TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebutkan berbagai persiapan yang dilakukan pemerintah untuk menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di IKN telah mendekati 95 persen.

“Berbagai persiapan sudah dilakukan pemerintah," kata Budi Arie, di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis. 15 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara. Ia pun memastikan upacara tersebut siap digelar setelah sejumlah persiapan dimulai sejak awal Agustus 2024.

Budi Arie menjelaskan, persiapan yang dilakukan meliputi penyediaan sarana dan prasarana umum, termasuk fasilitas umum seperti infrastruktur jalan serta gedung-gedung penginapan.

Selain akomodasi tempat tinggal, pemerintah juga menyiapkan fasilitas kesehatan juga tersedia dan akan beroperasi selama perayaan HUT ke-79 RI. Fasilitas kesehatan yang tersedia di antaranya satu rumah sakit milik pemerintah dan dua rumah sakit dikelola oleh swasta.

Adapun dari sisi kesiapan peserta dan pihak-pihak yang terlibat dalam upacara di IKN, ia memastikan bahwa semuanya sudah berada di IKN dan 100 persen siap melaksanakan tugasnya masing-masing.

Mulai dari petugas pengibar bendera pusaka (Paskibraka), pengisi acara kebudayaan, hingga petugas keamanan baik dari kepolisian hingga TNI seluruhnya telah sampai di IKN dan terus melakukan persiapan untuk perayaan di 17 Agustus 2024.

Tak hanya itu, kata Budi Arie, anggota TNI dari Angkatan Udara juga telah melatih dan menyiapkan formasi khusus sebagai atraksi yang memang rutin dihadirkan di acara-acara HUT RI sebelum-sebelumnya.

Nantinya di IKN akan ada sebanyak 1.300 orang yang mengikuti upacara. Beberapa di antaranya seperti para Presiden RI dari periode-periode sebelumnya, pimpinan lembaga tinggi negara, menteri dari Kabinet Indonesia Maju, tokoh masyarakat, hingga pekerja yang memang bekerja di IKN.

Dari sisi infrastruktur, Menkominfo juga menyatakan bahwa kesiapan jaringan telekomunikasi di IKN untuk perayaan HUT ke-79 RI telah dilakukan. "Kami pastikan jaringan telekomunikasi di IKN siap jelang upacara Hari Kemerdekaan RI. Masyarakat di Kalimantan Timur maupun daerah-daerah lainnya dapat mengikuti upacara di IKN melalui siaran langsung,” ucapnya Rabu lalu.

Untuk menyediakan jaringan telekomunikasi, pemerintah didukung Telkom yang menjadi pemegang hak perlintasan dan anak usahanya, Telkomsel, telah melakukan inagurasi (rehearsal) infrastruktur telekomunikasi di IKN. Tidak hanya itu, operator seluler lainnya juga telah menyediakan layanan telekomunikasi dengan infrastruktur sementara.

Adapun layanan dari operator-operator seluler lainnya bersifat sementara dengan penyediaan mobile Base Transceiver Station (BTS) maupun fiber optik aerial yang telah disiapkan untuk melayani beberapa lokasi proyek pada masa konstruksi maupun acara tertentu.

TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN memperparah daya rusak di provinsi yang menjadi kawasan penyangga. Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Tengah, Yusman mengatakan izin pertambangan di daerahnya meningkat sejak pembangunan pusat pemerintahan baru dimulai.

Sejak ditetapkan IKN di Kalimantan Timur, Yusman mengatakan Sulawesi Tengah dijadikan daerah satelit untuk IKN. Gubernur dua daerah tersebut telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman pada 2021. “Pasca MoU, ada peningkatan izin, kami identifikasi izin yang bertambah dari komoditas pertambangan,” ujarnya dalam diskusi Walhi yang dilakukan secara hybrid, Kamis, 15 Agustus 2024.

Sulawesi Tengah, ia menambahkan, menjadi pemasok utama material, yakni sebanyak 30 Juta Ton untuk mendukung proses pembagunan IKN. Walhi mendata komoditas dari pertambangan, yang dikirim ke kalimantan adalah batu kuari besar. “Izin yang meningkat untuk batu gunung kuari besar, sejak 2021 hingga sekarang perizinan batu kuari besar sudah 51,” ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan data Kementerian ESDM pada 2019 hanya terdapat 4 Konsesi Galian C. Tahun 2020 meningkat menjadi 16 konsesi. Yusman meyakini peningkatan aktivitas pertambangan ini dipicu permintaan material untuk pembagunan di daerah lain di luar Sulteng.

Peningkatan aktivitas pertambangan menurut Yusman memicu kerusakan dan dampak lingkungan yang pada akhirnya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sepanjang pesisir lansekap. Ia juga menyesalkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menjadikan Sulteng sebagai kawasan penyangga IKN dan pendukung material terbesar untuk pembangunannya.

Dalam kunjungan ke Sulawesi Tengah pada 27 Maret 2024, Jokowi menyetujui rencana pengoperasian kapal Ro-Ro dari Sulawesi Tengah ke Kalimantan Timur, yang akan mendukung pendirian IKN.

"Saya setuju karena banyak bahan untuk pembangunan, utamanya batu-batuan, pasir itu berasal dari Sulawesi Tengah, mungkin hampir semuanya dari sini. Nilainya itu bukan hanya miliar, tetapi sudah triliun, sehingga yang dibangun di Kalimantan Timur, yang senang Sulawesi Tengah," ujar Jokowi seperti dikutip dari laman Kementerian Sekretariat negara.

Selain dukungan material tambang, Sulawesi tengah juga mendukung pengembangan pencadangan pangan melalui program Kawasan Pangan Nusantara (KPN) atau Food Estate. Yusman mengungkap saat ini program pangan dengan luasan 15.000 hektare dibangun di empat kabupaten yakni Donggala, Toli-Toli, Sigi, dan Parigi Moutong.

Walhi juga mengkritik dampak pembangunan IKN bagi tiga kawasan lain yakni Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono pembangunan IKN memperluas daya rusak di daerah lain yang selama ini sudah menjadi lokasi pertambangan dan industri ekstraktif. “Disiapkannya Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik juga belum tentu menyerap tenaga kerja lokal dan untuk kesejahteraan masyarakat lokal,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Emiten maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Gedung Manajemen Garuda, Kamis, 15 Agustus 2024. Hasil RUPSLB menetapkan Mayor Jenderal TNI (Purn.) Glenny Kairupan sebagai Komisaris melengkapi susunan pengurus Garuda yang telah ada saat ini.

Dalam RUPSLB itu, susunan pengurus pun berubah dengan dihadiri oleh pemegang 68.039.099.546 lembar saham atau mewakili 74,375 persen pemegang saham Garuda.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan adanya penambahan jajaran komisaris dalam susunan kepengurusan Garuda, harapannya mampu mengakselerasi kinerja perusahaan sebagai entitas bisnis yang sehat dan profitable.

“Penguatan formasi manajemen Garuda Indonesia dengan berbagai latar belakang profesionalnya, diharapkan dapat selaras dengan roadmap strategis korporasi ke depannya,” kata Irfan dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Agustus 2024.

Irfan mengatakan, saat ini Garuda terus mengoptimalkan pelbagai lini, baik dari aspek operasional maupun layanan. “Ini berlandaskan komitmen untuk memberikan nilai tambah penerbangan full service bagi pengguna jasa," katanya. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Garuda Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Fadjar Prasetyo

Komisaris: Chairal Tanjung

Komisaris Independen: Timur Sukirno

Komisaris: Glenny Kairupan

Adapun susunan Direksi Garuda Indonesia yang tidak mengalami perubahan yaitu sebagai berikut:

Direktur Utama: Irfan Setiaputra

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Prasetio

Direktur Niaga: Ade R. Susardi

Direktur Operasi: Tumpal Manumpak Hutapea

Direktur Teknik: Rahmat Hanafi

Direktur Human Capital dan Corporate Service: Enny Kristiani

TEMPO.CO, Jakarta - Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai mahalnya biaya uang kuliah tunggal (UKT) akan menambah jumlah pengangguran usia muda di Indonesia. Hal itu tercermin dari tingginya angka putus asa mencari kerja.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyebut saat terdapat 33,4 persen pengangguran yang masuk kategori putus asa mencari kerja atau hopeless of job. Angka tersebut, kata Bhima, disumbang oleh angkatan kerja dengan pendidikan SMA sederajat ke bawah.

Persentase pengangguran usia produktif di Indonesia juga tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan laporan Bank Dunia pada 2023, ada 13,9 persen pengangguran usia muda di Indonesia. Di posisi tertinggi kedua dan ketiga masing-masing ditempati Malaysia dengan persentase 12,5 persen dan Vietnam sebanyak 6,2 persen.

Menurut Bhima, tingginya persentase pengangguran usia muda tersebut disebabkan karena sulitnya akses terhadap pendidikan tinggi. "Kondisi itu membuat kesempatan mencari pekerjaan layak menjadi lebih terbatas," katanya.

Selain itu, Bhima mengatakan sulitnya akses pendidikan tinggi akan memperparah ketimpangan sumber daya manusia dalam satu dekade ke depan. Sulitnya menjangkau pendidikan tinggi juga dikhawatirkan makin memperbesar angka putus asa mencari kerja.

Bhima memperkirakan kondisi itu membuat peluang Indonesia untuk lepas dari status negara berkembang semakin tipis. Sebab rendahnya kualitas pendidikan turut menentukan keberhasilan bonus demografi yang mencapai puncaknya pada 2030 mendatang. "Ketika akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas tidak bisa didapatkan peserta didik hari ini, dampaknya akan terlihat pada kualitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja dalam 12 tahun ke depan," jelas Bhima melalui keterangan tertulis, Kamis, 15 Agustus 2024.

Bhima mengatakan mahalnya biaya pendidikan tinggi pada akhirnya berdampak pada lambatnya mobilitas sosial para lulusan SMA. Mereka juga akan kesulitan bersaing dengan angkatan kerja berlatar belakang pendidikan tinggi. "Tingkat ketimpangan berisiko makin meningkat akibat mahalnya biaya kuliah, terlebih bagi keluarga kelas menengah rentan," kata Bhima.

Untuk itu, dia mendesak pemerintah segera membatalkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024. Regulasi ini berisi tentang pengaturan besaran biaya operasional pada universitas negeri.

Aturan itu memberikan kewenangan bagi universitas untuk menambah tingkatan level UKT. Perhitungannya didasarkan pada besaran Biaya Kuliah Tunggal yang berbeda-beda, tergantung kebijakan program studi. "Regulasi ini tidak sejalan dengan upaya menghadirkan kesempatan akses pendidikan yang terjangkau demi terwujudnya perekonomian Indonesia yang lebih berkualitas di masa kini dan mendatang," kata Bhima.

TEMPO.CO, Jakarta - Sepucuk surat sampai di meja Sekretariat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rabu siang, 7 Agustus 2024. Surat bernomor PD.01/449/M-DAG/SD/08/2024 itu memuat keputusan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tentang pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) atas impor ubin keramik asal Cina. Dalam bagian sifat surat itu tertulis: segera.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menandatangani dan mengirimkan surat itu kepada Sri Mulyani sehari sebelumnya. Dia mengklaim telah rampung membahas rencana pengenaan BMAD itu. Dari dokumen yang didapatkan Tempo, Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional telah menggelar rapat pleno untuk membahas ihwal BMAD ubin keramik asal Cina di Grand Hyatt Jakarta pada Kamis, 26 Juli 2024 lalu.

Ketika dikonfirmasi Tempo, Zulhas dan Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kasan Muhri enggan membeberkan besaran tarif yang mereka putuskan. “Menyalahi aturan,” kata Kasan, Rabu, 7 Agustus 2024. Namun, Zulhas pernah mengungkapkan besaran tarif itu berada di kisaran 40 sampai dengan 50 persen. “Rata-rata ya,” kata dia di Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 6 Agustus 2024.

Angka ini jauh lebih kecil dari besaran BMAD yang sebelumnya beredar di publik. Dalam laporan akhir penyelidikan Komite Antidumping Indonesia (KADI) bertarikh 3 Juli 2024, besar tarif ubin keramik asal Negeri Panda dipatok berkisar 100,12 sampai dengan 198,88 persen. Terjadi lonjakan besaran tarif dari laporan data utama yang keluar pada 8 Mei 2024. Dalam laporan pertama itu, KADI memang menemukan adanya dumping ubin keramik dari perusahaan-perusahaan Cina. Namun, besaran BMAD tak sampai 100 persen. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko cawe-cawe dan lonjakan tarif ini.

Moeldoko mengundang Ketua KADI kala itu, Donna Gulthom, bertemu di kantornya di Gedung Bina Graha, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada 21 Mei 2024. Seorang mantan pejabat KADI yang mengetahui jalannya pertemuan itu bercerita, Moeldoko meminta Donna menaikkan besaran BMAD ubin keramik yang dia nilai terlalu rendah. Namun, Donna menolak. Dia menyatakan besaran BMAD itu telah sesuai dengan data-data yang dia temukan dalam penyelidikan.

Mantan Panglima TNI itu tak keberatan dengan jawaban Donna. Namun sebelum public hearing pada 5 Juni 1024, Donna dicopot dan digantikan Danang Prastial Danial. Berikutnya, dalam waktu kurang dari dua pekan, besaran BMAD hasil penyelidikan selama satu tahun tiba-tiba melonjak hingga sebesar 198,88 persen. Mantan pejabat KADI yang dihubungi Tempo mengaku tak tahu data apa yang digunakan KADI untuk menaikkan besaran BMAD hingga setinggi itu.

Donna enggan berkomentar ihwal penyebab lonjakan besaran BMAD ini. “Enggak etis kalau saya mencampurinya,“ kata dia saat dihubungi Tempo, Senin, 5 Agustus 2024. Danang mengaku pernah mendengar ihwal pertemuan Donna dan Moeldoko, tapi dia mengklaim tak mengetahui persis isinya. Hingga berita ini ditulis, Moeldoko belum merespons permintaan konfirmasi yang dilayangkan Tempo melalui nomor telepon selulernya.

Lewat keterangan resmi saat itu, Moeldoko meminta kementerian dan lembaga terkait proses regulasi untuk mengantisipasi banjir impor. Sebab, perlindungan industri dalam negeri merupakan arahan Presiden Joko Widodo. Khusus kepada KADI, dia mendukung instansi itu menjaga industri nasional dalam perdagangan internasional. “Salah satunya dengan pengenaan bea masuk anti dumping yang signifikan untuk mencegah predatory pricing dan unfair trade,” kata dia, Selasa, 21 Mei 2024.

Dari penelusuran Tempo, undangan Moeldoko kepada Donna ternyata merupakan permintaan Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) selaku pemohon BMAD. Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengaku mengirimkan surat kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan, dengan tembusan kepada KSP, karena tak puas dengan laporan data utama. Dengan surat itu, dia berharap aspirasi pelaku usaha akan sampai ke Presiden. Namun, dia mengklaim pencopotan Donna tak berhubungan dengan lonjakan besaran BMAD. “Saya kira (pergantian Ketua KADI) normatif saja,” kata Edy saat dihubungi Tempo, Senin, 5 Agustus 2024.

Edy bercerita, dia mengirimkan surat keberatan kepada KADI usai pengumuman laporan data utama pada 8 Mei 2024. Dalam surat itu, dia menuding hasil penyelidikan sementara KADI mencederai rasa keadilan dan tak mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap industri dalam negeri. “Kami protes keras ke KADI,” kata Edy. Menurut dia, hasil penyelidikan sementara KADI tak valid karena memuat dua sampai tiga pabrik yang sebenarnya telah tutup. Kepada KADI, dia menyodorkan data-data baru, lengkap dengan foto, video, dan dokumen pendukungnya.

Pengenaan antidumping yang tinggi menuai kritik dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio menilai dengan pemberian BMAD, harga produk porselen di pasar domestik dapat meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan memberatkan konsumen. Indef memprediksi kebijakan antidumping keramik akan menurunkan kesejahteraan masyarakat hingga US$ 433,3 juta atau Rp 7,02 triliun. Edy membantah tudingan ini. Menurut dia, harga ubin keramik tak hanya dipengaruhi impor dari Cina. Masih ada negara-negara lain yang akan mengekspor ubin keramiknya ke Indonesia.

Sampai saat ini, publik masih menanti besar BMAD ubin keramik yang akan diputuskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Edy berharap besar BMAD tak akan di bawah 40 persen karena dia nilai tak akan efektif menahan gempuran impor. Andry beharap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bisa menahan kebijakan ini. Sementara, Danang enggan membeberkan besaran BMAD ubin keramik itu. Dia membiarkan Zulhas yang menyampaikannya kepada publik. “Saya takut jadi ramai,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Kampanye Tata ruang dan Infrastruktur Walhi Nasional, Dwi Sawung, ragu dengan komitmen pemerintah Prabowo meneruskan pembangunan IKN. Ia menilai pembangunan infrastruktur yang ada saat ini masih belum siap, dan butuh waktu yang panjang untuk meneruskannya.

“Melihat hitungan pembangunannya mungkin bisa selesai di atas sepuluh sampai belasan tahun membuat IKN mungkin tidak akan begitu jadi prioritas (pemerintahan Prabowo),” ujarnya dalam diskusi di kantor Eksekutif Nasional Walhi, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024.

Pernyataan Dwi menanggapi komitmen yang disampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah soal kelanjutan pembangunan IKN. Dalam kunjungannya ke IKN bersama Joko Widodo dan anggota kabinet lain, Prabowo telah mengikrarkan penyelesaian pembangunan pusat pemerintahan yang baru tersebut.

Pemimpin Partai Gerindra itu mengatakan rencana garis besar pendirian kota mencapai belasan bahkan puluhan tahun. Namun ia optimistis bisa selesai dalam 5 hingga 6 tahun ke depan. “Pasti kita selesaikan,” kata dia di IKN seperti dikutip dalam pernyataan resmi di laman sekretariat Presiden, 12 Agustus 2024.

Dwi menjelaskan, salah satu yang terberat adalah memindahkan aparatur sipil negara atau ASN dan keluarganya. Hingga saat ini, ia belum melihat wujud pembangunan fasilitas penunjang bagi warga yang akan bermukim di sana. “Sampai sekarang itu tidak diperlihatkan ASN pindah ke mana, fasilitasnya seperti apa, bagaimana bangunan sekolah dan rumah sakitnya,” kata dia.

Pengamat politik Adi Prayitno juga meragukan keberlanjutan IKNsetelah transisi pemerintahan. Ia menyebut ada perbedaan kepentingan Jokowi dan Prabowo mengenai program prioritas pemerintah ke depan dianggap bisa menjadi hambatan.

Adi menjelaskan IKN seolah dijadikan narasi oleh kubu Prabowo kepada Jokowi agar nanti diusahakan untuk dilakukan. Tapi pada praktiknya bakal terjadi kerumitan. Sebab program andalan Prabowo seperti makan bergizi gratis juga memerlukan anggaran jumbo. "Masa depan IKN setelah transisi Jokowi ke Prabowo harus diakui memang gelap gulita,” katanya dihubungi pada Kamis malam, 11 Juli 2024.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini juga menyoroti soal keragu-raguan Aparatur Sipil Negara pindah ke IKN, investasi seret, hingga kesiapan infrastruktur yang belum memadai menjadi kendala pemindahan ibu kota. “Publik juga tahu IKN bukan proyek sekali jadi, butuh proses 10 tahun. IKN tidak bisa disulap simsalabim – jadi dalam 100 malam,” katanya

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengadakan pertemuan penting dengan para kepala daerah dari seluruh Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Selasa, 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menekankan betapa pentingnya bagi pemerintah provinsi untuk melakukan identifikasi secara mendalam terhadap kekurangan dan kelebihan yang ada di setiap kabupaten dan kota.

Menurutnya, pemahaman yang baik mengenai kondisi di lapangan akan membantu pemerintah daerah dalam merencanakan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, kata Jokowi, bisa berdampak negatif seperti penggunaan dana hibah yang cenderung politis. "Padahal dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit atau universitas," kata Jokowi dikutip dari keterangan tertulis Sekretariat Presiden.

Jokowi mengimbau agar para gubernur lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran dan memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kepentingan yang benar-benar mendesak dan bermanfaat bagi rakyat.

Dalam keterangan yang sama, Sekretariat Presiden menyebut pertemuan Jokowi dan para gubernur seluruh Indonesia di IKN sebagai momen penting. Pemerintah pusat ingin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program strategis nasional.

Jokowi, dalam paparannya, menegaskan bahwa peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah sangat krusial. Eks Gubernur Jakarta ini mengingatkan bahwa keberhasilan program-program strategis pemerintah pusat sangat bergantung pada dukungan yang nyata dari daerah.

Apa itu dana hibah?

Hibah daerah merupakan pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

Dilansir dari kamus.dpr.go.id, hibah daerah meliputi hibah kepada pemerintah daerah dan hibah dari pemerintah daerah. Hibah kepada pemerintah daerah dapat berasal dari Pemerintah, badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri. Hibah kepada pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah bersumber dari APBN meliputi penerimaan dalam negeri, hibah luar negeri dan pinjaman luar negeri.

Hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah. Hibah kepada pemerintah daerah ini merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan demerintah daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Hibah ini dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah. Hibah kepada pemerintah daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, hibah dari pemerintah daerah dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah dilakukan dengan ketentuan yaitu pertama Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara dan hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN. Hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SUKMA KANTHI NURANI | DANIEL A. FAJRI

TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan hotel di Bandung mengalami peretasan akun Google Bisnis sejak akhir pekan lalu. Ketua Riung Priangan dan Ketua Dewan Promosi Pariwisata Kota Bandung, Arief Bonafianto mengatakan, peretas melakukan perubahan data seperti nomor telepon juga sampai mengubah alamat lokasi hotel. “Terakhir di Bandung yang melaporkan ada 84 hotel,” katanya, Kamis, 15 Agustus 2024.

Kejadian itu mulai dilaporkan hotel-hotel di Bandung sejak Sabtu malam akhir pekan lalu. Laporan peretasan terbanyak berlangsung sampai Ahad. Kabarnya menurut Arief, aksi peretasan itu dialami banyak hotel di daerah lain di Indonesia. “Nomor telepon hotel yang ada di Google diubah menjadi nomor WhatsApp,” ujarnya.

Dari hasil pengecekan menurut Arief, diketahui semua reservasi hotel diarahkan ke nomor itu dan akan diberikan harga kamar yang murah. “Dengan modus ditransfer ke rekening yang sudah ditentukan juga oleh pelaku,” kata dia. Belakangan ini laporan peretasan itu telah berkurang.

Arief mengatakan, perubahan data seperti nomor telepon hotel itu bisa terlihat saat pengunjung mencari hotel tertentu di laman Google. Manajer umum sebuah hotel di Bandung itu mengatakan telah meminta staf bagian teknologi informasi untuk memulihkan seperti sedia kala. Secara berkala hasil perubahannya dipantau. “Kita perbaiki pagi, kadang siang berubah lagi,” ujarnya.

Sejauh ini Arief mengatakan belum ada laporan korban yang tertipu terkait dengan transfer uang. Namun begitu pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut ke Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, juga ke Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung. “Lapor ke polisi ini sifatnya imbauan karena lebih ke cyber crime,” ujarnya.

Selain itu pihak hotel sudah melaporkan keluhan ke Google. Menurut Arief pihak Google sudah mengirimkan formulir ke tiap hotel yang terdampak sejak Senin lalu. “Pihak Google sudah tahu, kita sedang menunggu tindak lanjutnya,” kata dia.

Menurut Arief tindakan peretasan itu walau belum menimbulkan kerugian namun dinilai meresahkan. Potensi kerugiannya yaitu konsumen atau publik yang tertipu atau sudah membayar namun tidak terdaftar di hotel yang diinginkan. “Kalau bagi hotel, ada beberapa yang diubah lokasinya di peta seperti di Jakarta,” kata dia. Kejadian ini menurut Arief baru pertama kali terjadi.

INFO BISNIS - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali mengukir prestasi gemilang sepanjang Juli 2024 dengan meraih enam penghargaan internasional bergengsi. Penghargaan-penghargaan ini tidak hanya menunjukkan keunggulan BCA di tingkat nasional, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bank terdepan di dunia. Prestasi tersebut merupakan hasil dari komitmen BCA dalam meningkatkan kualitas layanan, inovasi, dan keberlanjutan yang berfokus pada kenyamanan dan keamanan nasabah, Kamis, 15 Agustus 2024.

Dalam ajang Global Business & Finance Magazine Awards, BCA meraih penghargaan Best PR Campaign: Integrated Communications Indonesia 2024. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas strategi komunikasi yang dilakukan oleh Tim Corporate Communication BCA. Dengan berbagai kegiatan publikasi seperti press conference, siaran pers, video korporasi, dan materi komunikasi lainnya, BCA berhasil menunjukkan kekuatannya dalam membangun citra positif dan kepercayaan publik.

BCA juga berhasil meraih dua penghargaan dalam 17th Annual Private Wealth Awards 2024 dan 18th Annual Alpha Southeast Asia Best FI Awards 2024, yaitu Best Wealth Management Bank in Indonesia dan Best Bank in Indonesia. Penghargaan ini diberikan oleh Alpha Southeast Asia, lembaga publikasi internasional yang fokus pada investasi institusional. Kedua penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa BCA terus berinovasi dan menunjukkan kinerja terbaik dalam memberikan layanan finansial di Indonesia.

Pada ajang ABF Retail Banking Awards 2024, BCA mendapatkan penghargaan Fraud Initiative of the Year – Indonesia atas komitmennya dalam edukasi keamanan nasabah melalui kampanye "Nurut Apa Kata Mama", "Tolak dengan Anggun", dan yang terbaru "Don’t Know? Kasih No!". Penghargaan ini menegaskan peran penting BCA dalam melindungi nasabah dari ancaman penipuan dan kejahatan siber, serta memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam industri perbankan di Asia.

Pengakuan internasional lainnya datang dari 2024 Asia Executive Team yang diselenggarakan oleh Institutional Investor. BCA berhasil mendapatkan hasil survei yang memuaskan dalam kategori Company Board, CEO, CFO, Investor Relations Professional, Investor Relation Program, dan ESG. Survei ini melibatkan lebih dari 7.000 investor dan analis, yang mengakui keunggulan BCA dalam tata kelola perusahaan dan hubungan investor.

Dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, BCA meraih HR Excellence Award 2024 dengan kategori Excellence in Leadership Development (Gold). Penghargaan ini merupakan pengakuan atas strategi dan inisiatif BCA dalam mengembangkan kepemimpinan dan potensi SDM yang ada di perusahaan, memastikan bahwa BCA tetap menjadi tempat yang ideal bagi karyawan untuk berkembang dan berkarier.

Terakhir, BCA berhasil mencatatkan prestasi gemilang di Top Ranking Performance Award yang diselenggarakan oleh ContactCenterWorld.com. Penghargaan ini diberikan kepada BCA sebagai Industry Champion Awards dengan total 45 medali emas dan 3 medali perak. Prestasi ini mencakup penghargaan individu yang diraih oleh Wani Sabu, Executive Vice President BCA, serta penghargaan DREAM Team, 24 kategori Corporate, 16 kategori Individual, dan 8 kategori Team.

"Kami sangat bersyukur bisa memperoleh sejumlah penghargaan internasional di sepanjang Juli 2024. Kami mendedikasikan seluruh penghargaan ini kepada segenap nasabah setia BCA. Berkat kepercayaan nasabah, kami bisa berinovasi dan terus memberikan pelayanan terbaik hingga hari ini. Kami juga berterima kasih atas dukungan pemerintah, regulator, otoritas, dan seluruh stakeholder, serta kerja keras yang diberikan oleh segenap insan BCA dalam melayani nasabah sepenuh hati. Penghargaan ini tentunya menjadi semangat bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan perbankan bagi seluruh nasabah," ujar Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk.(*)

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Diponegoro (Undip), Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya di Jalan Lempongsari Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Senin, 12 Agustus 2024. Dokter berstatus tugas belajar di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Kariadi itu diduga mengalami perundungan hingga memutuskan bunuh diri.

Berdasarkan kronologi yang dibagikan akun X (Twitter) @bambangsuling11, Aulia diduga menyuntik dirinya sendiri menggunakan obat bius sehari sebelum meninggal. Akun itu juga mengunggah tangkapan layar berupa pesan singkat yang menyatakan bahwa korban adalah mahasiswa semester lima.

“Dari hasil pemeriksaan, korban suntik diri-sendiri sehari sebelumnya, menggunakan obat bius yang hanya bisa diakses oleh dokter anestesi atau program dokter spesialis anestesi,” cuit akun @bambangsuling11, Rabu, 14 Agustus 2024.

Terkait dugaan adanya perundungan, Rektor Undip Suharmono membantah kabar yang beredar. “Berdasarkan investigasi internal kami, hal itu tidak benar,” kata Suharmono melalui keterangan tertulis, Kamis, 15 Agustus 2024.

Lantas, berapa biaya kuliah kedokteran spesialis di Undip?

Biaya Kuliah Kedokteran Spesialis Anestesi Undip

Untuk menempuh studi PPDS, seorang mahasiswa lebih dahulu harus menamatkan pendidikan sarjana (S1) kedokteran dengan gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked.). Program S1 Kedokteran umumnya dapat ditempuh selama 3,5 tahun hingga 4 tahun yang terdiri dari 7 semester dengan beban studi 146 satuan kredit semester (SKS).

Adapun biaya kuliah S1 Kedokteran di Undip bervariasi tergantung jalur seleksi yang diikuti. Untuk mahasiswa yang diterima melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Ujian Mandiri (UM) dikenakan tarif uang kuliah tunggal (UKT) per semester yang dibagi menjadi delapan golongan.

Besaran UKT S1 Kedokteran Golongan I adalah Rp 500.000, Rp 1.000.000 untuk Golongan II, Rp 5.000.000 untuk Golongan III, Rp 10.000.000 untuk Golongan IV, Rp 14.000.000 untuk Golongan V, Rp 18.000.000 untuk Golongan VI, Rp 20.000.000 untuk Golongan VII, dan Rp 22.000.000 untuk Golongan VIII.

Selain UKT, khusus mahasiswa S1 Kedokteran Undip yang diterima melalui jalur seleksi mandiri juga dikenakan iuran pengembangan institusi (IPI). IPI dibayarkan sekali selama masa studi yang dibagi menjadi dua golongan, yaitu Rp 200.000.000 untuk Golongan I dan Rp 250.000.000 untuk Golongan II.

Kemudian, seorang sarjana kedokteran masih harus melanjutkan studi ke jenjang pendidikan profesi dokter. Program profesi dokter yang lebih dikenal dengan istilah koas dapat ditempuh selama 1,5 tahun hingga 2 tahun yang terdiri dari 3 semester dengan beban studi 37 SKS.

Biaya program pendidikan profesi dokter di Undip menyesuaikan dengan golongan UKT yang didapatkan saat kuliah S1 Kedokteran. Ketentuan itu diatur dalam Surat Keputusan (SK) Rektor Undip Nomor: 60/UN7.A/HK/VII/2024 tentang Penetapan Besaran Tarif Biaya Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2024/2025.

Tak berhenti sampai di situ, mahasiswa program profesi dokter juga harus melewati tahap ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter (UKMPPD) untuk memperoleh gelar dokter (dr.) dan surat tanda registrasi (STR). Selanjutnya, dokter juga harus mengikuti program magang atauinternshipselama beberapa bulan hingga satu tahun di institusi medis.

Setelah itu, dokter umum bisa mengambil pendidikan dokter spesialis selama empat hingga enam tahun. Di Undip, persyaratan usia masuk PPDS Spesialis-1 Anestesiologi dan Terapi Intensif adalah kurang dari sama dengan 35 tahun.

Adapun biaya pendidikan Spesialis-1 Anestesiologi dan Terapi Intensif Undip terdiri dari sumbangan pengembangan pendidikan (SPP) dan IPI. SPP dibayarkan per semester dengan nominal Rp 15.500.000, sedangkan IPI dikenakan sekali sebesar Rp 25.000.000.

Aisyah Amira Wakang berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) menyampaikan pandangan soal ramai-ramai desain Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dirancang oleh I Nyoman Nuarta. Alih-alih mirip Garuda, desain tersebut dianggap warganet lebih mirip kelelawar.

“Seorang arsitek harus bertanggung jawab atas rancangannya, dalam memenuhi kode atau regulasi bangunan gedung yang memenuhi kriteria keselamatan, kemudahan, kenyamanan, dan kesehatan,” kata Ketua Umum IAI, Ar G Budi Yulianto, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 15 Agustus 2024.

Ia mengatakan, produk rancangan arsitektur merupakan gabungan estetika, fungsi dan struktur. Budi mengatakan, rancangan arsitektur harus memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam arsitektur, gagasan desain wajib disesuaikan, dan dalam hal ini tentu dilakukan oleh arsitek.

“Masyarakat tak boleh disesatkan dengan pernyataan seolah terjadi downgrading atas dasar pertimbangan pribadi apalagi statement untuk mengejar fee, atau keuntungan pribadi arsitek,” katanya.

Pemerintah mengatur perihal keandalan bangunan dalam PP No.15/2021 Tentang Bangunan Gedung, PERMEN PUPR No.11/ PRT/M/2018 yang mengatur Tim Ahli Bangunan Gedung yang menetapkan tugas dan tanggung jawab Tim Profesi Ahli (TPA) dalam proses Perizinan Bangunan Gedung (PBG).

Lebih dari itu, Kementerian PUPR juga telah membentuk Komite Keandalan Bangunan Gedung atau KKBG yang tugas dan fungsi utamanya memastikan rancangan bangunan gedung andal, dan disiplin arsitektur serta arsitek termasuk di dalamnya.

Sebelumnya, Nyoman Nuarta menegaskan hasil desain Istana Garuda IKN tak memiliki kesamaan dengan gedung-gedung lainnya.

"Saya bilang sama Pak Jokowi kalau model kayak gitu (sama dengan desain yang lain), saya nggak mau deh, istana kita harus beda dengan yang lainnya, tanpa mengabaikan fungsinya," ucapnya seperti dilansir dari Antara, Sabtu, 10 Agustus 2024.

Selain itu, Nyoman mengaku konsep dari desain Istana Garuda murni dari pemikirannya sendiri. Tak ada istilah ATM atau amati tiru dan modifikasi. “Nanti yang ngomong-ngomong, saya mau tanya, dia sudah pernah berbuat apa? Kalau bikin ruko aja, nggak usah ngomong, lah. (Tapi) bikin sesuatu yang pantas dilihat secara nasional maupun internasional," kata Nyoman.

INFO NASIONAL - PT Pertamina (Persero) berhasil menduduki peringkat pertama dalam daftar Fortune Indonesia 100 sebagai perusahaan terbesar di Indonesia pada tahun 2023. Prestasi ini merupakan hasil dari transformasi kinerja yang berkelanjutan dan inovasi yang terus dilakukan oleh perusahaan, menjadikannya sebagai pemimpin di industri energi tanah air.

Menteri BUMN Erick Thohir memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja BUMN, termasuk Pertamina, yang telah menunjukkan peran penting sebagai motor penggerak ekonomi nasional. "Alhamdulillah, 19 BUMN masuk dalam jajaran perusahaan dengan pendapatan terbesar versi Fortune Indonesia 100. Ini menunjukkan BUMN memiliki peran penting sebagai lokomotif penggerak ekonomi Indonesia," ujar Menteri Erick melalui laman jejaring media sosialnya pada 15 Agustus 2024.

Kinerja positif Pertamina didukung perusahaan baik Subholding maupun anak perusahaan. Alhasil, sepanjang tahun 2023 Pertamina mencatat kinerja terbaik. Pertamina sendiri ditopang oleh transformasi digitalisasi dan inovasi riset teknologi serta operasional perusahaan yang lebih efisien. Dok. Pertamina

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, mengungkapkan bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari program transformasi perusahaan yang telah berjalan sejak tahun 2020. "Pertamina terus bergerak adaptif menjawab tantangan zaman dan mengoptimalkan peluang bisnis masa depan," kata Nicke. Ia menambahkan bahwa transformasi digitalisasi, inovasi riset teknologi, serta efisiensi operasional menjadi pilar utama yang menopang kinerja positif perusahaan.

Dok. Pertamina

Kinerja gemilang Pertamina tidak hanya tercermin dari pencapaiannya di tingkat nasional. Sebelumnya, Pertamina juga berhasil menorehkan prestasi di kancah internasional dengan masuk dalam daftar Fortune 500 Global tahun 2024, menempati peringkat ke-165. Ini menandai konsistensi Pertamina selama satu dekade dalam bersaing di jajaran perusahaan global terkemuka. Di tingkat regional, Pertamina juga mengukuhkan posisinya dengan menduduki peringkat ke-3 dalam daftar Fortune Asia Tenggara tahun 2024.

Sebagai pemimpin di bidang transisi energi, Pertamina tidak hanya fokus pada kinerja bisnis, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan sosial. Perusahaan berkomitmen mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan mengimplementasikan program-program yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut dijalankan sejalan dengan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) yang diterapkan di seluruh lini bisnis dan operasional perusahaan.(*)