TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah akhirnya menyusul Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mendapatkan izin mengelola wilayah tambang alias konsesi untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan wilayah izin tambang ormas untuk Muhammadiyah sudah ditetapkan.

“NU punya sudah lebih duluan, Muhammadiyah juga sudah dapat, tapi saya cek ya, karena kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti perkembangannya sudah sejauh mana,” kata Bahlil usai rapat dengan Komisi VII di gedung DPR, Senin, 26 Agustus 2024.

Wilayah tambang untuk Muhammadiyah

Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan ada dua wilayah izin tambang khusus atau WIUPK yang kemungkinan besar akan diberikan kepada Muhammadiyah. Wilayah ini merupakan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dari dua perusahaan tambang batu bara, yakni PT Adaro Energy Tbk dan PT Arutmin Indonesia.

“Kemungkinan besar eks Adaro atau eks Arutmin. Kami bikin yang bagus, dua opsi itu” ujarnya.

Bahlil masih belum mau merinci berapa detail luasnya, namun, menurut dia, cukup besar. “Tambang itu bukan persoalan luasnya tapi cadangannya,” kata dia lagi.

Wilayah tambang untuk PBNU

Adapun wilayah tambang untuk PBNU disampaikan Bahlil Lahadalia pada Juni lalu. Saat itu, Eks Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu mengatakan pemerintah segera memberikan izin usaha pertambangan (IUP) dalam pengelolaan tambang bekas PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada PBNU.

“Insyaallah (minggu depan). Doain ya. Pemberian kepada PBNU adalah eks KPC, tanya mereka kalau sudah kami kasih,” katanya di Kementerian Investasi, Jumat, 7 Juni 2024.

PT KPC merupakan anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk dari Grup Bakrie. PT KPC memegang konsesi PKP2B yang berakhir pada Desember 2021. Awal 2022, PT KPC mendapatkan perpanjangan masa operasional, tapi wilayah konsesinya menciut dari 84.938 hektare menjadi 61.543 hektare

Sehingga eks lahan PT KPC seluas lebih dari 20 ribu hektare itu ditengarai diproyeksikan diserahkan kepada PBNU. Sementara alasan NU mengincar lahan eks PT KPC adalah kandungan batu bara di sana lebih dari 150 juta ton.

Sebelumnya, Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 yang mengubah PP 96/2021 mengenai pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Dalam Pasal 83A peraturan tersebut, diatur bahwa ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah kini diperbolehkan untuk mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

HENDRIK KHOIRUL MUHID | BAGUS PRIBADI | SUKMA KANTHI NURANI | ILONA ESTHERINA

TEMPO.CO, Jakarta - Nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep tengah menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena gaya hidup mewahnya bersama istri, Erina Gudono. Ini diketahui warganet melalui unggahan cerita Instagram Erina beberapa hari terakhir.

Selain itu, warganet di media sosial Indonesia juga menemukan fakta bahwa Kaesang dan Erina pelesiran ke Amerika Serikat dengan menggunakan jet pribadi berjenis Gulfstream G650ER. Terbaru, beredar sebuah video yang memperlihatkan Kaesang dan Erina turun dari jet pribadi dan dijemput di apron bandara dengan barang-barang yang langsung di bawa ke mobil, tanpa melewati pemeriksaan otoritas Ditjen Bea Cukai.

Hal tersebut membuat warganet geram dan mempertanyakan sumber dana yang digunakan Kaesang untuk memenuhi gaya hidupnya tersebut. Meski Kaesang dikenal sebagai seorang pengusaha sebelum terjun ke dunia politik, namun beberapa bisnisnya diketahui telah lama gulung tikar. Berikut beberapa daftar bisnis Kaesang yang bangkrut dan tidak beroperasi lagi.

Daftar Bisnis Kaesang yang Bangkrut

Sebagai pengusaha, Kaesang menjalankan bisnis yang bergerak di sejumlah bidang. Di antaranya adalah kuliner, fesyen hingga aplikasi digital. Kendati demikian, sebagian besar bisnisnya merugi, terutama yang bergerak di bidang food and beverage (F&B) atau bisnis makanan dan minuman.

Ia pun sempat menanggapi soal bisnisnya yang disebut bangkrut. Menurut dia, bisnis yang rugi harus ditutup dulu. “Ya namanya rugi ya pasti kami harus tutup dulu, terus kita baru kasih waktu dulu untuk rejuvenate kan,” kata Kaesang saat ditemui Tempo usai konferensi pers KIG Live di Jakarta pada Selasa, 19 September 2023.

Sejumlah bisnis Kaesang yang merugi dan berujung gulung tikar adalah sebagai berikut:

1. Ternakopi

Ternakopi adalah bisnis yang dirilis Kaesang pada April 2019. Bisnis ini berfokus menjual kopi kekinian yang menggunakan biji kopi dari berbagai daerah nusantara. Sayangnya, usaha minuman milik Kaesang Pangarep ini sedang ditutup sementara dan direncanakan akan melakukan rebranding.

2. Goola

Bisnis Kaesang yang merugi selanjutnya adalah Goola. Ini merupakan bisnis produk minuman tradisional khas Indonesia seperti es doger yang dikemas secara modern. Gaola sebelumnya adalah bisnis milik Gibran yang diserahkan kepada Kaesang. Sayangnya, bisnis ini sudah tidak berjalan sejak November 2020.

3. Siap Mas

Masih di bidang kuliner, Kaesang juga membentuk merek bisnis Siap Mas. Usaha ini menghadirkan produk minuman dan makanan ringan dengan berbagai merek berbeda, seperti Kemripik, Ngedrink, serta Pik Kripik. Namun, bisnis ini terlihat sudah tidak aktif. Selain unggahan terakhir di media sosial pada 3 Oktober 2020 lalu, sejumlah produk dari Siapmas juga sudah tidak terlihat di minimarket.

4. Madhang

Pada Desember 2017, Kaesang meluncurkan aplikasi Madhang untuk menjembatani ibu-ibu yang jago masak dengan pembeli. Aplikasi ini pun diklaim berhasil membantu banyak ibu rumah tangga untuk mandiri secara finansial. Namun, bisnis ini tampaknya telah gulung tikar karena media sosial Instagramnya yang sudah tidak beroperasi sejak 2020 lalu.

5. Sang Javas

Berbeda dengan bisnis kuliner sebelumnya, Kaesang juga pernah membuka usaha konveksi yang bernama Sang Javas. Uniknya, bisnis yang berdiri sejak Agustus 2017 lalu itu menyebut pelanggannya dengan sebutan ‘Kecebong’. Tetapi, apabila melihat pada media sosial Instagramnya, bisnis ini sudah tidak lagi aktif sejak 2020.

Khumar Mahendra, Amelia Rahima Sari, Sultan Abdurrahman, Amy Heppy dan Andika Dwi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko mengungkapkan alasan hanya menerima CPNS dengan pendidikan S-3 dalam rekrutmen tahun ini.

"Memang kalau untuk menjadi periset di BRIN saat ini minimal kualifikasinya adalah S-3. Mengapa begitu? karena ya kita mengikuti standar global," katanya dalam siaran di kanal YouTube resmi BRIN yang diikuti di Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.

Handoko mengungkapkan standar dunia untuk seorang periset tetap di lembaga negara saat ini adalah memiliki pendidikan minimum setara S-3.

Ia mengatakan hal tersebut berbeda dengan rekrutmen lembaga riset dan penelitian (R&D) milik swasta, di mana pada beberapa posisi hanya mensyaratkan pendidikan minimum setingkat sarjana atau S-1 untuk dapat bekerja di lembaga riset tersebut.

"Kalau di lembaga riset di universitas, di kampus, itu ya memang seharusnya kita sudah harus masuk di level yang S-3," ujarnya.

Pada laman pengumuman rekrutmen CPNS milik Badan Kepegawaian Negara, BRIN menawarkan gaji Rp7-11 juta untuk jabatan Peneliti Ahli Muda.

Bagi para pelamar yang ingin menjadi periset di BRIN, namun saat ini belum mencapai tingkat pendidikan S-3, kata Handoko, mereka bisa mengajukan diri untuk mendaftar program degree by research, atau belajar berbasis riset yang dibuka oleh BRIN bagi masyarakat yang ingin menjadi periset, namun baru memiliki pendidikan S-1 maupun S-2.

"Sehingga, mereka malah bisa bekerja bersama periset BRIN, sekaligus bisa dapat degree ya, S-2 dan S-3. Sebelum usia 27, bahkan sudah banyak yang S-3," ucapnya.

Seleksi CASN guna mengisi posisi jabatan fungsional Peneliti Ahli Muda di lingkungan BRIN telah dibuka sejak 20 Agustus hingga 6 September 2024, dengan menawarkan 500 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tahun 2024.

Tersedia 263 formasi untuk kebutuhan umum, 75 formasi untuk lulusan terbaik, 10 formasi untuk penyandang disabilitas, 125 formasi untuk diaspora, 2 formasi untuk putra dan putri Papua, serta 25 formasi untuk putra dan putri Kalimantan.

Pelamar maksimal Berumur 40 Tahun

BRIN juga membatasi usia pelamar maksimal 40 tahun.

"Kalau mengikuti regulasi yang ada dari peraturan pemerintah itu, bahkan maksimal untuk ASN 35 tahun begitu. Saya ingat betul karena saya mengusulkan pada saat itu di 2019, bahwa untuk beberapa jabatan fungsional tertentu dengan kualifikasi S-3 itu boleh sampai (usia) 40 tahun ya, salah satunya itu adalah peneliti dan perekayasa," kata Handoko.

Pembatasan usia tersebut, kata Handoko, dimaksudkan agar para peneliti muda bisa lebih terfasilitasi dalam melakukan riset, sehingga bisa lebih mengembangkan minatnya setelah bergabung dengan BRIN.

"Nah kalau dia sudah matang, itu dia didorong untuk diredistribusi ke kampus-kampus, sehingga kampus-kampus akan dapat menerima orang-orang yang memang sudah memiliki jejaring kuat, jadi sudah bisa melakukan riset meskipun dia tidak punya alat di kampus itu," lanjutnya.

Handoko juga mengungkapkan pihaknya telah memberi kesempatan bagi para peneliti yang berusia di atas 40 tahun, yakni melalui skema penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah dilakukan pada 2022 lalu.

"Jadi PPPK sudah banyak yang masuk kan, baik termasuk dari diaspora ya, itu bahkan bisa sampai (usia) 63 tahun begitu sampai dua tahun sebelum masa usia pensiun ya," lanjutnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai karya anak bangsa. Ia juga mengatakan IKN didesain menjadi kota masa depan untuk anak muda.

"IKN adalah untuk milenial dan gen Z. Bukan buat saya, bukan buat Pak Jokowi," kata Basuki dalam acara ASN Talent Fest 2024 & Anugerah ASN 2023,Selasa, 27 Agustus 2024, dikutip dari kanal YouTube Kemenpan RB.

Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN itu mengklaim IKN mengklaim pemerintah menggunakan tiga prinsip dalam membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur itu. "Kualitas, estetika, keberlanjutan lingkungan," ujar Basuki.

Basuki juga mengklaim kualitas udara di IKN baik dan sehat. Menurutnya, hal ini berbeda dengan kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya. "Anak-anak kita di Jabodetabek rentan penyakit. Tapi di sana (IKN) air quality di level 6. Sangat sehat," kata Basuki.

Karena itu, ia meminta para ASN tidak ragu untuk pindah tugas ke IKN. Sebab, menurut Basuki, IKN lebih baik ketimbang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

"ASN (aparatur sipil negara) kalau tidak mau pindah ke IKN, rugi," tutur Basuki. "Di Jakarta, di Jabodetabek, hidup akan lebih susah."

Pasalnya, waktu yang dihabiskan untuk bekerja di Jabodetabek lebih panjang ketimbang IKN. Basuki menuturkan, berangkat kerja di Jabodetabek umumnya dimulai pukul 06.00 pagi. Namun, pulangnya bisa pukul 09.00 malam.

Sementara di IKN, ASN bisa bekerja dengan waktu tempuh perjalanan 10 menit. Selain itu, ia mengatakan IKN memiliki kualitas udara dan air yang baik. "Dan itu untuk karir anda ke depan, itu di IKN," tuturnya.

Sebelumnya, Basuki juga mengatakan Presiden Jokowi bakal pindah ke IKN pada September 2024. Kantor Presiden sudah siap digunakan, termasuk tempat tinggal presiden di Istana Negara.

"Yang saya tahu, programnya Pak Presiden, kalau nanti bandaranya beroperasi minggu pertama September, beliau pindahan," kata Basuki ketika ditemui di Kementerian PUPR, Jumat, 23 Agustus 2024.

Ihwal progres pembangunan runaway atau landasan Bandara IKN, Basuki melanjutkan, saat ini progresnya sudah mencapai 1.100 meter dari 2.200 meter yang sebelumnya ditargetkan rampung Agustus ini. Bila tidak terkendala hujan, ia berujar, 2.200 meter landasan pacu itu bisa selesai dibangun pada 2 September 2024.

"Runaway selesai, nanti dua hari masang lampu-lampu, sehingga bisa dimanfaatkan pada minggu pertama (September)" ujarnya. Sementara itu, penyelesaian penuh landasan pacu 3.300 meter ditargetkan selesai Desember 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG terpantau melemah 0,67 persen pada sesi pertama perdagangan hari ini dan ditutup pada level 7.554,7.

Per akhir sesi pertama perdagangan hari ini, sebanyak 265 saham menguat, sementara 326 melemah dan 240 stagnan. "Dengan nilai transaksi mencapai Rp 5,7 triliun, frekuensi trading sebanyak 740.076 kali dan volume trading sebanyak 96,7 juta lot," seperti dikutip dari paparan Tim Analis PT Samuel Sekuritas Indonesia, Selasa siang, 27 Agustus 2024.

Berdasarkan frekuensi perdagangan, saham emiten properti PT Wulandari Bangun Laksana Tbk (BSBK) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan frekuensi transaksi mencapai 35.809 kali. Disusul BBRI sebanyak 29.601 kali dan BDKR 26.742 kali.

Dari segi volume,saham BSBK juga menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini dengan volume perdagangan sebesar 6 juta lot. Disusul GOTO sebanyak 5,2 juta, dan ASRI 2,8 juta.

Indeks sektor properti (IDXPROPERT) menjadi indeks sektoral yang menguat paling tinggi di sesi pertama hari ini atau naik 1,6 persen, disusul indeks sektor konsumer siklikal (IDXCYCLIC) 0,6 persen dan indeks sektor industri (IDXINDUST) 0,2 persen.

Sementara itu, indeks sektor keuangan (IDXFINANCE) menjadi indeks sektoral yang turun paling dalam di sesi pertama hari ini turun 1,5 persen. Terjadi di tengah melemahnya sejumlah saham perbankan seperti BBRI (turun 2,8 persen), BBCA (turun 1,2 persen), dan BMRI (turun 1,7 persen). Posisi kedua diisi indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) (turun 0,7 persen), lalu indeks sektor transportasi (IDXTRANS) (turun 0,6 persen).

Lima saham yang masuk daftar top gainer sesi pertama hari ini berdasarkan persentase kenaikan adalah:

HDFA (naik 34,4 persen ke Rp 125 per saham),

URBN (naik 34,3 persen ke Rp 172 per saham),

AKSI (naik 27,1 persen ke Rp 145 per saham),

DGNS (naik 25 persen ke Rp 290 per saham),

MPOW (naik 23,8 persen ke Rp 83 per saham)

Sementara itu, lima saham yang masuk daftar top loser pada sesi pertama hari ini adalah:

MCAS (turun 12,6 persen ke Rp 1.205 per saham),

NZIA (turun 10,8 persen ke Rp 82 per saham),

SPRE (turun 9,7 persen ke Rp 350 per saham),

CANI (turun 8,6 persen ke Rp 42 per saham),

BNLI (turun 7,6 persen ke Rp 1.385 per saham).

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Ibu Kota Nusantara atau IKN lebih baik ketimbang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN itu juga mengatakan IKN merupakan kota mewah.

"ASN (aparatur sipil negara) kalau tidak mau pindah ke IKN, rugi," tutur Basuki dalam acara ASN Talent Fest 2024 & Anugerah ASN 2023,Selasa, 27 Agustus 2024, dikutip dari kanal YouTube Kementerian PANRB. "Di Jakarta, di Jabodetabek, hidup akan lebih susah."

Pasalnya, kata dia, waktu yang dihabiskan ASN untuk bekerja di Jabodetabek lebih panjang ketimbang IKN. Sebagai gambaran, pekerja berangkat kerja di Jabodetabek umumnya dimulai pukul 06.00 pagi. Namun, pulangnya bisa pukul 09.00 malam.

Sementara di IKN, kata Basuki, ASN bisa berangkat ke tempat kerja hanya dengan waktu tempuh perjalanan 10 menit. Selain itu, ia mengatakan IKN memiliki kualitas udara dan air yang baik.

"Dan itu untuk karir anda ke depan, itu di IKN," ucap Basuki.

Pemerintah berencana memindahkan ASN ke IKN mulai September 2024. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebut pemindahan ASN ke IKN bakal dilakukan bertahap sesuai penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian.

Penapisan dilakukan untuk efektivitas dan efisiensi pemerintah. Ia pun menyampaikan prioritas pemindahan kepada Presiden Jokowi.

“Kami sampaikan prioritasnya 179 unit eselon I dari 38 K/L (kementerian/lembaga), 91 unit eselon pada 29 K/L, dan beberapa opsi lagi,” kata Anas, Senin, 1 Juli 2024, dikutip melalui keterangan resmi.

Akan tetapi, sejumlah ASN menyatakan belum siap pindah. Tempo pernah mewawancarai salah satu ASN Kementerian Koordinator yang merasa enggan pindah ke IKN. Sebab, ASN yang meminta identitasnya disamarkan itu kadung nyaman di Jakarta karena infrastruktur lengkap dan dekat keluarga.

"Saya tidak tertarik pindah dalam kondisi sekarang atau dalam waktu dekat,” ujarnya kepada Tempo, Senin, 22 Juli 2024. “Infrastruktur dan fasilitas di IKN belum menyamai Jakarta.”

Keengganan pindah ke IKN juga disampaikan Susi, ASN di salah satu Kementerian di Jakarta. Tidak mudah baginya untuk pindah dari Jakarta ke kota yang baru dibangun—bahkan belum selesai. Namun, ia tak begitu risau karena belum mendapat informasi giliran pindah. Selama ini, wacana pemindahan ASN di kantornya ke IKN juga hanya dari mulut ke mulut, bukan pengumuman resmi.

“Sudah jadi rahasia umum juga kalau semua hal terkait IKN, termasuk berkantor di sana, masih simpang siur,” tutur Susi, yang meminta identitasnya tak diungkap, kepada Tempo, Senin, 22 Juli 2024.

Adapun soal progres pembangunan, Presiden Jokowi pernah mengatakan IKN tidak selesai dalam satu-dua tahun. Ia menyebut ibu kota baru di Kalimantan Timur itu sebagai proyek jangka panjang.

"Mungkin 15-20 tahun. Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya,” kata Jokowi sebelum berangkat ke Uni Emirat Arab di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa, 16 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kemenko Perekonomian membutuhkan total 75 calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024. Kesempatan lowongan kerja diberikan kepada lulusan diploma tiga (D3), sarjana terapan (D4), sarjana (S1), dan magister (S2).

Daftar Formasi CPNS Kemenko Perekonomian 2024

Mengutip Surat Pengumuman Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Nomor: KP.3/01/P.PNS/SES.M.EKON/08/2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, berikut daftar jabatan, formasi, persyaratan pendidikan, dan kisaran penghasilan setiap bulan CPNS Kemenko Bidang Perekonomian 2024:

1. Analis Hukum Ahli Pertama

- Formasi umum: 6.

- Kualifikasi pendidikan: S1/D4 Ilmu Hukum atau S1 Hukum.

- Rentang penghasilan: Rp 6.210.653 - Rp 8.961.868.

2. Analis Kebijakan Ahli Pertama

- Formasi umum: 3.

- Kualifikasi pendidikan: S2 Ilmu Ekonomi, S2 Ekonomi, S2 Ekonomi Pembangunan, S2 Ekonomi Studi Pembangunan, S2 Kebijakan Publik, atau S2 Manajemen dan Kebijakan Publik.

- Rentang penghasilan: Rp 6.323.614 - Rp 9.125.673.

3. Analis Kebijakan Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen Bisnis, atau S2 Ekonomi.

- Rentang penghasilan: Rp 6.323.614 - Rp 9.125.673.

4. Analis Kebijakan Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S2 Ilmu Ekonomi, S2 Hukum, S2 Kebijakan Publik, atau S2 Hubungan Internasional.

- Rentang penghasilan: Rp 6.323.614 - Rp 9.125.673.

5. Analis Kebijakan Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi.

- Rentang penghasilan: Rp 6.210.653 - Rp 8.961.868.

6. Analis Kebijakan Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ekonomi Manajemen, S1 Akuntansi, atau S1 Ilmu Ekonomi.

- Rentang penghasilan: Rp 6.210.653 - Rp 8.961.868.

7. Auditor Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Akuntansi, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Ilmu Hukum, S1 Hukum, S1 Teknik Informatika, atau S1 Sistem Informasi.

- Rentang penghasilan: Rp 6.121.553 - Rp 8.872.768.

8. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hubungan Internasional, S1 Ekonomi, atau S1 Ekonomi Pembangunan.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

9. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S2 Teknik Informatika.

- Rentang penghasilan: Rp 5.434.238 - Rp 8.101.815.

10. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S2 Manajemen Teknologi.

- Rentang penghasilan: Rp 5.434.238 - Rp 8.101.815.

11. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Perminyakan.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

12. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D4/S1 Ekonomi, S1 Akuntansi, S1 Administrasi Publik, S1 Administrasi Perkantoran, S1 Manajemen Komunikasi, atau S1 Ekonomi.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

13. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

14. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D4/S1 Sistem Informasi.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

15. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S2 Logistik.

- Rentang penghasilan: Rp 5.434.238 - Rp 8.101.815.

16. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 2.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hubungan Internasional, S1 Hukum, S1 Ekonomi, atau S1 Ekonomi Pembangunan.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

17. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Administrasi Publik atau D4 Studi Kebijakan Publik.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

18. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Administrasi Negara, D4/S1 Manajemen, D4/S1 Akuntansi, atau S1 Administrasi Publik.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

19. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi atau S1 Ekonomi.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

20. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Peternakan atau S1 Perikanan.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

21. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Agribisnis Pertanian atau S1 Teknik Lingkungan.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

22. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 6.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ekonomi, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Administrasi Publik, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Hubungan Masyarakat, S1 Manajemen Komunikasi, S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, atau S1 Komunikasi Pembangunan.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

23. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 5.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Administrasi Negara, D4/S1 Manajemen, S1/D4 Ilmu Ekonomi, D4/S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Ilmu Administrasi Publik, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Komunikasi, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Administrasi Publik, S1 Ekonomi, S1 Ekonomi Pembangunan, atau S1 Manajemen.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

24. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Teknologi Pangan.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

25. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S2 Teknik Kimia.

- Rentang penghasilan: Rp 5.434.238 - Rp 8.101.815.

26. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S2 Ilmu Ekonomi.

- Rentang penghasilan: Rp 5.434.238 - Rp 8.101.815.

27. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S2 Teknik Elektro.

- Rentang penghasilan: Rp 5.434.238 - Rp 8.101.815.

28. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

29. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 2.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Transportasi, D4 Transportasi, S1 Logistik, atau D4 Logistik.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

30. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Pertambangan.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

31. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S2 Ilmu Ekonomi.

- Rentang penghasilan: Rp 5.434.238 - Rp 8.101.815.

32. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Statistika.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

33. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 2.

- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ekonomi.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

34. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen Keuangan, S1 Keuangan Syariah, S1 Ilmu Ekonomi Syariah, S1 Ilmu Ekonomi Islam, S1 Ekonomi, atau S1 Ekonomi Pembangunan.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

35. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ekonomi Pembangunan.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

36. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hubungan Internasional, S1 Ekonomi, atau S1 Ekonomi Pembangunan.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

37. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ekonomi atau S1 Ilmu Komunikasi.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

38. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ekonomi Pembangunan.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

39. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Ekonomi, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Perbankan, S1 Ekonomi, atau S1 Ekonomi Pembangunan.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

40. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S2 Ilmu Ekonomi.

- Rentang penghasilan: Rp 5.434.238 - Rp 8.101.815.

41. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Administrasi Kebijakan Kesehatan, S1 Administrasi Publik, atau D4 Studi Kebijakan Publik.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

42. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum Tata Negara, S1/D4 Ilmu Ekonomi, D4 Administrasi Bisnis, S1 Administrasi Bisnis, S1 Administrasi Publik, D4 Administrasi Publik, S1/D4 Administrasi Negara, D4/S1 Hukum, S1 Ekonomi, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Manajemen, atau S1 Akuntansi.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

43. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

- Formasi umum: 2.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Statistika, D4 Statistika, S1/D4 Teknik Informatika, S1 Teknik Komputer, S1/D4 Sistem Informasi, atau S1 Teknik Informatika.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

44. Pengelola Keprotokolan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Sastra Inggris, D3 Ekonomi, D3 Hubungan Masyarakat, D3 Bahasa Inggris, D3 Manajemen, atau D3 Komunikasi Massa.

- Rentang penghasilan: Rp 4.809.270 - Rp 7.222.049.

45. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Administrasi Negara, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Administrasi Publik, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, atau S1 Ekonomi.

- Rentang penghasilan: Rp 6.164.123 - Rp 8.915.338.

46. Pranata Komputer Ahli Pertama

- Formasi umum: 2.

- Kualifikasi pendidikan: S1/D4 Teknik Komputer, S1 Teknik Informatika, D4 Teknik Informatika, atau S1 Teknik Komputer.

- Rentang penghasilan: Rp 6.210.653 - Rp 8.961.868.

47. Pranata Komputer Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1/D4 Sistem Informasi.

- Rentang penghasilan: Rp 6.210.653 - Rp 8.961.868.

48. Pranata Komputer Terampil

- Formasi penyandang disabilitas: 2.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Teknik Informatika atau D3 Teknologi Informasi.

- Rentang penghasilan: Rp 4.987.470 - Rp 7.400.249.

49. Statistisi Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Sains Data Spasial.

- Rentang penghasilan: Rp 6.210.653 - Rp 8.961.868.

50. Teknisi Sarana dan Prasarana

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Sipil atau S1 Arsitektur.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

51. Teknisi Sarana dan Prasarana

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Elektro atau S1 Teknik Mesin.

- Rentang penghasilan: Rp 5.321.276 - Rp 7.983.010.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi buka suara menanggapi vonis Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terhadap dua perusahaan farmasi yang terbukti bersalah dalam kasus obat sirop pemicu gagal ginjal akut.

Dalam putusan pengadilan tingkat pertama itu, tiap perusahaan farmasi yakni PT Afi Farma dan CV Samudera Chemical wajib membayar ganti rugi hingga Rp 60 juta kepada keluarga korban obat sirop berbahaya tersebut.

Menurut Tulus, seharusnya ada sanksi administratif yang dikenakan kepada kedua perusahaan itu. “Harusnya ada sanksi administratif, yakni sanksi pencabutan izin operasi bagi perusahaan tersebut,” katanya ketika dihubungi Tempo, Selasa, 27 Agustus 2024.

Lebih jauh, Tulus menilai dalam kasus ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kecolongan karena peredaran obat sirop itu telah menewaskan lebih dari 200 anak akibat gagal ginjal akut progresif afitikal pada 2022 lalu. Hal tersebut membuktikan pengawasan pascapasar oleh BPOM masih lemah.

“BPOM kecolongan dan berdampak fatal,” kata Tulus.

Oleh sebab itu, kata Tulus, perlu ada kajian ulang total dari tugas BPOM dalam hal pengawasan pascapasar. Bahkan, review total itu seharusnya juga mendorong BPOM mengawasi sejak sebelum produk masuk ke pasar (pengawasan prapasar).

Dalam putusannya, PN Jakarta Pusat memerintahkan PT Afi Farma dan CV Samudera Chemical untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 50 juta kepada keluarga dari anak yang meninggal dunia. Ada 24 nama orang tua korban yang tercatat sebagai penggugat dalam putusan itu.

Sedangkan ganti rugi sebesar Rp 60 juta wajib dibayarkan kedua perusahaan itu untuk anak yang telah sembuh atau menjalani proses pengobatan dan rehabilitasi medis akibat gagal ginjal akut. Ganti rugi kepada keluarga korban harus dibayar kedua perusahaan itu dengan seketika dan sekaligus.

Jika perlu, pembayaran dilakukan secara natura atau dalam bentuk barang atau dibagi dengan uang dari hasil penjualan barang tersebut. Selain itu, PT Afi Farma dan CV Samudera Chemical harus membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.210.000.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito sebelumnya pernah mengungkap produk Paracetamol yang diproduksi PT Afi Pharma tercemar senyawa perusak ginjal. Temuan itu didapat BPOM berdasarkan hasil uji sampling terhadap 102 daftar produk obat sirop yang sebelumnya disampaikan oleh Kementerian Kesehatan.

Adapun bahan cemaran perusak ginjal yang dimaksud adalah Propilen Glikol melebihi ambang batas keamanan sehingga memicu pencemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada produk. Dia mengatakan BPOM telah menyelesaikan pengujian terhadap seluruh daftar produk obat sirop yang dilaporkan Kemenkes.

BPOM saat itu juga mencabut sertifikat CPOB untuk fasilitas produksi dua industri farmasi yang memproduksi obat sirop yang mengandung bahan berhaya Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). Sertifikat CPOB adalah dokumen bukti sah bahwa industri farmasi telah memenuhi persyaratan dalam membuat satu jenis obat.

Penny menjelaskan, pencabutan itu dilakukan sesuai BPOM bersama Bareskrim Polri melakukan operasi bersama sehak Senin 24 Oktober 2022. Dua industri tersebut adalah PT Yarindo Farmatama yang beralamat di Jalan Modern Industri, Cikande, Serang, Banten; dan PT Universal Pharmaceutical Industry yang beralamat di Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara.

“Dua industri farmasi itu diduga menggunakan pelarut propilen glikol yang mengandung EG dan DEG di atas ambang batas,” ujar Penny dalam konferensi pers virtual pada Senin, 31 Oktober 2022.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memperpanjang jam operasional moda transportasi LRT Jabodebek mulai Senin, 26 Agustus 2024. Perjalanan tambahan khusus dioperasikan pada akhir jam operasi setiap hari Senin hingga Jumat.

Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono, mengatakan kebijakan ini meliputi delapan perjalanan tambahan. "Sehingga, jumlah total perjalanan LRT Jabodebek pada hari kerja meningkat dari 350 menjadi 358 perjalanan," katanya dalam keterangan resmi pada Senin.

Kebijakan ini, kata Mahendro diambil sebagai respons terhadap peningkatan jumlah pengguna LRT Jabodebek pasca uji coba penambahan perjalanan pada 5 Agustus 2024 lalu. Sepanjang tanggal 5 sampai 25 Agustus 2024, tercatat peningkatan sebesar 18.610 pengguna pada hari kerja, bila dibandingkan dengan periode yang sama pada Juli.

KAI, kata mahendro berharap dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memastikan perjalanan yang aman dan nyaman. Sejalan dengan itu, juga diharapkan dapat mendukung mobilitas yang lebih baik di wilayah Jabodebek.

"Dengan operasional yang lebih lama, kami berharap dapat lebih memenuhi kebutuhan transportasi pada jam-jam sibuk di malam hari serta memberikan kenyamanan dan kemudahan lebih bagi para pengguna,” ujar Mahendro.

Jadwal keberangkatan terakhir LRT Jabodebek

Pasca kebijakan baru tersebut, jadwal keberangkatan terakhir untuk beberapa lintas utama LRT Jabodebek pun berubah. Berikut perubahan jadwal keberangkatan terakhir berdasarkan kebijakan terbaru KAI:

1. Dukuh Atas-Harjamukti

Jadwal Sebelumnya: 22.30

Jadwal Baru: 22.55

2. Dukuh Atas-Jatimulya

Jadwal Sebelumnya: 22.25

Jadwal Baru: 22.50

3. Harjamukti-Dukuh Atas

Jadwal Sebelumnya: 21.39

Jadwal Baru: 22.04

4. Jatimulya-Dukuh Atas

Jadwal Sebelumnya: 21.31

Jadwal Baru: 21.56.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roeslani menargetkan realisasi investasi dari Singapura di Indonesia bakal melampaui pencapaian pada periode 2019-Juni 2024 yang tercatat senilai US$ 63,17 miliar. Hal itu jadi salah satu misinya bertolak ke Singapura.

Rosan dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong untuk membahas investasi. Pertemuan ini sekaligus akan fokus pada langkah konkret untuk memperkuat kerja sama bilateral dan mendorong proyek investasi strategis.

"Yang menjadi prioritas pemerintah ke depan adalah sektor hilirisasi sumber daya alam, energi bersih, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia,"kata Rosan di Singapura, Senin, 26 Agustus 2024, dikutip dari siaran pers Kementerian Investasi.

Ia menyebut fokus presiden terpilih Prabowo adalah melanjutkan pemerintahan Presiden Jokowi. Karena itulah ia berkunjung ke Singapura.

Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju untuk pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu mengaku ingin mendengar secara langsung apa yang menjadi perhatian utama pengusaha di Singapura untuk melakukan investasi di Indonesia.

“Kami terus memperbaiki iklim investasi di Indonesia melalui regulasi dan insentif yang ditawarkan," kata Rosan.

Selain bertemu Perdana Menteri, Rosan bertemu beberapa pimpinan perusahaan di Singapura. Salah satunya dengan SP Group untuk membasa investasi jaringan listrik negara. Kemudian, pertemuan dengan SingTel untuk membahas investasi di sektor infrastruktur, data center, dan telekomunikasi.

Selain itu, Rosan bertemu Sembcorp untuk membahas investasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Ibu Kota Nusantara, kawasan industri Kendal (Sembcorp Urban), dan infrastruktur telekomunikasi di Batam. Keempat, pertemuan dengan ST Telemedia Global Data Center (STT GDC) untuk membahas rencana investasi di sektor data center.

Menteri Tenaga Kerja sekaligus Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng, mengatakan pihaknya mendorong banyak sektor kerja sama dengan Indonesia. "Antara lain pengusahaan gas alam dan investasi tanker serta bunker,” kata Tan See Leng.

Ia juga mengatakan Indonesia dan Singapura perlu membahas lebih lanjut tantangan dalam implementasi Carbon Capture Storage dan Carbon Market yang relatif baru di Indonesia. Hal ini untuk bisa mendorong percepatan kerja sama di bidang tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan organisasi keagamaan Muhammadiyah segera mendapatkan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia."Kemungkinan besar eks Adaro atau eks Arutmin," ujar Bahlil ditemui usai rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin, 28 Agustus 2024.

Menurut Bahlil, dirinya sudah memberikan disposisi untuk ditindaklanjuti, dan akan menginformasikan lebih lanjut perkembangannya ke depan."Kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti perkembangannya sudah sejauh mana, nanti saya akan kembali informasikan," katanya.

Ia menyampaikan tambang yang hendak diberikan kepada Muhammadiyah tersebut cukup luas, serta memiliki cadangan yang sesuai."Tambang itu bukan soal luasnya, tapi yang penting cadangannya," kata dia.

Pemerintah sudah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk badan usaha ormas agama.Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang dapat dikelola oleh badan usaha ormas keagamaan merupakan wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau lahan dari eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama.

Adapun keenam WIUPK yang dipersiapkan, yaitu lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) siap mengelola konsesi tambang batu bara seluas 26 ribu hektare (ha) di Kalimantan Timur (Kaltim), setelah ormas keagamaan ini mendapatkan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.Lokasi konsesi tambang tersebut merupakan milik eks PT Kaltim Prima Coal (KPC), perusahaan yang tergabung dalam Bakrie Group.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati punya pesan khusus kepada para mahasiswa. Ia mendorong agar para mahasiswa untuk membangun karakter yang baik sejak dini.

Hal itu disampaikannya saat memberikan kuliah umum Pengantar Mikroekonomi dan Kuliah Perdana Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) pada Senin, 26 Agustus 2024.

"Saya harapkan mulai pada hari pertama kuliah, menyemaikan bibit, tidak hanya kebanggaan, tapi juga tanggung jawab. Karena belajar dari text book adalah how to make decision," kata Sri Mulyani, seperti dikutip dari video pendek yang dibagikan lewat akun Instagramnya @smindrawati. "Kalian pasti diajar dengan value-value yang baik, jaga value-value itu."

Sebab, menurut dia, terbentuknya karakter yang baik sejak dini akan terbawa hingga dewasa. "Jadi pesan saya kepada kalian, no matter where you are, pegang terus prinsip yang baik. Itu currency kalian yang tidak bisa diperjualbelikan," ujar Sri Mulyani. "Itu adalah mata uang kalian yang sejatinya."

Sementara itu, Sri Mulyani mengibaratkan ilmu ekonomi itu seperti sejoli sedang berpacaran. Dia menyebut kalau supply terlalu banyak daripada demand, maka nilai dari orang itu akan jatuh.

“Kamu terlalu banyak ngasih perhatian, suplai terlalu banyak, harga jatuh,” kata Sri Mulyani. Pernyataan alumnus UI itu sontak ditimpali dengan gelak tawa para mahasiswa.

Lewat unggahannya di media sosia itu, Bendahara Negara itu juga menuliskan ilmu ekonomi sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Dalam mengelola rumah tangga atau kebutuhan yang besar, misalnya, ilmu ekonomi dibutuhkan untuk mengambil keputusan.

“Dalam ekonomi kita diajarkan mengambil keputusan dengan rasional,” kata Sri Mulyani.

Oleh sebab itu, menurut dia, belajar ilmu ekonomi itu sangat penting. "Kalau meminjam istilah gen Z, ekonomi itu penting karena economy is “fr” – for real - sangat dekat dengan kehidupan kita," ucapnya.

Di akhir postingannya tersebut, Sri Mulyani menyemangati para mahasiswa untuk terus belajar. "Selamat menikmati perjalanan sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tetap semangat karena banyak sekali hal menarik dalam ilmu ekonomi yang bisa kita gali dan pelajari. See you on top!"