TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut hak angket pelaksanaan pengawasan haji akan digunakan untuk menelusuri penyelewengan oleh Kementerian Agama. Dia menyebut ada dugaan janggal dalam penambahan kuota haji yang seharusnya diprioritaskan untuk calon jemaah haji yang sudah mengantre, tapi justru dialihkan ke calon jemaah haji plus.

“Agar tidak ada penyelewengan kebijakan yang merugikan jemaah yang mengatre puluhan tahun. Harus ada tindakan khusus,” kata Muhaimin saat ditemui usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 9 Juli 2024.

Selain menelusuri penyelewengan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu menyebut angket ini juga untuk mengevaluasi pelaksanaan haji. Dia menyebut angket dan panitia khusus pengawasan haji ini akan segera berjalan.

“Akan segera berjalan, di masa reses ini,” kata Muhaimin.

Dalam rapat paripurna Selasa hari ini, Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Selly Andriany Gantina mengatakan ada 35 anggota dewan dan lebih dari dua fraksi di Parlemen yang mengusulkan hak angket tentang pengawasan pelaksanaan haji tahun ini. Dia menyebut dalam pelaksanaan haji 2024 ini ada penyalahgunaan wewenang oleh Kementerian Agama dalam menambahkan kuota tambahan.

“Adanya indikasi kuota tambahan di tengah penyalahgunaan oleh pemerintah,” kata Selly saat mewakili pengusul hak angket di Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 9 Juli 2024.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu menyebut hak angket merupakan hak konstitusional yang dimiliki anggota dewan untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Dalam pelaksanaan haji, dia menyebut ada persoalan yang mendasar yang dilanggar oleh pemerintah atau Kementerian Agama, yaitu penambahan kuota haji.

“Penetapan kuota haji tidak sesuai dengan UU pelaksanaan haji,” kata dia.

Dia menyebut pelanggaran oleh pemerintah itu juga berupa tak sesuainya kebijakan Kementerian Agama dengan hasil rapat dengan Komisi VIII. Selain itu, dalam pelaksaan haji juga masih banyak yang tidak sempurna, yaitu kapasitas yang berlebihan, kondisi tenda, dan fasilitas MCK.

“Ini adalah fakta, belum maksimalnya pemerintah Indonesia dalam melindungi warga negara di tanah suci. Padahal biaya yang diserahkan pertambahan sesuai jamaah, pemondokan, katering, dan transportasi,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal peluang industri baru memperoleh manfaat kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT). Selagi termasuk tujuh kategori industri dalam kebijakan HGBT, kata dia, pemerintah akan mempertimbangkannya untuk menjadi penerima manfaat insentif ini.

"Ya, kami pertimbangkan. Terutama yang bisa memanfaatkan bahan baku yang kita (Indonesia) punya. Bisa kasih nilai tambah," kata Arifin ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 8 Juli 2024.

Presiden Jokowi memutuskan untuk melanjutkan insentif HGBT bagi tujuh kelompok industri, yakni industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet. Hal ini dikonfirmasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin, 8 Juli 2024. "Ya lanjut terus pokoknya,” kata Menko Perekonomian. Airlangga mengatakan mengenai usulan untuk memperluas insentif HGBT akan terus dikaji.

Airlangga juga mengatakan Pertamina akan diberi izin dan penugasan untuk membuat infrastruktur gas. “Terutama untuk regasifikasi LNG (gas alam cair) dan ketiga kawasan industri diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri,” kata Ketua Umum Partai Golkar ini.

Adapun berdasaekan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sempat mengusulkan agar HGBT diperluas ke seluruh sektor industri. Mengutip Antara, Agus Gumiwang membantah perluasan HGBT ini membebani APBN dan mengurangi penerimaan negara. Sebab, menurutnya, kebutuhan gas untuk industri hanya 30 persen dari total suplai gas nasional.

RIRI RAHAYU | DANIEL A. FAJRI | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan akan menunda rencananya untuk pindah berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada bulan Juli ini. Hal ini disebabkan karena infrastruktur penunjang yang belum siap.

Jokowi mengatakan, penerbitan Keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara tergantung progres pembangunan di lapangan.

“Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai melepas bantuan Indonesia untuk penanganan bencana di Papua Nugini dan Afganistan, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Kepala Negara menyatakan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah memberikan laporan terkait progres pembangunan infrastruktur di IKN. Salah satunya adalah tentang infrastruktur air dan listrik yang belum siap digunakan. Meski begitu, kantor Presiden sudah siap.

“Sudah (dapat laporan), tapi belum (siap digunakan),” ucap Jokowi saat ditanya awak media soal laporan kesiapan infrastruktur dari Kementerian PUPR.

Pernyataan Jokowi ini bertolak belakang dengan ucapannya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Jokowi optimis bisa berkantor di IKN pada Juli 2024 setelah pasokan air baku tersedia.

“Sangat optimistis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Airnya (siap) Juli,” ujar Jokowi usai meninjau lokasi lapangan HUT Kemerdekaan RI di IKN pada Rabu, 5 Juni.

Jokowi menjelaskan bahwa pasokan air di IKN akan bersumber dari Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang telah diresmikan pada 4 Juni 2024. “Tinggal ini menunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan dan rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara,” tutur Presiden Jokowi.

Senada dengan Jokowi, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga, mengkonfirmasi infrastruktur air bersih akan mulai mengalir di IKN pada pertengahan Juli 2024.

“Air bersih Insya Allah masuk ke kapling, kantor, rumah sekitar mid Juli,” ucap Danis kepada Tempo pada Sabtu, 29 Juni 2024.

Dia juga mengungkapkan progres pembangunan Istana Presiden sudah sekitar 85 persen. Danis mengatakan, rata-rata pembangunan infrastruktur di IKN tahap pertama sudah sekitar 87 persen. “Secara keseluruhan, infrastruktur batch 1 rata-rata sudah sekitar 87 persen,” katanya .

Tak hanya itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, juga telah memastikan Kantor Presiden di IKN bisa mulai ditempati per Juli. Soal pembangunan Istana Kepresidenan, kata dia khususnya bagian lapangan, eksterior, dan interior sudah hampir rampung. Akan tetapi, masih diperlukan masa pemeliharaan.

Selain kantor Jokowi, Diana juga mengatakan kantor menteri koordinator (menko) juga ditargetkan fungsional per Juli. Bahkan, hingga jalan di depan istana.

“Kantor presiden juga Alhamdulillah, mudah-mudahan akhir Juli ini nanti bilah-bilah garuda juga sudah. Sumbu kebangsaan yang di depan istana juga sudah selesai. Kantor menko-menko nanti fungsional untuk bisa digunakan. Jalan di depan Istana Presiden mudah-mudahan nanti bisa dikebut untuk Juli ini selesai semua,” ujar Diana seperti dikutip dari Antara pada Kamis, 27 Juni 2024.

Kendati demikian, dalam keterangan terbarunya Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota dapat dilakukan pada masa pemerintahan saat ini, namun bisa juga saat pemerintahan selanjutnya. “Keppres (pindah ibu kota) bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan,” katanya.

Kepala negara mengatakan, tidak ingin memaksakan sesuatu jika memang belum siap. Untuk itu, ia akan melihat terlebih dahulu perkembangan dari pembangunan IKN sebelum menandatangani keppres tersebut.

“Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat,” tuturnya.

Di sisi lain, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan realisasi Presiden Jokowi untuk berkantor di IKN masih menunggu kesiapan infrastruktur mendasar di kawasan tersebut.

“Kita lihat perkembangan sarana prasarana yang ada,” kata Heru ketika ditemui di sela-sela peluncuran logo HUT Ke-79 RI di Wisma Negara, Jakarta, 24 Juni 2024.

RADEN PUTRI | TIM TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan sejauh ini sudah ada beberapa formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) khusus untuk ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dia menyebutkan terdapat 40.021 formasi CPNS untuk kementerian/lembaga (K/L) di IKN.

“Terkait pengadaan CPNS di IKN pada 2024, kami ingin menyampaikan bahwa sampai sekarang sudah ada formasi 130.341 di instansi pemerintah pusat, di dalamnya nanti bakal ada 600 formasi untuk Otorita IKN, lalu 40.021 untuk kementerian/lembaga yang ada di IKN,” kata Anas usai mengikuti rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 1 Juli 2024, seperti dikutip dariAntara.

Dia menuturkan, dalam 40.021 kebutuhanCPNSdi IKN, pemerintah memberikan afirmasi kepada putra/putri Kalimantan sebesar 5 persen.

“Sehingga tadi diputuskan, untuk tahap pertama akan ada afirmasi 5 persen untuk putra/putri terbaik Kalimantan, yang menjadi bagian dari 40 ribu formasi ASN (aparatur sipil negara) yang akan dibuka Juli sampai Agustus. Artinya, 2.000 putra/putri terbaik Kalimantan yang diberi afirmasi di formasifresh graduate(lulusan baru) di IKN,” ucap Anas.

Kemenag Sumbang 1.378 Formasi CASN

Adapun Kementerian Agama (Kemenag) sebagai salah satu K/L menyediakan 1.378 formasi calon aparatur sipil negara (CASN) khusus penempatan IKN.

Kepala Biro Kepegawaian Kemenag Wawan Djunaedi menyebut Kemenpan RB memberikan kuota formasi teknis CASN sebanyak 13.780 orang untuk instansinya.

“Untuk IKN jumlahnya 10 persen dari jumlah kebutuhan tenaga teknis, seperti juga yang ada di kementerian/lembaga lain. Jadi, 10 persennya dari 13.780 adalah 1.378,” ujar Wawan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024.

Dia mengungkapkan bahwa Kemenag dijadwalkan pindah ke IKN pada gelombang ketiga di tahun 2025-2026. “Jadi sebelum pemindahan kantor pusat Kemenag ke IKN, rencananya terdapat dua opsi, mereka bisa ditugaskan di satker (satuan kerja) pusat di Jakarta atau difungsikan ke daerah terdekat,” kata Wawan.

Kemenkes Siapkan 800-1.000 Formasi CASN

Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga memberikan kesempatan bagi talenta-talenta baru atau talenta digital untuk mengikut CASN 2024 khusus ditempatkan di IKN. Kebutuhan CASN Kemenkes beriringan dengan pembangunan perkantoran pemerintah di IKN, termasuk rumah sakit yang membutuhkan tenaga kesehatan.

“Karena kebetulan kita bangun rumah sakit diIKN, kebutuhan antara 800-1.000 posisi. Pak Menpan RB alokasikan dengan cukup,” ucap Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Senin, 1 April 2024.

Cara Cek Formasi CPNS 2024

Sebelumnya, Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB Mohammad Averrouce mengungkapkan bahwa masyarakat dapat mengakses tautan (link) yang telah disediakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendaftar seleksi CASN 2024.

“Peserta CPNS 2024 akan menggunakan Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang disediakan oleh BKN,” ujar Averrouce pada Kamis, 9 Mei 2024, seperti dilansir dariindonesia.go.id.

Adapun cara cek formasi CASN setelah nantinya resmi diumumkan sebagai berikut:

1. Pergi ke situshttps://sscasn.bkn.go.id.
2. Pilih tingkat pendidikan terakhir.
3. Cari program studi dan instansi yang dituju.
4. Pilih jenis pengadaan CPNS atau PPPK.
5. Tekan tombol ‘Cari’.
6. Selanjutnya, sistem akan menampilkan detail formasi CASN 2024.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Terkini Ekbis hingga Selasa siang, 10 Juli 2024 dimulai dariPresidenJokowimempertimbangkan menunda kepindahan keIKNkarena infrastruktur belum siap. Lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2023.

Setelah itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan memutuskan sikap soal izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah pada rapat pleno yang akan digelar Sabtu, 13 Juli 2024.PT Pos Indonesia(Persero) angkat bicara soal isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan seiring dengan program robotisasi yang tengah digencarkan perseroan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut energinuklirmasuk dalam rencana bauran energi terbarukan di Indonesia. Berikut ringkasan beritanya:

1. Jokowi Tunda Kepindahan, Upacara HUT Kemerdekaan RI Tetap di IKN?

PresidenJokowimempertimbangkan menunda kepindahan keIKNkarena infrastruktur belum siap, Otorita Ibu Kota Nusantara menyatakan upacara Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia siap digelar di sana pada 17 Agustus 2024."Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," ujar Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Menurut dia, air dan listrik belum sepenuhnya siap, sehingga lebih baik menunda rencana berkantor di sana yang semula akan dilakukan Juli 2024.Sebelumnya, Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, optimistis pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 bisa berjalan dengan baik. Lengkapnya baca di sini.

2. Pengamat: Opini WTP BPK Bukan Jaminan Pengelolaan Anggaran yang Bersih

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2023. Menurut pengajar Hukum Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Beni Kurnia Ilahi, opini WTP tersebut tidak menjamin kementerian atau lembaga bersih dalam hal pengelolaan keuangan negara.

BPK menggunakan empat indikator dalam memberikan opini WTP terhadap suatu laporan keuangan. Empat indikator tersebut yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Dalam praktiknya, menurut Beni, penilaian BPK atas laporan keuangan terkesan sebagai justifikasi pengelolaan keuangan negara. Beni menyebut opini WTP tidak jadi jaminan pengelolaan keuangan negara secara bersih sesuai indikator tersebut. Selengkapnya di sini.

3. PP Muhammadiyah akan Putuskan Sikap soal IUP Ormas Keagamaan Sabtu Pekan Ini

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan memutuskan sikap soal izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah pada rapat pleno yang akan digelar Sabtu, 13 Juli 2024. “Dijadwalkan tanggal 13 yang akan datang, jika tidak mundur,” ujar Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Hikmah, Busyro Muqoddas, saat dihubungi Tempo pada Selasa, 9 Juli 2024.

Sampai saat ini, PP Muhammadiyah belum memutuskan sikap terhadap tawaran IUP dari pemerintah. Pengamat Kebijakan Publik Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI, Ihsan Tanjung, mengatakan Muhammadiyah belum menentukan menerima atau menolak wilayah izin usaha pertambangan khusus itu.

“Tak ada kami menolak, belum pernah Muhammadiyah menolak. Karena kami belum menyatakan sikap apapun. Jadi kalau ada yang menolak itu personal bukan Muhammadiyah. Yang resmi dari Ketua Umum Muhammadiyah,” katanya usai diskusi di ruang rapat Komisi IX di Senayan, Rabu, 26 Juni 2024. Baca di sini.

4. PT Pos Indonesia Bantah PHK Karyawan karena Robotisasi, Begini Penjelasan Lengkapnya

PT Pos Indonesia(Persero) angkat bicara soal isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan seiring dengan program robotisasi yang tengah digencarkan perseroan.

"Pos Indonesia memastikan bahwa tidak ada hubungan antaradigitalisasiyang dilakukan oleh Pos Indonesia dengan isu PHK di lingkup karyawan," ujar Corporate Secretary Pos Indonesia Tata Sugiarta, dalam keterangan tertulis pada Tempo, Senin malam, 8 Juli 2024.

Tata menjelaskan, robotisasi pada bagian logistik menggunakan mesin sortir robotic Radio Frequency Identification (RFID) untuk penyortiran barang diterapkan guna mempercepat transformasi digital perusahaan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Untuk memperkuat bisnis dengan program transformasi digital, Pos Indonesia telah meluncurkan platform digital, antara lain PosAja!, Pospay dan GLID. Ketiganya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan pengalaman pelanggan dalam menggunakan layanan Pos Indonesia," tulis Tata. Baca selengkapnya di sini.

5. Pemerintah Bakal Kembangkan Nuklir sebagai Energi Terbarukan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut energinuklirmasuk dalam rencana bauran energi terbarukan di Indonesia. Ia juga mengatakan nuklir tidak menjadi opsi terakhir. Sebab, energi ini tersedia dan berpotensi mempercepat capaian target Nationally Determined Contributions (NDC) atau target penurunan emisi gas rumah kaca.

"Tentu saja ada kajian-kajian teknisnya lagi. Harus secara teknis itu reliable, aman, dan kompetitif," ujar Arifin ketika ditemui usai rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 8 Juli 2024.

Nuklir juga sudah dimasukan dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBET. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyebut nuklir tercantum dalam pasal 9. "Sudah masuk dalam perencanaan," kata dia.

Ihwal pemanfaatan nuklir, saat ini Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN. Indonesia mendapat pembiayaan perjanjian hibah sebesar USS 2,3 juta atau Rp 34 miliar untuk pengembangan program.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi mengatakan salah satu teknologi nuklir yang akan dimanfaatkan adalah reactor modular kecil atau Small Modular Reactor (SMR). Pengembangan pembiayaan akan dilaksanakan di Pantai Gasong, Provinsi Kalimantan Barat. "Kita perlu ada tambahan sumber energi yang bisa lebih cepat dan lebih tahan lama,” ujar Edi di Kantor Kemenko Perekonomian, kamis 30 Mei 2024. Baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Informasi seputar gaji calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) terbaru mungkin diperlukan bagi sebagian masyarakat. Pasalnya, pemerintah mengumumkan rencana pembukaan seleksi 1.289.824 formasi calon aparatur sipil negara (CASN) pada 2024.

“Untuk pelaksanaan seleksi CASN 2024, rencananya akan diselenggarakan pada Juni atau Juli setelah instansi menerima Surat Keputusan (SK) Menpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) terkait penetapan kebutuhan ASN,” kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 3 Mei 2024.

Daftar Gaji PNS 2024

Pemberiangaji pokok bagi PNSdiatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Besaran gaji pokoknya dibedakan atas golongan dan masa kerja golongan (MKG) selama 0-32 tahun.

PP Nomor 5 Tahun 2024 tersebut mengatur kenaikan gaji PNS yang mengalami kenaikan sebesar 8 persen pada 2024 sebagaimana diumumkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Rabu, 16 Agustus 2023 lalu. Berikut rinciannya:

Golongan I

- Golongan Ia: Rp 1.685.700 - Rp 2.522.600.

- Golongan Ib: Rp 1.840.800 - Rp 2.670.700.

- Golongan Ic: Rp 1.918.700 - Rp 2.783.700.

- Golongan Id: Rp 1.999.900 - Rp 2.901.400.

Golongan II

- Golongan IIa: Rp 2.184.000 - Rp 3.643.400.

- Golongan IIb: Rp 2.385.000 - Rp 3.797.500.

- Golongan IIc: Rp 2.485.900 - Rp 3.958.200.

- Golongan IId: Rp 2.591.100 - Rp 4.125.600.

Golongan III

- Golongan IIIa: Rp 2.785.700 - Rp 4.575.200.

- Golongan IIIb: Rp 2.903.600 - Rp 4.768.800.

- Golongan IIIc: Rp 3.026.400 - Rp 4.970.500.

- Golongan IIId: Rp 3.154.400 - Rp 5.180.700.

Golongan IV

- Golongan IVa: Rp 3.287.800 - Rp 5.399.900.

- Golongan IVb: Rp 3.426.900 - Rp 5.628.300.

- Golongan IVc: Rp 3.571.900 - Rp 5.866.400.

- Golongan IVd: Rp 3.723.000 - Rp 6.114.500.

- Golongan IVe: Rp 3.880.400 - Rp 6.373.200.

Daftar Gaji CPNS 2024

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2011 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP Nomor 25 Tahun 2010 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP Nomor 11 Tahun 2011, gaji pokok CPNS adalah 80 persen dari gaji pokok baru dengan masa kerja golongan yang dimiliki CPNS yang bersangkutan.

Kemudian, berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, CPNS wajib menjalani masa percobaan selama satu tahun sebelum diangkat menjadi PNS.

Dengan demikian, gaji pokok CPNS berada di level MKG 0-2 tahun yang besarannya didasarkan pada PP Nomor 5 Tahun 2024.

Berikut rincian gaji pokokCPNSsebesar 80 persen dari gaji pokok PNS berdasarkan golongannya untuk MKG 0-3 tahun:

Golongan I

- Golongan Ia: Rp 1.348.560 - Rp 1.391.040.

- Golongan Ib: Rp 1.472.640 - Rp 1.519.040.

- Golongan Ic: Rp 1.534.960 - Rp 1.534.960.

- Golongan Id: Rp 1.599.920 - Rp 1.650.320.

Golongan II

- Golongan IIa: Rp 1.747.200 - Rp 1.830.560.

- Golongan IIb: Rp 1.908.000.

- Golongan IIc: Rp 1.988.720.

- Golongan IId: Rp 2.072.880.

Golongan III

- Golongan IIIa: Rp 2.228.560 - Rp 2.298.800.

- Golongan IIIb: Rp 2.322.880 - Rp 2.396.000.

- Golongan IIIc: Rp 2.421.120 - Rp 2.497.360.

- Golongan IIId: Rp 2.523.520 - Rp 2.602.960.

Golongan IV

- Golongan IVa: Rp 2.630.240 - Rp 2.713.120.

- Golongan IVb: Rp 2.741.520 - Rp 2.827.840.

- Golongan IVc: Rp 2.857.520 - Rp 2.947.520.

- Golongan IVd: Rp 2.978.400 - Rp 3.072.160.

- Golongan IVe: Rp 3.104.320 - Rp 3.202.160.

Daftar Gaji PPPK 2024

Selain PNS, gaji PPPK juga mengalami kenaikan sebesar 8 persen sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Besaran gaji pokoknya dibedakan atas golongan dan MKG selama 0-32 tahun.

Berikut rincian gaji PPPK pada 2024:

- Golongan I: Rp 1.938.500 - Rp 2.900.900

- Golongan II: Rp 2.116.900 - Rp 3.071.200.

- Golongan III: Rp 2.206.500 - Rp 3.201.200.

- Golongan IV: Rp 2.299.800 - Rp 3.336.600.

- Golongan V: Rp 2.511.500 - Rp 4.189.900.

- Golongan VI: Rp 2.742.800 - Rp 4.367.100.

- Golongan VII: Rp 2.858.800 - Rp 4.551.800.

- Golongan VIII: Rp 2.979.700 - Rp 4.744.400.

- Golongan IX: Rp 3.203.600 - Rp 5.261.500.

- Golongan X: Rp 3.339.100 - Rp 5.484.000.

- Golongan XI: Rp 3.480.300 - Rp 5.716.000.

- Golongan XII: Rp 3.627.500 - Rp 5.957.800.

- Golongan XIII: Rp 3.781.000 - Rp 6.209.800.

- Golongan XIV: Rp 3.940.900 - Rp 6.472.500.

- Golongan XV: Rp 4.107.600 - Rp 6.746.200.

- Golongan XVI: Rp 4.281.400 - Rp 7.031.600.

- Golongan XVII: Rp 4.462.500 - Rp 7.329.000.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sepakat membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menyelidiki perbedaan data impor yang sangat besar antara data versi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data ekspor dari negara asal.

Keputusan itu diambil setelah kedua pihak mengadakan pertemuan tertutup di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Juli 2024.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan, kedua pihak menemukan perbedaan data yang besar dalam pertemuan itu. Dia mencontohkan, BPS mencatat impor sebesar US$ 100 juta. Tapi data dari luar negeri bisa mencapai US$ 300 juta. “Bedanya jauh, jomplang. Ini yang kami ingin cari di mana salahnya,” kata dia, ditemui usai pertemuan.

Zulhas mengatakan, perbedaan data impor itu terutama berasal dari tujuh komoditas impor dari berbagai negara yang rencananya akan dipagari dengan bea masuk yang tinggi. Tujuh komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

Untuk menyelidiki perbedaan data itu, Zulhas mengatakan akan membentuk Satgas dengan melibatkan instansi-instansi lain. Dia mengaku masih akan mempelajari instansi mana saja yang akan dilibatkan. Satgas itu bertugas menyelidiki letak-letak perbedaan data impor dari sumber dalam dan luar negeri itu.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, Satgas itu pertama-tama akan memeriksa kondisi lapangan. Pengecakan itu bertujuan memastikan apakah benar banyak terjadi impor ilegal. Selain itu, Satgas akan memeriksa kode Harmonised System (HS) yang diduga sering disalahgunakan.

“Nanti yang membentuk Satgas adalah Kemendag bersama teman-teman dari Kadin dan lain-lain,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Kadin Arsjad Rasjid mengatakan Satgas akan memeriksa kondisi lapangan, melihat kembali data kode HS, dan penerapan safeguard mendatang. Menurut dia, penerapan safeguard tidak bisa dipukul rata untuk semua sektor. “Ini tantangan kita bersama,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut energi nuklir masuk dalam rencana bauran energi terbarukan di Indonesia. Ia juga mengatakan nuklir tidak menjadi opsi terakhir. Sebab, energi ini tersedia dan berpotensi mempercepat capaian target Nationally Determined Contributions (NDC) atau target penurunan emisi gas rumah kaca.

"Tentu saja ada kajian-kajian teknisnya lagi. Harus secara teknis itu reliable, aman, dan kompetitif," ujar Arifin ketika ditemui usai rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 8 Juli 2024.

Nuklir juga sudah dimasukan dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBET. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyebut nuklir tercantum dalam pasal 9. "Sudah masuk dalam perencanaan," kata dia.

Ihwal pemanfaatan nuklir, saat ini Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN. Indonesia mendapat pembiayaan perjanjian hibah sebesar USS 2,3 juta atau Rp 34 miliar untuk pengembangan program.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi mengatakan salah satu teknologi nuklir yang akan dimanfaatkan adalah reactor modular kecil atau Small Modular Reactor (SMR). Pengembangan pembiayaan akan dilaksanakan di Pantai Gasong, Provinsi Kalimantan Barat. "Kita perlu ada tambahan sumber energi yang bisa lebih cepat dan lebih tahan lama,” ujar Edi di Kantor Kemenko Perekonomian, kamis 30 Mei 2024.

Edi mengatakan pemerintah telah mengkaji teknologi penggunaan teknologi nuklir SMR untuk kepentingan suppai energi sejak 2023. Karena Indonesia memiliki smelter cukup banyak dan punya industri yang kapasitas listriknya besar, termasuk untuk semikonduktor.

Selain Amerika Serikat, kata Edi, pemerintah membuka peluang kerja sama pembangkit listrik tenaga nuklir dengan Korea. Sebab, negara tersebut juga memiliki teknologi yang serupa.

RIRI RAHAYU | ILONA ESTHERINA

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Selly Andriany Gantina mengatakan ada 35 anggota dewan dan lebih dari dua fraksi di Parlemen yang mengusulkan hak angket tentang pengawasan pelaksanaan haji tahun ini. Dia menyebut dalam pelaksanaan haji 2024 ini ada penyalahgunaan wewenang oleh Kementerian Agama dalam mengadakan kuota tambahan haji.

“Adanya indikasi kuota tambahan di tengah penyalahgunaan oleh pemerintah,” kata Selly saat mewakili pengusul hak angket di Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 9 Juli 2024.

Politikus PDIP itu menyebut hak angket merupakan hak konstitusional yang dimiliki anggota dewan untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Dalam pelaksanaan haji, dia menyebut ada persoalan yang mendasar yang dilanggar oleh pemerintah atau Kementerian Agama, yaitu penambahan kuota haji.

“Penetapan kuota haji tidak sesuai dengan UU pelaksanaan haji,” kata dia.

Dia menyebut pelanggaran oleh pemerintah itu juga berupa tak sesuainya kebijakan Kementerian Agama dengan hasil rapat dengan Komisi VIII. Selain itu, dalam pelaksaan haji juga masih banyak yang tidak sempurna, yaitu kapasitas yang berlebihan, kondisi tenda, dan fasilitas MCK.

“Ini adalah fakta, belum maksimalnya pemerintah Indonesia dalam melindungi warga negara di Tanah Suci. Padahal biaya yang diserahkan pertambahan sesuai jamaah, pemondokan, katering, dan transportasi,” kata dia.

Sebelumnya, Anggota Tim Pengawas atau Timwas Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyoroti soal separuh dari 20 ribu kuota tambahan haji reguler yang oleh Kementerian Agama dialihkan ke Ongkos Naik Haji (ONH) Plus. Timwas menilai akan mengevaluasi Kementerian Agama atas kebijakan yang diambil sepihak ini.

“Evaluasi akan dilakukan setelah musim haji selesai. Kami akan melihat dasar hukum yang digunakan oleh Kemenang. Menurut rekan kami di Komisi VIII kebijakan sepihak dari Kemenang ini di luar kesepakatan dengan DPR,” kata Luluk saat dihubungi pada Selasa malam, 18 Juni 2024.

Di sisi lain, kata dia, antrean haji reguler luar biasa banyak dan panjang. “Termasuk para lansia,” kata Luluk.

Selain itu, Timwas Haji menduga ada indikasi jual-beli dari kebijakan Kementerian Agama yang mengalihkan separuh dari 20 ribu kuota haji tambahan reguler ke ONH Plus. Timwas berjanji akan mencari modus dari kebijakan Kementerian Agama ini.

“Ada indikasi jual-beli dari kuota tambahan ini. Siapa diuntungkan, siapa yang dirugikan,” kata Luluk.

Luluk menyebut maraknya kasus jual-beli kuota haji sepenuhnya dalam kontrol pemerintah. Dia meminta pemerintah bertanggung jawab atas kisruh ini.

“Jangan lepas tangan. Travel yang nakal, misalnya, harus dikasih sanksi tegas. Kalau perlu cabut izinnya,” kata dia.

Selain itu, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini juga menilai kebijakan Kementerian Agama ini diputuskan sepihak. Dia menyebut keputusan mengalihkan kuota haji reguler ke ONH Plus di luar kesepakatan rapat antara Kementerian Agama dan DPR.

Tak hanya itu, Luluk juga akan mendorong Pansus DPR agar menelisik keterlibatan pihak travel haji dan jaringannya. Dia juga mempertanyakan soal dugaan adanya rente dan travel yang mendapat untung dari kebijakan ini. “Apakah benar hanya menguntungkan travel? Atau jangan-jangan ada rente."

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau Asaki mengapresiasi kebijakan pemerintah melanjutkan insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Ketua Asaki Edy Suyanto mengatakan kebijakan tersebut akan meningkatkan utilisasi kapasitas produksi keramik di dalam negeri. Melalui insentif tersebut, HGBT dipatok US$ 6/MMBTU.

Keputusan untuk melanjutkan insentif HGBT disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. “Ya lanjut terus pokoknya,” kata Airlangga, Senin, 8 Juli 2024. Airlangga mengatakan mengenai usulan untuk memperluas insentif HGBT akan terus dikaji.

Airlangga mengatakan akan memberikan izin kepada Pertamina untuk membuat infrastruktur gas. “Terutama untuk regasifikasi LNG (gas alam cair) dan ketiga kawasan industri diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri,” kata Airlangga.

Edy Suyanto berharap kebijakan itu bisa menarik minat investor di industri keramik. Sebab, kata Edy, industri keramik sangat bergantung pada ketersediaan HGBT. Ia mengatakan insentif sangat membantu industri karena 30 persen biaya produksi keramik dialokasikan untuk bahan bakar gas.

Edy mengatakan kebijakan insentif HGBT harus terlaksana dengan baik dan konsisten. "Semoga Kebijakan perpanjangan HGBT US$ 6/MMBTU dipatuhi PGN dan tidak diberlakukan lagi AGIT (Alokasi Gas Industri Tertentu," kata Edy kepada Tempo, Senin, 8 Juli 2024.

Dia menambahkan, sejak pertengahan 2023 harga gas mencapai US$6,5/MMBTU. Sedangkan untuk pemakaian maksimal 60 persen dari alokasi volume gas, kata Edy, dikenakan tarif harga yang cukup mahal yaitu US$13,8/MMBTU. Edy menyatakan penetapan harga tersebut karena alasan ketersediaan pasokan gas. "Keputusan ini tentunya sangat positif dan sudah lama ditunggu-tunggu industri keramik sebab kemampuan daya saing industri keramik sangat tergantung kepada HGBT," kata Edy.

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau Asaki mengapresiasi kebijakan pemerintah melanjutkan insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Ketua Asaki Edy Suyanto mengatakan kebijakan tersebut akan meningkatkan utilisasi kapasitas produksi keramik di dalam negeri. Melalui insentif tersebut, HGBT dipatok US$ 6/MMBTU.

Keputusan untuk melanjutkan insentif HGBT disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. “Ya lanjut terus pokoknya,” kata Airlangga, Senin, 8 Juli 2024. Airlangga mengatakan mengenai usulan untuk memperluas insentif HGBT akan terus dikaji.

Airlangga mengatakan akan memberikan izin kepada Pertamina untuk membuat infrastruktur gas. “Terutama untuk regasifikasi LNG (gas alam cair) dan ketiga kawasan industri diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri,” kata Airlangga.

Edy Suyanto berharap kebijakan itu bisa menarik minat investor di industri keramik. Sebab, kata Edy, industri keramik sangat bergantung pada ketersediaan HGBT. Ia mengatakan insentif sangat membantu industri karena 30 persen biaya produksi keramik dialokasikan untuk bahan bakar gas.

Edy mengatakan kebijakan insentif HGBT harus terlaksana dengan baik dan konsisten. "Semoga Kebijakan perpanjangan HGBT US$ 6/MMBTU dipatuhi PGN dan tidak diberlakukan lagi AGIT (Alokasi Gas Industri Tertentu," kata Edy kepada Tempo, Senin, 8 Juli 2024.

Dia menambahkan, sejak pertengahan 2023 harga gas mencapai US$6,5/MMBTU. Sedangkan untuk pemakaian maksimal 60 persen dari alokasi volume gas, kata Edy, dikenakan tarif harga yang cukup mahal yaitu US$13,8/MMBTU. Edy menyatakan penetapan harga tersebut karena alasan ketersediaan pasokan gas. "Keputusan ini tentunya sangat positif dan sudah lama ditunggu-tunggu industri keramik sebab kemampuan daya saing industri keramik sangat tergantung kepada HGBT," kata Edy.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 27 orang pelamar kerja menjadi korban penipuan dan penggelapan bermodus pencurian data diri untuk pinjol atau pinjaman online oleh oknum karyawan toko penjualan telepon seluler Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur.

Satu korban penipuan lain mengaku namanya dicatut untuk pembuatan rekening di Bank BNI yang digunakan untuk transaksi pinjol.

Korban dugaan penipuan karyawan toko ponsel melaporkan kasus itu ke Polres Jakarta Timur, Jumat, 5 Juli 2024. Salah satu korban, Muhammad Lutfi, 31 tahun, mengatakan puluhan pelamar pada awal Mei 2024 dijanjikan pekerjaan dengan syarat menyerahkan KTP dan ponsel bersamaan dengan surat lamaran kepada R (terlapor), selaku karyawan toko konter ponsel Wahana Store PCG, Jaktim.

Namun, data para pelamar kerja itu diduga dicuri oleh R untuk mengajukan pinjol. Bahkan, total kerugian yang dialami 27 korban mencapai Rp1 miliar lebih. "Awalnya R (terlapor) menawarkan pekerjaan sebagai admin konter ponsel. Selanjutnya para korban menyerahkan beberapa persyaratan seperti KTP berikut foto diri," kata warga Ciracas itu.

Tanpa seizin dan sepengetahuan korban, R menginstal aplikasi tertentu di ponsel milik para korban. "Tiba-tiba ada transaksi tagihan pinjaman dan kredit 'online' yakni seperti Shopeepay later, Adakami, Home Kredit, Kredivo, Akulaku dan lainnya. Sedangkan kami para korban tidak pernah mengajukan transaksi tersebut," ujarnya.

Atas kejadian tersebut, para korban dirugikan dengan total tagihan sebesar Rp1,1 miliar.

"Kami melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Timur. Kami juga menyerahkan kasus ini kepada kuasa hukum kami," kata dia.

Kuasa hukum korban, Muhammad Tasrif Tuasamu, mengatakan, ia bersama delapan orang perwakilan korban penipuan dan penggelapan mendatangi Mapolres Metro Jakarta Timur untuk pemeriksaan saksi korban di penyidik Satuan Reserse Kriminal.

Kepala Polres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, berjanji mengusut kasus puluhan pelamar kerja yang diduga menjadi korban penipuan dan penggelapan bermodus pencurian data pribadi untuk pinjaman daring tersebut.

"Kami telah periksa sebanyak enam orang saksi yakni para korban. Kami akan memeriksa para saksi lainnya dan memanggil terlapor berinisial R untuk dimintai keterangan sebagai saksi," katanya, Senin, 8 Juli 2024.

"Si terlapor dalam hal ini saudara R melakukan modus operandi berupa dia berlagak seperti penyalur tenaga kerja di toko telepon seluler. Dia mencari mangsa dengan catatan bahwa mangsa atau korban ini dapat memberikan identitas aslinya, berupa KTP dan membuat swafoto diri," ujar Nicolass.

Kemudian, data korban digunakan untuk pinjaman online. Para korban mengalami kerugian hingga Rp1 miliar lebih.

"Pemeriksaan kami terhadap para saksi yang ada, bahwa terlapor R ini melakukan seorang diri," ucapnya.


Modus Penipuan Berbeda

Dugaan penipuan dengan modus berbeda dialami Dewi Rahmawati. Perempuan 25 tahun ini dalam sebuah cuitan, mengaku data pribadinya digunakan oleh HRD perusahaan tempat ia sempat melamar kerja, untuk membuka rekening di Bank BNI.

Ia mengetahui hal itu setelah mengunduh aplikasi Wondr di ponselnya pada Rabu, 3 Juli 2024, hingga akhirnya bisa menggunakan aplikasi pengganti BNI Moblie Banking tersebut. Namun ia terkejut ketika mendapati satu akun BNI lainnya juga mengatasnamakan dirinya.

Akun itu memiliki saldo sebesar Rp 21.680. Ketika akun itu diklik, Dewi menemukan riwayat transfer dan tarik tunai yang lebih mengejutkan lagi. “Ada history transaksi pinjol Rp 10 juta,” tuturnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengimbau masyarakat untuk ekstra hati-hati dalam memberikan data diri pribadi.

Hal ini sebagai tanggapan atas adanya kabar yang viral di media sosial terkait penyalahgunaan data yang diduga dilakukan oleh seorang HRD perusahaan.

“Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk sangat ekstra hati-hati dalam memberikan data diri pribadi, terutama NIK, KTP, foto wajah, apalagi kalau misalnya sudah diminta untuk merekam, memberikan foto wajah dan sebagainya," kata Friderica atau yang akrab disapa Kiki saat konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK di Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Ia mengakui bahwa kasus penyalahgunaan data untuk pembukaan rekening atau pinjaman daring (pinjol) ilegal yang merugikan konsumen masih marak terjadi.

Banyak konsumen tidak mengetahui bahwa data mereka digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam hal ini, Kiki menegaskan bahwa OJK telah mengatur keamanan dan kerahasiaan data konsumen dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023.

Peraturan ini disusun dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

POJK tersebut melarang Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) memberikan data konsumen kepada pihak lain atau menggunakan data pribadi konsumen yang telah mengakhiri penggunaan pelayanan PUJK.

Lebih lanjut, Kiki menambahkan bahwa berdasarkan pemeriksaan tim perlindungan konsumen, seringkali data konsumen digunakan untuk pertukaran data dalam pemasaran dan tujuan komersial.

Beberapa kasus telah ditelusuri oleh OJK dan disampaikan kepada pihak kepolisian karena terdapat unsur pidana di dalamnya.

ANTARA | HAN REVANDA PUTRA