Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti kebijakan pemerintah terkait pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan tersebut dinilai dapat menghambat pelaku usaha di luar BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan yang terafiliasi dengan BUMN untuk ikut serta dalam pengadaan barang/jasa di BUMN.

Hambatan seperti ini tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/3/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (Permen 2/2023), tepatnya pada Pasal 155 ayat (2) huruf j. Pasal ini mengatur bahwa penunjukan langsung sebagai penyedia barang/jasa di BUMN dapat dilakukan salah satunya apabila penyedia merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN. Sayangnya, aturan ini dinilai membuat persaingan usaha dalam pengadaan di BUMN menjadi tidak sehat.

Diketahui, selama ini KPPU aktif melakukan pengawasan atas berbagai upaya sinergi BUMN yang dilakukan pemerintah. Terakhir pada tanggal 20 Mei 2014, KPPU telah menyarankan pemerintah untuk mendesain ulang kebijakan sinergi BUMN dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMN agar sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, serta berkoordinasi dengan KPPU dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan sinergi BUMN.

Tahun ini, KPPU kembali melakukan analisis kebijakan sinergi BUMN dalam pengadaan barang/jasa BUMN dan menemukan fakta bahwa masih terdapat pengaturan yang menghambat pelaku usaha tertentu.

Hambatan tersebut terdapat di dalam Permen 2/2023, tepatnya Pasal 155 ayat (2) huruf j. Pasal ini menyebut bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan apabila memenuhi paling sedikit salah satu persyaratan, yaitu penyedia merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan, dan barang dan jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari penyedia bersangkutan.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menilai, aturan ini justru menghambat persaingan dan patut dihapus. Berdasarkan penilaian kebijakan persaingan usaha yang KPPU lakukan, peraturan ini menghambat pelaku usaha lain selain BUMN, anak usahanya, atau perusahaan yang terkait dengan BUMN untuk bisa ditunjuk langsung sebagai penyedia barang dan jasa di BUMN.

"Kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip netralitas persaingan, dan justru malah mematikan persaingan. Untuk itu, aturan ini wajib dihapus", ungkap dia dalam keterangan resminya, Selasa (5/11/2024).

Guna menyampaikan sikap tersebut, KPPU telah menyampaikan surat saran dan pertimbangan kepada Menteri BUMN pada tanggal 25 Oktober 2024. Dalam surat tersebut KPPU menyarankan tiga hal, yakni agar penunjukan langsung dalam pengadaan barang atau jasa BUMN harus tetap mengutamakan persaingan sehat, menghapus ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf j dalam Permen 2/2023, dan selalu meminta saran dan pertimbangan dari KPPU sebelum melakukan aksi sinergi BUMN.

Hal ini ditujukan untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa BUMN berjalan transparan, efisien, dan kompetitif. Hingga rilis ini dikeluarkan, KPPU masih belum menerima tanggapan resmi Menteri BUMN perihal persoalan tersebut.

Emiten cetakan sarung tangan, PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) mengumumkan rencana pembagian dividen interim kepada para pemegang saham. Pada kuartal III-2024, MARK mencatatkan peningkatan laba bersih 124% secara tahun ke tahun mencapai Rp 221,2 miliar dibandingkan Rp 98 miliar pada 2023.

Direktur Utama MARK, Ridwan Goh mengatakan pencapaian ini terutama didorong oleh pertumbuhan penjualan ekspor yang naik terutama di Malaysia. Berdasarkan pencapaian tersebut, manajemen MARK memutuskan untuk membagikan dividen interim sebesar Rp 20 dengan total dividen yang dibagikan sebesar Rp 76 miliar guna memberikan manfaat langsung kepada para pemegang saham dari pertumbuhan kinerja yang solid.

"Keputusan untuk membagikan dividen interim ini adalah bentuk apresiasi kami kepada para pemegang saham yang telah mendukung perjalanan kami. Kami yakin bahwa pembagian dividen ini tidak hanya akan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, tetapi juga menunjukkan komitmen MARK dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan," kata dia dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Jadwal Pembagian Dividen MARK 2024:

• Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi: 13 November 2024
• Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi: 14 November 2024
• Cum Dividen Interim di Pasar Tunai: 15 November 2024
• Ex Dividen Interim di Pasar Tunai: 18 November

Berdasarkan histori pembagian dividen, tahun ini perseroan telah membagikan dividen sebesar Rp 133 milyar untuk tahun buku 2023, yang setara dengan 85% dari laba bersih perusahaan yang dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 35 per saham, serta dividen interim tahun buku kuartal 1 2024 sebesar Rp 20 per saham.

MARK telah menjadi salah satu emiten tidak pernah absen membagikan dividen dengan total dividen yang sudah dibagikan semenjak IPO mencapai lebih dari Rp 500 Miliar.

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ingin mengunjungi IKN lagi dalam waktu dekat. Jokowi sendiri menjadi pencetus perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur saat masih memimpin Indonesia.

Basuki mengatakan sekitar dua hari lalu dia berkomunikasi dengan Jokowi. Jokowi kala itu bilang ingin mencoba mampir ke IKN dalam waktu dekat. Namun, Basuki enggan menyatakan kapan kunjungan dilakukan, semua dilakukan sesuai dengan jadwal Jokowi.

"Iya nanti lihat jadwal beliau, kan dia ingin lebih sering ke sana," ungkap Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Basuki mengatakan dirinya cukup sering berkomunikasi dengan Jokowi, apalagi untuk urusan iKN. Menurutnya, meski sudah purnatugas Jokowi tetap merupakan orang yang pernah memimpin dirinya.

"Oh iya (melakukan komunikasi). Dia (Jokowi) juga pemimpin kita kan," sebut Basuki.

Ketika ditanya apakah Presiden Prabowo Subianto sudah ada rencana mengunjungi IKN, Basuki bilang tak tahu. Semua tergantung jadwal dan keinginan Prabowo saja menurutnya.

"Belum (pernah). Beliau juga kan mau ke luar negeri, jadi belum tahu saya," kata Basuki.

Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu dan anggotanya. Mari mengatakan, tugasnya di DEN utamanya akan memberikan masukan dan rekomendasi mengenai isu-isu strategis dan program prioritas dari Prabowo.

Mari mengatakan, secara garis beras untuk jangka pendek, tugasnya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional karena saat ini banyak ketidakpastian yang juga akan berpengaruh terhadap ekonomi.

"Kita menghadapi banyak ketidakpastian eksternal, maupun kita harus mempertahankan pertumbuhan di dalam negeri. Itu yang jangka pendek," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Sementara untuk jangka menengah, pihaknya bertugas untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Berbagai sektor juga akan menjadi perhatian terutama pada program prioritas Prabowo.

"Seperti manufaktur, pertanian, sesuai dengan program prioritas Presiden, mengenai swasembada pangan, swasembada energi dan juga bagaimana mengefektifkan anggaran yang merupakan prioritas bapak Presiden," jelasnya.

Mari mengatakan, masa jabatan dari DEN ini selama Prabowo menjabat yakni 2024-2029. Pihaknya telah menyiapkan beberapa hal untuk dilaporkan Prabowo.

"Siang ini kita harapkan bisa melaporkan ke bapak Presiden dan mendapatkan arahan dari bapak presiden sekiranya dari tugas kita," pungkasnya.

Groundbreaking proyek swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan bakal tetap dilakukan. Hal ini dipastikan langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto.

Basuki mengatakan dalam waktu dekat kemungkinan akan ada lagi groundbreaking yang dilakukan di IKN, namun, jadwalnya belum ditetapkan. Basuki perlu mengatur itu semua setelah efektif dilantik jadi Kepala Otorita IKN.

"Mungkin ada tapi nggak tahu persis, ini baru mau ke kantor lagi," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/10/2024).

Lantas, apakah Prabowo akan ikut melakukan groundbreaking seperti yang dilakukan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya? Basuki bilang sampai saat ini belum ada arahan langsung kepada dirinya mengenai masalah itu.

"Kalau itu saya nggak, nggak, belum saya harus tanya beliau lagi mekanisme dan perintahnya," sebut Basuki.

Sejauh ini, Basuki bilang pihaknya akan mempercepat pembicaraan awal dan komitmen para investor untuk berinvestasi di IKN. Sementara itu bagi investor yang sudah melakukan groundbreaking, diminta untuk mempercepat pembangunannya.

"Saya kira kami tetap mendorong yang sudah groundbreaking kita dorong membangun yang masih pembicaraan dipercepat untuk disepakati," ungkap Basuki.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bicara larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia. Apple diminta menuntaskan komitmen investasinya sebelum iPhone 16 bisa dijual di Indonesia.

Luhut mengatakan, Indonesia sangat terbuka dengan kerja sama, utamanya terkait dengan barang yang diproduksi dalam negeri. Hal ini lantaran Indonesia ingin membuka lapangan-lapangan kerja baru.

"Kita semua itu sangat terbuka terhadap apa saja (kerja sama), apalagi kalau itu diproduksi di dalam negeri karena kita ingin menciptakan lapangan kerja," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Menurutnya, pemerintah tidak menetapkan kualifikasi produk berteknologi tinggi seperti iPhone sebagai yang utama dalam kerja sama, yang terpenting bagaimana kerja sama tersebut bisa membuka kesempatan kerja lebih besar bagi masyarakat.

"Jadi kita tidak bicara hi-tech saja, tapi kita bicara mengenai laborintensive," ujarnya.

Sebagai contoh, ia menyinggung investor China yang akan membangun pabrik garmen di kawasan Kertajati, Jawa Barat dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Investasi tersebut contoh dari investasi dengan peluang pembentukan lapangan kerja baru yang besar.

Kemenperin Larang Penjualan iPhone 16

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Perindustrian melarang jual-beli iPhone 16 di Indonesia. Izin edar iPhone 16 terkendala komitmen investasi Apple yang belum direalisasikan sepenuhnya.

Menyangkut hal ini, Apple belum merealisasikan pembangunan Apple Developer Academy keempatnya di Bali. Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, realisasi ini sebagai upaya memperoleh Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40%.

"Apple bikin Apple Academy di Jakarta. Nah terakhir itu mau dibikin di Bali. Yang di Bali ini yang belum realisasi. Nah itu ya. Untuk mendapatkan TKDN 40%. Kalau dapat sertifikat TKDN mereka bisa impor. Kita kasih izin impornya," terangnya, di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri juga bilang, Apple telah mengajukan surat berisi permohonan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Adapun tujuan utama dari pertemuan tersebut untuk membahas investasi dan izin edar iPhone 16 di Indonesia.

Febri mengatakan, Agus bersedia untuk bertemu dengan Apple. Hanya saja, ia meminta agar diskusi yang akan berjalan nantinya konkrit. Dalam hal ini, Apple diharapkan dapat segera merealisasikan komitmen investasinya dalam membangun Apple Academy keempat di Bali.

Kemenperin mengendus produk iPhone 16 tersebut sudah diperjualbelikan di internet. Diperkirakan pada periode Agustus-Oktober 2024, sekitar 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak.

Kemenperin akan memproses secara hukum pihak-pihak yang mengiklankan seri iPhone 16 di online marketplace karena patut diduga melanggar pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Selain itu, Kemenperin juga tengah mempertimbangkan penonaktifan IMEI seri iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan di Indonesia saat ini.

Rencana pemerintah menyeragamkan kemasan rokok tanpa identitas merek dinilai dapat membanjiri rokok ilegal dalam negeri. Rencana tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho mengatakan rokok ilegal dapat membanjiri pasar dalam negeri. Dengan adanya aturan tersebut, pelaku ilegal tidak perlu bersusah payah untuk mendesain bagus kemasan rokok.

"Kalau sekarang kalau kita lihat ini juga bagus, desain-desain rokok ilegal ini udah keren, udah anak muda banget lah. Nanti kalau misalnya dibuat polos, mereka tidak perlu lagi mendesain-desain, mereka tinggal tuliskan aja sama gitu ya. Karena disana tidak terlalu banyak pembedanya ya, satu dengan yang lain, para pelaku ini juga pasti akan menyerupai rokok-rokok yang legal sekarang," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Apabila rokok ilegal terus membanjiri pasar dalam negeri, Andry menilai akan berdampak pada penerimaan negara. Andry menyebut Indonesia bisa hilang sekitar Rp 160,6 triliun.

"Dan ini cukup berbahaya. Karena pertama ya tentu penerimaan negara pasti akan loss cukup besar yang tadi saya sebutkan. Yang kedua adalah kita tidak bisa mengetahui sebetulnya bahwa kandungan yang di dalam rokok itu sebenarnya seperti apa gitu. Pengawasan dari pemerintah juga pasti akan loss disana," terangnya.

Menurutnya, aturan tersebut dapat berdampak tidak hanya dari industri tembakau saja. Namun, juga petani, ritel, hingga distributor.

"Nah ini menurut saya juga banyak yang kena, bukan hanya industri saja, mungkin bukan hanya petani saja, tetapi juga retail kena, distributor kena, mereka yang sudah lama, akhirnya terdampak juga dari regulasi ini," imbuh dia.

Kebijakan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek atau kemasan polos dalam PP 28/2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dinilai bisa merugikan para pedagang pasar jika benar berlaku. Omzet pedagang bisa turun gara-gara aturan itu.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburrohman menjelaskan aturan terkait kemasan rokok polos tanpa merek tersebut dikhawatirkan bisa menyuburkan peredaran rokok ilegal dalam negeri.

Padahal rokok-rokok ilegal ini biasanya memiliki harga jual yang jauh lebih murah daripada rokok konvensional atau legal. Perbedaan harga inilah yang berpotensi membuat para perokok beralih dari rokok legal menjadi rokok ilegal.

"Nanti akan ada produk-produk yang ilegal atau kemudian penikmat rokok itu membeli di pasar gelap lah kira-kira begitu. Sehingga ya ini tentu berdampak kepada pedagang pasar," ucapnya dalam dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Indikasinya adalah mereka beralih ke rokok yang lebih murah dan sebagian dari yang saya kenal itu juga memang mengkonsumsi rokok yang memang mereknya tidak mainstream, terus saya kurang tahu itu ada cukainya atau tidak gitu," katanya lagi.

Mujiburrohman mengatakan kondisi inilah yang secara tidak langsung dapat menurunkan omzet pedagang pasar. Padahal selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet imbas peredaran rokok ilegal.

Sementara para pedagang pasar sendiri mayoritas tidak mau untuk ikut berjualan rokok ilegal. Sehingga peralihan konsumsi rokok dari legal menjadi rokok ilegal ini memberikan dampak yang sangat besar.

"Berdasarkan informasi yang saya terima memang ada penurunan penjualan rokok gitu. Nah pedagang tentu nggak berani kalau belanja rokok yang ilegal gitu," jelas Mujiburrohman.

"Terkait dengan rokok putih, rokok yang tidak bermerek lah itu. Saya rasa kalau menurut kami itu tidak begitu pas. Karena sekarang aja itu memang pendapatan pedagang itu menurun," tegasnya.

Kebijakan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek atau kemasan polos dalam PP 28/2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dinilai bisa merugikan para pedagang pasar jika benar berlaku. Omzet pedagang bisa turun gara-gara aturan itu.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburrohman menjelaskan aturan terkait kemasan rokok polos tanpa merek tersebut dikhawatirkan bisa menyuburkan peredaran rokok ilegal dalam negeri.

Padahal rokok-rokok ilegal ini biasanya memiliki harga jual yang jauh lebih murah daripada rokok konvensional atau legal. Perbedaan harga inilah yang berpotensi membuat para perokok beralih dari rokok legal menjadi rokok ilegal.

"Nanti akan ada produk-produk yang ilegal atau kemudian penikmat rokok itu membeli di pasar gelap lah kira-kira begitu. Sehingga ya ini tentu berdampak kepada pedagang pasar," ucapnya dalam dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Indikasinya adalah mereka beralih ke rokok yang lebih murah dan sebagian dari yang saya kenal itu juga memang mengkonsumsi rokok yang memang mereknya tidak mainstream, terus saya kurang tahu itu ada cukainya atau tidak gitu," katanya lagi.

Mujiburrohman mengatakan kondisi inilah yang secara tidak langsung dapat menurunkan omzet pedagang pasar. Padahal selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet imbas peredaran rokok ilegal.

Sementara para pedagang pasar sendiri mayoritas tidak mau untuk ikut berjualan rokok ilegal. Sehingga peralihan konsumsi rokok dari legal menjadi rokok ilegal ini memberikan dampak yang sangat besar.

"Berdasarkan informasi yang saya terima memang ada penurunan penjualan rokok gitu. Nah pedagang tentu nggak berani kalau belanja rokok yang ilegal gitu," jelas Mujiburrohman.

"Terkait dengan rokok putih, rokok yang tidak bermerek lah itu. Saya rasa kalau menurut kami itu tidak begitu pas. Karena sekarang aja itu memang pendapatan pedagang itu menurun," tegasnya.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan menuai kritik berbagai pihak. Aturan tersebut dikhawatirkan mempengaruhi keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) dalam negeri.

Beberapa poin diatur dalam regulasi tersebut, misalnya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga zonasi larangan penjualan rokok. Adik Dwi Putranto, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim) mengkritik pemerintah yang dinilai kerap membuat aturan tanpa adanya kajian dan riset.

"Kita ini sering membuat regulasi tanpa adanya kajian atau riset. Jadi apa ya, sekonyong-konyong saja buat peraturan. Misalkan seperti ini, saya berikan contoh PP 28/2024 terkait dengan jarak," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Ia lalu menyoroti pembuatan aturan yang ditudingnya berjalan masing-masing antara Kementerian/Lembaga. Bahkan menurutnya pengusaha pun tidak dilibatkan dalam perumusan regulasi.

"Ini betul-betul harus dengan kajian, riset yang juga bersama-sama dengan semua stakeholder. Ini kementerian kesehatan kan kementerian kesehatan saja, kementerian-kementerian lainnya tidak terlibat, apalagi pengusaha tidak terlibatkan," tuturnya.

"Kalau dari pelaku usaha memang kita tidak ada komunikasi dengan baik. Kita tidak pernah dilibatkan dalam rencana-rencana pembuatan suatu regulasi. Kita sepakat dengan, terkait dengan pentingnya kesehatan. Tapi kalau mau mengizinkan regulasi, ya kita bahas bareng," sambung dia.

Adik menilai poin penting dalam suatu regulasi adalah pengawasan. Menurutnya jika pengawasan pemerintah berjalan baik maka hasilnya tetap efektif.

"Saya yakin kalau pengawasannya efektif, jejer dengan dengan sekolahan tidak masalah. Kalau pengawasannya efektif. Jadi jangan jaraknya digeser. 100 meter pengawasannya efektif, saya kira aturan ini juga bisa efektif. Teman-teman ritel, tidak apa-apa diawasi," tutupnya.

Industri tekstil tengah mengalami tekanan, bahkan membuat raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit. Salah satu aturan yang disebut menjadi penyebab babak belurnya perusahaan tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Ekonom memandang aturan tersebut tidak bisa dikatakan menjadi biang kerok penyebab Sritex pailit. Ekonom sekaligus Dosen Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan sudah sejak 1 dekade lalu industri tekstil sudah mengalami tekanan. Maka kondisi saat ini harus dilihat secara objektif.

"Apakah (Permendag 8 tahun 2024) ini merugikan (industri tekstil)? Ini harus dites lagi. Ketika permendag dijadikan semacam 'kambing hitam' makanya harus diuji dulu. apakah benar karena peraturan tersebut mereka menjadi tertekan," kata Fithra dalam keterangannya, Senin (4/11/2024). .

Menurutnya, untuk menguji Permendag 8/2024 tidak bisa dilakukan hanya dalam satu atau dua tahun setelah terbitkan. Apalagi sudah sejak 10 tahun ini, industri tekstil mengalami tekanan.

"Tapi kalau menguji suatu industri tidak bisa setahun dua tahun. (Industri tekstil tertekan) Itu kan merupakan suatu hal yang bertahun-tahun. Kemudian industri tersebut bermasalah (karena) satu peraturan saja langsung collapse itu bukan karena itu tapi itu sebuah konsekuensi dari perjalanan yang sudah menahun," tuturnya.

Untuk kasus Sritex, dia mengatakan tidak bisa menyalahkan Permendag 8/2024 sebagai biang kerok. Pailitnya Sritex harus dilihat secara menyeluruh, salah satunya dari kinerja perusahaan.

"Sritex yang membangun industri tekstilnya hanya kepada satu atau dua segmen saja itu membuat kemampuan membayar (utangnya) diragukan. Sehingga saya melihat Permendag 8 tahun 2024 itu bahkan bukan penyebab. Penyebabnya inefisiensi dari Sritex sendiri karena mismanagement," ungkapnya.

Untuk itu, dia menyarankan agar industri tekstil bisa bertumbuh positif maka perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh. "Dari sisi industri tekstilnya sudah harus ada pembenahan industri secara massif dalam konteks ekosistemnya," jelasnya.

Faktor Penyebab Industri Tekstil Tertekan

Fithra mengatakan ada banyak faktor yang menyebankan industri tekstil tertekan. Dia mencontohkan salah satu penyebab industri tekstil tertekan yakni ongkos produksi yang cukup mahal.

Menurutnya, ongkos produksi yang mahal membuat industri dalam negeri mengalami kesulitan untuk bersaing dengan produk lain. Apalagi ongkos produksi yang mahal tidak diimbangi produktivitas yang memadai.

"Pertama dari sisi ongkos produksi. Ongkos produksi ini berasal dari dua hal pertama adalah tenaga kerja dari sisi tenaga kerja dalam konteks produktivitas relatif dari negara-negara lain relatif tertinggal. Kalau kita lihat dari upah dari tenaga itu tidak sebanding dengan kenaikan produktivitasnya. Jadi upahnya itu lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan dengan produktivitasnya," tuturnya.

Faktor lain, input produksi juga menghadirkan tekanan tersendiri bagi industri tekstil. Dia mengatakan saat ini, banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku.

"Jadi ketika industri tekstil ingin mendapatkan input produksi yang tentu semua tidak berasal dari dalam negeri yang tentu juga berasal dari luar negeri, itu juga dipenuhi pembatasan-pembatasan. Banyak sekali peraturan impor yang membatasi sehingga membuat industri tekstil kesulitan untuk mendapatkan akses bahan baku murah," jelasnya.

Menurutnya, kesulitan bahan baku murah membuat harga hasil produksi sulit untuk bersaing dengan produk lainnya. Sehingga harga yang dihadirkan tidak kompetitif.

"Dua hal ini kemudian yang membuat pricing (harga produk) menjadi tidak kompetitif. Karena ongkos produksinya itu sudah relatif mahal dari sisi penggunaan tenaga kerja dan juga penggunaan input produksi. Makanya Ketika mau dikasih harga, harganya jadi tidak kompetitif. Ini juga menjadi masalah jadi kalau kita lihat dari sisi global," ungkapnya.

Belum lagi faktor seperti pandemi COVID-19 hingga perang terjadi di sejumlah negara juga menjadi salah satu penyebab industri tekstil dalam negeri mengalami tekanan.

"(Perang) Pasti ini terjadi penurunan global demand. Setelah pandemi membuat demand global dan domestik terdampak. Plus ditambah COVID-19 bukan cuma daya beli turun tapi dari sisi produksi harus shut down. Ketika shutdown menjadi beban tambahan (untuk industri tekstil). Karena harus membayar tenaga kerja dan operasional," tutupnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta agar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) segera membayar ganti rugi kepada nasabah. Hal ini sejalan dengan arahan OJK agar Jiwasraya menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK).

"OJK terus mendorong Jiwasraya untuk menyelesaikan rencana yang dimuat dalam RPK secara konsisten, termasuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

OJK telah mengenakan sanksi tegas kepada Jiwasraya atas ketidakpatuhan terhadap seluruh ketentuan yang ada. Sanksi yang dikenakan adalah Pembatasan Kegiatan Usaha per 11 September 2024.

"OJK menilai proses yang ada telah dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk memastikan kepentingan seluruh pemegang polis dapat dipenuhi secara optimal." jelasnya.

Sebelumnya, manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengatakan masih membuka kesempatan bagi para pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk segera mendaftarkan polisnya.

Kesempatan ini masih diberikan, sebelum Jiwasraya masuk ke tahap likuidasi atau fase pembubaran perusahaan. Ini sesuai dengan rencana yang telah disetujui pemegang polis dan regulator.

"Hal ini dikarenakan sifat dari Program Restrukturisasi Jiwasraya bersifat equal treatment, sebelum akhirnya perusahaan masuk ke fase pembubaran," kata R. Mahelan Prabantarikso, Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama Jiwasraya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (30/10).

Mahelan menjelaskan jika tidak ada halangan, fase pembubaran Jiwasraya diproyeksikan mulai pada Desember 2024. Oleh karena itu, ia berharap para pemegang polis yang belum ikut Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk bisa segera menghubungi Tim Layanan Khusus atau Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR).

Di sisi lain, sebanyak 70 nasabah korban gagal bayar Jiwasraya termasuk pengacara Senior OC Kaligis menolak ikut restrukturisasi. Mereka hanya mau agar uangnya bisa kembali 100% dengan total Rp 205 miliar.

"Yang tergabung ada 70 orang yang masih bertahan nilainya Rp 200 miliar kurang lebih. Kita yang masih bertahan menolak restrukturisasi. Kita tidak tandatangan karena menolak restrukturisasi," kata OC Kaligis kepada wartawan di kantor OC Kaligis & Associates, Jakarta Pusat, Selasa (29/10).

OC Kaligis menuntut pihak Jiwasraya menjalankan putusan pengadilan yang telah in kracht terkait pengembalian uang nasabah Jiwasraya. Berbagai cara disebut telah dilakukan mulai dari bersurat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPR RI, hingga Presiden era Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.