TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyebutkan hal urgen dan mendesak di kementerian yang harus diatasi melalui penunjukkan Lotharia Latif sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Dia mantan Kepala Kepolisian Daerah Maluku.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto, mengatakan Lotharia pernah bertugas sebagai Kapolda di wilayah pengelolaan perikanan atau WPP strategis, seperti di Kota Tual, Maluku. Kota Tual dan kepulauan itu disebut akan dijadikan lokasi modeling penangkapan ikan terukur (PIT).

"PIT kantrialdi Tual," kata Doni saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan, Jumat, 9 Agustus 2024. Selain itu, Lotharia dianggap sebagai orang yang lama bertugas di Maluku dengan potensi sumber daya laut perikanan seperti ikan tuna.

"Timur Indonesia kan banyak ikan-ikan bernilai tinggi, misalnya Tuna," ucap dia. Penjelasan lain yang disampaikan perihal penunjukkan Lotharia karena dirinya seorang anggota kepolisian. Secara organisasi, kata dia, dibutuhkan tenaga dari kepolisian mengeksekusi rencana strategis di sektor kelautan dan perikanan. Khususnya perikanan tangkap dengan implementasi PIT.

Harapan KKP, Lotharia dapat mengawal berbagai kebijakan strategis kementerian yang dipimpin Wahyu Sakti Trenggono itu. "Harapannya, pengalaman selama beliau berkarir di kepolisian dapat membantu KKP mengawal kebijakan-kebijakan strategis, termasuk terkait implementasi Penangkapan Ikan Terukur," ujar Doni. Dia diklaim sebagai sosok yang memahami perihal nelayan karena lama bertugas di Korps Kepolisian Air dan Udara (Polairud).

Pelaksana tugas Dirjen Perikanan Tangkap TB Haeru Rahayu, mengatakan implementasi modeling bertujuan menghubungkan sektor hulu (penangkapan) dengan hilir (pengolahan dan pemasaran). Mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi penangkapan ikan, menjaga mutu ikan hasil tangkapan, memperkuat hilirisasi produk, dan memberikanmultiplier effectbagi ekonomi lokal.

Menurut Haeru, penerapanmodelingPIT, diproyeksikan menambah produksi tangkapan dengan estimasi mencapai 4.578 ton per bulan, dengan nilai transaksi sebesar Rp 48,4 miliar. "Penyerapan tenaga kerja yang diutamakan untuk masyarakat lokal," ujar dia, dalam keterangan tertulis hari ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Hokky Situngkir mengatakan, keamanan siber menjadi tantangan dalam upaya mempercepat transformasi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), saat ini sedang fokus pada digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

“Kami menghadapi tantangan besar dalam memastikan UMKM yang bergabung ke dunia digital, juga memahamkan pentingnya keamanan data,” kata Hokky dalam acara 'ngopi bareng jurnalis' di Press Room Kemenkominfo, Jakarta, Jum'at, 9 Agustus 2024.

Menurut Hokky, tantangan utamanya adalah melindungi UMKM dari risiko penipuan dan kejahatan digital. “Transformasi digital harus diimbangi dengan pemahaman yang kuat tentang keamanan. Tanpa itu, UMKM berisiko mengalami kerugian besar akibat serangan siber,” tegasnya.

Dirjen Aptika baru tersebut menjelaskan, di tengah ambisi pemerintah menggenjot sektor UMKM untuk beralih ke platform digital, banyak UMKM yang masih belum mengerti tata cara yang benar dalam mengelola usahanya secara digital. Kata dia, keamanan data seringkali terabaikan.

“Kami berusaha menjembatani gap ini dengan memberikan pelatihan dan bimbingan tentang bagaimana melindungi data pribadi dan bisnis," ucap Hokky.

Upaya ini, menurut Hokky, merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memitigasi ancaman siber di sektor UMKM yang semakin rentan, seiring dengan meningkatnya jumlah usaha yang terhubung ke internet. Ia menuturkan, pemerintah berkomitmen untuk tidak hanya memfasilitasi transformasi digital tetapi juga memastikan perlindungan yang memadai bagi para pelaku UMKM.

TEMPO.CO, Solo - Peluang kerja bagi lulusan sekolah atau perguruan tinggi vokasi di sektor industri tekstil dan produk tekstil diakui masih terbuka. Meskipun saat ini kondisi sektor industri tekstil dan produk tekstil itu tengah terpuruk.

Direktur Akademi Komunitas Tekstil dan Produk Tekstil (AK-Tekstil) Solo, Wawan Ardi Subakdo mengakui kondisi tersebut. Menurutnya, diperlukan adanya intervensi dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang kini sedang melanda industri pertekstilan itu.

"Memang diperlukan intervensi pemerintah. Kami yang juga merupakan bagian dari pemerintah, tapi tugas kami adalah di bidang pendidikan untuk menghentikan tren PHK ini dan memulihkan kembali sektor industri tekstil dan produk tekstil," ujar Wawan dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara AK-Tekstil Solo dan Mitra Industri Baru di Aula Kampus Akademi Komunitas Tekstil dan Produk Tekstil (AK-Tekstil) Solo, Jawa Tengah, Jumat, 9 Agustus 2024.

Ia melihat peran penting industri tekstil dan produk tekstil yang merupakan salah satu pilar utama, perlu didukung untuk kembali bangkit. Dalam hal ini, Wawan mengatakan AK-Tekstil yang bernaung di bawah Kementerian Perindustrian, mengambil peran sebagai lembaga pendidikan yang akan menyediakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor industri tekstil dalam negeri.

"Kami ingin meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi di AK Tekstil," kata dia.

Dengan kerja sama yang terjalin dengan dunia usaha sebagai mitra, menjadi upaya untuk mengembangkan industri tekstil melalui pendidikan vokasi.

"Selain itu juga mendukung terciptanya lapangan kerja dan pekerja yang kompeten di sektor tekstil," katanya.

Penandatanganan kerja sama yang dilaksanakan AK-Tekstil Solo tersebut melibatkan 45 mitra kerja atau perusahaan yang ada di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selain itu juga mencakup kerja sama dengan berbagai perusahaan di Banten dan Jawa Timur. Meski demikian, saat ini baru ada 17 mitra kerja yang melakukan penandatanganan. hanya pada dua wilayah tersebut,

"Sedangkan 28 lainnya akan kami lakukan menyusul rentang waktu Agustus-September," tutur dia.

TEMPO.CO, Solo - Peluang kerja bagi lulusan sekolah atau perguruan tinggi vokasi di sektor industri tekstil dan produk tekstil diakui masih terbuka. Meskipun saat ini kondisi sektor industri tekstil dan produk tekstil itu tengah terpuruk.

Direktur Akademi Komunitas Tekstil dan Produk Tekstil (AK-Tekstil) Solo, Wawan Ardi Subakdo mengakui kondisi tersebut. Menurutnya, diperlukan adanya intervensi dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang kini sedang melanda industri pertekstilan itu.

"Memang diperlukan intervensi pemerintah. Kami yang juga merupakan bagian dari pemerintah, tapi tugas kami adalah di bidang pendidikan untuk menghentikan tren PHK ini dan memulihkan kembali sektor industri tekstil dan produk tekstil," ujar Wawan dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara AK-Tekstil Solo dan Mitra Industri Baru di Aula Kampus Akademi Komunitas Tekstil dan Produk Tekstil (AK-Tekstil) Solo, Jawa Tengah, Jumat, 9 Agustus 2024.

Ia melihat peran penting industri tekstil dan produk tekstil yang merupakan salah satu pilar utama, perlu didukung untuk kembali bangkit. Dalam hal ini, Wawan mengatakan AK-Tekstil yang bernaung di bawah Kementerian Perindustrian, mengambil peran sebagai lembaga pendidikan yang akan menyediakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor industri tekstil dalam negeri.

"Kami ingin meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi di AK Tekstil," kata dia.

Dengan kerja sama yang terjalin dengan dunia usaha sebagai mitra, menjadi upaya untuk mengembangkan industri tekstil melalui pendidikan vokasi.

"Selain itu juga mendukung terciptanya lapangan kerja dan pekerja yang kompeten di sektor tekstil," katanya.

Penandatanganan kerja sama yang dilaksanakan AK-Tekstil Solo tersebut melibatkan 45 mitra kerja atau perusahaan yang ada di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selain itu juga mencakup kerja sama dengan berbagai perusahaan di Banten dan Jawa Timur. Meski demikian, saat ini baru ada 17 mitra kerja yang melakukan penandatanganan. hanya pada dua wilayah tersebut,

"Sedangkan 28 lainnya akan kami lakukan menyusul rentang waktu Agustus-September," tutur dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut 90 persen layanan yang terdampak peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 sudah berhasil dipulihkan.

”90 persen layanan prioritas sudah pulih,“ ucap Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo, Hokky Situngkir kepada awak media di kantornya, Jumat, 9 Agustus 2024.

Menurut Hokky, rata-rata layanan prioritas sudah pulih, sisanya tinggal penanganan di internal pengampu layanan. “Karena Kominfo kan nggak bisa masuk ke layanan, itu kan dari masing-masing,” kata dia.

Namun, Dirjen Aptika yang baru dilantik untuk menggantikan Semuel Abrijani Pangerapan ini tidak merinci layanan prioritas apa saja yang berhasil dipulihkan. Diketahui insiden pembobolan PDNS ini sempat melumpuhkan layanan dari ratusan instansi pusat dan daerah.

Adapun terkait nominal kerugian yang dialami negara dan pihak-pihak terlibat, Hokky belum bisa memastikan angkanya. “Sampai sekarang belum ya, belum ada angka detail,” kata dia.

Sebelumnya, pada 20 Juni 2024, PDNS 2 di Surabaya yang dikelola Kominfo mengalami serangan siber ransomware. Serangan siber ransomware yang menyerang PDNS itu dinamakan Brain Chiper Ransomware, sejenis malware yang dirancang mengenkripsi data. Akibatnya, data-data penting di sejumlah lembaga publik nasional terkunci serta tidak dapat diakses.

Menyusul insiden peretasan ini, Dirjen Aptika Kominfo yang menjabat saat itu, Semuel Abrijani Pangerapan mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis, 4 Juli 2024. Per Jumat, 19 Juli 2024, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, resmi melantik Hokky Situngkir sebagai Dirjen Aptika yang baru.

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara atau IKN, pemerintah terus mematangkan persiapan untuk perayaan HUT RI ke-79 itu.

Pemerintah bakal mengundang seribu lebih tamu untuk mengikuti upacara 17 Agustus atau hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Indonesia di IKN, Kalimantan Timur yang tengah dibangun. Mulai hari ini, Sabtu, 10 Agustus 2024, pengerjaan konstruksi atau pembangunan alat berat disetop sementara.

Persiapan yang Rampung

Hotel

Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Penajam Paser Utara, Sandri Ernamurti mengatakan hotel dan penginapan yang berada di wilayahnya sudah penuh dipesan tamu untuk menghadiri Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024.

"Pemesanan kamar hotel dan penginapan cukup tinggi terjadi sejak Maret 2024," ungkap Sandri Ernamurti di Penajam, Senin, 5 Agustus 2024.

Menurut Sandri, sebanyak 10 hotel yang ada di Kecamatan Penajam, semua kamarnya sudah habis dipesan periode 15 sampai 19 Agustus 2024. Pemesanan kamar hotel datang dari kementerian dan tamu yang akan menghadiri HUT RI di IKN.

Lapangan upacara

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan lapangan upacara di IKN sudah berfungsi 100 persen dan siap digunakan untuk upacara HUT Kemerdekaan RI. Selain itu, lapangan upacara di IKN memiliki kapasitas besar sehingga dapat menampung 8.000 orang.

"Lapangan upacara sudah bisa, podiumnya juga sudah selesai gitu, semua sudah berfungsi 100 persen dan siap untuk digunakan untuk Upacara HUT RI," kata dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Paskibraka

Selain itu para paskibraka yang bertugas mengibarkan bendera di IKN juga telah dinyatakan siap. Calon Paskibraka tingkat pusat tahun ini akan mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan pada tanggal 12 juli sampai dengan 10 agustus. Kemudian selanjutkan akan berangkat ke IKN.

“Iya, kemarin kami sudah melakukan survei lapangan dan hunian juga untuk adik-adik dan semuanya sudah siap”, kata Rima, dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Persiapa yang Belum Rampung

Terbatasnya fasilitas penginapan

Diperkirakan akan ada seribu tamu yang mengikuti upacara 17 Agustus di IKN. Namun, karena keterbatasan fasilitas penginapan tidak semua tamu bakal menginap di IKN, sebagian lainnya akan menginap di Balikpapan.

"Sebagian tamu ada yang (menginap) di Balikpapan," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di kantornya pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Adapun sementara ini, yang disiapkan PUPR untuk menjadi tempat penginapan di antaranya adalah 12 tower aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, kata Basuki, hunian pekerja, rumah dinas menteri, serta gedung-gedung Kemenko juga akan dimanfaatkan.

Listrik belum rampung hingga saat ini

Manajemen PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) optimistis bisa merampungkan jaringan kelistrikan berlapis untuk mendukung pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, memastikan sistem setrum tersebut akan menyokong kegiatan di IKN, terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“PLN siap all out untuk menyiapkan utilitas jaringan kelistrikan di IKN,” katanya kepada Tempo melalui pesan WhatsApp, Kamis, 8 Agustus 2024.

Dia menuturkan, PLN sudah merampungkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN Tahap 1 berkapasitas 10 Megawatt (MW); satu unit gardu induk (GI) Gas Insulated Switchgear (GIS) 4 IKN berkapasitas 2 x 60 mega volt ampere (MVA) yang tegangannya berkisar 150 kilo Volt (kV); serta jaringan transmisi sepanjang 26,03 kilometer-route (kmr).

TEMPO.CO, Solo - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mendorong pemerintah segera melakukan intervensi di tengah kondisi sektor industri tekstil dan produk tekstil Indonesia yang saat ini masih terpuruk. Salah satunya dengan menghadirkan payung hukum berupa rancangan undang-undang (RUU) tentang Sandang sebagai upaya melindungi industri dalam negeri.

Pengurus Pusat Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Harrison Silaen mengemukakan tak seperti papan dan pangan yang telah memiliki berbagai regulasi, belum ada peraturan khusus untuk sandang.

“Kalau papan dan pangan sudah ada undang-undangnya. Tapi kalau sandang belum," ujar Harrison ketika hadir dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara AK-Tekstil Solo dan Mitra Industri Baru di Aula Kampus Akademi Komunitas Tekstil dan Produk Tekstil (AK-Tekstil) Solo, Jawa Tengah, Jumat, 9 Agustus 2024.

Ia mengungkapkan proses pengusulan RUU tentang Sandang telah dimulai sejak tahun 2019. Namun, hingga kini masih jalan di tempat. Pada Mei 2024 lalu, telah bertemu dengan staf ahli perancang undang-undang di DPR untuk merencanakan pembuatan UU Sandang.

"Sudah sampai Tim Ahli Perancang Undang-Undang, banyak masukan dari API dan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), termasuk juga peninjauan lapangan juga sudah dilakukan oleh staf ahli perancang UU dari DPR," ungkap dia.

Harrison mengatakan kondisi industri tekstil yang saat ini dalam kondisi terpuruk. Secara nasional, utilitas produksi tekstil dari hulu sampai pembuatan serat, pembuatan benang, pembuatan kain dan printing saat ini tinggal sekitar 40-45 persen. "Sudah banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)," katanya.

Lebih lanjut, Harrison menyebutkan penyebab industri tekstil terpuruk di antaranya karena pasar domestik digempur oleh impor-impor yang tak terkendali. Di sisi lain, juga ada persoalan sumber daya manusia (SDM).

Dulu sebelum krisis ekonomi, Harrison menjelaskan, ada sekitar 16 perguruan tinggi yang mencetak SDM di bidang industri tekstil. Namun dengan surutnya industri tekstil sejak 1998, banyak perguruan tinggi yang tutup.

Selanjutnya: “SDM saat ini di industri tekstil ada 3,9 juta di manufacturing...."

<!--more-->

“SDM saat ini di industri tekstil ada 3,9 juta di manufacturing. Industri tekstil bukan ecek-ecek, maka SDM harus tetap mendukung karena yang lama telah pensiun. Kita harus mencetak yang baru,” ujarnya.

Harrison mengungkapkan penyebab lainnya yang membuat industri tekstil terpuruk adalah mesin mesin produksi yang ketinggalan zaman. Sekitar 80 persen usia mesin produksi telah 20 tahun ke atas. Sementara, investasi sulit dan bank-bank agak alergi meminjamkan uang ke industri tekstil mengingat situasi saat ini.

“Teknologi sekarang sudah canggih, mesin sudah efisien, ekonomi, dan pengoperasiannya sangat mudah,” tuturnya.

Wakil Ketua API Jawa Tengah Liliek Setiawan, dalam acara yang sama juga mengatakan, sebagai sektor kebutuhan primer, hanya industri tekstil yang tidak memiliki badan khusus yang membidangi. Selain itu juga tidak memiliki UU Sandang.

“Kami tidak tahu kenapa dibiarkan seperti itu. Bahkan sudah kami titipkan ke Bapak Presiden juga belum menjadi skala prioritas,” kata Liliek.

Padahal industri tekstil dan produk tekstil memiliki peran penting. Pada tahun 2023, sektor ini masih menjadi penyumbang devisa ekspor terbesar di Indonesia dengan capaian US$ 14,1 miliar.

"Industri tekstil sampai kini masih menjadi jejaring pengaman sosial karena menyerap tenaga kerja sekitar 4,6 juta jiwa sebagaimana yang terdaftar di asosiasi," kata Liliek.

Sedangkan yang tidak terdaftar, mulai dari home industri hingga usaha kecil menengah juga banyak. Jika ditotal, kemungkinan jumlahnya sekitar 7 juta jiwa. Mengingat ada bonus demografi, dan kondisi terkini, industri tekstil semestinya mendapatkan perhatian.

TEMPO.CO, Jakarta - Head of Macroeconomics & Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman menyebut Bank Inonesia (BI) mempunyai peluang untuk memangkas suku bunga acuan atau BI Rate sebanyak satu hingga dua kali di sisa tahun ini. Dia menyebut, peluang tersebut menyusul sinyal dovish dari The Fed mengenai pemangkasan suku bunga acuan atau Fed Fund Rate (FFR).

"Jika memang The Fed itu melakukan pemotongan di tahun ini dan dilakukannya multiple tidak hanya 25 basis poin (bps), sebenarnya BI memang punya ruang (pemotongan BI Rate)," kata Faisal dalam virtual media briefing pada Kamis, 8 Agustus 2024.

Dia menyebut, data-data terkini Amerika Serikat (AS) memang sudah melemah melebihi target yang sudah dikeluarkan oleh The Fed bulan Juni. Kondisi tersebut, kata Faisal, akhirnya membuat ekspektasi pasar cenderung pada kesimpulan bahwa ekonomi AS itu sudah sangat melemah lebih dari yang diantisipasi.

"Ekspektasi market sebenarnya sempat 125 bps pemotongan di tahun ini. Jadi 50 bps di September, 50 bps di November, 25 bps di Desember," tuturnya.

Akan tetapi setelah beberapa hari kemudian, kata Faisal, ternyata ekonomi AS tidak selemah itu alias pasar mengalami overreacting. Saat ini, menurut dia, kemungkinan resesi AS semakin mengecil. "Jadi, market itu sekarang ekspektasinya ada di antara 75 sampai 100 bps untuk pemotongan di tahun ini. Jadi, sudah mulai kembali lagi seperti yang sebelumnya sudah diantisipasi oleh market."

Peluang inilah yang pada akhirnya juga membuka ruang pemangkasan suku bunga oleh BI. Dia menuturkan, ada tiga hal yang diperhatikan BI terkait potensi penurunan suku bunga acuan. Pertama, terkait dengan tingkat inflasi. Faisal menjelaskan, inflasi RI berada di level yang sangat terjaga, di bawah dari mid target BI tahun ini.

Kedua, terkait kondisi keseimbangan eksternal. Meskipun ada risiko pelebaran defisit current accountbalance, namun kata Faisal, sifatnya masih kecil dan di bawah dari rata-rata sebelum pandemi. Ditambah lagi dengan tren surplus yang masih berlanjut, meskipun mengalami penurunan.

"Dari dua hal itu saja sebenarnya sudah bisa memberikan ruang bahwa memang BI masih bisa melakukan pemotongan suku bunga di tahun ini," kata Faisal.

Faktor ketiga, menurut dia, adalah kondisi global, terutama dari sisi suku bunga The Fed. Selain sinyal dovish dari The Fed, ada sejumlah sentimen eksternal lain yang dia soroti. Misalnya jika tensi geopolitik di Timur Tengah membaik, lalu dampak ketidakpastian terkait Pemilu di AS juga tidak terlalu mengganggu pasar.

"Saya lihat sih memang The Fed itu bisa melakukan multiple cut rate, sehingga membuka ruang untuk BI dapat melakukan pemotongan satu atau dua kali tahun ini," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, Rukka Sombolinggi, mengatakan kekhawatirannya perihal potensi konflik horizontal dari langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi bagi-bagi izin tambang pada organisasi kemasyarakatan atau Ormas keagamaan. Saat ini sejumlah Ormas keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menyatakan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan pemerintah.

Menurut Rukka, selama ini masyarakat adat banyak yang menjadi korban industri tambang. Banyak hutan, termasuk hutan adat yang dirusak industri tambang. NU dan Muhammadiyah serta Ormas keagamaan lain adalah kelompok yang kerap bersama masyarakat adat membela kelestarian hutan dari tambang.

NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi keagamaan yang turut terlibat dalam aliansi agama dan kepercayaan untuk hutan tropis. "Selama ini, mereka (Ormas keagamaan) kami anggap sebagai sekutu," kata Rukka kepadaTempodi sela kegiatan Konferensi Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Agustus 2024.

Aliansi yang dimaksud Rukka adalah peluncuran Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Januari 2020. Tercatat lebih dari 250 pemimpin agama hadir di Jakarta. Mereka menyatakan kesepakatan perlindungan hutan hujan tropis Indonesia pada peluncuran IRI di Jakarta.

Pertemuan itu mempertemukan pimpinan agama dan perwakilan masyarakat adat dari kawasan hutan di seluruh Indonesia bersama perwakilan dari peneliti, pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, serta perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saat itu, salah satu penggagas adalah Muhammad Sirajuddin Syamsuddin alias Din Syamsuddin, kini mantan Ketua Muhammadiyah.

Pun NU dan Muhammadiyah, kata Rukka, kerap menjadi organisasi keagamaan yang menjadi tempat masyarakat adat mengadu. Namun sekarang seolah pemerintah hendak membenturkan Ormas keagamaan dengan masyarakat adat dalam hal tambang. Ironisnya, NU dan Muhammadiyah kini justru menerima pemberian izin tambang tersebut. Hal tersebut dikhawatirkan bakal menimbulkan perselisihan antara NU dan Muhammadiyah dengan masyarakat adat.

"Mereka seperti berbalik badan dari masyarakat adat. Saya lantas bertanya-tanya, komitmenya ada di mana?" kata Rukka.

Rukka mengatakan, selama ini masyarakat adat kerap berhadapan dengan perusahaan saat berupaya melindungi tanah atau hutan adat mereka dari tambang. Tidak jarang masyarakat adat terpaksa berhadapan dengan aparat pemerintah yang membela industri tambang. Dia tidak berharap nanti masyarakat adat akan berhadapan dengan Ormas keagamaan. “Akan makin berat hidup kami,” ujarnya.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti, mengatakan Muhammadiyah sudah mengantisipasi berbagai kekhawatiran yang disampaikan para aktivis lingkungan tentang dampak kerusakan lingkungan. Termasuk kemungkinan konflik sosial hingga independensi politik.

"Muhammadiyah sudah mengantisipasi dengan tiga pola pemberdayaan masyarakat untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik," kata Mu'ti melalui aplikasi perpesanan pada Jumat, 9 Agustus 2024.

Tiga antisipasi itu, yakni pertama, memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat sekitar tambang. "Yang tidak memiliki kemampuan akan diberikan pelatihan," ucap dia. Kedua, melibatkan masyarakat dalam proses penambangan, misalnya penyediaan kebutuhan pekerja. Terakhir memprioritaskan distribusi tanggung jawab sosial (CSR) kepada masyarakat terdekat.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf belum merespons pertanyaanTempoperihal kekhawatiran potensi konflik sosial yang dikhawatirkan aktivis AMAN tersebut.Tempotelah mengirim pertanyaan dan menelepon ke nomor Yahya. Namun hingga berita ini ditulis, Yahya belum merespons pertanyaan tersebut.

Tempojuga meminta konfirmasi yang sama melalui sambungan telepon dan mengirim pesan ke Ketua PBNU Bidang Hukum dan Media Syaff'i Alieha. Tapi ia belum menjawab pertanyaan perihal kekhawatiran masyarakat adat tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, Rukka Sombolinggi, mengatakan kekhawatirannya perihal potensi konflik horizontal dari langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi bagi-bagi izin tambang pada organisasi kemasyarakatan atau Ormas keagamaan. Saat ini sejumlah Ormas keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menyatakan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan pemerintah.

Menurut Rukka, selama ini masyarakat adat banyak yang menjadi korban industri tambang. Banyak hutan, termasuk hutan adat yang dirusak industri tambang. NU dan Muhammadiyah serta Ormas keagamaan lain adalah kelompok yang kerap bersama masyarakat adat membela kelestarian hutan dari tambang.

NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi keagamaan yang turut terlibat dalam aliansi agama dan kepercayaan untuk hutan tropis. "Selama ini, mereka (Ormas keagamaan) kami anggap sebagai sekutu," kata Rukka kepadaTempodi sela kegiatan Konferensi Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Agustus 2024.

Aliansi yang dimaksud Rukka adalah peluncuran Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Januari 2020. Tercatat lebih dari 250 pemimpin agama hadir di Jakarta. Mereka menyatakan kesepakatan perlindungan hutan hujan tropis Indonesia pada peluncuran IRI di Jakarta.

Pertemuan itu mempertemukan pimpinan agama dan perwakilan masyarakat adat dari kawasan hutan di seluruh Indonesia bersama perwakilan dari peneliti, pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, serta perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saat itu, salah satu penggagas adalah Muhammad Sirajuddin Syamsuddin alias Din Syamsuddin, kini mantan Ketua Muhammadiyah.

Pun NU dan Muhammadiyah, kata Rukka, kerap menjadi organisasi keagamaan yang menjadi tempat masyarakat adat mengadu. Namun sekarang seolah pemerintah hendak membenturkan Ormas keagamaan dengan masyarakat adat dalam hal tambang. Ironisnya, NU dan Muhammadiyah kini justru menerima pemberian izin tambang tersebut. Hal tersebut dikhawatirkan bakal menimbulkan perselisihan antara NU dan Muhammadiyah dengan masyarakat adat.

"Mereka seperti berbalik badan dari masyarakat adat. Saya lantas bertanya-tanya, komitmenya ada di mana?" kata Rukka.

Rukka mengatakan, selama ini masyarakat adat kerap berhadapan dengan perusahaan saat berupaya melindungi tanah atau hutan adat mereka dari tambang. Tidak jarang masyarakat adat terpaksa berhadapan dengan aparat pemerintah yang membela industri tambang. Dia tidak berharap nanti masyarakat adat akan berhadapan dengan Ormas keagamaan. “Akan makin berat hidup kami,” ujarnya.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti, mengatakan Muhammadiyah sudah mengantisipasi berbagai kekhawatiran yang disampaikan para aktivis lingkungan tentang dampak kerusakan lingkungan. Termasuk kemungkinan konflik sosial hingga independensi politik.

"Muhammadiyah sudah mengantisipasi dengan tiga pola pemberdayaan masyarakat untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik," kata Mu'ti melalui aplikasi perpesanan pada Jumat, 9 Agustus 2024.

Tiga antisipasi itu, yakni pertama, memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat sekitar tambang. "Yang tidak memiliki kemampuan akan diberikan pelatihan," ucap dia. Kedua, melibatkan masyarakat dalam proses penambangan, misalnya penyediaan kebutuhan pekerja. Terakhir memprioritaskan distribusi tanggung jawab sosial (CSR) kepada masyarakat terdekat.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf belum merespons pertanyaanTempoperihal kekhawatiran potensi konflik sosial yang dikhawatirkan aktivis AMAN tersebut.Tempotelah mengirim pertanyaan dan menelepon ke nomor Yahya. Namun hingga berita ini ditulis, Yahya belum merespons pertanyaan tersebut.

Tempojuga meminta konfirmasi yang sama melalui sambungan telepon dan mengirim pesan ke Ketua PBNU Bidang Hukum dan Media Syaff'i Alieha. Tapi ia belum menjawab pertanyaan perihal kekhawatiran masyarakat adat tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) menjalin kolaborasi dengan PT CT Corpora (CT Corp) untuk pengembangan green energy di lingkungan bisnis CT Corp. Sinergi ini diklaim komitmen PLN dalam mendukung kebutuhan energi hijau sektor industri dan pelaku bisnis di Tanah Air untuk mencapai target Net Zero Emissions pada 2060.

Kerja sama green economy ini tertuang dalam penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dengan Chairman & Founder CT Corp Chairul Tanjung pada Kamis, 8 Agustus 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan. PLN dan CT Corp menyetujui kolaborasi pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di lingkungan bisnis CT Corp dan layanan energi bersih melalui renewable energy certificate (REC).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN siap mendukung pengembangan energi hijau yang dilaksanakan CT Corp untuk menjawab tantangan perubahan iklim dan mendorong implementasi ekonomi hijau. Komitmen transisi energi ini disebut menjadi tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, PLN, maupun pihak swasta.

"Kolaborasi ini adalah suatu fondasi bagaimana CT Corp dan PLN bisa menyelaraskan gerak langkahnya menatap masa depan yang lebih cerah lagi. Perjalanan transisi energi apabila dilakukan sendiri-sendiri tentu saja berat, namun jika dilakukan dalam suasana kebersamaan dan kolaborasi maka upaya ini dapat lebih mudah dicapai," kata Darmawan dalam sambutannya seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Jumat, 9 Agustus 2024.

Darmawan mengatakan kerja sama ini sekaligus membuktikan PLN dalam menghadirkan energi hijau yang andal bagi sektor industri dan bisnis demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Langkah ini sejalan dengan mimpi besar PLN untuk mendorong sektor kelistrikan tidak hanya sebagai sumber energi namun juga roda penggerak perekonomian nasional,” kata Darmawan.

Sementara itu Chairman & Founder CT Corp Chairul Tanjung mengapresiasi sinergi pengembangan green energy oleh PLN dalam bidang kelistrikan dan beyond kWh. Dia mengatakan kerja sama ini sejalan dengan upaya transformasi CT Corp menjadi perusahaan yang lebih hijau, salah satunya diwujudkan dengan penggunaan listrik dari energi baru terbarukan (EBT) berbasis surya di tiga lokasi Trans Studio Mall, yaitu Makassar, Bandung, dan Cibubur.

Chairul juga menambahkan, melalui MoU ini CT Corp akan mengakselerasi program-program ekonomi hijau dengan penyediaan fasilitas SPKLU di seluruh outlet CT Corp yang tersebar dari Aceh sampai Papua.

“Tentu kita semua memahami bahwa perubahan iklim menjadi tantangan untuk kita semua. Perubahan iklim ini menyebabkan berubahnya pola kehidupan dan juga perubahan pola bisnis,” ujar Chairul.

Selain kerja sama dalam bentuk dukungan green economy, PLN melalui subholding PLN Icon Plus juga berkolaborasi dengan CT Corp dalam pengembangan content streaming produk ICONPLAY dan jaringan telekomunikasi, multimedia & informatika yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Direktur Utama PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi dengan Direktur Utama Transvision Peter F. Gontha.

“Kerja sama ini bukan hanya terkait masalah kelistrikan. Jadi ini satu terobosan baru bahwa PLN yang biasanya hanya berkiprah di bidang kelistrikan, sekarang di bawah pimpinan Pak Darmo (Darmawan) itu mengembangkan beyond listrik,” kata Chairul.

TEMPO.CO, Jakarta - Kapal penampung milik PT Pertamina (Persero) bernama Floating Storage and Offloading (FSO) Arco Ardjuna akan pensiun pada bulan ini setelah beroperasi selama lima puluh dua tahun. FSO Arco Ardjuna merupakan kapal penampung minyak tertua di dunia.

"Kapal FSO Arco Ardjuna bukan hanya sebuah fasilitas, tapi juga rumah kedua bagi kami. Meskipun tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit, namun semangat dan kerja keras seluruh tim selalu menjadi kekuatan utama kami,” kata General Manager Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) Muzwir Wiratama dalam keterangan tertulis dikutip Jumat, 9 Agustus 2024.

Kapal FSO Arco Ardjuna, kata Muzwir, akan selalu menjadi bagian penting dari sejarah industri minyak dan gas di Indonesia. Ia menyebut warisan kapal ini akan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya dalam menghadapi tantangan dan meraih keberhasilan di masa depan.

”Momen pelepasan FSO Arco Ardjuna akan menjadi tanda penghormatan atas dedikasi dan kontribusi besar yang telah diberikan oleh fasilitas ini selama lima dekade terakhir,” ujar Muzwir.

Kapal FSO Arco Ardjuna merupakan kapal penampung produksi minyak terapung lepas pantai pertama di Indonesia dan tertua yang masih beroperasi di dunia. Kapal ini mengapung sekitar 95 kilometer di lepas pantai Laut Jawa selama lima dekade terakhir. Kapal ini berfungsi sebagai fasilitas penerima, penyimpanan, dan penyalur minyak mentah tanker ekspor ke lokasi pengolahan kilang minyak untuk diproses.

FSO Arco Ardjuna diproduksi oleh Mitsubishi Heavy Industry, Jepang. Kapal ini memiliki panjang 142,6 meter, dengan lebar 48,2 meter dan berbobot 153,202 ton. Kapal ini mulai beroperasi tahun 1972. Kapal berkapasitas penyimpanan terpasang sebesar satu juta barel ini telah berjasa memberikan berkontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan energi nasional.

Muzwir mengatakan PT Pertamina (Persero) akan mengganti FSO Arco Ardjuna dengan fasilitas penampungan baru yang lebih andal, efisien dan modern. Penggantian fasilitas ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk terus meningkatkan keandalan dan keselamatan operasi dan lingkungan, sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri minyak dan gas saat ini.