TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang berpusat di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menggerus wilayah masyarakat adat setempat. Belum adanya perlindungan hukum membuat posisi masyarakat adat lemah dan rentan terusir dari wilayah adat mereka.

"Bicara tanggung jawab dalam konteks IKN, kalau dilihat dari segi hukum pemerintah belum punya satu kebijakan perlindungan terhadap masyarakat adat," kata Ketua Badan Pelaksana Harian Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Kalimantan Timur, Saiduani Nyuk, di Hotel Le Meridien, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Agustus 2024.

Padahal AMAN sudah terus mendorong agar ada peraturan pengakuan, perlindungan, serta pemberdayaan masyarakat adat. Sehingga dengan konteks itu, masyarakat adat belum memiliki apa namanya legalitas secara hukum. Pernyataan ini disampaikan di sela Konferensi Internasional Hari Masyarakat Adat Sedunia di Hotel Le Meridien.

Pertama, Saiduani menerangkan, masyarakat adat saat ini tidak memiliki kepastian hukum atas wilayah dan tanah mereka. "Tentu itu kekhawatiran buat kami, getir. Bagi masyarakat adat di kawasan IKN sampai saat ini mengerikan bagi mereka," ucap Saiduani.

Dia mengatakan, saat ini masyarakat adat di sana was-was akan tergusur. Bahkan ada masyarakat yang dikriminalisasi saat membela wilayah adat mereka. "Itu sudah terjadi kepada masyarakat adat yang berjuang membela wilayah adatnya," ucap dia.

Saiduani menerangkan dampak proyek pembangunan IKN sudah memakan korban kriminalisasi sebanyak 9 orang. Seperti terjadi kepada masyarakat adat di Pantai Lango pada 2023. Selain itu ada pengusiran masyarakat adat Pemaluan, Kecamatan Sepaku. "Diberikan surat untuk keluar dari rumah," ucap dia.

Dia menyebutkan ada empat wilayah adat yang terdampak proyek IKN. Empat wilayah ini dihuni 7 ribu jiwa warga adat berdasarkan data yang dihimpun AMAN bersama Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Keempat wilayah adat itu, yakni Balik Sepaku, Balik Pemaluan, komunitas adat Maridan, dan Mentawir.

AMAN juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Peraturan itu diajukan sejak 2009. AMAN menyebutkan tiga kali masuk Program Legislasi Nasional sejak 2014, tapi tak kunjung disahkan DPR.

TEMPO.CO, Jakarta - Grab Indonesia memberikan uang senilai Rp 1 miliar untuk atlet Indonesia yang meraih medali dalam kontestasi Olimpiade Paris 2024. Grab menganggap peraihan medali itu juga bagian dari hadiah istimewa dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia.

Para atlet yang mendapatkan medali dan diberi hadiah di antaranya adalah Veddriq Leonardo dari cabang olahraga panjat tebing dengan perolehan medali emas, Rizki Juniansyah dari cabang angkat besi kelas 73 kilogram juga mendapatkan medali emas. Sementara Gregoria Mariska Tunjung dari cabang bulu tangkis mendapatkan medali perunggu.

Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan perolehan medali di penghujung ajang olahraga Olimpiade Paris 2024 membuat Grab Indonesia, Ovo, dan Superbank bersorak, bangga, dan bersyukur.

“Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, kami ingin memberikan penghargaan dan penghormatan kepada para atlet yang telah berjuang keras. Grab akan memberikan apresiasi senilai total Rp 1 miliar (termasuk pajak) kepada Veddriq Leonardo, Rizki Juniansyah, Gregoria Mariska Tunjung, serta atlet lain peraih medali Olimpiade Paris 2024,” kata Neneng dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 10 Agustus 2024.

Nantinya hadiah itu diberikan dalam bentuk uang tunai berupa deposito Superbank, juga GrabFood dan GrabCar gratis selama setahun. “Perjuangan seluruh atlet Indonesia takl hanya membuat kami bangga, tetapi juga memotivasi kita semua akan pentingnya menanamkan rasa percaya pada Indonesia. Sekali lagi, selamat!" ujar Neneng.

Sebelumnya, Veddrig menyumbang medali emas pertama bagi tim Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Ia sukses mencetak sejarah setelah berhasil menjadi pemenang laga final final nomor speed putra yang dihelat di Le Bourget Climbing Venue, Saint Denis, Prancis pada Kamis, 8 Agustus 2024.

Atlet asal Pontianak tersebut tampil solid dengan catatan waktu 4,75 detik yang membawanya unggul 0,02 detik atas Wu Peng dari Cina. Keberhasilan Leonardo menyabet medali emas Olimpiade menghadirkan catatan manis tersendiri untuk Kontingen Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Hotel Nusantara bakal menjadi tempat menginap para menteri selama sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 12 Agustus 2024. Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Taman Ismail Marzuki, Kamis, 8 Agustus 2024.

Lantas, seperti apa dan berapa tarif kamar per malam di hotel bintang lima tersebut?

Director of Commercial Swissotel Nusantara Ari Putra Ervanto mengatakan tarif Hotel Nusantara dinamis. "Tapi kita buka mulai Rp 2,2 juta per malam untuk premier room," kata Ari ketika ditemui di Hotel Nusantara IKN pada Jumat, 9 Agustus 2024. Premier room merupakan kamar berukuran 32 meter persegi.

Penampakan Hotel Nusantara bakal menjadi tempat menginap para menteri selama sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 12 Agustus 2024 (Sumber: Situs Accor.com)

Selain itu, ada kelas kamar presidential suite, kamar kelas paling tinggi dengan tarif mulai Rp 20 juta. Luas kamar ini sebesar 200 meter persegi. "Harganya bisa naik-turun, tergantung season juga. Bisa langsung dicek di website swissotel.com atau allaccor.com," ungkap Ari.

Hotel Nusantara merupakan hotel bintang lima pertama di IKN. Hotel ini terdiri dari 9 lantai. Ada 191 kanar yang tersedia di hotel ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan akan melakukan peletakan batu pertama untuk lima proyek pembangunan di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Tiga dari lima proyek itu adalah kantor Bank BCA, Indogrosir, dan hotel Swissotel Nusantara .

Penampakan Hotel Nusantara bakal menjadi tempat menginap para menteri selama sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 12 Agustus 2024 (Sumber: Situs Accor.com)

"Beliau di sana 11,12,13 (Agustus), 14 (Agustus) pulang. Jadi di hari-hari itu kira-kira ada groundbreaking juga," ujar Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Istana Kepresidenan, Kamis, 1 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Basuki menjelaskan Presiden akan menggelar sidang kabinet bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di IKN Kalimantan Timur pada Senin, 12 Agustus 2024. Kepala Negara rencananya akan bertolak ke IKN sehari sebelumnya, yakni pada 11 Agustus 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. atau Antam melalui Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia menghadirkan emas batangan tematik kemerdekaan Gift Series Indonesia Tanah Air Beta. Emas ini dirilis dalam rangka memperingati HUT RI ke-79.

Direktur Operasi dan Produksi Antam, Hartono, mengatakan Gift Series Indonesia Tanah Air Beta adalah produk emas tematik yang dikeluarkan secara terbatas di tahun 2024. Emas satu ini sudah dapat diiliki oleh pelanggan mulai Sabtu, 10 Agustus 2024.

"Emas batangan tematik kemerdekaan Gift Series Indonesia Tanah Air Beta merupakan wujud komitmen Antam dalam memberikan nilai tambah produk dan layanan berkualitas kepada pelanggan," katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Sabtu.

Dia menjelaskan, desain khusus tematik untuk emas batangan ini dibuat dengan filosofis dan nuansa Hari Kemerdekaan. "Yang melambangkan semangat dan kebersamaan menuju Indonesia maju."

Produksi gift series ini, kata Hartono, diharapkan tidak hanya menjadi koleksi berharga atau hadiah untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan. Namun, juga sebagai instrumen investasi yang menarik bagi generasi Indonesia.

Emas batangan Gift Series Indonesia Tanah Air Beta diproduksi secara terbatas dalam jenis kepingan gramasi 1 gram. Hartono menjelaskan, inisiatif ini merupakan salah satu bentuk upaya perusahaan dalam memperkuat posisi sebagai market leader di Indonesia. Antam berharap, produk ini dapat diterima oleh pasar dan mendukung kinerja penjualan perusahaan di semester II 2024.

Hartono menuturkan, emas ini menambah portofolio produk Antam setelah tahun lalu merilis emas batangan Gift Series Tari Nusantara yang juga dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan.

Emas ini dapat dibeli secara langsung di Butik Emas Logam Mulia Antam yang tersebar di 12 kota besar indonesia dan dalam berbagai pameran di kota tertentu. Selain itu, juga bisa dibeli secara daring melalui situs resmi Antam dan e-commerce resmi Butik Antam.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. atau Antam melalui Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia menghadirkan emas batangan tematik kemerdekaan Gift Series Indonesia Tanah Air Beta. Emas ini dirilis dalam rangka memperingati HUT RI ke-79.

Direktur Operasi dan Produksi Antam, Hartono, mengatakan Gift Series Indonesia Tanah Air Beta adalah produk emas tematik yang dikeluarkan secara terbatas di tahun 2024. Emas satu ini sudah dapat diiliki oleh pelanggan mulai Sabtu, 10 Agustus 2024.

"Emas batangan tematik kemerdekaan Gift Series Indonesia Tanah Air Beta merupakan wujud komitmen Antam dalam memberikan nilai tambah produk dan layanan berkualitas kepada pelanggan," katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Sabtu.

Dia menjelaskan, desain khusus tematik untuk emas batangan ini dibuat dengan filosofis dan nuansa Hari Kemerdekaan. "Yang melambangkan semangat dan kebersamaan menuju Indonesia maju."

Produksi gift series ini, kata Hartono, diharapkan tidak hanya menjadi koleksi berharga atau hadiah untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan. Namun, juga sebagai instrumen investasi yang menarik bagi generasi Indonesia.

Emas batangan Gift Series Indonesia Tanah Air Beta diproduksi secara terbatas dalam jenis kepingan gramasi 1 gram. Hartono menjelaskan, inisiatif ini merupakan salah satu bentuk upaya perusahaan dalam memperkuat posisi sebagai market leader di Indonesia. Antam berharap, produk ini dapat diterima oleh pasar dan mendukung kinerja penjualan perusahaan di semester II 2024.

Hartono menuturkan, emas ini menambah portofolio produk Antam setelah tahun lalu merilis emas batangan Gift Series Tari Nusantara yang juga dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan.

Emas ini dapat dibeli secara langsung di Butik Emas Logam Mulia Antam yang tersebar di 12 kota besar indonesia dan dalam berbagai pameran di kota tertentu. Selain itu, juga bisa dibeli secara daring melalui situs resmi Antam dan e-commerce resmi Butik Antam.

TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai Indonesia AirAsia meresmikan penerbangan internasional terbaru yang menghubungkan Denpasar, Bali menuju Kota Kinabalu, Sabah. Rute ini beroperasi dengan frekuensi terbang sebanyak 3 kali dalam seminggu yaitu Rabu, Jumat dan Minggu.

Direktur Utama Indonesia AirAsia, Veranita Yosephine Sinaga mengatakan, rute ini menjadi rute kedua yang terkoneksi dengan Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia setelah rute Jakarta - Kota Kinabalu yang telah diresmikan sebelumnya pada bulan Februari lalu.

“Rute terbaru ini kami harapkan dapat menambah peluang kerjasama Indonesia dan Malaysia untuk memaksimalkan potensi wisata dan ekonomi di masing-masing negara," ujar Veranita dalam keterangan tertulis, Sabtu 10 Agustus 2024

Menurut Veranita, Bali merupakan hub terbesar kedua AirAsia setelah Jakarta yang melayani penerbangan ke Kuala Lumpur, Perth, Bangkok dan Singapura. "Kami berharap rute ini dapat menjadi alternatif wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali untuk melanjutkan perjalanannya ke Kota Kinabalu, yang berada di Sabah, Malaysia,” ucapnya.

Veranita, menambahkan sejak dibukanya rute Jakarta-Kota Kinabalu pada Februari lalu, antusiasme penumpang terhadap rute ini cukuplah tinggi. Tercatat dari Februari hingga Mei 2024, tingkat keterisiannya mencapai lebih dari 94 persen.

“Kami berharap dapat mengulang kembali kesuksesan pada rute sebelumnya menuju Kota Kinabalu, Malaysia. Melalui peresmian penerbangan ini, kami siap menyambut wisatawan Kota Kinabalu untuk menikmati Bali dan destinasi menarik lainnya di Indonesia melalui penerbangan langsung dari Bali menuju Labuan Bajo, Kupang dan Lampung,” ujar Veranita.

Peresmian penerbangan Indonesia AirAsia rute Denpasar - Kota Kinabalu QZ 590 pada Jumat 9 Agustus 2024 kemarin, dihadiri oleh Kepala Kantor Otoritas Bandara Wil IV Bali Agustinus Budi Hartono dan jajaran, General Manager Angkasa Pura I Ngurah Rai Handy Heryudhitiawan dan jajaran, General Manager Airnav Cabang Bali Suryadi Joko dan jajaran dan Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali - Kolonel Pnb Agni Prayogo.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), selama tahun 2023 wisatawan asal Malaysia menduduki posisi pertama sebagai wisatawan mancanegara terbanyak yang mengunjungi Indonesia dengan total 16,28 persen atau sebanyak 1,901,242 wisatawan.

Begitu pun dengan Indonesia, berdasarkan data dari Departemen Imigrasi Sabah, Malaysia pada tahun 2023, wisatawan mancanegara asal Indonesia juga menduduki peringkat ketiga atau sebanyak 91,917 wisatawan yang mengunjungi Sabah.

Menteri Pariwisata, Kebudayaan, dan Lingkungan Sabah, Datuk Christina Liew, mengatakan, ini adalah kemajuan besar lainnya bagi Industri Pariwisata Sabah. Dia menekankan bahwa Indonesia adalah pasar fokus penting di kawasan ASEAN, dan melalui penerbangan tambahan dari Indonesia setelah Jakarta ini, pasti akan meningkatkan koneksi dan mempromosikan akses yang lebih mudah ke Sabah.

"Ini juga akan mempererat hubungan ekonomi dan persahabatan antara kedua negara dalam hal pariwisata, perdagangan, serta pertukaran budaya," kata Christina.

AirAsia, kata Christina, adalah mitra maskapai yang kuat dengan Sabah Tourism Board. Bekerja sama dengan pemerintah Sabah, kata dia, maskapai ini untuk menambah lebih banyak penerbangan langsung ke Sabah, yang membantu membangun posisi Sabah sebagai tujuan liburan yang diunggulkan.

"Bali adalah destinasi yang berkembang pesat, dan rute ini juga membuka jalan untuk mengakses pasar fokus lain bagi Sabah, yaitu Australia, karena para wisatawan dari negara tersebut berpotensi mencapai Sabah melalui Bali. Hal ini membuka peluang untuk menjalin kerjasama lebih lanjut dengan AirAsia dalam meraih pasar ini," ujar Christina.

Chief Executive Officer dari Sabah Tourism Board (STB) Julinus Jeffery Jimit mengatakan, lebih dari 90 persen kedatangan ke Sabah dilakukan melalui udara, ada permintaan perjalanan yang signifikan pasca pandemi baik untuk domestik maupun internasional ke Sabah.

"Kami percaya konektivitas penerbangan akan terus meningkat oleh maskapai lokal dan asing ke Sabah. Ini bagus untuk menjaga ekosistem industri pariwisata yang dinamis di Sabah," kata Julinus.

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, angkat bicara soal ramai usulan pemberian insentif kepada Aparatur Sipil Negara atau ASN yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Insentif itu berupa tunjangan kinerja atau tukin sebesar Rp 100 juta untuk tiap ASN yang pindah tugas ke ibu kota baru tersebut.

Perihal kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) membiyai insentif itu, kata Prastowo, Kementerian Keuangan menyatakan masih mengkaji bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

"Saat ini Kemenkeu dan KemenPAN sedang melakukan koordinasi dan kajian pendalaman, menyangkut analisis beban kerja, risiko, keseimbangan, dan kemampuan keuangan negara," kata Prastowo melalui aplikasi perpesanan, Sabtu, 10 Agustus 2024.

Stafsus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini pun tak menjawab mengapa ASN harus diberikan insentif setelah mereka mendapatkan fasilitas tinggal di IKN. Dia tak menjelaskan apakah dalam kajian tersebut keuangan negara cukup untuk memberikan insentif kepada ASN itu. "Saat ini pembahasan masih berlangsung," ucap dia.

Soal usulan pemberian insentif kepada ASN, Prastowo mengatakan hal itu merupakan kewenangan Kementerian PAN RB. "Ini domain Kementerian PAN RB," ucap dia.

Sebelumnya ramai dibicarakan soal usulan insentif berupa tukin bagi ASN yang pindah ke IKN sejak akhir pekan lalu.

Namun Menteri PAN dan RB Abdullah Azwar Anas belum menjawab soal alasan rencana pemberian insentif Rp 100 juta kepada ASN yang diberikan kepada setiap ASN yang akan pindah ke IKN. Hingga berita ini ditulis, Azwar belum merespons panggilan telepon dan pesan konfirmasi yang dikirim ke nomor ponselnya.

Pemerintah merencanakan ASN dari 38 kementerian/lembaga akan mulai pindah ke IKN setelah peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. Tahap awal, pemerintah berencana memindahkan 11.916 ASN dari 38 kementerian/lembaga (K/L). Berikutnya akan diikuti 6.774 ASN dari 29 K/L, dan 14.237 ASN dari 59 K/L. Jadwal pemindahan ASN tersebut direncanakan pada September 2024.

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Next Policy Yusuf Wibisono menyebut ongkos perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur lebih besar dari sekedar biaya fisik pembangunan IKN saja. Menurut Yusuf, iming-iming insentif hingga Rp 100 juta untuk tiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersedia pindah ke IKN bakal makin menggemukkan ongkos pembangunan fisik IKN yang disebut mencapai Rp 460 triliun.

Menurut Yusuf, jika insentif ini benar akan diberikan, maka hal itu akan menambah beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 18 triliun. Belum lagi jika menghitung biaya tiket pesawat, biaya pengepakan dan pemindahan barang, hingga biaya transportasi dari proses pemindahan ASN. "Saat ini terdapat sekitar 200 ribu ASN pemerintah pusat yang bekerja di Jakarta. Dengan 180 ribu di antaranya harus pindah ke IKN," kata Yusuf, melalui aplikasi perpesanan pada Sabtu, 10 Agustus 2024.

Yusuf menjelaskan rencana memberikan ratusan juta kepada ASN menguatkan fakta kalau IKN tak layak ditempati. "Secara jelas menunjukkan kepada kita bahwa IKN sangat tidak menarik untuk dihuni," tutur dia. Dia mengatakan, ASN terikat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa, ASN harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RI.

"Resistensi terhadap IKN tidak hanya dari eksternal namun juga dari internal pemerintah, yaitu keengganan ASN untuk pindah ke IKN," ujarnya. Yusuf menilai munculnya gelombang permintaan mutasi di kalangan ASN di pemerintah pusat merupakan antisipasi agar tidak terpilih pindah ke IKN.

Yusuf melanjutkan, pendekatan stick and carrot yang digunakan pemerintah seperti menjanjikan insentif, tambahan tunjangan, dan fasilitas perumahan bagi ASN bersedia pindah, serta memberi sanksi disiplin bagi yang menolak pindah, terlihat tidak cukup meredam kegelisahan ASN.

Mantan Direktur Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) itu menuturkan, setidaknya terdapat sekitar 200 ribu ASN bekerja di instansi pemerintah pusat di Jakarta. Pemerintah memperkirakan 180 ribu di antaranya akan dipindah ke IKN. Belum termasuk keluarga ASN. Klaster pertama pemindahan direncanakan akan melibatkan 60 ribu ASN, TNI, dan Polri.

Dengan rencana pemindahan yang masif ini, kata Yusuf, keengganan ASN berpindah ke ibu kota baru tidak bisa diabaikan. "Kegagalan pemindahan ASN ke IKN akan berpotensi mengganggu kinerja pemerintah dan perekonomian," ucap dia.

Yusuf mengatakan, perpindahan fisik secara permanen ke IKN membutuhkan pengorbanan. Resistensi ASN yang telah hidup mapan di Jakarta adalah hal wajar dan manusiawi. "Terlebih pemindahan IKN adalah sangat ambisius, membangun ibu kota baru di tengah hutan Kalimantan dengan target kepindahan pada 17 Agustus 2024," ucap Yusuf.

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Next Policy Yusuf Wibisono menyebut ongkos perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur lebih besar dari sekedar biaya fisik pembangunan IKN saja. Menurut Yusuf, iming-iming insentif hingga Rp 100 juta untuk tiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersedia pindah ke IKN bakal makin menggemukkan ongkos pembangunan fisik IKN yang disebut mencapai Rp 460 triliun.

Menurut Yusuf, jika insentif ini benar akan diberikan, maka hal itu akan menambah beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 18 triliun. Belum lagi jika menghitung biaya tiket pesawat, biaya pengepakan dan pemindahan barang, hingga biaya transportasi dari proses pemindahan ASN. "Saat ini terdapat sekitar 200 ribu ASN pemerintah pusat yang bekerja di Jakarta. Dengan 180 ribu di antaranya harus pindah ke IKN," kata Yusuf, melalui aplikasi perpesanan pada Sabtu, 10 Agustus 2024.

Yusuf menjelaskan rencana memberikan ratusan juta kepada ASN menguatkan fakta kalau IKN tak layak ditempati. "Secara jelas menunjukkan kepada kita bahwa IKN sangat tidak menarik untuk dihuni," tutur dia. Dia mengatakan, ASN terikat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa, ASN harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RI.

"Resistensi terhadap IKN tidak hanya dari eksternal namun juga dari internal pemerintah, yaitu keengganan ASN untuk pindah ke IKN," ujarnya. Yusuf menilai munculnya gelombang permintaan mutasi di kalangan ASN di pemerintah pusat merupakan antisipasi agar tidak terpilih pindah ke IKN.

Yusuf melanjutkan, pendekatan stick and carrot yang digunakan pemerintah seperti menjanjikan insentif, tambahan tunjangan, dan fasilitas perumahan bagi ASN bersedia pindah, serta memberi sanksi disiplin bagi yang menolak pindah, terlihat tidak cukup meredam kegelisahan ASN.

Mantan Direktur Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) itu menuturkan, setidaknya terdapat sekitar 200 ribu ASN bekerja di instansi pemerintah pusat di Jakarta. Pemerintah memperkirakan 180 ribu di antaranya akan dipindah ke IKN. Belum termasuk keluarga ASN. Klaster pertama pemindahan direncanakan akan melibatkan 60 ribu ASN, TNI, dan Polri.

Dengan rencana pemindahan yang masif ini, kata Yusuf, keengganan ASN berpindah ke ibu kota baru tidak bisa diabaikan. "Kegagalan pemindahan ASN ke IKN akan berpotensi mengganggu kinerja pemerintah dan perekonomian," ucap dia.

Yusuf mengatakan, perpindahan fisik secara permanen ke IKN membutuhkan pengorbanan. Resistensi ASN yang telah hidup mapan di Jakarta adalah hal wajar dan manusiawi. "Terlebih pemindahan IKN adalah sangat ambisius, membangun ibu kota baru di tengah hutan Kalimantan dengan target kepindahan pada 17 Agustus 2024," ucap Yusuf.

TEMPO.CO, Jakarta- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat peer-to-peer lending online atau layanan peminjaman uang langsung berbasis teknologi telah menyalurkan pinjaman lebih dari Rp 700 triliun dalam kurun waktu 6 tahun sejak layanan tersebut diresmikan. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar di acara Peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto 2024-2028, di hotel Pullman Jakarta, Thamrin, Jakarta Pusat, 9 Agustus 2024.

"Pada saat ini nilai outstanding dari P2P lending online mencapai Rp 70 triliun. Dan kalau dilihat akumulasi dari pinjaman yang disalurkan, oleh P2P online platform, sejak diresmikan 6 tahun lalu, sudah di atas Rp 700 triliun," ujar Mahendra.

Dalam paparannya, Mahendra mengatakan, jumlah penyaluran sebanyak itu ketika digunakan untuk retail misal untuk masyarakat atau pelaku usaha, maka besarannya sangat signifikan. Mahendra tak memungkiri sisi negatif dari hal tersebu misalnya, masih ada platform peminjaman uang daring yang belum berizin resmi. "Bahwa ada sisi risiko, negatifnya yang harus kita atasi dan kita minimalisasi adalah benar. Tapi kita juga tidak bisa menafikan peran kontribusinya yang penting," tambahnya.

Ke depannya, OJK harus melihat perspektif yang serupa dari berbagai inovasi dan kegiatan di sektor keuangan. Karena menurutnya perkembangan zaman adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan.

TEMPO.CO, Jakarta -Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2024 yang diterbitkan Kementerian Keuangan memberi angin segar bagi emiten sektor pertanian dan peternakan. Peraturan yang berlaku sejak 3 Agustus 2024 itu membebaskan bea masuk atas impor bibit dan benih dengan harapan bisa mendorong pengembangan industri peternakan, pertanian, dan perikanan di Indonesia.

Analis pasar modal yang juga Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, memandang kebijakan ini sebagai langkah yang positif untuk sektor non-siklikal, terutama bagi emiten yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan. Non-siklikal merujuk pada saham emiten dengan bisnis yang tak terpengaruh musim maupun siklus ekonomi.

"Ini bisa menekan cost dari emiten itu sendiri agar supaya bisa mampu meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi," kata Nafan saat dihubungi Tempo, Jumat, 10 Agustus 2024.

Nafan mengatakan saham sektor pertanian masih dalam tren penurunan. Alih-alih bergantung pada kebijakan stimulus seperti pembebasan bea masuk bibit dan benih, Nafan justru berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bersifat makro. Kebijakan ini dinilai lebih besar pengaruhnya sebagai katalis positif untuk memperbaiki pasar saham.

Sementara itu, sektor peternakan, menurut Nafan, sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pergeseran tren ke arah yang lebih positif, sementara sektor kehutanan masih menghadapi tantangan dalam hal likuiditas. "Sektor pertanian memang masih dalam keadaan downtrend, tapi di sektor peternakan sudah mulai terjadi shifting," ujarnya.

Meski demikian, Nafan tak serta-merta menganggap kebijakan Sri Mulyani ini sebagai sentimen positif dalam jangka pendek. Pasar yang relatif fluktuatif, terutama di sektor non-siklikal, kata dia, masih akan terus membayang-bayangi. “Karena memang emiten-emiten tersebut juga menghadapi tantangan atau challenge seperti fluktuasi harga komoditas pangan,” jelasnya.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep, Dudi Ginanjar, sebelumnya mengatakan PMK Nomor 41 Tahun 2024 ini dikeluarkan seiring dengan minimnya pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk untuk impor bibit dan benih dalam beberapa tahun terakhir.

Kementerian Keuangan mencatat nilai devisa impor atas importasi bibit dan benih sepanjang 2020-2022 hanya sekitar Rp270 miliar dan bea masuk kurang lebih sebesar Rp13 miliar.

“Meskipun banyak perusahaan yang melakukan importasi komoditas bibit dan benih, tetapi nyatanya pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk justru belum optimal, padahal sebelumnya fasilitas ini juga telah diatur dalam PMK Nomor 105/PMK.04/2007,” kata Dudi, pekan lalu, dikutip dari laman beacukai.go.id.

TEMPO.CO, Penajam Paser Utara – Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni mengklaim pemerintah tidak mengeluarkan duit untuk menyewa pawang hujan di IKN. Ia berujar, pawang hujan dari Banyuwangi yang santer dibahas di media sosial menjelang momen upacara 17 Agustus merupakan bantuan dari pihak yang mempercayai ilmu tersebut.

“Bantuan dari teman-teman yang percaya dengan itu, bukan dari APBN. Enggak ada anggaran untuk pawang hujan,” kara Raja Juli di sela kegiatan media visit di IKN pada Jumat, 10 Juli 2024. Namun, ia tidak membeberkan siapa pihak yang ia sebut memberi bantuan pawang hujan. “Saya kia ini bagian dari kearifan lokal,” ujarnya.

Raja Juli lantas mengatakan penggunaan pawang hujan itu sebagai pelengkap usaha yang sudah dilakukan pemerintah melalui teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Sebab, ia mengatakan, pemerintah memang sudah melakukan TMC selama sekitar satu bulan demi keberlanjutan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Terlebih, pemerintah juga akan menggelar perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN pada 17 Agustus mendatang. “Dengan TMC, teman-teman bisa bekerja efektif karena curah hujan lebih kecil,” kata Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI ) itu.

Perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI tahun ini digelar di IKN dan Jakarta secaya hybrid atau terhubung. Namun, upacara pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus hanya akan dilaksanakan di IKN. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan tata upacara militer itu dimulai pukul 11 WITA, dengan menyesuaikan waktu Jakarta pukul 10.00 WIB. Sementara, acara di Jakarta akan mengikuti IKN.

Rencana menggelar perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia di IKN dikritisi ekonom dari UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat. Menurutnya, pelaksanaan upacara di IKN tidak perlu dipaksakan karena pembangunan IKN belum rampung dan fasilitasnya belym lengkap. Ia juga menlau upacara 17 Agustus di IKN tidak mewakili kepentingan rakyat tetapi hanya kepentingan Presiden Jokowi. Sebab menurutnya, bagi kepala negara yang mencetuskan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, keberhasilan perayaan HUT di IKN bakal menjadi penentu keberlanjutan proyek tersebut.

"Keberhasilan perayaan HUT Kemerdekaan penting karena bisa mendongkrak daya tarik IKN bagi investor," ujar Achmad kepada Tempo, Sabtu, 27 Juli 2024. "Tapi kalau bagi rakyat, yang penting adalah merdeka dari beban harga tinggi, utang pinjol, bebas dari pengangguran dan kemiskinan."

Artinya, ada perbedaan perspektif pemimpin dan rakyat dalam melihat urgensi pelaksanaan perayaan HUT Kemerdekaan kali ini. Karena itu, ia menyayangkan langkah pemerintah yang menurutnya terlalu buru-buru menggelar perayaan HUT Kemerdekaan di Ibu Kota Negara Nusantara.