Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) meluncurkan platform dalam jaringan Deforestation-Free Trade Gateway untuk membantu petani kecil dalam menghadapi aturan anti deforestasi Uni Eropa.

Pasalnya, aturan anti deforestasi, menyebabkan permintaan pada sejumlah petani kecil di negara berkembang menjadi berkurang. Mereka dilarang ekspor komoditas ke Eropa karena tidak memenuhi syarat aturan tersebut. Kondisi itu membuat komisi Eropa mengusulkan untuk menunda aturan tersebut selama satu tahun, sehingga baru mulai diberlakukan pada 2025 atau 2026.

Direktur Eksekutif International Trade Centre (ITC), Pamela Coke-Hamilton, mengatakan platform tersebut adalah bagian dari upaya untuk menciptakan sistem yang akan menyebabkan kerusakan sekecil mungkin.

"Penundaan ini setidaknya memberikan waktu yang cukup untuk mencoba menyiapkan mekanisme untuk membantu (usaha kecil dan menengah) serta negara-negara agar dapat memenuhi persyaratan ini," ujar Pamela dikutip Reuters, Kamis (10/10).

Pamela mengatakan Platform Deforestation-Free Trade Gateway bertujuan untuk mengurangi pengumpulan dan berbagi data yang berulang serta mahal. Platform ini menciptakan tempat pertemuan virtual dengan petani, eksportir, dan importir terkait kepatuhan akan aturan deforestasi.

Menurut dia, proyek percontohan akan diluncurkan bulan ini di Amerika Latin sebelum diperluas secara global pada November. Negara-negara dan kelompok industri harus menggabungkan geolokasi, pemetaan, dan standar pembuktian lainnya yang diperlukan, seperti yang sudah dikerjakan oleh Malaysia, Brasil, dan Ghana.

Pamela mengatakan, saat ini ITC sedang bekerja sama dengan Uni Eropa mengenai langkah-langkah pendukung lainnya untuk membantu ribuan petani dengan lahan sekecil dua hektar.

"Ini mencoba mencari tahu bagaimana kita memastikan bahwa mereka bertahan, tetapi pada saat yang sama memenuhi lingkungan regulasi," katanya.

Tokopedia dan TikTok Shop Tokopedia mencatatkan peningkatan transaksi di Indonesia bagian timur, meski ekonom menyoroti deflasi lima bulan berturut-turut yang dinilai menjadi tanda penurunan daya beli masyarakat.

Communications Senior Lead Tokopedia and TikTok E-commerce Antonia Adega menyampaikan program promosi seperti Beli Lokal dan Promo Guncang membuat transaksi di Indonesia Timur pada semester I 2024 meningkat dibandingkan semester II 2023.

Rincian transaksi di platform Tokopedia selama semester I atau Januari – Juni sebagai berikut:

• Daerah dengan kenaikan transaksi tertinggi: Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, dan Tual
• Produk dengan kenaikan transaksi tertinggi: pakaian muslim pria, helm motor, gitar dan bass dengan kenaikan rata-rata hampir dua kali lipat
• Derah dengan kenaikan transaksi tertinggi di Papua: Deiyai, Mamberamo Tengah, dan Waropen, Papua dengan rata-rata 1,5 kali lipat
• Produk dengan kenaikan transaksi tertinggi: perawatan bayi, pakai muslim pria, dan peralatan olah raga yang naik lebih dari dua kali lipat.
• Kategori produk yang diminati di Maluku dan Papua: sepatu, atasan, dan perawatan wajah

Animo masyarakat untuk belanja online melalui Tokopedia di Nusa Tenggara Barat atau NTB dan Nusa Tenggara Timur alias NTT juga cenderung meningkat. Rinciannya sebagai berikut:

• Daftar produk dengan kenaikan transaksi tertinggi:

1. NTB: pakaian muslim pria, perlengkapan ibadah, dan gaun muslim dengan kenaikan rerata hampir dua kali lipat.
2. NTT: outerwear muslim wanita, merchandise seperti photobook, photocard, poster, serta machinery seperti mesin bending dan mesin bandsaw dengan kenaikan rata-rata hampir 3,5 kali lipat.

• Daftar kategori produk terlaris:

1. NTB: minuman, perawatan wajah, atasan
2. NTT: taman, atasan, sepatu

Rincian kenaikan transaksi di platform TikTok Shop Tokopedia selama kuartal II dibandingkan kuartal I 2024 sebagai berikut:

• Daerah dengan kenaikan transaksi tertinggi: Bali, Kalimantan Selatan, dan NTB.
• Produk dengan kenaikan tertinggi: peralatan kamar mandi, pakaian adat perempuan, perlengkapan taman, perlengkapan olahraga dan kegiatan luar rungan, serta perlengkapan untuk memanggang. Penjualan produk-produk ini rerata naik hampir dua kali lipat.

“Mempelajari kondisi pasar, seperti produk terlaris, bisa mendatangkan ide memulai usaha,” kata Antonia dalam keterangan pers, Rabu (9/10).

Selain memberikan insights atau data yang diolah terkait produk terlaris, TikTok Shop Tokopedia rutin menggelar kampanye. Pada festival diskon 10.10, kedua platfrom ini menawarkan diskon sebagai berikut:

• Beli Lokal: memberikan banyak pilihan produk dari pelaku usaha lokal dengan harga lebih murah lewat diskon, flash sale, dan cashback
• Promo Guncang: mendorong kenaikan transaksi pada setiap tanggal kembar dengan diskon 50%, flash sale Rp 10.000, free atau bebas ongkos kirim, dan lainnya.

“Pada Promo Guncang 5.5 dan 6.6 misalnya, masing-masing berhasil meningkatkan penjualan lebih dari 66% dan 72%,” ujar Antonia Adega.

Data TikTok Shop Tokopedia itu menunjukkan masih ada peningkatan transaksi, khususnya di Indonesia Timur selama Januari – Juni, meski ada isu deflasi. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat deflasi secara bulanan alias month to month (mtm) pada September 0,12% dan secara tahunan atau year on year (yoy) 1,84%.

Deflasi mtm terjadi sejak Mei atau lima bulan berturut-turut, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mei: 0,03%
2. Juni: 0,08%
3. Juli: 0,18%
4. Agustus: 0,03%
5. September: 0,12%

Pekan lalu, Fashion Apparel and Campaign Senior Director Tokopedia and TikTok E-commerce Desey Muharlina Bungsu mencatat volume dan nilai transaksi lima bulan terakhir masih tumbuh.

“Selain itu, selalu ada penambahan jumlah konsumen yang berbelanja di Tokopedia maupun TikTok Shop Tokopedia dalam acara Hari Batik Nasional 2024 Tokopedia dan ShopTokopedia Bicara Tren Batik di kantor Tokopedia, Jakarta, minggu lalu (2/10).

Transaksi produk kategori fashion di Tokopedia misalnya, naik dua kali lipat dibandingkan kuartal II. Kenaikan tertinggi terutama terjadi di Tulungagung, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara dengan rata-rata peningkatan transaksi tiga kali lipat.

Penjualan kategori fesyen di TikTok Shop Tokopedia juga naik lebih dari 300%, terutama di Lampung, Yogyakarta, dan Bali.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara mengenai nasib rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta yang tak dihuni lagi. Rencananya, rumah itu akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal DPR untuk mengurus administrasi rumah dinas tersebut.

"Saya rasa dalam waktu dekat, akan ada pembicaraan dan memang kemudian dari pengguna barang diserahkan kembali, artinya kepada pengelola," kata Rionald di Jakarta, Kamis (10/10).

Dalam hal ini, DJKN Kemenkeu berkedudukan sebagai pengelola rumah dinas DPR tersebut. "Jadi, kita menunggu prosesnya saja," ujar Rionald.

Sebelumnya Sekretariat Jenderal DPR menerbitkan surat bernomor B/733/RT.01/09/202. Dalam surat tertanggal 25 September 2024 itu disebutkan bahwa anggota DPR periode 2024-2029 tak lagi mendapat rumah.

Surat itu memuat tiga poin utama yang menjelaskan fasilitas baru sebagai pengganti rumah dinas. Pertama, anggota DPR periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA).

Kedua, pemberian tunjangan perumahan diberikan terhitung sejak anggota DPR periode 2024-2029 dilantik. Adapun poin ketiga, anggota DPR yang mendapat tunjangan perumahan, maka tidak berhak menempati Rumah Jabatan Anggota.

Rumah Dinas DPR Terdapat Tikus dan Atap Bocor

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengakui bahwa 45% dari 596 rumah yang ada di Komplek Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR masih dalam kategori layak untuk dihuni.

Walaupun begitu, pihaknya masih kerap menerima keluhan dari para penghuni rumah dinas tersebut. Keluhan rumah dinas DPR itu disampaikan melalui aplikasi Perjaka (Perawatan Rumah Jabatan Kalibata).

"Memang kalau dibuat klasifikasi ada rumah yang kondisinya masih baik, ada yang kurang baik, dan ada juga yang memang kondisinya cukup masuk parah," kata Indra saat konferensi pers di RJA DPR di Kalibata, Jakarta, Senin (7/10).

Di samping itu, sebagian rumah dinas itu ada yang ditempati oleh tim ahli, karena sejumlah anggota DPR sudah mempunyai rumah tinggal di kawasan Jabodetabek.

Selain masalah fisik seperti tembok yang rembes atau atap yang bocor, rumah dinas itu memiliki permasalahan gangguan dari tikus. Dia menduga keberadaan tikus-tikus itu karena lingkungan rumah dinas dekat dengan sungai dan tempat sampah.

Beban APBN Bisa Makin Berat

Sejumlah ekonom mengkritik rencana pemberian tunjangan rumah untuk anggota DPR sebesar Rp 30 juta hingga Rp 50 juta. Hal itu seakan-akan menujukan bahwa para anggota DPR tidak memiliki empati di tengah kondisi ekonomi sulit saat ini.

Rencana ini juga dianggap tidak masuk akal karena daya beli tengah masyarakat dan jumlah kelas menengah menurun. Belum lagi, pemerintah bakal menarik iuran untuk program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai usulan tunjangan ini dapat membebani APBN. “Karena APBN digelontorkan untuk tunjangan rumah anggota dan perawatan rumah dinas. Memang bagi kesekretariatan DPR merupakan uang kecil, bagi rakyat kecil uang miliaran tersebut bisa berarti,” ujar Huda.

Padahal, uang tunjangan tersebut bisa menyokong program makan bergizi gratis yang layak dengan gizi seimbang bagi delapan ribu anak setiap hari dalam setahun.

“Gizi anggota dewan sudah sehat semua. Tapi mereka tidak memikirkan dan tidak punya rasa empati buat berbagi ke masyarakat miskin,” kata Huda.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal juga menilai rencana tunjangan ini bakal membebani APBN. Karena kondisi fiskal sudah sangat terbatas untuk membiayai program-program pemerintah.

“Seharusnya pengeluaran APBN ini sangat selektif dan diprioritaskan untuk mengangkat pendapatan masyarakat,” ujar Faisal.

Dengan begitu, benefit apapun yang akan diberikan kepada ASN, pejabat tinggi, dan termasuk juga anggota DPR harus menyesuaikan kondisi APBN. Sehingga, benefit yang ada saat ini harus diarahkan kepada masyarakat kelas menengah dan bawah.

Organisasi maritim internasional atau International Maritime Organisation (IMO) menetapkan Kawasan Konservasi Laut Nusa Penida dan Gili Matra sebagai Kawasan Laut Sensitif atau Particularly Sensitive Sea Area (PSSA).

Kawasan Laut yang Sangat Sensitif (PSSA) adalah area yang membutuhkan perlindungan khusus karena dapat mengalami kerusakan akibat aktivitas maritim internasional. Beberapa contoh PSSA di dunia, antara lain: Great Barrier Reef di Australia, Kepualuan Galapagos di Ekuador, serta Kepualuan Canary di Spanyol.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Victor Gustaaf Manoppo, mengatakan penetapan PSSA merupakan komitmen untuk melaksanakan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati laut di kawasan konservasi perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Ia mengatakan, komitmen untuk memperkuat perlindungan laut Indonesia mendapatkan dukungan secara internasional dalam Sidang Marine Environment Protection Comitte (MEPC)-International Maritime Organisation (IMO) ke-82 di Kantor IMO, London. MEPC IMO membahas proposal PSSA yang diajukan Indonesia.

"Resolusi tersebut menetapkan dua kawasan konservasi laut di Indonesia yaitu Kawasan Konservasi Nusa Penida dan Gili Matra di Selat Lombok menjadi Kawasan Laut Sensitif,” ujar Victor dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10).

Penetapan tersebut didukung berbagai negara anggota IMO seperti Brazil, Australia, Korea, Singapura, Meksiko, Finlandia, China, Filipina, Panama, Thailand, Vietnam, Saudi Arabia, Italia, Mauritius, Jerman, Monako, Oman, Afrika Selatan, Turki dan Qatar.

Kedua kawasan konservasi laut dinilai memenuhi syarat ditetapkan sebagai PSSA karena berada pada kawasan coral triangle yang memiliki ekosistem dan keanekaragaman hayati laut yang tinggi, termasuk spesies langka dan dilindungi, memberi manfaat secara ekologi, ekonomi, dan sosial budaya bagi masyarakat.

Victor mengatakan, kedua kawasan konservasi laut tersebut berada atau dekat dengan jalur lalu lintas kapal baik domestik maupun internasional di Selat Lombok. Ini merupakan wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

"Selain dua kawasan konservasi tersebut masih terdapat 11 kawasan konservasi lain yang berada pada jalur ALKI," ujarnya.

Menurut Victor, KKP menargetkan akan melindungi lingkungan laut denga perluasan kawasan konservasi laut sebesar 30% atau setara dengan 97,5 juta hektare kawasan konservasi pada 2030. Indonesia telah memiliki kawasan konservasi laut lebih dari 29 juta ha dengan jumlah kawasan konservasi saat ini adalah 452 kawasan. Sebanyak 74 kawasan di antaranya telah masuk dalam peta laut Indonesia (nautical chart).

Apa Keuntungan Ditetapkan Sebagai Kawasan Laut Sensitif?

Sementara itu, Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Firdaus Agung Kunto Kurniawan, mengatakan penetapan ini menjadikan dua kawasan konservasi laut tersebut semakin terlindungi dari potensi dampak aktivitas pelayaran. Penetapan ini menjadikan dua kawasan konservasi laut tersebut semakin terlindungi dari potensi dampak aktivitas pelayaran.

"Untuk penyelarasan dengan Resolusi IMO tersebut, penyesuaian dalam rencana pengelolaan termasuk zonasi dan aturan-aturan teknis pemanfaatan kawasan konservasi akan dilakukan pada dua kawasan tersebut," ujar Firdaus.

Firdaus menyebut, sosialisasi dan edukasi penting untuk dilakukan sehingga masyarakat mengetahui dan memahami penetapan PSSA ini bagi kesehatan lingkungan laut di kedua kawasan.

Menurutnya, aktivitas pelayaran yang tinggi berisiko memberi dampak terhadap lingkungan laut dan keanekaragaman hayatinya. Data pada 2023 menunjukkan densitas perjalanan kapal di Selat Lombok yang tinggi., yaitu terdapat lebih dari 77 ribu trip kapal. Itu berarti setiap harinya terdapat 257 trip kapal di kawasan tersebut.

Firdaus mengatakan, hampir sepertiga dari kapal-kapal tersebut merupakan kapal tanker bahan kimia dan minyak, serta kontainer yang perlu diantisipasi dan dipersiapkan kontinjensinya apabila melintas atau berlayar berdekatan dengan Kawasan Konservasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan persetujuan kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) untuk mengangkat dua anggota direksi baru. Persetujuan ini disampaikan melalui surat OJK nomor SR-443/PB.02/2024 tertanggal 8 Oktober 2024.

Senior Vice President BSI Wisnu Sunandar mengatakan BSI mengangkat Harry Gusti Utama sebagai Direktur Retail Banking, serta Ari Rizaldi sebagai Direktur Treasury & International Banking. Kedua anggota direksi baru BSI tersebut sebelumnya berkarier sebagai bankir di bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).

Harry Gusti Utama lahir di Palembang pada 1968. Ia memiliki latar belakang pendidikan dengan gelar Magister Manajemen Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia.

Harry memiliki pengalaman panjang di dunia perbankan dan manajemen. Sebelum bergabung dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), ia menjabat sebagai Division Head Wholesale Credit Risk Analyst di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dari 2021 hingga 2024.

Selain itu, Harry pernah menjadi Komisaris di PT Bringin Sejahtera Makmur pada tahun 2020-2021, dan sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama perusahaan tersebut pada 2018-2020. Ia juga pernah memegang posisi strategis sebagai Kepala Audit Intern Wilayah Yogyakarta di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) pada tahun 2019-2020.

Ari Rizaldi, lahir di Sanggau pada 1970. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Andalas.

Ari memiliki karier yang panjang di sektor perbankan, khususnya dalam bidang treasury. Sebelum bergabung dengan BSI, ia menjabat sebagai Senior Vice President Treasury Group di PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dari tahun 2019 hingga 2024.

Ari juga pernah menduduki posisi Vice President Strategic Banking Book di Treasury Group Bank Mandiri pada 2015-2019, serta berperan sebagai Chief Dealer Retail Marketing Jakarta di Bank Mandiri pada 2013-2015.

Berikut ini susunan direksi BSI:

• Direktur Utama: Hery Gunardi
• Wakil Direktur Utama: Bob Tyasika Ananta
• Direktur Wholesale Transaction Banking: Zaidan Novari
• Direktur Sales & Distribution: Anton Sukarna
• Direktur Compliance & Human Capital: Tribuana Tunggadewi
• Direktur Finance & Strategy: Ade Cahyo Nugroho
• Direktur Information Technology: Saladin D. Effendi
• Direktur Risk Management: Grandhis Helmi Harumansyah
• Direktur Retail Banking: Harry Gusti Utama
• Direktur Treasury & International Banking: Ari Rizaldi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi giat memanfaatkan sisa hari masa jabatannya sebagai presiden yang akan segera berakhir pada 20 Oktober mendatang. Di penghujung hari masa jabatan, Jokowi masih menyempatkan diri untuk meresmikan pembangunan proyek hingga menemui warga di sejumlah pasar di daerah.

Di sisi lain, Jokowi kerap mengaku akan menepi dari pentas politik nasional setelah ia tak lagi menjadi presiden. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini acap kali menyebut dirinya akan kembali ke Solo setelah purna tugas.

Jokowi berulang kali mengatakan dirinya akan kembali ke Solo dan menjadi rakyat biasa setelah pensiun dari jabatan presiden. Dia juga mengaku punya minat untuk aktif di dalam komunitas lingkungan.

Dari cuplikan pernyataan yang pernah terucap olehnya, berikut rangkuman serba-serbi Jokowi setelah pensiun dari posisi presiden.

Tinggal di Solo

Lebih dari satu kali Jokowi mengatakan bakal kembali ke Solo seusai 20 Oktober. Tercatat dia pernah menyampaikan hal tersebut setelah memimpin upacara hari ulang tahun TNI di Monas, Jakarta pada 5 Oktober 2023.

Saat itu, dia menjawab pertanyaan wartawan ihwal isu dirinya yang diusulkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Jokowi mengatakan tidak ingin menjadi pimpinan PDIP karena lebih memilih pulang kampung usai tak jadi presiden. "Saya pensiun mau pulang ke Solo," kata Jokowi.

Jokowi mengulangi pernyataan itu saat menanggapi pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.
Budi Arie menyebut Jokowi layak untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sembari tertawa ringan, Jokowi mengatakan dirinya akan berada ke Solo saat prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Saya mau pulang ke Solo tanggal 20 nanti," kata Jokowi seusai memberikan arahan kepada jajaran TNI-Polri di Istana Negara IKN Nusantara, Kalimantan Timur pada Kamis (12/9).

Teranyar, Jokowi menyampaikan rencana untuk segera pulang ke Solo setelah seremonial pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober mendatang.

"Tanggal 20 Oktober sore, saya pulang ke Solo," kata Jokowi seusai menyampaikan sambutan agenda BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center pada Selasa (8/10).

Punya Rumah Baru

Jokowi juga akan menempati rumah barunya di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Rumah pemberian negara itu saat ini masih dalam proses pembangunan dan belum siap huni.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pembangunan rumah tersebut tertunda. Ini karena Jokowi tak ingin terburu-buru membangun hunian barunya itu meski telah ditawari Kementerian Sekretariat Negara.

"Beliau (bilang) 'enggak, enggak'. Itu akhirnya sekarang belum jadi itu. Jadi mulainya tertunda, terlambat karena keinginan beliau," kata Pratikno di Jakarta, Selasa (8/10).

Aktif di Komunitas Lingkungan

Jokowi juga pernah menyampaikan dirinya tertarik untuk ikut dalam aktivitas lingkungan. Dia menyampaikan hal tersebut saat menjalani wawancana khusus dengan Pemimpin Redaksi The Economist, Zanny Minton Beddoes pada 12 November 2022 lalu.

Saat itu, Zanny menanyakan apa kegiatan Jokowi setelah purna tugas dari presiden. Sebelum menjawab pertanyaan itu, Jokowi menarik nafas panjang dan menjawab: "Saya akan kembali ke kota saya, Solo. Sebagai rakyat biasa. Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup," kata Jokowi.

Dalam beberapa forum internasional, Jokowi juga kerap menyampanyekan pandangan alternatif terkait ekonomi hijau dan dampak perubahan iklim. Mantan Wali Kota Solo ini pernah menyebut mayoritas kebijakan soal perubahan iklim saat ini cenderung menggunakan pendekatan ekonomi yang hanya berfokus pada profit.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta Convention Center pada Kamis (5/9). Jokowi turut menyoroti praktik ekonomi hijau yang lebih dari sekadar upaya untuk menjaga lingkungan.

Menurutnya, praktik ekonomi hijau dapat meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakat jangka panjang. Ia menyebut, upaya untuk menyelesaikan persoalan iklim membutuhkan pendekatan yang kolaboratif antara negara maju dan negara berkembang.

"Saya tekankan permasalahan perubahan iklim ini tidak akan pernah bisa terselesaikan selama dunia menggunakan pendekatan ekonomi," kata Jokowi.

Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 atau UU Telekomunikasi dinilai ketinggalan zaman dan tidak mengakomodasi perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan alias artificial intelligene (AI) maupun Internet of Things atau IoT. Meski begitu, Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika belum berencana merevisi.

“Tidak. Belum ada rencana itu,” kata Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi di kantornya, Jakarta, Kamis (10/10).

Meski begitu, Kominfo akan mengkaji aturan perizinan jaringan yang diatur di UU Telekomunikasi.

Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Kominfo Dany Suwardany sebelumnya sudah merespons usulan revisi UU Telekomunikasi. “Terkait perizinan dan perlindungan konsumen belum di-cover. Kami perlu inventarisasi isu dan melakukan kajian akademis dulu,” ujar dia dalam acara Selular Bisnis Forum di Dapoer Oemoem, Jakarta, Selasa (8/10).

Saat itu, peneliti telekomunikasi di Institut Teknologi Bandung atau ITB Ridwan Effendi menilai UU Telekomunikasi menyulitkan pengadaan jaringan, lantaran banyaknya izin yang harus dipenuhi dari tingkat daerah hingga pusat. Panjangnya proses birokrasi membuat modal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan juga meningkat.

“Saya mendorong Prabowo berinisiatif mengubah UU 36 tahun 1999, karena sekarang ini sudah banyak lompatan teknologi yang tidak bisa dikejar dengan UU lama,” ujarnya.

Ia mencontohkan keinginan sebagian masyarakat agar komunikasi tidak terputus selama di pesawat. “Dengan perizinan sekarang, sambungan komunikasi pasti terputus. Harus ada penyederhanaan perizinan agar operator mau berbisnis di situ,” kata Ridwan.

Selain mempermudah perizinan, Ridwan mengusulkan pemerintah menghidupkan kembali regulator independen khusus telekomunikasi guna menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Indonesia dulu memiliki Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia alias BRTI yang memiliki tugas serupa, namun dibubarkan pada 2020.

“Kalau dulu BRTI di bawah menteri, eksekutif, sekarang menurut saya harus berada di luar eksekutif. Levelnya harus di bawah presiden langsung supaya independen. Perlu ada UU baru untuk ini,” kata Ridwan.

Nilai nominal lama saham PT Indosat Tbk (ISAT) akan berakhir pada Jumat (11/10) di seluruh pasar setelah perusahaan melaksanakan pemecahan saham (stock split). Harga saham yang baru akan berlaku efektif pada Senin (14/10) di pasar reguler maupun pasar negosiasi.

Berdasarkan pengumuman ISAT di situs keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia atau BEI, peniadaan perdagangan di pasar tunai untuk saham perusahaan berlangsung pada 14 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2024.

"Tanggal terakhir penyelesaian transaksi saham dengan nilai nominal lama yaitu 15 Oktober 2024," tulis manajemen Indosat dalam keterangannya, dikutip Kamis (10/10). Tanggal pencatatan atau recording date jatuh pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Perlu dicatat, tanggal mulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar tunai adalah Rabu, 16 Oktober 2024.

Sebagai informasi, ISAT melakukan pemecahan nilai saham atau stock split dengan alasan rendahnya likuiditas atas saham perusahaan. Pemecahan nilai saham dilaksanakan dengan rasio 1:4 atas seluruh saham seri B perseroan yang saat ini berjumlah 8,06 juta saham.

Manajemen Indosat mengatakan pemecahan saham tersebut diharapkan dapat meningkatkan likuiditas saham. ''Selain itu, stock split dapat menarik minat investor retail,” tulis manajemen ISAT dalam keterangan resmi.

Jika pemecahan saham dilaksanakan, harga saham ISAT akan lebih murah. Pada Senin (12/8) sebelum pembukaan perdagangan, harga saham ISAT berada di level Rp 10.200. Jika dipecah dengan rasio 1:4, harga baru saham ISAT akan menjadi Rp 2.550 per saham.

Stock Split Membuat Saham Lebih Menarik

Senior Investment Information Mirae Asset Nafan Aji Gusta menilai, secara otomatis price to book value (PBV) saham ISAT dapat lebih menarik lagi dengan harga Rp 3.000. PBV adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menilai harga saham apakah murah atau mahal.

Nafan menyebut tujuan dari stock split ini untuk meningkatkan minat investor retail. Dengan begitu, keputusan perusahaan untuk melakukan langkah stock split sudah tepat.

''Jadi, nanti likuiditas pada pergerakan harga saham secara otomatis akan terangkat, apalagi kinerja saham ISAT secara fundamental juga bagus,'' kata Nafan kepada Katadata.co.id, Senin (12/8).

Jadwal pelaksanaan pemecaham saham ISAT sebagai berikut:
- Tanggal akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di seluruh pasar: 11 Oktober 2024
- Tanggal efektif pelaksanaan Pemecahan Saham: 14 Oktober 2024
- Tanggal mulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 14 Oktober 2024
- Tanggal peniadaan perdagangan di Pasar Tunai: 14 - 15 Oktober 2024
- Tanggal terakhir penyelesaian transaksi saham dengan nilai nominal lama: 15 Oktober 2024
- Tanggal Pencatatan (Recording Date): 15 Oktober 2024
- Tanggal mulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Tunai: 16 Oktober 2024

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menunda hasil putusan terkait legalitas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden atau cawapres pada pemilihan presiden (Pilpres).

Pengumuman hasil putusan itu baru akan dibacakan oleh majelis hakim pada 24 Oktober atau ditunda 14 hari dari rencana dibacakan pada Kamis, 10 Oktober hari ini.

Informasi ini dikatakan oleh Ketua Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gayus Lumbuun. Dia mengatakan, penangguhan waktu pembacaan putusan itu karena ada ketua majelis hakim yang sakit.

"Putusan ditunda sampai dengan tanggal 24 Oktober nanti," kata Gayus lewat pesan singkat WhatsApp pada Kamis (10/10).

Gayus pun tak ingin memberikan tanggapan berlebihan terkait penundaan pembacaan putusan gugatan dengan nomor perkara 133/G/TF/2024/PTUN.JKT itu. Dia mengatakan pihaknya akan mematuhi seluruh putusan pengadilan. "Kami menghormati semua putusan dan menaatinya," ujar Gayus.

Gugatan ini diajukan oleh PDIP yang mempersoalkan tindakan administratif pemerintah oleh KPU yang menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. PDIP menggugat KPU lantaran dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.

Salah satu materi yang digugat PDIP berkaitan dengan penggunaan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Aturan tersebut menjadi dasar saat KPU menerima pencalonan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Merujuk pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (PTUN) Jakarta, putusan gugatan itu awalnya akan dibacakan secara elektronik melalui e-court pada pukul 13.00 WIB.

Gayus mengatakan, gugatan PDIP ke PTUN tetap akan dilanjutkan meski Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Dalam putusannya, MK menetapkan tidak ada masalah hukum berkaitan dengan pencalonan Gibran. "Putusan MK sudah final dan binding kami hormati. Tetapi ada dua lainnya, yakni bagaimana proses pemilu ini berlangsung dan apakah ada kesalahan-kesalahan yang terjadi," katanya pada 2 Mei lalu.

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan, gugatan yang dilayangkan PDIP ke PTUN tidak akan berdampak pada hasil Pemilihan Presiden 2024. Meski begitu, ia mengatakan gugatan itu bisa saja berdampak pada dinamika politik nasional.

Menurut Bivitri, gugatan yang dilayangkan PDIP akan berpengaruh terhadap posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Jika PTUN mengabulkan gugatan PDIP, menurut dia, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bisa saja membatalkan penetapan Gibran sebagai wakil presiden.

Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menargetkan pertumbuhan ekonomi meningkat hingga 8 persen di masa pemerintahannya. Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang bahwa percepatan transisi energi melalui pengembangan energi terbarukan dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen tersebut.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan percepatan transisi energi sangat diperlukan untuk memenuhi komitmen Indonesia yang telah meratifikasi Persetujuan Paris demi mitigasi kenaikan suhu bumi di 1,5 derajat Celcius. Menurutnya, peluang pertumbuhan ekonomi dari transisi energi dapat dicapai melalui tiga jalur pengembangan energi terbarukan.

Pertama yaitu diversifikasi industri energi bersih. Pengembangan industri energi terbarukan akan merangsang sektor industri kita dengan menciptakan peluang rantai pasok dan manufaktur energi terbarukan, seperti sel dan modul surya, turbin angin dan komponen mobil listrik dan industri rantai pasoknya.

Keduapengembangan infrastruktur hijau yang dapat menarik investasi seperti pembangunan transmisi, jaringan pintar (smart grid), dan penyimpanan energi (energy storage). Ketiga, pembangunan ekowisata yang ramah lingkungan, contohnya inisiatif Bali Net Zero Emission (NZE) 2045.

"Jika berhasil menjadikan Bali sebagai Pulau Energi Terbarukan akan memberikan nilai tambah bagi pariwisata Bali,” kata Fabby dalam Webinar Road to Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024: Transisi Energi sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, pada Kamis (10/10/2024).

Fabby mendorong pemerintah untuk melakukan setidaknya tiga reformasi kebijakan untuk membuka peluang investasi di energi terbarukan. Pertama, reformasi subsidi energi fosil dan penetapan harga karbon. Pemerintahan Prabowo harus menghapus subsidi energi fosil yang mendistorsi pasar, serta menyulitkan energi terbarukan bersaing. Selain itu, presiden terpilih diharapkan bisa segera menetapkan kebijakan harga karbon.

Kedua, reformasi pembiayaan infrastruktur. Hal itu bisa dilakukan melalui penggunaan instrumen dana publik untuk menarik investasi, serta mengembangkan blended finance dan instrumen pendanaan hijau seperti green bond untuk mendukung proyek energi terbarukan dan efisiensi energi. Selain itu, pemerintahan Prabowo bisa mengoptimalkan dana iklim seperti pemanfaatan pajak karbon (carbon tax) untuk mendanai transisi energi.

Ketiga, membangun kemitraan dan kerja sama internasional. Sebagai negara ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia perlu memposisikan diri sebagai pemimpin dalam kemitraan energi bersih secara global maupun Asia Tenggara dan bekerja sama dengan negara-negara yang menguasai teknologi energi bersih untuk mendapatkan pendanaan.

Lebih lanjut, IESR menekankan bahwa proses transisi energi harus adil dan inklusif sehingga mempersempit kesenjangan pendapatan. Selain itu, manfaat transisi energi harus dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Koordinator Riset Sosial Kebijakan dan Ekonomi IESR, Martha Jesica, menegaskan pemerintah perlu merumuskan kebijakan fiskal yang mendukung ekonomi rendah karbon dan bermanfaat bagi perekonomian daerah. Hal itu dilakukan misalnya melalui alokasi belanja pemerintah untuk program penyertaan modal badan usaha terkait energi terbarukan dan ekonomi hijau.

“Transisi energi yang adil erat kaitannya dengan partisipasi dan pelibatan masyarakat dengan program pembangunan ekonomi dan energi di sekitar mereka,” imbuh Martha.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto perlu modal besar untuk mengerek pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Sementara anggaran belanja yang sudah dirancang pada tahun pertama pemerintahan Prabowo mencapai Rp 3.613 triliun.

“Yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan untuk belanja negara Rp 3.600 triliun sekian, hitungan kami kalau untuk mengejar 8% nanti suatu saat, itu nggak cukup,” kata Drajad dalam acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (9/10).

Drajad memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2025 harus bisa mencapai 5,8% atau 5,9%. Capaian itu bisa menjadi batu loncatan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 6%-7% dan selanjutnya bisa mencapai 8%.

Untuk itu, pemerintah butuh anggaran tambahan sebesar Rp 300 triliun untuk mencukupi belanja negara pada kisaran Rp 4.000 triliun. Namun untuk mencari tambahan anggaran tersebut bukan sesuatu yang mudah.

Sebab, 45% pendapatan negara akan digunakan untuk membayar utang pada 2025. Sementara pendapatan negara pada 2025 ditargetkan mencapai Rp 3.005,1 triliun yang berarti, sekitar Rp 1.353 triliun akan habis untuk membayar utang.

Selain itu, pemerintahan Prabowo juga akan mengotak-atik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program makan bergizi gratis. Sehingga, Prabowo membuka opsi untuk menambah anggaran makan bergizi gratis melebihi Rp 71 triliun.

“Tapi, Pak Prabowo diberi kebebasan untuk melakukan APBN perubahan. Setelah kita tahu postur yang lebih rinci nanti di 2025, kita lakukan perubahan disesuaikan dengan situasi yang ada,” ujar Drajad.

Motif Dibalik Kebutuhan Anggaran Tambahan

Beban APBN dipastikan akan semakin besar bahkan berpotensi defisit. Sebab Prabowo memiliki sejumlah program prioritas yang memakan banyak anggaran. Belum lagi, anggaran untuk membayar utang dan modal besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda melihat dua motif pemerintah meningkatkan anggaran belanja. Motif pertama terkait target pertumbuhan ekonomi 8% sudah yang sulit untuk dicapai.

Jika ingin dicapai, memang membutuhkan biaya besar. “Mereka pasti paham jika penerimaan negara sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja,” kata Huda kepada Katadata.co.id Kamis (10/10).

Secara logika, Indonesia tidak mungkin mendulang penerimaan negara secara signifikan. Selain itu, pemerintahan baru juga tidak bisa membiayai belanja negara sebesar Rp 4.000 triliun. “Jadi motifnya, mereka akan menyalahkan pemerintahan sekarang dalam membuat postur anggaran,” ujar Huda.

Motif kedua, TKN Prabowo-Gibran sedang mencari celah dan alasan untuk meningkatkan utang negara demi pembiayaan program politik. Alasan itu dilimpahkan kepada pemerintahan sekarang yang banyak menarik utang. Sehingga 45% APBN tahun depan untuk membayar utang.

Huda menyoroti, pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo yang mengincar Rp 300 juta dari pengemplang pajak untuk penerimaan negara. “Buktikan saja omongan Hashim benar atau tidak. Kalau benar, berani tidak menindak oknum tersebut. Jangan-jangan data tersebut, data ampas belaka,” kata Huda.

Oleha karena itu, jangan sampai alasan itu dibuat untuk menaikkan batas defisit APBN dan porsi utang terhadap produk domestik bruto (PDB). “Mereka sedang mencari celah mengakali dua hal tersebut,” ujar Huda.

Anggaran untuk Memenuhi Janji Politik

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyatakan, bahwa penambahan anggaran belanja bakal membebani APBN. Hal itu seakan-akan APBN sebagai wadah untuk memenuhi janji politik Prabowo saat kampanye.

“Tapi karena sudah janji politik sepertinya programnya pantang untuk dianulir,” kata Esther.

Jika ingin membuat program makan bergizi gratis optimal, hanya perlu membuat skema yang efisien. Kemudian program makan bergizi gratis dapat dibuat secara desentralisasi demi mengurangi biaya logistik dan bisa berdampak ganda atau multiplier effect terhadap UMKM.

“Ini akan ada multiplier effect-nya untuk UMKM. Bila UMKM diberi kesempatan untuk berpartisipasi tapi harus ada standarisasi gizi dan sehatnya. Jangan sampai habis makan sakit perut,” ujar Esther.

Dibanding menambah anggaran belanja, Esther menyarankan Prabowo agar mengalokasikan belanja negara untuk program prioritas dan mengurangi program lain yang tidak prioritas.

Selain itu, program peningkatan pendapatan juga bisa dilakukan. “Meningkatkan pendapatan bukan hanya dari pajak tapi nonpajak seperti dari devisa negara,” kata Esther.

CEO CoinbaseBrian Armstrong membantah kabar pernah menikah dengan Raline Shah. Brian Armstrong memiliki 19% saham Coinbase dengan kekayaan US$ 2,4 miliar atau Rp 37,5 triliun, menurut Forbes per Mei 2022.

Kabar CEO Coinbase Brian Armstrong menikah dengan Raline Shah pertama kali diungkapkan oleh akun X atau Twitter @exitValhalla. Pemilik akun ini mengungkapkan keduanya menikah beberapa bulan dan bercerai pada 2023.

Brian Armstrong membantah kabar tersebut. “Saya tidak pernah menikah sebelumnya,” kata dia melalui akun pribadi di X, Kamis (10/10).

Seeing some misinformation out there. I’ve never been married before.

But thank you for your interest pic.twitter.com/d6q3M6Y6Qf— Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 10, 2024

Ia menikah dengan Angela Meng minggu lalu. "Saya menikah akhir pekan lalu dengan pasangan sekaligus sahabat. Tidak sabar untuk membangun kehidupan bersama," ujar Brian.

I got married this past weekend to my long term partner and best friend, Angela Meng! Can’t wait to build a life together. pic.twitter.com/egrlD3fKVz— Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 9, 2024

Berdasarkan laman LinkedIn, Brian Armstrong meraih gelar sarjana ilmu komputer dan ekonomi dari Rice University pada 2001 – 2005. Ia melanjutkan studi dan mendapatkan gelar master ilmu komputer dari kampus yang sama pada 2005 – 2006.

Perjalanan karier Brian Armstrong sebagai berikut:

• Co-founder sekaligus CEO Coinbase: Juni 2012 – saat ini
• Technical Product Manager Airbnb.com: Mei 2011 - Juni 2012
• Founder sekaligus CEO UniversityTutor.com: Agustus 2003 - Mei 2012
• Konsultan Enterprise Risk Management di Deloitte & Touche: Juli 2005 - November 2005
• Intern Team Lead IBM: Juni 2003 - September 2003

Pria berusia 41 tahun itu lahir di San Jose, California dari pasangan engineer. Brain Armstrong mendirikan Coinbase bersama Fred Ehrsam pada 2012, dengan ambisi memungkinkan perdagangan Bitcoin dan mata uang digital.

Coinbase kini menjadi platform bursa kripto teratas di dunia, dengan jutaan pengguna. Coinbase tidak hanya memungkinkan pengguna mengakses mata uang kripto, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendorong adopsi cryptocurency.

Bursa kripto itu telah berkembang dengan lebih banyak fitur dan layanan seperti Coinbase Pro , fitur perdagangan tingkat lanjut, pasar NFT Coinbase , blockchain Base dua layer.

Coinbase menjadi perusahaan kripto pertama yang melantai di bursa saham Nasdaq pada April 2021 dengan harga saham US$ 381 per lembar.

Brian Armstrong mendirikan komunitas sains terbuka, ResearchHub, untuk mempercepat penelitian ilmiah dan menyediakannya bagi publik. Mirip dengan model Github, yang menciptakan platform terbuka bagi para insinyur perangkat lunak untuk berkolaborasi, ResearchHUB bertujuan untuk menyediakan aplikasi seluler dan web yang membantu para peneliti berkolaborasi.

Untuk menciptakan komunitas peneliti dan memberi mereka insentif atas kontribusi mereka terhadap platform, Armstrong mengembangkan ResearchCoin (RSC) berdasarkan standar token ERC-20. Sebagai imbalan atas pengunggahan konten, ringkasan, dan diskusi tentang penelitian, pengguna akan menerima token RSC berdasarkan upvote yang mereka dapatkan.

Usaha terbaru Brain Armstrong adalah NewLimit, yang berfokus pada peningkatan rentang hidup manusia. Ini merupakan platform penelitian biologi dan fokus utamanya yakni pemrograman ulang epigenetik.

Perusahaan itu menerima US$ 40 juta dalam putaran pendanaan Seri A pada Mei 2023.