Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit perbankan mengalami pertumbuhan 12,15% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 7.376 triliun. Pertumbuhan bulanan atau month to month (mtm) kredit perbankan yakni 0,9%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan seiring dengan kenaikan kredit perbankan, kenaikan kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) masih terjaga.

“Tren pertumbuhan kredit yang baik ini menunjukkan kinerja perbankan yang baik, dan bukti dukungan perbankan untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Dian dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juni 2024, Jakarta, Senin (8/7).

Rinciannya NPL gross perbankan tercatat 2,34% per Mei 2024 dibandingkan April 2024 yakni 2,33%. NPL gross merupakan jumlah atau total kredit yang bermasalah, termasuk bunga yang belum dibayar dan biaya lainnya.

Sementara NPL net sebesar 0,79% per Mei 2024 dari April. NPL net adalah jumlah kredit bermasalah yang telah dikurangi cadangan kerugian yang dialokasikan oleh bank.

"Dana pihak ketiga (DPK) juga tercatat tumbuh sebesar 0,53% mtm atau meningkat sebesar 8,63% yoy dari menjadi Rp 8.699 triliun," kata Dian dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Senin (8/7).

Menurut Dian, situasi perbankan Indonesia dalam beberapa waktu terakhir relatif stabil. Ia menyoroti situasi lukuiditas global yang masih ketat di tengah kebijakan suku bunga tinggi dari bank sentral Amerika Serikat.

Dian menyatakan jika giro menjadi kontributor pertumbuhan terbesar dalam DPK yaitu sebesar 15,53% yoy. Sedangkan deposito tumbuh 6,2% yoy dan tabungan 5,20% yoy.

Ia juga menjabarkan jika capital adequacy ratio (CAR) atau rasio permodalan perbankan tercatat di level yang relatif tinggi yaitu sebesar 26,22%. Selain itu, tingkat profitabilitas perbankan terjaga dengan return onasset (ROA) sebesar 2,56%.

Di sisi lain, Dian menjelaskan OJK mencatat marjin bunga bersih atau net interest margin (NIM) sebesar 4,56%. Sementara itu, loan at risk (LAR) menunjukkan tren penurunan menjadi sebesar 10,75 % per Mei 2024, di mana April sebelumnya menunjukkan di angka 11,04 % dan Mei 2023 sebesar 13,38 %.

Otoritas Jasa Keuangan alias OJK mengatakan akan mengambil tindakan keras kepada orang yang terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti bandar judi online. OJK tidak hanya akan meminta seluruh rekening mereka diblokir, tetapi juga memasukkannya dalam daftar hitam sistem keuangan di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan, akan bertindak lebih keras lagi terhadap mereka yang sudah terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran berat terkait judi online, seperti bandar atau sebagai fasilitator.

“Nah ini akan ada konsekuensi blacklisting dalam arti mereka tidak bisa lagi membuka rekening di Bank,” kata Dian dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024 secara virtual, Senin (8/7).

Ia mengatakan, upaya tersebut diharapkan menciptakan ketakutan terhadap pelaku dan pengingat bahwa aktivitas yag mereka lakukan adalah kejahatan.

“Kalau mereka dikeluarkan dari sistem keuangan Indonesia, saya kira mereka tidak akan bisa hidup dan melakukan kegiatannya secara normal,” ujar dia.

Hingga Juni 2024, OJK telah meminta perbankan untuk memblokir lebih dari 7.000 rekening yang terindikasi dengan judi online. Selain itu, OJK juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam Customer Identification File (CIF) yang sama.

Dian menyampaikan, OJK sudah melakukan langkah-langkah pemblokiran dan koordinasi dengan pimpinan bank baik direktur maupun direksi, untuk menutup segala jalur kemungkinan yang berpotensi menopang transaksi judi online.

“Kami juga sudah mengirim surat kepada bank beberapa minggu lalu, untuk memperketat sistem pengawasannya terhadap transaksi-transaksi judi online, juga perilaku nasabah yang melakukan jual beli rekening,” ujar dia.

Selain itu, OJK juga meminta para bank untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi, termasuk judi online.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif memastikan perpanjangan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) masih akan terbatas pada tujuh sektor industri. Ini karena banyak sub sektor yang dinilai membutuhkan, sebenarnya sudah masuk dalam tujuh sektor yang mendapatkan kebijakan harga gas murah tersebut.

“Memang ada industri yang tumbuh-tumbuh, tapi itu masuk di dalam kelompok tujuh industri sebelumnya,” kata Arifin saat ditemui di komplek DPR RI pada Senin (8/7).

Arifin mengatakan, masuknya sub sektor industri baru ke dalam tujuh kelompok ini melihat potensi bahwa industri tersebut dapat menyerap gas yang dimiliki Indonesia. “Bisa memberi nilai tambah meskipun industrinya baru,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya memutuskan untuk melanjutkan kebijakan HGBT seharga US$ 6 per MMBTU bagi tujuh kelompok industri. Kebijakan harga gas murah industri ini semula akan berakhir pada tahun ini.

Keputusan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rapat membahas keberlanjutan dari kebijakan HGBT di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7).

"Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektor eksisting yang sekarang tujuh sektor," kata Airlangga, seperti dikutip dari Antara.

Adapun tujuh kelompok industri tersebut, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet. Sementara terkait usulan program HGBT diperluas ke semua sektor industri, menurut Airlangga, masih dalam proses pengkajian.

"Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih tujuh (kelompok industri)," katanya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) membuat infrastruktur gas, terutama untuk regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG).

"Kedua, nanti diberikan izin dan penugasan kepada Pertamina untuk membuat infrastruktur gas, terutama untuk regasifikasi LNG dan ketiga terkait dengan kawasan industri juga diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri," ucap Airlangga.

Kebijakan harga gas murah US$6 dolar AS per MMBTU secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020 bagi tujuh kelompok industri. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menilai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu cocok menjadi Gubernur Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Kaesang kala menyambangi markas PKS di Jakarta Selatan, Senin (8/7) sore.

Kaesang awalnya ditanya apakah kedatangannya ke markas PKS sembari menyodorkan namanya sebagai pendamping Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Pertanyaan tersebut muncul lantaran PKS telah mengusung pasangan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta.

Putra bungsu Presiden Joko Widodo pun menjawab bahwa kedatangannya bukan untuk menyedorkan namanya. "Tapi ya ini menurut saya pribadi ya, Pak Presiden PKS ini sebagai pemenang Pemilu di Jakarta, punya 18 kursi, saya rasa sebenarnya Pak Presiden PKS ini menjadi Gubernur," kata Kaesang yang tengah berdiri bersamaan dengan Syaikhu dan petinggi PKS lainnya usai pertemuan.

Kaesang pun mempertegas pernyataannya itu. Menurut dia, dengan torehan suara terbanyak di DPRD Jakarta, PKS dapat mengusung kader internal di Pilkada nanti.

"Sebagai pemenang di Jakarta, saya rasa jauh lebih elok kalau ini mengusung Gubernur," kata dia.

Kaesang pun menegaskan, ucapan itu merupakan pendapat pribadinya. Menanggapi hal itu, Syaikhu menyambutnya dengan senyum. "Itu masukan, insyaallah kami terima masukan ini," kata Syaikhu.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menilai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu cocok menjadi Gubernur Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Kaesang kala menyambangi markas PKS di Jakarta Selatan, Senin (8/7) sore.

Kaesang awalnya ditanya apakah kedatangannya ke markas PKS sembari menyodorkan namanya sebagai pendamping Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Pertanyaan tersebut muncul lantaran PKS telah mengusung pasangan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta.

Putra bungsu Presiden Joko Widodo pun menjawab bahwa kedatangannya bukan untuk menyedorkan namanya. "Tapi ya ini menurut saya pribadi ya, Pak Presiden PKS ini sebagai pemenang Pemilu di Jakarta, punya 18 kursi, saya rasa sebenarnya Pak Presiden PKS ini menjadi Gubernur," kata Kaesang yang tengah berdiri bersamaan dengan Syaikhu dan petinggi PKS lainnya usai pertemuan.

Kaesang pun mempertegas pernyataannya itu. Menurut dia, dengan torehan suara terbanyak di DPRD Jakarta, PKS dapat mengusung kader internal di Pilkada nanti.

"Sebagai pemenang di Jakarta, saya rasa jauh lebih elok kalau ini mengusung Gubernur," kata dia.

Kaesang pun menegaskan, ucapan itu merupakan pendapat pribadinya. Menanggapi hal itu, Syaikhu menyambutnya dengan senyum. "Itu masukan, insyaallah kami terima masukan ini," kata Syaikhu.

PT Hutama Karya mengajukan tambahan Penyertaan Modal Negara atau PMN senilai Rp 13,86 triliun untuk Tahun Anggaran 2025. Dana segar tersebut akan digunakan untuk mendukung dua konstruksi Jalan Tol Trans Sumatra, yakni Tol Jambi-Rengat dan Tol Rengat-Junction Pekanbaru.

Secara perinci, Hutama Karya mengajukan PMN senilai Rp 7,62 triliun untuk konstruksi Tol Jambi-Rengat dan Rp 5,84 triliun untuk Tol Rengat-Junction Pekanbaru. Sementara itu, PMN senilai Rp 400 miliar akan digunakan untuk membuat perencanaan teknis konstruksi JTTS Tahap III.

"Hutama Karya masih membutuhkan PNM berkelanjutan untuk menyelesaikan Tol Jambi-Rengat dan Tol Rengat-Junction Pekanbaru. Kedua ruas tersebut direncanakan selesai pada 2030," kata Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Senin (8/7).

Budi mengatakan, kedua jalan tol tersebut akan mulai dibangun pada tahun depan hingga 2030. Adapun proses pengadaan tanah kedua tol tersebut sepanjang 375 kilometer dilakukan dari tahun ini hingga 2026.

Ia memaparkan total dana konstruksi Tol Jambi-Rengat sepanjang 198 km mencapai Rp 55,87 triliun. Budi berencana mendapatkan seluruh dana tersebut dari pengajuan PNM pada 2025 sampai 2029.

Senada, seluruh dana konstruksi Tol Rengat-Junction Pekanbaru senilai Rp 48,73 direncanakan dari anggaran negara. Total panjang jalan bebas hambatan tersebut didesain mencapai 177 km.

Budi menyampaikan pengembalian investasi secara ekonomi pada Tol Jambi-Rengat mencapai 11,83%. Alhasil, tol tersebut akan menambah penerimaan daerah hingga Rp 29,75 triliun saat beroperasi dan menambah penerimaan pajak pemerintah pusat senilai Rp 6,97 triliun.

Sementara itu, pengembalian investasi secara ekonomi pada Tol Rengat-Junction Pekanbaru sebesar 7,63%. Dengan demikian, penerimaan daerah yang dilalui tol tersebut dapat naik Rp 21,21 triliun dengan menyumbang penerimaan pajak pemerintah pusat senilai Rp 6,72 triliun saat beroperasi.

Terakhir, Budi memaparkan ada empat ruas tol dalam konstruksi JTTS Tahap III, yakni Dumai-Rantau Prapat, Rantau Prapat-Kisaran, Langsa-Lhokseumawe, dan Lhokseumawe-Sigli. Dengan kata lain, konstruksi JTTS Tahap III sepanjang 584 km akan menghubungkan Lampung hingga Aceh.

Hutama Karya sebelumnya telah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo mengenai PMN senilai Rp 18,6 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan dan melanjutkan pembangunan jalan tol di Sumatera.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan PT Hutama Karya.

“Penambahan penyertaan modal negara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2024 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024,” bunyi beleid aturan itu pada pasal 2 yang ditandatangani Jokowi, dikutip Sabtu (27/4).

Target tersebut tercantum dalam Revisi Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang tengah diproses oleh pemerintah.

Pada RPP KEN, puncak emisi ditargetkan terjadi pada 2035. Sementara net zero emission ditargetkan tercapai tahun 2060.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan target dekarbonisasi sektor energi adalah mencapai pangsa EBT dalam bauran energi primer sebesar 23% di tahun 2025 dan 31% pada 2050.

Dia mengatakan, sektor energi diperkirakan akan menjadi penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terbesar yaitu sebesar 129 juta ton emisi karbondioksida (CO2e) dalam mencapai NZE 2060 atau lebih cepat

“Oleh karenanya kontribusi dekarbonisasi sektor energi dalam penurunan emisi GRK akan berperan signifikan,” ujar Arifin dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin (8/7).

Menurutnya, RPP KEN akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Umum Energi lainnya.

“Selain itu juga, RPP KEN menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Lembaga yang terkait dengan pengelolaan energi nasional dan daerah,” ujarnya.

Menurut laporan Kementerian ESDM, batu bara dan minyak bumi masih mendominasi bauran energi Indonesia. Pada 2023, bauran batu bara dalam energi primer nasional mencapai 40,46%, dan minyak bumi 30,18%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 akan ditutup defisit Rp 609,7 triliun. Proyeksi ini berdasarkan pendapatan negara yang mencapai Rp 2802,5 triliun yang masih di bawah target.

"Kami Proyeksikan APBN 2024 akan ditutup defisit dari keseimbangan primer mencapai Rp 110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp 609,7 triliun. Ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29% menjadi 2,7% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR, Senin (8/7).

Keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi pengeluaran (belanja) negara, di luar pembayaran bunga utang. Apabila total pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang maka keseimbangan primer akan positif.

Meskipun begitu, penerimaan hibah masih cukup signifikan untuk belanja negara masih mengalami pertumbuhan. Dengan begitu, realisasi belanja negara pada tahun ini bisa mencapai Rp 3.412,2 triliun.

"Ini artinya tumbuh 9,3% dari tahun lalu dan belanja pemerintah pusat naik mencapai Rp 2.558 triliun atau 3,7% di atas pagu 103,7% dan tumbuh 14,2% dari tahun sebelumnya," ucap Sri Mulyani.

Selain itu, pendapatan negara masih tetap sesuai target karena mayoritas tak mencapai target yang ditetapkan dalam APBN 2024. Namun penerimaan pajak hanya 96,6% dari target atau senilai Rp 1.921,9 triliun.

Lalu, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 92,5% dari target atau senilai Rp 296,5 triliun. Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) masih melampaui target APBN 2024 sebesar Rp 549,1 triliun atau 111,6% dari target penerimaan hibah mencapai 8.110,3% atau menjadi Rp 34,9 triliun.

Meskipun defisit, Sri Mulyani memastikan beban utang pemerintah tidak akan naik. Karena pemerintah akan memanfaatkan saldo anggaran lebih senilai Rp 100 triliun dari 2022 hingga 2023 serta penerbitan SBN akan lebih rendah dari pagu 2024.

DPR Ingatkan Pemerintah untuk Kelola Defisit APBN

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengelola defisit APBN.

“Mencermati Laporan Realisasi APBN semester I-2024, Pimpinan Banggar DPR meminta pemerintah berhati-hati, sebab prognosis defisit APBN lebih besar dari target APBN 2024,” kata Said saat rapat dengan Sri Mulyani.

Undang-Undang (UU) APBN 2024 merencanakan defisit sebesar 2,29% terhadap PDB atau Rp 522,8 triliun, namun prognosis defisit hingga akhir tahun berpotensi 2,7% dari PDB atau setara Rp 609,7 triliun. Hal itu terjadi lantaran potensi pembengkakan belanja negara dari rencana Rp 3.325,1 menjadi Rp 3.412,2 triliun.

Di tengah transisi pemerintahan, proyek-proyek yang tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja dapat dipertimbangkan ulang.

“Langkah ini semata-mata agar ruang fiskal tetap sehat di tengah sentimen eksternal yang kurang menguntungkan, serta tidak mewariskan beban keuangan bagi pemerintahan berikutnya,” ujar dia.

APBN sudah mengalami defisit Rp 77,3 triliun atau 0,34% dari PDB di semester I 2024. Hal ini terjadi karena pendapatan negara turun 6,2% menjadi Rp 1.320,7 triliun dan belanja negara naik 11,3% yoy mencapai Rp 1.398 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan telah meminta perbankan untuk memblokir lebih dari 7.000 rekening yang terindikasi dengan judi online. OJK juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam Customer Identification File (CIF) yang sama.

“Sampai Juni ini OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran lebih dari 7000 rekening yang terindikasi terkait dengan perjudian online,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam Konferensi Pers Hasil RDK Bulanan Juni 2024 secara virtual, Senin (8/7).

Ia menyampaikan, pihakny sudah melakukan langkah-langkah pemblokiran dan koordinasi dengan pimpinan bank untuk menutup segala jalur kemungkinan yang berpotensi menopang transaksi judi online. OJK juga meminta para bank untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi, termasuk judi online.

“Kami juga sudah mengirim surat kepada bank beberapa minggu lalu, untuk memperketat sistem pengawasannya terhadap transaksi-transaksi judi online, juga perilaku nasabah yang melakukan jual beli rekening,” ujar dia.

Pusat Pelaporan Analis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya menyebut, sebanyak 5.000 rekening bank perorangan maupun kelompok telah diblokir terkait kasus judi dalam jaringan atau online.

Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah, mengatakan pihaknya tidak bisa memastikan nilai transaksi yang ada pada 5.000 rekening yang sudah diblokir terkait judi online tersebut.

"Itu terus meningkat, sampai sejauh ini sudah ada 5.000 rekening yang kita blokir dan angkanya saya lupa ya, tetapi kalau akumulasi sejak disampaikan pak kepala itu di kuartal pertama 2024 mencapai Rp600 triliun," kata Natsir dalam diskusi bertajuk "Mati Melarat Karena Judi" yang dipantau secara daring dari Jakarta, Sabtu (15/6) seperti dikutip dari Antara.

Menurutnya, PPATK dapat memblokir rekening yang terindikasi adanya tindak pidana pencucian uang dalam kurun waktu lima sampai 15 hari. "Setelah itu, blokir tadi bisa ditindaklanjuti oleh penyidik dan sejauh ini tidak ada keberatan, penyidik bisa memperpanjang blokir dan mencari alat bukti yang dihasilkan analisis PPATK," ujarnya.

Ribuan rekening yang diblokir tersebut diketahui kebanyakan mengalir ke negara yang masuk Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), seperti Thailand, Filipina dan Kamboja.

Natsir mengungkapkan, sekitar 80% dari 3,2 juta pemain judi online yang telah teridentifikasi, rata-rata bermain di atas Rp 100 ribu. Profil yang bermain judi online itu pun bervariasi, mulai dari pelajar, mahasiswa bahkan sampai ibu rumah tangga.

"Ini yang cukup mengkhawatirkan buat kita sebagai anak bangsa. Di mana, misalnya, pendapatan keluarga itu katakanlah Rp200 ribu per hari, kalau Rp100 ribunya itu digunakan untuk judi online, itu kan signifikan mengurangi gizi keluarga yang ada," jelas Natsir.

Laporan tentang judi daring menjadi bagian terbesar dari laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang diterima PPATK, yaitu 32,1 persen, kemudian penipuan berada 25,7% dan tindak pidana lain 12,3%, serta korupsi di 7%.

Pemerintah melalaui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah merampungkan Revisi Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN). Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, meminta persetujuan DPR untuk mengesahkan RPP tersebut pada bulan ini.

Arifin mengatakan pengajuan RPP KEN salah satunya didasari akan pesatnya kemajuan pengembangan teknologi dan keanekaragaman jenis Energi Baru Terbarukan (EBT) di dunia. Hal itu akan meningkatkan pangsa pasar EBT dalam bauran energi primer nasional.

" Revisi PP ini juga menegaskan kontribusi terbesar sektor energi dalam memenuhi komitmen nasional untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca dan net zero emission di tahun 2060," ujar Arifin dalam Rapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin (8/7).

Arifin mengatakan, revisi tersebut dilakukan selaras dengan tujuan dari KEN yang bertugas untuk memberikan arah dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan energi di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Adapun arah kebijakan pengelolaan tersebut didasarkan kepada prinsip berkeadilan, berkelanjutan, keterpaduan, efisiensi, produktivitas, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi nasional.

Genjot Penggunaan EBT

Arifin mengatakan, pembaruan PP KEN secara garis besar tetap memperhatikan keamanan pasokan dan keterjangkauan harga selama transisi energi. Selain itu, PP baru juga akan memaksimalkan pemanfaatan EBT.

"Kita optimalkan penggunaan energi baru untuk menyimbangkan dan mencapai target dekarbonisasi," ujarnya.

Dia mengatakan, target dekarbonisasi tersebut adalah mencapai pangsa EBT dalam bauran energi primer sebesar 23% di tahun 2025 dan 31% pada 2050.

"Sedangkan pada RPP KEN, target dekarbonisasi sektor energi melalui transisi energi untuk mencapai puncak emisi di 2035 dan net zero emission di tahun 2060 dan target bauran EBT di tahun 2060 sebesar 70% sampai dengan 72%," ungkapnya.

Kemudahan bertransaksi menjadi faktor penting bagi pekerja migran. Entah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau mengirim uang ke keluarga, warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri membutuhkan fitur perbankan yang mudah dan serba bisa.

Memahami hal tersebut, BRI pun menghadirkan kemudahan kepada para pekerja migran yang belum memiliki rekening tabungan. Mereka dapat membuka rekening tabungan BRI lewat BRImo. Tanpa perlu ke kantor cabang, pembukaan rekening ini bisa dilakukan di mana pun dan kapan pun.

Hingga kini, sudah ada 11 negara yang memungkinkan calon nasabah untuk membuka tabungan BRI via BRImo. Mulai dari Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Amerika Serikat, dan masih banyak lagi.

Cara Buka Tabungan BRI di Luar Negeri via BRImo

Bila Anda merupakan pekerja migran yang belum memiliki rekening tabungan BRI atau hendak ke luar negeri dalam waktu dekat ini, yuk simak cara buka tabungan BRI via BRImo!

1. Download BRImo di Play Store, App Store, atau Huawei Apps Gallery.
2. Buka BRImo, pilih “belum punya akun” dan “belum punya” rekening BRI.
3. Pilih produk tabungan yang diinginkan dan kantor BRI yang menjadi pengelola rekening.
4. Foto KTP, pastikan sesuai dengan panduan (KTP berada dalam bingkai, menggunakan KTP asli, dan tidak buram serta tidak ada pantulan cahaya), dan isi data diri.
5. Verifikasi nomor ponsel dengan cara masukkan OTP yang dikirimkan melalui Whatsapp/SMS dan verifikasi dengan cara klik link yang dikirimkan melalui email
6. Lakukan perekaman video wajah sesuai panduan. Kemudian,isi data pribadi, alamat, pekerjaan, dan keuangan.
7. Konfirmasi data yang telah diisi serta checklist syarat dan ketentuan.
8. Buat username, password, dan PIN BRImo. Kemudian, isi kode pengesahan berupa OTP yang dikirimkan melalui SMS/email.
9. Rekening telah terbentuk.

Instagram Post by BRI

Jangan lupa segera top up saldo tabungan maksimal 14 hari sejak rekening terbentuk agar rekening tetap aktif.

Selain buka rekening tabungan, Anda juga dapat mengelola keuangan melalui fitur PFM atau Pencatatan Keuangan di BRImo. Lewat fitur ini, Anda dapat mencatat pengeluaran maupun pemasukan sehingga cash flow bulanan tetap terkendali.

PFM sengaja dirancang dengan tujuan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, membuat pengguna bisa mengambil kendali penuh atas aspek keuangan mereka tanpa kesulitan.

Yuk downloadBRImo di Google Play Store, App Store, dan Huawei AppGallery sekarang untuk merasakan kemudahan QRIS di BRImo! Jangan lupa follow Instagram @bankbri_id agar tidak ketinggalan informasi dan promo menarik dari BRI.

Kementerian Perindustrian menyebut Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 Tahun 2024 menjadi langsung dengan utilisasi industri garmen yang rata-rata anjlok menjadi 30%. Beleid tersebut dinilai menjadi penyebab batalnya pesanan dari dalam negeri yang sebelumnya telah diterima oleh industri garmen.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin Reni Yanita mengatakan, pesanan pakaian jadi oleh lokapasar dan maklon mulai meningkat setelah penerbitan Permendag No. 36 Tahun 2023. Hal tersebut tercermin pada peningkatan jumlah tenaga kerja industri pakaian yang naik 10,3% menjadi 2,91 juta orang pada Februari 2024 dibandingkan Agustus 2023.

Namun demikian, menurut dia, pesanan tersebut langsung dibatalkan saat Permendag No. 8 Tahun 2024 berlaku pada Mei 2024 lantaran lokapasar dan maklon langsung mengganti sumber ke produk impor. Hal tersebut tercermin pada volume impor tekstil per Mei 2024 yang naik 42,9% secara bulanan menjadi 194.870 ton.

"Hilangnya pasar garmen berimbas ke industri kain dan benang, sebab tekstil sekarang menjadi barang yang bebas impor akibat Permendag No. 8 Tahun 2024," kata Reni di kantornya, Senin (8/7).

Permendag No. 8 Tahun 2024 adalah revisi ketiga Permendag No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Pada Permendag No. 8 Tahun 2024, pemerintah meniadakan pertimbangan teknis sebagai syarat importasi pakaian jadi dan aksesoris jadi yang sebelumnya menjadi syarat wajib pada Permendag No. 36 Tahun 2023.

Dengan demikian, Reni menilai beleid tersebut membuat produk impor membanjiri pasar domestik melalui lokapasar dan media sosial. Ia juga menilai kondisi tersebut diperburuk dengan persetujuan ompor Kementerian Perdagangan yang tidak memperhitungkan faktor harga dan neraca permintaan garmen nasional.

Reni mencatat, Permendag No. 8 Tahun 2024 akhirnya mengenakan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK pada 11.000 tenaga kerja di enam pabrik tekstil. PHK terbesar terjadi pada PT Sai Apparel di Jawa Tengah, yakni sekitar 8.000 orang.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya membantah aturan baru impor menjadi penyebab PHK massal d industri teksti. Menurut dia, Permendag Nomor 8 Tahun 2024 masih mensyaratkan pertimbangan teknis (pertek) sebagai dokumen impor produk (tekstil dan produk tekstil TPT) yang sebelumnya disyaratkan dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023.

"Enggak ada kaitannya dengan isu penutupan industri tekstil akibat Permendag 8/2024 karena perteknya tekstil tetap, tidak ada perubahan dalam Permendag 8/2024," kata Zulkifli di Jakarta, Rabu (19/6).

Dia juga menegaskan bahwa impor bahan baku industri tekstil tetap membutuhkan surat pertimbangan teknis (pertek) yang dikeluarkan kementerian terkait. "Loh TPT tetap pertek Kementerian Perindustrian. Tekstil enggak ada perubahan. Industri baja, tekstil, enggak ada perubahan," katanya.

PHK Massal Industri Tekstil

PHK massal terjadi di industri tekstil sejak beberapa tahun terakhir dan berlanjut di tahun ini. PHK massal, antara lain dilakukan oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang menyatakan telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada 3.000 karyawan.

Direktur Keuangan Sritex Welly Salam mengatakan perusahaan belum menutup gelombang PHK berikutnya. Kondisi ini dapat merangsek seluruh industri tekstil hingga akhir tahun. "Keputusan PHK di industri tekstil akan bergantung pada kebijakan-kebijakan yang diterbitkan pemerintah dalam waktu dekat," kata Welly dalam paparan publik, Selasa (25/6).

Pemecatan karyawan, menurut dia, menjadi jalan yang harus ditempuh agar perusahaan tidak terganggu. Karena itu, langkah PHK harus dilakukan dengan tepat dan tidak dilihat sebagai hal yang tabu.

Welly mengatakan PHK karyawan merupakan kebijakan yang tidak menyenangkan. Sebab, industri tekstil merupakan sektor yang menyerap semua jenis tenaga kerja di dalam negeri.

Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mendukung industri tekstil di dalam negeri. "Jika industri tekstil menjadi sedikit atau tidak ada, negara dapat sangat tergantung pada produk-produk tekstil impor," ujarnya.