TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pemerintah telah membentuk satuan tugas atau satgas penurunan harga tiket pesawat. Langkah ini sebagai upaya untuk menciptakan harga tiket pesawat yang lebih efisien di Indonesia.

“Itu sudah diadakan rapat koordinasinya, dan sudah diperintahkan ada sembilan langkah ke depan, termasuk pembentukan satgas untuk penurunan (harga) tiket pesawat,” ujar Sandiaga setelah acara Road to: Run For Independence Day 2024 di Kawasan GBK, Jakarta, Minggu, 14 Juli 2024.

Ia menjelaskan satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait lainnya.

Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan bahwa bukan hanya bahan bakar Avtur saja yang berkontribusi membuat harga tiket pesawat mahal di dalam negeri.

Namun demikian, lanjutnya, terdapat aspek lain seperti beban pajak hingga beban biaya operasional.

“Jadi, itu semua akan dikaji dan akan dipastikan bahwa industri penerbangan kita efisien, seperti industri penerbangan di luar negeri," ujar Sandiaga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut sedang menyiapkan langkah efisiensi penerbangan untuk menurunkan harga tiket pesawat, salah satunya terkait evaluasi operasi biaya pesawat.

“Kami menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, misalnya evaluasi operasi biaya pesawat,” ujar Luhut.

Luhut menjelaskan bahwa Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar, perlu diidentifikasi rincian pembentukannya.

“Kami juga merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan,” ujar dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana soal pembatasan BBM bersubsidi yang akan dilaksanakan mulai 17 Agustus nanti menorehkan banyak perdebatan. Di kalangan menteri sendiri masih banyak yang belum bisa memastikan.

Sedangkan hal berbeda diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Pandjaitan telah berharap pembelian BBM subsidi bakal dibatasi mulai 17 Agustus 2024. Luhut menyebutkan jika pemerintah saat ini sedang melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan mengatur penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

Melalui akun Instagram pada Selasa, 9 Juli 2024, Luhut saat itu tengah membahas isu penggunaan bensin yang berkontribusi pada defisit APBN 2024. Dirinya mengatakan bahwa Pertamina sudah menyiapkan aturan soal pemberian subsidi yang tidak tepat itu. “Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi. Kita hitung di situ," kata Luhut.

Faktanya soal pembatasan ini tak semua menteri satu membenarkan kemungkinan dimulainya nanti pada tanggal 17 Agustus. Setelah pernyataan Luhut soal pembatasan subsidi BBM ini beberapa Menteri ditengarai membantah jika BBM utamanya Pertalite akan mulai digantikan. Hal ini juga disampaikan oleh beberapa Menteri. Berikut kata para Menteri soal pembatasan BBM ini:

1. Erick Thohir

Menteri BUMN Erick Thohir ketika ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli lalu, mengungkapkan jika dirinya menginginkan hal yang sama seperti Luhut, yaitu agar BBM bersubsidi tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dan sudah mampu. Namun, Erick Thohir menjelaskan Kementerian BUMN bukan kementerian yang membuat kebijakan.

“Perpres 191 kita masih nunggu belum turun,” kata Erick Thohir. Perpres 191 tahun 2014 merupakan peraturan tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

2. Arifin Tasrif

Salah satu menteri yang menyampaikan hal yang berbeda ada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Dikutio dari Antara dirinya menyatakan bahwa belum ada pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024.

"Nggak ada batasan di 17 Agustus, masih belum (ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi) ini kok," kata Arifin di Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024.

Dirinya menanggapi pernyataan Luhut soal pembatasan subsidi BBM dengan mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih mencari data akurat mengenai siapa saja yang sebenarnya kendaraan yang berhak menerima, sehingga jika kebijakan itu diterapkan maka benar-benar tepat sasaran. Menurutnya pemerintah juga masih dalam proses merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

"Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam dulu datanya. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang naik. Kita lagi mempertajam dulu ininya (datanya), kita mempertajam dulu datanya. Kita kan mau tepat sasaran, (jadi) kita perdalam lagi (datanya)," tegas Arifin.

Arifin kemudian menjelaskan lebih lanjut jika regulasi pembatasan nantinya akan diatur dan diterbitkan melalui peraturan menteri (Permen). Pada Permen ini bakal diatur terkait jenis kendaraan yang bisa menggunakan BBM subsidi.

3. Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum memberikan putusan mengenai pembatasan bahan bakar minyak (BBM). Airlangga mengatakan pemerintah akan membahas wacana itu lebih lanjut. Dirinya juga menyampaikan jika belum ada rapat soal pembatasan subsidi ini

“Tentu ada perhitungan dan konsekuensi fiskal juga ada,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Selain para menteri, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno juga memberikan pendapatnya. Dirinya menyatakan setuju mengenai kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang. Dirinya meminta untuk penerapan ini agar dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Jangan sampai masyarakat resah soal pembatasan ini dan malahan tidak tepat sasaran.

"Perlu dikomunikasikan dengan baik. Jangan sampai masyarakat resah karena seakan-akan subsidi dibatasi, termasuk untuk mereka yang membutuhkan dan berhak mendapatkan, seperti angkot, UMKM, ojek online," kata Eddy ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 11 Juli 2024.

Soal pembatasan BBM bersubsidi, Eddy setuju karena penyaluran BBM subsidi selama ini tidak tepat sasaran. Masih ada kalangan mampu yang membeli BBM bersubsidi. "80 persen pengguna Pertalite dan solar subsidi adalah masyarakat yang tidak berhak," ujar Eddy.

TEMPO.CO, Jakarta - Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, mencatat telah melayani 1.039.713 penumpang selama momentum liburan sekolah 24 Juni-7 Juli 2024.

“Kami mencatat terdapat peningkatan 19 persen trafik penumpang selama periode liburan sekolah, dengan melayani rata-rata 74 ribu penumpang sedangkan keseluruhan 2024 hingga Juni melayani rata-rata 62 ribu penumpang per hari,” kata General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Handy Heryudhitiawan.

Handy di Kabupaten Badung, Sabtu, menyebut puncak pergerakan penumpang terjadi pada 30 Juni lalu dengan 81.000 orang pengguna layanan. Angka harian ini juga termasuk yang tertinggi dalam 6 bulan.

“Tanggal 30 Juni kemarin kami mencapai puncaknya di 2024, 81.000 orang biasanya kan hanya 65.000-67.000, semuanya juga lancar terkendali dan kami bisa memberi layanan maksimal,” ujarnya.

Peningkatan penumpang selama dua pekan liburan sekolah sudah diprediksi Bandara I Gusti Ngurah Rai, sehingga selama itu juga mereka memeriahkan terminal domestik dan internasional dengan kegiatan ragam bertajuk Joyful Holiday-Saatnya Semua Liburan.

Selama itu, kedatangan penumpang ke Bali meningkat terutama puncaknya juga 30 Juni dengan 41.119 penumpang yang datang, dan puncak arus balik 7 Juli dengan 40.531 penumpang seiring dengan berakhirnya libur.

Handy menyebut selama liburan sekolah rute domestik terpadat adalah Jakarta (CGK) dengan 215 ribu penumpang, Surabaya 63 ribu, dan Ujung Pandang 23 ribu. “Kami memperhatikan pelanggan kami profilnya seperti apa, dan 70 persen penerbangan domestik di Bandara I Gusti Ngurah Rai ya dari Cengkareng,” ucapnya.

Peningkatan penumpang selama periode liburan sekolah juga terlihat dari rute internasional, ia menyebut pergerakan penumpang rute Singapura mencapai 114.000 dalam dua pekan. “Kuala Lumpur 86.000 dan Perth 45 ribu, Singapura paling tinggi karena memang Singapura paling banyak melayani penerbangan ke Bali, saat ini kurang lebih 16 penerbangan per hari,” kata dia.

Dalam rangka merayakan momentum liburan ini, Angkasa Pura I menyelipkan kegiatan penyerahan hadiah Loyalty Program Eat Shop Fly, dimana penumpang yang berbelanja di bandara sebelumnya mendapat poin dan diundi untuk mencari pemenangnya.

Ia mengatakan selain mendekorasi terminal bandara dengan ornamen liburan dan menyajikan kegiatan hiburan, pengundian hadiah ini juga sebagai wujud apresiasi terhadap pengguna layanan penerbangan.

TEMPO.CO, Jakarta - Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, mencatat telah melayani 1.039.713 penumpang selama momentum liburan sekolah 24 Juni-7 Juli 2024.

“Kami mencatat terdapat peningkatan 19 persen trafik penumpang selama periode liburan sekolah, dengan melayani rata-rata 74 ribu penumpang sedangkan keseluruhan 2024 hingga Juni melayani rata-rata 62 ribu penumpang per hari,” kata General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Handy Heryudhitiawan.

Handy di Kabupaten Badung, Sabtu, menyebut puncak pergerakan penumpang terjadi pada 30 Juni lalu dengan 81.000 orang pengguna layanan. Angka harian ini juga termasuk yang tertinggi dalam 6 bulan.

“Tanggal 30 Juni kemarin kami mencapai puncaknya di 2024, 81.000 orang biasanya kan hanya 65.000-67.000, semuanya juga lancar terkendali dan kami bisa memberi layanan maksimal,” ujarnya.

Peningkatan penumpang selama dua pekan liburan sekolah sudah diprediksi Bandara I Gusti Ngurah Rai, sehingga selama itu juga mereka memeriahkan terminal domestik dan internasional dengan kegiatan ragam bertajuk Joyful Holiday-Saatnya Semua Liburan.

Selama itu, kedatangan penumpang ke Bali meningkat terutama puncaknya juga 30 Juni dengan 41.119 penumpang yang datang, dan puncak arus balik 7 Juli dengan 40.531 penumpang seiring dengan berakhirnya libur.

Handy menyebut selama liburan sekolah rute domestik terpadat adalah Jakarta (CGK) dengan 215 ribu penumpang, Surabaya 63 ribu, dan Ujung Pandang 23 ribu. “Kami memperhatikan pelanggan kami profilnya seperti apa, dan 70 persen penerbangan domestik di Bandara I Gusti Ngurah Rai ya dari Cengkareng,” ucapnya.

Peningkatan penumpang selama periode liburan sekolah juga terlihat dari rute internasional, ia menyebut pergerakan penumpang rute Singapura mencapai 114.000 dalam dua pekan. “Kuala Lumpur 86.000 dan Perth 45 ribu, Singapura paling tinggi karena memang Singapura paling banyak melayani penerbangan ke Bali, saat ini kurang lebih 16 penerbangan per hari,” kata dia.

Dalam rangka merayakan momentum liburan ini, Angkasa Pura I menyelipkan kegiatan penyerahan hadiah Loyalty Program Eat Shop Fly, dimana penumpang yang berbelanja di bandara sebelumnya mendapat poin dan diundi untuk mencari pemenangnya.

Ia mengatakan selain mendekorasi terminal bandara dengan ornamen liburan dan menyajikan kegiatan hiburan, pengundian hadiah ini juga sebagai wujud apresiasi terhadap pengguna layanan penerbangan.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginstruksikan peningkatan modifikasi cuaca dalam beberapa bulan ke depan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Hal ini mendesak dilakukan untuk memastikan pembangunan sejumlah infrastruktur di ibu kota baru itu dapat berjalan optimal.

"Kami menginstruksikan modifikasi cuaca untuk terus ditingkatkan dalam beberapa bulan ke depan, agar pembangunan bandara IKN menjadi optimal," ujar Budi Karya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, 13 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara. Hal ini dinyatakannya usai meninjau langsung progres pembangunan Bandara IKN pada sehari sebelumnya.

Dalam kesempatan itu, Budi Karya menyebutkan tantangan terbesar pembangunan Bandara IKN adalah hujan yang terjadi terus-menerus di wilayah Kalimantan Timur. Dari pembicaraan saat rapat dan pengamatan langsung selama di lapangan, tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di IKN adalah faktor cuaca.

"Perlu diketahui, curah hujan di wilayah Kalimantan Timur cukup tinggi dalam satu bulan terakhir, bahkan hanya delapan hari cuaca cerah. Oleh karena itu modifikasi cuaca menjadi keharusan," kata Menhub.

Sebagai gambaran, dari total 30 hari, kata Budi Karya, terhitung hanya 8 hari yang cerah di kawasan IKN. Jika kondisi ini terus terjadi, target pembangunan sejumlah fasilitas Bandara IKN berpotensi mundur dari rencana awal.

Sebelumnya, menurut Budi Karya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah melakukan upaya modifikasi cuaca dan umumnya berhasil mengurangi intensitas hujan.

“Saya minta modifikasi cuaca di wilayah Kalimantan Timur dapat ditingkatkan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Ia pun berharap langkah itu dapat menunjang percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan IKN secara keseluruhan. "Mohon doa dari seluruh rakyat Indonesia agar berbagai upaya yang dilakukan dapat membuahkan hasil terbaik."

Saat mengunjungi proyek pembangunan Bandara IKN, Budi Karya melihat langsung ke sejumlah titik, salah satunya gedung terminal bandara. Dari pengamatannya tersebut, ia menilai progres pembangunan di lokasi ini secara umum sudah baik dan bisa terus dimaksimalkan.

“Jalan akses menuju bandara sudah bisa dilalui. Pekerjaan lain yang saat ini juga tengah dilaksanakan meliputi pemasangan plafon hingga mekanikal elektrikal,” ucap Menhub. Sementara pembangunan landasan pacu fungsional Bandara IKN untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia diupayakan hingga 2.200 meter.

Budi Karya juga mengapresiasi pengerjaan landasan pacu oleh Kementerian PUPR yang dilakukan dengan sangat baik, sesuai prosedur, dan dipastikan telah memenuhi keamanan berstandar internasional.

“Saya mengapresiasi Pak Menteri PUPR beserta jajaran dan para pekerja yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan proyek bandara ini. Kontribusi ini amat sangat berarti bagi kemajuan negeri,” kata Budi Karya.

Sebelumnya, kata Menhub, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati membeberkan curah hujan yang tinggi di kawasan IKN. Dwikorita memaparkan sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai 12 Juni 2024 di kala Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) belum diterapkan, kejadian hujan terus terjadi di IKN.

Usai penerapan TMC pada tanggal 14 Juni 2024 sampai tanggal 16 Juni 2024, kata Dwikorita, praktis tidak ada hujan. Namun pada 7 Juli 2024, sebenarnya sudah ada peringatan dini tentang fenomena Madden Julian Oscillation, yakni semacam anomali cuaca yang notabene sudah terprediksi beberapa hari sebelumnya. "Memang tampaknya dengan anomali yang sangat kuat, ini (hujan) tidak bisa ditanggulangi."

TEMPO.CO, Jakarta - Jusuf Hamka, seorang pengusaha jalan tol, mencari kejelasan dari Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD. Mengenai utang pemerintah kepada perusahaannya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Berdasarkan laporan Tempo, utang pemerintah kepada CMNP mencapai Rp 800 miliar dan belum dibayar selama 25 tahun.

"Jadi kami hanya meminta konfirmasi dan nasihat saja. Sebelum Pak Mahfud mundur, ada surat yang dibuat oleh Pak Mahfud. Saya konfirm tadi dan beliau mengatakan benar bahwa surat itu dibuat kepada Kementerian Keuangan," kata Jusuf Hamka setelah bertemu Mahfud MD di rumahnya di Setiabudi, Jakarta Selatan, kemarin, Sabtu 13 Juli 2024.

Jusuf menjelaskan bahwa surat tersebut meminta Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan pembayaran utang dengan batas waktu Juni 2024. Surat tersebut juga menyebutkan bahwa jika tidak dibayar, akan ada denda berjalan setiap bulan sebesar 2 persen yang berakibat pada kerugian negara.

Sebelum itu, tahun lalu Mahfud MD pernah berjanji akan membantu Jusuf menyelesaikan masalah utang ini. Dia menyadari bahwa pemerintah sah memiliki utang berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Saya sudah katakan Kemekenkeu wajib membayar, jumlahnya dibicarakan lagi dan tentu namanya dibicarakan kedua pihak bisa mengajukan usul," ujar Mahfud di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Desember 2023.

Mahfud menjelaskan bahwa dia sudah memutuskan bahwa hutang wajib dibayar. Karena jika, utang tidak dibayar bunganya bertambah terus. "Sesuai dengan keputusan pengadilan dan negara dirugikan, kalau negara dirugikan secara sengaja itu artinya tersendiri secara hukum," ucap Mahfud.

Jusuf Hamka mulai menagih utang dari pemerintah terkait deposito perusahaannya, CMNP, di Bank Yakin Makmur (Bank Yama) sebesar Rp 78 miliar. Jusuf menyatakan bahwa utang tersebut belum dilunasi oleh pemerintah sejak likuidasi yang terjadi selama krisis moneter tahun 1998.

Pada krisis keuangan tahun 1997-1998, sektor perbankan mengalami masalah likuiditas yang menyebabkan banyak bank bangkrut. Untuk mengatasi ini, pemerintah meluncurkan program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang bertujuan membantu bank-bank membayar nasabah deposito mereka.

Pada masa itu, CMNP memiliki deposito di Bank Yama. Namun, setelah 25 tahun berlalu, perusahaan tersebut belum juga menerima ganti rugi atas depositonya. Pemerintah beralasan bahwa CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yaitu Siti Hardijanti Hastuti Soeharto, yang dikenal sebagai Tutut Soeharto.

TEMPO.CO, Jakarta - Jusuf Hamka, seorang pengusaha jalan tol, mencari kejelasan dari Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD. Mengenai utang pemerintah kepada perusahaannya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Berdasarkan laporan Tempo, utang pemerintah kepada CMNP mencapai Rp 800 miliar dan belum dibayar selama 25 tahun.

"Jadi kami hanya meminta konfirmasi dan nasihat saja. Sebelum Pak Mahfud mundur, ada surat yang dibuat oleh Pak Mahfud. Saya konfirm tadi dan beliau mengatakan benar bahwa surat itu dibuat kepada Kementerian Keuangan," kata Jusuf Hamka setelah bertemu Mahfud MD di rumahnya di Setiabudi, Jakarta Selatan, kemarin, Sabtu 13 Juli 2024.

Jusuf menjelaskan bahwa surat tersebut meminta Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan pembayaran utang dengan batas waktu Juni 2024. Surat tersebut juga menyebutkan bahwa jika tidak dibayar, akan ada denda berjalan setiap bulan sebesar 2 persen yang berakibat pada kerugian negara.

Sebelum itu, tahun lalu Mahfud MD pernah berjanji akan membantu Jusuf menyelesaikan masalah utang ini. Dia menyadari bahwa pemerintah sah memiliki utang berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Saya sudah katakan Kemekenkeu wajib membayar, jumlahnya dibicarakan lagi dan tentu namanya dibicarakan kedua pihak bisa mengajukan usul," ujar Mahfud di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Desember 2023.

Mahfud menjelaskan bahwa dia sudah memutuskan bahwa hutang wajib dibayar. Karena jika, utang tidak dibayar bunganya bertambah terus. "Sesuai dengan keputusan pengadilan dan negara dirugikan, kalau negara dirugikan secara sengaja itu artinya tersendiri secara hukum," ucap Mahfud.

Jusuf Hamka mulai menagih utang dari pemerintah terkait deposito perusahaannya, CMNP, di Bank Yakin Makmur (Bank Yama) sebesar Rp 78 miliar. Jusuf menyatakan bahwa utang tersebut belum dilunasi oleh pemerintah sejak likuidasi yang terjadi selama krisis moneter tahun 1998.

Pada krisis keuangan tahun 1997-1998, sektor perbankan mengalami masalah likuiditas yang menyebabkan banyak bank bangkrut. Untuk mengatasi ini, pemerintah meluncurkan program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang bertujuan membantu bank-bank membayar nasabah deposito mereka.

Pada masa itu, CMNP memiliki deposito di Bank Yama. Namun, setelah 25 tahun berlalu, perusahaan tersebut belum juga menerima ganti rugi atas depositonya. Pemerintah beralasan bahwa CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yaitu Siti Hardijanti Hastuti Soeharto, yang dikenal sebagai Tutut Soeharto.

TEMPO.CO, Banyuwangi - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap dampak kemajuan yang bakal terwujud seiring dengan hadirnya dua infrastruktur penting, yaitu jalan tol Probolinggo-Banyuwangi atau tol Probowangi dan Jalur Lintas Selatan (JLS) atau Pansela yang menghubungkan Banyuwangi-Jember serta kawasan pantai selatan dari Pacitan sampai Banyuwangi.

"(Untuk tol) Targetnya InsyaAllah 2025 mestinya sampai Banyuwangi," kata Basuki dalam keterangan tertulis yang dikutip TEMPO, Ahad, 14 Juli 2024. Adapun ia mengunjungi Banyuwangi pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Pembangunan tol Probowangi terdiri atas dua tahap. Tahap pertama sepanjang 49,68 kilometer (km) memiliki seksi 1-3, yaitu seksi Gending-Kraksaan, Kraksaan-Paiton, dan Paiton Besuki. Pembangunan seksi Paiton-Besuki saat ini masih berlangsung dan ditarget rampung akhir 2024.

Sementara tahap dua memiliki panjang 126,72 km yang terdiri atas seksi lanjutan 4-7. Yakni seksi Besuki-Situbondo, seksi Situbondo-Asembagus, Asembagus-Bajulmati, dan terakhir Bajulmati-Ketapang yang berada di kawasan Banyuwangi. Jalur tol tersebut juga memiliki pemandangan indah Selat Bali.

Dengan akan dirampungkannya pembangunan tol Probowangi, Basuki meyakini bahwa Banyuwangi akan mendapat dampak positif. "Banyuwangi ke depan pasti lompatannya jauh lebih baik. Apalagi kalau tol Probowangi selesai," kata dia.

Lebih-lebih, kata Basuki, apabila pembangunan tol Gilimanuk-Mengwi yang menghubungkan Jembrana hingga Badung di Pulau Bali juga rampung, yang akan sangat memperkuat relasi akses Banyuwangi dan Pulau Bali. Jika demikian, bukan tidak mungkin para wisatawan dari berbagai daerah di Jawa yang hendak pergi ke Bali akan memilih jalur darat ketimbang udara. "Dan pasti Banyuwangi akan dapat dampak positifnya," tutur dia.

Selain Tol Probowangi, kemajuan Banyuwangi juga akan ditunjang dengan pembangunan lanjutan jalur lintas selatan (JLS) atau yang juga disebut sebagai jalur pantai selatan (Pansela).

Jalur Pansela yang menyambungkan Jember dan Banyuwangi rencananya juga segera dibangun melalui dukungan Islamic Development Bank yang dikoordinasikan pemerintah pusat.

Jalur Pansela Jember-Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi mencapai total sekitar 99,18 kilometer (km). Dari jumlah tersebut, sisa jalur yang belum terbangun sepanjang 14,1 km. Pemkab Banyuwangi juga telah menggelar rapat bersama kementerian terkait untuk membahas rencana pembangunan tersebut, terutama untuk penyiapan lahan.

Rencananya, ada beberapa paket pembangunan jalur Pansela untuk sisa yang belum terbangun. Pertama, paket pembangunan ruas Kedunglembu-Malangsari 5,1 km. Kedua, ruas jalan Malangsari-Perbatasan Kabupaten Jember sepanjang 7,7 km. Ketiga, ruas jalan Senenrejo-Perbatasan Kabupaten Banyuwangi sepanjang 1,3 km.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan dukungan infrastruktur tersebut bakal menjadikan akses ke Banyuwangi semakin lengkap, mulai dari jalur kereta api, bandara, hingga jalan yang diperkuat dengan tol dan JLS.

“Kemudahan mobilitas barang dan orang dari dan ke Banyuwangi akan menggerakkan perekonomian lokal. Bismillah, semoga semua dilancarkan dan membawa berkah,” ujar Ipuk.

TEMPO.CO, Banyuwangi - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap dampak kemajuan yang bakal terwujud seiring dengan hadirnya dua infrastruktur penting, yaitu jalan tol Probolinggo-Banyuwangi atau tol Probowangi dan Jalur Lintas Selatan (JLS) atau Pansela yang menghubungkan Banyuwangi-Jember serta kawasan pantai selatan dari Pacitan sampai Banyuwangi.

"(Untuk tol) Targetnya InsyaAllah 2025 mestinya sampai Banyuwangi," kata Basuki dalam keterangan tertulis yang dikutip TEMPO, Ahad, 14 Juli 2024. Adapun ia mengunjungi Banyuwangi pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Pembangunan tol Probowangi terdiri atas dua tahap. Tahap pertama sepanjang 49,68 kilometer (km) memiliki seksi 1-3, yaitu seksi Gending-Kraksaan, Kraksaan-Paiton, dan Paiton Besuki. Pembangunan seksi Paiton-Besuki saat ini masih berlangsung dan ditarget rampung akhir 2024.

Sementara tahap dua memiliki panjang 126,72 km yang terdiri atas seksi lanjutan 4-7. Yakni seksi Besuki-Situbondo, seksi Situbondo-Asembagus, Asembagus-Bajulmati, dan terakhir Bajulmati-Ketapang yang berada di kawasan Banyuwangi. Jalur tol tersebut juga memiliki pemandangan indah Selat Bali.

Dengan akan dirampungkannya pembangunan tol Probowangi, Basuki meyakini bahwa Banyuwangi akan mendapat dampak positif. "Banyuwangi ke depan pasti lompatannya jauh lebih baik. Apalagi kalau tol Probowangi selesai," kata dia.

Lebih-lebih, kata Basuki, apabila pembangunan tol Gilimanuk-Mengwi yang menghubungkan Jembrana hingga Badung di Pulau Bali juga rampung, yang akan sangat memperkuat relasi akses Banyuwangi dan Pulau Bali. Jika demikian, bukan tidak mungkin para wisatawan dari berbagai daerah di Jawa yang hendak pergi ke Bali akan memilih jalur darat ketimbang udara. "Dan pasti Banyuwangi akan dapat dampak positifnya," tutur dia.

Selain Tol Probowangi, kemajuan Banyuwangi juga akan ditunjang dengan pembangunan lanjutan jalur lintas selatan (JLS) atau yang juga disebut sebagai jalur pantai selatan (Pansela).

Jalur Pansela yang menyambungkan Jember dan Banyuwangi rencananya juga segera dibangun melalui dukungan Islamic Development Bank yang dikoordinasikan pemerintah pusat.

Jalur Pansela Jember-Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi mencapai total sekitar 99,18 kilometer (km). Dari jumlah tersebut, sisa jalur yang belum terbangun sepanjang 14,1 km. Pemkab Banyuwangi juga telah menggelar rapat bersama kementerian terkait untuk membahas rencana pembangunan tersebut, terutama untuk penyiapan lahan.

Rencananya, ada beberapa paket pembangunan jalur Pansela untuk sisa yang belum terbangun. Pertama, paket pembangunan ruas Kedunglembu-Malangsari 5,1 km. Kedua, ruas jalan Malangsari-Perbatasan Kabupaten Jember sepanjang 7,7 km. Ketiga, ruas jalan Senenrejo-Perbatasan Kabupaten Banyuwangi sepanjang 1,3 km.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan dukungan infrastruktur tersebut bakal menjadikan akses ke Banyuwangi semakin lengkap, mulai dari jalur kereta api, bandara, hingga jalan yang diperkuat dengan tol dan JLS.

“Kemudahan mobilitas barang dan orang dari dan ke Banyuwangi akan menggerakkan perekonomian lokal. Bismillah, semoga semua dilancarkan dan membawa berkah,” ujar Ipuk.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin dua perusahaan pinjaman online (pinjol), yakni PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas) dan PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala). Keduanya telah mengajukan pengembalian izin usaha sebagai penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

OJK mencabut izin usaha Jembatan Emas dan Dhanapala sebagai tindak lanjut atas pengajuan pengembalian izin usaha tersebut. Keputusan itu ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-33/D.06/2024 tanggal 3 Juli 2024 untuk PT Akur Dana Abadi dan Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-35/D.06/2024 tanggal 5 Juli 2024 untuk PT Semangat Gotong Royong.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa memaparkan alasan pencabutan izin usaha kedua perusahaan pinjol ini. Dia mengatakan, Jembatan Emas sebelumnya mengajukan permohonan pengembalian izin usaha sebagai penyelenggara LPBBTI.

"Karena belum dapat mengimplementasikan ketentuan permodalan terkait ekuitas minimum dan pemenuhan jumlah direksi," kata Aman dalam keterangan resmi pada Jumat, 12 Juli 2024.

Dia melanjutkan, Dhanapala mengajukan permohonan pengembalian izin usaha untuk melakukan sentralisasi kegiatan usaha LPBBTI pada satu entitas. Pasalnya, grup pemegang sahamnya punya dua entitas yang menjalankan kegiatan usaha yang sama.

"Saat ini, grup pemegang saham dari PT Semangat Gotong Royong memiliki dua entitas yang menjalankan kegiatan usaha LPBBTI," tutur dia.

Kantor Jembatan Emas berada di Gedung Senayan Business Center Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara itu, kantor Dhanapala beralamat di Ciputra World 2, Jl. Prof. DR. Satrio, Jakarta Selatan.

Usai mencabut izin usaha keduanya, OJK akan tetap memantau kewajiban Jembatan Emas dan Dhanapala. Aman turut merinci tiga kewajiban dua perusahaan pinjol tersebut. Pertama, wajib menghentikan kegiatan usaha di industri LPBBTI.

Kedua, perusahaan wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dengan agenda pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi. Kewajiban ini harus dipenuhi paling lambat 30 hari sejak izin usaha dicabut. Terakhir, perusahaan harus menyelesaikan hak dan kewajiban kepada konsumen dan pihak ketiga.

Selain itu, pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai Jembatan Emas serta Dhanapala dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset perusahaan.

"Dalam upaya memberikan kepastian hukum untuk perlindungan konsumen dan pihak terkait lainnya, Jembatan Emas dan Dhanapala wajib melikuidasi dan menyediakan narahubung untuk pusat informasi dan layanan pengaduan konsumen dan masyarakat," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sekaligus presiden terpilih bertemu 906 calon perwira remaja atau Capaja TNI dan Polri, yang baru menyelesaikan pendidikan mereka di Akademi Militer TNI dan Akademi Kepolisian, Jumat, 12 Juli 2024.

Dalam acara pembekalan Capaja TNI dan Polri di Balai Sudirman, Jakarta, itu, Prabowo mengingatkan mereka saat dilantik menjadi perwira nanti harus memposisikan diri sebagai seorang kesatria yang mengabdikan diri dan hidupnya untuk NKRI.

Prabowo yang menyampaikan pidato berjudul “Perwira Kesatria Pembela Tanah Air” selama satu jam lebih, menyoroti sejumlah persoalan yang mencakup tata kelola negara, visi pembangunan negara, dan pentingnya membangun institusi TNI dan Polri yang kuat untuk keberlangsungan bangsa.

Dia juga sempat menyinggung perjuangan para pahlawan selama masa kemerdekaan dan saat mempertahankan kemerdekaan. Dalam paparannya itu, Prabowo juga menyelipkan cuplikan film The East (De Oost) karya Jim Taihuttu yang menceritakan kekejaman Westerling, seorang pemimpin satuan khusus militer Hindia Belanda, yang terlibat aksi pembantaian rakyat sipil di Sulawesi Selatan pada 1946–1947.

Prabowo mengingatkan para calon perwira remaja itu mengenai tujuan berbangsa dan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Tujuan nasional bangsa kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bangsa kita sangat jelas, sangat gamblang. Tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” kata Prabowo.

Dia menekankan tujuan melindungi disebutkan lebih dulu daripada “memajukan kesejahteraan umum” yang kaitannya dengan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. “Untuk apa kita bangun gedung-gedung? Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara, untuk apa kita membangun kereta api cepat, untuk apa kita membangun jalan raya, untuk apa kita membangun waduk kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi,” ujar Prabowo.

Oleh karena itu, dia kembali mengingatkan para calon perwira remaja bergabungnya mereka ke dalam institusi TNI dan Polri merupakan bagian dari tujuan nasional.

“Kita butuh tentara yang sangat kuat. Kita butuh kepolisian yang sangat hebat,” katanya.

Usai acara, kepada wartawan ia mengatakan sengaja menyoroti tema itu karena semangat rela berkorban harus selalu tertanam pada diri mereka terutama setelah dilantik dan merintis karier sebagai perwira di TNI dan Polri.

“Saya memberi suatu motivasi, suatu pengarahan bahwa mereka diharapkan oleh rakyat mengabdi. Mereka harus berbuat yang terbaik untuk membela bangsa mereka, bangsa kita. Saya kira intinya itu,” kata Prabowo menjelaskan inti pidato kebangsaannya yang disampaikan kepada 906 capaja TNI-Polri saat dia ditemui selepas acara.

Dalam acara pembekalan itu, yang rangkaiannya berlangsung sejak Kamis, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan kepala staf yaitu Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono juga turut hadir.

Sebanyak 906 calon perwira remaja TNI dan Polri itu, yang terdiri atas 417 capaja TNI AD, 129 dari TNI AL, 113 dari TNI AU, dan 247 capaja Polri dijadwalkan bakal dilantik langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada 16 Juli 2024.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan izin agar investor IKN atau Ibu Kota Nusantara bisa mendapat Hak Guna Usaha alias HGU di IKN hingga 190 tahun untuk dua siklus.

Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya aturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Kamis, 11 Juli 2024.

Pasal 9 beleid tersebut, menyebutkan pemerintah mengobral Hak Guna Usaha (HGU) dengan jangka waktu hingga 95 tahun, yang bisa diperpanjang hingga dua siklus. Artinya pemodal memiliki hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara di IKN sampai 190 tahun.

Selain HGU, hak guna bangunan atau HGB diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 tahun melalui satu siklus pertama. Kemudian, dapat dilakukan perpanjang melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Artinya, HGB diizinkan hingga 160 tahun. Aturan ini disebutkan pada Pasal 9 ayat 2 (c) Perpres Nomor 75 Tahun 2024.

Menilik lebih jauh, beleid konsesi HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun dalam UU IKN ini telah dikemas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Aturan itu diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 6 Maret 2023.

Dalam aturannya, siklus pertama ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, pemberian hak dengan jangka waktu paling lama 35 tahun, kedua perpanjangan hak paling lama 25 tahun, dan terakhir pembaruan hak, paling lama 35 tahun. Adapun perpanjangan dan pembaharuan HGU diberikan sekaligus setelah HGU digunakan atau dimanfaatkan secara efektif sesuai tujuan pemberian haknya.

Sedangkan ketentuan perpanjangan HGU untuk siklus kedua, investor dapat kembali mengajukan dalam tenggat 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir. Setelah mendapatkan izin HGU untuk 95 tahun selanjutnya, pengusaha harus memanfaatkan izin sesuai perjanjian pemanfaatan tanah. Meski begitu, Pemerintah hanya mengabulkan permohonan siklus kedua jika investor memenuhi kriteria.

Kriteria tersebut antara lain tanah yang dikelola masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak; pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak; syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan pemanfaatan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang.

Berbeda dengan HGU, Pemerintah memberikan jangka waktu Hak Guna Bangunan atau HGB di atas HPL selama 80 tahun untuk siklus pertama. Konsesi dapat diperpanjang ke siklus kedua dengan jangka waktu yang sama. Perpanjangan siklus HGB dapat dilakukan, jika pada siklus pertama telah dilakukan diperjanjikan. Juga, setelah dilakukan evaluasi bersama antara Otorita IKN dengan kementerian terkait.

Meski diklaim mendatangkan investor, Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika menyebut pemberian HGU sampai 190 tahun dan HGB 160 tahun adalah kebijakan yang lebih buruk dari masa penjajahan Belanda di Indonesia. Menurutnya, UU Agraria Kolonial (Agrarische Wet 1870) saja hanya membolehkan hak konsesi perkebunan kepada investor paling lama 75 tahun.

Tak hanya itu, kebijakan pemerintah tersebut dinilai merugikan masyarakat lokal. “Peningkatan durasi HGU dapat merugikan masyarakat lokal dan lingkungan, fokus investor beralih dari keuntungan jangka pendek menjadi jangka panjang,” ujar Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat melalui keterangan tertulis, pada Kamis, 10 Agustus 2023.

Insentif HGU, menurutnya, berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara keuntungan investor IKN, pemerataan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Penetapan kriteria ketat guna melenggangkan pemberian HGU di IKN selama itu, menurut Achmad, masih meningkatkan kecemasan terkait lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan tanah.