TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports, Faik Fahmi, mengaku siap mengelola Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) jika ditugaskan oleh pemerintah. Saat ini landasan penerbangan di pusat pemerintahan baru itu tidak ditujukan untuk umum atau komersial.

“Kalau awalnya ini kan IKN untuk bandara VVIP, ketika nanti pemerintah menunjuk Angkasa Pura untuk mengelola, kami prinsipnya siap,” ujar Fahmy ditemui usai peresmian merger Angkasa Pura di Kantor Pusat InJourney, Gedung Sarinah, Jakarta Senin, 9 September 2024.

Ia mengatakan sudah memiliki gambaran jika nanti bandara IKN dikelola oleh perusahaan pelat merah tersebut. Konsepnya adalah multi airport system atau sistem di mana ada lebih dari satu bandara melayani penerbangan komersial pada wilayah yang sama.

Musababnya, tidak begitu jauh dari pusat pemerintahan baru, terdapat bandara komersial di kota lain di Kalimantan Timur, yakni Bandara Sepinggan Balikpapan. “Jadi antara Bandara IKN dengan Balikapan itu akan kita kelola secara terintegrasi,” ujarnya.

Konsep ini sesuai dengan rencana pengelolaan dari InJourney Airports setelah penggabungan PT Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II menjadi satu perusahaan. Ke depan, akan ada 6 bandara regional yang bakal menjadi penghubung atau hub internasional.

Selanjutnya: Fahmy mencontohkan Bandara Kualanamu untuk wilayah Indonesia Barat....

<!--more-->

Fahmy mencontohkan Bandara Kualanamu untuk wilayah Indonesia Barat, lalu ada Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Yogyakarta International Airport, Bandara Ngurah Rai Bali untuk menghubungkan Lombok Kupang hingga Banyuwangi. Bandara Makasar untuk penghubung Manado, Ambon Jayapura dan Biak. Lalu ada bandara Balikpapan untuk wilayah Kalimantan.

Bandara IKN nanti bisa terintegrasi dalam satu pengelolaan dengan Balikpapan, jadi ada yang mendarat di Balikpapan dan ada di IKN. Menurut Fahmi, tata kelolanya bakal lebih mudah. Jika hal itu terwujud maka Bandara IKN akan jadi bandara ke 38 yang dikelola InJourney Airports.

Hingga saat ini, Bandara IKN belum juga rampung. Pemerintah terus melanjutkan pembangunan sebelum Presiden Joko Widodo berkantor secara permanen. Jokowi diagendakan untuk bekerja dari IKN mulai besok, 10 September, hingga 19 Oktober 2024.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sempat mengecek progres pembangunan Bandara Nusantara di IKN pada Ahad, 8 September 2024. Budi mengklaim perkembangan yang cukup signifikan telah tercapai dalam pembangunan bandara ini.

Secara keseluruhan, progres pengerjaan bandara telah mencapai 74,79 persen dengan waktu pengerjaan 273 hari. Menhub menargetkan bandara IKN rampung pada 31 Desember 2024.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Presiden Jokowi mengatakan bahwa tetap akan berkunjung ke sejumlah daerah di Indonesia menjelang masa jabatannya selesai

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang pergantian masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menuju Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 mendatang, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju mulai berpamitan mendekati berakhirnya masa jabatan mereka.

Pernyataan pamit ini disampaikan para menteri di berbagai kesempatan yang dimiliki. Tak lupa, kata maaf pun diucapkan para menteri itu apabila terdapat kekurangan selama bekerja. Berikut informasi selengkapnya mengenai deretan menteri yang pamit jelang akhir masa jabatan Kabinet Indonesia Maju.

1. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah lebih dulu mengucapkan salam perpisahannya kepada anggota DPR RI. Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani mengucapkan terima kasih kepada para anggota DPR yang telah memberikan banyak masukan untuk kementerian yang dipimpinnya. Dia juga memperkenalkan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai calon penerusnya di pemerintahan yang akan datang.

“Kami atas nama jajaran Kementerian Keuangan menyampaikan penghargaan dan titip wakil menteri saya ini yang akan meneruskan,” kata Sri Mulyani sambil menunjuk ke arah Thomas Djiwandono.

2. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono turut menyampaikan salam perpisahan menjelang akhir masa jabatannya. Hal ini disampaikan Basuki dalam rapat bersama Komisi V DPR RI untuk pagu anggaran 2025 Kementerian PUPR.

“Saya atas nama keluarga besar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat termasuk Balai-balai yang ada di Provinsi mengucapkan terima kasih atas semua pengawasan yang Bapak berikan, atensi yang Bapak berikan kepada PUPR,” ujar Basuki dengan suara bergetar, Senin, 9 September 2024.

Basuki menyampaikan, meski sudah berjalan 10 tahun menjadi menteri, dia masih sering sakit perut apabila akan rapat dengan Komisi V DPR RI. Meski begitu, dia sadar bahwa rapat kerja tersebut memberi banyak dorongan dan koreksi terkait kepemimpinannya di Kementerian PUPR. Karena itu, Basuki pun menyampaikan terima kasih dan permohonan maafnya kepada pihak yang mungkin pernah dia sakiti.

“Sepuluh tahun telah berlalu kita bersama. Berkarya untuk membangun bangsa. Andai kata, ada kata-kata yang tidak sama. Mohon maaf, please, jangan dipendam selamanya. Sakinah, mawadah, warahmah adalah harapan semua keluarga dan kita semua. Meskipun tiba waktunya kita untuk berpisah, semoga silaturahmi selalu terjaga. Sekali lagi terima kasih atas segalanya,” kata dia dikutip dari YouTube TVR Parlemen.

3. Menteri Sosial Tri Rismaharini

Berbeda dengan Retno Marsudi dan Basuki Hadimuljono yang pamit karena menuju akhir masa jabatan, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan pamit lebih dulu karena akan berkontestasi dalam Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jawa Timur (Jatim) 2024. Sebelumnya, Risma resmi mundur dari jabatannya setelah mendaftar dalam Pilgub Jatim berpasangan dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans.

Adapun Risma menyatakan pamit sekaligus menyampaikan permohonan maafnya kepada Komisi VIII DPR RI yang selama ini menjadi mitra kerja Kementerian Sosial (Kemensos).

“Saya mohon izin dan mohon pamit. Mohon maaf kalau ada kesalahan saya selama saya menjadi Mensos dan mohon doa restu, meskipun bingung, mohon doa restu,” ujar Mensos Risma dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024, dikutip dari Antara.

Risma juga meminta doa restu untuk berkontestasi dalam Pilgub Jatim mendatang dan meminta maaf, apabila kerap ngeyel jika mendapat masukan dari DPR saat menjabat sebagai Menteri Sosial.

“Mohon doa restu mudah-mudahan yang terbaik, insya Allah yang terbaik bagi Allah dan terbaik bagi saya, sekali lagi mohon maaf kalau ada kurang berkenan baik sengaja atau tidak, karena kadang saya suka ngeyel, Pak,” tuturnya.

4. Menteri BUMN Erick Thohir

Ucapan pamit juga disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu mengucapkan terima kasih kepada anggota Komisi VI DPR RI yang telah bekerja sama selama ini.

“Saya tentu mengucapkan terima kasih dengan kinerja yang kita lakukan bersama,” ucap Erick Thohir dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin, 2 September 2024.

Erick juga mengatakan sudah meminta timnya untuk mulai membersihkan rumah dinas menteri. Menurut dia, hal itu merupakan bagian dari komitmen dan tanggung jawab. Dia pun menyatakan telah melaporkan kinerjanya kepada Presiden Jokowi. Erick pun berterima kasih kepada Jokowi yang sudah mempercayainya memimpin Kementerian BUMN.

“Saya mengucapkan terima kasih juga sama Pak Jokowi mempercayai kita semua untuk bisa bekerja,” tutur mantan Presiden Inter Milan tersebut.

5. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi

Dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pamit menjelang akhir masa jabatannya. Berdasarkan video siaran ulang di kanal YouTube TVR Parlemen, Retno Marsudi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPR yang telah bekerja sama selama 10 tahun ini.

“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, karena to be very honest to you ibu, bapak, 10 tahun ini bukan tahun yang mudah bagi Indonesia karena situasi dunia yang sangat penuh dengan tantangan,” ucap Retno, Kamis, 5 September 2024.

Menteri Luar Negeri itu mengatakan, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan segera berakhir. Dia pun menyatakan bahwa apa yang selama ini kementeriannya lakukan, tidak mungkin berhasil tanpa dukungan Komisi I DPR RI. Karena itu, dia pun memastikan hubungannya dengan para politisi tidak akan berakhir meski jabatannya sudah selesai nanti.

“Saya Retno Marsudi tetap akan menjadi saudara dan teman dari ibu bapak sampai kapan pun, I love all, matur suwun,” kata Retno dengan berkaca-kaca.

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang pergantian masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menuju Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 mendatang, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju mulai berpamitan mendekati berakhirnya masa jabatan mereka.

Pernyataan pamit ini disampaikan para menteri di berbagai kesempatan yang dimiliki. Tak lupa, kata maaf pun diucapkan para menteri itu apabila terdapat kekurangan selama bekerja. Berikut informasi selengkapnya mengenai deretan menteri yang pamit jelang akhir masa jabatan Kabinet Indonesia Maju.

1. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah lebih dulu mengucapkan salam perpisahannya kepada anggota DPR RI. Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani mengucapkan terima kasih kepada para anggota DPR yang telah memberikan banyak masukan untuk kementerian yang dipimpinnya. Dia juga memperkenalkan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai calon penerusnya di pemerintahan yang akan datang.

“Kami atas nama jajaran Kementerian Keuangan menyampaikan penghargaan dan titip wakil menteri saya ini yang akan meneruskan,” kata Sri Mulyani sambil menunjuk ke arah Thomas Djiwandono.

2. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono turut menyampaikan salam perpisahan menjelang akhir masa jabatannya. Hal ini disampaikan Basuki dalam rapat bersama Komisi V DPR RI untuk pagu anggaran 2025 Kementerian PUPR.

“Saya atas nama keluarga besar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat termasuk Balai-balai yang ada di Provinsi mengucapkan terima kasih atas semua pengawasan yang Bapak berikan, atensi yang Bapak berikan kepada PUPR,” ujar Basuki dengan suara bergetar, Senin, 9 September 2024.

Basuki menyampaikan, meski sudah berjalan 10 tahun menjadi menteri, dia masih sering sakit perut apabila akan rapat dengan Komisi V DPR RI. Meski begitu, dia sadar bahwa rapat kerja tersebut memberi banyak dorongan dan koreksi terkait kepemimpinannya di Kementerian PUPR. Karena itu, Basuki pun menyampaikan terima kasih dan permohonan maafnya kepada pihak yang mungkin pernah dia sakiti.

“Sepuluh tahun telah berlalu kita bersama. Berkarya untuk membangun bangsa. Andai kata, ada kata-kata yang tidak sama. Mohon maaf, please, jangan dipendam selamanya. Sakinah, mawadah, warahmah adalah harapan semua keluarga dan kita semua. Meskipun tiba waktunya kita untuk berpisah, semoga silaturahmi selalu terjaga. Sekali lagi terima kasih atas segalanya,” kata dia dikutip dari YouTube TVR Parlemen.

3. Menteri Sosial Tri Rismaharini

Berbeda dengan Retno Marsudi dan Basuki Hadimuljono yang pamit karena menuju akhir masa jabatan, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan pamit lebih dulu karena akan berkontestasi dalam Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jawa Timur (Jatim) 2024. Sebelumnya, Risma resmi mundur dari jabatannya setelah mendaftar dalam Pilgub Jatim berpasangan dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans.

Adapun Risma menyatakan pamit sekaligus menyampaikan permohonan maafnya kepada Komisi VIII DPR RI yang selama ini menjadi mitra kerja Kementerian Sosial (Kemensos).

“Saya mohon izin dan mohon pamit. Mohon maaf kalau ada kesalahan saya selama saya menjadi Mensos dan mohon doa restu, meskipun bingung, mohon doa restu,” ujar Mensos Risma dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024, dikutip dari Antara.

Risma juga meminta doa restu untuk berkontestasi dalam Pilgub Jatim mendatang dan meminta maaf, apabila kerap ngeyel jika mendapat masukan dari DPR saat menjabat sebagai Menteri Sosial.

“Mohon doa restu mudah-mudahan yang terbaik, insya Allah yang terbaik bagi Allah dan terbaik bagi saya, sekali lagi mohon maaf kalau ada kurang berkenan baik sengaja atau tidak, karena kadang saya suka ngeyel, Pak,” tuturnya.

4. Menteri BUMN Erick Thohir

Ucapan pamit juga disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu mengucapkan terima kasih kepada anggota Komisi VI DPR RI yang telah bekerja sama selama ini.

“Saya tentu mengucapkan terima kasih dengan kinerja yang kita lakukan bersama,” ucap Erick Thohir dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin, 2 September 2024.

Erick juga mengatakan sudah meminta timnya untuk mulai membersihkan rumah dinas menteri. Menurut dia, hal itu merupakan bagian dari komitmen dan tanggung jawab. Dia pun menyatakan telah melaporkan kinerjanya kepada Presiden Jokowi. Erick pun berterima kasih kepada Jokowi yang sudah mempercayainya memimpin Kementerian BUMN.

“Saya mengucapkan terima kasih juga sama Pak Jokowi mempercayai kita semua untuk bisa bekerja,” tutur mantan Presiden Inter Milan tersebut.

5. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi

Dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pamit menjelang akhir masa jabatannya. Berdasarkan video siaran ulang di kanal YouTube TVR Parlemen, Retno Marsudi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPR yang telah bekerja sama selama 10 tahun ini.

“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, karena to be very honest to you ibu, bapak, 10 tahun ini bukan tahun yang mudah bagi Indonesia karena situasi dunia yang sangat penuh dengan tantangan,” ucap Retno, Kamis, 5 September 2024.

Menteri Luar Negeri itu mengatakan, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan segera berakhir. Dia pun menyatakan bahwa apa yang selama ini kementeriannya lakukan, tidak mungkin berhasil tanpa dukungan Komisi I DPR RI. Karena itu, dia pun memastikan hubungannya dengan para politisi tidak akan berakhir meski jabatannya sudah selesai nanti.

“Saya Retno Marsudi tetap akan menjadi saudara dan teman dari ibu bapak sampai kapan pun, I love all, matur suwun,” kata Retno dengan berkaca-kaca.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pamit di hadapan Komisi V DPR RI, menjelang berakhirnya masa jabatan. Ia menyampaikan salam perpisahan sebelum purna tugas pada 20 Oktober mendatang.

Basuki bercerita, ia selalu merasa mules setiap hendak berangkat rapat kerja atau raker bersama Komisi V. "Tapi ternyata, raker sangat membantu, mendorong saya sebagai menteri untuk koreksi kepada para pimpinan," tuturnya saat rapat di DPR, Senin, 9 September 2024, dikutip dari kanal YouTube Komisi V DPR RI.

Mewakili keluarga besar Kementerian PUPR dan balai-balai yang ada di seluruh provinsi, Basuki pun menyampaikan terima kasih atas pengawasan Komisi V. Menurutnya, apa yang disampaikan Komisi V merupakan hal yang bertujuan baik.

"Sepuluh tahun telah berlalu, kita bersama berkarya membangun bangsa. Andai ada kata-kata yang tidak sama, mohon maaf,pleasejangan dipendam," kata Basuki. Ia berharap silaturahmi dengan mitra kerja kementeriannya itu tetap terjaga.

Basuki Hadimuljono menjadi Menteri PUPR selama dua periode pemerintahan Presiden Jokowi, sejak 2014 lalu. Basuki juga menjadi orang kepercayaan Presiden Jokowi dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Belakangan, setelah Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mundur pada Juni, Basuki ditunjuk Jokowi sebagai Plt Kepala Otorita IKN.

Basuki merupakan seorang pejabat yang memulai karirnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Pekerjaan Umum. Saat itu, usianya masih 25 tahun. Di instansi ini, Basuki mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang magister dan doktor dengan beasiswa di Colorado State University, Amerika Serikat.

Pria kelahiran Surakarta, 5 November 1954, itu menyelesaikan pendidikan magisternya di usia 35 tahun dan mendapat gelar doktor di usia 38 tahun. Setelah itu, dia pun kembali ke Indonesia dan menjabat beberapa posisi penting.

Mulai dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode 2005-2007. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, hingga menjadi Direktur Jenderal Penataan Ruang di Kementerian Pekerjaan Umum.

Setelah lebih dari 31 tahun mengabdikan diri untuk Kementerian Pekerjaan Umum, Jokowi akhirnya mengangkat Basuki sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2014 lalu dalam Kabinet Kerja Jokowi - JK. Menunjukkan kinerja yang optimal, Basuki pun kembali dipercaya Jokowi untuk menjadi Menteri PUPR untuk kabinet Jokowi Ma’ruf Amin periode 2019-2024.

Andika Dwiberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencopot Bayu Krisnamurthi dari posisi Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik atau Perum Bulog. Jabatan itu kini dipegang oleh mantan Direktur Utama PT Asabri, Wahyu Suparyono.

“Ada pergantian,” ujar Manajer Humas Perum Bulog, Andrew Ramadhan Shahab, saat dihubungi Tempo, Selasa, 10 September 2024.

Pergantian jajaran direksi ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-73/DHK.MBU.A/09/2024. Tak hanya Bayu, surat itu menyebutkan Direktur Human Capital Perum Bulog, Purnomo Sinar Hadi, telah menyelesaikan periodenya di perusahaan pelat merah itu.

Di kepengurusan yang baru, Wahyu Suparyono akan memulai masa baktinya di Bulog bersama Marga Taufiq sebagai Wakil Direktur Utama dan Sudarsono Hardjosoekarto sebagai Direktur Human Capital.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Marga Taufiq, adalah Staf Khusus Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat dan Pangdam XVI/Pattimura.

Sedangkan Sudarsono Hardjosoekarto merupakan Guru Besar Sosiologi di Universitas Indonesia. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

Bayu sebenarnya belum genap sembilan bulan memimpin Perum Bulog. Erick Thohir menunjuknya sebagai Dirut Perum Bulog pada 1 Desember 2023. Bayu menggantikan Budi Waseso yang kini menjabat Komisaris Utama di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencopot Bayu Krisnamurthi dari posisi Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik atau Perum Bulog. Jabatan itu kini dipegang oleh mantan Direktur Utama PT Asabri, Wahyu Suparyono.

“Ada pergantian,” ujar Manajer Humas Perum Bulog, Andrew Ramadhan Shahab, saat dihubungi Tempo, Selasa, 10 September 2024.

Pergantian jajaran direksi ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-73/DHK.MBU.A/09/2024. Tak hanya Bayu, surat itu menyebutkan Direktur Human Capital Perum Bulog, Purnomo Sinar Hadi, telah menyelesaikan periodenya di perusahaan pelat merah itu.

Di kepengurusan yang baru, Wahyu Suparyono akan memulai masa baktinya di Bulog bersama Marga Taufiq sebagai Wakil Direktur Utama dan Sudarsono Hardjosoekarto sebagai Direktur Human Capital.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Marga Taufiq, adalah Staf Khusus Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat dan Pangdam XVI/Pattimura.

Sedangkan Sudarsono Hardjosoekarto merupakan Guru Besar Sosiologi di Universitas Indonesia. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

Bayu sebenarnya belum genap sembilan bulan memimpin Perum Bulog. Erick Thohir menunjuknya sebagai Dirut Perum Bulog pada 1 Desember 2023. Bayu menggantikan Budi Waseso yang kini menjabat Komisaris Utama di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara mengatakan, penyelesaian hak tagih negara atas dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masih terus berjalan. Untuk mengejar target pengumpulan pada 2025, Kementerian Keuangan butuh anggaran Rp 10,25 miliar.

Anak buah Sri Mulyani Indrawati itu mengatakan tahun depan ada hak tagih negara yang masih perlu dikejar sebesar Rp 2 triliun. Hal itu terdiri dari penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penguasaan fisik dan penyitaan dan menyelesaikan kasus-kasus hak tagih negara.

”Kebutuhan ekstra effort yang kami bayangkan sebesar Rp 10,25 miliar untuk pembentukan komite penanganan hak tagih dana BLBI sebagai penganti Satgas,” ujar Suahasil saat rapat dengan Komisi XI di Senayan, dikutip dari YouTube DPR Selasa, 10 September 2024.

Selain untuk pembentukan komite pengganti Satgas, anggaran Rp 10 miliar bakal digunakan untuk melanjutkan upaya pembatasan pendataan. Juga meningkatkan informasi debitur dan obligor. “Serta pelatihan kemampuan aset tracing,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wakil Menteri Keuangan memaparkan capaian satuan tugas atau Satgas BLBI yang mengumpulkan dalam berbagai macam bentuk tagihan dari obligor BLBI. Hingga 5 September 2024, jumlahnya Rp 38,88 triliun.

Suahasil merinci, ada yang berbentuk PNBP ke kas negara sebesar Rp 1,84 triliun ada pula bentuk sita atau penyerahan barang jaminan sebesar Rp 18,13 triliun. Lalu, ada penguasaan aset properti sebesar Rp 9,21 triliun, PSP dan hibah Rp 5,93 triliun dan PMN non-tunai Rp 3,77 triliun.

BLBI adalah dana yang dikucurkan oleh Bank Indonesia kepada bank umum pada saat krisis moneter tahun 1997-1998. Bendahara negara mengatakan saat itu negara harus melakukan penalangan atau bail out terhadap kondisi yang terjadi.

Dilansir dari laman Kementerian Keuangan, penyelesaian disebut dilakukan lewat pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Badan tersebut menyuntikkan dana atau menanggung kewajiban dari bank-bank yang terlilit krisis. Akhirnya banyak dari utang yang ditanggung oleh BPPN tidak bisa direalisasikan sepenuhnya, meninggalkan beban utang besar kepada negara hingga pemerintah membentuk satgas untuk memastikan pengembalian hak tagih.

Satgas BLBI dibentuk sejak 2021 oleh Presiden Jokowi dan tugas Satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024, namun Kemenkeu menilai masih terdapat hak negara dari obligor atau debitur yang belum diselesaikan.

TEMPO.CO, Jakarta - Program pensiun tambahan tengah menjadi sorotan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengonfirmasi bahwa pengaturan terkait potongan gaji pekerja untuk program ini masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa OJK berperan sebagai pengawas harmonisasi program pensiun yang diatur dalam Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Isu terkait ketentuan batas pendapatan berapa yang kena wajib program pensiun tambahan itu belum ada, karena PP belum diterbitkan. OJK dalam kapasitas pengawas,” kata Ogi dalam konferensi pers pada Jumat, 7 September 2024.

Rencana program pensiun tambahan ini merupakan amanat dari UU P2SK, tepatnya di Pasal 189 ayat 4, yang menyatakan bahwa pemerintah dapat melaksanakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib, di luar program jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun yang sudah ada melalui BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan sistem jaminan sosial nasional lainnya.

“Program pensiun Pensiun wajib dengan kriteria tertentu yang akan diatur dalam peraturan pemerintah. Diamanatkan dalam UU P2SK ini itu ketentuannya itu harus mendapatkan persetujuan DPR,” kata Ogi.

Program ini akan menargetkan pekerja dengan penghasilan tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hari tua serta kesejahteraan pekerja. Namun, OJK masih menunggu PP untuk merumuskan secara rinci kriteria dan mekanisme pemotongan gaji.

Menurut Ogi, meski program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan di masa tua, jumlah penerima manfaat dari program pensiun di Indonesia saat ini masih tergolong kecil. Ia menyebutkan bahwa manfaat yang diterima pekerja hanya mencapai 10 hingga 15 persen dari penghasilan terakhir saat mereka aktif bekerja, jauh di bawah standar ideal yang ditetapkan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) sebesar 40 persen.

Pada Juni 2024, total dana pensiun di Indonesia tercatat sebesar Rp 1.448,28 triliun, meningkat 7,58 persen dari tahun sebelumnya. Meski begitu, jumlah ini hanya mencakup 6,73 persen dari PDB Indonesia 2023, yang mencapai Rp 20.892,4 triliun. Menurut proyeksi OJK, dengan implementasi Peta Jalan Pengembangan Dana Pensiun 2024-2028, angka ini bisa tumbuh hingga 20 persen dari PDB.

Untuk mewujudkan target tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti meningkatkan iuran peserta dan memperluas cakupan program dana pensiun, termasuk bagi pekerja dengan penghasilan tertentu. Perusahaan juga diharapkan ikut serta dengan menempatkan dana pesangon pegawai ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) guna memaksimalkan manfaat bagi pekerja.

Catatan Tempo, ada enam iuran yang wajib dibayar karyawan dari penghasilannya. Yang membuat potongan gaji karyawan di Indonesia terpangkas:

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memprediksi nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini, Selasa, akan bergerak naik turun namun melanjutkan pelemahan.

“Rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang 15.440-15.520 per dolar Amerika Serikat,” ujarnya lewat pernyataan resmi dikutip Selasa, 10 September 2024.

Nilai tukar rupiah pada akhir perdagangan kemarin merosot terhadap dolar AS. mengatakan pelemahan mata uang RI dipengaruhi data penurunan tingkat pengangguran di AS pada Agustus 2024. Pada akhir perdagangan Senin, 9 September 2024, rupiah ditutup melemah 78,5 poin ke level 15.456 per dolar AS.

Ibrahim memaparkan indeks dolar cenderung menguat dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah peluncuran data pengangguran AS pada Jumat pekan lalu yang terpantau lebih rendah, yakni sebesar 4,2 persen dibandingkan periode sebelumnya yang berada di angka 4,3 persen.

Selain itu, tingkat upah secara bulanan naik 0,7 persen dari perkiraan kenaikan 0,3 persen dan secara tahunan naik 3,8 persen dari perkiraan kenaikan 3,7 persen. Hal ini menurut Ibrahim berujung pada ekspektasi pemangkasan suku bunga bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) yang tergambar masih tinggi.

Namun prediksi bahwa pemotongan hanya sebesar 25 basis poin (bps) lebih tinggi dibandingkan 50 bps. “Sehingga dolar AS mengalami rebound dan tekanan terhadap rupiah kembali terjadi di awal perdagangan minggu ini,” kata Ibrahim.

Hingga saat ini, investor masih menunggu keputusan bank sentral khususnya Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed) untuk melakukan pelonggaran moneter. Penurunan suku bunga diprediksi bakal terjadi pada September. Gubernur BI dalam beberapa kesempatan bahkan yakin The Fed bakal memangkas suku bunga dua kali tahun ini.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta mengatakan, jika hal itu terjadi, Bank Indonesia kemungkinan akan mengikuti. “BI juga akan menerapkan kebijakanforward looking menurunkan suku bunga, diperdiksi Oktober,” ujarnya kepada Tempo.

Pelonggaran akan diikuti bank-bank sentral di negara lain seiring dengan dimulainya era penurunan suku bunga acuan dalam jangka panjang. Ia memproyeksi The Fed bakal melakukan penurunan bertahap hingga 2026.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Senin malam, 10 September 2024 dimulai dari Komisi II DPR telah menyetujui usulan tambahan anggaran oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 27,8 triliun. Angka ini menambah jumlah anggaran OIKN pada Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp 28,3 triliun.

Disusul, nama Marimutu Sinivasan kembali menjadi perhatian ketika petugas Imigrasi Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, berhasil mencegah keberangkatan obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diduga hendak ke Kuching, Malaysia, Minggu, 8 September 2024.

Selanjutnya, Low Tuck Kwong berhasil disusul oleh Hartono bersaudara dan kini berada di peringkat 4 sebagai orang paling tajir di Indonesia versi Majalah Forbes per 9 September 2024.

Berikutnya, setahun lalu, tepatnya Kamis, 7 September 2023, warga Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau bentrok dengan ribuan aparat gabungan tentara dan polisi.

Terakhir, anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, minta pemerintah menunda rencana pembatasan distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, langkah ini akan memperlemah daya beli masyarakat kelas menengah.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp 27,8 Triliun untuk Pembangunan IKN....

<!--more-->

1. DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp 27,8 Triliun untuk Pembangunan IKN Tahun Depan

Komisi II DPR telah menyetujui usulan tambahan anggaran oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 27.814.516.000.000 atau sekitar Rp 27,8 triliun. Angka ini menambah jumlah anggaran OIKN pada Tahun Anggaran menjadi Rp 28,3 triliun.

“Sehingga secara total kebutuhan anggaran OIKN Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 28,3 triliun,” kata Plt. Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni dalam keterangan tertulis pada Senin, 9 September 2024.

Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin hari ini. Raja Juli berharap dengan disetujuinya usulan tambahan anggaran untuk 2025 ini, OIKN dapat mengelolanya secara akuntabel. “Mudah-mudahan kita bisa mengelola secara akuntabel, transparan, dan kembali mendapatkan WTP dari BPK pada tahun depan,” ujarnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Ini Awal Mula Marimutu Sinivasan Texmaco Terjerat Utang Rp 95 T ke Negara

Nama Marimutu Sinivasan kembali menjadi perhatian ketika petugas Imigrasi Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, berhasil mencegah keberangkatan obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diduga hendak ke Kuching, Malaysia, Minggu, 8 September 2024.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat Muhammad Tito Ardianto menyatakan petugas Kantor Imigrasi di Lintas Batas Entikong berhasil mencegah upaya bos Texmaco Group, yang dicegah bepergian ke luar negeri atas permintaan Kementerian Keuangan karena tunggakan utang puluhan triliun rupiah ke negara.

"Saat itu yang bersangkutan diketahui berada di dalam mobil Alphard hendak masuk ke wilayah Kuching, Malaysia," kata Tito.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. 10 Orang Terkaya di Indonesia Awal September 2024, Hartono Bersaudara....

<!--more-->

3. 10 Orang Terkaya di Indonesia Awal September 2024, Hartono Bersaudara Salip Low Tuck Kwong

Majalah bisnis terkemuka asal Amerika Serikat, Forbes, selalu memperbarui peringkat daftar orang terkaya di dunia, termasuk Indonesia, melalui laman resminya Forbes Real Time Billionaires.
Memasuki bulan kesembilan tahun ini, sudah saatnya untuk mengetahui informasi terbaru mengenai daftar orang terkaya di Indonesia awal September 2024.

Seperti diketahui, Indonesia memiliki sejumlah pengusaha sukses yang masuk jajaran konglomerat karena bisnisnya sudah menghasilkan keuntungan jutaan dolar.

Dari periode sebelumnya, tidak banyak perubahan yang terjadi dalam daftar 10 orang terkaya di Indonesia. Hanya saja, Low Tuck Kwong berhasil disusul oleh Hartono bersaudara dan kini berada di peringkat 4 sebagai orang paling tajir di Indonesia per 9 September 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Setahun Tragedi Pulau Rempang, Siapa Sosok di Balik Proyek Rempang Eco City?

Setahun lalu, tepatnya Kamis, 7 September 2023, warga Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau bentrok dengan ribuan aparat gabungan tentara dan polisi. Peristiwa itu buntut penolakan warga setempat terkait wacana pemerintah merombak Pulau Rempang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) bertajuk Rempang Eco City.

Warga Pulau Rempang menolak digusur dan direlokasi ke Pulau Galang. Musababnya, mereka mengklaim wilayah tersebut telah lama mereka tinggali sejak sebelum kemerdekaannya. Banyak nilai sejarah yang akan hilang jika perkampungan tua di Pulau Rempang akan digusur.

Di sisi lain pemerintah mengatakan bahwa Pulau Rempang telah diserahkan kepada entitas pengusaha sejak awal 2000-an dalam bentuk hak guna usaha alias HGU. Namun, lahan tersebut tak kunjung digarap oleh investor dan tak pernah dikunjungi. Namun, pada 2021, saat investor masuk, wilayah tersebut ternyata berpenghuni.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Anggota Dewan Minta Pemerintah Tunda Pembatasan BBM Bersubsidi....

<!--more-->

5. Anggota Dewan Minta Pemerintah Tunda Pembatasan BBM Bersubsidi per 1 Oktober: Bisa Munculkan Gejolak Sosial

Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, minta pemerintah menunda rencana pembatasan distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, langkah ini akan memperlemah daya beli masyarakat kelas menengah.

“Menurut saya memang sebaiknya Pemerintah menunda rencana pembatasan BBM bersubsidi 1 Oktober 2024. Karena kalau ini dilakukan akan semakin memukul kelas menengah," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis pada Senin, 9 September 2024. Jika masyarakat kelas menengah bermasalah menurutnya hal ini akan berdampak pada aktivitas ekonomi lebih luas.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu khawatir penerapan kebijakan ini akan memperparah kondisi ekonomi nasional yang sedang tertekan. Dia menilai jika rencana ini dipaksakan akan memicu gejolak sosial. “Bukan tidak mungkin akan menimbulkan gejolak sosial,” kata dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto meminta presiden terpilih, Prabowo Subianto menunda beragam kebijakan yang bebani kelas menengah. Kebijakan yang dimaksud di antaranya iuran Tapera, wacana subsidi tiket kereta rel listrik atau KRL commuter line berbasis nomor induk kependudukan (NIK), kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga pungutan dana pensiun tambahan.

Menurutnya, kabinet tahun depan perlu mempertimbangkan rencana tersebut meski beberapa di antaranya telah disahkan undang-undang. Eko mengatakan, kalau kabinet selanjutnya tetap memaksakan mengais pendapatan lewat beragam pungutan, maka daya beli kelas menengah bakal makin melemah. “Implikasinya mereka akan turun kelas,” ujarnya dalam diskusi daring Indef, Senin, 9 September 2024.

Saat ini daya beli kelas menengah sedang tergerus. Dengan berlakunya beberapa pungutan baru tahun depan, Eko menilai bakal ada penurunan dari kelas menengah ke calon kelas menengah atau aspiring middle class. Dikhawatirkan mereka bisa turun ke kasta lebih rendah lagi yakni kelompok rentan atau miskin. Jika itu terjadi, menurut dia pemerintah justru perlu mengeluarkan ekstra anggaran untuk bantuan sosial.

Ia menekankan pemerintah perlu menangguhkan kebijakan penarikan pungutan sampai situasi ekonomi membaik, lalu dievaluasi kembali. “Jangan sampai suku bunga mulai turun, dunia bisnis malah tidak bergairah karena pungutan-pungutan ini,” ujarnya.

Salah satu kebijakan yang bakal berlaku pada Januari 2025 adalah kenaikan PPN menjadi 12 persen. Menurut Eko ini seharusnya bisa ditunda, hanya saja sudah disahkan dalam Undang-Undang, sehingga perlu langkah pembatalan. Belum diterapkan saja konsumsi dan daya beli sudah merosot, jika dilanjutkan, Ia menambahkan, kelas menengah akan makin menurun. Dampaknya tahun depan pertumbuhan ekonomi bisa berada di bawah 5 persen.

Fenomena turun kasta kelas menengah memang sudah terjadi sejak lima tahun belakangan. Badan Pusat Statistik mencatat hingga 2024, jumlah masyarakat yang masuk kategori ini sebesar 47,85 atau turun 9,48 juta dibanding saat pandemi yang sebanyak 57,33 juta orang.

BPS mengklasifikasikan kelas menengah pada 2024 sebagai warga yang penghasilannya antara Rp 2 - 9,9 juta. Sementara calon kelas menengah Rp 874 ribu - 2 juta, dan kelompok rentan miskin antara Rp 582-874 ribu.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin mengatakan kelas menengah amat sensitif terhadap perubahan kebijakan ekonomi politik. Sehingga daya belinya harus terus dijaga, karena konsumsi kelas menengah porsinya lebih dari 80 persen total konsumsi penduduk.