IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap Indonesia siap memproduksi 1,5 juta unit mobil listrik berkat hadirnya Pabrik Anoda, pabrik mobil listrik terbesar kedua di dunia.

Luhut menjelaskan bahwa melalui pabrik milik PT Indonesia BTR New Energy, Indonesia akan mampu memproduksi 80 ribu ton anoda, bahan baku penting untuk baterai mobil listrik.

"Pabrik ini memiliki kapasitas 80 ribu ton yang cukup untuk membuat 1,5 juta mobil listrik," kata Luhut dalam pidatonya pada acara peresmian pabrik bahan Anoda Baterai Litium di Kendal, (7/8/2024).

Belum lagi, Luhut juga memaparkan rencana ekspansi pabrik tersebut untuk menambah kapasitas produksi anoda 160 ribu ton pada kuartal IV 2024 mendatang. Targetnya pengembangan kapasitas produksi itu rampung pada Maret 2025 mendatang.

Menurutnya, lewat kapasitas produksi yang cukup besar itu akan membawa Indonesia menjadi salah satu produsen anoda terbesar di dunia. Sebagai pembanding, 3 produsen anoda terbesar di dunia saat ini dimiliki Jepang dengan kapasitas 10 ribu ton, Korsel 40 ribu ton, sedangkan China 100 ribu ton per tahun.

"Jadi kita akan bisa melewati Tiongkok dalam beberapa waktu kedepan," kata Luhut.

Sehingga dengan adanya pembangunan pabrik anoda ini, akan semakin melengkapi ekosistem kendaraan listrik, spesifik untuk pabrik baterai kendaraan listrik yang saat ini tengah dibangun oleh Pemerintah lewat program hilirisasi.

Sekedar informasi tambahan, pada 2025 nanti, Kementerian Perindustrian meneragetkan jumlah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia 400 ribu unit.

Jumlah itu merupakan 25 persen dari total produksi kendaraan bermotor roda empat yang akan mencapai 1,6 juta unit.

Pada 2035, target produksi makin ditambah menjadi 1 juta KBLBB roda empat atau lebih dan 3,22 juta KBLBB roda dua. Tapi dia memastikan untuk kendaraan dengan pembakaran internal atau internal combustion engine (ICE) masih akan tetap berproduksi di Indonesia.

(Selfie Miftahul Jannah)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengucapkan salam perpisahan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang akhir masa jabatan.

"Saya kalau boleh mungkin agak sentimentil, selamat jalan pak, bapak akan menjadi kenangan yang indah buat Indonesia. Walaupun masih 2-3 bulan lagi, tapi saya kira acara penting semacam ini sangat menyentuh," ujar Luhut pada acara peresmian pabrik bahan Anoda Baterai Litium di Kendal, Rabu (7/8/2024), yang juga disaksikan langsung oleh Jokowi.

Luhut menilai Jokowi mewariskan hal yang menjadikan titik balik Indonesia berjalan ke negara industrialisasi. Hal ini dilakukan dengan mulai menyetop ekspor komoditas mentah, tapi harus diolah terlebih dahulu di dalam negeri sehingga memiliki nilai tambah untuk neraca perdagangan.

"Saya percaya, sepanjang waktu orang akan mengenang bahwa bapak telah meletakan landasan negara ini menjadi negara industrialisasi," kata dia.

Luhut menjelaskan kebijakan hilirisasi nikel telah sukses mendongkrak nilai ekspor Indonesia jika dibandingkan dengan satu dekade sebelumnya. Misalnya pada 2013, nilai ekspor nikel hanya berada di angka USD2,33 miliar, kemudian pada 2023 lalu nilai ekspor nikel sudah tembus USD24,28 miliar.

"Saya ingat di depan pintu masuk istana belakang, bapak meminta kita mem- banned ekspor nikel ore, itu tantangan bahwa kita kehilangan USD1,5 miliar saat itu (ekspor), tapi sekarang kita lihat buahnya, kita disegani, dihormati, teknologi tambah bagus," kata Luhut.

"Walaupun bapak beberapa waktu lagi akan meninggalkan pemerintahan, tapi bapak sudah meninggalkan legacy, yang saya kira tidak mudah dibentuk orang lain. Saya yakin dalam kurun waktu yang tidak lama, ekspor kita dari turunan hilirisasi akan meningkat signifikan," ujarnya menambahkan.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - PT Bank Seabank Indonesia (SeaBank) mencatatkan laba sebelum pajak sebesar Rp204 miliar pada semester I-2024.

Capaian ini meningkat 350 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp34,81 miliar.

Pertumbuhan laba tahun berjalan ini ditopang oleh penyaluran kredit sebesar Rp18 triliun dengan rasio Non Performing Loan (NPL) yang terjaga di angka 1,98 persen.

“Kinerja bank yang baik terlihat dalam capaian kuartal II 2024, yang terus menunjukkan tren positif. Meski demikian, kami tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam seluruh aktivitas usaha SeaBank. Saat ini, kami optimis SeaBank akan terus melaju di sisa tahun ini dan memberikan ekosistem layanan terbaik ke nasabah di seluruh penjuru Nusantara,” kata Direktur Utama SeaBank Indonesia, Sasmaya Tuhuleley dalam keterangan resmi, Rabu (7/8/2024).

Rata-rata transaksi harian nasabah SeaBank tercatat 3 juta dengan jumlah perputaran uang mencapai Rp2 triliun. Jumlah transaksi tersebut berasal dari ekosistem layanan digitalnya, seperti pembayaran pulsa, listrik, multifinance, transfer rekening keluar-masuk, QRIS dan berbagai fasilitas lainnya.

Hingga Juni 2024, SeaBank juga mencatatkan nilai aset sebesar Rp31 triliun, atau meningkat 11 persen disumbang oleh penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 13 persen.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menemukan banyak barang impor ilegal yang dibawa oleh Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia. Barang impor tersebut kemudian dijual di e-commerce.

Mendag mengatakan, pemerintah menemukan dua gudang (warehouse) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara yang berisikan barang impor yang tidak memiliki izin atau dokumen.

"Kita juga sudah menemukan di Kapuk (PIK), ada dua gudang besar warehouse yang barang-barangnya masuk ke kita tanpa dilengkapi dokumen," katanya di Cikarang, Jawa Barat, dikutip Rabu (7/8/2024).

Mendag mengungkapkan, barang-barang tersebut rencananya dijual secara daring dengan memanfaatkan e-commerce. Dia menyebut, pihak yang mengimpor dan distributornya merupakan WNA meski dia tak menyebut asal negaranya.

"Itu yang menarik di Kapuk itu barangnya dari negara tertentu yang impor dan jual di sini juga orang asing. Dijualnya juga secara online," kata pria yang kerap disapa Zulhas itu.

Oleh karena itu, dia mengimbau kepada pedagang dan konsumen untuk berhati-hati memilih barang impor karena banyak sekali barang impor masuk secara ilegal. Impor ilegal ini tak hanya merugikan negara karena tidak mendapatkan pajak, juga merugikan industri dalam negeri.

"Jadi ini kami lihat mulai marak, kita minta kerja samanya saya kira, kita semua. Banyak sekali WNA yang beroperasi, berusaha, berdagang di distributor besar di mal-mal besar dan pusat grosir besar," ujarnya.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyebut masyarakat Indonesia masih terjebak pinjaman online (pinjol) ilegal.

Padahal literasi keuangan masyarakat terus ditingkatkan. Berdasarkan hasil SNLIK 2024, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia mencapai 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.

Artinya dari 100 orang usia 15-79 tahun, terdapat 65 orang yang terliterasi keuangan dengan baik (Well Literate). Mereka memiliki aspek pengetahuan, keyakinan, keterampilan, sikap dan perilaku.

"Namun demikian, tingkat pemahaman masyarakat tersebut seringkali dikalahkan dengan perilaku serba instan dan greedy dari masyarakat serta kemudahan akses di era digital," kata Friderica dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Dia pun menegaskan upaya pemberantasan entitas keuangan ilegal harus dilakukan secara kolaboratif. Tidak hanya penguatan literasi atau pemahaman keuangan, tetapi juga penguatan regulasi dan penegakan hukum.

"Dari sisi edukasi, masyarakat harus paham tentang prinsip 2L yaitu logis (bunga/deviden wajar) dan legal (berizin OJK), termasuk memahami pentingnya tidak memberikan data identitas pribadi atau akses seluler selain yang diperbolehkan ketentuan, yaitu CAMILAN (Camera, Microphone dan Location)," tutur Widyasari.

Dari sisi regulasi, UU P2SK memberikan angin segar tentang upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, yaitu melalui norma hukum, amanat pembentukan Satuan Tugas, dan sanksi pidana, yaitu pidana penjara 5-10 tahun dan pidana denda Rp1 miliar hingga Rp1 triliun.

"Dari sisi penegakan hukum, OJK terus mendorong mekanisme penegakan hukum melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti), termasuk mendorong pembentukan Anti Scam Centre," tutur Friderica.

Adapun program-program dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan antara lain satu rekening satu pelajar (KEJAR), mendorong percepatan akses keuangan di daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui program Kredit/Pembiayaan MelawanRentenir (K/PMR), Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP), Ekosistem Keuangan Inklusif di perdesaan, perluasan agen laku pandai dan beberapa program lainnya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin merespons banyaknya angka pengangguran di kalangan anak muda yang disebabkan sulitnya mencari pekerjaan. Padahal, mereka masuk dalam usia produktif

“Saya kira masalah banyaknya terjadi pengangguran ini sebenarnya, ini masalah pengaruh dari perlambatan ekonomi global. Jadi hampir semua negara itu mengalami hal yang sama karena memang ada perlambatan. Jadi pengaruh global tidak terkecuali Indonesia tentunya,” ujar Wapres kepada awak media di Yogyakarta, Rabu (7/8/2024).

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2024 mencapai 4,82 persen. Kalangan anak muda berusia 15-24 tahun alias Gen Z menjadi kategori pengangguran tertinggi.

Wapres menekankan pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan sekaligus memperbaiki kompetensi angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja. “Pertama, tentu kita memperbanyak investasi supaya bisa menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, investasi dari luar negeri terus kita gencarkan setiap tahun agar ada peningkatan-peningkatan,” kata Wapres.

Mantan Ketua Umum MUI itu menambahkan, anak muda yang mencari kerja juga perlu membekali diri dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan para pemberi kerja. Dia menyebut, pemerintah juga mengambil peran dalam hal ini untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja, baik lewat pelatihan maupun pendidikan vokasi.

“Sebab sekarang ini kan industri itu padat modal, padat teknologi, sehingga kalau mereka tidak memiliki (keahlian), itu tidak bisa terserap,” katanya.

Selain sektor formal, kata Wapres, pemerintah juga mendorong sektor-sektor seperti ekonomi kreatif, sehingga anak muda tak hanya berpatokan bekerja di kantor atau pabrik, melainkan bisa berwirausaha atau bertani.

“Kemudian (pemerintah) juga mendorong ekonomi kreatif masyarakat dengan fasilitas-fasilitas KUR (Kredit Usaha Rakyat) di daerah, kemudian juga kita membangun dengan menghidupkan lahan-lahan yang menganggur untuk mereka yang mau bertani melalui cara-cara yang lebih modern,” tuturnya.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel- Hingga akhir Triwulan II 2024 tercatat ekosistemUltra Mikro (UMi)BRI menyalurkan pinjaman kepada 36,1 juta debitur dengan portofolio pinjaman yang disalurkan mencapai Rp622,3 triliun atau tumbuh 7,7 persen secara year on year.

"Apabila dirinci, dari total Rp622,3 triliun tersebut Rp496,2 triliun diantaranya disalurkan melalui kredit mikro BRI, Rp77 triliun disalurkan oleh Pegadaian dan sisanya senilai Rp49,2 triliun disalurkan PNM," kata Direktur Bisnis Mikro BRI Supari dalam rilis Rabu (7/8/2024).

Dia mengungkapkan bahwa kunci pertumbuhan ekosistem UMi tak lepas dari penyaluran kredit yang selektif (selective growth). BRI juga akan memperkuat positioning bisnis mikronya dengan pendekatan ecosystem centric dan strategi Pemberdayaan Berada di Depan Pembiayaan.

Supari juga menambahkan BRI akan fokus pada penguasaan micropayment dengan pembentukan ekosistem berbasis pemberdayaan.

Sehingga selain meningkatkan penghimpunan simpanan masyarakat, diharapkan turut mampu meningkatkan kedalaman inklusi keuangan yang berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Sebelumnya pada Selasa (30/07), Menteri BUMN Erick Thohir terus mendorong kinerja bisnis penyaluran pembiayaan ultra mikro meski di tengah kondisi ekonomi global tidak stabil dan daya beli masyarakat melemah.
Erick Thohir mengingatkan peran penting UMKM dalam stabilisasi ekonomi saat krisis ekonomi 1998.

"Ketika daya beli masyarakat sedang turun atau UMKM sedang melemah, kami sebagai pemerintah atau BUMN tidak boleh meninggalkan mereka," ujarnya.

Ia menekankan bahwa BUMN memiliki Key Performance Indicators yang mencakup kontribusi pada kebijakan fiskal melalui pajak dan dividen, serta peran sebagai agen perubahan yang mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

"Kita harus melindungi kelas menengah, mendorong usaha kecil menjadi besar, dan yang besar menjadi pemain global," tuturnya.


(Kunthi Fahmar Sandy)

IDXChannel - PT Toyota Astra Motor (TAM) menghormati keputusan pemerintah Indonesia terkait industri otomotif. Namun, produsen Jepang ini menuntut peninjauan ulang kebijakan mobil hybrid, yang terbukti mengurangi polusi.

Direktur Pemasaran PT TAM, Anton Jimmi Suwandy, menegaskan bahwa mobil hybrid memiliki potensi besar untuk meningkatkan penjualan.Hal ini terlihat dari pertumbuhan yang terjadi setiap tahunnya. Bahkan, pada akhir 2024, mobil hybrid diprediksi terjual hingga lebih dari 70 ribu unit.

"Jika kita lihat, komposisi kendaraan elektrifikasi secara total (HEV, BEV, PHEV) saat ini masih dibawah 10 persen dari total market. Di mana ini menunjukkan banyaknya ruang perkembangan penetrasi kendaraan berteknologi elektrifikasi ke masyarakat, salah satunya hybrid," kata Anton Jimmi kepada MNC Portal Indonesia melalui pesan singkat, Rabu (7/8/2024).

Menurutnya, menawarkan ragam pilihan elektrifikasi dapat memberikan kemudahan bagi konsumen Indonesia dalam menentukan mobilitas ramah lingkungan.

Infrastruktur kendaraan listrik yang belum merata di Indonesia membuat pilihan mobil hybrid sangat cocok untuk konsumen Tanah Air.

"Ketersediaan ragam teknologi elektrifikasi yang tersedia rasanya akan bisa membantu mengakselerasi perkembangan dan adopsinya di Indonesia, memungkinkan kontribusi pengurangan emisi lebih besar," ujar Anton.

"Jadi, melihat opportunity yang ada saat ini kami berharap pemerintah dapat mendukung semua teknologi yang berkontribusi pada pengurangan emisi untuk mencapai netralitas karbon," lanjutnya.

Sebagai informasi, penjualan mobil hybrid masih mendominasi, di mana pada 2020, jumlahnya hanya 1.191 unit.

Kemudian pada 2021, meningkat menjadi 2.472 unit. Sementara pada 2022, peningkatannya lebih signifikan lagi mencapai 10.344 unit.

Pada 2023, mobil hybrid kian diminati dengan data wholesales mencapai 54.179 unit. Sedangkan untuk tahun ini, hingga Juni 2024, distribusi mobil hybrid mencapai 25.807 unit.

Untuk periode year-to-date Juni 2024, sebesar 9,3 persen mobil yang dijual di Indonesia merupakan kendaraan elektrifikasi, gabungan antara hybrid dan listrik murni. Sedangkan 90,7 persen sisanya adalah mobil bensin dan diesel.

(Selfie Miftahul Jannah)

IDXChannel - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Ibu Kota Nusantara memerlukan tambahan dana sebesar Rp57 triliun.

Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Wida Nurfaida, menjelaskan bahwa total dana tersebut mencakup pembangunan jalan nasional, jalan tol, dan rencana pembangunan tol bawah laut.

"Pengembangan jalan di KIPP yang dibiayai oleh APBN secara pelaksanaan memang dari target sekitar 226,67 km, yang baru terbangun 83 km, masih banyak PR kita sekitar 143 km lagi," ujar Wida di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (7/8/2024).

Dari rencana pembangunan tersebut Kementerian PUPR membutuhkan dana sekitar Rp39 triliun untuk membangun jaringan jalan di KIPP tersebut.

Sedangkan untuk sektor jalan tol di IKN saat ini sudah terbangun sepanjang 67 km dari rencana pembangunan sepanjang 88 km. Estimasi pembiayaan jalan tol hingga 88 km tersebut masih membutuhkan dana sekitar Rp6,38 triliun.

"Yang belum terbangun masih ada 20,89 km rerata pembiayaan jalan tol IKN sekitar Rp315 miliar," katanya.

Lebih lanjut, Wida mengatakan saat ini juga tengah direncanakan untuk pembangunan jalan tol bawah laut atau immerse tunnel yang diestimasikan membutuhkan anggaran Rp11 triliun.

Terowongan bawah laut ini nantinya juga menjadi bagian dari jalan tol IKN yang saat ini tengah dikerjakan oleh Pemerintah.

Sehingga jika dikalkulasikan kebutuhan pembiayaan untuk pengembangan jaringan jalan di IKN berada di angka Rp57 triliun untuk ketiga proyek tersebut.

"Jalan tol segment 4A dan 4B, ini terdapat rencana immerse tunnel yang rencananya akan dikerjasamakan dengan pemerintah Korea," kata Wida.

(Selfie Miftahul Jannah)

IDXChannel—Mengapa transfer berhasil tapi uang belum masuk? Lumrah terjadi gangguan dan kendala dalam transaksi online, demikian juga dengan transfer menggunakan mobile banking maupun ATM.

Nasabah perbankan umumnya pernah mengalami kendala saat transfer. Kendala yang sering dikeluhkan antara lain notifikasi dan status pengiriman uang yang dinyatakan berhasil oleh sistem, tetapi uang belum masuk ke rekening penerima.

Keterlambatan pengiriman ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, kendala semacam ini tidak selamanya dikarenakan gangguan sistem, tetapi bisa juga disebabkan karena nasabah lalai dan lupa.

Berikut ini adalah beberapa penyebab transfer berhasil tapi uang belum masuk di perbankan:

1. Aplikasi Mobile Banking Perlu Update

Jika Anda bertransaksi menggunakan aplikasi mobile banking, maka harus dipastikan aplikasi tersebut di-update secara berkala untuk mempertahankan kompatibilitasnya dengan gawai yang Anda pakai.

Aplikasi yang terlalu lama tidak di-update akan membuat pengoperasian yang lambat dan tersendat-sendat. Pada aplikasi mobile banking, ini bisa saja membuat transaksi terus menerus gagal.

2. Listrik Mati

Jika Anda bertransaksi menggunakan mesin ATM, lalu listrik padam mendadak saat proses transfer sedang berlangsung, bisa saja membuat pengiriman ke rekening penerima agak terlambat meskipun Anda sudah menerima notifikasi transaksi berhasil.

3. Pemeliharaan Sistem

Sebelum melakukan pemeliharaan sistem secara berkala, biasanya perbankan akan mengumumkan jadwal pemeliharaan sistem melalui aplikasi mobile banking untuk mengingatkan nasabah untuk tidak menggunakan aplikasi pada jam-jam tersebut.

Karena nasabah yang bertransaksi menjelang dan saat pemeliharaan sistem sedang berlangsung, berisiko mengalami keterlambatan pengiriman, sekalipun dia telah menerima notifikasi transaksi berhasil.

Selain ketiga alasan di atas, hal lain yang dapat membuat transfer online tertunda adalah koneksi internet yang kurang baik dan transfer antar bank yang umum memakan waktu lebih lama dibanding transfer ke sesama bank penggunan.

Apalagi jika nasabah melakukan transfer di jam-jam kerja yang padat, sehingga lazim terjadi keterlambatan pengiriman. Namun umumnya, transfer online pasti sampai dalam hitungan menit, dan paling lama 1x24 jam.

Jika Anda telah menerima notifikasi transaksi berhasil tapi uang belum masuk, tidak perlu panik. Tunggu sampai 1x24 jam untuk menunggu proses pemindahan dana selesai, jika dalam 1x24 jam dana tidak juga sampai, Anda bisa membuat laporan ke bank.

Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat laporan:

• Hubungi call center
• Jangan lupa sertakan bukti-bukti (screenshot/struk transaksi berhasil)
• Sampaikan keluhan kepada petugas
• Petugas akan membantu Anda mengatasi kendala

Umumnya, petugas akan bertanya informasi detail tentang transaksi tersebut. Mulai dari jam transaksi, lokasi transaksi jika menggunakan ATM, jumlah uang yang ditransfer, pihak penerima transfer, dan sebagainya.

Itulah informasi penting tentang transfer berhasil tapi uang belum masuk, penyebab dan cara mengatasinya.

(Nadya Kurnia)

IDXChannel - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) akan mendorong Blok South Andaman yang dikelola oleh perusahaan energi asal UEA, Mubadala Energy bisa masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko mengatakan, SKK Migas saat ini tengah fokus pada pengadaan barang dan jasa di empat blok migas yang menjadi PSN yaitu Blok Tangguh, Blok Asap-Kido Merah, Blok Masela, dan Geng North. Dia mengungkapkan, Blok South Andaman juga bisa menjadi PSN berikutnya.

"Karena itu (Blok South Andaman) proyeknya besar juga. Jadi karena proyek-proyek itu hampir bersamaan rata-rata kita targetkan on stream yang paling cepat itu Geng North, ENI 2027-2028. Dan yang paling terakhir nanti Masela di sekitar 2030-an," ujarnya di Jakarta, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi Suryodipuro menambahkan, status PSN untuk Blok South Andaman sangat penting untuk mendukung kelancaran proyek tersebut. "Tapi kita masih menunggu statusnya untuk jadi proyek dulu. Nah, ini kan masalahnya dari mereka sendiri," katanya.

Saat ini, kata Hudi, Mubadala tengah melakukan proses appraisal. "Setelah nanti appraisal mereka akan mengajukan PSE, Penentuan Status Eksplorasi. Begitu PSE-nya selesai, baru itu kan akan di-handover ke fase eksploitasi, ke development-nya. Nah, baru kita akan mulai bicara terkait dengan PSN-nya itu sendiri," kata Hudi.

"Tapi pasti kita akan mendorong ke arah sana (PSN). Itu kan gede cadangannya. Ya, kita pasti punya kepentingan untuk bisa mendorong secepat mungkin," katanya.

Mubadala sebelumnya menemukan cadangan gas baru di Sumut Tangkulo-1, sekitar 65 kilometer lepas pantai bagian utara Pulau Sumatera. Sumut tersebut mengalirkan 47 standar kaki kubik per hari (MMScfd) gas dan 1.300 barel kondensat.

Meski hasil pengujian masih terbatas, kapasitas sumur diperkirakan dapat mencapai 80-100 MMscfd dan lebih dari 2.000 barel kondensat.

Penemuan ini membuka potensi lebih lanjut di bagian selatan Blok South Andaman dan mengindikasikan tambahan multi-Tcf sumber daya gas baru di sekitarnya. Penemuan itu menjadi kesuksesan eksplorasi kedua setelah Sumur Layaran-1 pada akhir 2023 dengan potensi 6 Tcf.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mengingatkan pentingnya sinergitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Rapat Sinergitas Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Tingkat Nasional serta Penandatanganan Keputusan Bersama Pembina SAMSAT Tingkat Nasional tentang Penghapusan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Atas Dasar Permintaan Pemilik Kendaraan Bermotor.

Dalam sambutannya, Maurits mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagaimana amanat Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terkait Penghapusan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Atas Dasar Permintaan Pemilik Kendaraan Bermotor.

“Saya sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, selain sebagai ajang koordinasi antara Pembina Samsat Tingkat Nasional dan Daerah, juga kegiatan ini sangat strategis guna mengimplementasikan kebijakan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), sehingga terlaksana secara terintegrasi, cepat, transparan, akuntabel dan informatif,” ujar Maurits dalam rilis Rabu (7/8/2024).

Maurits menekankan PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber PAD yang sangat potensial dan dominan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

“Pemda harus mengelola pajak secara maksimal. Pasalnya, pajak merupakan faktor penentu dalam pemenuhan target PAD dan berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap total PAD. Apalagi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 112 dan Pasal 113 Peraturan Pemerintah urusan perpajakan mesti menjadi perhatian Pemda,” ujar Maurits.

Maurits menjelaskan terjadi penurunan yang cukup signifikan realisasi PKB dan BBNKB yang seharusnya diterima.

Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain, kurangnya akurasi data potensi kendaraan bermotor, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak kendaraan bermotor masih kurang dan belum tegasnya penerapan sanksi.

Hal ini terbukti bahwa pada Tahun 2021 realisasi PKB dan BBNKB seluruh Indonesia sebesar Rp77,91 Triliun atau 47,39 persen dari total PAD sebesar Rp164,42 triliun. Kemudian, pada Tahun 2022 realisasi sebesar Rp88,78 triliun atau 46,53 persen dari total PAD sebesar Rp190,79 triliun.

"Sementara itu, di 2023 realisasi Rp87,45 Triliun atau 42,93 persen. Dari total PAD sebesar Rp203,69 trilliun,” tutur Maurits.

Berdasarkan data tersebut, Maurits mengaskan pentingnya sinergitas antar Tim Pembina SAMSAT Daerah, melalui kolaborasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak di Daerah. Demikian juga, Pemda agar melakukan langkah-langkah yang strategis dan inovatif.

Strategi yang dapat diimpelementasikan antara lain dengan melakukan koordinasi ke seluruh Pemda atas persiapan implementasi UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan pemungutan Opsen PKB dan opsen BBNKB berlaku efektif mulai 5 Januari 2025.

"Kemudian, melakukan kolaborasi kemitraan dengan para stakeholder terkait untuk menyusun program kerja bersama dengan menjadikan Regident Ranmor, Pembayaran PKB, BBNKB dan Pembayaran SWDKLLJ sebagai persyaratan utama,” tutur Maurits.

(Kunthi Fahmar Sandy)