TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Reni Yanita, mengatakan Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) telah selesai menyelidiki rencana pengenaan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) untuk komoditas keramik pada pekan lalu. Penyelidikan itu ditujukan terhadap data impor selama tiga tahun ke belakang.

Reni mengatakan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas telah menyampaikan hasil penyelidikan beserta usulan besaran tarif dan jangka waktunya kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dia tak merinci besaran tarif dan jangka waktu yang dimuat usulan itu.

“Udah ada (surat) ke Pak Menteri (Agus Gumiwang. Tinggal dibalas nanti setuju atau enggak,” kata Reni, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2024.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) tengah menyelidiki impor selama tiga tahun ke belakang. Penyelidikan ini akan menjadi dasar pengenaan bea masuk tujuh komoditas impor yang membanjiri pasar Indonesia.

Tujuh komoditas itu adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki. Bea masuk ini tidak hanya dari Cina, seperti ramai diberitakan sebelumnya, tapi dari berbagai negara. Adapun persentase bea masuk bisa 10 sampai dengan 200 persen, tergantung hasil penyelidikan KPPI dan KADI.

“Mereka harus melihat impornya tiga tahun (ke belakang) itu berapa. Betul apa tidak sih itu banjir impor. Ini kan terdata,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, KPPI dan KADI akan menyelidiki data dari berbagai sumber, termsuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan asosiasi. Bila impor dalam tiga tahun terakhir memang melonjak, kata Zulhas, tujuh komoditas itu bisa dikenakan tarif. “Bisa 10, bisa 20, bisa 200 (persen). Terserah mereka (KPPI dan KADI), bukan saya yang menentukan,” kata Zulhas.

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Reni Yanita, mengatakan Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) telah selesai menyelidiki rencana pengenaan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) untuk komoditas keramik pada pekan lalu. Penyelidikan itu ditujukan terhadap data impor selama tiga tahun ke belakang.

Reni mengatakan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas telah menyampaikan hasil penyelidikan beserta usulan besaran tarif dan jangka waktunya kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dia tak merinci besaran tarif dan jangka waktu yang dimuat usulan itu.

“Udah ada (surat) ke Pak Menteri (Agus Gumiwang. Tinggal dibalas nanti setuju atau enggak,” kata Reni, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2024.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) tengah menyelidiki impor selama tiga tahun ke belakang. Penyelidikan ini akan menjadi dasar pengenaan bea masuk tujuh komoditas impor yang membanjiri pasar Indonesia.

Tujuh komoditas itu adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki. Bea masuk ini tidak hanya dari Cina, seperti ramai diberitakan sebelumnya, tapi dari berbagai negara. Adapun persentase bea masuk bisa 10 sampai dengan 200 persen, tergantung hasil penyelidikan KPPI dan KADI.

“Mereka harus melihat impornya tiga tahun (ke belakang) itu berapa. Betul apa tidak sih itu banjir impor. Ini kan terdata,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, KPPI dan KADI akan menyelidiki data dari berbagai sumber, termsuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan asosiasi. Bila impor dalam tiga tahun terakhir memang melonjak, kata Zulhas, tujuh komoditas itu bisa dikenakan tarif. “Bisa 10, bisa 20, bisa 200 (persen). Terserah mereka (KPPI dan KADI), bukan saya yang menentukan,” kata Zulhas.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menilai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan membebani APBN. Menurut Esther, meski program lain seperti makan bergizi gratis juga memberatkan, namun dinilai lebih baik. “Kalau diminta memilih Makan siang gratis atau IKN, saya pilih Makan siang gratis,” ujarnya dihubungi Rabu, 10 Juli 2024.

Ia menerangkan, setidaknya program usulan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto itu bisa mendorong konsumsi masyarakat. Pergerakan konsumsi dinilai bisa mendorong peningkatan nilai produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi.

Hasil analisis Tim Big Data Indef menyatakan 78 persen warganet menyatakan IKN membebani APBN. Alasannya, realisasi investasi swasta yang saat ini masih seret. Ia mengatakan janji awal pemerintah, ibu kota baru akan menelan anggaran sekitar Rp 466 triliun dan dari kas negara hanya sekitar 20 persen.

Namun kas negara yang digunakan berpotensi membengkak. Pada bulan lalu, pihak Otorita IKN telah mengajukan tambahan anggaran Rp 29,8 triliun untuk tahun depan. Karena bebani anggaran, pemindahan pusat pemerintahan harus tinjau ulang. Esther ragu pembangunan proyek usulan Presiden Joko Widodo tersebut dapat mendorong Indonesia jadi negara maju.

Ia juga menyoroti pernyataan Jokowi yang akan menunda rencana berkantor di IKN jika infrastruktur tidak rampung. Esther berpendapat, investor kemungkinan enggan menanamkan modal jika pembangunan fasilitas publik di ibu kota baru belum siap.

Pemerintah diminta berhati-hati mengelola anggaran di tengah turunnya penerimaan saat ini. Di tambah ada utang jatuh tempo Rp 800 triliun pada masa transisi pemerintahan 2025 hingga 2027. Anggaran seharusnya dialokasikan untuk program dan proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memaparkan, selama tiga tahun belakangan alokasi APBN untuk ibu kota negara di Kalimantan Timur sudah mencapai Rp 72,5 triliun. Pada 2024, pemerintah menetapkan porsi APBN untuk IKN sebesar Rp 40 triliun. Ia berharap IKN sudah dapat digunakan untuk upacara peringatan ulang tahun RI 17 Agustus mendatang.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengatakan percepatan implementasi Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (biofuel) mampu meningkatkan penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

“Nature based ini bisa menjadi solusi karena ke depan Indonesia tak mau terlalu banyak impor minyak mentah, apalagi kita punya gula dan sawit,” kata Erick Thohir di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Erick Thohir mengatakan, BUMN sedari awal mendukung rencana jangka panjang pemerintah supaya tepat sasaran, efisien, serta sisa-sisa dananya bisa digunakan untuk program lain yang bisa membantu perkembangan manusia.

“Jadi jangan mendidik manusia kita hanya konsumtif tetapi IQ-nya yang memungkinkan. Program pendidikan anak dan kesehatan ibu harus menjadi bagian prioritas ke depan,” katanya.

Erick Thohir sempat mengatakan perlunya perubahan yang bisa dilakukan masyarakat Indonesia seperti penggunaan motor dan mobil listrik. Selain itu, juga dengan penggunaan biofuel atau bahan bakar nabati.

"Brasil sudah sukses menggunakan biofuel, lihat langit di Brazil biru. Artinya apa? Kita juga bisa," ujar Erick Thohir dalam video pendek yang dia unggah di Instagram resminya pada Selasa, 15 Agustus 2023.

Salah satu biofuel adalah etanol yang berasal dari tebu. Diketahui, Pertamina telah menjual bahan bakar baru, yakni Pertamax Green yang terdiri dari campuran etanol sebesar 5 persen dan Pertamax.

“Ini menjadi salah satu langkah untuk membuat langit kita menjadi biru," ungkap Erick Thohir.

BAGUS PRIBADI | AMELIA RAHIMA SARI

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, mengklaim rencana pemberian subsidi LPG 3 kg melalui pembayaran uang tunai langsung ke masyarakat sudah dibahas bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebab, kata dia, ide perubahan penyaluran subsidi untuk produk menjadi untuk masyarakat memang datang dari Komisi VII maupun ESDM.

"ESDM sudah menyanggupi, dilaksanakan pada 2026," ujar Eddy ketika dihubungi melalui sambungan telepon pada Rabu, 10 Juli 2024. Ia berujar, penyaluran subsidi secara langsung ke masyaralat penerima dilakukan agar tidak ada disparitas harga di pasar.

Saat ini, upaya penyaluran subsidi LPG 3 kg agar tepat sasaran sudah dilakukan melalui pendataan KTP. Sehingga, masyarakat yang bisa mendapat LPG 3 kg adalahh masyarakat yang sudah terdata dan terverifikasi berhak mendapat subsidi. Eddy mengatakan, data tersebut nantinya disinkronkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.

"Penyaluran bantuan, subsidi, atau apapun bentuk bantuan negara ke mayarakat kan harus berbasis data. Nah, data yang bisa dijadikan panduan, sebaiknya DTKS," kata Eddy. Karena itu, ia meminta pemerintah memperbarui dan memastikan keakuratan data tersebut.

Tempo berupaya mengonfirmasi rencana penyaluran subsidi LPG 3 kg melalui pembayaran uang tunai ke masyarakat mulai 2026 mendatang ke Kementerian ESDM. Namun, hingga berita ini ditulis, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi belum menjawab pertanyaan yang diajukan Tempo melalui aplikasi perpesanan.

Adapun soal sengkarut penyaluran subsidi LPG 3 kg, sementara ini pemerintah baru berupaya menekan kebocoran subsidi melalui persyaratan KTP untuk pembelian. Namun, kebijakan ini dirasa belum tepat. Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono mengatakan pendataan KTP di agen resmi Pertamina bukanlah solusi berkeadilan. Ia kemudian mengusulkan cara lain yang bisa dilakukan pemerintah.

“Cara yang lebih efektif dan berkeadilan untuk menekan beban subsidi LPG 3 kg sebenarnya adalah dengan pembangunan jaringan gas untuk rakyat secara masif,” ujar Yusuf ketika dihubungi Tempo, Kamis, 4 Januari 2024.

Menurut dia, pipanisasi gas akan menghasilkan efisiensi yang signifikan dalam distribusi LPG ke masyarakat dibandingkan melalui tabung gas seperti selama ini.

RIRI RAHAYU | DEFARA DHANYA PARAMITHA

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, mengklaim rencana pemberian subsidi LPG 3 kg melalui pembayaran uang tunai langsung ke masyarakat sudah dibahas bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebab, kata dia, ide perubahan penyaluran subsidi untuk produk menjadi untuk masyarakat memang datang dari Komisi VII maupun ESDM.

"ESDM sudah menyanggupi, dilaksanakan pada 2026," ujar Eddy ketika dihubungi melalui sambungan telepon pada Rabu, 10 Juli 2024. Ia berujar, penyaluran subsidi secara langsung ke masyaralat penerima dilakukan agar tidak ada disparitas harga di pasar.

Saat ini, upaya penyaluran subsidi LPG 3 kg agar tepat sasaran sudah dilakukan melalui pendataan KTP. Sehingga, masyarakat yang bisa mendapat LPG 3 kg adalahh masyarakat yang sudah terdata dan terverifikasi berhak mendapat subsidi. Eddy mengatakan, data tersebut nantinya disinkronkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.

"Penyaluran bantuan, subsidi, atau apapun bentuk bantuan negara ke mayarakat kan harus berbasis data. Nah, data yang bisa dijadikan panduan, sebaiknya DTKS," kata Eddy. Karena itu, ia meminta pemerintah memperbarui dan memastikan keakuratan data tersebut.

Tempo berupaya mengonfirmasi rencana penyaluran subsidi LPG 3 kg melalui pembayaran uang tunai ke masyarakat mulai 2026 mendatang ke Kementerian ESDM. Namun, hingga berita ini ditulis, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi belum menjawab pertanyaan yang diajukan Tempo melalui aplikasi perpesanan.

Adapun soal sengkarut penyaluran subsidi LPG 3 kg, sementara ini pemerintah baru berupaya menekan kebocoran subsidi melalui persyaratan KTP untuk pembelian. Namun, kebijakan ini dirasa belum tepat. Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono mengatakan pendataan KTP di agen resmi Pertamina bukanlah solusi berkeadilan. Ia kemudian mengusulkan cara lain yang bisa dilakukan pemerintah.

“Cara yang lebih efektif dan berkeadilan untuk menekan beban subsidi LPG 3 kg sebenarnya adalah dengan pembangunan jaringan gas untuk rakyat secara masif,” ujar Yusuf ketika dihubungi Tempo, Kamis, 4 Januari 2024.

Menurut dia, pipanisasi gas akan menghasilkan efisiensi yang signifikan dalam distribusi LPG ke masyarakat dibandingkan melalui tabung gas seperti selama ini.

RIRI RAHAYU | DEFARA DHANYA PARAMITHA

TEMPO.CO, Jakarta - PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,6 triliun untuk pendanaan program pemerintah berupa Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Cadangan pangan ini adalah komoditas gula, daging sapi, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, cabai, bawang merah, ikan kembung, dan daging kerbau.

“Sebagai BUMN Holding pangan, ID Food dibentuk untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Direktur PT RNI, Frans Marganda Tambunan, saat menyampaikan presentasinya kepada Komisi VI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 10 Juli 2024.

Selain itu, Frans menyebut ID Food berperan penting sebagai offtaker komoditas pangan melalui jaringan kemitraan seperti petani, peternak dan nelayan. Dari 13 komoditas pangan di Indonesia, ID Food hanya mengelola 10 komoditas.

“PMN tunai yang diajukan akan digunakan untuk membiayai pelaksaan program pemerintah CPP,” kata dia.

Frans menyebut pengajuan PMN ini juga lantaran kondisi di ID Food sedang bermasalah. Dia mengatakan kondisi utang perbankan yang terlalu tinggi pada 2023, mengakibatkan beban bunga Rp 626 miliar tiap tahun. Selain itu, produksi perberasan, DOC, dan sejumlah komoditas lain juga tak tercapai karena kendala operasional dan keterbatasan modal kerja.

“Belum tercapainya efisiensi atas kegiatan operasional perusahaan,” kata dia.

Oleh karena itu, dia mengatakan, PMN tunai ini akan memperkuat BUMN Holding pangan dalam melaksanakan program pemerintah CPP. Selain itu, suntikan dana ini juga akan memperbaiki ekosistem pangan dan mengurangi disparitas harga.

Manfaat bagi masyarakat dan sosial, Frans menyebut akan meningkatkan perekonomian bagi petani, peternak, dan nelayan. “Peningkatan pendapatan pemerintah melalui penerimaan pajak,” ujarnya.

Selain PT RNI, sejumlah BUMN seperti PT Asabri, PT Bio Farma, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau Indonesia Financial Group (IFG) juga mengajukan PMN dalam rapat dengan pendapat di Komisi VI DPR. Adapun, PT Asabri mengajukan Rp 3,61 triliun, PT Bio Farma sebesar Rp 2,21 triliun, dan PT IFG sebesar Rp 3 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,6 triliun untuk pendanaan program pemerintah berupa Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Cadangan pangan ini adalah komoditas gula, daging sapi, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, cabai, bawang merah, ikan kembung, dan daging kerbau.

“Sebagai BUMN Holding pangan, ID Food dibentuk untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Direktur PT RNI, Frans Marganda Tambunan, saat menyampaikan presentasinya kepada Komisi VI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 10 Juli 2024.

Selain itu, Frans menyebut ID Food berperan penting sebagai offtaker komoditas pangan melalui jaringan kemitraan seperti petani, peternak dan nelayan. Dari 13 komoditas pangan di Indonesia, ID Food hanya mengelola 10 komoditas.

“PMN tunai yang diajukan akan digunakan untuk membiayai pelaksaan program pemerintah CPP,” kata dia.

Frans menyebut pengajuan PMN ini juga lantaran kondisi di ID Food sedang bermasalah. Dia mengatakan kondisi utang perbankan yang terlalu tinggi pada 2023, mengakibatkan beban bunga Rp 626 miliar tiap tahun. Selain itu, produksi perberasan, DOC, dan sejumlah komoditas lain juga tak tercapai karena kendala operasional dan keterbatasan modal kerja.

“Belum tercapainya efisiensi atas kegiatan operasional perusahaan,” kata dia.

Oleh karena itu, dia mengatakan, PMN tunai ini akan memperkuat BUMN Holding pangan dalam melaksanakan program pemerintah CPP. Selain itu, suntikan dana ini juga akan memperbaiki ekosistem pangan dan mengurangi disparitas harga.

Manfaat bagi masyarakat dan sosial, Frans menyebut akan meningkatkan perekonomian bagi petani, peternak, dan nelayan. “Peningkatan pendapatan pemerintah melalui penerimaan pajak,” ujarnya.

Selain PT RNI, sejumlah BUMN seperti PT Asabri, PT Bio Farma, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau Indonesia Financial Group (IFG) juga mengajukan PMN dalam rapat dengan pendapat di Komisi VI DPR. Adapun, PT Asabri mengajukan Rp 3,61 triliun, PT Bio Farma sebesar Rp 2,21 triliun, dan PT IFG sebesar Rp 3 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja, mewanti-wanti akan adanya potensi banjir impor produk sisa ataustocklotdari luar negeri. Bila itu terjadi, dia menyebut Indonesia akan menjadidumping heaven.

“Kalau harus melawan produk-produk sisa, kita tidak bisa melawan,” kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024.

Produk sisa adalah barang-barang produksi yang tidak terjual di pasar negara asal. Jemmy mencontohkan, di Indonesia ada seorang pemuda Cina yang menawarkan jasa mengimpor produk-produk sisa dari negaranya. Produk itu mulai dari tekstil, baju, tas sekolah, sampai sepatu dan sandal.

Kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penyedia jasa itu menawarkan mereka menghindari pajak dengan tidak menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ada celah yang disediakan pemerintah untuk menjadi non-PKP. “Bayar setengah persen saja cukup pajaknya,” kata Jemmy.

Tak hanya itu, Jemmy menyebut ada selisih yang sangat besar antara data impor versi Badan Pusat Statistik (BPS) dan negara asal. Untuk HS 61, 62, dan 63, dia mencatat ada selisih sebesar 150,7; 159,93; dan 249,97. Data ini menunjukkan, ada barang-barang impor yang masuk tanpa melalui prosedur resmi.

Produk sisa tersebut tidak hanya masuk dengan cara ilegal alias diselundupkan. Sebagian produk sisa itu juga masuk secara legal alias melalui prosedur resmi. Kondisi tersebut membuat pasar dalam negeri semakin kebanjiran produk-produk sisa dari negara lain.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja, mewanti-wanti akan adanya potensi banjir impor produk sisa ataustocklotdari luar negeri. Bila itu terjadi, dia menyebut Indonesia akan menjadidumping heaven.

“Kalau harus melawan produk-produk sisa, kita tidak bisa melawan,” kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024.

Produk sisa adalah barang-barang produksi yang tidak terjual di pasar negara asal. Jemmy mencontohkan, di Indonesia ada seorang pemuda Cina yang menawarkan jasa mengimpor produk-produk sisa dari negaranya. Produk itu mulai dari tekstil, baju, tas sekolah, sampai sepatu dan sandal.

Kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penyedia jasa itu menawarkan mereka menghindari pajak dengan tidak menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ada celah yang disediakan pemerintah untuk menjadi non-PKP. “Bayar setengah persen saja cukup pajaknya,” kata Jemmy.

Tak hanya itu, Jemmy menyebut ada selisih yang sangat besar antara data impor versi Badan Pusat Statistik (BPS) dan negara asal. Untuk HS 61, 62, dan 63, dia mencatat ada selisih sebesar 150,7; 159,93; dan 249,97. Data ini menunjukkan, ada barang-barang impor yang masuk tanpa melalui prosedur resmi.

Produk sisa tersebut tidak hanya masuk dengan cara ilegal alias diselundupkan. Sebagian produk sisa itu juga masuk secara legal alias melalui prosedur resmi. Kondisi tersebut membuat pasar dalam negeri semakin kebanjiran produk-produk sisa dari negara lain.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,6 triliun pendanaan program pemerintah berupa Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu malam, 10 Juli 2024 dimulai dari Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mendorong dilakukannya investigasi perihal indikasi penyebab serangan siber Ransomware di server Pusat Data Nasional (PDN) Sementara atau PDNS.

Disusul, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memprediksi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mengalami defisit Rp 609,7 triliun di akhir 2024. Defisit berada pada level 2,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau lebih tinggi dari target APBN.

Selanjutnya, PT Bank Jago Tbk. (ARTO) telah memberhentikan secara tidak hormat karyawan berinisial IA yang menggelapkan dana nasabah senilai Rp1,39 miliar. Ia diduga membuka blokir 112 akun rekening dan memindahkan dana di dalamnya ke rekening penampung yang sudah dipersiapkan.

Berikutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum memutuskan mengenai pembatasan bahan bakar minyak (BBM). Airlangga mengatakan pemerintah akan membahas wacana itu lebih lanjut.

Terakhir, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui pembentukan badan pengelolaan kakao dan kelapa digabung dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi hal ini usai rapat internal di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Erick Thohir: Lakukan Investigasi terhadap Pegawai Telkom....

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya