Dalam dunia bisnis, terdapat istilah customer, consumer, dan client. Apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ketiganya memiliki arti pelanggan, konsumen, dan klien.

Beberapa orang menganggap jika customer, consumer, dan client adalah penyebutan yang sama untuk kata 'pelanggan'. Padahal ketiganya memiliki arti yang berbeda, lho.

Khusus kata customer dan consumer memang memiliki sedikit kesamaan. Tapi jangan terkecoh karena kedua kata tersebut memiliki arti tersendiri.

Lantas, apa bedanya costumer, consumer, dan client? Simak penjelasannya dalam artikel ini.

Perbedaan Customer, Consumer, dan Client

Perlu diketahui, terdapat perbedaan makna antara customer, consumer, dan client. Maka dari itu detikers jangan sampai salah menggunakan katanya.

Mengutip laman Market Business News, berikut perbedaannya:

1. Customer

Kata customer jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya pelanggan. Menurut KBBI daring, pelanggan adalah orang yang membeli atau menggunakan barang secara tetap.

Customer berasal dari kata 'custom' yang berarti 'membuat sesuatu menjadi kebiasaan'. Maka dari itu, customer atau pelanggan adalah orang yang terbiasa membeli suatu produk.

Kamu tentu pernah mendengar istilah loyal customer atau pelanggan setia. Nah, mereka adalah salah satu jenis pelanggan yang selalu membeli produk tersebut secara berulang, entah karena puas dengan produknya atau menawarkan harga murah.

Sebagai contoh, David merupakan pelanggan setia sebuah kedai kopi di Jakarta Selatan. David bisa berkunjung ke kedai kopi tersebut hingga lima kali dalam seminggu dan selalu memesan minuman yang sama, yakni es kopi susu.

2. Consumer

Apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia, consumer artinya konsumen. Menurut KBBI daring, konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya) atau diartikan juga sebagai pemakai jasa.

Jadi, konsumen adalah istilah bagi orang yang mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk atau jasa secara langsung. Bisa dibilang, consumer merupakan pengguna akhir dalam rantai distribusi barang dan jasa.

Kata consumer sendiri berasal dari 'consume' yang berarti 'menggunakan'. Oleh sebab itu, seorang konsumen disebut juga sebagai pengguna barang dan jasa.

Perlu diingat, seorang konsumen belum tentu merupakan pelanggan. Namun, seorang pelanggan bisa menjadi konsumen.

Sebagai contoh, Andin selalu membeli susu bayi merek A di toko Pak Budi. Dalam hal ini, Andin merupakan pelanggan (customer) tetap di toko Pak Budi dan selalu membeli susu bayi merek A untuk sang buah hati.

Namun, Andin bukanlah seorang konsumen (consumer) karena dia tidak mengkonsumsi susu bayi. Nah, yang menjadi konsumennya adalah anaknya Andin karena selalu meminum susu tersebut.

3. Client

Dalam bahasa Indonesia, kata client ditulis menjadi klien. Menurut KBBI daring, klien adalah orang yang membeli sesuatu atau memperoleh layanan secara tetap.

Berbeda dengan customer dan consumer, penyebutan client lebih tertuju untuk seseorang yang menjalin hubungan jangka panjang dan profesional dengan sebuah penyedia jasa, misalnya pengacara atau konsultan.

Misalnya, Ahmad menghubungi Iman yang merupakan seorang pengacara karena dirinya terjerat kasus pencucian uang. Dalam hal ini, Iman memiliki klien bernama Ahmad dan ia bertugas sebagai pengacara untuk membantu Ahmad di persidangan.

Nantinya, Ahmad dan Iman saling berinteraksi secara langsung. Iman akan mengarahkan Ahmad dalam menjawab pertanyaan dari hakim, memberikan masukan, hingga sejumlah saran yang dibutuhkan.

Itu dia perbedaan antara customer, consumer, dan client. Semoga dapat membantu detikers!

Pemerintah Targetkan Keberdayaan Konsumen RI Naik Jadi 60% Tahun Ini

Pemerintah Targetkan Keberdayaan Konsumen RI Naik Jadi 60% Tahun Ini

Gubernur bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed), Jerome Powell menegaskan tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya jika diminta oleh Presiden terpilih Donald Trump.

Hal ini disampaikan Powell dalam konferensi pers usai The Fed mengumumkan pemangkasan suku bunga. Ia ditanya terkait kesediaannya untuk mengundurkan diri dari kepemimpinan bank sentral jika diminta Trump.

Merespons pertanyaan tersebut, Powell menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak akan mundur. Ia juga bilang kalau memecatnya atau petinggi The Fed lainnya sebelum masa jabatan berakhir tidak diizinkan secara hukum.

"Tidak diizinkan menurut hukum," ujar Powell, dikutip dari Reuters, Jumat (8/11/2024),

Pada kesempatan itu, ia menepis banyak pertanyaan tentang langkah-langkah kebijakan yang dapat dilakukan Trump sebagai presiden terhadap pengambilan keputusan bank sentral.

"Dalam jangka pendek, pemilihan umum tidak akan berdampak pada keputusan kebijakan kami," ujarnya.

Konferensi pers tersebut diadakan usai Powell mengumumkan langkah pemangkasan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi antara 4,5-4,75%. Keputusan ini menyusul langkah pemangkasan 50 basis poin pada September lalu.

Sebelumnya pada Kamis, seorang penasihat Trump mengatakan presiden terpilih akan mempertahankan Powell hingga akhir masa jabatan kepemimpinannya, yang akan berakhir pada Mei 2026. Masa jabatan Powell sebagai gubernur telah diperpanjang hingga akhir Januari 2028.

CNN juga melaporkan bahwa Trump sedang mempertimbangkan mantan Gubernur Fed, Kevin Warsh, yang sekarang menjadi kritikus bank sentral, dan mantan kepala ekonom pemerintahannya Kevin Hassett sebagai calon pengganti Powell.

Dalam sejarahnya, Trump menunjuk Powell sebagai Gubernur The Fed pada awal 2018 untuk menggantikan Janet Yellen, yang kemudian menjadi Menteri Keuangan Presiden Joe Biden. Biden mengangkat kembali Powell untuk masa jabatannya saat ini.

Hubungan antara Trump dan Powell memburuk, dengan Trump sering menyerang Fed dan pimpinannya selama masa jabatan pertamanya atas kebijakan bank sentral. Serangan ini muncul setelah puluhan tahun presiden menghindari kritik langsung terhadap bank sentral.

Di sisi lain, setiap upaya untuk menyingkirkan pemimpin Fed kemungkinan besar berdampak negatif terhadap pasar keuangan hingga memicu kekhawatiran peningkatan harga.

Pada saat yang sama, kebijakan Trump yakni kenaikan tarif perdagangan serta deportasi besar-besaran terhadap imigran ilegal kemungkinan mengerek inflasi yang telah berhasil diredam oleh bank sentral.

Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) melaporkan total dana desa yang digelontorkan mencapai Rp 610 triliun dalam periode 2015-2024. Namun pengawasannya belum maksimal.

Hal ini disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Secara keseluruhan, jumlah desa di Indonesia saat ini mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk RI.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Yandri mengatakan, masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaan dan pengawasannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Lalu langkah kedua, Kemendes PDT juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Alokasi Dana Desa 2025

Sementara itu, pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, Yandri mengatakan, dialokasikan minimal 20% atau sekitar Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan.

Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

"Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes," ujarnya.

Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

"Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan," terangnya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membeberkan tujuh modus kecurangan pemerintah daerah (pemda) yang masih sering ditemukan hingga mengakibatkan perencanaan dan penganggaran tidak efektif dan efisien. Modus itu disebut sudah berulang selama 10-20 tahun.

"Kalau kita lihat modusnya ini masih sama saja 10-20 tahun yang lalu, berulang-berulang, ini masih modus yang lama-lama saja, akar permasalahannya pun masih sama," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Modus pertama, manipulasi dalam perencanaan dan penganggaran. Kecurangan ini disebut paling banyak yang masih ditemukan. "Kami masih bisa melihat itu ada manipulasi perencanaan dan penganggaran. Arahnya kemana, mau dipotongnya di mana kami masih lihat itu," ungkapnya.

Modus kedua adalah suap dan gratifikasi. Ketiga, nepotisme dan kronisme dalam perizinan. Keempat, penyalahgunaan kekuasaan dibalik diskresi kebijakan.

"Ini selalu dijadikan alasan dalam melakukan tindakan-tindakan kecurangan," tutur Ateh.

Modus kelima adalah penggelembungan harga pada proyek atau pengadaan barang dan jasa. Keenam, pungutan liar dalam pemberian izin. Ketujuh, manipulasi dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan.

"Jadi barangnya sebenarnya tidak selesai, tapi dianggap selesai dalam laporan keuangan, asetnya dimasukkan, uangnya juga dimasukkan, ini banyak juga kita temukan dalam tindakan kecurangan di daerah-daerah," ucapnya.

Ateh mencatat porsi pemda dengan penerapan pengendalian kecurangan yang sudah memadai hanya 9% dari total pemda yang terdiri dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi. Sedangkan proporsi pemda yang tidak memadai dalam penerapan pengendalian kecurangan mencapai 91%.

"Kami siap bantu untuk membangun sistem pencegahan pengendalian korupsi kecurangan dan bisa kita lakukan. Tinggal masalahnya mau atau tidak. Saya kira saatnya sekarang mau karena Pak Jaksa Agung (ST Burhanuddin) galak sekali ini, jadi mendingan mau aja lah, datang aja," ucap Ateh.

Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Pembentukan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan.

Perpres tersebut diteken Prabowo pada 5 November 2024. Dalam aturan tersebut, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan berada di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Terbentuknya Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan tertuang dalam pasal 7. Kemudian pasal 52 yang mengatur bahwa badan itu di bawah Sri Mulyani dan akan dipimpin oleh kepala.

"(1) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan dipimpin oleh Kepala," tulis beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11/2024).

Tugas dan Fungsi Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan memiliki tugas yang dituangkan pada pasal 53. Tugas tersebut yakni menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

Badan tersebut juga memiliki fungsi, pertama penjurusan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan.

Kemudian, sebagai pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan.

Sebagai pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan. Lebih lanjut, juga berfungsi sebagai pelaksanaan administrasi badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pada pasal 55 tertulis bahwa Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan akan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 6 (enam) pusat yang menunjang fungsi dan tugas badan tersebut.

"Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) bagian. (a) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana," tulis pasal 55 nomor 2 dan 3.

Prabowo Bentuk 2 Ditjen Baru di Kemenkeu

Dalam aturan yang sama, Prabowo juga telah menambah Direktorat Jenderal baru di Kemenkeu. Dalam struktur baru tersebut juga dihapus satu badan dan ditambah satu badan baru.

Dalam pasal 7 Perpres Nomor 158 Tahun 2024, disebutkan dua Ditjen baru di bawah Kemenkeu yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Dalam pasal 13 bahwa Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara tugas Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan dijelaskan dalam pasal 45 yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan dan kerja sama internasional sektor keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tidak ada lagi dalam struktur Kemenkeu karena dilebur menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Kini, struktur Badan di Kemenkeu jumlahnya ada dua yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta tambahan Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan.

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara tertutup dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024. Salah satu arahannya yakni agar pemerintah pusat dan daerah menghemat dan tidak menghambur-hamburkan anggaran.

Demikian kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat menyampaikan arahan Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Bapak presiden menyampaikan banyak sekali laporan bahwa potensi negara kita yang luar biasa ini banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif. Banyak hal-hal yang harusnya bisa diselamatkan, banyak hal-hal yang harusnya bisa dihemat. Karena itu presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi agar tidak ada biaya yang dihambur-hambur," kata Bima Arya.

Bima Arya menyebut Prabowo telah menerima laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang hal-hal yang seharusnya bisa dihemat.

"Jadi beliau menyampaikan ingin merangkul semua untuk menyelamatkan uang negara. Beliau juga sampaikan bahwa akan dilakukan langkah-langkah persuasif, tetapi kalau kemudian para pengusaha-pengusaha yang dirasakan memang tidak amanah, maka tentu akan ditegakkan hukum," ucapnya.

Hal-hal yang bisa dihemat itu antara lain seperti anggaran perjalanan dinas, kunjungan ke luar negeri, hingga acara-acara seremonial. "Beliau contohkan masa untuk memberantas stunting, seremoninya lebih besar daripada biaya makanan untuk warga yang membutuhkan, kira-kira begitu," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, kata Bima Arya, Prabowo memerintahkan kepada seluruh aparat TNI/Polri untuk bersatu mengawal program-program pemerintah agar sampai kepada rakyat.

"Kita semua dibiayai oleh uang rakyat, jangan sampai kemudian tidak tepat sasaran," kata Bima Arya.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri merespons permintaan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggenjot lifting minyak-gas (migas). Menurut Simon, Pertamina akan mengoptimalkan ladang-ladang minyak yang selama ini belum dioptimalkan.

"Kita banyak kan tempat-tempat yang ya harusnya mungkin dari dulu belum jalan, kita akan usahakan secepatnya. Masela, kita dorong. Andaman kita dorong, tempat-tempat lain masih banyak," katanya di Kementerian ESDM, jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

"Jadi saya pikir fokus kita ke situ, tidak bisa ini kalau hanya satu dua pihak, semua pihak berkolaborasi. Pemerintah, Kementerian SDM, SKK Migas, KKKS, sama-sama bersatu," sambung dia.

Menurut Simon perlu kerja keras dan koordinasi yang baik demi mendongkrang produksi minyak dalam negeri. Bahlil sebelumnya menyebut Lifting minyak Indonesia sekitar 600 ribu barel per hari, sementara jumlah impor mencapai 1 juta barel per hari.

Simon juga menilai penambahan lifting minyak tidak cukup dengan hanya mengandalkan sumur-sumur yang ada. Oleh karena itu perlu dilakukan penemuan ladang minyak baru yang juga dilakukan oleh Pertamina.

"Kalau hanya mengandalkan sumur-sumur existing kan tentunya dengan treatment yang kita lakukan ya ada penambahan tapi kurang maksimal. Tentunya wilayah kerja baru yang ada, giant discoveries yang ada, itu harus kita kerjakan," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, ia menyebut Indonesia dikarunia oleh sumber daya alam yang kaya sehingga bisa dioptimalkan. Potensi tersebut juga diharapkan mampu membuat lifting minyak bertambah.

Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara). Pertemuan itu dilakukan di Kantor Kementerian BUMN, Kamis malam (7/11/2024)

Erick mengatakan dalam pertemuan itu membahas bagaimana dukungan BUMN untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni 3 juta rumah rakyat. Pihaknya akan memetakan aset BUMN yang konteksnya perumahan untuk mendukung program tersebut.

"Jadi kita tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat. Lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya. Bagaimana sukseskan program Bapak Presiden Program 3 juta rumah dan kita punya komitmen yang sama," ujar Erick usai pertemuan.

Erick mengatakan dukungan BUMN untuk program tersebut bisa menggandeng Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) dan KAI Properti. Dia mencontohkan selama ini lahan-lahan BUMN bidang perumahan sangat efektif digunakan.

"Ya kan kita ada Perumnas, terus ada kereta api. Dan teman-teman sudah melihat beberapa proyek percontohan bagaimana di lahan-lahan kereta api itu menjadi efekti dan terjadi subsidi silang antara yang mampu sama yang membutuhkan," ungkapnya.

Selain itu, Erick dan Ara juga membahas skema pembiayaan untuk mendorong proyek perumahan rakyat. Utamanya, pemerintah akan membuat skema pembiayaan agar masyarakat dapat mencicil lebih lama sehingga bisa lebih murah. Hal ini juga akan berlaku untuk perumahan kelas menengah.

"Kita akan mendorong juga scheme financing, di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun kalau bisa jadi 30 tahun. Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu, dengan ditarik 30 tahun, dia akan cicilannya jauh lebih murah. Ini bukan rumah rakyat, tapi ini menyeluruh ya, baik rumah rakyat, menengah, ataupun yang kelas lainnya," tuturnya.

Dia mengatakan terkait pembiayaan akan didorong agar dapat lebih murah. Hal itu diharapkan bisa mendorong masyarakat juga menaikkan daya belinya.

"Karena tadi berbagai cicilan terutama yang penting seperti rumah bisa diperpanjang," tutur Erick.

Sementara Ara menyampaikan perlunya dukungan program perumahan dari BUMN, untuk 3 hal utama. Pertama, harga tanah bagaimana harus bisa menjadi lebih murah.

Kedua, efisiensi bahan bangunan. Ketiga ,insentif untuk masyarakat yang mendapatkan rumah rakyat.

"Pajak-pajak yang harusnya buat rakyat jangan lagi dibebani harusnya diberikan insentif ini termasuk buat perumahan untuk rakyat terutama rakyat kecil," terang Ara.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bakal mendampingi Presiden Prabowo Subianto ke China. Bahlil dijadwalkan menghadiri beberapa agenda terkait dengan energi dan bertemu dengan perusahaan asal China, PetroChina.

"Oh besok kita di China itu kan ada beberapa investasi ya, terkait dengan hilirisasi, terkait dengan PetroChina," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Bahlil juga akan membicarakan soal energi terbarukan, termasuk Carbon Capture Storage (CCS) di Negeri Tirai Bambu.

"Kemudian beberapa pembicaraan tentang energi baru terbarukan, CCS, jadi saya akan mendampingi Bapak Presiden Prabowo besok," tambah Bahlil.

Mantan Ketua Umum HIPMI itu juga direncanakan akan menjajaki potensi kerja sama Indonesia dan China soal proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

"Salah satu di antara yang akan saya bicarakan itu (DME), dengan beberapa perusahaan-perusahaan China. Salah satu di antaranya. Tapi nanti kalau sudah ada hasil baru saya kembali," tuturnya.

Sebagai informasi, Presiden Indonesia Prabowo Subianto akan mengunjungi China pekan ini. Demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri China pada hari Selasa (5/11). Ini akan menjadi lawatan luar negeri pertama bagi Prabowo setelah dilantik menjadi presiden Indonesia.

"Atas undangan Presiden Xi Jinping, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan kenegaraan ke China dari tanggal 8 hingga 10 November," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Selasa (5/11/2024).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya pasokan tanah dari 6 konglolmerat di Indonesia.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ujar pria yang disapa Ara itu, di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Namun Ara enggan mengungkap siapa saja 6 konglomerat itu. Ara hanya mengatakan sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan.

"Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," katanya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya pasokan tanah dari 6 konglolmerat di Indonesia.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ujar pria yang disapa Ara itu, di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Namun Ara enggan mengungkap siapa saja 6 konglomerat itu. Ara hanya mengatakan sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan.

"Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," katanya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berpesan kepada Djoko Siswanto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang baru dilantik malam ini. Bahlil banyak menyinggung soal lifting minyak yang harus lebih ditingkatkan.

Menurut Bahlil, lifting minyak Indonesia tercatat hanya 610.000 barel per hari (bph) sehingga perlu impor demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun sudah ada proses eksplorasi sumur baru yang harus segera dituntaskan oleh Djoko.

"Saya merasa penting untuk menyampaikan tegas pada malam hari ini untuk urusan lifting. Lifting kita sekarang hanya 610.000 barel per day. Dan sebenarnya bisa kita tingkatkan ," katanya usai melantik Djoko di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

"Sudah selesai eksplorasi ada 301, sebagian 195 di Pertamina dan sebagian di tempat lain. Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama bapak," tambah Bahlil.

Bahlil juga meminta Djoko memangkas aturan di sektor Migas serta melakukan koordinasi demi menambah lifting minyak. Ia lalu meminta semua pihak bekerja secara untuk negara dan tidak membawa visi-misi masing-masing.

Bahlil mengingatkan pentingnya mendorong kedaulatan energi dan industri, dan meminta SKK Migas bisa bekerja sama dengan baik dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Ia turut mengingatkan pegawai di Kementerian ESDM bekerja lebih aktif dan proaktif.

"Jangan duduk di belakang meja, tapi harus kita proaktif . Makna daripada pelantikan pada malam hari ini, di malam hari itu menunjukkan bahwa saya nggak pernah tidur. Saya itu Mau tidur pun mungkin otak saya itu cuma lifting, lifting dan lifting," tegas Bahlil.

Bila lifting naik, mantan Ketua Umum HIPMI itu menyebut pendapatan negara akan naik. Bahlil percaya Djoko merupakan sosok yang kompeten, mengingat pengalamannya di Dirjen Migas dan pernah menjadi Deputi di SKK Migas.

"Saya lihat bapak pernah menjadi Dirjen Migas, pernah juga jadi Deputi di SKK. Jadi sudah tau kan Mana jalan lurus dan mana jalan bengkok. Ya saya Ingin jalan lurus saja Jangan bengkok-bengkok. Jangan ajari saya jalan bengkok karena saya dulu mantan pemain di jalan bengkok," imbuhnya.

Bahlil juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa diatur oleh pengusaha. Namun, pemerintah juga tidak boleh berlaku tidak adil kepada pengusaha.

"Saya juga perintahkan ke bapak, tim bapak yang mau tidur ya sudah kita ikhlaskan biar tidurnya di rumah, karena kita di sini mau kerja dan bapak juga jangan ragu-ragu untuk mengevaluasi semua perizinan yang bapak sudah keluarkan tapi tidak produktif," tutupnya