Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan implementasi biodiesel 40% atau B40 dilaksanakan mulai 1 Januari 2025. Progres implementasi tersebut saat ini sudah mencapai 50%.

Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan, pemerintah telah selesai melakukan uji coba B40 pada sektor otomotif. Sementara uji coba lima sektor lainnya yaitu alat dan mesin pertanian (alsintan), alat berat pertambangan, kereta api, pembangkit listrik, serta angkutan laut akan rampung pada Desember 2024.

Saat ini, Eniya mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan mandatori untuk implementasi B40. Pemerintah juga telah berkomunikasi dengan produsen biodiesel di Indonesia.

"Kemarin sudah ada izin untuk mandatori B40 itu Januari 2025. Jadi sekarang saya sudah persiapkan untuk mandatori B40 dalam dua bulan kedepan," ujar Eniya dalam dalam acara Katadata Sustainability Action For The Future Economy (SAFE) 2024 di Jakarta, Kamis (8/8).

Eniya mengatakan, pemerintah sudah berhasil mengimplementasikan B35. Hingga Agustus 2025, konsumsi B35 bahkan sudah mencapai mencapai target lebih dari 50%.

"Konsumsi perlu didorong lebih lagi karena target di akhir tahun mungkin tidak 100 persen tapi 90 persen. Kita pengen dorong lebih lagi pemanfaatanya," ujarnya.

Dia mengatakan, pemerintah juga tengah berupaya menggenjot produksi biodiesel untuk mengimplementasikan B40. Pasalnya, saat ini hanya 23 industri yang aktif memproduksi biodiesel dari 34 yang terdaftar di Kementerian ESDM.

Guna mencapai kekurangan produksi yang ada, Kementerian ESDM berusaha untuk memaksimalkan kapasitas produksi 23 industri yang telah terdaftar.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan pemanfaatan Biodiesel telah mencapai 6,2 juta kiloliter (KL) hingga semester I 2024. Angka tersebut mencapai 54,2% persen dari target tahunan sebesar 11,3 juta kiloliter.

Arifin mengatakan, peningkatan konsumsi biodiesel memberikan efek positif pada perekonomian negara dengan menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Maka dari itu, pemerintah akan mempercepat implementasi biodiesel B40, yakni campuran solar dengan 40% bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak sawit pada 2025.

"Tahun ini sudah mulai masuk ke biodiesel B35. Insyaallah tahun depan B40 sudah bisa jalan, sudah ada kesepakatan," ujar Arifin dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (6/8).

Ekonomi Indonesia telah bangkit dari pandemi Covid-19 dengan pertumbuhan mencapai 5,05% pada kuartal II 2024. Meski demikian, kinerja industri tekstil tak ikut terungkit dan masih mencatatkan kontaksi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengakui industri tekstil Indonesia masih terpuruk sejak pandemi Covid-19. “Pertumbuhan subsektor tekstil dan produk tekstil (TPT) belum kembali ke level prapandemi, dipengaruhi oleh permintaan pasar domestik dan ekspor yang menurun serta tantangan semakin kompetitifnya industri ini,” kata Febrio dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (8/8).

Menurut Febrio, kondisi tersebut berdampak terhadap serapan tenaga kerja di sektor tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS per Februari 2024, serapan tenaga kerja di sektor itu menurun dari 3,98 juta pada 2023 menjadi 3,87 juta pada 2024.

BPS juga mencatat pertumbuhan industri tekstil minus 2,63% pada kuartal II 2024 dibandingkan kuartal sebelumnya. Sementara secara tahunan, pertumbuhan industri tekstil juga terkontraksi 0,03% di tengah pertumbuhan ekonomi RI.

Selain ketatnya kompetisi di pasar global, menurut dia, industri TPT Indonesia juga menghadapi tantangan di dalam negeri. Hal itu diakibatkan dengan meningkatnya impor produk tekstil, terutama dari Cina.

“Penurunan kinerja industri ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah, mengingat serapan tenaga kerja yang besar,” ujar Febrio.

Febrio memastikan pemerintah terus memantau situasi tersebut dan memberikan solusi untuk mendorong pemulihan kinerja fundamental industri TPT dalam jangka panjang. Dia menuturkan, pemerintah secara konsisten mendudukkan upaya solutif tersebut dengan tetap mempertimbangkan dampak terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Di tengah situasi global yang diwarnai oleh risiko stagnasi ekonomi dan tingkat inflasi global yang belum kembali ke level prapandemi, perekonomian Indonesia tetap resilien. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang positif menopang pasar tenaga kerja dengan jumlah orang bekerja dalam tiga tahun terakhir meningkat 11,1 juta orang dan tingkat pengangguran turun dari 6,26% pada 2021 menjadi 4,82% pada 2024. Serapan tenaga kerja terutama didominasi sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan, respons masyarakat saat ini juga menilai untuk mendukung industri tekstil Indonesia. Indef juga melakukan survei berkaitan respons masyarakat terkait produk impor ilegal dan satgas impor.

“Ini kita data 2.300 perbincangan di media sosial X dan kita filter. Data analis kami sudah melalui berbagai tahapan untuk bisa mendapatkan tanggapan netizen, ternyata 99% netizen itu sepakat produk impor ilegal harus dibasmi,” kata Eko dalam diskusi Indef, Kamis (8/8).

Eko menambahkan, masyarakat juga berharap kualitas produk dalam negeri dijaga dan ditingkatkan. Di satu sisi, masyarakat sepakat impor ilegal harus dibasmi namun di sisi lain produk dalam negeri dijaga kualitasnya supaya konsumen tetap berminat dengan produk dalam negeri.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mencatat investasi sekitar US$ 1 miliar masuk ke sektor baterai energi baru terbarukan atau EBT. Sebagian investasi tersebut berpotensi memproduksi baterai untuk kendaraan listrik berjenis Lithium Ferro Phospat atau LFP.

Investasi tersebut dampak akibat kerja sama pemerintah Indonesia dan Singapura dalam rantai pasok Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Oleh karena itu, baterai tersebut akan digunakan oleh PLTS untuk menyimpan kelebihan daya saat siang hari.

Sebagian pabrikan baterai berpotensi memproduksi baterai untuk kendaraan listrik atau EV. "Ada pabrikan baterai yang masuk dan dapat memproduksi baterai LFP, yakni Gotion High-Tech Co Ltd dan REPT Battero Energy Co Ltd," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin di sela-sela Katadata SAFE 2024, Kamis (8/8).

Rachmat menyatakan belum dapat memastikan apakah kedua pabrikan baterai tersebut akan memproduksi baterai untuk EV. Namun, pemerintah menargetkan industri baterai EV di dalam negeri dapat memproduksi dua jenis, yakni LFP dan nickel manganese cobalt atau NMC.

Sebagian besar kendaraan listrik yang ada di Indonesia menggunakan baterai baterai LFP atau lithium ferophosphate yang tidak menggunakan nikel. Kendaraan listrik yang menggunakan baterai LFP misalnya BYD dan Wuling.

Padahal, Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Indonesia melakukan hilirisasi nikel yang digunakan untuk membuat baterai kendaraan listrik.

Sebelumnya, Rachmat mengatakan baterai nickel-manganese-cobalt atau NMC memiliki keunggulan karena lebih padat. Sehingga, baterai akan lebih ringan dan cepat saat ditambah daya atau charge.

"Dengan dimensi dan berat yg sama, dia lebih banyak minum listrik, dan stabil," ujarnya saat Workshop “Course to Zero (Emissions)” yang digelar International Council on Clean Transportation dan Katadata Green, di Jakarta, Rabu (28/2).

Indonesia telah menjadi produsen sel baterai EV pertama di Asia Tenggara setelah PT Hyundai LG Indonesia Green Power beroperasi bulan lalu. Pabrik tersebut kini memiliki kapasitas produksi 10 gigawatt hour setelah menelan investasi senilai US$ 1,1 miliar.

Saat ini, sudah ada 59 pabrikan motor listrik, 5 mobil listrik, dan 1 produsen truk listrik yang berinvestasi di Indonesia.

PT PLN (Persero) menyampaikan komitmennya untuk senantiasa ikut dalam upaya percepatan transisi energi di Indonesia. BUMN setrum ini menyatakan saat ini tengah menyusun rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) terbaru.

Dalam Katadata Sustainability for The Future Economy (SAFE) 2024 di Jakarta, Kamis (8/8), Executive Vice President (EVP) Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PLN, Warsono, menyatakan draf terbaru ini akan merevisi RUPTL 2021-2030.

Dalam RUPTL teranyar, PLN membidik penambahan porsi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) menjadi 75 persen dari sebelumnya 51 persen. Adapun, sekitar 25 persen lainnya berasal dari pembangkit berbasis gas.

“Tentu ini berangkat dari komitmen PLN untuk mempercepat transisi energi demi mencapai nol emisi bersih,” kata Warsono dalam sesi bertajuk Fast-Tracking the Green Power Energy: A Bold Acceleration. Dia menyebut RUPL terbaru ini akan menjadi yang terhijau sepanjang sejarah perseroan.

Menurut dia, PLN pun tengah menyiapkan strategi transisi energi dengan mengidentifikasi berbagai potensi EBT di dalam negeri. Misalnya, pembangkit listrik tenaga air (PLT) yang dapat menjadi base load renewable energy. Rencananya, PLN akan membangun PLTA dengan kapasitas sebesar 13-14 Gigawatt.

Lalu, PLN akan membangun pula pembangki listrik tenaga surya (PLTS), serta pembangkit listrik tenaga bayu atau angin dengan potensi kapasitas masing-masing sebesar 5 Gigawatt.

“Jadi ke depan kami membangun EBT itu sesuai dengan resources yang ada di Indonesia. Semua EBT kami optimalkan dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan,” ujar Warsono.

Meski begitu, Warsono menyatakan bahwa PLN telah mengidentifikasi sejumlah tantangan untuk menyediakan energi hijau. Tantangan mismatch antara lokasi suplai EBT dengan wilayah permintaan pun bisa jadi contoh.

Misalnya, PLN telah memetakan potensi suplai energi dari pembangkit geothermal mayoritas berasal dari Sumatera dan Kalimantan. Adapun, permintaan energi terbesar datang dari Jawa.

Karena itu, “kami akan membangun teknologi green enabler untuk sistem transmisi yang besar dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Batam, Bali, dan seterusnya sehingga nanti renewable energy itu bisa kita maksimalkan,” kata Warsono.

Selain itu, tantangan lain datang dari pendanaan untuk mendukung pembangunan pembangkit hijau. Menurut Warsono, ke depan PLN akan lebih banyak memanfaatkan pendanaan dari swasta.

Dia menambahkan PLN akan memanfaatkan pula pendanaan dari global, salah satunya melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Menurut dia, PLN bersama pemerintah siap bekerja sama untuk segera melaksanakan proyek transisi energi yang masuk dalam skema tersebut.

“Sekarang sudah mulai bergerak ke arah bagaimana untuk mengeksekusi karena bagaimanapun memulai sesuatu yang besar dimulai dari roadmap yang kuat Dan salah satu yang perlu kita persiapkan ke depannya adalah terkait dengan regulasi transisi energi,” ujarnya.

Di luar itu, PLN menyampaikan kembali komitmennya untuk mendukung langkah pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Warsono memastikan PLN tidak akan menambah pembangkit berbasis batu bara tersebut, kecuali jika sudah masuk dalam fase proses konstruksi.

Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) merupakan forum tahunan yang digelar Katadata Indonesia sejak 2020. SAFE membahas isu dan solusi untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Forum ini menyatukan semua pemangku kepentingan: pemerintah,korporasi dan industri, organisasi masyarakat sipil dan publik untuk mengeksplorasi pengalaman, strategi, dan aksi nyata untuk ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Tahun ini, menghadirkan lebih dari 40 pembicara ahli dan profesional, SAFE berfokus pada sejumlah topik strategis terkait pengembangan ekonomi hijau seperti pasar karbon Indonesia, akselerasi dekarbonisasi industri, transisi energi, pembangunan ekosistem kendaraan listrik, pembiayaan berkelanjutan, ekonomi sirkular, dan inisiatif berbagai kelompok masyarakat dalam mendukung isu keberlanjutan dan pelestarian alam.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) berencana membuka bisnis pengisian avtur di bandara. Langkah tersebut dinilai dapat menekan harga tiket pesawat rute domestik.

Untuk diketahui, langkah tersebut sejalan dengan usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mengentaskan praktek monopoli pengisian avtur oleh PT Pertamina.

KPPU menghitung praktek monopoli tersebut menggenjot harga avtur domestik lebih tinggi 43% dari negara lain di Asia Tenggara.

"Kami sangat mendukung bagaimana caranya bisa menciptakan industri transportasi udara yang lebih sehat. Rapat saya hari ini salah satunya membicarakan efisiensi harga tiket pesawat dari sisi bisnis avtur di bandara," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin dalam Katadata SAFE 2024, Kamis (8/8).

Rachmat mengaku mendukung usulan KPPU untuk membuka bisnis pengisian avtur ke pelaku usaha lain. Pada saat yang sama, Rachmat mengkhawatirkan pelaku usaha hanya akan mengincar bandara dengan rute penerbangan populer.

Rachmat menyampaikan Pertamina memiliki kewajiban untuk menyediakan avtur di semua bandara. "Kalau bisnis ini dibuka, perusahaan lain juga harus menyediakan jasanya di bandara dengan rute yang tidak terlalu populer," katanya.

Sebelumnya, Kepala KPPU Fanshurullah Asa mengatakan pihaknya telah merekomendasikan pembukaan jasa penyediaan avtur sejak 2008. Rekomendasi yang sama terus diberikan pada 2016 dan 2023.

Pembukaan penyediaan avtur dapat menekan harga avtur di dalam negeri. "Kami sudah buat surat resmi ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait kajian kami," kata Asa awal Februari lalu, Selasa (6/2).

Inti kajian terkait monopoli avtur adalah pemerintah perlu merevisi Peraturan BPH Migas Nomor 13 Tahun 2008. Beleid tersebut, menurut dia, membuat Pertamina menguasai pasar avtur nasional secara alami.

Padahal, sebelum ada aturan itu penyediaan bahan bakar tersebut dilakukan pula oleh Shell Indonesia.

Revisi aturan akan membuka pelaku usaha dapat bersaing dalam menyediakan avtur di dalam negeri. Asa menawarkan dua skema peningkatan persaingan usaha penyediaan avtur di dalam negeri.

Pertama, pemanfaatan fasilitas penyimpanan avtur terbuka atau open access. Kedua, kerja sama pelayanan bahan bakar minyak (BBM) oleh dua perusahaan atau lebih dalam tangki penyimpanan yang sama atau co-mingle.

Langkah itu dapat menekan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik. Asa menghitung harga avtur berkontribusi hingga 45% dari tiket pesawat di dalam negeri. Dengan kata lain, penurunan harga avtur otomatis akan menekan harga tiket pesawat nasional.

Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Robby Kurniawan mengaku telah menulis surat kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berisi saran dan pertimbangan tentang multi provider BBM penerbangan.

"Hal ini ditujukan untuk mencegah praktik monopoli, serta mendorong implementasi multi provider BBM penerbangan di bandar udara, sehingga diharapkan tercipta harga avtur yang kompetitif," kata Robby.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun tipis 6,29 poin atau 0,09% ke level 7.205 pada perdagangan sesi pertama pada Kamis (8/8) siang. Data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham siang ini mencapai Rp 4,71 triliun dengan volume 7,54 miliar lembar sebanyak 562.223 kali.

Sebanyak 253 saham menguat, 291 saham terkoreksi, dan 223 saham tidak bergerak. Adapun kapitalisasi pasar IHSG pada sesi I hari ini mencapai Rp 12.233 triliun.

Dari sebelas sektor saham yang ada di BEI, tujuh sektor terpantau melemah. Saham sektor bahan baku mencatat penurunan tertinggi, yakni sebanyak 1,05%.

Saham emiten sektor tersebut yang berada di zona merah misalnya, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) turun 0,77% ke level Rp 1.285 dan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) tergelincir 0,53% ke Rp 3.760 per lembar saham.

Di sisi lain, bursa saham Asia didominasi menguat. Indeks Shanghai Composite naik 0,36%, Hang Seng terangkat 0,58%, dan Straits Times terapresiasi 0,27%. Sementara Nikkei justru turun 0,30%.

Saham top gainers:

• PT Bank Jago Tbk (ARTO) naik 3,75% ke Rp 2.780
• PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) naik 3,45% ke Rp 120
• PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) naik 2% ke Rp 51
• PT Astra International Tbk (ASII) naik 1,73% ke Rp 4.710
• PT Ciputra Development Tbk (CTRA) naik 3,97% ke Rp 1.310

Saham top losers:

• PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) turun 5,74% ke Rp 10.675
• PT Indosat Tbk (ISAT) turun 3,48% ke Rp 10.400
• PT United Tractors Tbk (UNTR) turun 1,52% ke Rp 24.350
• PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) turun 1,55% ke Rp 3.180
• PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) turun 1,74% ke Rp 1.415

Nasib bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan belum jelas dalam Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpotensi meninggalkan Anies dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM plus.

Stategi KIM yang menggandeng partai Koalisi Perubahan, baik PKS dan PKB, berpotensi menggerus kans Anies di Pilgub Jakarta.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai KIM plus bakal menjegal Anies maju. "Karena beberapa partai di Koalisi Perubahan sudah merapat ke KIM sehingga skema KIM plus mengemuka," ujar Agung lewat sambungan telepon dengan Katadata, Rabu (7/8).

Agung menilai PKS mulai merapat ke KIM Plus terlihat dengan koalisi Pilkada di dua daerah. kader PKS di Sumatera Barat, Mahyeldi, mendapat dukungan dari kader Gerindra, Vasco Ruseimy. PKS juga sudah memberi rekomendasi bagi kader Gerindra Bobby Nasution untuk maju ke Pilkada Sumatera Utara.

Saat perayaan hari Lahir PKB, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, juga mengkode partai berlogo bola dunia itu untuk diajak bergabung. Bahkan, Agung bilang nama Syaikhu disebut-sebut akan dipasangkan dengan Ridwan Kamil sebagai calon wakil gubernur.

“Kalau ini (RK-Syaikhu) jadi, ada kemungkinan menangnya cukup solid,” kata Agung.

Kemudian, PKS sudah memberi pekerjaan rumah pada Anies untuk mencari empat kursi lagi agar bisa diusung sebagai paslon. PKS punya 18 kursi di DPRD Jakarta dan butuh 22 kursi untuk seorang paslon maju dari partai.

Sejak PKS mengumumkan pengusungan Anies hingga sekarang, eks Gubernur Jakarta itu masih belum menggenapi syarat tersebut. Oleh sebab itu, PKS mulai mengalihkan dukungannya.

“Jadi rasanya PKS ini memang secara tidak langsung kakinya lebih besar berpijak di KIM yang kini menjadi KIM plus,” kata Agung.

Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Khoirudin pun menyatakan mengancam akan menarik dukungan kepada Anies. Dia mengatakan telah memberikan batas waktu kepada Anies untuk mencari rekan koalisi pada Pilgub Jakarta 2024.

Jika tak kunjung ada rekan koalisi, bukan saja Anies tapi PKS juga bisa terancam gagal berlayar, padahal PKS pemenang Pileg di Jakarta menguasai 18 kursi DPRD. Hanya butuh 4 kursi lagi untuk bisa mengusung calonnya sendiri.

"Kita masih terus berikhtiar, terus berusaha, sampai batas tertentu, jangan sampai jelang akhir juga tidak ada kepastian, karena PKS akan tertinggal sendirian tidak bisa berlayar," kata Khoirudin di DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).

Anies Perlu Buat Strategi Khusus

Hingga saat ini, elektabilitas Anies masih lebih tinggi dibanding kandidat yang diusung KIM Plus yakni Ridwan Kamil. Survei Litbang Kompas pada pertengahan Juni lalu menulis elektabilitas Anies di posisi pertama sebesar 29,8% disusul oleh Ahok 20%, dan Ridwan Kamil 8,5% di tiga besar.

Kendati demikian, modal ini membuat Anies bisa diusung oleh partai politik. “Otomatis, dia (Anies) harus orkestrasi partai-partai yang mendeklarasikan dirinya, meski tidak resmi, untuk pindah Haluan," kata dia.

Agung menyebut Anies dan partai-partai di belakangnya harus membuat narasi seatraktif mungkin. Bahkan, Anies harus mau ‘dinaturalisasi’ alias menjadi salah satu kader partai politik pengusung.

“Cobalah buat narasi perbandingan, Koalisi Perubahan Plus dengan melibatkan PDIP, di luar NasDem, PKS, dan PKB,” kata Agung, “Kedua, Anies harus rela dinaturalisasi ke PKS, PKB, NasDem, bahkan PDIP sekalipun, ekstremnya begitu.”

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan bursa tak khawatir apabila banyak perusahaan yang ingin voluntary delisting atau delisting secara sukarela. Delisting saham secara sukarela ini diajukan oleh emiten sendiri karena alasan tertentu.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, mengatakan terdapat satu perusahaan yang pernah mengajukan delisting sukarela. Namun, kini emiten tersebut telah menunjukan perbaikan kinerja.

Nyoman mengatakan jumlah perusahaan delisting tak mengindikasikan masalah di bursa. “Kalau voluntary kan enggak apa-apa semuanya happy,” kata Nyoman kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (8/8).

Selain itu, Nyoman juga mengingatkan ada banyak alasan mengapa perusahaan secara sukarela keluar dari daftar saham perusahaan tercatat. Salah satu alasannya ketika perusahaan diambil alih oleh pihak asing. Biasanya, kata Nyoman, perusahaan tersebut perlu melakukan restrukturisasi internal.

Lebih lanjut, saat perusahaan diambil alih oleh investor asing, Nyoman mengatakan emiten tersebut perlu waktu untuk merapikan struktur internalnya. Tak hanya itu, Nyoman menyebut perusahaan tercatat juga lebih memilih mengambil jeda untuk melakukan restrukturisasi daripada harus terus-menerus mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang memerlukan perhatian publik.

Nyoman menyebut investor asing biasanya membeli saham dengan harga yang menguntungkan, sehingga semua pemegang saham bisa merasa senang. “Kan ini win-win solution, voluntary delisting investor bisa senyum,” ucap Nyoman.

Peraturan Baru Delisting

Bursa Efek Indonesia (BEI) menerbitkan dan memberlakukan peraturan baru di pasar saham. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Nomor 1-N tentang pembatalan pencatatan (delisting) dan pencatatan kembali (relisting).

BEI tidak lagi mengatur kewajiban untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun mengenai perhitungan harga pembelian kembali saham untuk delisting sukarela. Ketentuan itu dibuat dengan pertimbangan ketentuan tersebut saat ini telah diatur dalam POJK 3/2021.

Kemudian, ketentuan delisting atas perintah OJK merupakan substansi tambahan sebagai tindak lanjut dari POJK 3/2021. Dalam hal ini, BEI mengatur keterbukaan informasi yang wajib disampaikan oleh perusahaan tercatat yang dalam proses delisting akibat perintah OJK untuk melakukan perubahan status menjadi perseroan yang tertutup.

Ketentuan Delisting BEI disebabkan oleh:

• Perusahaan tercatat mengalami kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.
• Perusahaan tercatat tidak memenuhi persyaratan pencatatan di Bursa
• Saham perusahaan tercatat telah mengalami suspensi efek, baik di pasar reguler dan pasar tunai, dan/atau di seluruh pasar, paling kurang selama 24 bulan terakhir.

Bank DBS Indonesia melihat berbagai proyek transisi energi di Indonesia memiliki banyak peluang untuk mendapat pendanaan. Namun, Bank DBS Indonesia selalu mempertimbangkan kesiapan proyek sebelum mengucurkan pendanaan.

Menurut Executive Director Institutional Banking Group Bank DBS Indonesia Heru Gautama Hatman, Bank DBS melihat kesiapan proyek dari sisi environmental, sustainable and governance (ESG). Langkah ini merupakan bagian dari advokasi keuangan berkelanjutan (sustainable finance) dalam pendanaan perusahaan.

Keuangan berkelanjutan merupakan ekosistem kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan.

“Proyek transisi energi di Indonesia saat ini memiliki berbagai peluang dan risiko. Termasuk (risiko) pergerakan valuasi komoditas di pasar. Ini mempengaruhi pertimbangan berinvestasi pada berbagai proyek transisi energi,” ujar Heru dalam sesi diskusi bertema: Transition Finance: Catalyzing Climate Ambition di acara Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2024 yang diselenggarakan oleh Katadata di Hotel Kempinski, Jakarta Rabu (7/8).

Heru menambahkan, Bank DBS Indonesia juga mendorong lebih banyak pelaku usaha lokal bisa terlibat dalam transisi energi di Indonesia. Semisal untuk penyediaan panel solar yang semestinya bisa dibuat di dalam negeri. Dengan produk lokal bisa terserap sehingga dapat mengurangi impor.

”Ekosistem seperti ini penting untuk melibatkan pelaku lokal. Bank DBS misalnya, saat ini sudah menyalurkan pendanaan untuk pembuat solar panel di India, yakni RenNew Power,” ungkap Heru.

Komitmen pada transisi energi juga ditunjukkan Bank DBS dengan bergabung dalam Net-Zero Banking Alliance (NZBA) dan Glasgow Financial Alliance for Net-Zero (GFANZ). Ini adalah gabungan aliansi bank yang berkomitmen terhadap nol emisi karbon di tingkat global.

Adapun, Partner and Head of Asia Pacific Sustainable Finance and Policy Systemiq Masyita Crystallin mengatakan, pendanaan untuk transisi energi di Indonesia memerlukan ekosistem yang sudah matang. Unsur ekosistem itu terdiri dari implementasi, regulasi, dan investasi.

“Taksonomi keuangan kita juga perlu diperhatikan, apakah sama dengan negara-negara ASEAN misalnya. Itu akan memudahkan pendanaan dan pembentukan ekosistem yang sehat,” kata Masyta di sesi yang sama.

Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) adalah forum tahunan yang digelar Katadata Indonesia sejak 2020. SAFE membahas isu dan solusi untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Forum ini menyatukan semua pemangku kepentingan: pemerintah,korporasi dan industri, organisasi masyarakat sipil dan publik untuk mengeksplorasi pengalaman, strategi, dan aksi nyata untuk ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Tahun ini, menghadirkan lebih dari 40 pembicara ahli dan profesional, SAFE berfokus pada sejumlah topik strategis terkait pengembangan ekonomi hijau seperti pasar karbon Indonesia, akselerasi dekarbonisasi industri, transisi energi, pembangunan ekosistem kendaraan listrik, pembiayaan berkelanjutan, ekonomi sirkular, dan inisiatif berbagai kelompok masyarakat dalam mendukung isu keberlanjutan dan pelestarian alam.

Kerugian akibat perubahan iklim di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 132 triliun atau US$ 1,4 miliar pada 2050, berdasarkan studi USAID 2020. Pendekatan ekonomi restoratif dibutuhkan untuk menekan dampak dari krisis iklim tersebut.

Ekonomi restoratif adalah sebuah model ekonomi yang memperhatikan keseimbangan kegiatan ekonomi dan lingkungan.

Head of Executive Board Koalisi Ekonomi Membumi, Gita Syaharani, mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kejadian bencana naik 52 persen pada 2023. Salah satu penyebab bencana tersebut adalah krisis iklim.

"Krisis iklim yang disebabkan tentunya buka karena sebab natural, tapi karena kita sendiri sebagai manusia," ujarnya saat menjadi pembicara dalam rangkaian event Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2024, Kamis (8/8).

Gita megatakan Indonesia perlu mencapai ekualibirum atau keseimbangan antara ekonomi dengan alam. Namun saat ini hal itu belum terealisasi.

Dia mencontohkan investasi hilirsasi yang sebagian besar masih didominasi oleh mineral, batu bara, dan migas. Sementara investasi lainnya seperti perkebunan hingga kehutanan hanya mencapai kurang dari 10 persen.

"Kita perlu mengawal trasisi dan pemulihan dampak negatif dari sektor yang sekarang sudah diprioritaskan, serta meningkatkan potensi yang ada dalam ekonomi restoratifm" ujarnya.

Dia mengatakan, prinsip dasar ekonomi restoratif adalah memulihkan fungsi ekosistem, struktur, dan objek baik ekologis maupun sosial, termasuk hubungan manusia dan alam. Kedua yaitu memprioritaskan aksi kolektif dengan penekanan pada pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat lokal.

Sementara ketiga adalah mendukung pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, menciptakan kedamaian, dan keamanan.

Menurut catatan Gita, sebanyak 10,5 juta bangsa Indonesia terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi dengan prinsip restoratif. Namun, gerakan ekonomi restoratif tersebut masih terpisah.

Oleh sebab itu, Gita melakukan inovasi dengan menjembatani pemerintah, industri, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta lembaga keuangan dalam aksi lestari di Indonesia dengan model ekonomi restoratif. Gerakan tersebut disebut Koalisi Ekonomi Membumi.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menilai lonjakan penjualan mobil listrik atau EV di dalam negeri disebabkan oleh insentif impor yang dibuka awal tahun ini.

Insentif yang dimaksud adalah pembebasan pajak barang mewah dan menekan bea masuk EV yang diimpor secara utuh hingga tahun depan.

Pemerintah pun memprediksi penjualan EV pada akhir 2024 tumbuh positif di tengah tren pelemahan penjualan mobil nasional.

Namun importir yang menikmati insentif harus membangun pabrik di dalam negeri dan memproduksi kendaraan listrik dengan jumlah yang sama dengan jumlah yang diimpor.

"Akhirnya, pilihan EV di dalam negeri makin banyak dan banyak investor EV yang mempercepat peningkatan tingkat komponen dalam negeri," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin dalam Katadata SAFE 2024, Kamis (8/8).

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia mendata penjualan EV pada paruh pertama tahun ini naik 60,43% secara tahunan menjadi 36.715 unit. Penjualan EV hibrid berkontribusi sebesar 67,47% dari total penjualan atau sejumlah 24.775 unit.

Sementara itu, penjualan EV berbasis baterai pada Januari-Juni naik lebih dari dua kali lipat menjadi 11.940 unit. Kebijakan insentif impor telah menambah jenis EV berbasis baterai di dalam negeri menjadi 46 jenis dibandingkan realisasi 2022 hanya empat jenis.

"Capaian penjualan EV ini belum memasukkan transaksi di Gaikindo Indonesia International Auto Show 2024. Jadi, penjualan EV sepanjang tahun ini akan lebih besar dari tahun lalu," katanya.

Rachmat mencatat saat ini telah ada 11 kelompok harga EV berbasis baterai. Adapun kelompok harga EV berbasis baterai pada 2022 cukup ekstrem, yakni kelompok sekitar Rp 200 juta dan kelompok Rp 700 juta sampai Rp 800 juta.

Rachmat mengatakan saat ini telah ada lebih dari delapan produsen EV yang memanfaatkan insentif impor EV. Dengan demikian, lebih dari 25 model EV berbasis baterai tersedia di dalam negeri.

"Jadi, diharapkan kita bisa bertransisi dari mobil konvensional ke EV dengan lebih nyaman," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mencatat setidaknya dua pendorong peningkatan penjualan LCEV tahun ini. Pertama, peningkatan edukasi konsumen terkait emisi dan keekonomian LCEV.

"Misalnya, biaya bensin dengan mobil konvensional mencapai Rp 2 juta per bulan, sedangkan biaya listrik LCEV hanya Rp 150.000 sebulan. Perbedaannya kan lumayan besar," kata Kukuh di Kementerian Perindustrian, beberapa waktu lalu, Rabu (10/7).

Kukuh menilai penjualan LCEV pada akhir tahun ini dapat melampaui capaian tahun lalu sejumlah 71.358 unit. Namun Kukuh mengakui produk LCEV yang dijual di dalam negeri belum sesuai dengan preferensi konsumen nasional.

Partai Keadilan Sejahtera PKS mulai melontarkan sinyal menarik dukungan dari Anies Baswedan. Hal tersebut karena PKS tak juga mendapatkan rekan koalisi menjelang pendaftaran calon Gubernur Jakarta.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jakarta Khoirudin mengatakan pihaknya telah memberikan tenggat waku kepada Anies untuk mencari rekan koalisi. Meski demikian, Anies tak juga menemukan rekan koalisi.

Khoirudin mengatakan kesabaran PKS ada batasnya. Sedangkan, sebagai pemenang Pileg di Jakarta, partai ini juga tak boleh gagal mengusung calon.

"Jangan sampai jelang akhir tidak ada kepastian, karena PKS akan tertinggal sendirian tidak bisa berlayar," kata Khoirudin dalam keterangan tertulis, Kamis (8/8).

Tifatul mengatakan, dalam kasus Pilkada Sumatera Utara, PKS sudah tertarik mengusung Edy Rahmayadi melawan Bobby Nasution. Namun syaratnya, Edy harus meyakinkan PDIP untuk berkoalisi.

Belakangan, Edy tidak juga mengantongi dukungan PDIP. Oleh sebab itu, PKS enggan menunggu tanpa ada kepastian.

"Padahal ada batas-batas waktu, administrasi, jadwal pilkada, pendaftaran, syarat-syarat calon, dan lain-lain yang harus dilengkapi semua," ujar Tifatul.

Juru Bicara PKS Pipin Sopian mengakui bahwa pengusungan Anies-Sohibul Iman untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta masih menunggu partai politik lain yang akan berkoalisi.

Pasalnya, raihan suara PKS dalam pemilihan legislatif (Pileg) DPRD Jakarta 2024 masih belum memenuhi syarat perolehan kursi untuk bisa mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur secara mandiri.