Pengurus Besar Nahdlatul Ulama alias PBNU telah resmi mengantongi surat izin usaha pertambangan khusus (IUP) untuk komoditas batu bara di Kalimantan Timur (Kaltim). PBNU menyebut bakal memulai tahapan eksplorasi pada Januari 2025.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa NU kini telah memeroleh izin pertambangan batu bara untuk lahan seluas 26.000 hektare, yang merupakan bekas wilayah pengelolaan Kaltim Prima Coal (KPC).

"Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," kata Gus Yahya kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (22/8).

Gus Yahya menyempaikan keterangan tersebut seusai PBNU memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (22/8). Dia mengatakan bahwa PBNU yang berinisiatif awal untuk bertemu dengan Presiden Jokowi.

Pejabat teras PBNU yang hadir ke Istana kali ini adalah Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, hingga Sekretaris Jenderal PBNU Saifulah Yusuf.

Gus Yahya mengatakan bahwa PBNU melalui badan usahanya telah melaksanakan kegiatan eksplorasi sebagian kecil area, sehingga estimasi produksi batu bara belum bisa ditentukan secara akurat.

Dia juga menginformasikan produksi batu bara dapat segera dimulai karena PBNU sudah menerima IUP dan izin tertulis untuk kegiatan pertambangan. "Karena IUP sudah keluar, mudah-mudahan Januari kami sudah bisa bekerja," ujar Gus Yahya.

Kakak kandung Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas itu menyatakan bahwa pohaknya masih perlu berkomunikasi dengan mitra bisnis yang terkait dengan NU untuk mendiskusikan langkah strategis pengelolaan tambang baru bara, termasuk potensi pengerjaan proyek hilirisasi.

Pemberian IUP batu bara kepada ormas keagamaan merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dalam aturan terbaru ini, terdapat 17 pasal yang diubah dan ditambahkan. Aturan mengenai penawaran WIUP kepada ormas keagamaan diatur dalam pasal 83A ayat 1-7.

Pemerintah telah menyiapkan enam WIUP yang akan ditawarkan kepada ormas keagamaan dari enam WIU ini berasal dari wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang tersebar di Indonesia.

Ormas keagamaan bakal mendapatkan wilayah pertambangan bekas pengelolaan Kaltim Prima Coal (KPC), Adaro Energy, Indika Energy, Kendilo Coal Indonesia, Kideco, Multi Harapan Utama, dan Arutmin Indonesia.

Lahan bekas PKP2B yang ditawarkan secara prioritas kepada ormas ini paling tidak mengandung batu bara dengan kalori di atas 4.000/GAR. Batu bara dengan kalori tinggi itu kerap digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), industri semen, baja, dan pengolahan logam.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka kemungkinan ikut aturan pilkada sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini jika revisi Undang-Undang Pilkada tak juga disahkan hingga pendaftaran calon gubernur dibuka pada 27 Agustus mendatang.

"Berarti kita ikut keputusan yang terakhir, keputusan dari Mahkamah Konstitusi." kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8).

DPR saat ini telah menunda pengesahan RUU Pilkada usai rapat paripurna tak kuorum. Dasco mengatakan dirinya telah menerima perwakilan pengunjuk rasa.

"Kami akan memperhatikan aspirasi masyarakat," kata politisi Partai Gerindra itu.

DPR juga telah menunda sidang paripurna setelah pimpinan sidang menunda pembukaan sidang selama 30 menit. Dasco yang memimpin sidang mengatakan sidang tidak dapat dilanjutkan lantaran tidak memenuhi kuorum.

Adapun yang hadir pada hari ini ada 89 orang, dan izin 87 orang dari 575 total anggota DPR dari sembilan fraksi. “Oleh karena itu kita akan menjadwalkan kembali rapat bamus untuk paripurna karena kuorum tidak terpenuhi,” ujar Dasco memimpin sidang.

Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP meminta rencana pengesahan RUU tersebut tak dipaksakan. Hal ini karena menurut mereka RUU ini cacat secara prosedur maupun materi.

"Kalau ini dipaksakan dengan mengabaikan putusan MK yang final, kita berada dalam situasi darurat konstitusi," kata politikus PDIP Masinton Pasaribu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8).

PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) mencatatkan transaksi tutup sendiri atau crossing saham jumbo di pasar negosiasi senilai Rp 26,39 triliun, pada Kamis (22/8). Berdasarkan data D’Origin, nilai transaksi crossing saham AMMN itu berada di bawah harga pasar dengan rata-rata Rp 10.000 per lembar saham. Padahal, saham Amman Mineral siang ini diperdagangkan di rentang Rp 10.375–Rp 10.525 per lembarnya.

Katadata.co.id juga telah meminta tanggapan lebih lanjut mengenai transaksi tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan pihak manajemen Amman Mineral belum merespons.

Di sisi lain, meskipun IHSG turun 0,57% ke 7.511 pada perdagangan sesi pertama hari ini, data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham mencapai Rp 31,85 triliun dengan volume 11,07 miliar saham dan frekuensi sebanyak 623.538 kali.

Apabila melihat pergerakan sahamnya, saham AMMN terpantau menguat 0,72% ke level Rp 10.450 per lembar saham. Volume yang diperdagangkan 15,54 juta, dengan nilai transaksi Rp 162,29 miliar dan kapitalisasi pasarnya mencapai Rp 757,82 triliun.

Harga saham emiten tambang mineral ini dalam seminggu terakhir naik 1,95%. Meskipun dalam sebulan terakhir anjlok 9,33%, saham AMMN secara year to date (ytd) telah melesat 59,54%. Bahkan saham perusahaan pertambangan itu meroket 457,33% jika dihitung dalam setahun terakhir.

Rencana Penetapan Waris Alexander Ramlie

Pada 25 Juni lalu, juga terjadi crossing saham AMMN senilai Rp 16,95 triliun. Manajemen Amman Mineral menyebut pengalihan saham ini merupakan bagian dari rencana penetapan waris (estate planning) oleh Direktur Amman Mineral Alexander Ramlie.

“Restrukturisasi ini hanya dilakukan untuk tujuan penetapan waris (estate planning) dan bukan merupakan penjualan saham AMMN oleh Alexander Ramlie kepada pihak ketiga,” ungkap manajemen AMMN dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Selasa (25/6).

Perusahaan mengatakan, pengalihan saham ini dilakukan dengan mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku.

Berdasarkan data yang dilihat Katadata.co.id di aplikasi online trading, nilai transaksi tersebut berada di bawah harga pasar dengan rata-rata Rp 1.695 per saham atau sebanyak 100,05 juta lot saham. Harga transaksi tersebut sama seperti harga saham AMMN pada saat initial public offering (IPO) pada 7 Juli 2023.

Media asing menyoroti demo penolakan atas langkah DPR menganulir putusan MK atau Mahkamah Konstitusi terkait aturan Pilkada. Mereka menyebut, cara DPR ini bisa menguntungkan aliansi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan penggantinya, Prabowo Subianto.

Straits Times melaporkan, DPR menunda rapat di tengah aksi protes atas pembahasan RUU Pilkada yang dinilai akan menguntungkan aliansi Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto.

Media yang berbasis di Singapura itu menyebutkan, Indeks Harga Saham Gabungan alias IHSG dan rupiah jatuh pada perdagangan Kamis pagi (22/8).

Straits Times juga menyebutkan bahwa warganet di Indonesia, termasuk selebritas, menyerukan ‘peringatan darurat’ atas langkah DPR bergegas meloloskan RUU Pilkada yang akan melemahkan putusan MK.

Outlet media itu menyampaikan, DPR di Indonesia ingin mengubah UU yang memungkinkan putra bungsu Presiden Jokowi yakni Kaesang Pangarep yang berusia 29 tahun, bisa mencalonkan diri sebagai wakil gubernur.

RUU itu juga disebut oleh Straits Times, memungkinkan sekutu Prabowo dan Jokowi mencalonkan diri hampir tanpa pesaing dalam Pilkada di Jawa Tengah dan Jakarta.

Sementara itu, Bloomberg mengungkapkan bahwa PDIP berupaya memboikot persidangan di parlemen dan berencana mengajukan nota keberatan.

“Parlemen harus meloloskan UU tersebut sebelum batas waktu 26 Agustus untuk pencalonan dalam Pilkada November,” demikian dikutip dari Bloomberg.

Reuters juga membahas upaya DPR menghalangi kritikus pemerintah yang vokal dalam memperebutkan jabatan gubernur Jakarta, serta membuka jalan bagi putra bungsu Presiden Jokowi maju dalam Pilkada di Jawa.

“Perebutan kekuasaan antara parlemen dan lembaga yudikatif terjadi di tengah perkembangan politik yang dramatis selama seminggu di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dan di akhir masa jabatan kedua Presiden Jokowi,” demikian dikutip dari Reuters.

Media yang berbasis di Kanada itu menyebutkan, Presiden Jokowi pertama kali terpilih pada 2014. Jokowi saat itu dipuji sebagai pahlawan demokrasi, sebagian besar karena ia dianggap tidak terikat oleh oligarki dan elit militer.

Presiden Jokowi dipuji karena catatan ekonominya yang solid tetapi semakin dikritik karena kemerosotan demokrasi lembaga-lembaga negara selama dekade masa jabatan.

BBC juga membahas soal keuntungan aliansi Presiden Jokowi atas langkah DPR menganulir putusan MK soal aturan Pilkada. :Status quo akan tetap dipertahankan, yang menguntungkan partai-partai koalisi yang berkuasa di bawah Presiden Jokowi dan penggantinya, Prabowo Subianto,” demikian dikutip.

Akibatnya, banyak pemilihan kepala daerah diperkirakan berlangsung tanpa ada pesaing.

Keputusan DPR tersebut juga berarti bahwa seorang kritikus utama pemerintah, Anies Baswedan, tidak bisa mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta.

“Pemerintah Indonesia juga berupaya mencari cara untuk menyiasati putusan MK yang mempertahankan batas usia minimal saat ini, yaitu 30 tahun, bagi para calon, yang akan menghalangi putra Jokowi yakni Kaesang Pangarep, mencalonkan diri dalam kontes regional di Jawa Tengah,” demikian dikutip dari BBC.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut akan membangun hilirisasi Liquefied Petroleum Gas (LPG) melalui pembangunan industri LPG di Indonesia.

Hal ini merupakan salah satu mandat yang Bahlil dapatkan ketika mengemban tugas sebagai Menteri ESDM dari Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Segera kita membangun hilirisasi LPG, kami menyiapkan lokasi untuk membangun industri LPG. Karena LPG kita impor terus," kata Bahlil dalam sambutannya dalam acara serah terima jabatan di Kementerian ESDM pada Senin (19/8).

Bahlil juga meminta data lengkap mengenai jumlah impor gas bumi Indonesia yang menurutnya sudah terlalu banyak. Selain impor gas bumi, Bahlil juga meminta detail lokasi potensi gas jenis C3 C4 yang digunakan sebagai bahan baku LPG.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mengatakan kapasitas produksi LPG di Indonesia masih jauh untuk bisa memenuhi demand atau permintaan domestik.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Wiko Migantoro menyebut pemerintah dan Pertamina harus memikirkan bersama cara untuk mencari alternatif pasokan lainnya untuk penuhi kebutuhan domestik.

“Seperti jaringan gas yang bisa kami maksimalkan juga dengan memanfaatkan gas alam yang ada, kemudian transmisi gas yang kami miliki,” kata Wiko saat ditemui di Jakarta pada Senin (19/8).

Produksi LPG Turun 10 Tahun Terakhir

Berbicara LPG, berdasarkan data dari Kementerian ESDM dalam statistik minyak dan gas bumi terlihat bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir atau periode 2014-2023, tren produksi LPG domestik cenderung menurun.

Hal ini dapat terlihat bahwa pada 2014, jumlah produksi LPG domestik mencapai 2,38 juta metrik ton. Angka produksi ini terus menyusut hingga akhirnya pada 2019 jumlahnya mencapai 1,93 juta metrik ton.

Dalam 10 tahun terakhir, jumlah produksi LPG paling rendah terjadi pada 2021 dengan total 1,90 juta metrik ton saja. Kinerja produksi LPG kemudian mulai meningkat pada 2023 menjadi 1,98 juta metrik ton.

Meski belum bisa penuhi demand domestik, namun Wiko menyebut Indonesia masih bisa memproduksi LPG dengan memanfaatkan dua sumber. Baik itu sumber gas alam langsung yang mengandung propane butane atau C3 C4 yang merupakan bahan baku LPG.

Selain gas alam atau natural gas, pasokan ini juga bisa didapatkan dari pengolahan produk yang berasal dari kilang yang menghasilkan LPG. “Ada beberapa lapangan upstream yang bisa kami ekstraksi, yang mengandung propane butane, dan juga dari kilang,” ujarnya.

Berbanding terbalik dengan kinerja produksi, tren impor LPG justru konsisten meningkat dalam 10 tahun terakhir. Pada 2014, angka impor LPG Indonesia berjumlah 3,6 juta metrik ton.

Pada 2015 jumlah impornya meningkat di kisaran 4 jutaan metrik ton dan pada saat tahun pertama pandemi covid-19 atau 2020 jumlah impornya sudah menyentuh angka 6,3 juta metrik ton.

Berdasarkan data terakhir, pada 2023 jumlah impor LPG sudah mencapai 6,95 juta metrik ton per tahun.

Subsidi LPG

Kondisi peningkatan impor dan penurunan produksi LPG dalam negeri ini terjadi berbarengan dengan angka kebutuhan LPG subsidi yang semakin besar.

Menurut catatan Kementerian ESDM, kuota subsidi LPG pada 2020 mencapai 7 juta ton dengan realisasinya di angka 7,14 juta ton. Kemudian di 2021, kuota naik menjadi 7,5 juta ton dengan realisasi 7,46 juta ton.

Lalu, pada 2022 pemerintah menetapkan kuota LPG subsidi 8 juta ton dengan realisasi hanya 7,8 juta ton. Sedangkan pada 2023 pemerintah menganggarkan kuota 8 juta ton, namun realisasinya mencapai 8,07 juta ton.

Tidak hanya Pertamina, Kementerian ESDM juga menyebut produksi gas dalam negeri belum mencukupi kebutuhan LPG saat ini. Indonesia hanya dapat memproduksi satu jutaan ton elpiji per tahun, sedangkan kebutuhannya mencapai 8 juta ton per tahun.

"Jadi 6,7 juta hingga 6,8 juta ton LPG masih impor. Ini besar sekali, sampai 77% dari kebutuhan," ujar Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji di kantornya, Jakarta, Kamis (11/1). "Kami banyak gagasan untuk menekan impor LPG, tapi masih digodok."

Salah satunya, peningkatan produksi LPG dalam negeri. Langkah ini dimulai dengan mengidentifikasi sumber gas lapangan. "Kemudian akan kami bangun kilang elpiji sehingga dapat menambah produksi dalam negeri," ujarnya.

Pemerintah juga akan memanfaatkan gas pipa biasa, melalui jaringan gas (jargas). "Termasuk gas alam terkompresi (CNG)," kata Tutuka.

Unggahan menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi yakni Erina Gudono di Instagram dan konten Instagram eksklusif disorot warganet di tengah penolakan atas langkah DPR menganulir putusan MK alias Mahkamah Konstitusi terkait aturan Pilkada.

Erina Gudono mengunggah foto sepotong roti dengan keterangan atau caption ‘Mas Kaesang: "Mahal banget roti 400 ribu’ pada Rabu (21/8). Selain itu, Erina mengunggah foto perlengkapan bayi dan terlihat ia memilih stroller bayi berwarna cokelat.

Konten itu diunggah oleh Erina Gudono saat bepergian ke Amerika bersama Kaesang Pangarep.

Unggahan itu direspons negatif oleh sejumlah warganet, karena sebagian masyarakat Indonesia tengah menyoroti upaya DPR menganulir putusan MK dengan mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang atau RUU Pilkada.

Tau gak sih apa yg bikin makin sakit hati? Ditengah keriuhan ini, bininya si K update belanja perlengkapan bayi di CALIFORNIA plus makan roti 400rb sama si K. Ya Allah, bener2 gatau lagi bener2 cuman yakin azab Allah tuh ada. https://t.co/xIC1xQsd6K— (@daughterofumar) August 21, 2024

Warganet juga menyoroti konten Instagram eksklusif Erina Gudono yang di-highlight di bagian bawah profil. Fitur ini memungkinkan kreator konten menyajikan unggahan berupa foto, video, live streaming, atau Stories yang hanya dapat diakses oleh subscribers.

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, Erina Gudono mengenakan tarif Rp 7.500 per bulan untuk konten Instagram eksklusif. Menantu Presiden Jokowi ini memiliki 1,4 juta pengikut atau followers.

Jika seluruhnya membayar Rp 7.500 per bulan, maka Erina Gudono bisa mendapatkan Rp 10,5 miliar.

Aksi demonstrasi menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada yang digelar di depan Gedung DPR pada Kamis (22/8) mulai memanas. Massa berhasil menjebol salah satu pagar Gedung DPR.

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, massa awalnya melemparkan botol ke arah gedung DPR. Sebagian membakar ban sehingga terlihat kepulan asap di pintu masuk Gedung Perlemen.

Beberapa mahasiswa menggunakan seragam almamater pun memanjat pagar. Salah satu mahasiswa bahkan berhasil masuk ke gedung DPR dengan memanjat pagar. "Yang ada di atas pagar silahkan untuk turun," kata petugas kepolisian di dalam gerbang DPR.

Tak lama kemudian, gerombolan pendemo menjebol salah satu pagar di depan DPR. Beberapa pendemo berhasil masuk. Namun, sebagian pendemo kembali mundur karena melihat polisi mulai maju.

Namun demikian, kondisi tersebut tak bertahan lama. Para pendemo pun terlihat mulai melempari batu ke arah polisi. Polisi terpantau mulai maju untuk memukul mundur massa.

Demo RUU Pilkada (Katadata/Andi M. Arief)

Hingga pukul 14.30 WIB, belum ada gas air mata yang dilemparkan kepolisian. Namun, polisi terpantau sudah menyiapkan dua pistol gas air mata.

Ribuan demonstran memenuhi seluruh ruas jalan di depan gedung DPR. Massa terdiri dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari mahasiswa, buruh, politisi, hingga selebritis dan komika ikut dalam aksi menolak revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menganulir putusan MK.

Komedian Adjis Doa Ibu mengatakan, hadir pada demonstrasi hari ini bersama komunitas Stand Up Indonesia. Tujuan utama kehadirannya dalam aksi tersebut mengawal putusan MK mengenai syarat pencalonan kepala daerah.

"Kami datang membuktikan kami tidak hanya tertawa saja, tapi juga memeriksa pekerjaan para anggota DPR. Kami datang untuk mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini penting, " kata Ajis di depan Gedung DPR, Kamis (22/8).

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada. Revisi UU Pilkada ini menganulir putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menetapkan syarat baru dalam pengajuan calon kepala daerah.

Pembahasan revisi UU Pilkada di DPR ini menuai kecaman hingga membuat masyarakat umum, mahasiswa dan buruh turun ke jalan. Dua poin dalam revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK yakni syarat pencalonan dalam pengajuan calon kepala daerah dan batas usia kepala daerah.

MK menurunkan syarat jumlah suara bagi partai politik dan gabungan partai politik yang akan mengusulkan calon di Pilkada 2024. Melalui putusan MK, partai politik yang sebelumnya kehilangan kesempatan mengusung calon kembali mendapatkan peluang. Namun, revisi UU Pilkada mementahkan putusan MK.

Selain itu, revisi UU Pilkada juga menganulir putusan MK yang menyebutkan usia minimal saat penetapan calon kepala daerah. Baleg DPR malah menggunakan menggunakan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23P/HUM/2024 yang mengatur batas minimum usia calon kepala daerah saat pelantikan.

Putusan MK menjadi perbincangan dan sorotan publik karena bersinggungan dengan rencana putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep untuk maju dalam Pilkada tahun ini. Sebaliknya, revisi UU Pilkada mengembalikan peluang Kaesang maju sebagai calon kepala daerah.

Deputi Koordinator Infrastruktur dan Transportasi, Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengatakan, Indonesia masih memiliki beberapa pekerjaan rumah untuk mencapai target transisi energi. Salah satunya yang harus segera diselesaikan adalah penggunaan bahan bakar fosil Indonesia yang masih mencapai 86 persen.

Adapun penggunaan energi fosil di Indonesia terkonsentrasi pada tiga sektor, yaitu listrik dengan penggunaan batubara untuk pembangkit listrik, penggunaan BBM untuk transportasi, dan penggunaan batubara untuk proses industri.

"Jadi hal-hal ini jika kita bisa pecahkan, kita sudah 75% menyelesaikan perjalanan kita. Untuk listrik, secara umum Indonesia berada dalam posisi yang cukup baik," ujar Rachmat dalam acara Road to Indonesia International Sustainability Forum 2024, Jakarta, Kamis (22/8).

Rachmat mengatakan, pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia sebesar 73 gigawatt (GW) menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Pasalnya, pemanfaatan EBT tersebut sangat jomplang bila dibandingkan dengan potensi yang ada sebesar 3.600 GW.

Menurutnya, pekerjaan yang harus diselesaikan mengenai bauran EBT adalah dengan membuat transmisi atau sistem yang bisa menerima listrik dari energi matahari, angin yang memiliki variabel sedikit berbeda dengan energi berbasis fosil.

"Ini butuh sistem teknologi yang sedikit berbeda dengan bahan bakar berbasis fosil dan tidak kalah pentingnya kita juga perlu membangun industri rantai pasok yang mendukung pembangunan energi berkelanjutan ini," ungkapnya.

Rachmat menegaskan, pemerintah mendorong dan mendukung pembangunan industri dan rantai pasok bahan baku pembangkit EBT di dalam negeri.

"Karena alangkah sayangnya, jika Indonesia hari ini adalah negara yang mandiri secara energi, kemudian nanti dia bergantung terhadap imported sollar panel, imported batteries dan sebagainya," ucapnya.

Utang yang melonjak selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo meninggalkan beban bunga yang besar di tahun pertama Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Sekitar 15% dari belanja negara atau Rp 553 triliun dipatok untuk membayar bunga utang pada 2025.

Dalam nyaris 10 tahun terakhir, utang pemerintah naik lebih dari tiga kali lipat. Utang di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2024 yang mencapai 2.601,16 triliun, melonjak menjadi Rp 8.502,69 triliun per Juni 2024. Lonjakan utang terutama terjadi di era pandemi Covid-19, meski trennya sudah berlangsung sebelumnya.

Mengutip Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025, pembayaran bunga utang naik 10,8% dibandingkan 2024. Pemerintah akan membayarkan bunga utang dalam negeri Rp 497,62 triliun dan utang luar negeri Rp 55,23 triliun.

Pembayaran bunga utang memang tak semata dipengaruhi oleh lonjakan posisi utang. Ada faktor lainnya seperti suku bunga, nilai tukar rupiah, hingga program pengelolaan utang. Suku bunga tenor 10 tahun dipatok 7,1%, lebih tinggi dibandingkan tahun ini 6,7%. Nilai tukar rupiah diprediksi melemah di kisaran 16.100 per dolar AS.

Warisan Utang Jokowi (Katadata/Ajeng Ayu Pertiwi)

Bagaimana Dampak Bunga Utang terhadap Belanja Negara?

Ekonom Senior CORE Yusuf Rendy Manilet melihat, proporsi belanja bunga utang terhadap total belanja pemerintah pusat memang naik signifikan dalam 10 tahun terakhir. Porsi beban bunga utang bahkan mencapai 21% terhadap belanja pemerintah pusat yang dipatok Rp 2.693,2 triliun dalam RAPBN 2025.

"Di saat bersamaan, pos belanja yang sifatnya lebih produktif seperti belanja infrastruktur secara proporsi peningkatannya relatif kecil. Dalam konteks mendorong perekonomian dalam 10 tahun ke belakang, ini bukanlah hal yang relatif baik," ujar Rendy kepada Katadata.co.id, Selasa (20/8).

Alokasi belanja negara tahun depan secara keseluruhan memang naik 8,66% dibandingkan tahun ini, bahkan menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah. Presiden Joko Widodo mematok belanja negara dalam Rancangan Anggaran Belanja Negara atau RAPBN 2025 mencapai Rp 3.613,1 triliun.

"Belanja Negara direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun," ujar Jokowi dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Namun demikian, tak semua pos belanja negara yang bersifat prioritas naik. Pos-pos belanja yang diamanatkan undang-undang memang relatif naik karena harus menyesuaikan dengan porsi terhadap belanja negara. Anggaran belanja pendidikan misalnya, diwajibkan mencapai 20% dari total belanja negara. Alokasinya dalam RAPBN 2025 naik 9,3% dibandingkan tahun ini menjadi Rp 722,6 triliun.

Alokasi anggaran kesahatan yang diwajibkan mencapai 5% dari belanja negara juga naik 6,12% menjadi Rp 197,5 triliun. Namun, anggaran infrastruktur yang memberikan dorongan bagi ekonomi justru turun.

Berdasarkan jenisnya, alokasi belanja Kementerian/Lembaga turun dari Rp 1.090,8 triliun pada APBN 2024 menjadi Rp 976,8 triliun. Penurunannya lebih signifikan lagi jika dibandingkan outlook 2024 yang mencapai Rp 1.198,8 triliun. Kenaikan belanja lebih banyak didorong oleh belanja non-K/L yang naik dari Rp 1.376,7 menjadi Rp 1.716,4 triliun.

Belanja non K/L, antara lain terdiri dari belanja subsidi energi dan nonenergi, belanja bantuan sosial, hingga pembayaran bunga utang. Selain bunga utang, belanja subsidi energi juga membengkak menjadi Rp 204,5 triliun dari Rp 185,9 triliun.

Anggaran 10 Kementerian/Lembaga yang memperoleh alokasi terbesar tahun depan pun, banyak yang dipangkas dari alokasi tahun ini, terutama Kementerian PUPR seperti tergambar dalam grafik di bawah ini.

Direktur Center of Economics and Law Studies atau Celios Bhima Yudhistira menilai, beban bunga utang memang dapat menghambat ruang fiskal pemerintahan Prabowo dan target pertumbuhan ekonomi 2025. Dalam RAPBN 2025, target pertumbuhan ekonomi hanya dipatok mencapai 5,2%, sama seperti target tahun ini dan tahun lalu.

“Kewajiban bayar bunga utang yang cukup besar akan mengambil porsi hasil penerbitan utang baru, sehingga jika Prabowo ingin menambah pembiayaan program yang butuh dana besar tidak optimal berasal dari utang baru," ujar Bhima kepada Katadata.co.id, Rabu (20/8).

Ia juga mengingatkan, ada risiko suku bunga tetap tinggi meski The Fed memberikan sinyal suku bunga Amerika Serikat akan turun. Ini terlihat dari proyek suku bunga SBN tenor 10 tahun dalam RAPBN 2025 yang diperkirakan mencapai 7,1%. "Pembayaran bunga utang dengan gali lubang tutup lubang juga menyisakan risiko pada 2026 beban bunga utangnya akan lebih besar lagi," kata dia.

Selain itu, menurut dia, penerbitan SBN yang cukup agresif untuk membayar kewajiban bunga utang maupun pokok utang berdampak pada perebutan dana deposito perbankan. Pemerintah juga memiliki utang jatuh tempo mencapai Rp 800 triliun pada tahun depan

"Kan menarik sekali parkir dana di SBN bunga 7% ketimbang parkir deposito di perbankan. Ini dapat mengakibatkan bank malas salurkan pinjaman. Crowding out effect bisa hambat pertumbuhan sektor riil," ujarnya.

Kepala Ekonom BCA David Sumual juga melihat, pembayaran bunga utang memang naik signifikan dari 1,5% terhadap PDB saat Jokowi memulai pemerintah menjadi 2,1% terhadap PDB. "Namun kalau kondisi moneter global lebih longgar tahun depan sebenarnya target pertumbuhan relatif bisa tercapai tanpa APBN yang terlalu ekspansif," kata dia.

Baca di halaman berikutnya:

• Bagaimana Nasib Program Makan Bergizi Prabowo?
• Mungkinkah Prabowo Merombak APBN yang Disusun Jokowi?

Bagaimana Nasib Program Makan Bergizi Prabowo?

Penyusunan RAPBN 2025 berbeda daripada APBN-APBN transisi pemerintahan sebelumnya. Penyusunan RAPBN kali ini dikawal langsung oleh orang dekat yang merupakan keponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono. Ia resmi bergabung sebagai wakil menteri keuangan II pada Juli 2024, hampir satu bulan sebelum RAPBN dibawa secara resmi ke DPR.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi persnya menjelaskan program prioritas makanan bergizi sudah masuk dalam RAPBN 2025. "Tujuannya adalah untuk menciptakan anak yang cerdas, tetapi juga multiplayer ekonomi di lokal akan ditekankan. UMKM makin berdaya dan ekonomi bergerak," kata Sri Mulyani pekan lalu.

Program makan bergizi yang menjadi andalan Prabowo saat kampanye masuk dalam RAPBN 2025. Namun, alokasinya hanya mencapai Rp 71 triliun seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya. Angka ini jauh dibawah rancangan awal yang mencapai Rp 450 triliun per tahun dan sempat berubah menjadi Rp 120 triliun per tahun.

Dalam dokumen nota keuangan, alokasi anggaran tahun depan kemungkinan terbagi dalam anggaran kesehatan dan anggaran pendidikan. Adapun alokasi anggaran Rp 71 triliun tersebut mencakup biaya makanan, distribusi, dan operasional lembaga. Presiden Joko Widodo saat ini sudah membentuk Badan Gizi Nasional dan mengangkat dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Dadan Hindayana untuk memimpin lembaga tersebut.

Meski anggarannya jauh dari rancangan awal, namun program ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,10% pada 2025. Tenaga kerja yang diharapkan dapat terserap untuk pelaksanaan program ini sekitar 820 ribu.

Kelompok penerima program makan bergizi gratis dan susu gratis adalah siswa sekolah dan pesantren, anak balita, serta ibu hamil atau menyusui dengan risiko anak stunting. Program MBG akan dilaksanakan secara bertahap dengan memberikan makan bergizi gratis kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTs), sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), dan pesantren/pendidikan keagamaan.

Bantuan gizi juga diberikan kepada ibu hamil atau menyusui dan balita untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga yang rentan.

Pada tahap awal, MBG akan diprioritaskan untuk peserta didik prasekolah atau PAUD dan peserta didik Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki status stunting dan kemiskinan tinggi. Pertimbangan lainnya adalah daerah yang sudah memiliki kesiapan fasilitas sarana dan prasarana untuk menjalankan Program MBG.

Uji coba makan gratis di Cilegon (ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/gp/nym.)

Sri Mulyani mengatakan, Prabowo juga meminta revitalisasi sekolah ditekankan. Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran mencapai Rp 20,3 triliun untuk kualitas pendidikan, terutama bangunan sekolah. Ini karena banyak bangunan sekolah rusak berat dan sedang.

"Ini akan dibuat menjadi prioritas bagi pemerintahan baru sehingga dapat membuat target rehabilitasi dan perbaikan sekolah. Ini diharapkan juga menciptakan multipliereffect ke penciptaan lapangan kerja," kata dia.

Ia menjelaskan, ketahanan pangan menjadi prioritas Prabowo. Oleh karena itu, pihaknya telah mengalokasikan anggaran mencapai Rp 124 triliun untuk ketahanan pangan.

Mungkinkah Prabowo Merombak APBN yang Disusun Jokowi?

Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai, masih ada ruang bagi Prabowo sebenarnya untuk mengakomodasi program-program tambahan lainnya dengan posisi defisit anggaran dalam RAPBN 2025 sebesar 2,5%. "Namun memang terbatas, hanya ada ruang 0,5% terhadap PDB," kata dia.

Dalam riset yang dirilis BCA, target defisit moderat memberi pemerintah waktu dan fleksibilitas untuk menyempurnakan dan membawa anggaran sementara ini ke bentuk akhirnya. Ada peluang APBN-P nantinya diajukan oleh pemerintahan Prabowo.

Meski demikian, David memperkirakan ekonomi masih akan tumbuh di kisaran 5% pada tahun depan. Menurut dia, sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6% dalam kondisi ekonomi global saat ini sekalipun APBN disulap lebih ekspansif nantinya.

"Investasi harus naik porsinya ke 40% dari saat ini di kisaran 30% kalau mau ke arah pertumbuhan ekonomi mencapai 6-8%. Efisiensi ekonomi kita masih perlu ditingkatkan," kata dia.

Menurut Bhima, APBN-P kemungkinan akan menjadi opsi Prabowo pada maksimum kuartal I 2025 atau Maret tahun depan. Menurut dia, butuh penyesuaian agar program-program yang diusung Prabowo bisa masuk.

Selain itu, sejumlah anggaran perlu direlokasi melihat postur RAPBN 2025 dari Jokowi cukup moderat. "Namun, memang sulit ya dengan asumsi defisit 2,5% bisa jalankan banyak program di tahun pertama," ujar Bhima.

Sedangkan Rendy berpendapat, manuver belanja presiden terpilih Prabowo Subianto di tahun depan juga akan ditentukan dari bagaimana kinerja dari sisi penerimaan. "Artinya, jika kebijakan tarif baru PPN (pajak pertambahan nilai) maupun ekstensifikasi pajak berhasil mendongkrak penerimaan sesuai dengan target maka harapan dalam melakukan penyesuaian belanja masih bisa di mungkinkan," ujar dia.

Selain itu, faktor harga komoditas juga akan ikut mempengaruhi. Kondisi geopolitik yang tidak menentu akan berkorelasi positif terhadap kinerja penerimaan negara. "Sehingga ketika itu terjadi ada semacam blessing in disguise yang kemudian bisa memberikan dampak terhadap manuver belanja pemerintahan terpilih 2025," kata Rendy.

Pemerintah mematok pendapatan negara dalam RAPBN 2025 mencapai Rp 2.996,9 triliun, naik dibandingkan 2024 yang mencapai Rp 2.802,3 triliun. Penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp 2.490,9 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak dipatok Rp 505,4 triliun.

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya telah memberikan sinyal kuat bagi Prabowo untuk dapat merombak APBN yang telah disusun Jokowi. "Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN-P," ujarnya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, menilai tujuan Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045 sulit dilaksanakan bila tidak memiliki komitmen untuk mencapai Net Zero Emission (NZE).

"Jika kita tidak punya action dan juga jika kita tidak mempunyai komitmen yang kuat terhadap net zero emission. Karena itu adalah komitmen Indonesia terhadap dunia ini," ujar Rachmat dalam acara Road to Indonesia International Sustainability Forum 2024, Jakarta, Kamis (22/8).

Rachmat mengatakan, Indonesia masih membutuhkan peningkatan pendapatan untuk mencapai negara maju. Pasalnya, saat ini pendapatan per kapita Indonesia masih berada di rentang US$ 5.000.

Maka dari itu, Indonesia perlu mencari cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang less carbon intensive. Pasalnya hal ini telah diterapkan di berbagai negara dunia.

"Tentunya jika kita tidak melaksanakan transisi energi di berbagai sektor, ini akan mengancam progres dari pertumbuhan ekonomi kita sendiri," ungkapnya.

Rachmat mengatakan, saat ini market, baik domestik dan tentunya juga dari internasional, menginginkan energi yang lebih bersih. Mereka juga menginginkan transisi energi, menginginkan produk-produk yang dibuat dengan less carbon intensive.

"Jadi kalau kita tidak ikut, kemungkinan barang-barang kita yang dikirim ke luar negeri itu jadi tidak kompetitif. Bisa jadi barang-barang kita nanti akan kena carbon tax lewat seabank dan berbagai mekanisme lainnya," ucapnya.

Indonesia Butuh Rp 800 Triliun Untuk Capai NZE

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat Indonesia membutuhkan dana hampir Rp 800 triliun per tahun untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.Untuk mecapai angka tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah pembiayaan alternatif.

"Pendanaan untuk NZE sangat besar, kita hitung hampir Rp 800 triliun per tahun," ujar Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Priyanto Rohmatullah dalam acara Katadata Sustanability Action For The Future Economy (SAFE) 2024, Rabu (7/8).

Priyanto mengatakan, angka tersebut merupakan nominal yang cukup besar dan perlu dipikirkan bersama semua stake holder terkait. Dalam perhitungan Bappenas, Indonesia masih kekurangan dana hingga Rp 400 triliun .

"Ternyata memang masih ada gap. Yang kita itu sampai 2060 gapnya masih cukup besar lebih dari Rp 400-an triliun," ucapnya.

Oleh sebab itu, pemerintah mengembangkan beberapa alternatif pendanaan untuk mencapai NZE pada 2060 atau lebih cepat. Salah satunya pendaan alternatif tersebut dengan meluncurkan bursa karbon atau carbon trade pada tahun lalu.

Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menyatakan demokrasi Indonesia menghadapi masalah serius atau darurat. Kondisi ini ditandai ketegangan hukum, manipulasi politik yang dapat berisiko mengancam konstitusi tatanan bernegara dan bermasyarakat.

Para akademisi UGM itu menilai maraknya peristiwa manuver politik dari mayoritas kekuatan parlemen di DPR yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pencalonan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 jelas merusak tatanan politik dan hukum serta kaidah keadaban demokrasi.

Menyikapi situasi darurat ini, para dosen UGM menyatakan sikap mengecam segala bentuk intervensi terhadap lembaga legislatif dan yudikatif yang ditujukan untuk memanipulasi prosedur demokrasi sebagai sarana melanggengkan kekuasaan.

Selain itu, mereka juga menolak berbagai bentuk penerapan legitimasi praktik kekuasaan yang mendistorsi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat serta mendorong dan menuntut penyelenggaraan Pilkada yang bermartabat dan berkeadilan, sesuai kaidah hukum yang benar dan adil.

Lebih jauh, para dosen UGM mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap menjaga marwah dan prinsip sebagai penyelenggara Pilkada yang bermartabat dengan berpegang teguh pada tatanan aturan hukum yang ditetapkan.

"Termasuk mematuhi dan menjalankan sepenuhnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 sebagai landasan hukum," berikut bunyi keterangan pers yang dirilis oleh Humas UGM pada Kamis (22/8).

Dalam pesan seruan ini, dosen UGM juga mengajak semua lapisan masyarakat sebagai subjek demokrasi untuk berkonsolidasi dan berpartisipasi aktif menyelamatkan Demokrasi Indonesia.

DPR dijadwalkan menggelar sidang paripurna terkait pengambilan keputusan tingkat dua revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota alias UU Pilkada pada Kamis (22/8), hari ini.

Informasi teranyar mengabarkan rapat tersebut ditunda karena forum pengambilan keputusan tertinggi di DPR itu tak kunjung memenuhi kuorum meski sempat diundur selama 30 menit.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin sidang mengatakan hanya 89 orang dari 575 total anggota DPR yang hadir. Sepuluh di antaranya berasal dari fraksi Gerindra. Adapun 87 lainnya menyampaikan izin tidak bisa mengikuti sidang.

Penundaan paripurna membuat nasib revisi UU Pilkada yang sebelumnya sudah disetujui oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah masih mengambang. Rapat Baleg yang berlangsung tiga sesi pada Rabu (21/8) berbuah sepakat. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menolak.

Terdapat dua materi krusial revisi UU Pilkada yang disepakati dalam Rapat Panja revisi UU Pilkada ini. Pertama, berkaitan dengan Pasal 7 UU Pilkada terkait syarat usia pencalonan yang disesuaikan dengan putusan Mahkamah Agung (MA).

Pasal 7 ayat (2) huruf e, disepakati berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih.

Dengan merujuk pada aturan MA, DPR mengabaikan putusan terbaru yang dibuat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Dalam sidang pada Selasa (22/8) MK menegaskan bahwa penghitungan syarat usia calon kepala daerah harus terhitung sejak penetapan pasangan calon, bukan saat pasangan calon terpilih dilantik menjadi kepala daerah.

Materi krusial kedua berkaitan dengan perubahan Pasal 40 UU Pilkada terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Dalam revisi terbaru, DPR hanya mengakomodasi sebagian dari putusan MK.

DPR menyimpulkan persyaratan pencalonan kepala daerah tetap mengacu pada ambang batas 25% suara sah atau 20% jumlah kursi untuk partai yang ada di parlemen. Sedangkan syarat suara berdasarkan persentase jumlah pemilih tetap sebagaimana ditetapkan MK hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPR.

Koalisi Lintas Organisasi Pers menyerukan untuk melawan oligarki di tengah upaya DPR menganulir putusan MK terkait aturan Pilkada. Jurnalis diimbau untuk berani membuat berita atau informasi yang kritis terkait demokrasi.

“Demokrasi Indonesia kembali terancam. Gejala ini semakin terlihat dari situasi politik terkini, yang oleh kelompok penguasa berupaya merongrong konstitusi demi tujuan pragmatisme kekuasaan,” demikian dikutip dari keterangan pers, Kamis (22/8).

Menurut Koalisi Lintas Organisasi Pers, elit kekuasaan tidak malu menganulir dua putusan MK Mahkamah Konstitusi baru-baru ini, yakni:

1. Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang melonggarkan ambang batas alias threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik
2. Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang mempertegas syarat batas usia pencalonan kepala daerah harus terpenuhi pada saat pendaftaran

Upaya DPR menganulir putusan MK melalui proses legislasi rancangan undang-undang atau RUU Pilkada secara kilat, dinilai tidak mematuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Koalisi Lintas Organisasi Pers menyoroti penyimpangan kekuasaan dalam proses legislasi sebelumnya lewat pembuatan regulasi krusial yang dikebut dalam waktu singkat seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, revisi UU KPK, UU Ibu Kota Negara atau IKN. Prosesnya dinilai tanpa asas transparansi dan partisipasi masyarakat.

“Padahal banyak RUU yang lebih mendesak untuk kepentingan masyarakat seperti RUU Masyarakat adat, RUU Perampasan Aset, Perlindungan Data Pribadi, dan lainnya,” demikian dikutip.

Koalisi Lintas Organisasi Pers khawatir, UU yang menjamin kebebasan pers, berpendapat dan berekspresi, pelan-pelan dilucuti jika DPR berhasil menganulir putusan MK. “Setidaknya upaya ini pernah dicoba lewat rencana revisi UU penyiaran yang muatannya justru menjurus pada pemberian ruang kontrol negara terhadap isi siaran,” demikian dikutip.

Atas dasar itu, Koalisi Lintas Organisasi Pers menyerukan beberapa hal di antaranya:

1. Demokrasi kita terancam dan pers wajib membela
2. Mengingatkan media dan jurnalis tetap independen dan profesional dalam memberitakan kebenaran, serta tidak takut menyajikan informasi yang akurat, kritis, dan terverifikasi dan tidak mudah diintervensi
3. Di tengah situasi politik yang kisruh saat ini, mengingatkan pemerintah untuk menjamin perlindungan media dan jurnalis dalam menjalankan kerja jurnalistik melaporkan informasi kepada publik
4. Pemerintah menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara dengan tidak merepresi pendapat dan kritik di berbagai kanal, termasuk ruang digital

Koalisi Lintas Organisasi Pers terdiri dari:

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
2. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)
3. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers
4. Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ)
5. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya
6. Pewarta Foto Indonesia (PFI)
7. Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK)
8. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI)
9. Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara ( PPMN)
10. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)