Dua pelari marathon dari Kenya menguasai kategori marathon putra dan putri di Maybank Marathon 2024. Di nomor putra, Paul Tiongik menjadi yang terdepan dengan catatan waktu 02;18:25. Sedangkan di nomor putri gelar juara pertama diraih Aurelia Kiptu dengan catatan waktu 02:36:59.

Kedua juara pertama tersebut menerima hadiah uang tunai masing-masing senilai Rp250 juta. Dua catatan waktu tersebut belum bisa memecahkan rekor marathon putra dan putri yang berhasil dipecahkan pada tahun lalu.

Kemudian, untuk kategori marathon nasional putra dimenangkan oleh La Ode Safrudin dengan catatan waktu terbaik 02:31:16, sedangkan untuk kategori marathon nasional putri dimenangkan oleh Isania Tarigan dengan catatan waktu terbaik 03:14:40. Seluruh juara pertama tersebut menerima hadiah uang tunai masing-masing senilai Rp100.000.000.

Presiden Direktur Maybank Indonesia, Steffano Ridwan, mengucapkan selamat kepada para pemenang yang telah berhasil meraih prestasi dan membawa pulang hadiah dari penyelenggaraan Elite Label Road Race Maybank Marathon tahun ini.

Dari segi penyelenggaraan lomba, Steffano juga menyampaikan kekaguman terhadap antusiasme ribuan peserta yang sudah bersiap-siap sejak pagi dini hari untuk berlari di sepanjang rute lomba.

“Tolok ukur kesuksesan penyelenggaraan Maybank Marathon bukan semata dari prestasi partisipasi jumlah peserta lari, tetapi faktor keamanan dan kenyamanan peserta saat berlari di rute merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan event ini,” kata Steffano dalam konferensi pers di media center race village Bali United Training Center, Minggu (25/8/2024).

Steffano mengutarakan pentingnya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Maybank Marathon. Hal ini terwujud nyata dengan pemilihan lokasi baru di Bali United Training Center, dan predikat Elite Label dari World Athletics yang disandangnya.

“Mewakili Maybank Indonesia dan seluruh panitia Maybank Marathon 2024, kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti lomba dengan tertib, dan kepada para petugas di lapangan mulai dari tim pengamanan, medis, pacers, marshalls, dan pecalang yang terus berjaga dengan sigap di sepanjang rute. Selain itu, tidak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada warga Gianyar yang telah menyemangati para peserta di sepanjang rute sehingga turut menambah semarak penyelenggaraan Maybank Marathon 2024,” tukas Steffano.

Penyelenggaraan Maybank Marathon 2024 mendapatkan dukungan dari berbagai elemen termasuk, Pemerintah dan Kepolisian Daerah Provinsi Bali, Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Gianyar, Kodim 1616 Gianyar, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI), sponsor, dan media partner.

J Sudradjad Djiwandono, Budiono dan Perry Warjiyo berbagai cerita mengenai pengalaman sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam melewati krisis keuangan di masa mereka menjabat.

Soedradjad membagi pengalamannya saat menghadapi krisis keuangan pada tahun 1997-1998, yang pada saat itu dia menjabat sebagai Gubernur BI.

“Pada waktu menghadapi krisis keuangan yang demikian berat tahun 1997-1998 itu, memang kita praktis tidur di kantor dan pulang 2-3 jam dan kembali lagi ke kantor," kata Soedradjad dalam acara Pelantikan Pengurus Pusat Kafegama 2024-2027 di Jakarta, Sabtu (24/8).

Biasanya, Bank Indonesia menggelar rapat seminggu sekali. Namun dalam suasana genting, kata Soedradjad, rapat bisa diadakan hingga dua kali dalam sehari.

Bahkan enam minggu sebelum masa jabatannya selesai, dia tiba-tiba dipanggil Presiden Soeharto untuk diganti karena telah menutup beberapa bank milik keluarga cendana saat itu.

"Karena saya sudah mempersiapkan diri dan karena saya merasa jujur, saya melaksanakan tugas saya sesuai dengan undang-undang, kenapa harus takut," kata dia.

Dia mengatakan, Presiden Soeharto mengucapkan terima kasih kepadanya atas baktinya selama 10 tahun bekerja. Pada 1988, Sudrajad diangkat menjadi Menteri Muda Perdagangan hingga menjadi Gubernur BI sejak 1993. Namun, sebelum jabatannya habis, Soeharto menggantikannya dengan Syahril Sabirin.

Meski dirinya dipecat, Soeharto tidak mengubah keputusan Sudrajad yang menutup tiga bank milik keluarga cendana. Padahal, Soeharto mempunyai kewenangan untuk mengintervensi aturan tersebut.

Pengalaman Budiono dan Perry

Sementara Boediono menceritakan pengalamannya saat menjadi Gubernur BI pada tahun 2008-2009. "Pada September 2008, sebuah lembaga keuangan raksasa di Amerika Serikat, Lehman Brothers, bangkrut dan memicu gangguan pada arus likuiditas global (global liquidity crush)," kata Budiono

Menurut Budiono, semua negara terkena imbas akibat krisis keuangan tersebut, termasuk Indonesia. Saat itu, dana global yang ditaruh di Tanah Air kemudian ditarik ke negaranya masing-masing. Sehingga membuat IHSG dan kurs dolar AS anjlok.

"Dalam situasi krisis, tidak ada pilihan yang tidak pahit. Mereka yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh negara untuk menanganinya harus mengambil suatu keputusan," ujar Budiono.

Seiring waktu, ekonomi mulai pulih. Dia bilang efek domino akibat krisis tersebut dapat dihindari, sehingga kegiatan perbankan kembali normal dan ekonomi juga mulai bangkit.

"Menurut angka-angka Asian Development Bank (ADB,) ekonomi Indonesia lebih cepat daripada negara-negara lain di Asia," ujar Budiono.

Berbeda dengan Boediono, Perry justru sedang berada di AS. Saat itu, dia menjabat Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group.

Walau berada di luar negeri, dia tetap mencermati perkembangan ekonomi di Tanah Air. Perry mengaku bersyukur telah bertemu dengan Soedradjad dan Boediono yang sudah dianggap sebagai gurunya.

"Saya di IMF mengatasi krisis 2007-2008 dan saya kontak dengan beliau berdua," ujarnya.

Perry mengaku, sampai saat ini masih berkomunikasi dengan dua orang yang dikaguminya itu, terutama saat menghadapi situasi tertentu seperti pandemi Covid-19. "Mereka mengingatkan saya, untuk jangan pernah merasa tertekan politik untuk mencetak uang," ucap Perry.

Untuk itu, Gubernur BI periode 2023 - 2028 ini menekankan untuk terus belajar mencari ilmu yang bermanfaat, belajar dan mengajar agar ilmu tersebut bisa membuat hidup lebih bercahaya. Sehingga, dia tidak mudah menyerah dan terus berjuang.

J Sudradjad Djiwandono, Budiono dan Perry Warjiyo berbagai cerita mengenai pengalaman sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam melewati krisis keuangan di masa mereka menjabat.

Soedradjad membagi pengalamannya saat menghadapi krisis keuangan pada tahun 1997-1998, yang pada saat itu dia menjabat sebagai Gubernur BI.

“Pada waktu menghadapi krisis keuangan yang demikian berat tahun 1997-1998 itu, memang kita praktis tidur di kantor dan pulang 2-3 jam dan kembali lagi ke kantor," kata Soedradjad dalam acara Pelantikan Pengurus Pusat Kafegama 2024-2027 di Jakarta, Sabtu (24/8).

Biasanya, Bank Indonesia menggelar rapat seminggu sekali. Namun dalam suasana genting, kata Soedradjad, rapat bisa diadakan hingga dua kali dalam sehari.

Bahkan enam minggu sebelum masa jabatannya selesai, dia tiba-tiba dipanggil Presiden Soeharto untuk diganti karena telah menutup beberapa bank milik keluarga cendana saat itu.

"Karena saya sudah mempersiapkan diri dan karena saya merasa jujur, saya melaksanakan tugas saya sesuai dengan undang-undang, kenapa harus takut," kata dia.

Dia mengatakan, Presiden Soeharto mengucapkan terima kasih kepadanya atas baktinya selama 10 tahun bekerja. Pada 1988, Sudrajad diangkat menjadi Menteri Muda Perdagangan hingga menjadi Gubernur BI sejak 1993. Namun, sebelum jabatannya habis, Soeharto menggantikannya dengan Syahril Sabirin.

Meski dirinya dipecat, Soeharto tidak mengubah keputusan Sudrajad yang menutup tiga bank milik keluarga cendana. Padahal, Soeharto mempunyai kewenangan untuk mengintervensi aturan tersebut.

Pengalaman Budiono dan Perry

Sementara Boediono menceritakan pengalamannya saat menjadi Gubernur BI pada tahun 2008-2009. "Pada September 2008, sebuah lembaga keuangan raksasa di Amerika Serikat, Lehman Brothers, bangkrut dan memicu gangguan pada arus likuiditas global (global liquidity crush)," kata Budiono

Menurut Budiono, semua negara terkena imbas akibat krisis keuangan tersebut, termasuk Indonesia. Saat itu, dana global yang ditaruh di Tanah Air kemudian ditarik ke negaranya masing-masing. Sehingga membuat IHSG dan kurs dolar AS anjlok.

"Dalam situasi krisis, tidak ada pilihan yang tidak pahit. Mereka yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh negara untuk menanganinya harus mengambil suatu keputusan," ujar Budiono.

Seiring waktu, ekonomi mulai pulih. Dia bilang efek domino akibat krisis tersebut dapat dihindari, sehingga kegiatan perbankan kembali normal dan ekonomi juga mulai bangkit.

"Menurut angka-angka Asian Development Bank (ADB,) ekonomi Indonesia lebih cepat daripada negara-negara lain di Asia," ujar Budiono.

Berbeda dengan Boediono, Perry justru sedang berada di AS. Saat itu, dia menjabat Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group.

Walau berada di luar negeri, dia tetap mencermati perkembangan ekonomi di Tanah Air. Perry mengaku bersyukur telah bertemu dengan Soedradjad dan Boediono yang sudah dianggap sebagai gurunya.

"Saya di IMF mengatasi krisis 2007-2008 dan saya kontak dengan beliau berdua," ujarnya.

Perry mengaku, sampai saat ini masih berkomunikasi dengan dua orang yang dikaguminya itu, terutama saat menghadapi situasi tertentu seperti pandemi Covid-19. "Mereka mengingatkan saya, untuk jangan pernah merasa tertekan politik untuk mencetak uang," ucap Perry.

Untuk itu, Gubernur BI periode 2023 - 2028 ini menekankan untuk terus belajar mencari ilmu yang bermanfaat, belajar dan mengajar agar ilmu tersebut bisa membuat hidup lebih bercahaya. Sehingga, dia tidak mudah menyerah dan terus berjuang.

Mantan Wakil Presiden Boediono mengatakan Indonesia tidak selalu baik-baik saja. Hal ini diungkapkannya merespons unjuk rasa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir karena situasi politik Indonesia.

"Ada tidak kemarin yang ikut demo?" kata Boediono di hadapan anggota Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (KAFEGAMA) saat Pelantikan Pengurus Pusat (PP) KAFEGAMA Periode 2024-2027 yang disiarkan di platform Youtube Kafegama, Sabtu (24/8).

Dalam forum tersebut, Boediono mengatakan sebenarnya dia tidak ingin membicarakan hal terkait demonstrasi besar-besaran yang terjadi akibat putusan MK terkait pencalonan pemilihan kepala daerah. Di forum ini dia diminta menceritakan pengalamannya di pemerintah sebagai menteri, gubernur bank sentral, hingga wakil presiden dalam menghadapi krisis yang terjadi di Indonesia.

Tapi intinya dia mengatakan setiap orang harus berkontribusi kepada negara. "Kita tidak selalu baik-baik saja. Oleh sebab itu, kontribusinya harus dari kita semua, siapa lagi yang membangun sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem keamanan, kecuali kita sendiri. Jadi, kita semua wajib berkontribusi di bidang mana pun," ujarnya.

Kondisi Indonesia dalam beberapa hari terakhir memang sedang tidak baik-baik saja. Aksi massa bertajuk "Darurat Demokrasi Indonesia" digelar di sejumlah daerah di Indonesia sejak Kamis (22/8). Gelombang protes tersebut dipicu oleh berbagai isu, mulai dari revisi Undang-Undang Pilkada hingga kondisi demokrasi yang dianggap semakin memburuk.

Lebih dari 1.000 akademisi Universitas Gadjah Mada mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi darurat demokrasi Indonesia saat ini. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada masyarakat dan Alumni, Dr. Arie Sujito menyatakan kondisi demokrasi Indonesia menghadapi masalah serius.

“Kami prihatin dengan kondisi demokrasi dan hukum kita yang mengalami kemunduran pasca-reformasi dengan ditandai ketegangan hukum, manipulasi politik yang dapat beresiko mengancam konstitusi tatanan bernegara dan bermasyarakat,” kata Arie Sujito dalam keterangannya di situs resmi UGM, Sabtu (24/8).

Menurut Arie, para akademisi UGM ini tidak ingin demokrasi yang sudah diperjuangkan para mahasiswa dan aktivis di tahun 1998, harus mengalami stagnasi dan kembali ke masa era Orde Baru di mana kekuatan oligarki partai dan manuver elit politik mewujudkan kepentingan kelompok dan golongan. “Kami ingin mengembalikan muruah demokrasi agar tidak dirusak oleh kepentingan elite yang tengah berkuasa,” ujarnya.

Mereka telah melihat manuver politik dari mayoritas kekuatan parlemen yang melakukan pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pencalonan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. “Saya kira ini jelas merusak tatanan politik dan hukum serta kaidah keadaban demokrasi,” kata Arie.

Komisi II DPR bersama KPU dan pemerintah menyetujui Peraturan Peraturan (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada.

Keputusan ini turut menutup peluang Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju dalam Pilkada karena terbentur syarat usia pencalonan. Diketahui, usia Kaesang saat ini 29 tahun, dan baru genap 30 tahun pada 25 Desember nanti.

Hal ini berdasarkan pasal 15 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang mengakomodasi Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait syarat usia calon kepala daerah. Pada rancangan PKPU sebelumnya mengatur usia calon kepala daerah dihitung saat pelantikan pasangan calon terpilih.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengungkapkan, usulan perubahan setelah putusan MK nomor 70 di pasal 15 terkait syarat usia calon gubernur dan wakil gubernur paling rendah adalah 30 tahun.

"Kemudian 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak penetapan pasangan calon," ujar Afif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR, Jakarta, Minggu (25/8).

Selain pasal 15, dia juga mengungkapkan pasal lain yang terdampak PKPU yaitu Pasal 11 dan turunannya, Pasal 13, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 135, Pasal 139. Pasal 11 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 diubah persis seperti putusan MK.

Dengan begitu, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, sebagaimana ketentuan huruf a dan huruf b yang termaktub.

Pada Pasal 11 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebelum dilakukan revisi terhadap putusan MK, sehingga partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD, atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

"Selanjutnya di Pasal 11 ayat (2) dihapus, Pasal 11 ayat (3) juga dihapus," ucapnya.

Kemudian Pasal 11 ayat (7) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang tadinya tidak ada, lantas sudah memasukkan ketentuan dalam putusan MK.

"Pasal 11 ayat (7) daftar pemilih tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam DPT di daerah bersangkutan pada pemilu sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan," katanya.

Lalu Pasal 13 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 8 Tahun 2024, perubahannya pada Pasal 13 ayat (1) huruf c, yakni dokumen persyaratan pencalonan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu terdiri surat pencalonan dan kesepakatan partai politik peserta Pemilu.

"Atau gabungan partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan pasangan calon menggunakan fomulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK," ujarnya.

Kemudian, Pasal 95 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 usulan perubahannya berupa penyesuaian redaksi saja sehingga tidak ada yang siginifikan berubah.

"Termasuk di Pasal 99 ayat (1) dan juga di Pasal 135 ini kemarin juga kita sudah bahas dan kita sesuaikan redaksinya sesuai dengan masukan dan juga kemudahan untuk memahami redaksinya. Selanjutnya di Pasal 139 juga dihapus," ujarnya.

Kaesang Tidak Maju Pilkada

Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni memastikan bahwa Kaesang tidak akan maju di Pilkada 2024. Langkah tersebut diambil berdasarkan hasil konsultasi antara KPU dan DPR dalam RDP.

“Sebagai teman yang hampir tiap hari berinteraksi dengan Kaesang, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, saya tahu persis bahwa Kaesang sangat taat konstitusi,” kata Raja Juli.

Berdasarkan dinamika internal PSI, sejak awal Kaesang tidak berminat maju di Pilkada 2024. Kaesang lebih memilih untuk berkonsentrasi berbisnis, dan mengurus keluarga, terutama menunggu kelahiran anak pertama dan menemani istrinya yang sedang kuliah di Amerika Serikat.

“Namun, membaca keputusan Mahkamah Agung soal usia kandidat, internal PSI mendesak Kaesang untuk mengambil ruang konstitusional itu dengan terlibat dalam kontestasi Pilkada 2024,” ujarnya.

Terlebih, terdapat komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mengerucut kepada pencalonan Kaesang di Pilkada Jawa Tengah. Walaupun demikian, sebelum berangkat ke Amerika Serikat, Kaesang belum 100% memutuskan untuk maju di Pilkada 2024.

DPR, Pemerintah, dan KPU telah setuju aturan mengenai pencalonan pemilihan kepala daerah mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Terdapat beberapa pasal dalam Rancangan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 yang akan disesuaikan dengan putusan MK tersebut.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menjelaskan ada tujuh pasal yang terdampak dari hasil putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

"Setelah adanya putusan MK Nomor 60 dan 70, ada pasal-pasal terdampak yang secara susbtansi dan teknis harus kita sesuaikan. Di antara pasal terdampak tersebut adalah Pasal 11 dan turunannya, Pasal 13, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 135, Pasal 139, serta Pasal 15," kata Afif saat RDP Komisi II DPR bersama pemerintah, Minggu (25/8).

Dia lantas memperinci perubahan rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 akibat putusan MK terkait pilkada itu. Pertama, Pasal 11 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 diubah menjadi partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, sebagaimana ketentuan huruf a dan huruf b yang termaktub.

Adapun pada Pasal 11 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebelum dilakukan revisi terhadap putusan MK menyebut bahwa partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD, atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Kemudian Pasal 11 ayat (2) ayat (3) dihapus. Sementara Pasal 11 ayat (7) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang tadinya tidak ada, kemudian dimasukkan ketentuan dalam putusan MK. "Pasal 11 ayat (7) daftar pemilih tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam DPT di daerah bersangkutan pada pemilu sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan," katanya.

Pasal 13 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 8 Tahun 2024, perubahannya pada Pasal 13 ayat (1) huruf c, yakni dokumen persyaratan pencalonan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu terdiri atas: (d) surat pencalonan dan kesepakatan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan pasangan calon menggunakan fomulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK.

Pasal 15 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 mengakomodasi Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait syarat usia calon kepala daerah. Dalam rancangan PKPU sebelumnya mengatur usia calon kepala daerah dihitung saat pelantikan pasangan calon terpilih.

"Syaratnya berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak penetapan pasangan calon," ujarnya.

Kemudian, Pasal 95 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 usulan perubahannya berupa penyesuaian redaksi saja sehingga tidak ada yang siginifikan berubah.

"Termasuk di Pasal 99 ayat (1) dan juga di Pasal 135 ini kemarin juga kita sudah bahas dan kita sesuaikan redaksinya sesuai dengan masukan dan juga kemudahan untuk memahami redaksinya. Selanjutnya di Pasal 139 juga dihapus," paparnya.

Selanjutnya, catatan terkait dengan perubahan di format formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK pada lampirannya disesuaikan dengan perubahan substansi dalam PKPU. Artinya jika formulir itu sebelum terbitnya PKPU yang ini, maka dicoret istilah kursi dalam formulir sebelumnya, menjadi perolehan suara sah. Jadi disesuaikan dengan perolehan suara sah di pemilu terakhir sebagaimana syarat yang sudah disampaikan pada pasal-pasal sebelumnya.

Partai Buruh memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

"Partai Buruh memang mengusung Pak Anies sebagai bakal calon gubernur. Kemungkinan PDI Perjuangan dan Partai Buruh, dua yang mengusung, " kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Jakarta, Minggu (25/8)/

Rencananya, hari ini Partai Buruh bakal menyerahkan surat berbentuk formulir model B1-KWK Parpol. Ini merupakan surat pernyataan dari partai politik yang menyatakan dukungan resmi mereka kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, atau wali kota dan wakil wali kota.

Surat ini berisi daftar nama pendukung beserta identitas dan pernyataan dukungan terhadap calon kepala daerah dan wakilnya. "Fokus pertemuan hari ini memberikan SK (surat keputusan) pengusungan Pak Anies Baswedan oleh Partai Buruh," kata Said Iqbal.

Sebelumnya Said memohon kepada PDI Perjuangan agar mengusung Anies sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Hal tersebut disampaikan Said pada konferensi pers pada Jumat (23/8) terkait aksi lanjutan kawal putusan MK mengenai Pilkada 2024.

"Partai Buruh memohon kepada PDIP untuk konsisten sebaiknya memasangkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur nya dari PDIP, karena itulah harapan yang masyarakat Jakarta inginkan berdasarkan survei-survei, " katanya.

Berkunjung ke Kantor PDIP

Anie berkunjung ke Kantor DPD PDIP pada Sabtu (24/8), salah satunya untuk membahas Pilkada Jakarta. Kendati demikian, baik Anies maupun DPD PDIP Jakarta masih menunggu keputusan serta langkah ke depan.

"Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung soal keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya di luar kewenangan kita," kata Anies.

Anies mengemukakan pertemuan dengan DPD PDIP Jakarta bukanlah pertemuan pertama baginya. Pasalnya, selama menjabat sebagai Gubernur DKI, keduanya telah sering berdiskusi bersama.

"Tadi kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Juga kita bicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, ke-Indonesiaan, keagamaan, itu bisa jalan seiring dan membuat suasana di Jakarta aman, teduh, damai," katanya.

Mantan calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 itu juga menyinggung soal keberpihakan kepada rakyat kecil.

"Bicara juga tentang keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi disampaikan prinsip bagaimana membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita tadi ngobrol seputar itu," katanya.

Saat ditanya awak media soal tawaran menjadi kader PDIP, Anies mengaku hanya bisa menunggu sampai ada keputusan untuk bisa menentukan langkah ke depan.

"Sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat. Baru kita tentukan langkah ke depannya," ujarnya.

Bahas Pilkada Jakarta

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Ady Wijaya mengamini pernyataan Anies soal pembahasan tentang pilkada Jakarta dalam pertemuan tersebut.

Ia menyebutkan pertemuan dilakukan untuk menyamakan persepsi serta visi dan misi, termasuk untuk mengawal konstitusi dan demokrasi yang benar.

"Kita menyamakan, kita punya visi dan misi. Bagaimana kita mengawal persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar. Kita harus mengawal demokrasi yang benar," tutur pria yang disapa Aming itu.

Saat ditanya awak media apakah PDIP Jakarta sudah memutuskan untuk mengusung Anies, Aming hanya bisa tersenyum lebar sambil berkata "Insya Allah".

Bank Indonesia (BI) akan mengembangkan BI-Payment Clear dan BI-Payment Info untuk mendeteksi anomali transaksi dan potensi fraud di sektor keuangan.

Pengembangan dua infrastruktur tersebut sejalan dengan implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 untuk memperkuat infrastruktur sistem pembayaran dan data sistem pembayaran.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy bilang, pengembangan ini mengoptimalkan data pembayaran yang sangat granular untuk bisa mendeteksi anomal dari transaksi fraud, pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Selain itu, pengembangan dua infrastruktur tersebut akan mendukung penguatan manajemen risiko dan integritas transaksi keuangan.

"Tugas dari dua infrastruktur ini sudah jelas, dia akan membangun kapabilitas-kapabilitas untuk mendeteksi fraud sebelum transaksi ini diselesaikan," ujar Ryan.

Infrastruktur itu juga akan dikembangkan menjadi infrastruktur publik sehingga dapat mengurangi investasi industri untuk pengadaan infrastruktur yang serupa.

"Bayangkan kalau infrastrukturnya ada, kita bertransaksi, transaksinya mampir ke situ dulu, dites diuji dulu. Baru jelas, baru dia pergi ke BI-FAST atau ke fast payment nya ke industri online," ujarnya.

BI-Payment Info akan dikembangkan sebagai infrastruktur publik yang menyediakan layanan antarmuka dalam pengolahan data granular (data as a services). Cakupan layanan BI-Payment Info dikelompokkan dalam tiga besaran.

Berupa akses pihak ketiga atas data individu berdasarkan persetujuan (consent) pemilik data seperti akses payment history untuk credit scoring, analisis data untuk pendeteksian anomali transaksi dan potensi fraud.

Kemudian untuk memenuhi kebutuhan BI, pelaku industri dan pemangku kepentingan, statistik yang dapat dimanfaatkan publik. Diikuti dengan optimalisasi data granular dengan Payment ID menjadi underlying penyediaan data as a service.

Memperkuat Manajemen Risiko

Sedangkan BI Payment Clear akan dikembangkan sebagai skema untuk memperkuat kapasitas industri dalam manajemen risiko. Seluruh transaksi ritel daring akan dikurasi dan diintegritaskan, sehingga pelaku industri bisa akan melakukan flagging dan pemblokiran atas transaksi yang mencurigakan.

Meski difokuskan untuk layanan transaksi ritel daring, penggunaan BI Payment Clear untuk mengkurasi transaksi non-tunai non-daring, seperti transaksi berbasis kartu fisik (kartu debit dan kartu kredit), tetap menjadi opsi yang terbuka.

Adapun nilai pembayaran digital Indonesia mencapai Rp 59.410,73 triliun atau tiga kali lipat nilai produk domestik bruto (PDB) pada 2023 dan tumbuh 116,6% dibandingkan dengan tahun 2019.

Bank Indonesia (BI) membuka peluang terkait kemungkinan penurunan biaya layanan BI Fast yang kini dipatok Rp 2.500 per transaksi. Namun peluang penurunan ini harus didukung kondisi ekonomi nasional

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank BI Ryan Rizaldy mengatakan, peluang penyesuain tarif BI Fast masih terbuka lebar untuk depan.

"Namun saat ini fokus dalam jangka pendek adalah bagaimana kita bisa membangun sinergi yang baik antara infrastruktur yang disediakan oleh Bank Indonesia dan industri," kata Ryan kepada awak media di Bali, Jumat (23/8).

Ia menuturkan, penyesuaian harga BI Fast bergantung pada banyak faktor antara lain perkembangan kondisi ekonomi dan inflasi.

"Tentunya masalah penyesuaian harga itu akan sangat bergantung pada banyak hal, ada yang bagaimana kondisi ekonomi yang melingkupi. Bahkan sampai variabel makro, inflasi dan segala macam nanti akan memengaruhi pertimbangan-pertimbangan kami dalam menetapkan harga," ujarnya.

Saat ini, layanan BI-FAST tetap menarik biaya yang terjangkau bagi bagi masyarakat yaitu sebesar Rp 2.500. Layanan ini juga biasa diakses 24 jam selama tujuh hari secara real time.

"Yang pasti, saat ini masyarakat sangat sangat enjoy dengan skema harga yang berlaku sekarang. Fokus kami lebih kepada bagaimana membangun sinergitas," ujar Ryan.

Transaksi BI Fast

BI Fast adalah sistem pembayaran ritel nasional yang dibangun oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi transfer dana secara real-time, aman, dan efisien.

Selain itu, BI Fast dapat digunakan untuk transfer kredit dan debit, dan dapat diakses 24/7 melalui cabang, mobile/internet, dan ke depan juga akan melayani transaksi menggunakan QR code, ATM, dan EDC.

Dari sisi nilai besar, transaksi BI RTGS meningkat 15,36% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 15.450 triliun. Dari sisi ritel, volume transaksi BI Fast tumbuh 65,08% yoy mencapai 301,41 juta transaksi per Juli 2024.

Adapun BI RTGS adalah metode transfer dana elektronik untuk mengirimkan dana ke rekening tujuan dalam jumlah besar dalam waktu yang lebih cepat secara real time.

Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah menyepakati aturan mengenai Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada mengacu putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ketiga lembaga ini menyetujui rancangan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Persetujuan itu diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI, KPU, dan Pemerintah pada Minggu (25/8). Agenda rapatnya tunggal yakni pembahasan Rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang mengakomodasi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

"Komisi II DPR bersama Kemenkumham RI, Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI menyetujui rancangan PKPU tentang perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Bisa kita setujui," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia yang memimpin RDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dia menegaskan bahwa rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 itu telah secara utuh mengakomodasi putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

RDP di Komisi II DPR yang digelar sejak pukul 10.00 WIB ini dihadiri Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Ketua DKPP RI Heddy Lugito, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri.

Awalnya, RDP ini akan digelar pada Senin (26/8), tapi kemudian dimajukan menjadi hari ini. Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan alasan RDP dengan Komisi II DPR untuk mengkonsultasikan rancangan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 Pencalonan Kepala Daerah dimajukan karena waktu yang mendesak. Karena KPU harus memiliki waktu juga untuk membuat aturan turunannya.

"Kami juga butuh untuk kemudian punya selang waktu yang lebih untuk menyampaikan ke jajaran, juga termasuk dinamika-dinamika yang berlangsung untuk kemudian menurunkan dalam bentuk juknis (petunjuk teknis) dan seterusnya," kata Afif.

Sebelumnya, DPR telah membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Rapat Paripurna pengesahan RUU Pilkada pada Kamis (22/8), ditunda karena jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum, menyusul aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang menolak RUU Pilkada.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas dengan singkat oleh Badan Legislasi DPR dan Pemerintah, yakni sehari setelah putusan MK. Pembahasan RUU Pilkada ini menyusul putusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Putusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Adapun Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan itu menggugurkan tafsir putusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya yang menyebut bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik.

Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan kiprah partai politik dan praktik demokrasi di Indonesia sedang menjadi sorotan publik. Ini terjadi seiring dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini.

"Tahun ini adalah tahun di mana praktik demokrasi, termasuk kiprah partai politik kita sedang disorot publik. Ini tanggung jawab kita semua untuk mempertahankan yang sudah baik dan memperbaiki yang masih kurang," kata Wapres Ma'ruf dalam sambutannya pada pembukaan Muktamar VI PKB di Badung, Provinsi Bali, Sabtu (24/8).

Setelah gelaran Pileg dan Pilpres, ia mengatakan pada pilkada serentak November mendatang, masyarakat berharap peran partai politik ke depan akan lebih baik. Partai politik diharapkan tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kepada para kader PKB, Maruf meminta untuk lebih bijak memilih pemimpin daerah. Terutama yang memiliki kemampuan, berintegritas, serta mampu menyediakan kebutuhan dasar rakyat.

"Bukan hanya demi kemenangan, kepala daerah yang mampu menyediakan kebutuhan dasar, termasuk layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai serta memperbaiki taraf hidup rakyatnya," kata dia.

Ia juga berharap, seluruh kader dan simpatisan PKB dapat ikut membantu menciptakan suasana pilkada yang kondusif dan aman pada November mendatang.

Kehadiran Maruf tidak hanya untuk membuka Muktamar VI PKB di Bali. Muktamar ini juga menetapkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Dewan Syura PKB periode 2024-2029.

Ma'ruf berharap PKB dapat menjadi partai yang solid, bukan partai yang sulit sehingga bisa berkontribusi besar mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.

Menurutnya, PKB harus menjadi partai yang solid dan kokoh. Solid, bukan partai yang sulit. Sehingga dapat berkontribusi lebih besar untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera dan yang diridhai oleh Allah SWT.

"Jangan maju dan sejahtera saja, tapi dimurkai oleh Allah," kata Ma'ruf.

Sinyal perpecahan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai muncul saat pelaksanaan muktamar partai ini di Bali pada 24-25 Agustus 2024.

Saat hari pertama berlangsungnya muktamar, sejumlah kader PKB malah merancang muktamar ulang pada 2-3 September 2024 di Jakarta. Ribuan masa PKB pun digerakkan untuk unjuk rasa pada pelaksanaan Muktamar PKB saat ini.

Sebagian kader yang merancang muktamar ulang tersebut diakomodir oleh beberapa Fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB. Abdul Malik Haramain selaku sekretaris dalam forum ini mengatakan ada 168 DPC dan puluhan DPW PKB yang menginginkan muktamar ulang.

“Kekuasaan Pak Muhaimin Iskandar itu memunculkan pengambilan keputusan partai yang selalu tertutup, tidak melibatkan banyak orang terutama para kyai dan ulama sampai ke tingkat paling bawah,” kata dia di Kabupaten Badung, Minggu dini hari, seperti dikutip Antara.

Salah satu alasan yang mendasari mereka mengusulkan muktamar ulang kongres tertinggi PKB tersebut semestinya digelar dengan dukungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Selain itu pemecatan terhadap tokoh-tokoh senior PKB seperti Yahya Cholil Staquf, Yaqut Cholil Qaumas, dan Lukman Edy juga menjadi alasan sebagian kader memberi mandat untuk menggelar muktamar ulang.

“Ratusan surat mandat diberikan kepada kami, Kyai Unais Ali Hisyam sebagai dewan syura, Syaikhul Islam sebagai ketua, dan saya sekretaris,” ujarnya. Selanjutnya, fungsionaris yang menerima mandat ini akan berkonsultasi dengan PBNU terkait muktamar yang akan digelar awal September mendatang.

Malik juga menyebut nama Khofifah Indar, Mahfud Md, dan Yenny Wahid sebagai tokoh senior NU yang akan diajak dalam forum, sebab mereka meyakini PKB tidak dapat lepas dari peran kyai dan senior.

Sebagian kader yang terlibat dalam forum ini merasa resah karena peran kyai yang semakin berkurang saat ini dan kewenangan Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum partai yang semakin tidak terkontrol.

Adapun agenda utama dalam Muktamar PKB ulang yang mereka rancang adalah mengembalikan PKB ke garis perjuangan awal tahun 1998, dengan peran kyai dan ulama dominan dalam partai. Selain itu mereka akan membahas ketua umum baru, meski belum dapat menyebut nama-nama potensial, mereka tidak menutup kemungkinan hasil berbeda dengan muktamar saat ini.

Sinyal perpecahan PKB juga terlihat dengan adanya aksi unjuk rasa saat muktamar berlangsung. Koordinator Lapangan Aksi Gerakan Penyelamat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Andi Sutomo mengatakan sebanyak 3.000 massa akan unjuk rasa di hari kedua Muktamar PKB.

“Kurang lebih ada 3.000 massa dari seluruh kader-kader PKB, ada yang dari luar Bali juga, Jawa Timur, Sumatera Utara, Padang, Makassar dan dari lokal Bali sendiri,” kata dia di Kabupaten Badung, Bali, Minggu dini hari.

Andi mengatakan jumlah ini berkali-kali lipat dari aksi yang dilakukan pada hari pertama Muktamar PKB. Hingga malam hari para pengunjuk rasa belum dapat melewati barikade aparat kepolisian bersama pecalang.

Ia menegaskan bahwa tujuan unjuk rasa ini tetap sama yaitu membubarkan Muktamar PKB 2024 dan membawa partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu kembali ke jalan pendirinya yaitu PBNU.

Sekadar informasi PKB saat ini sedang menggelar muktamar 2024 yang berlangsung 24-25 Agustus di Bali Nusa Dua Convention Center. Dalam muktamar ini Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum PKB periode 2024-2029. Usai terpilih sebagai menjadi Ketua Umum, Muhaimin mengungkapkan bahwa PKB harus menjadi partai mandiri dan lepas dari PBNU.