ekBis#1

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad menyatakan batalnya pengesahan revisi Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah pada Kamis (22/8) berdampak pada proses pendaftaran calon di Pilkada serentak 2024. Rapat paripurna pengambilan keputusan hari ini tak jadi dilaksanakan karena jumlah DPR yang hadir tidak memenuhi kuorum.

”Oleh karenanya pada saat pendaftaran pilkada pada tgl 27 agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan judicial review MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora,” ujar Dasco seperti dikutip dari akun X @bang_dasco miliknya, Kamis (22/8).

Saat dikonfirmasi mengenai pernyataan ini, Dasco mengatakan sudah tidak perlu ada lagi perdebatan mengenai revisi UU Pilkada. Ia pun memastikan DPR tidak akan menggelar lagi paripurna pengesahan revisi UU Pilkada selama masa pendaftaraan calon di pilkada,.

"Gak ada. Karena hari paripurna kan Selasa dan Kamis. Selasa sudah pendaftaran. Masa kita paripurna kan pada saa pendaftaran? Malah bikin chaos," ujar Dasco kepada wartawan.

Komisi Pemilihan Umum sebelumnya telah menetapkan jadwal pendaftaran Pilkada serentak seluruh Indonesia. Sesuai tahapan masa pendaftaran calon dari partai dan gabungan partai politik akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024.

Sebelumnya pada rapat paripurna DPR yang berlangsung pada pukul 10.05 WIB hanya dihadiri oleh 89 orang anggota dewan. Padahal menurut kuorum, rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat II harus diikuti minimal lebih dari separuh anggota seluruh fraksi DPR. Adapun total anggota DPR periode 2019-2024 adalah 2024.

Rapat paripurna itu sudah sempat ditunda selama 30 menit lantaran tidak memenuhi kuorum. Saat itu Dasco didampingi oleh Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus dan Rachmat Gobel dari Fraksi Nasional Demokrat.

Meski begitu pernyataan Dasco belum menjadi keputusan resmi DPR. Hingga kini, DPR belum mengeluarkan sikap akhir atas nasib revisi UU Pilkada.

Sebelumnya perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang sebelumnya sudah disetujui oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah. Rapat Baleg yang berlangsung tiga sesi pada Rabu (21/8) berbuah sepakat. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menolak rancangan undang-undang.

Terdapat dua materi krusial RUU Pilkada yang disepakati dalam Rapat Panja RUU Pilkada ini. Pertama, berkaitan dengan Pasal 7 UU Pilkada terkait syarat usia pencalonan yang disesuaikan dengan putusan Mahkamah Agung (MA). Pasal 7 ayat (2) huruf e, disepakati berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih.

Dengan merujuk pada aturan MA, DPR mengabaikan putusan terbaru yang dibuat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Dalam sidang pada Selasa (22/8) MK menegaskan bahwa penghitungan syarat usia calon kepala daerah harus terhitung sejak penetapan pasangan calon, bukan saat pasangan calon terpilih dilantik menjadi kepala daerah.

Materi krusial kedua berkaitan dengan perubahan Pasal 40 UU Pilkada terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Dalam revisi terbaru, DPR hanya mengakomodasi sebagian dari putusan MK. DPR menyimpulkan persyaratan pencalonan kepala daerah tetap mengacu pada ambang batas 25% suara sah atau 20% jumlah kursi untuk partai yang ada di parlemen. Sedangkan syarat suara berdasarkan persentase jumlah pemilih tetap sebagaimana ditetapkan MK hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPR.

Revisi ini mendapat penolakan dari berbagai kalangan lantaran dinilai telah melanggar konstitusi. DPR dianggap menyalahi demokrasi karena tidak mengindahkan putusan MK. Gelombang protes pun pecah di sejumlah kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta.

Pemerintah mengklaim memiliki solusi untuk meningkatkan standar kualitas bahan bakar minyak (BBM) tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi. Caranya dengan menurunkan kadar sulfur dalam bahan bakar diesel maupun bensin yang nantinya dapat mengatasi masalah polusi udara perkotaan di Indonesia.

“Yang kita ingin lakukan adalah menyediakan BBM yang berkualitas dengan harga tetap, jadi harganya tidak naik,” ujar Deputi Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin dalam diskusi bertema Stakeholder Consultation Meeting Persiapan Pasokan BBM untuk Penerapan Euro4/IV Vehicle Standard di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta (9/8).

Ia mengatakan, pertimbangan tersebut akan menjadi patokan bagi seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk menemukan formulasi kebijakan peningkatan kualitas BBM yang tepat. Hal ini penting karena di sisi lain pemerintah perlu menjaga daya beli dan ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Kristiyanto mengatakan, ada dua pilihan kebijakan untuk memperbaiki kualitas BBM.

Pertama, pemerintah meningkatkan kemampuan produksi Pertamina melalui penanaman modal negara (PMN). Opsi kedua adalah mengimpor BBM dengan kadar sulfur yang lebih rendah dengan konsekuensi biaya meningkat.

“Kalau Solar mau tetap di harga Rp6.800, harus ada tambahan subsidi dari pemerintah agar masyarakat tetap bisa membeli di harga itu, tapi dengan kualitas yang lebih baik,” kata Kristiyanto.

Dua pilihan ini sesuai dengan tiga fungsi APBN, yakni stabilisasi dengan menjaga harga BBM dari fluktuasi pasar; alokasi dengan memberikan anggaran untuk tujuan mengurangi dampak buruk lingkungan; dan distribusi untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat Meningkatkan Kualitas BBM

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel Ahmad Safrudin mengatakan, bila Indonesia konsisten meningkatkan standar bahan bakar menjadi EURO 4 maka pada 2030 bisa mendulang manfaat ekonomi sebesar Rp2.003 triliun.

Hal tersebut berdasarkan perhitungan peningkatan kesehatan dan produktivitas masyarakat serta penghematan BBM. Bahkan, bila dilanjutkan dengan standar EURO 6, manfaat ekonominya bisa meningkat menjadi Rp3.493 triliun.

Ahmad menjelaskan, perhitungan tersebut didapat dari analisa penurunan konsentrasi pencemar udara ambien atau pencemaran di ruang terbuka. Apabila udara semakin baik maka bisa menurunkan angka penyakit terkait pernapasan.

Hal tersebut dapat meningkatkan kesehatan masyarakat yang pada akhirnya menghemat pengeluaran biaya medis. Peningkatan kesehatan masyarakat juga akan memicu peningkatan produktivitas masyarakat.

“Sementara penghematan BBM diperhitungkan dari pemanfaatan teknologi kendaraan Euro 4 yang secara teknis mampu menekan konsumsi BBM hingga 20 persen,” ujar Ahmad dalam lokakarya CSO bertajuk Percepatan Pasokan BBM untuk Euro4/IV Standard: Prasyarat Pengendalian Emisi Kendaraan yang dilaksanakan di Skyline Building, Jakarta (6/8).

Menurut Ahmad, perhitungan ini dibutuhkan untuk mengantisipasi efek berganda dari peningkatan populasi kendaraan bermotor terhadap intensitas pencemaran udara dalam enam tahun mendatang. Apabila tidak melakukan pencegahan maka pada 2030 konsentrasi pencemaran udara akan meningkat.

Peneliti Senior Institute for Essential Services Reform (IESR) Julius Christian Adiatma menyampaikan, tanpa peningkatan kualitas bahan bakar, polusi udara tahun 2030 yang disebabkan sulfur oksida (SOx), nitrogen oksida (NOx), karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), dan particulate matter 2,5 dan 10 dapat meningkat sampai 50-70 persen dari kondisi saat ini.

Sementara, penyakit pernapasan pneumonia dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) masing-masing meningkat sebanyak 19 persen dan 7 persen.

Bila ada peningkatan kualitas bahan bakar, maka dampak pencemaran dan penyakit pernapasan dapat dikurangi. Menurutnya, adopsi standar EURO 4 dapat mengurangi penyebaran pencemar udara sebanyak 70 persen, sementara untuk SOx nyaris 100 persen.

“(Pneumonia dan ISPA) akan berkurang sekitar 22 persen dan 8 persen kalau kita beralih ke bahan bakar berstandar tinggi. Tingkat pengurangan akan lebih tinggi kalau sampai adopsi EURO 6,” katanya.

Menurut Julius, upaya ini harus mendapatkan perhatian dari sisi kebijakan fiskal. IESR dan Center for Reform on Economics (CORE) telah mempertimbangkan tiga skenario kebijakan fiskal. Skenario pertama, biaya ditanggung oleh negara yang akan meningkatkan anggaran pemerintah sampai dengan Rp92,2 triliun.

“Skenario kedua, biaya dibebankan ke konsumen, jadi harga BBM akan dinaikkan sesuai peningkatan biaya produksi. Skenario ketiga, ada pembatasan subsidi bagi sebagian pengguna di mana anggarannya dialihkan untuk membiayai peningkatan kualitas BBM,” ujarnya.

Julius mengungkapkan, skenario ketiga sudah diwacanakan oleh pemerintah dengan anggaran subsidi yang dapat dihemat mencapai Rp74,8 triliun – Rp98,3 triliun. Hasil penghematan anggaran nantinya bisa digunakan untuk mengembangkan infrastruktur dan transportasi publik.

PT Freeport Indonesia (PTFI) mengatakan pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) tembaga di Fakfak, Papua Barat termasuk salah satu poin pembahasan dalam perpanjangan izin operasi mereka setelah 2041.

“Itu termasuk dengan perpanjangan IUPK,” kata Direktur Utama PTFI Tony Wenas saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kamis (22/8).

Terkait perpanjangan operasi atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK), Tony mengatakan saat ini pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah. “Kami masih terus mendiskusikan dengan pemerintah,” ujarnya.

Pada Senin lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan proses perpanjangan IUPK PTFI sudah hampir selesai, namun menurutnya PTFI dinilai lambat dalam memenuhi berbagai syarat yang menjadi negosiasi antara pemerintah dengan PTFI.

Bahlil mencontohkan, salah satu proses yang lambat dilakukan Freeport adalah terkait negosiasi mereka dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang belum selesai.

Merespon hal tersebut, Tony menyebut memang proses perpanjangan IUPK masih dalam tahap pendiskusian seluruh aspek. “Jadi semuanya masih didiskusikan, nanti pada saatnya mudah-mudahan saja lebih cepat. Karena lebih cepat lebih baik,” ucapnya.

Sebelumnya, saat masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil memastikan bahwa perpanjangan IUPK PTFI akan terlaksana tahun ini, sebelum pemerintahan baru dimulai.

“Dalam perpanjangannya nanti akan kami urus sebelum pemerintahan selesai,” kata Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN yang dipantau secara daring pada Kamis (11/7).

PTFI saat ini memiliki IUPK yang berlaku hingga 2041. Bahlil mengatakan, perpanjangan kontrak PTFI setelah 2041 Indonesia akan memperoleh penambahan saham sebanyak 10%. “Jadi total saham Indonesia di Freeport itu sebesar 61%,” ujarnya.

Penambahan saham 10% ini sebelumnya pernah dikatakan Bahlil dalam peresmian operasi smelter tembaga Manyar milik PTFI di Gresik beberapa waktu lalu.

“Rasa-rasanya agak kurang adil kalau kami tidak memberi perpanjangan izin, apalagi sudah membangun smelter di Gresik dan kita akan mendapatkan penambahan saham 10%. Sudah disetujui juga, Freeport akan membangun smelter di Papua,” kata Bahlil pada Kamis (27/6).

Melalui jumlah kepemilikan saham tersebut, Bahlil menegaskan bahwa PTFI sudah menjadi milik Indonesia. “Sudah bukan lagi milik Freeport McMoran, sudah menjadi milik BUMN. Jadi ini kan punya negara, kenapa harus kami buat ribet-ribet perpanjangannya,” kata dia.

Pada bulan lalu, Freeport McMoran (FCX) mengatakan anak usahanya PTFI berencana mengajukan permohonan perpanjangan IUPK tahun ini.

“Perpanjangan IUPK ini memungkinkan kesinambungan operasi skala besar yang bermanfaat untuk seluruh pemangku kepentingan serta memberikan peluang pengembangan sumber daya tambahan yang menarik di kawasan Grasberg,” tulis FCX dalam laporan keuangan untuk kuartal II dan semester I 2024.

Pembangunan Smelter Fakfak

Rencana pembangunan ini pertama kali disebut oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir.

“Hal-hal ini sangat positif untuk terus meningkatkan investasi dari luar negeri untuk pembukaan lapangan kerja di Indonesia seperti yang dicita-citakan oleh bapak presiden,” kata Erick selepas mendampingi Presiden Joko Widodo di Washington DC pada November 2023.

Ketika itu Jokowi juga bertemu dengan CEO Freeport McMoRan, Richard Adkerson, yang sempat membahas komitmen untuk membangun smelter tembaga baru di Fakfak.

Erick mengungkap pembangunan smelter ini merupakan salah satu upaya mendorong investasi Indonesia dari Amerika Serikat (AS). Terlebih dengan porsi BUMN yang saat ini sudah menguasai 51% saham Freeport.

“Ini investasi yang memang kita hilirisasi, dari yang awalnya murni pertambangan emas dan copper, sekarang mulai diturunkan industrialisasinya,” ungkap Erick.

Erick menyebut saat ini investasi Amerika di Indonesia sudah menduduki posisi keempat dan ini merupakan kejadian pertama bagi Indonesia. Dia juga mengatakan hubungan perdagangan Indonesia dan AS terus mengalami peningkatan saat ini.

Sebelumnya, Tony menyatakan menunggu kepastian perpanjangan IUPK hingga 2061 sebelum menetapkan rencana pembangunan smelter Fakfak. PTFI perlu mengunci kepastian penambahan masa operasi sebelum memutuskan untuk mendirikan smelter baru.

"Kami belum tahu kapan mulai konstruksi, belum tahu. Kami masih tunggu sampai perpanjangannya selesai," kata Tony di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (28/3).

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri reli yang berlangsung tiga hari berturut-turut dengan penurunan sebesar 0,87% ke level 7.488 pada penutupan perdagangan Kamis (22/8). Nilai transaksi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini mencapai rekor Rp 39,59 triliun berkat transaksi tutup sendiri (crossing) saham PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) senilai Rp 26,39 triliun.

Penurunan IHSG terjadi karena pelaku pasar mengkhawatirkan kondisi politik dan keamanan dalam negeri yang memanas. Berbagai elemen masyarakat menolak dan mengecam rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Rencana tersebut diduga sebagai manuver DPR untuk menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2024 tentang ambang batas yang harus dipenuhi partai politik dan gabungan partai politik dalam pencalonan kepala daerah.

Phintraco Sekuritas menyatakan bursa regional Asia cenderung bergerak variatif sejumlah sentimen memberikan warna perdagangan pasar keuangan hari ini. Pelaku pasar tampaknya menyikapi rilis risalah The Fed terbaru yang memberikan pesan sebagian besar anggota setuju dan ingin menurunkan suku bunga pada pertemuan berikutnya.

Pada perdagangan hari ini, data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp 39,59 triliun dengan volume 18,42 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1.086.358 kali.

Sebanyak 268 saham menguat, 295 saham terkoreksi, dan 231 saham stagnan. Sedangkan untuk kapitalisasi pasar IHSG pada hari ini menjadi Rp 12.817,73 triliun. Sebelas sektor saham yang ada di BEI seluruhnya berada di zona merah. Indeks saham sektor infrastruktur turun paling dalam 1,46%.

Sementara itu, mayoritas indeks utama bursa Asia juga melemah. Nikkei 225 naik 0,68%, Shanghai Composite Indeks turun 0,27%, Hang Seng turun 0,27% dan Straits Times turun 0,01%.

Saham yang turun paling dalam (top losers):

- PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) turun 7,58% menjadi Rp 61

- PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) turun 7,27% menjadi Rp 51

- PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) turun 5,20% menjadi Rp 328

- PT XL Axiata Tbk (EXCL) turun 3,49% menjadi Rp 2.210

- PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) turun 3,21% menjadi Rp 5.275

Saham yang naik paling tinggi (top gainers):

- PT Tempo Intimedia Tbk (TMPO) naik 34,78% menjadi Rp 124

- PT Bank Permata Tbk (BNLI) naik 24,6% menjadi Rp 1.165

- PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS) naik 9,93% menjadi Rp 155

- PT Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) naik 5,29% menjadi Rp 358

- PT United Tractors Tbk (UNTR) naik 4,27% menjadi Rp 26.225

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dewan Perwakilan Rakyat tak kompak menyikapi Revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bergulir. Sebagian menyatakan menolak revisi yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 tahun 2024 tentang syarat pencalonan di pilkada.

Anggota Fraksi PKB DPR Luqman Hakim memilih untuk tidak menghadiri rapat paripurna DPR RI yang digelar pada Kamis (22/8). Rapat ini seharusnya menjadi momen bagi DPR untuk mengambil persetujuan revisi.

Luqman menilai pembahasan RUU Pilkada itu dilakukan secara kilat tanpa memberikan ruang terhadap partisipasi publik. Terlebih lagi, menurutnya pembahasan itu kontra terhadap demokrasi karena melawan putusan Mahkamah Konstitusi.

"Tidak hadirnya saya di rapat paripurna, bukanlah masalah teknis. Tetapi manifestasi dari sikap saya yang menolak," kata Luqman.

Dia pun menegaskan bahwa sikap politiknya kini berada di posisi bersama para mahasiswa, akademisi, individual, hingga organisasi penggiat demokrasi. Sikap Luqman berbeda dengan fraksi PKB yang sebelumnya menyatakan persetujuan atas draft revisi yang disepakati bersama pemerintah di Badan Legislasi.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menunda rapat paripurna lantaran tak memenuhi kuorum. Rapat hanya dihadiri oleh 89 anggota dari 575 anggota DPR. Padahal menurut tata tertib, sidang paripurna harus diikuti oleh minimal separuh dan seluruh total anggota DPR.

Penundaan paripurna membuat nasib Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang sebelumnya sudah disetujui oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah. Rapat Baleg yang berlangsung tiga sesi pada Rabu (21/8) berbuah sepakat. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menolak rancangan undang-undang.

Terdapat dua materi krusial RUU Pilkada yang disepakati dalam Rapat Panja RUU Pilkada ini. Pertama, berkaitan dengan Pasal 7 UU Pilkada terkait syarat usia pencalonan yang disesuaikan dengan putusan Mahkamah Agung (MA). Pasal 7 ayat (2) huruf e, disepakati berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih.

Dengan merujuk pada aturan MA, DPR mengabaikan putusan terbaru yang dibuat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Dalam sidang pada Selasa (22/8) MK menegaskan bahwa penghitungan syarat usia calon kepala daerah harus terhitung sejak penetapan pasangan calon, bukan saat pasangan calon terpilih dilantik menjadi kepala daerah.

Materi krusial kedua berkaitan dengan perubahan Pasal 40 UU Pilkada terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Dalam revisi terbaru, DPR hanya mengakomodasi sebagian dari putusan MK. DPR menyimpulkan persyaratan pencalonan kepala daerah tetap mengacu pada ambang batas 25% suara sah atau 20% jumlah kursi untuk partai yang ada di parlemen. Sedangkan syarat suara berdasarkan persentase jumlah pemilih tetap sebagaimana ditetapkan MK hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPR.

Usung Gus Yusuf di Pilgub Jateng

Sikap berbeda PKB dengan yang disampaikan pada rapat baleg juga terlihat dari dukungan yang diberikan kepada Ketua DPW PKB Jawa Tengah K.H.Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf sebagai bakal calon gubernur. Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah Sukirman di Semarang pada Rabu (21/8) mengatakan bahwa PKB meraih sekitar 3.000.000 suara atau 11% dari total suara sah pemilu.

Berdasarkan putusan MK terhadap syarat pencalonan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ambang batas syarat dukungan untuk Provinsi Jawa Tengah sebesar 6,5 persen suara sah partai politik atau gabungan partai politik. "Dengan perolehan 3.000.000 suara, PKB sudah lebih dari cukup untuk mengusung sendiri," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah itu.

Menurut dia, Gus Yusuf sudah menerima dukungan dari para kiai dan berbagai kalangan untuk mencalonkan sendiri pada Pilgub Jateng. Ia memastikan Gus Yusuf akan mendaftar ke KPU sebagai Calon Gubernur Jawa Tengah usai pelaksanaan Muktamar PKB.

Sementara itu, Ketua Desk Pilkada PKB Jawa Tengah Moh Hudallah menambahkan bahwa sejumlah nama bakal calon gubernur yang akan mendampingi Gus Yusuf sudah diinventarisasi. Menurut Hudallah kriteria yang akan diusung adalah sosok yang bisa membantu elektoral dan memiliki pengalaman di pemerintahan.

Adapun Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar berkelit tak mengetahui adanya pembahasan revisi UU Pilkada di Baleg. Ia menyebut baru mengetahui adanya pembahasan revisi setelah mendapat undangan untuk mengikuti paripurna pengesahan revisi UU Pilkada.

Aksi demonstrasi menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada ricuh pada Kamis (22/8). Massa membakar ban, melempar batu, hingga menjebol pagar dan merangsek masuk Gedung DPR.

Salah satu pagar Gedung DPR yang menghadap Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan akhirnya jebol pada pukul 14.00 WIB. Sejumlah massa demo pun masuk dan sempat menggelar orasi di Taman DPR.

Massa lainnya yang berdemo di depan gerbang utama DPR membakar ban hingga menciptakan kepulan asap hitam. Mereka menggoyang gerbang sambil berteriak "Buka, buka, buka pintunya. Buka pintunya sekarang juga."

Polisi berusaha memadamkan ban yang dibakar dengan menyemportkan water canon ke arah gerbang dan mengusir para pendemo dari dalam gedung DPR.

Kondisi DPR sempat sedikit kondusif. Namun, massa kembali merangsek masuk ke dalam gedung DPR. Sejumlah pendemo yang mengenakan seragam sekolah diperkirakan siswa STM aktif melemparkan batu ke arah polisi.

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, dua rombongan massa aksi dibawa menggunakan mobil, setelah diseret dan dipukuli oleh oknum polisi. Polisi sejauh ini sudah bersiap melontarkan gas air mata, tetapi belum dilakukan hingga 17.00 WIB.

Ribuan demonstran memenuhi seluruh ruas jalan di depan gedung DPR. Massa terdiri dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari mahasiswa, buruh, politisi, hingga selebritis dan komika ikut dalam aksi menolak revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menganulir putusan MK.

Komedian Adjis Doa Ibu mengatakan, hadir pada demonstrasi hari ini bersama komunitas Stand Up Indonesia. Tujuan utama kehadirannya dalam aksi tersebut mengawal putusan MK mengenai syarat pencalonan kepala daerah.

"Kami datang membuktikan kami tidak hanya tertawa saja, tapi juga memeriksa pekerjaan para anggota DPR. Kami datang untuk mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini penting, " kata Ajis di depan Gedung DPR, Kamis (22/8).

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada. Revisi UU Pilkada ini menganulir putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menetapkan syarat baru dalam pengajuan calon kepala daerah.

Pembahasan revisi UU Pilkada di DPR ini menuai kecaman hingga membuat masyarakat umum, mahasiswa dan buruh turun ke jalan. Dua poin dalam revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK yakni syarat pencalonan dalam pengajuan calon kepala daerah dan batas usia kepala daerah.

MK menurunkan syarat jumlah suara bagi partai politik dan gabungan partai politik yang akan mengusulkan calon di Pilkada 2024. Melalui putusan MK, partai politik yang sebelumnya kehilangan kesempatan mengusung calon kembali mendapatkan peluang. Namun, revisi UU Pilkada mementahkan putusan MK.

Selain itu, revisi UU Pilkada juga menganulir putusan MK yang menyebutkan usia minimal saat penetapan calon kepala daerah. Baleg DPR malah menggunakan menggunakan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23P/HUM/2024 yang mengatur batas minimum usia calon kepala daerah saat pelantikan.

Putusan MK menjadi perbincangan dan sorotan publik karena bersinggungan dengan rencana putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep untuk maju dalam Pilkada tahun ini. Sebaliknya, revisi UU Pilkada mengembalikan peluang Kaesang maju sebagai calon kepala daerah.