Blibli kini menawarkan program affiliate atau afiliasi mengikuti jejak Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, dan Lazada yang telah lebih dulu menerapkannya.

Program ini menjadi opsi bagi masyarakat untuk mendapatkan uang tambahan. Seseorang yang bergabung sebagai mitra afiliasi disebut affiliator. Tugasnya yaitu mempromosikan produk kepada konsumen hingga terjadi transaksi pembelian.

Group Head Marketing Services Blibli Edward Kilian Suwignyo mengatakan program afiliasi berjalan mulai Juli 2024. Ia menjelaskan, jika program afiliasi di Blibli tidak seperti yang ditawarkan oleh e-commerce lain.

Jika masyarakat membagikan link afiliasi Blibli, komisi yang didapatkan tidak hanya dari link produk yang dibagikan, tetapi juga dari produk lainnya.

"Misal bagikan link produk A, dia (pembeli) masuk karena produk tersebut tetapi belinya produk B, itu tetap dapat komisi sesuai dengan kategori produknya. Dan ini ngga ada selain di tempat kami," ujar dia dalam acara Perayaan Ulang Tahun Blibli ke-13 di Kantor Blibli di Jakarta, Senin (15/7).

"Kok (Blibli) ini yang paling terakhir, memang dari kami inovasi itu selalu muncul, tetapi dalam hal ini adalah tentang kompleksitasnya, tidak terlalu terburu-buru," kata Edward terkait mengapa baru sekarang Blibli menjalankan program afiliasi.

Ia menyampaikan, Blibli sebagai e-commerce memahami kebutuhan masyarakat. selain itu, juga memastikan agar fitur ini memang sesuatu yang memberikan pengalaman yang baik dan menguntungkan.

"Sekarang sudah bisa pakai (Blibli Affiliate). Kami juga mendesain agar ini benar-benar menjadi value yang mudah bagi para pengguna," ujar Edward. Nilai yang dimaksud seperti komisi yang paling tinggi.

Berdasarkan laman resminya, Blibli Affiliate menawarkan komisi tertinggi hingga 12% per produk. Adapun, berikut rincian komisi yang ditawarkan:

• Fashion 12%
• Kesehatan dan kecantikan 12%
• Olahraga 12%
• Home & living 7%
• Mainan, buku, dan stationery 7%
• Travel dan event 7%
• Aksesoris handphone, tablet, komputer, gaming 7%
• Ibu dan anak 7%
• Bliblimart 7%
• Kamera 5%
• Otomotif 5%
• Jam Tangan 5%
• Peralatan elektronik 5%
• HP dan tablet 3%
• Komputer dan gaming 3%
• Tiket dan voucher 3%
• Logam mulia dan perhiasan 3%

Menteri Keuangan Sri Mulyani diperkirakan bakal sulit mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp 1.988,9 triliun pada tahun ini. Sebab, kinerja pajak tahun ini akan hadapi tantangan dari pelemahan harga komoditas hingga ketidakpastian ekonomi.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat peluang penerimaan pajak tahun ini bisa tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang menekan penerimaan pajak, khususnya setelah harga komoditas mulai melandai.

“Setelah harga komoditas melandai, kami melihat setoran penerimaan pajak juga ikut mengalami perlambatan,” ucap Yusuf kepada Katadata.co.id, Senin (15/7).

Selain itu, Yusuf juga menyoroti data pelemahan konsumsi rumah tangga. Sehingga, euforia konsumsi rumah tangga tidak sebesar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Meskipun begitu, Yusuf mengungkapkan beberapa data indikator menunjukkan konsumsi rumah tangga masih dapat tumbuh. Hanya saja, dia menilai indikator yang lain juga menyebutkan pertumbuhan tersebut relatif terbatas.

“Hal ini dipengaruhi kondisi ekonomi saat ini tidak begitu bergairah karena tidak ada sentimen untuk masyarakat melakukan aktivitas konsumsi. Padahal, konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang terbesar dalam perekonomian Indonesia,” kata Yusuf.

Yusuf mengingatkan, jika konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan maka target pertumbuhan ekonomi akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Jika itu sudah terjadi, maka setoran pajak juga berpotensi akan meleset.

“Setoran pajak bisa meleset karena aktivitas perekonomian itu menentukan seberapa besar target penerimaan pajak akan tercapai,” ujar Yusuf.

Fokus ke Rasio Pajak

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai yang paling terpenting seharusnya rasio pajak bukan penerimaannya.

Bhima mengungkapkan, bahwa rasio pajak Indonesia pada 2012 sempat mencapai 14,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara saat ini, rasio pajak Indonesia masih terbilang relatif kecil.

"Tahun 2023 rasio pajaknya cuma 10,3% dari PDB. Artinya, sejak 2012 hingga 2023, rasio pajak Indonesia terus menurun," kata Bhima.

Menurut Bhima, klaim pemerintah tidak berdasar jika menyebut penerimaan pajak naik dari sisi nominal. Karena rasio pajak Indonesia masih kalah dengan negara-negara lain.

Apalagi, Indonesia akan bergabung dengan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Jika bergabung dengan OECD, Indonesia akan menjadi anggota dengan rasio pajak paling rendah.

"Jadi negara-negara OECD itu rata-rata rasio pajaknya di atas 30%. Begitu Indonesia bergabung di OECD, paling bontot rasio pajaknya," ujar Bhima.

Penerimaan Pajak Anjlok

Penerimaan pajak anjlok 7,9% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 893,8 triliun di semester I 2024. Penurunan terutama dari pajak penghasilan (PPh) badan.

Sri Mulyani menjelaskan, penyebab penurunan PPh badan terutama dari perusahaan berbasis komoditas. Bisnis perusahaan tersebut mencatatkan penurunan signifikan dari sisi profitabilitas.

"Artinya, perusahaan masih profitable, tapi keuntungan tidak setinggi tahun sebelumnya, karena harga komoditas mengalami koreksi yang sangat dalam, kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin (8/7).

Di sisi lain, kenaikan restitusi atau pengembalian pembayaran kelebihan pajak juga berdampak terhadap penerimaan pajak pada paruh pertama 2024. Kenaikan restitusi terjadi pada PPh badan dan PPn dalam negeri.

Selain itu, penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai turun 0,09% menjadi Rp 1342,2 triliun pada semester I 2024. Nilai ini baru mencapai 41,8% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024

Bank Indonesia (BI) kembali memperluas jaringan kerjasama pembayaran dengan mitra strategis internasional. Perluasan kerja sama tersebut dilaksanakan antara BI dan Bank of Korea (BoK) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) terkait pembayaran berbasis QR code.

“Kerja sama pembayaran berbasis QR code antara BI dan BoK akan memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam pernyataan tertulisnya, Senin (15/7).

Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan oleh Perry dan Gubernur BoK Ree Chang-yong di Penang, Malaysia. Kerja sama sistem pembayaran berbasis QR code tersebut sekaligus menjadi wujud nyata implementasi dari G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments.

Selain itu, konektivitas pembayaran lintas negara juga perlu disinergikan dengan skema mata uang lokal dalam transaksi bilateral. “Ini untuk mendukung stabilitas makroekonomi dan meningkatkan efisiensi,” ucap Perry.

Dia mengharapkan MoU ini dapat mendukung terwujudnya sistem pembayaran lintas negara antara Indonesia dan Korea Selatan yang lebih efisien, cepat, inklusif dan transparan.

Ke depan, Perry memastikan BI terus memperkuat dan memperluas kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas terkait lainnya di internasional dalam mendorong konektivitas pembayaran lintas batas.

Kerja sama pembayaran berbasis QR code dilakukan untuk mengakselerasi terkait interkoneksi dan interoperabilitas pembayaran lintas negara dengan menggunakan QR code. Hal itu berkaitan dengan QR Code Indonesian Standard (QRIS) dan QR Code pembayaran Korea Selatan yang akan ditentukan oleh BoK.

Kerjasama tersebut akan membangun kerangka yang memfasilitasi pembayaran berbasis QR code antar kedua negara. Termasuk kuga operator sistem pembayaran atau penyedia jasa pembayaran.

Kesepakatan tersebut menandai dimulainya kerja sama antara BI dan BoK dalam mengimplementasikan konektivitas pembayaran berbasis QR code yang didukung sinergi erat pelaku industri kedua negara.

Inisiasi kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengembangan interkoneksi dilanjutkan dengan tahap uji coba sebelum implementasi dilakukan secara penuh.

Implementasi kerja sama ini akan mendukung transaksi antar masyarakat di kedua negara. Khususnya dalam rangka mendorong ekonomi dan keuangan digital di Indonesia serta Korea Selatan mengingat antara lain tingginya jumlah turis antar kedua negara.

Laporan dari organisasi Rainforest Action Network (RAN) menyebutkan bahwa sektor perbankan global telah mengucurkan sekitar US$ 6,8 triliun atau lebih dari Rp 100.000 triliun untuk membiayai sektor energi fosil sejak perjanjian Paris 2015.

Di tengah meningkatkanya tekanan untuk menghentikan pendanaan perusahaan minyak dan gas demi mendukung upaya dekarbonisasi internasional, banyak bank besar terus menyediakan pembiayaan untuk energi fosil.

Laporan terbaru dari RAN mengungkapkan bahwa pada tahun-tahun setelah disepakatinya Perjanjian Paris 2015, 60 bank swasta terbesar dunia menyediakan US$ 6,8 triliun sebagai pembiayaan untuk proyek bahan bakar fosil.

“Selama delapan tahun terakhir, sekitar US$ 3,3 triliun digunakan untuk ekspansi bahan bakar fosil. Bank-bank ini mendukung lebih dari 4.200 perusahaan energi fosil dengan pinjaman dan transaksi sekuritas atau penjaminan emisi,” tulis laporan RAN dikutip dari OilPrice.com, Senin (15/7).

Pada 2023, setelah banyak bank besar berjanji untuk mengurangi atau mengakhiri pendanaan untuk perusahaan minyak dan gas sebagai bagian dari Net Zero Banking Alliance, pembiayaan untuk perusahaan bahan bakar fosil mencapai US$ 705 miliar (sekitar Rp 11.400 triliun), dengan US$ 347 miliar (Rp 5.600 triliun) digunakan untuk ekspansi.

Berikut bank-bank dengan pembiayaan energi fosil terbesar menurut laporan RAN:

1. Citibank: US$ 204 miliar sejak 2016;
2. JPMorgan Chase: US$ 40,8 miliar;
3. Mizuho: US$ 37 miliar;
4. Barclays: US$ 24,2 miliar;
5. Santander: US$ 14,5 miliar pada 2023 saja;
6. Deutsche Bank: US$ 13,4 miliar;
7. DZ Bank: US$ 2,5 miliar.

Manajer Riset dan Kebijakan di RAN dan rekan penulis laporan April Merleaux menyatakan, “Kekhawatiran terbesar Wall Street adalah laba, kekhawatiran utama kami adalah iklim dan hak asasi manusia.”

“Sementara bank-bank yang mendapat untung dari kekacauan iklim menciptakan kisah-kisah greenwashing baru setiap tahun, data kami menunjukkan berapa banyak uang yang sebenarnya mereka tuangkan ke bahan bakar fosil,” kata Merleaux.

Merleaux menambahkan bahwa metodologi baru yang mereka pakai dalam laporannya mengungkap detail yang sebelumnya tidak diketahui tentang pembiayaan bank untuk bahan bakar fosil dan memberi aktivis alat baru untuk menghadapi bank.

“Data kami menunjukkan bahwa pembiayaan bank untuk bahan bakar fosil tidak menurun cukup cepat. Pada 2023, hampir US$ $350 miliar telah mengalir ke perusahaan bahan bakar fosil, yang tidak sesuai dengan komitmen iklim yang sebenarnya,” kata dia.

Kritikus laporan tersebut mengatakan hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan ke mana dana tersebut mengalir di sektor bahan bakar fosil, dengan beberapa bank menanggapi bahwa pembiayaan mereka sebagian besar ditujukan untuk upaya transisi hijau oleh perusahaan energi.

Tidak jelas apakah sebagian dari dana ekspansi tersebut digunakan untuk mendukung proyek energi hijau baru atau aktivitas bahan bakar fosil. Lembaga perbankan AS ditemukan sebagai kontributor terbesar bagi sektor bahan bakar fosil, yang menyediakan 30% pembiayaan pada 2023.

JPMorgan menanggapi laporan tersebut dengan mengatakan bahwa mereka adalah salah satu penyandang dana terbesar di dunia bagi perusahaan energi tradisional dan bersih.

Mereka menyatakan bahwa akan mengungkapkan proporsi pembiayaan yang berkontribusi pada energi rendah karbon dibandingkan dengan pembiayaan energi bahan bakar fosil, menyusul permintaan dari pengawas keuangan Kota New York atas nama dana pensiun yang dikelolanya.

“Kami yakin data kami mencerminkan aktivitas kami secara lebih komprehensif dan akurat daripada perkiraan oleh pihak ketiga,” tulis pernyataan JPMorgan.

Sementara itu, Bank of America, penyandang dana bahan bakar fosil terbesar ketiga di dunia, menurut laporan tersebut, mengatakan bahwa mereka adalah pemimpin pasar dalam hal pendanaan transisi energi.

“Kami bekerja sama dengan klien di seluruh spektrum energi untuk membantu mereka mencapai tujuan transisi energi,” kata BoA.

Sedangkan Citibank menyebut bahwa pada 2020 telah menyalurkan US$ 441 miliar, dari target US$ 1 triliun, untuk mencapai tujuan keuangan berkelanjutan yang menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan energinya ditujukan untuk transisi.

Pada bulan Juni, bos bank Barclays, CS Venkatakrishnan, mengatakan bahwa menurutnya tidak realistis untuk meminta bank menghentikan pendanaan perusahaan bahan bakar fosil ini sama sekali.

Ia mengatakan bahwa pemberi pinjaman tidak dapat menghentikan secara tiba-tiba dan menekankan pentingnya transisi dari bahan bakar fosil yang berpolusi ke alternatif yang lebih bersih, seperti gas.

“Barclays sangat menjauh dari batu bara dan minyak. Tetapi bahan bakar fosil akan tetap ada untuk beberapa waktu dan kami sangat menjauh dari batu bara ke minyak, minyak ke gas, gas ke energi bersih dan kenyataannya adalah bahwa untuk beberapa waktu bahan bakar fosil akan tetap ada, terutama gas alam,” ujarnya.

Cara cek bansos pakai NIK KTP Juli 2024 secara online mudah dilakukan. Masyarakat bisa mengeceknya secara online melalui HP atau ponsel. Pengecekan secara online memudahkan untuk mencari informasi lengkap pembagian bansos.

Bansos di tahun 2024 dapat dicek melalui situs resmi Kementerian Sosial. Masyarakat dapat melihatnya, apakah sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menjadi penerima manfaat atau belum.

Menurut UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa yang ditujukan untuk seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin yang tidak mampu dan rentan terhadap risiko sosial. Pengertian ini juga tercantum dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Bagaimana Cara Cek Bansos Pakai NIK KTP Juli 2024?

Pencairan Bansos (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/YU)

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pemerintah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan meliputi jaminan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan pelayanan dasar. Untuk mengecek bansos Kemensos 2024, Anda hanya perlu internet dan HP. Berikut cara cek bansos pakai NIK KTP Juli 2024 dari Kemensos:

1. Melalui browser HP atau laptop, silakan masuk ke cekbansos.kemensos.go.id.
2. Memilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan tempat tinggal.
3. Menuliskan nama sesuai KTP.
4. Membubuhkan 4 huruf kode captcha yang tertera di dalam kotak.
5. Pilih “Cari Data”

Apabila tidak terdaftar, akan muncul keterangan “Tidak Terdaftar Peserta”. Jika terdaftar, akan muncul usia, nama dan beragam bantuan bantuan yang akan atau sudah diperoleh.

Jenis-jenis Bansos Kemensos

Bansos masih akan diberikan oleh Pemerintah Indonesia pada bulan Juli 2024. Berikut jenis-jenis bansos kemensos:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH biasanya diberikan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar di DTKS secara bertahap, sebagai berikut:

• Tahap 1: Januari-Maret 2024
• Tahap 2: April-Juni 2024
• Tahap 3: Juli-September 2024
• Tahap 4: Oktober-Desember 2024

Besar dana KPM yang diberikan bergantung pada kriteria KPM, sebagai berikut:

• Balita usia 0-6 tahun, ibu hamil dan melahirkan mendapat bantuan PKH sebesar Rp 3 juta per tahun.
• Lansia dan difabel mendapat Rp 2,4 juta per tahun.
• Siswa SD-SMA mendapat Rp 900 ribu – Rp 2 juta per tahun.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai atau Kartu Sembako diberikan setiap 2 bulan sekali, berbentuk uang kepada KPM berdasarkan DTKS . Uang tersebut dikirimkan ke nomor rekening KPM melalui bank BUMN. Besar Bantuan Pangan Non Tunai yang diberikan yaitu Rp 200 ribu per bulan, sehingga yang akan diterima ialah Rp ribu setiap 2 bulan sekali.

3. Bantuan Pangan Beras 10 Kg

Berdasarkan data Penasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), bantuan pangan beras diberikan kepada KPM. Bantuan disalurkan pada Januari-Maret 2024 untuk 22 juta KPM. Besarannya yaitu 10 kg beras per KPM setiap satu bulan sekali.

4. BLT Mitigasi Risiko Pangan

Bantuan Langsung Tunai mitigasi risiko pangan diberikan kepada 18,8 juta KPM. Tahap l dimulai pada Februari 2024 untuk 3 bulan. Besar bantuannya adalah Rp 200 ribu per bulan.

Masyarakat bisa cari tahu cara cek bansos pakai NIK KTP Juli 2024 secara online menggunakan HP. Cek bansos pakai NIK KTP diperlukan untuk mengetahui apakah data Anda sudah benar tercantum sebagai penerima bantuan atau belum.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyoroti penyusunan peraturan baru perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) yang saat ini tengah digodok Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Puan menekankan agar aturan yang dibuat harus mengutamakan keamanan dan perlindungan masyarakat. "OJK harus tegas dalam menyusun aturan tentang pinjaman online dan utamakan perlindungan juga keamanan rakyat. Jangan sampai lebih banyak yang terlilit utang pinjol," kata Puan dalam keterangannya, Senin (15/7).

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu berpandangan kondisi masyarakat Indonesia saat ini kurang mendapat literasi komprehensif terkait aturan pinjaman online yang berakibat pada banyaknya masyarakat yang terjebak utang.

“Dalam realitasnya masyarakat yang terlilit utang pinjol semakin banyak. Sehingga edukasi menjadi satu hal yang penting dilakukan kepada masyarakat, untuk melindungi mereka agar tidak terjebak dalam kondisi gagal bayar,” kata dia.

Berdasarkan data OJK, masyarakat Indonesia yang terlilit utang pinjol mencapai hampir 5%. Rancangan peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) sudah masuk dalam tahap penyelarasan.

Di dalamnya, direncanakan penyesuaian batas maksimum pendanaan produktif menjadi Rp 10 miliar dari sebelumnya Rp 2 miliar.

Data Statistik Fintech Lending OJK 2023 menemukan mayoritas nasabah pinjol merupakan generasi muda spesifiknya dari kelompok usia 19 sampai 34 tahun. Generasi Z dan Milenial tercatat sebagai kelompok usia penerima terbesar kredit pinjol, yakni 54,06 persen atau mencapai Rp 27,1 triliun.

Puan menekankan Pemerintah melalui OJK harus tegas membatasi cara serta angka dalam pinjol. "Dari data terlihat bahwa yang paling banyak melakukan pinjaman online itu generasi Z dan Milenial, ini yang harus kita perhatikan dan lindungi," katanya.

Adapun, dalam rancangan aturan yang tengah digodok OJK itu dijelaskan pencairan dana hingga Rp 10 miliar hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditentukan.

Kriterianya yakni perusahaan penyedia jasa pinjaman harus memiliki rasio wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) maksimum 5%. Selain itu, perusahaan juga tidak boleh sedang dalam sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya dari OJK.

Berdasarkan hal itu, Puan menekankan pentingnya edukasi, sosialisasi dan perlindungan regulasi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat. DPR juga meminta pemerintah mengawasi Fintech P2P lending.

"Layanan pinjaman harus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) mengatakan tidak ada himpunan bank milik negara (Himbara) yang mau membiayai pembangunan fasilitas pemurnian dan peleburan (smelter) bauksit.

Sulitnya mendapatkan pembiayaan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak proyek smelter yang mandek.

“Padahal sindikasi bank yang diperlukan pengusaha itu cukup besar untuk menambah equity kami,” kata Pelaksana Harian Ketua Umum AP3BI Ronald Sulistyanto dalam mining zone CNBC, dikutip Senin (15/7).

Ronald mengatakan jika tidak ada penyertaan modal pemerintah maka para pengusaha harus mencari modal penuh dari investor. Namun di sisi lain, saat ini investor sudah tidak semudah dulu untuk memberikan modal.

“Misalnya modal bangun US$ 1,2 miliar, ini bukan angka sedikit. Kemudian dari jumlah tersebut katakanlah 17-20%, lalu berapa equity yang harus ditangguhkan?” ujarnya.

Menghadapi kondisi ini Ronald menyebut terdapat beberapa solusi yang bisa ditawarkan pemerintah. Pertama, dengan merancang peta jalan atau roadmap. Setelah itu, pemerintah juga perlu menentukan harga patokan mineral (HPM).

“HPM ini penting untuk harga mineral, karena kondisi sekarang smelter tidak mau menerima HPM sehingga para penambang ini sangat-sangat dirugikan. Karena gak dijual salah, dijual salah,” ucapnya.

Selain itu solusi lain yang disebut Ronald adalah dengan relaksasi ekspor bauksit secara terbatas. “Relaksasi sebetulnya tidak ada masalah asal dibatasi. Tapi dengan relaksasi ini kan paling tidak pengusaha bauksit bisa survive di tengah kondisi penambangan bauksit di Kalimantan Barat yang meredup,” kata dia.

Relaksasi Ekspor Bauksit

Sebelumnya, Komisi VII DPR RI meminta Kementerian ESDM memberikan relaksasi untuk ekspor bauksit mentah. Anggota Komisi VII Maman Abdurrahman mengatakan relaksasi ekspor komoditas itu dibutuhkan karena kondisi perekonomian yang lesu di Kalimantan Barat.

“Saya tidak sepenuhnya ingin mendukung pembukaan ekspor kembali, tetapi saya ingin menyampaikan kepada pemerintah agar ruang relaksasi bauksit dibuka secara proporsional,” kata Maman dalam rapat kerja Menteri ESDM bersama Komisi VII pada Senin (8/7).

Guna mendongkrak perekonomian daerah, Maman meminta kepada pemerintah khususnya Kementerian ESDM untuk membuat kajian terkait hal ini secara objektif.

Pihaknya juga akan mengupayakan adanya proses hearing terkait usulan ini dengan mendatangkan beberapa kepala daerah di Kalimantan Barat, termasuk pelaku usaha, serta masyarakat sebagai pertimbangan.

“Tapi poinnya saya ingin tegaskan satu hal, jangan ada pergeseran opini, kami tidak juga memberikan usulan membuka kuota besar, tidak. Tetapi sifatnya adalah mendorong membuka kuota ekspor terbatas agar ruang ekonomi bisa bergerak di Kalimantan Barat,” ujarnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan lampu hijau bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Muhammadiyah yang ingin mendirikan bank atau mengakuisisi bank syariah di Indonesia. OJK akan mendorong dan mendukung peluang hadirnya bank syariah dengan skala besar dalam rangka pengembangan industri perbankan syariah agar dapat lebih kompetitif dan bersaing secara sehat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, OJK memberikan dukungan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan yang memadai dari pemegang saham untuk mendukung permodalan bank yang kuat. Pemegang saham juga harus melaksanakan tata kelola yang baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Seperti diketahui, Muhammadiyah dikabarkan tengah mengincar salah satu bank syariah di Indonesia, satu nama yang mengemuka adalah KB Syariah. Meski demikian, Dian mengatakan, OJK belum menerima surat permohonan resmi dari Muhammadiyah untuk mengakuisisi KB Syariah.

"Suatu aksi korporasi antara lain berupa akuisisi, merupakan kewenangan pemegang saham pengendali (PSP) dengan pertimbangan bisnis dari manajemen bank berdasarkan kesepakatan yang terjadi di antara para pihak," kata Dian dalam keterangan tertulis, Senin (15/7).

Namun, Dian meminta agar Muhammadiyah atau pihak lain yang ingin menjadi pemegang saham di bank syariah tetap memperhatikan POJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah. POJK itu mengatur persyaratan komitmen terhadap pengembangan bank yang sehat, kriteria dan persyaratan kepemilikan, serta ketentuan permodalan dari suatu bank umum syariah.

Kabar akuisisi mencuat usai Muhammadiyah menarik simpanannya dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI. Muhammadiyah beralasan ingin menghidupkan bank-bank syariah lain yang menyalurkan pembiayaannya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kabar ini kemudian berkembang pada keinginan Muhammadiyah untuk mendirikan bank sendiri dan mengakuisisi KB Bukopin Syariah.

Sebelumnya, induk usaha KB Bukopin Syariah yakni KB Bukopin juga telah mengeluarkan tanggapannya mengenai kabar tersebut. VP Corporate Relations KB Bank Adi Pribadi mengatakan perusahaan belum mendapatkan informasi resmi dari PP Muhammadiyah.

"Ketika informasi telah resmi kami peroleh, tentunya akan disampaikan sesuai regulasi dan keterbukaan yang berlaku," ujar Adi, pada Senin (1/7). Pada dasarnya, KB Bukopin membuka peluang kerja sama bisnis dengan pihak manapun.

Muhammadiyah dan KB Bukopin Syariah memang memiliki kedekatan. Salah satu komisaris KB Bukopin Syariah, yakni Abdul Mu'ti juga menjabat sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Menurut sejarahnya, KB Bank Syariah pada awal pendiriannya adalah Bank Persyarikatan Indonesia yang dibentuk oleh Muhammadiyah.

Kewajiban 60% produksi gas bumi untuk pasar domestik diperkirakan dapat membuat utilisasi industri kaca menembus 90%. Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) menyebut kebijakan kewajiban untuk pasar domestik tersebut atau DMO dapat menarik investasi baru.

"Untuk menembus utilisasi 90%, industri kaca domestik perlu ekspansi atau investasi baru. Para investor perlu mendapat kepastian terkait pelaksanaan kebijakan yang ada, termasuk penegakan DMO gas untuk industri," kata Ketua Umum AKLP Yustinus Gunawan kepada Katadata.co.id, Senin (15/7).

Urgensi kewajiban untuk pasar domestik tersebut sangat tinggi lantaran ada tiga pbarik kaca yang membutuhkan pasokan gas hingga akhir tahun. Secara rinci, ada dua pabrik kaca baru yang mulai beroperasi tahun ini dan satu pabrik kaca yang selesai perawatan berat.

Kedua pabrik tersebut adalah PT KCC Glass Indonesia di Jawa Tengah dan PT Xinyi Glass Indonesia. Total kapasitas produksi kedua pabrik tersebut mencapai 750 ton per hari.

Kebijakan DMO akan membuat pasokan gas untuk kedua pabrik tersebut menjadi stabil yang akhirnya membuat utilisasi optimum. Karena itu, Yustinus menyarangkan agar kebijakan DMO gas untuk industri dimasukkan dalam Revisi Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasjid pun menyebut kebijakan DMO pada industri harus dilakukan. Sebab, kebijakan ini akan membuat barang besutan industri lokal kompetitif di pasar regional maupun global.

"Industri di dalam negeri bisa mati jika tidak bisa mencapai keseimbangan harga gas seperti yang dinikmati industri serupa di luar negeri," katanya.

Perpanjangan HGBT

Selain kebijakan DMO, pelaku industri kini mendorong pemerintah untuk memperpanjang kebijakan harga gas bumi tertentu atau HGBT senilai US$ 6 per juta British Thermal Unit (MMBTU). Kebijakan tersebut akan berakhir pada akhir tahun ini. Kementerian Perindustrian telah mengajukan perpanjangan kebijakan HGBT.

Sebelumnya, Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Putu Nadi Astuti menyebut, HGBT telah meningkatkan penerimaan pajak di sektor manufaktur. Selain itu, ada pula kenaikan investasi dan penambahan lapangan kerja, khususnya di industri kimia hulu.

Menurut Putu, nilai investasi pada industri kimia hulu mencapai US$ 33,68 miliar pada 2022 hingga 2030. Seluruh proyek tersebut terbagi dalam 14 proyek yang tersebar di penjuru negeri.

"Kemenperin akan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar HGBT ini bisa dilanjutkan, karena manfaatnya memang sudah terlihat," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bertolak ke Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada Selasa (16/7). Salah satu agenda Jokowi menindaklanjuti tawaran investasi di Ibu Kota Negara (IKN) kepada para pengusaha di UEA.

Jokowi dijadwalkan bertemu dengan Kepala Negara UEA sekaligus Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan alias MBZ di Qasr Al Watan. “Presiden Jokowi dijadwalkan bertemu Presiden MBZ di Istana,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana lewat pesan singkat WhatsApp pada Senin (15/7).

Selain itu, Jokowi akan menemui pimpinan Emaar Properties, Mohamed Ali Rashed Alabbar. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Basuki Hadimuljono mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti minat Mohamed Ali Rashed Alabbar ihwal rencana penanaman modal di IKN.

Emaar Properties merupakan perusahaan pengembang real estate dari UEA yang terlibat dalam proyek-proyek seperti menara Burj Khalifa dan Dubai Mall. “Tanggal 15 Juli dan 16 Juli 2024, Presiden Jokowi ke Abu Dhabi untuk menindak lanjuti kunjungan Ali Rashed Alabbar,” kata Basuki di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pemilik gedung pencakar langit Burj Khalifa Uni Emirat Arab, Mohamed Ali Rashed Alabbar sebelumnya telah mengunjungi IKN Nusantara pada 26 Mei 2024 lalu."Pimpinan Emaar, perusahaan properti berskala global dari UEA melihat langsung progres pembangunan di IKN bersama Kepala OIKN, Menteri BUMN dan pejabat lainnya," kata juru bicara OIKN Troy Pantouw, ketika itu.

Kunjungan Jokowi menindaklanjuti investasi IKN ini setelah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN pada 11 Juli lalu. Peraturan terbaru ini memberikan investor Hak Guna Usaha alias HGU lahan selama 190 tahun bila berinvestasi di IKN. Selain itu juga memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di lahan IKN selama 160 tahun.

Kepala Negara menimbang keterlibatan pelaku usaha perlu didukung oleh kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, Perpres No. 75 Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan kepastian usaha pada investor.

Otorita Ibu Kota Nusantara meyakini Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2024 akan mendongkrak investasi ke Nusantara sehingga dapat mencapai target Rp 100 triliun pada tahun ini. Salah satu aturan yang akan menggenjot investasi di IKN adalah penghapusan tarif pengelolaan tanah oleh investor di IKN.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan peniadaan tarif pengelolaan akan mempermudah masuknya investasi di dalam negeri. Namun Agung tidak menjelaskan bentuk tarif pengelolaan tanah di IKN yang dibebaskan kepada investor.

"Intinya Perpres No. 75 Tahun 2024 mempermudah investasi di IKN," kata Agung di Kampus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jumat (12/7).

Perpres No. 75 Tahun 2024 hanya memberikan insentif ke Pelaku Usaha Pelopor. Adapun pelaku usaha pelopor adalah investor yang telah menyatakan minat dan meneken surat minat investasi atau letter of intent ke Otorita IKN. Pelaku usaha pelopor juga harus merealisasikan investasinya paling lambat 2028.

Agus menilai, Perpres No. 75 Tahun 2024 akan mendukung pemenuhan target investasi tahun ini senilai Rp 100 triliun. Hingga Mei 2024, total investasi yang telah tertanam di Nusantara melalui lima groundbreaking mencapai Rp 49,6 triliun.

Ia mencatat jumlah investor yang melayangkan letter of intent ke pihaknya telah bertambah 14 entitas sejak akhir Mei 2024 menjadi 421 entitas. Namun Agung menyampaikan jumlah pelaku usaha pelopor yang tercatat baru mencapai 45 entitas sejauh ini.

Agung belum dapat memastikan apakah Perpres No. 75 Tahun 2024 dapat mendorong investasi dari luar negeri. "Kami masih berkoordinasi untuk eksekusi investasi asing," ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 sebesar 3,85 dari skala 0 sampai 5. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan angka tersebut lebih rendah dibandingkan capaian 2023 sebesar 3,92.

Angka ini menunjukan masyarakat semakin terbuka atau memperbolehkan korupai dan sudah tidak anggap tabu tindakan korupsi. "Penurunan IPAK merupakan indikasi bahwa masyarakat lebih permisif terhadap perilaku korupsi," kata Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/7).

Amalia menjelaskan capaian skor IPAK tersebut bahkan meleset dari target 2024 yakni 4,14 poin. IPAK yang semakin yang semakin mendekati angka nol menunjukkan masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

IPAK disusun berdasarkan dua dimensi yaitu persepsi dan pengalaman. Nilai indeks persepsi 2024 sebesar 3,76 menurun sebesar 0,06 poin dibandingkan 2023.

Berikutnya, indeks pengalaman pada 2024 mencapai 3,89. Angka tersebut menurun sebesar 0,07 poin dibanding indeks pengalaman pada 2023 yang sebesar 3,96. "IPAK masyarakat perkotaan 2024 lebih tinggi sebesar 3,86 dibanding masyarakat pedesaan 3,83," kata Amalia.

Makin Tinggi Pendidikan, Makin Antikorupsi

Amalia menambahkan, semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin antikorupsi. Pada 2024, IPAK masyarakat berpendidikan di bawah SLTA mencapai 3,81, SLTA sebesar 3,87, dan di atas SLTA sebesar 3,97.

Dalam laporannya, BPS mencatat akar perilaku korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai antikorupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. BPS berharap, melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai antikorupsi sejak dini para individu memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan.

Hal tersebut akan menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi. Terdapat sembilan nilai antikorupsi yang dirumuskan oleh KPK yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, dan sederhana.

Uni Eropa akan menekan negara-negara lain pada KTT iklim COP29 tahun ini untuk menindaklanjuti janji mereka beralih dari bahan bakar fosil. Hal itu tercantum dalam dokumen rancangan posisi negosiasi blok negara-negara eropa tersebut.

Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim atau Conference of Parties (COP) 29 akan berlangsung di Azerbaijan pada November tahun ini. COP 29 dijadwalkan akan berfokus pada keuangan.

Konferensi akan menekan ekonomi besar seperti Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara agar setuju berkomitmen mengeluarkan lebih banyak dana untuk membantu negara-negara miskin mengatasi perubahan iklim.

Dikutip dari Reuters, Senin (15/7), Uni Eropa berharap dapat mencapai kesepakatan di COP29 mengenai target baru global untuk pendanaan iklim.

Selain itu, Uni Eropa juga berharap agar negara-negara yang tergabung dalam COP dapat meningkatkan upayanya dalam mengurangi emisi dengan beralih dari bahan bakar fosil. Hal itu sesuai kesepakatan pada COP 28 di Dubai.

Dalam naskah tersebut menyatakan, semua negara seharusnya dapat mengembangkan komitmen iklim nasional baru agar dapat menyesuaikan target 1,5 derajat Celsius dan tujuan transisi energi yang disepakati pada perhelatan tahun sebelumnya. Hal itu khususnya beralih dari bahan bakar fosil dan dibarengi dengan meningkatkan kapasitas energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi tahunan menjadi dua kali lipat pada 2030.

Uni Eropa juga berharap agar negara-negara yang tergabung dalam COP dapat menyerahkan komitmen iklim nasional yang baru ke PBB sebelum awal 2025.

Menurut International Monetary Fund (IMF), nilai subsidi bahan bakar fosil secara global mencapai US$7 triliun pada 2022.

Nilai itu mencakup subsidi bensin, solar, minyak tanah, dan komoditas minyak bumi lainnya; gas bumi termasuk LPG; batu bara; serta subsidi listrik berbasis energi fosil di 168 negara. Berikut 10 negara dengan subsidi bahan bakar fosil terbesar, seperti tertera dalam grafik.