli meski masih tinggi. Kenaikan umum pada harga bahan baku ditambah dengan nilai tukar yang buruk mendorong biaya inflasi pada periode survei terkini.

Produsen menanggapinya dengan menaikkan biaya secara maksimal selama 3 bulan. Dalam 12 bulan mendatang, perusahaan percaya diri volume penjualan akan membaik dan kondisi pasar akan menguat. Kepercayaan diri ini mencapai level tertinggi sejak Februari.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan bahwa keuangan haji dikelola dengan berbasis syariah. Hal itu merupakan prinsip dasar bagi lembaga tersebut. Sesuai dengan Pasal 2 UU No. 34 Tahun 2014.

"Kita (BPKH) selama ini menjalankan pengelolaan keuangan berbasis syariah. Kita tidak punya nyali untuk mengelola keuangan yang tidak berbasis syariah. Bahkan setiap ada investasi instrumen baru yang ditawarkan oleh banyak pihak, itu selalu kita konsultasikan dulu dengan MUI," ujar Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf, pada acara BPKH di Muamalat Tower, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Agustus 2024.

Adapun sebelumnya MUI dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima'Ulama/VIII/2024 mengeluarkan keputusan untuk mengharamkan penggunaan hasil investasi setoran awal biaya haji (Bipih) untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain.

Amri menjelaskan bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI itu bersifat prospektif bukan retrospektif. "Nah kalo ada fatwa haram dari MUI, itu bersifat prospektif ke depan, bukan retrospektif ke belakang," ujarnya.

Perihal penyelesaiannya, fatwa tersebut nantinya akan diformulasikan bersama dengan pemerintah dan DPR. "Saya dengar Kementerian Agama akan segera melakukan Mukernas, mengundang pihak DPR dan Majelis Ulama untuk memformulasikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang tepat untuk tahun 2025," katanya.

Sebelumnya MUI mengharamkan pemanfaatan hasil investasi setoran awal biaya haji calon jemaah untuk membiayai anggota jemaah lain. Penetapan fatwa ini berawal dari temuan bahwa tak semua hasil investasi dari dana setoran haji kembali kepada pemilik dana.

Dalam temuan MUI, Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) menggunakan dana hasil investasi untuk keperluan lain alih-alih masuk ke rekening calon anggota jemaah. "Bahkan, berdasarkan penjelasan BPKH, ada manfaat investasi calon jemaah haji yang digunakan untuk menutupi kebutuhan jemaah haji yang berangkat di tahun berjalan," begitu tertulis dalam buku Himpunan Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa VIII 2024 yang diterbitkan Komisi Fatwa MUI.

Padahal Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menetapkan saldo setoran beserta nilai manfaatnya merupakan milik jemaah. Jika dana tersebut lebih besar dari penetapan biaya perjalanan ibadah haji, BPKH wajib mengembalikan selisihnya kepada jemaah.

Namun, dengan praktik yang berlangsung selama ini, MUI menilai hak jemaah haji menjadi berkurang. Di sisi lain, ada anggota jemaah haji yang memakan hak orang lain. "Dalam jangka panjang, jika tidak dibenahi, pasti akan menimbulkan masalah yang serius dalam hal likuiditas." Majelis merekomendasikan BPKH memperbaiki tata kelola keuangan haji.

Vindry Florentin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang diteken Presiden Jokowi 26 Juli lalu, diprotesAsosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi).

Bagian yang menjadi keberatan mereka adalah pengaturan menyangkut perdagangan produk tembakau alias rokok karena mereka anggapmengancam keberlangsungan usaha pedagang pasar.

Ketua Umum Aparsi Suhendro dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2024, menyatakan, penerbitan PP Kesehatan itu akan mengancam keberlangsungan hidup 9 juta pedagang di pasar rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia.

Salah satu pasal yang akan diberlakukan, yaitu larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain serta larangan menjual rokok eceran yang dinilai masih sangat rancu untuk diberlakukan.

"Kami menolak keras dua larangan ini karena beberapa faktor. Salah satunya karena banyak pasar yang berdekatan dengan sekolah, institusi pendidikan atau fasilitas bermain anak. Peraturan ini juga dapat menurunkan omzet pedagang pasar yang banyak berasal dari penjualan produk tembakau. Hal ini akan menimbulkan permasalahan baru bagi kami sebagai pelaku usaha," katanya.

Dengan kondisi tersebut, Suhendro menganggap larangan terhadap produk tembakau yang ditegaskan dalam PP Kesehatan itu dapat menekan pertumbuhan ekonomi pedagang pasar yang sampai saat ini masih baru bertumbuh dari imbas pandemi beberapa tahun sebelumnya.

"Jika aturan ini diberlakukan, kami telah menghitung penurunan omzet usaha sebesar 20-30 persen, bahkan sampai pada ancaman penutupan usaha karena komoditas ini menjadi penyumbang omzet terbesar bagi teman-teman pedagang pasar," tuturnya.

Sebelumnya, Suhendro telah menyuarakan penolakannya bersama dengan Persatuan Pedagang Kelontong Sumenep Indonesia (PPKSI) yang meminta agar pemerintah menghapuskan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan.

"Kalau melihat kondisi di lapangan saat ini, aturan ini sama saja ingin mematikan usaha perdagangan rakyat. Jika diterbitkan, maka rantai pasok antara pedagang grosir pasar dengan pedagang kelontong bisa rusak akibat regulasi yang tidak berimbang tersebut," ujar dia dalam keterangan resminya pada konferensi pers APARSI dan PPKSI beberapa Waktu lalu.

Oleh sebab itu, Suhendro mewakili Aparsi mengambil sikap untuk menolak adanya pemberlakuan PP Kesehatan Nomor 28/2024 yang dinilai mendiskreditkan usaha pedagang pasar.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terkait kesehatan yang mengatur larangan penjualan produk tembakau (rokok) secara eceran satuan per batang, kecuali cerutu atau rokok elektronik.

Ketentuan itu tertera dalam pasal 434 ayat (1) poin c dalam PP tersebut, sebagaimana salinan PP yang dilihat dalam laman jdih.setneg.go.id.

Dalam pasal 434 tertulis Ayat (1) setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik, jika poin (a) disebutkan menggunakan mesin layan diri, poin (b) kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil, (c) secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Sedangkan poin (d) dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui, (e) dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, dan (f) menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

Sementara pada pasal 434 ayat (2), ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan jika terdapat verifikasi umur.

Berikutnya: Jumlah Perokok Muda Meningkat <!--more-->

Salah satu tujuan larangan penjualan rokok eceran dan dekat sekolah adalah menekan peningkatan jumlah perokok, terutama di kalangan remaja. Menurut Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya perokok berusia 10-18 tahun.

Anak dan remaja merupakan kelompok dengan peningkatan jumlah perokok yang paling signifikan. Berdasarkan data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) pada 2019, prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun naik dari 18,3% (2016) menjadi 19,2% (2019). Sementara itu, data SKI 2023 menunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak (56,5%), diikuti usia 10-14 tahun (18,4%).

“Kita dihadapkan dengan bahaya pertumbuhan perokok aktif di Indonesia, terutama pada anak remaja,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Eva Susanti dalam temu media dengan tema “Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2024” pada 29 Mei 2024, seperti dikutip laman Kementerian Kesehatan

Eva mengatakan, pertumbuhan perokok aktif di Indonesia tersebut tidak terlepas dari industri produk tembakau yang gencar memasarkan produknya di masyarakat, terutama anak dan remaja, melalui media sosial.

“Upaya pemasaran dilakukan dengan memanfaatkan berbagai cara di antaranya jangkauan merek multinasional, influencer, topik yang sedang tren, popularitas, dan pengenalan merek tembakau serta nikotin di media sosial,” tutur Eva.

Data Tobacco Enforcement and Reporting Movement (TERM) edisi Mei–Agustus 2023 menyebutkan, lebih dari dua pertiga kegiatan pemasaran produk tembakau diunggah di Instagram (68%), Facebook (16%) dan X (14%). Industri produk tembakau juga melakukan pemasaran dengan membuka gerai di berbagai festival musik dan olahraga untuk menarik perhatian anak muda.

Eva menambahkan, selain menjadi sponsor dalam kegiatan kepemudaan, strategi yang dilakukan oleh industri produk tembakau untuk memengaruhi para pemuda terhadap rokok, yakni memberikan biaya pendidikan.

“Industri produk tembakau juga sangat agresif dalam menyabotase upaya pemerintah untuk menurunkan prevalensi merokok dengan berbagai taktik seperti menyebarkan informasi yang menyesatkan dan menggiring opini publik,” tuturnya.

Berikutnya: Larangan Penjualan Rokok Eceran Tak Kurangi Penerimaan Negara <!--more-->

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyatakan, larangan penjualan rokok secara eceran tidak akan berdampak signifikan terhadap penerimaan negara.

“Pembatasan nonfiskal, seperti tidak boleh dijual eceran, itu tidak mengurangi (penerimaan negara),” kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heriyanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

Dia menjelaskan, penerimaan cukai dari rokok dipungut dalam tingkat pabrik, sehingga penjualan per batang tidak berpengaruh terhadap pungutan cukai.

“Pungutan satu kotak rokok itu ada tiga, yaitu cukai rokok, pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau (PPNHT), dan pajak rokok yang totalnya 68 persen. Jadi, kalau misal satu kotak rokok ini harganya Rp10.000, maka pungutan negara itu Rp6.800,” ujar dia.

Menurut dia, kebijakan pembatasan nonfiskal lebih menekankan upaya mengurangi prevalensi merokok, alih-alih menjadi strategi penerimaan negara.

Dengan larangan penjualan rokok secara eceran, diharapkan dapat mengurangi keinginan masyarakat membeli rokok karena harga yang mahal. Di samping itu, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mempermudah Pemerintah dalam melakukan pengawasan.

“Kalau harganya jadi lebih mahal, orang akan mengurangi pembelian atau berhenti merokok,” tambahnya.

ANTARA | KEMKES.GO.ID

TEMPO.CO, Jakarta - Mulai 31 Agustus nanti, Saudi Airlines membuka penerbangan langsung pulang-pergi rute Kualanamu - Jeddah - Madinah, empat kali dalam sepekan. Ini adalah langkah memperluas hubungan Kerajaan Arab Saudi melayani berbagai segmen tamu.

Manager Saudia Airlines Indonesia, Singapura, Australia Faisal Alallah mengatakan, Saudia Airlines sudah bertemu dengan pejabat di Kualanamu Internasional Airport (KNIA) untuk mengatur operasi, persiapan platform layanan agar berkontribusi pada kelancaran arus lalu lintas di bandara dan mempercepat prosedur.

Saudia Airlines juga baru saja menandatangani perjanjian dengan perusahaan operasional Bandara Talba untuk memperluas operasi, meningkatkan transportasi serta layanan untuk peziarah, pengunjung Masjid Nabawi dan situs bersejarah Islam lainnya. Berkontribusi mencapai tujuan Saudi Vision 2030 dengan memfasilitasi 30 juta peziarah pada 2030.

"Kami ingin meningkatkan pangsa pasar, tidak hanya sektor haji dan umrah. Indonesia adalah salah satu pasar perjalanan Islam yang paling diminati," kata Faisal.

Sales Eksekutif Indonesia Saudi Airlines Abdulrahman S Lahmadi menambahkan, Saudi Airlines menyiapkan berbagai tawaran menarik dan program spesial untuk para travel agen. Dia menyebut, jaringan Saudia Airlines cukup luas, tidak hanya ke Saudi Arabia, juga ke negara-negara sekitar, seperti Timur Tengah, Eropa, Afrika, dan Amerika.

"Kami menyediakan insentif untuk para travel agen umrah sehingga semakin banyak jemaah atau penumpang yang diberangkatkan, semakin banyak yang mereka dapat," kata Abdulrahman.

Selanjutnya: Kepala Otoritas Bandara Wilayah 2 Medan Sokhib Al Rokhman mengungkapkan....

<!--more-->

Kepala Otoritas Bandara Wilayah 2 Medan Sokhib Al Rokhman mengungkapkan, di luar penerbangan haji, Saudi Airlines sudah beroperasi secara reguler sejak 2014 sampai 2020. Begitu wabah virus Covid-19 melanda, maskapai milik Kerajaan Arab Saudi ini henti operasi.

Sebelum Saudi Airlines, mulai Januari sampai Juni 2024, Qatar Airways melayani rute penerbangan komersial Doha-Kualanamu. Kenapa tidak lanjut sampai sekarang? Karena masyarakat Sumatera Utara dinilai kurang menyukai penerbangan transit, terutama jemaah umroh.

"Kemarin Qatar, dari Kualanamu transit Doha, dari Doha ke Jeddah, ke Madinah. Nanti pulangnya lewat Doha lagi karena bukan negara yang dalam perjanjian bilateral," kata Sokhib, Kamis, 1 Agustus 2024.

Menurut Sokhib, rute Indonesia dan Saudi Arabia hanya milik Indonesia dan Arab Saudi sehingga yang bisa melakukan penerbangan langsung hanya maskapai Indonesia dan Arab Saudi saja. Kalau ada maskapai di luar dua negara ini, wajib hukumnya kembali ke negaranya dulu. Ini yang merepotkan masyarakat, terutama jemaah umrah.

"Jemaah umrah kita kalau pulang banyak bawa oleh-oleh, lolos dari Saudi, begitu transit di Doha kena filter lagi, mereka gak mau. Jemaah umroh biasanya dari yayasan, dari mulut ke mulut, begitu kecewa disampaikan ke saudaranya, ke temannya yang mau umrah. Saudi maupun kemarin Citilink melakukan penerbangan langsung, itu salah satu rekomendasi kami sehingga animo masyarakat bisa tercapai," ungkap Sokhib.

Saudi Airlines memiliki 120-an destinasi di seluruh dunia, ini menguntungkan mahasiswa Indonesia, khususnya Sumut dan sekitarnya yang bersekolah di Mesir, misalnya. Mereka bisa terbang dari Bandara Kualanamu langsung ke Jeddah untuk transit, kemudian lanjut ke Mesir, Maroko atau Tunisia.

Selanjutnya: Sokhib berharap maskapai ini melakukan hal yang sama....

<!--more-->

Sokhib berharap maskapai ini melakukan hal yang sama, memboyong warga negaranya melancong ke Danau Toba, menikmati aneka kuliner dan keragaman budaya yang unik.

"Kami juga menuntut Saudi bawa penumpang warga negara Arab ke Medan berlibur dan berbisnis di sini," ucapnya.

Sokhib mengaku sudah menyampaikan ke Saudi Airlines untuk meningkatkan kerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk meningkatkan kerja sama di sektor pariwisata dan perdagangan atau perekonomian. Kalau bicara logistik, menurut Sokhib, paket dari Saudi Arabia ke Indonesia luar biasa banyak, begitu juga sebaliknya. Riyadh, Jeddah, Makkah, Madinah adalah kota yang banyak dihuni warga negara Indonesia.

"Transaksi devisanya lumayan karena banyak transfer. Saya pikir yang harus dikembangkan oleh Saudi Arabia Airlines bukan hanya fokus di jemaah umroh, juga fokus meningkatkan connectivity dua negara, terutama wilayah Medan," katanya lagi.

Sokhib kembali mengungkap tipikal jemaah umrah yang kebanyakan maunya terima beres, semua keperluan dan kebutuhan ditanggulangi yayasan atau agen travel. Meminta Saudi Airlines belajar dari kesalahan Qatar Airways yang memberlakukan pembelian tiket secara mandiri dan online. Tidak merangkul asosiasi haji dan umroh.

"Masyarakat kita itu maunya terima beres mulai keluar rumah sampai kembali, gak harus mikir. Qatar kemarin kurang menggandeng travel dan asosiasi penyelenggara haji dan umrah. Hasil diskusi kami dengan Angkasa Pura, Saudi Arabia gandeng asosiasi penyelenggara haji dan umrah wilayah Sumatera Utara, Aceh dan mungkin Riau. Ini yang kita lakukan sebagai salah satu strategi," tuntasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Utang pemerintah telah menembus Rp 8,3 kuadriliun hingga akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun, sejumlah ekonom menilai pengelolaan utang ini tak banyak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran 5 persen terhadap PDB.

Di sisi lain, pertumbuhan basis penerimaan pajak masih lesu dan diproyeksikan tidak akan mencapai target. Defisit anggaran terpantau semakin meningkat.

Pada awal Juli 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membacakan laporan bahwa realisasi APBN paruh pertama tahun ini mengalami defisit Rp 77,3 triliun. Hingga akhir tahun, diperkirakan anggaran akan kehilangan Rp 607 triliun.

Meski begitu, Sri Mulyani tetap optimistis dan meyebutkan pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati serta akuntabel, dengan pemilihan tingkat risiko portofolio yang cermat. "Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang kuat," kata dia lewat pernyataan resmi yang dibagikan Rabu, 31 Juli 2024.

Berikut gambaran perkembangan nilai utang pemerintah Jokowi selama sepuluh tahun terakhir. Selain itu, juga ditunjukkan perbandingan antara realisasi defisit APBN dengan target yang ditetapkan sebelumnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia atau BI memperluas kerja sama QRIS Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antarnegara ke empat negara. Sebelumnya, kerja sama QRIS antarnegara ini sudah diterapkan di Malaysia, Singapura, dan Thailand.

"Ke depan, (QRIS) bisa di India, Korea, Jepang, Uni Emirat Arab," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam presentasinya di acara GBI Talk on Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, Jumat, 2 Agustus 2024.

Mengutip lamam BI, penerapan QRIS cross border memungkinkan adanya pembayaran lintas batas antarnegara dengan konversi mata uang secara otomatis. Pembayaran transaksi dilakukan menggunakan QR Code yang sama pada negara-negara yang sudah bekerja sama.

Presidensi G20 pada 2022 memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menginisasi QR cross-border untuk meningkatkan integrasi keuangan antar negara, khususnya di kawasan ASEAN. Pada forum tersebut, Bank Indonesia berhasil menggandeng bank-bank sentral dari Thailand, Singapura, dan Malaysia untuk menandatangani. Selain membuat transaksi lebih praktis, penerapan QRIS antarnegara disebut dapat mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat di kawasan ini.

Ihwal penggunaan QRIS, sebelumnya Perry menyebut penggunaan QRIS tumbuh 49,4 persen secara tahunan. Tercatat lebih dari 50,5 juta pengguna dengan 32,7 juta merchant. "Sebagian besar adalah UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah)," kata Perry.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, menyebut pembahasan rancangan undang-undang energi baru energi terbarukan atau RUU EBET tidak bisa diselesaikan dalam masa sidang DPR periode saat ini. Bahkan, ia pesimistis beleid ini bisa rampung dibahas pada tahun ini.

"Pembahasan RUU EBET berjalan lambat dan alot. Jangankan disahkan di tingkat paripurna DPR, tahap pengambilan keputusan di tingkat I pleno Komisi VII saja belum," kata Mulyanto melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 2 Agustus 2024.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan, salah satu yang menghambat penyelesaian RUU EBET adalah skema power wheeling. Adapun skema power wheeling merupakan skema yang membolehkan perusahaan swasta Independent Power Producers (IPP) membangun pembangkit listrik dan menjual setrum kepada pelanggan rumah tangga dan industri.

Hingga kini, skema power wheeling belum disepakati. Mulyanto sendiri menyatakan Fraksi PKS menolak. Alasannya, skema power wheeling akan mereduksi peran PT PLN.

Skema power wheeling, menurut dia, bertabrakan dengan norma yang ada, yaitu swasta tidak dapat dapat menjual listrik yang diproduksinya secara langsung kepada masyarakat. Sebab, listrik dikuasai negara dan pengusahaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara/daerah.

Ia menuturkan, PLN adalah single buyerlistrik dari pembangkit yang ada, sekaligus menjadi single seller listrik kepada para pengguna. "Ini adalah prinsip monopoli negara atas sektor kelistrikan sebagai amanat konstitusi agar listrik tidak dikuasai orang-perorang, yang akhirnya harganya ditentukan oleh mekanisme pasar," ujar Mulyanto.

Sebelumnya,Direktur Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Hendra Iswahyudi mengklaim kementeriannya terus mendorong RUU EBET agar segera rampung. "Ini (RUU EBET) lagi di-push terus dan masih ada hal yang harus di-clear-kan untuk mencapai titik temu, hal-hal yang artinya masih perlu di-clear-kan lagi," ujarnya pada Kamis, 3 Juli 2024, dikutip dari Antara.

Adapun dari tiga isu tertunda, baru ada dua isu yang disepakati, yaitu penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan pemenuhan kebutuhan energi listrik dari EBET. Hendra berharap, RUU EBET segera diundangkan pada tahun ini, karena tidak hanya penting untuk mencapai tujuan keberlanjutan energi nasional, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.