TEMPO.CO, Jakarta - Bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebut belum ada pembahasan soal rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Sebelumnya, wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.“Pertamina sudah menyiapkan sistemnya, dan diharapkan 17 Agustus ini sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi tidak bisa lagi membeli BBM bersubsidi.” Pernyataan ini disampaikan saat membahas isu penggunaan bensin yang berkontribusi pada defisit APBN 2024.

1. Beda Keterangan Jokowi dan Luhut

Jokowi memberikan tanggapan berbeda dengan pernyataan Luhut terkait kebijakan pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

“Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” kata Jokowi ketika ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, seperti dikutip dari Antara Selasa, 16 Juli 2024

2. Pemerintah Sedang Siapkan Skenario Program

“Tidak ada pembatasan BBM,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip Antara pada Selasa, 16 Juli 2024. Dia mengatakan, pemerintah masih mempersiapkan skenario program yang kemudian bakal dilaporkan kepada Presiden Jokowi.

Sebelumnya, hal serupa disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, ia mengatakan bahwa belum ada pembatasan pembelian bakar bakar minyak (BBM) subsidi di 17 Agustus 2024. "Nggak ada batasan di 17 Agustus, masih belum (ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi) ini kok," kata Arifin di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara pada Jumat, 12 Juli 2024.

Dia mengatakan, pihaknya masih mempertajam data dan kendaraan yang berhak menerima, sehingga jika kebijakan itu diterapkan maka benar-benar tepat sasaran. "Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam dulu datanya. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang naik. Kita lagi mempertajam dulu ininya (datanya), kita mempertajam dulu datanya. Kita kan mau tepat sasaran, (jadi) kita perdalam lagi (datanya)," tegas Arifin.

3. PKS Meminta Luhut Klarifikasi

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mencabut pernyataannya soal rencana pemerintah melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024.

Mulyanto juga meminta agar Luhut memberikan klarifikasi lantaran rencana pembatasan tersebut masih simpang siur. "Lumrah saja kalau pernyataan pejabat diralat untuk mengurangi keresahan yang terjadi di masyarakat," kata Mulyanto melalui keterangan tertulis, Selasa, 16 Juli 2024.

4. Masih Revisi Pepres Nomor 191 Tahun 2014

Menteri ESDM Arifin Tasrif, menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih memproses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Ia juga mengatakan, revisi Perpres itu masih dalam pembahasan di tiga kementerian yaitu Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ini mau di ini dulu (dibahas), masih di antara tiga Menteri, baru ke (Menteri) Perekonomian," ujar dia seperti dikutip dari Antara pada Jumat, 12 Juli 2024.

Skema pembatasan nantinya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri (Permen). Pada Permen ini bakal diatur terkait jenis kendaraan yang bisa menggunakan BBM bersubsidi. "Ya nanti kan kita ajuin melalui Permen, tapi kan memang harus tepat sasaran, mana yang memang (harus terima), kendaraan jenis apa yang dapat. Kalau yang komersial nggak," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Prabowo-Gibran meminta agar tak ada yang menyebarkan pernyataan spekulatif dan kontraproduktif mengenai calon anggota kabinet Prabowo. Termasuk salah satunya kandidat menteri keuangan pengganti Sri Mulyani Indrawati.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo menegaskan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto pasti akan memilih sosok terbaik. Berikut beberapa kabar mengenai calon pengganti Sri Mulyani.

1. Prabowo sudah memiliki nama beberapa calon

Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad menyebut Prabowo tengah mempertimbangkan beberapa nama untuk jadi menteri keuangan. "Sudah ada lebih dari satu calon yang sedang dipertimbangkan oleh pak Prabowo dengan berbagai pertimbangan. Selain kemampuan, serta tentunya sosok ini pasar pun bisa menerimanya," kata Dasco kepada Tempo pada Kamis, 18 Juli 2024.

Dia mengatakan hanya Prabowo yang tahu keputusan final. "Yang tahu hanya pak Prabowo soal keputusannya," ujar Dasco.

2. Heriyanto Irawan sebut sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan era Prabowo

Ekonom dari Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan sebelumnya mengklaim telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan kabinet Prabowo-Gibran. Dia mengatakan, sosok menteri keuangan tersebut meminta tanggapannya atas berita mengenai penerimaan negara hingga isu Prabowo yang akan mengerek rasio utang hingga 50 persen dari produk domestik bruto (PDB). Untuk itulah, kata Heri, menteri keuangan tersebut meminta saran yang market friendly.

"Kebetulan minggu lalu ada lagi berita dari Financial Times tentang revenue dan pagi-pagi saya di-texting menteri keuangan yang akan datang, minta tanggapan yang market friendly," kata Heri dalam agenda Market Outlook 2024 pada Selasa, 16 Juli 2024, dikutip dari kanal YouTube Mandiri Investasi.

Dia pun memberikannya jawaban kepada sosok yang disebut bakal jadi penerus Sri Mulyani Indrawati itu. Namun, dia tak mau buka-bukaan menyebutkan siapa sosok tersebut. "Waktu itu saya lagi breakfast, tak pikir-pikir apa ya. Kemudian, cepat-cepat kirim ke beliau. Siangnya dia kirim berita dari Reuters. Reuters itu mengutip dan saya juga kaget, semua kata-kata yang saya kirim itu ada di sana," tutur Heri.

Sebelumnya, sejumlah nama kerap mencuat dan digadang-gadang sebagai kandidat menteri keuangan berikutnya. Mulai dari eks menteri keuangan Chatib Basri, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, Bambang Brojonegoro, hingga Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Royke Tumilaar.

3. Gubernur BI Perry Warjiyo disebut-sebut jadi calon Menkeu era Prabowo-Gibran

Gubernur Bank Indonesia atau BI periode 2023-2028 Perry Warjiyo disebut-sebut akan menjadi kandidat Menteri Keuangan pada masa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024.

Meski demikian, hingga saat ini Prabowo Subianto belum mengumumkan secara resmi soal siapa yang akan menduduki posisi sebagai Bendahara Negara itu. "Saya rasa Pak Prabowo sudah memiliki gambaran, tapi beliau yang mengetahuinya," kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, saat dihubungi Tempo pada Ahad, 2 Juni 2024.

Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, juga setali tiga uang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan saat ini presiden terpilih baru fokus pada program-program janji kampanye.

"Yang kedua, melakukan sinkronisasi untuk pemerintahan ke depan. Terutama di bidang ekonomi keuangan, SDM (sumber daya manusia) dan sinkronisasi nomenklatur kementerian," kata Dasco.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen. Ia juga yakin meskipun soal capaian pertumbuhan ekonomi itu dipertanyakan oleh sejumlah menteri di negara tetangga.

Namun dia tidak menyebut menteri dari negara mana saja yang seperti tak mempercayai keyakinan Prabowo soal pertumbuhan ekonomi bakal tembus 8 persen itu.

"Banyak wartawan, semua direkam. Tapi ada beberapa menteri dari sebuah negara yang taruhan sama saya," katanya saat menyampaikan sambutan Presiden Joko Widodo alias Jokowi di acara peluncuran kebijakan satu peta, yang dipantau dari YouTube Perekonomian RI, Kamis, 18 Juli 2024.

Ia menyebut, apabila berhasil membawa Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen selama kepemimpinannya, menteri-menteri itu bakal mentraktirnya makan malam. "Saya bilang, 'Your own, kalau kita mencapai 8 persen, you harus beli saya makan malam'," kata Prabowo saat menerima tantangan itu.

Menurut dia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen itu. Namun, ujarnya, untuk mencapai tujuan itu perlu adanya efisiensi dan pengelolaan yang lebih baik.

"Ambil kebijakan yang masuk akal," ujarnya. Ia mengungkapkan, pemerintah harus memiliki tekad untuk memitigasi kebocoran, penyelewengan, hingga kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional serta kepentingan rakyat.

Prabowo pun mengapresiasi program kebijakan satu peta yang baru saja diluncurkan oleh Kementerian Perekonomian. Ia menilai kebijakan tersebut mampu mengurangi inefisiensi.

"Saya yakin dan percaya, kebijakan seperti ini akan membuahkan hasil dengan tadi kawasan-kawasan ekonomi khusus," ucapnya. Prabowo juga menyebut, kebijakan satu peta ini mampu mempercepat pembangunan sejumlah program proyek strategis nasional.

TEMPO.CO, Jakarta - Penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk penyedia pinjaman online atau pinjol, menjadi masalah yang serius yang menimpa banyak orang. Oleh karenanya, penting untuk mengetahui cara cek data pribadi dipakai pinjol atau tidak.

Seperti diketahui, saat ini banyak sekali kasus penyalahgunaan data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, dan NIK KTP. Data pribadi tersebut digunakan tanpa sepengetahuan pemilik untuk mengajukan pinjaman di pinjol. Kemudian pemilik data akan mendapatkan tagihan untuk pinjaman yang tidak pernah diajukan.

Parahnya, penyalahgunaan data pribadi untuk pinjol dapat merusak reputasi dan kredit apabila pinjaman tidak dibayar. Walhasil, pemilik data tersebut akan mendapat teror dari debt collector. Penagihan ini bisa datang melalui telepon, pesan singkat, atau bahkan kunjungan ke rumah yang, tentunya sangat mengganggu ketenangan hidup.

Cara Mengecek Apakah Kita Terdaftar di Pinjaman Online

Cara paling mudah untuk mengetahui apakah NIK dipakai orang lain untukpinjaman onlineadalah cek lewat SLIK OJK. Lantas, bagaimana caranya? Berikut penjelasannya.

1. Cek di SLIK OJK via Offline

SLIK OJK adalah layanan informasi yang menyediakan riwayat kredit Anda di berbagai lembaga keuangan. Untuk cek apakah data pribadi disalahgunakan untuk pinjol, Anda dapat mendatangi kantor OJK terdekat dengan membawa dokumen berikut:

• Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk warga negara Indonesia (WNI).
• Paspor untuk warga negara asing (WNA).
• Surat kuasa jika diwakilkan.

OJK akan memverifikasi formulir dan dokumen pendukung yang diberikan. Jika semua persyaratan terpenuhi, maka OJK akan mengambil data informasi debitur atau pemohon. Hasil verifikasi akan dikirimkan melalui email yang telah didaftarkan sebelumnya.

2. Cek di SLIK OJK via Online

Cara paling mudah untuk cek data pribadi dipakai pinjol atau tidak adalah melalui SLIKOJKsecara online. Berikut langkah-langkahnya.

• Kunjungi laman idebku.ojk.go.id atau unduh aplikasi iDebku OJK.
• Pilih opsi "Pendaftaran".
• Masukkan informasi seperti jenis debitur, jenis identitas, kewarganegaraan, nomor identitas, dan kode keamanan (captcha).
• Pastikan semua informasi terisi dengan benar dan klik tombol "Selanjutnya".
• Unggah dokumen pendukung yang diperlukan.
• Centang kotak pernyataan kebenaran data dan klik "Ajukan Permohonan".
• Anda akan menerima email berisi nomor pendaftaran.
• Periksa status permohonan di menu "Status Layanan" dengan memasukkan nomor pendaftaran dan kode captcha.
• Permohonan akan diproses dalam waktu maksimal satu hari kerja.
• Setelah proses selesai, Anda dapat melihat rincian pinjaman atau kredit yang diajukan menggunakan data Anda.

3. Hubungi Call Center OJK

Selain dua cara di atas, Anda juga bisa menghubungi call center OJK untuk mengetahui apakah data pribadi dipakai pinjol atau tidak. Jika Anda menduga data pribadi Anda telah disalahgunakan oleh pinjol, segera hubungi call center OJK di nomor 081-157-157-157.

Mereka dapat membantu memeriksa status pinjaman yang terdaftar atas nama Anda dan memberikan informasi lebih lanjut mengenai tindakan yang dapat diambil.

4. Gunakan Layanan Pengaduan OJK

OJK juga menyediakan layanan pengaduan untuk masalah terkait penyalahgunaan data pribadi.

Kirim email ke waspadainvestasi@ojk.go.id dengan penjelasan masalah Anda secara rinci dan sertakan bukti pendukung.

5. Cek Riwayat Transaksi dan Pesan

Anda juga dapat mengecek riwayat transaksi dan pesan di bank, email, dan nomor telepon Anda untuk melihat apakah ada aktivitas yang mencurigakan terkait pinjol. Tanda-tanda data pribadi dipakai pinjol antara lain:

• Ada pesan masuk yang berisi kode OTP untuk verifikasi pinjol
• Ada tagihan pinjol di rekening bank Anda
• Ada transaksi pinjol di kartu kredit Anda
• Anda menerima telepon dari penagih utang pinjol

RIZKI DEWI AYU

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyoroti mahalnya harga obat dan alat kesehatan, namun tidak sejalan dengan progres industri kesehatan Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi menyebut, ada beberapa faktor yang menyebabkan harga obat di Indonesia bisa lima kali lipat lebih mahal dari pada Malaysia.

"Bisa gara-gara pajak, gara-gara distribusi, gara-gara tata kelola. Sekarang kita mau coba rapikan berapa, sih, kontribusi masing-masing penyebab itu," kata Budi usai menghadiri rapat kerja di Komisi IX DPR, Senin, 8 Juli 2024. Kendati demikian, ujar dia, masih perlu penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui persis penyebab harga obat yang mahal di Indonesia.

Saat ditanyai prihal solusi atau kebijakan yang akan ditempuh, Budi menyatakan masih dalam pembahasan. Ia mengatakan akan segera membereskan persoalan ini. "Yang itu sabar dulu, kita masih koordinasikan," katanya.

Budi juga mengungkapkan, pemerintah Indonesia akan membahas persoalan ini dengan negara-negara G20 dan ASEAN. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar bisa menemukan tolok ukur yang pas terkait biaya produksi obat-obatan dan alat kesehatan. "Itu akan kita rapikan lagi dengan negara-negara G20 dan negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, setelah dapat datanya, kita akan cari penyebabnya apa," ujarnya.

Sebelumnya, Budi mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan agar sistem industri kesehatan diperbaiki. Salah satu yang menjadi sorotan Jokowi yaitu harga obat yang tinggi, namun tidak sesuai dengan kondisi industri kesehatan dalam negeri. "Beliau juga pesan obat-obatan dan alat kesehatan dalam negeri dibangun, supaya Indonesia bisa lebih resilience kalau ada pandemi lagi," kata Budi usai menghadiri rapat terbatas tersebut.

Jokowi memberikan waktu dua pekan untuk mengkoordinasikan soal penguatan sistem kesehatan RI ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan akan terlibat.

Lebih lanjut, Menkes Budi memberi masukan kepada Jokowi soal jalur perdagangannya yang masih kurang efisien. Dia menyoroti tata kelola Industri yang musti dibikin lebih transparan dan terbuka sehingga tidak ada peningkatan harga yang tidak masuk akal atau tidak perlu dalam proses pembelian alat kesehatan dan obat-obatan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, dia perlu mempelajari cara perbaiki industri kesehatan agar pada ujungnya nanti masyarakat dapat pelayanan kesehatan yang baik, optimal, dengan harga obat yang baik. “Kedua peningkatan investasi di sektor kesehatan termasuk obat-obatan dan alat kesehatan, itu perlu dipercepat,” kata dia saat ditemui dalam kesempatan terpisah di Istana Kepresidenan pada Selasa, 2 Juli 2024.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani enggan berkomentar mengenai hasil pertemuan dengan Jokowi. Selain tata kelola industri, yang dibahas dalam rapat kemarin adalah soal pajak.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni mengatakan mayoritas fasilitas akomodasi di Kalimantan Timur sudah fully booked menjelang penyelenggaran upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Ibu Kota Nusantara atau IKN.

“Saya pikir 90 persen (tingkat okupansi hotel) saat ini iya bisa dikatakan demikian, khususnya Balikpapan. Saat ini saja dengan bebagai kegiatan yang berlangsung di Balikpapan dan Samarinda membuat hotel-hotel penuh, jadi kalau ada kegiatan tiba-tiba itu sulit mendapatkan kamar,” kata Sri dalam konferensi pers secara virtual, Kamis, 18 Juli 2024.

Sri mengatakan, beberapa hotel telah menyatakan fully booked, bahkan tak hanya Balikpapan dan Samarinda yang menjadi tujuan orang untuk menginap, melainkan juga di Penajam Paser Utara. “Karena sudah tak dapat akomodasi di Balikpapan dan Samarinda,” ujarnya.

Ia mengatakan Pemprov Kaltim telah berkoordinasi dengan Pemda Balikpapan dan Samarinda untuk membuat daftar akomodasi yang bisa digunakan para pendatang pada saat hari penyelenggaran upacara 17 Agustus.

“Jadi kami siapkan data mulai dari hotel, guest house, termasuk asrama haji juga menjadi tempat yang akan ditinggali oleh para pihak yang mengikuti penyelenggaran HUT RI di IKN," katanya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sejumlah bangunan Kementerian Koordinator di IKN juga akan ada yang bisa dioperasikan dan dimanfaatkan sebagai tempat untuk Paskibraka petugas upacara, hingga tamu lain. Sedangkan untuk penginapan, Hotel Nusantara di IKN dengan kapasitas 190 kamar juga akan siap untuk digunakan Agustus nanti.

Menurut Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi, terdapat sejumlah tower dari empat Gedung Kementerian Koordinator atau Kemenko yang dapat difungsionalkan untuk Upacara 17 Agustus nanti.

“Gedung Kemenko 1 untuk Upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus, maka empat tower yang ada di sini pada Juli ini akan fungsional,” ujar Imam dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Dia juga menambahkan bahwa khusus tower Gedung Kemenko 1 dan Gedung Kemenko 3 akan digunakan sebagai lokasi istirahat bagi para tamu VIP sebelum mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI. “Kenapa Kemenko 1 dan Kemenko 3? Karena yang paling dekat dengan istana,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni mengatakan mayoritas fasilitas akomodasi di Kalimantan Timur sudah fully booked menjelang penyelenggaran upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Ibu Kota Nusantara atau IKN.

“Saya pikir 90 persen (tingkat okupansi hotel) saat ini iya bisa dikatakan demikian, khususnya Balikpapan. Saat ini saja dengan bebagai kegiatan yang berlangsung di Balikpapan dan Samarinda membuat hotel-hotel penuh, jadi kalau ada kegiatan tiba-tiba itu sulit mendapatkan kamar,” kata Sri dalam konferensi pers secara virtual, Kamis, 18 Juli 2024.

Sri mengatakan, beberapa hotel telah menyatakan fully booked, bahkan tak hanya Balikpapan dan Samarinda yang menjadi tujuan orang untuk menginap, melainkan juga di Penajam Paser Utara. “Karena sudah tak dapat akomodasi di Balikpapan dan Samarinda,” ujarnya.

Ia mengatakan Pemprov Kaltim telah berkoordinasi dengan Pemda Balikpapan dan Samarinda untuk membuat daftar akomodasi yang bisa digunakan para pendatang pada saat hari penyelenggaran upacara 17 Agustus.

“Jadi kami siapkan data mulai dari hotel, guest house, termasuk asrama haji juga menjadi tempat yang akan ditinggali oleh para pihak yang mengikuti penyelenggaran HUT RI di IKN," katanya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sejumlah bangunan Kementerian Koordinator di IKN juga akan ada yang bisa dioperasikan dan dimanfaatkan sebagai tempat untuk Paskibraka petugas upacara, hingga tamu lain. Sedangkan untuk penginapan, Hotel Nusantara di IKN dengan kapasitas 190 kamar juga akan siap untuk digunakan Agustus nanti.

Menurut Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi, terdapat sejumlah tower dari empat Gedung Kementerian Koordinator atau Kemenko yang dapat difungsionalkan untuk Upacara 17 Agustus nanti.

“Gedung Kemenko 1 untuk Upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus, maka empat tower yang ada di sini pada Juli ini akan fungsional,” ujar Imam dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Dia juga menambahkan bahwa khusus tower Gedung Kemenko 1 dan Gedung Kemenko 3 akan digunakan sebagai lokasi istirahat bagi para tamu VIP sebelum mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI. “Kenapa Kemenko 1 dan Kemenko 3? Karena yang paling dekat dengan istana,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Soal kabar mengenai pemangkasan anggaran makan bergizi gratis ditanggapi oleh wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengatakan, mengenai anggaran Rp15 ribu setiap porsi sudah ideal."Termasuk Solo hari Senin (22 Juli 2024) ada uji coba makan siang gratis. Nanti saya ajak ya," kata Gibran, Senin, 22 Juli 2024.

Besaran anggaran tersebut ditentukan dengan melibatkan banyak ahli gizi. Meski demikian, ia terbuka jika ada masukan dari orang tua, murid, maupun guru soal program tersebut."Kalau ada masukanmonggodisampaikan ke kami. Nanti saya ajak uji coba ya," katanya.

1. Gibran: Ditunggu Dulu

Gibran telah bicara mengenai pemangkasan anggaran makan bergizi gratis yang ramai dibicarakan. Ia menyebut belum ada kepastian soal hal itu. "Kata siapa, tunggu kepastiannya dulu," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 18 Juli 2024, dikutip dari Antara. "Ditunggu dulu, jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti."

Gibran menjelaskan, Rp15 ribu setiap porsi angka yang ideal dan sudah diuji di beberapa tempat termasuk berikutnya di Solo, pada Senin, 22 Juli 2024.

2. Komentar Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menanggapi soal isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis. Menurut dia, anggaran program prioritas Prabowo-Gibran tetap sesuai dengan yang telah diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yakni Rp15 ribu setiap anak.

“(Anggaran makan bergizi gratis) dalam RAPBN masih sama,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024, dikutip dari Antara. Meski begitu, Airlangga menambahkan, implementasi program tersebut akan bersifat fleksibel.

3. Isu Pemangkasan Anggaran

Isu soal program makan bergizi gratis yang akan dipangkas anggarannya muncul setelah ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Market Outlook 2024.

“Setelah dikomunikasikan, angka itu Rp71 triliun. Kemudian, tugasnya presiden terpilih ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari bisa diturunkan lebih hemat dari Rp15 ribu mungkin ke Rp 9.000, ke Rp 7.500 kah?” kata Heriyanto pada Selasa, 16 Juli 2024, dikutip dari kanal YouTube Mandiri Investasi.

4. Dari Dalam Negeri

Kementerian Pertanian (Kementan) menjelaskan, program makan bergizi gratis pada periode pemerintahan mendatang menggunakan pangan lokal.

Dikutip dari Antara, Ketua Kelompok Substansi (Kapoksi) Pengolahan Tanaman Pangan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Kementan Mulyono mengatakan, pihaknya akan mengantisipasi mengenai kegiatan dalam hal peningkatan produksi tanaman pangan pada 2025 terhadap program-program presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka.

"Salah satunya adalah pemberian makan bergizi gratis, ini harus kita sikapi bagaimana nantinya dalam hal menyikapi kebutuhan makan bergizi gratis ini. Tentunya untuk kecukupan produksinya harus dari dalam negeri. Nanti, kami tentu menyiapkan beras, kedelai, tahu, sayur dan dagingnya itu semua harus dicukupi dari dalam negeri," kata Mulyono di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024 dikutip dari Antara.

ANNISA FEBIOLA | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan rencana wajib asuransi bagi kendaraan bermotor dapat memberi perlindungan bagi industri otomotif di Indonesia. Agus menyatakan kebijakan tersebut harus dilihat sebagai bagian dari ekosistem industri otomotif, yang tidak hanya terbatas pada produsen dan sektor finansial.

"(wajib asuransi kendaraan) ini adalah bagian dari ekosistem untuk membangun sektor industri otomotif," kata Agus saat ditemui usai membuka Tech Summit 2024 di Kebayoran Lama, Kamis, 18 Juli 2024.

Menurut Agus, kebijakan tersebut penting dilakukan. Terlebih saat ini 70 persen penjualan otomotif di Indonesia dilakukan dengan skema kredit."Jadi menjadi sangat penting sekali bagi dunia perbankan untuk memberikan fasilitas kredit agar pertumbuhan manufaktur bisa lebih baik," katanya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan seluruh kendaraan akan diwajibkan memiliki asuransi pada tahun depan. Rencana ini akan diterapkan setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menindaklanjuti Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Kepala Eksekutif Pengawasan Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono, mengatakan saat ini institusinya sedang menyiapkan skema penerapan asuransi kendaraan sembari menunggu peraturan pemerintah yang akan menjadi payung hukum dari rencana ini.

“Untuk mewajibkan asuransi kendaraan itu harus ada payung hukum. Jadi setiap pemilik kendaraan wajib untuk mengasuransikan kendaraan,” kata Ogi dalam Insurance Forum yang Tempo pantau dari YouTube, pada Rabu, 17 Juli 2024.

Berdasarkan UU PPSK, Ogi mengatakan harusnya peraturan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang akan mengatur pengenaan wajib asuransi bagi kendaraan itu akan keluar di Januari 2025. Senyampang itu, Ogi mengatakan institusinya juga akan membuat Peraturan OJK yang mengatur asuransi kendaraan ini.

“Dalam UU PPSK dicantumkan asuransi kendaraan itu dapat menjadi asuransi wajib,” kata Ogi.

Meski demikian, Ogi mengatakan kebijakan asuransi kendaraan saat ini masih bersifat sukarela. Meski demikian, saat ini juga ada beberapa kendaraan yang telah diasuransikan, terutama ketika konsumen membeli kendaraan menggunakan pinjaman dari bank.

“Saat ini sukarela. Ketika (kendaraan) lunas, kendaraan milik pribadi, asuransi kendaraan tidak diteruskan, kata dia.

Ogi mengatakan wajib asuransi kendaraan akan bermanfaat ketika terjadi kecelakaan, dan menanggung kerugian dari pihak ketiga. Oleh karena itu, kata dia, prinsip gotong royong dalam asuransi akan meringankan biaya kerugian bagi konsumen.

“Kalau ada asuransinya itu ditangani oleh perusahaan asuransi. Pembayaran ganti rugi kepada pihak ketiga harusnya lebih kecil daripada premi yang dibayarkan,” kata Ogi.

NANDITO PUTRA | ADIL AL HASAN

TEMPO.CO, Jakarta - Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita menduga pelantikan Thomas M. Djiwandono atau akrab disapa Tommy menjadi wakil menteri keuangan adalah adalah persiapan sebagai kandidat menteri keuangan menggantikan Sri Mulyani.

Hari ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri keuangan.Ronny menduga setidaknya ada dua tujuan penunjukkan Bendahara Partai Gerindra sekaligus keponakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto itu sebagai Wakil Menteri Keuangan. "Pertama, tentu untuk mempermudah proses transisi anggaran, dari platform Jokowi-Sri Mulyani ke platform baru yang nanti akan digunakan pemerintahan baru," katanya kepadaTempopada Kamis, 18 Juli 2024.

Kemudian, dia menduga pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri itu juga sebagai ajang magang dia sebelum menjadi menteri keuangan. "Dengan kata lain, Thomas boleh jadi adalah sosok yang akan menduduki bangku menteri keuangan nanti di pemerintahan baru, sebagai pengganti Sri Mulyani."

Bagaimana pun, kata dia Menteri Keuangan adalah kursi strategis yang memang perlu dikuasai oleh presiden terpilih. Opsinya, Prabowo bisa mengambil dari kalangan profesional seperti Jokowi mengambil SMI, tapi tetap bisa dikendalikan dan tetap bisa mendukung kebijakan Jokowi, atau bisa pula mengambil dari partai yang latar belakangnya memenuhi.

"Nah, Thomas Djiwandono masuk kriteria kedua. Beliau adalah bendahara partai yang memiliki latar pendidikan master ekonomi internasional," tuturnya.

Oleh karena itu, menurut Ronny peluang Thomas sangat besar untuk duduk di kursi Menkeu setelah Prabowo-Gibran dilantik. "Sehingga, selain bisa memperlancar transisi anggaran, juga Thomas bisa beradaptasi selama beberapa bulan untuk bersiap-siap menduduki posisi tertinggi di Kemenkeu nantinya."

Jika demikian, kata dia maka bisa jadi keputusan mendudukkan Thomas Djiwandono di bangku Wamenkeu sebagai sinyal untuk pasar tentang gambaran sosok pengganti Sri Mulyani nantinya. Asumsi Ronny bukan tanpa alasan. Menurut dia, transisi anggaran tidak terlalu membutuhkan penambahan posisi.

"Toh, tidak pernah juga terjadi sebelumnya. Dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi tetap berjalan mulus transisi anggaran tanpa penambahan Wamen baru, walaupun platform ekonomi keduanya cukup berbeda." Sementara itu, visi Jokowi dan Prabowo tidak terlalu berbeda, sebab Prabowo sering mengklaim pemerintahannya sebagai lanjutan dari rezim Jokowi.

Bagi Ronny, adanya Tim Gugus Tugas Sinkronisasi sudah lebih dari cukup. Dia mengatakan, pemerintahan Jokowi masih punya kuasa atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Kemudian, jatah pemerintahan baru mulai di APBN-Perubahan 2025.

"Sesederhana itu saja sebenarnya. Soal transisi ini jadi panjang karena presiden terpilih ingin programnya lebih cepat diakomodasi di APBN yang notabene masih di bawah otoritas pemerintahan Jokowi," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh belakangan menjadi sorotan, karena telah menanggapi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang menyebut perusahaan ini merugi akibat proyek kereta cepat. Corporate Secretary PT KCIC, Eva Chairunisa dan Staf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga telah menanggapi soal kerugian yang disampaikan oleh Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, Agung Budi Waskito.

1. KCIC Menanggapi

Manajemen PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) melalui Corporate Secretary PT KCIC, Eva Chairunisa menanggapi pernyataan Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk (Persero) Tbk atau WIKA, yang mengatakan perusahaannya merugi, karena proyek kereta cepat atau Whoosh.

“Proyek Kereta Cepat Whoosh sudah mempertimbangkan banyak hal yang telah dikoordinasikan bersama seluruh stakeholder yang terlibat,” kata Eva, Selasa, 16 Juli 2024.

Ia menjelaskan, pembangunan kereta cepat ditujukan untuk kemajuan transportasi di Indonesia dengan harapan meningkatkan konektivitas dan perekonomian antara Jakarta dan Bandung. Adapun mengenai klaim penyertaan modal triliunan dari WIKA, ia mengatakan semua sudah sesuai alurnya. “Dapat kami sampaikan bahwa dalam prosesnya semua yang berkaitan dengan penagihan di KCIC, harus melalui prosedur administrasi agar semuanya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” katanya.

2. Penumpang

Selaku General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa menjelaskan soal minat masyarakat untuk menggunakan Whoosh. Penumpang kereta cepat Whoosh yang telah mencapai 4 juta orang sejak dioperasikan pada 17 Oktober 2023.

"Dan, cerminan kepuasan masyarakat terhadap layanan kereta cepat Whoosh yang nyaman, cepat, dan efisien," katanya pada, Selasa, 16 Juli 2024, dikutip dari Antara.

Whoosh melayani perjalanan empat stasiun, yaitu Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar. "Stasiun Padalarang, saat ini tercatat sebagai salah satu stasiun dengan jumlah keberangkatan penumpang tertinggi setelah Halim," ucapnya.

3. Bertahap

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Whoosh terus menunjukkan peningkatan kinerja secara bertahap.Arya menyebut, saat ini PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium beberapa perusahaan yang terlibat dalam proyek KCJB terus meningkatkan operasionalnya secara bertahap.

"Target kami kan 60-an trayek dia, bolak-balik setiap hari, sekarang masih 40-an, bertahap kan. Target awalnya itu mungkin 30-an, sekarang (penumpang) sudah 21 ribuan, enggak mungkin kan misalnya orang baru jualan masa langsung tercapai. Dia bertahap tapi kan sekarang sudah bagus," kata Arya, Senin, 15 Juli 2024 dikutip dari Antara.

4. Penumpang

Eva Chairunisa menjelaskan, Whoosh telah mengalami peningkatan volume penumpang yang cukup signifikan. “Dari 14 perjalanan perhari pada Oktober 2023, saat ini sudah terdapat 48 perjalanan perhari dengan headaway hingga 30 menit,” kata Eva, Sabtu, 13 Juli 2024, dikutip dari Antara.

5. WIKA Merugi

Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Agung Budi Waskito mengatakan perusahaan yang dipimpinnya masih merugi pada 2023. Menurut dia, akibat proyek kereta cepat Whoosh. Agung menyebut kerugian itu memaksa emiten berkode sahamWIKAtersebut menerbitkan obligasi.

Agung mengatakan WIKA juga tertekan karena PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang merugi. PSBI merupakan anak usaha dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang memiliki mayoritas saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebesar 60 persen. Adapun Wika memiliki 38 persen saham PSBI.

“Kami itu memang yang paling besar karena dalam penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dari penyertaan saja kami sudah Rp6,1 triliun. Kemudian yang masihdisputesekitar Rp5,5 triliun, sehingga hampir Rp12 triliun," kata Agung dalam tanya jawab saat dengan Komisi VI DPR, pada Senin, 8 Juni 2024.

ADIL AL HASAN | ILONA ESTHERINA | ANTARA

INFO BISNIS - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus meningkatkan keamanan digital dari serangan siber untuk meningkatkan kenyamanan nasabahnya. Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M. Nugraha, mengungkapkan bahwa perseroan telah memiliki strategi dalam menjaga data nasabah.

“Langkah yang dilakukan oleh perseroan mencakup penerapan keamanan digital terkini, pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan tim keamanan (DevSecOps practices), pemantauan keamanan TI secara real-time, penanganan proaktif celah keamanan (vulnerability management), dan pembentukan Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer (Computer Security Incident Response Team) yang bersertifikat oleh BSSN,” ujar Arga.

Arga juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam rangka mengantisipasi serangan siber. “BRI terus melakukan pertukaran informasi dalam asosiasi perbankan yang terkait. Asosiasi ini juga akan menggandeng sejumlah stakeholder yang berkepentingan untuk melindungi sistem IT di perbankan, serta data dan dana nasabah,” imbuhnya.

Literasi digital juga dijalankan oleh BRI seiring dengan literasi keuangan yang terus didorong di tengah masyarakat. "Kami punya user BRImo lebih dari 30 juta dan kami terus melakukan penyuluhan digital bahwa teknologi tidak menakutkan bahkan membantu para nasabah tapi ada risikonya. Itu coba kami address, jadi awareness soal security kami juga benamkan," ujar Arga M. Nugraha.

Arga mengatakan BRI ke depan akan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk serangan siber dan memperkuat keamanan digital, salah satunya dengan mempersiapkan belanja modal yang memadai. "Termasuk dalam hal ini adalah mengalokasikan sebagian yang cukup signifikan dari anggaran kami untuk penguatan pengembangan keamanan digital, yang meliputi aspek teknologi, proses, dan people," ungkap Arga.

BRI menerapkan cybersecurity framework berbasis NIST (National Institute of Standards and Technology) sebagai dasar pengembangan keamanan digital dan menerapkan end-to-end security di semua layanan perbankan digitalnya.

Arga juga menyebutkan bahwa BRI membangun dan mengoperasikan multiple data centers untuk membangun resiliensi. “Perseroan berharap insiden terkait keamanan digital belakangan ini segera berakhir dengan baik serta menjadi sebuah pembelajaran bersama, khususnya bagi BRI dalam mengelola risiko keamanan siber,” pungkas Arga.(*)