PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) melaporkan telah menggunakan dana hasil penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue sebesar Rp 7,63 triliun hingga Juni 2024. Garuda mengalokasikan sebagian besar dana tersebut untuk kebutuhan perawatan (maintenance) dan restorasi pesawat.

Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), emiten aviasi pelat merah ini menggunakan dana rights issue senilai Rp 3,45 triliun untuk maintenance dan restorasi. Kemudian, Garuda menggunakan dana tersebut untuk pembelian bahan bakar senilai Rp 1,73 triliun.

Garuda juga melaporkan penggunaan dana rights issue untuk pemenuhan maintenance reserve Rp 900 miliar dan biaya sewa pesawat Rp 900 miliar. Perusahaan juga menggunakan dana tersebut untuk biaya restrukturisasi Rp 370 miliar dan modal kerja lainnya Rp 275,88 miliar.

"Sisa dana rights issue saat ini sebesar Rp 143,6 miliar," tulis Direktur Utama GIAA Irfan Setiaputra dalam keterangannya, Selasa (16/7).

Sebagai informasi Garuda Indonesia melaksanakan penerbitan saham baru melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) II pada Desember 2022. Dalam aksi korporasi ini, perusahaan meraup dana segar mencapai Rp 7,77 triliun.

Pada kuartal I 2024, Garuda Indonesia membukukan pendapatan usaha sebesar US$ 711,98 juta atau setara dengan Rp 11,58 triliun (asumsi kurs Rp 16.265,15/US$). Raihan pendapatan usaha sepanjang tiga bulan pertama tahun ini meningkat 18,07% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan keterangan resmi perseroan, pendapatan usaha ditopang oleh pertumbuhan pendapatan lini penerbangan berjadwal yang mencapai US$ 599,01 juta atau setara dengan Rp 9,74 triliun. Pendapatan dari lini ini, tercatat tumbuh 18,19% dibandingkan kuartal I 2023.

Meski mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang cukup baik, Garuda Indonesia masih membukukan rugi bersih pada tiga bulan pertama tahun ini. Per 30 Maret 2024, perusahaan secara grup mencatatkan rugi bersih sebesar US$ 86,82 juta atau setara dengan Rp 1,41 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memulai rangkaian kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab (UEA). Presiden akan menemui Kepala Negara sekaligus Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan alias MBZ.

Kemudian, Jokowi rencananya juga akan menemui pimpinan Emaar Properties, Mohamed Ali Rashed Alabbar.

Emaar Properties merupakan perusahaan pengembang real estate dari UEA yang terlibat dalam proyek-proyek seperti menara Burj Khalifa dan Dubai Mall. Mohamed sebelumnya telah mengunjungi IKN, dan kerap menawarkan komitmen investasi di Indonesia.

Komitmen yang mereka tawarkan beragam, dari wacana pembangunan fasilitas perkotaan, sarana pendidikan, infrastruktur, hingga industri minyak dan gas.

Komitmen investasi UEA di Indonesia menjadi salah satu artikel dalam daftar Top News Katadata.co.id. Selain itu, ketahui juga respons OJK terhadap pembatalan rencana merger Bank MNC dengan Bank Nobu, serta aplikasi AI yang tengah menjadi perbincangan di media sosial karena mengerjakan soal ujian Simak UI.

Berikut Top News Katadata.co.id:

1. Deret Komitmen Investasi UEA di Indonesia Kala Jokowi ke Abu Dhabi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memulai kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab (UEA) pada Selasa (16/7). Di UEA, Jokowi bakal menemui Kepala Negara UEA sekaligus Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan alias MBZ.

Selain itu, Jokowi juga dijadwalkan bertemu pimpinan Emaar Properties, Mohamed Ali Rashed Alabbar. Emaar Properties merupakan perusahaan pengembang real estate dari UEA yang terlibat dalam proyek-proyek seperti menara Burj Khalifa dan Dubai Mall.

Mohamed Ali Rashed Alabbar sebelumnya telah mengunjungi IKN Nusantara pada 26 Mei 2024 lalu. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Perusahaan asal UEA belakangan kerap menawarkan komitmen investasi di Indonesia. Komitmen yang mereka tawarkan cenderung beragam, mulai dari wacana pembangunan fasilitas perkotaan, sarana pendidikan hingga infrastruktur penduduk industri minyak dan gas.

2. TikTok Dikabarkan Segera Saingi Traveloka dan Tiket.com

TikTok dikabarkan merambah bisnis pariwisata digital atau online travel agent (OTA) di Indonesia dan Thailand. Perusahaan asal Cina ini akan bersaing dengan Traveloka dan Tiket.com.

Hal itu diketahui dari laporan media lokal Cina Tiongkok 36Kr. Para pemilik restoran dan pedagang di Thailand dan Indonesia diarahkan untuk bergabung ke fitur ‘layanan lokal TikTok’.

Di situs rekrutmen resmi TikTok, terdapat hampir 30 lowongan terkait bisnis layanan lokal di Singapura, Jakarta, dan Bangkok. TikTok juga berencana terjun ke bisnis rekreasi.

“Layanan ini memungkinkan pengguna memperoleh voucer pembelian tiket pesawat dan hotel yang disediakan oleh penyedia layanan pihak ketiga,” kata sumber yang berbasis di Indonesia dikutip dari South China Morning Post, akhir pekan lalu (12/7).

TikTok mengatakan dalam pernyataan kepada South China Morning Post pada Jumat bahwa operasional layanan lokal di Thailand dan Indonesia masih dalam tahap pengujian.

3. Merger Bank MNC dan Nobu Dikabarkan Batal, OJK Berikan Penjelasan

Rencana merger atau penyatuan usaha antara PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) dan PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) hingga kini belum terealisasi. Bahkan, beredar kabar rencana merger dua bank tersebut batal dilaksanakan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun turut menanggapi kabar yang beredar. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memastikan kabar merger kedua bank tetap berlanjut dan terus berproses.

Dian menjelaskan upaya menyatukan dua bank yang memiliki karakteristik bisnis dan budaya perusahaan yang berbeda perlu dilakukan secara berhati-hati. Alasan ini bisa saja membuat proses merger membutuhkan waktu tak singkat.

"Sampai dengan saat ini, belum ada informasi mengenai pembatalan rencana merger dimaksud," kata Dian dalam keterangan yang dikutip, Selasa (16/7).

Menurut Dian, kehati-hatian merupakan hal penting dalam menjalankan proses agar menghasilkan bank yang sehat dan mampu berkembang secara berkelanjutan usai merger.

4. IHSG Diprediksi Terkoreksi, Saham JPFA hingga ADRO Masuk Rekomendasi

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG diperkirakan terkoreksi pada perdagangan hari ini. Phintraco Sekuritas menyebut ada beberapa sentimen yang mempengaruhi gerak IHSG.

Dari Internal, data nilai ekspor Indonesia tumbuh 1,17% secara tahunan atau year on year (yoy) di Juni 2024. Angka ini jauh lebih rendah dari ekspektasi.

"Kondisi ini turut memicu aksi ambil untung di perdagangan hari ini" tulis Phintraco Sekuritas dalam riset resminya, Selasa (16/7).

Dari eksternal, percobaan pembunuhan pada Calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu spekulasi kebijakan inward looking (berorientasi ke dalam) yang lebih ekstrim. Terlebih bila Trump memenangkan pemilu di November 2024 mendatang.

"Dampak negatif terhadap perdagangan dunia dikhawatirkan lebih signifikan dari periode pertama kepemimpinan Trump," sebut Phintraco Sekuritas.

5. Mengenal StudyX, Aplikasi AI Viral untuk Kerjakan Soal Simak UI

Viral di media sosial peserta Simak UI atau seleksi masuk Universitas Indonesia mengerjakan soal menggunakan platform kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) StudyX.

StudyX adalah aplikasi berbasis AI yang berfungsi membantu dalam mengerjakan soal pelajaran. Platform ini didukung oleh teknologi GPT-4, GPT-4 Turbo, Bard, dan model AI lainnya.

Perusahaan mengklaim, StudyX AI memiliki tingkat akurasi 92% dalam menjawab pertanyaan pekerjaan rumah atau PR tingkat perguruan tinggi. Ini mencakup mata pelajaran seperti matematika, bisnis, dan lainnya.

StudyX mencatat telah memiliki 200 ribu pengguna, 500 ahli, 30 teman AI, dan 74 juta jawaban komunitas.

Perusahaan mengklaim dipercaya oleh lebih dari satu juta pelajar dari lebih dari 2.000 institusi di seluruh dunia, termasuk seperti The University of Chicago, Berkeley University of California, The university of Manchester, dan London School of Economics and Political Science.

PT Pupuk Indonesia (Persero) memproyeksikan kebutuhan gas bumi perusahaan pada 2030 mencapai 1 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD). Jumlah tersebut naik dari 820 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) pada 2024.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha Pupuk Indonesia Jamsaton Nababan mengatakan kenaikan kebutuhan gas tersebut untuk ekspansi pengembangan produksi atau pabrik.

"Dari Pupuk Indonesia ini akan mengalami kenaikan kebutuhan gas karena memang ada pengembangan produksi atau pabrik. Pada 2030 kami membutuhkan gas hampir 1 miliar kaki kubik per hari (BSCFD). Jadi cukup signifikan kenaikannya,” ujarnya di Jakarta, Selasa (16/7).

Menurut dia, kenaikan kebutuhan gas tersebut dikarenakan Pupuk Indonesia melakukan ekspansi untuk pengembangan pabrik dan kemudian melakukan penggantian pabrik-pabrik tua.

Salah satunya Pupuk Indonesia sedang membangun proyek pabrik Pusri yang akan memproduksi pupuk amonia dan urea, kemudian juga pabrik soda ash di Bontang dan Gresik.

Proyek-proyek pabrik tersebut ditargetkan beroperasi pada 2027. Dengan demikian, kondisinya pada tahun 2027 di mana pada awalnya Pupuk Indonesia membutuhkan gas 820 MMSCFD menjadi 850 MMSCFD.

“Kemudian pada 2029, kami akan menyelesaikan satu pabrik di Papua yang ada di Fakfak, kebutuhan gasnya naik dari 850 MMSCFD menjadi 951 MMSCFD,” ujarnya.

Pada 2030, Pupuk Indonesia membangun lagi satu pabrik pupuk di Aceh, kemudian satu pabrik pupuk di Kujang dan pabrik metahnol di Aceh atau di Bontang. Sehingga kebutuhan gas pada 2030 menjadi 1 BSCFD.

Dari sisi input pertanian, pupuk berkontribusi sebesar 62% terhadap produktivitas pangan dan 23% terhadap struktur biaya pertanian padi.

Jamsaton menjelaskan bahwa pemicu terbesar terhadap harga pupuk adalah gas alam yang menjadi salah satu bahan baku utama dalam pembuatan pupuk. Gas alam menyumbang 71% terhadap harga pokok produksi (HPP) pupuk urea dan 5% terhadap HPP pupuk NPK.

“Kami mengapresiasi keputusan pemerintah melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk pupuk serta komitmen pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM yang dapat menjamin pasokan gas lama untuk industri pupuk,” katanya.

Pada kesempatan sama, Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Mirza Mahendra menyampaikan bahwa Kementerian ESDM menjamin ketersediaan gas dalam negeri untuk industri pupuk sampai tahun 2030.

“Kementerian ESDM menjamin ketersediaan gas dalam negeri untuk industri pupuk sampai 2030, sementara harga akan ditentukan kemudian oleh pemerintah. Saat ini pemerintah telah meneruskan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk pupuk, dan beberapa industri lainnya,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa industri pupuk menjadi salah satu prioritas alokasi gas bumi dengan alasan multiplier effect atau efek pengganda yang sangat luas pada sektor pangan secara keseluruhan.

Adapun tantangan yang masih dihadapi oleh pemerintah adalah distribusi gas yang sumbernya berada relatif jauh dari area industri yang mengonsumsi gas, belum lagi bentuk geografis Indonesia yang merupakan kepulauan sehingga penyaluran gas ke konsumen dalam negeri menjadi lebih kompleks.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

POJK tersebut diterbitkan untuk terus mendorong agar BPR dan BPRS dapat tumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan yang berintegritas, adaptif, dan berdaya saing dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat terutama pelaku usaha mikro dan kecil di wilayahnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa ketentuan ini penting dalam rangka menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks.

“Berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan, kegagalan dalam penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPR Syariah seringkali menjadi salah satu penyebab utama kegagalan BPR dan BPR Syariah,” ujarnya di Jakarta, Selasa (16/7).

Dian berharap penerbitan POJK itu dan upaya penguatan yang dilakukan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR atau BPR Syariah.

Penguatan tata kelola tersebut juga sejalan kebijakan konsolidasi bagi BPR dan BPR Syariah yang berada dalam kepemilikan pemegang saham pengendali (PSP) yang sama sehingga dapat menjadi industri yang lebih efisien dan berkontribusi bagi perekonomian dan masyarakat.

POJK Tata Kelola yang berlaku sejak diundangkan pada 1 Juli 2024 secara umum mengatur mengenai kewajiban bagi BPR dan BPR Syariah untuk menerapkan Tata Kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dalam seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk penyempurnaan atau penguatan struktur dan proses tata kelola yang meliputi aspek pemegang saham, pelaksanaan tugas direksi, dewan komisaris dan komite, penerapan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, fungsi audit ekstern, manajemen risiko dan anti fraud, penanganan benturan kepentingan, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, serta rencana bisnis BPR dan BPR Syariah.

Penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPR syariah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan BPR dan BPR Syariah yang stabil dan berkelanjutan serta memberikan manfaat kepada nasabah atau masyarakat sekitar dan para pemangku kepentingan.

Secara khusus, penguatan penerapan tata kelola pada BPR dan BPR Syariah diharapkan dapat mengiringi perkembangan layanan, inovasi produk dan teknologi informasi perbankan serta dapat memitigasi kemungkinan terjadinya tindak kecurangan atau permasalahan lainnya.

OJK meyakini rangkaian kebijakan dan ketentuan tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah ini dapat menjadikan industri BPR dan BPR Syariah lebih berdaya saing dan semakin berkontribusi bagi perekonomian dan masyarakat.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus mempertanyakan keputusan Gibran Rakabuming Raka yang mundur dari Wali Kota Surakarta.

Menurut dia, seharusnya Gibran mundur saat masa kampanye Pilpres beberapa waktu lalu. "Harusnya dia mundur kan sebaiknya waktu masuk masa kampanye dong. Ya, harusnya, menurut saya etikanya harusnya ada di sana," kata Deddy saat dihubungi awak media, Selasa (16/7).

Menurut Deddy, tak ada urusan mendesak yang mengharuskan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mundur dari posisi Wali Kota. Saat ini, kata Deddy, seharusnya Gibran menuntaskan baktinya pada masyarakat Surakarta.

"Harusnya janji sama rakyat tuh diberesin dulu lah, orang tinggal berapa bulan juga. Kemarin waktu kampanye malah nggak cuti. Kok ini udah enggak ada tanggung jawab kampanye malah mundur," kata dia.

Adapun Gibran resmi mengajukan surat mundur dari jabatan Wali Kota Surakarta yang kini tengah ia emban. Gibran mundur lantaran terpilih menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dari hasil pemilihan presiden 2024.

Surat pengunduran diri disampaikan Gibran tiga bulan menjelang pelantikan menjadi wapres pada 20 Oktober 2024 mendatang. Kabar pengundurun diri itu sebelumnya sudah dibenarkan oleh Teguh Prakosa yang menjadi Wakil Wali Kota mendampingi Gibran di Surakarta.

"Hari ini jam 14.00 WIB, saya mengantarkan Pak Wali Kota ke DPRD untuk menyampaikan surat pengunduran diri beliau," kata Teguh di Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/6).

Menurut Teguh, proses pengunduran diri Gibran dari jabatan wali kota merupakan kewenangan DPRD Kota Surakarta. Ia mengatakan surat pengunduran diri disampaikan sebelum DPRD melakukan rapat.

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan program makan bergizi gratis dari presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dapat menggunakan produk pangan lokal.

Ketua Kelompok Substansi (Kapoksi) Pengolahan Tanaman Pangan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Kementan Mulyono mengatakan program-program Prabowo-Gibran harus diantisipasi sedemikian rupa oleh Kementan.

"Salah satunya adalah pemberian makan bergizi gratis, tentunya untuk kecukupan produksinya harus dari dalam negeri, nanti kita tentu menyiapkan beras, kedelai, tahu, sayur dan dagingnya itu semua harus dicukupi dari dalam negeri," ujar Mulyono di Jakarta, Selasa (16/7).

Menurut dia, target produksi pangan pada 2025 meliputi padi sebanyak 56,05 juta ton, jagung KA 28% sebanyak 22,59 juta ton, kedelai 350 ribu ton, ubi jalar 1,57 juta ton, kacang tanah 351 ribu ton dan kacang hijau 166 ribu ton.

"Kalau bicara tahun 2025 kita menargetkan kurang lebih 56 juta ton untuk gabah kering giling, begitu juga jagung kurang lebih 22 juta ton, kemudian kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau itu juga menjadi perhatian kita semua bagaimana dalam hal mencukupi kebutuhan pangan di dalam negeri," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Program MBG merupakan salah satu program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran. Sri Mulyani merinci pelaksanaan program MBG akan dilakukan secara bertahap, alokasi Rp 71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama.

Anggaran porgram MBG telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Menkeu mengatakan bahwa Tim Prabowo-Gibran akan menyusun detil Program MBG yang dijelaskan secara terpisah.

Penyusunan RAPBN 2025 sendiri dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali memastikan bahwa tidak akan ada pembatasan BBM subsidi pada 17 Agustus 2024.

Dia mengungkapkan bahwa pemerintah justru sedang menyiapkan skenario program untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran mulai 1 September mendatang. “Iya. Saya minta untuk sosialisasikan dahulu soal tepat sasaran,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya pada Selasa (16/7).

Hal ini ditandai dengan terselenggaranya rapat koordinasi bersama beberapa menteri, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. “Nanti skenario tersebut akan dilaporkan ke Pak Presiden,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga menanggapi terkait rencana masuknya BBM rendah sulfur menggantikan bensin saat ini untuk mengurangi emisi udara pada 17 Agustus nanti. “Kalau sesuai standar Euro 4 memang harus rendah sulfur, dan tanggal rilisnya bukan 17 Agustus,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyatakan tidak akan memberlakukan pembatasan distribusi BBM mulai 17 Agustus mendatang. Dia mengatakan pemerintah belum pernah membicarakan wacana itu di forum rapat resmi kabinet.

"Tidak ada. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga," kata Jokowi saat menggelar konferensi pers di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Selasa (16/7).

Senada dengan Jokowi, Menteri ESDM Arifin Tasrif juga memastikan tidak akan ada pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus mendatang. “Tidak ada batas-batas 17 Agustus. Masih belum diputuskan,” ujarnya saat ditemui di kantornya pada Jumat (12/7).

Arifin mengatakan pemerintah saat ini masih dalam upaya mempertajam pendataan untuk program BBM subsidi yang lebih tepat sasaran. “Kami sedang memperdalam pendataan untuk semua jenis BBM subsidi,” ujarnya.

Setelah mengantongi data yang diinginkan, Arifin menyebut pemerintah akan menentukan skema pembatasan pembelian BBM subsidi. “Nanti kami ajukan melalui peraturan menteri. Tapi memang harus tepat sasaran, mana saja jenis kendaraan yang bisa mendapat BBM subsidi,” ucapnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya hari ini, Selasa (16/7). Salah satu isu yang menjadi fokus diskusi yakni terkait iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mulai 2027.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mendesak adanya perubahan aturan iuran Tapera. “Kami kembali akan memberikan masukan untuk revisi daripada Undang-undang Tapera,” kata Shinta di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Dia memastikan saat ini Apindo sudah mempersiapkan secara resmi alternatif yang bisa disampaikan berkaitan dengan penerapan iuran Tapera tersebut. Shinta menilai pemerintah juga tidak bisa banyak berbuat jika undang-undangnya tidak direvisi.

“Karena ini percuma, kalau kami bolak-balik hanya dengan pemerintah tapi kalau di undang-undangnya tidak diubah. Kelihatannya undang-undang kita harus tunggu sampai mungkin parlemen yang baru,” ungkap Shinta.

Untuk itu, Shinta memastikan Apindo sudah mempersiapkan semua masukan yang akan diberikan kepada pemerintah maupun parlemen. Meskipun begitu, Shinta mengakui prosesnya harus menunggu parlemen yang baru sebab kewajiban iuran Tapera untuk pekerja swasta baru akan dimulai pada 2027.

Hanya saja, Shinta menegaskan Apindo tidak mau menunggu hingga 2027 untuk pengusulan revisi aturan iuran Tapera. “Kami harus melaksanakan sekarang untuk revisinya seperti apa.” ujar Shinta.

Saat ini rencana pelaksanaan Tapera tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera.

Mulai 2027, pekerja wajib membayar iuran Tapera sebesar 3% dari gaji, dengan 2,5% ditanggung oleh pekerja itu sendiri dan sisanya 0,5% ditanggung pemberi kerja atau perusahaan.

Keberangkatan lima Nahdliyin bertemu Presiden Israel, Isaac Herzog, berbuntut panjang. Dua organisasi, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pusat Studi Warisan Ibrahim untuk Perdamaian atau Rahim, bantah terlibat dengan keberangkatan mereka.

“Rahim tidak terlibat dan tidak pernah memberi rekomendasi dalam kegiatan orang-orang Indonesia yang berkunjung ke Israel bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog,” tulis keterangan pers dikutip dari laman resmi Rahim, Selasa (16/7).

Salah satu Nahdliyin yang berangkat ke Israel adalah Pengurus LBM PWNU DKI Jakarta, Zainul Maarif. Dia menjabat sebagai manajer penelitian domestik Rahim.

Rahim mengatakan keberangkatan Zainul tidak berkaitan dengan organisasi.
Lembaga ini juga menyebut baru sekali melaksanakan kegiatan pasca penyerangan Israel ke Palestina. Kegiatannya berdoa bersama dan permohonan kepada kedua belah pihak untuk menahan diri.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menemukan lembaganya dicatut sebagai bagian Rahim. Organisasi ini dikabarkan berkaitan dengan lima orang Nahdliyin yang bertemu Presiden Israel, Isaac Herzog.

“Dalam website-nya, dia mencantumkan seolah-olah LBM NU adalah bagian dari jaringan organisasi ini, bahkan mencantumkan logo LBM NU,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, hari ini.

Ia sudah melakukan klarifikasi pada LBM NU atau Lajnah Bahtsul Masail. Setelah dirunut, ternyata tidak ada organisasi Rahim dalam LBM NU. LBM bertugas menjawab dan mengkaji masalah keagamaan serta mengadvokasi masyarakat lewat sumber hukum keagamaan.

“Kami minta kepada lembaga/organisasi yang bersangkutan untuk takedown ini (logo NU). Karena kami tidak menginginkan ada klaim yang tidak diketahui PBNU,” katanya.

Dalam pantauan Katadata per Selasa (16/7), tidak ada logo NU dalam laman Rahim. Begitu juga dengan susunan manajemen laman ini.

Namun, bila laman ini dibuka dengan pilihan bahasa Inggris, tampak logo LBM NU sebagai salah satu dari tiga lembaga koalisi Rahim ini. Dua lembaga lain adalah Eits Chaim Indonesia yaitu yayasan nonprofit yang bertujuan meningkatkan pemahaman kepercayaan bangsa Yahudi. Ketiga, Asosiasi Bani Noah Indonesia yang beranggotakan pengikut Yahudi Torah meski tidak keturunan Yahudi.

Selain logo NU, ada empat tokoh NU dalam susunan manajemen Rahim. Mereka ialah:
1. Mukti Ali Qusyairi adalah presiden direktur Rahim sekaligus salah satu Ketua LBM PWNU DKI Jakarta
2. Zainul Maarif menjabat manajer penelitian domestik Rahim sekaligus Pengurus LBM PWNU DKI Jakarta
3. KH Asnawi Ridwan adalah anager Penelitian Kitab Suci Rahim dan anggota NU Depok
4. K.H. Roland Gunawan pernah menjabat Wakil Ketua LBM PWNU DKI Jakarta dan menjadi Manager Media dan Komunikasi Rahim.

Saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) anjlok usai Unilever global berencana untuk memangkas sekitar 3.200 karyawan di Eropa jelang akhir 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya CEO Hein Schumacher demi menghidupkan kembali perusahaan barang konsumen raksasa tersebut.

Adapun saham UNVR terpantau anjlok 4,10% ke Rp 2.810 per lembar pada penutupan perdagangan sore ini, Selasa (16/7), dengan kapitalisasi pasar Rp 107,20 triliun. Saham ini anjlok 19,71% dalam enam hari terakhir, dan 12,19% dalam sebulan terakhir.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta mengatakan saham UNVR sebenarnya hanya mengalami konsolidasi atau bearish consolidation, dengan level support di Rp 2.750.

“Secara keseluruhan saham UNVR tengah berada dalam tren penurunan. Tapi syukur hanya terbatas pada Rp 2.750 ya kalau saya cermati,” ujarnya kepada Katadata.co.id.

Tak hanya itu, Nafan menyebut bahwa kondisi yang tengah terjadi, seperti geopolitik dan boikot terhadap produk Unilever terkait dengan konflik di Gaza mempengaruhi kapasitas Unilever dalam memperkuat kinerjanya.

Menurutnya, wajar bagi Unilever untuk menerapkan efisiensi bisnis, termasuk melalui PHK massal. Ia menyebut langkah itu sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan perusahaan di tengah kondisi tersebut.

“Tapi ya syukur kondisi tanah air sih alhamdulillah kondusif, kalau so far Unilever bahkan juga bisa mampu memperkuat kinerja fundamentalnya, ya,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Azis Setyo Wibowo menilai pemangkasan pekerja di Eropa oleh Unilever global dapat menjadi sentimen negatif yang mempengaruhi psikologi pasar dalam jangka pendek.

“Tetapi juga perlu melihat kinerja keuangan UNVR yang mana jika dilihat pada kuartal I 2024 masih mencatatkan kinerja yang tertekan,” ucapnya kepada Katadata.co.id dihubungi terpisah.

Rencana PHK 3.200 Pekerja di Eropa

Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa CEO Unilever Hein Schumacher tengah mengembangkan rencana untuk mendapatkan kembali kepercayaan investor setelah turunnya kinerja perusahaan dalam beberapa tahun terakhir.

Tak hanya itu, Ia menyebut Unilever juga tengah berupaya untuk merampingkan operasinya, dengan memangkas sepertiga karyawan dari total jabatan kantor di Eropa.

"Kami sekarang, dalam beberapa minggu ke depan, akan memulai proses konsultasi dengan karyawan yang mungkin terkena dampak dari perubahan yang diusulkan," ujar juru bicara Unilever dalam sebuah email yang dikutip Reuters.

Adapun pemangkasan ini merupakan bagian dari program produktivitas yang diumumkan pada bulan Maret lalu. Hal ini mencakup rencana untuk melakukan sebanyak 7.500 pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kepala Sumber Daya Manusia Unilever, Constantina Tribou sebelumnya menyatakan dampak neto dari pemangkasan ini di Eropa diperkirakan mencapai antara 3.000 hingga 3.200 orang hingga akhir 2025.

Namun, Kepala Dewan Kerja Eropa Unilever, Hermann Soggeberg mengungkapkan bahwa langkah-langkah ini merupakan pemutusan hubungan kerja terbesar di Unilever dalam beberapa dekade.

Menurutnya, keliru untuk menyebut pemangkasan ini sebagai "Program Produktivitas" karena ini berarti orang-orang yang saat ini bekerja dan produktif akan kehilangan pekerjaan mereka.

Di samping itu, sebelumnya Unilever telah mengambil langkah untuk mengguncang bisnisnya sebagai bagian dari rencananya untuk menghidupkan kembali pertumbuhan. Pada Maret 2024, Unilever memisahkan bisnis es krimnya, yang mencakup merek-merek terkenal seperti Magnum dan Ben & Jerry's.

Menurut Manajer Portofolio di Oberon Investments, Jack Martin, dari perspektif pemegang saham, perombakan ini sangat diperlukan untuk bisnis yang tengah mengalami kinerja buruk. “

"Penjualan bisnis es krim merupakan langkah pertama. Namun, langkah-langkah untuk merampingkan tenaga kerja dalam beberapa bulan ke depan menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan lebih lanjut yang perlu dilakukan untuk memberikan nilai kepada para pemegang saham,” ucapannya.

Namun hingga berita ini diterbitkan, Unilever Indonesia belum merespons apakah pemangkasan karyawan akan terjadi di Indonesia.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi masih menjadi nama salah satu calon Gubernur Jateng. Hal ini terlihat dalam survei yang telah dirilis sejumlah lembaga.

Tebaru, Indeks Data Nasional merilis temuan mereka soal elektabilitas calon Gubernur Jateng pada Senin (15/7). Dari hasil penjaringan opini, nama Ahmad Luthfi berada di peringkat pertama, disusul Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono.

Dalam survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Minggu (7/7), Ahmad Luthfi juga menempati posisi teratas. Meski demikian, masih banyak responden yang belum menjatuhkan pilihan.

Dalam beberapa survei, elektabilitas Luthfi juga bersaing dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep. Berikut sejumlah hasil survei eletabilitas Pilkada Jateng:

Indeks Data Nasional

Top of Mind

Ahmad Luthfi: 13,5%
Sudaryono: 9,6%
Taj Yasin Maimoen: 4,6%
Dico Ganinduto: 3,7%
Bambang Wuryanto: 2,3%
Yusuf Chudlori: 1,7%
Hendrar Prihadi: 1,5%
Casytha Arriwi Kathmandu: 1%
Kaesang Pangarep: 0,7%
Tidak tahu/tidak jawab: 55%

Indikator Politik Indonesia

Top of Mind

Ahmad Luthfi: 8,6%
Dico Ganinduto: 4,6%
Taj Yasin Maimoen: 4,3%
Bambang Wuryanto: 4,1%
Kaesang Pangarep: 4%
Sudaryono: 1,5%
Abdul Wachid: 0,2%
Tidak tahu/tidak jawab: 65,7%

Simulasi Enam Nama

Kaesang Pangarep: 24,8%
Ahmad Luthfi: 20,3%
Taj Yasin Maimoen: 16,3%
Bambang Wuryanto: 10%
Dico Ganinduto: 7,9%
Abdul Wachid: 3,4%
Tidak tahu/tidak jawab: 16,8%

Kaesang kunjungi DPP PKS (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.)

LSI

Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga merilis hasil survei mereka soal elektabilitas dalam Pilgub Jateng. Berikut hasilnya:

Semi Terbuka 21 Nama (Lima Teratas)

Kaesang Pangarep: 15,9%
Ahmad Luthfi: 12,9%
Abdul Wachid: 7,8%
Raffi Ahmad: 6,8%
Bambang Wuryanto: 5,8%
Tidak tahu/tidak jawab: 19,5%

Gibran Rakabuming Raka menjelaskan alasannya mundur sebagai Wali Kota Solo. Salah satu yang menjadi alasannya adalah mempersiapkan pelantikan dirinya sebagai wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.

Gibran hari ini mengantarkan surat pengunduran dirinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solo. Surat akan dibahas dewan sebelum ada persetujuan.

"Selain untuk persiapan pelantikan 20 Oktober nanti, tentu banyak hal yang harus disiapkan sekarang." kata Gibran di DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (16/7) dikutip dari Antara.

Setelah ini, putra sulung Presiden Joko Widodo itu akan membereskan rumah dinas Loji Gandrung. Ia juga memberikan sinyal tugasnya akan dilanjutkan Teguh Prakosa yang saat ini menjabat Wakil Wali Kota Solo.

"Yang menempati (Loji Gandrung) nanti Pak Wakil Wali Kota," katanya.

Sebelumnya, kabar pengunduran diri itu sebelumnya dibenarkan oleh Teguh Prakosa. Teguh juga mengantarkan Gibran untuk menyerahkan surat pengunduran diri ke DPRD.

"Hari ini jam 14.00 WIB, saya mengantarkan Pak Wali Kota ke DPRD untuk menyampaikan surat pengunduran diri beliau," kata Teguh di Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/6).

Sebelum menyerahkan surat mundur ke DPR, Gibran telah bersiap. Ia telah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surakarta Budi Murtono mencari tahu mengenai prosedur dan mekanisme pergantian kepala daerah.

“Kemarin intinya kami diminta konsultasi mekanisme pengunduran diri ke Kemendagri," kata Budi seperti dikutip, Selasa (16/7).