IDXChannel - PT Hutama Karya (Persero) atau HK mengajukan permintaan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp13,87 triliun dari Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

Direktur Utama HK Budi Harto mengatakan, PMN untuk menyuntik modal anak usaha HK yang mengerjakan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), yakni ruas jalan tol Jambi-Pekanbaru. Dia mengungkapkan, PMN itu untuk mengerjakan tiga proyek yang ditugaskan pemerintah kepada HK.

“Permohonan PMN tahun anggaran 2025 untuk Hutama Karya sebesar Rp13,87 triliun yang akan dialokasikan untuk ruas jalan Tol Jambi-Rengat, ruas Jalan Tol Rengat-Junction Pekanbaru, dan perencanaan teknis JTTS tahap III,” ujar Budi saat rapat di Gedung DPR, Senin (8/7/2024).

Dari PMN Rp13,87 triliun, kata Budi, sebanyak Rp7,62 triliun akan digunakan untuk ruas Tol Jambi-Rengat. Kemudian, Tol Rengat-Junction Pekanbaru akan menghabiskan dana Rp5,85 triliun, dan terakhir untuk perencana teknis JTTS tahap III Rp 400 miliar.

Budi mengatakan, PMN tersebut memiliki dampak bagi perekonomian nasional. Pertama, meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera sehingga mampu menurunkan waktu tempuh dan biaya transportasi.

"Kedua, meningkatkan potensi penerimaan fiskal sebagai dampak terbangunnya Jalan Tol Trans Sumatera. Ketiga, bisa mendorong serapan tenaga kerja di sepanjang koridor JTTS," ujarnya.

Permintaan PMN untuk HK merupakan yang terbesar dibandingkan dengan usulan BUMN lain. Total ada 15 BUMN yang mengajukan suntikan modal negara.

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menjelaskan, pengajuan PMN oleh HK akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan JTTS fase 2-3.

(RFI)

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional menyampaikan harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah selesai.

"Pengharmonisasian RPP Kebijakan Energi Nasional atau KEN telah selesai," ujar Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Arifin mengatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Nomor PPE.PP.03.03-1186 tanggal 4 Juni 2024 telah menyampaikan RPP KEN kepada Kementerian ESDM untuk diproses lebih lanjut.

Menindaklanjuti surat tersebut, maka pihaknya lantas bersurat kepada Komisi VII DPR melalui surat nomor T240-HK012024 pada 5 Juni 2024 sesuai dengan arahan Kementerian Sekretariat Negara.

Pada 25 Juni 2024, Arifin juga telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Ketua DEN terkait hasil pengharmonisasian.

"Dan (melaporkan) usulan penyampaian RPP KEN kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan oleh pemerintah," kata dia.

Arifin mengatakan, sepanjang 2023–2024, telah dilaksanakan focus group discussion (FGD) sebanyak tiga kali bersama Komisi VII terkait Kebijakan Energi Nasional.

Oleh karena itu, dia berharap DPR menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional.

"Persetujuan DPR RI diharapkan Juli 2024, selanjutnya RPP KEN akan ditetapkan oleh Pemerintah," kata Arifin.

Dalam Raker ini, Menteri ESDM juga menyampaikan urgensi pembaruan PP Nomor 79 Tahun 2014 mengenai kebijakan energi nasional.

"Saat ini, pemerintah memandang perlu dilakukannya perubahan terhadap PP Nomor 79 tahun 2014 mengenai kebijakan energi nasional," kata Arifin.

Pembaruan KEN diharapkan bakal memberikan arah dalam upaya mewujudkan kebijakan pengelolaan energi guna terciptanya kemandirian, ketahanan energi nasional, dan pembinaan komitmen Indonesia dalam dekarbonisasi.

Segala upaya tersebut untuk mewujudkan ketahanan iklim nasional dan mendukung pembangunan ekonomi lebih baik lagi.

(NIA)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar program restrukturisasi kredit Covid-19 dilanjutkan atau diperpanjang hingga 2025.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, OJK resmi mengakhiri program relaksasi tersebut untuk industri perbankan pada 31 Maret 2024, sedangkan bagi industri pembiayaan berakhir pada 17 April 2024.

"Pada saat OJK menetapkan pengakhiran kebijakan relaksasi terhadap kredit yang berpengaruh oleh pandemi covid-19, maka juga dihitung seberapa besar luka lebam dari pandemi itu pada kondisi perbankan dan perekonomian secara menyeluruh," kata dia dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024, Jakarta, Senin (8/7).

Mahendra melaporkan data nilai restrukturisasi kredit covid-19 per Mei 2024 yang mengalami penurunan setelah dua bulan pengakhiran program tersebut.

"Dua bulan setelah pengakhiran tadi, nilai restrukturisasi tercatat Rp192,52 triliun, terus menurun dibanding saat pengakhirannya di Maret dan April 2024. Dengan pembagian, jumlah restrukturisasi yang sifatnya ada sebesar Rp72,7 triliun, dan secara menyeluruh untuk covid-19 sebesar Rp119,8 triliun," paparnya.

Menurut Mahendra, nilai restrukturisasi tersebut jauh lebih kecil dibanding saat puncak kebutuhan restrukturisasi pada 2020 yang sebesar Rp820 triliun.

Selain itu, sambungnya, jumlah debitur juga terus menurun di kisaran 702 ribu debitur dibanding puncaknya hampir mendekati 7 juta debitur. Jadi, hampir 10 kali lipat penurunannya.

"Perbankan telah membentuk CKPN yang telah memadai, coverage rasionya mencapai 33,84 persen. Ini menunjukkan secara umum perbankan menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian yang baik," ujar Mahendra.

Dia menegaskan, kinerja industri perbankan secara umum baik, didukung tingkat permodalan yang tinggi.

"Dan kami menilainya bisa mempertahankan daya tahan yang baik terhadap risiko ke depan, dan target-target untuk 2024 yang telah ditetapkan, seperti DPK dan penyaluran kredit sampai saat ini perbankan optimistis bisa mencapainya," kata Mahendra.

(FAY)

IDXChannel - Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jakarta Andre Nasrullah mengatakan, dahulu terdapat enam perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) di Jakarta. Namun, kini tersisa satu yakni PT Century Textile Industry Tbk (CNTX) atau Centex, di Ciracas, Jakarta Timur yang juga terseok-seok untuk bertahan.

Andre menjelaskan, enam perusahaan TPT tersebut memang sudah mulai tidak efektif beroperasi semenjak pandemi Covid-19. Kondisi ini pun kian diperparah dengan adanya penerapan Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

"Pabrik tekstil itu sebelumnya kita ada enam. Jadi memang terhitung semenjak Covid ya. Nah dalam kondisi-kondisi seperti itu, kita ditekan lagi dengan Permendag 8/2024 ini kan. Perusahaan juga melihat bahwa kondisi dengan Permendag 8 ini, wah kondisinya udah luar biasa nih, tekstil dan lain-lain ini," kata Andre kepada awak media usai berorasi di depan Kemendag, Jakpus, Senin (8/7/2024).

Andre menuturkan, kelima pabrik yang tutup tersebut sudah tidak lagi beroperasi. Proses tutupnya pabrik tekstil tersebut diawali dengan mengurangi jam kerja para pekerjanya.

"Akhirnya mereka tidak bisa bertahan. Mulai mengurangi jam kerja, mengurangi pekerjanya, merumahkan pekerjanya. Jadi artinya di situ, akhirnya semua tutup. Tutup, bukan relokasi lho," kata Andre.

Andre pun menuturkan, situasi terkini pabrik di PT Centex tak ada ubahnya dengan tahapan yang terjadi dengan pabrik-pabrik tekstil sebelumnya.

"Tadinya jam kerja sampai di hari Sabtu, Sabtu sekarang setengah hari, dan sekarang dihilangkan Sabtu, sampai Jumat. Jumat pun sekarang mau dipotong lagi, mau dikurangi sampai Kamis. Dengan upahnya juga, upah juga diminta untuk dikurangi, tapi teman-teman lagi bertahan. Bertahannya artinya supaya perusahaan selamat, pekerja selamat," ujar Andre.

Meski demikian, Andre belum bisa mengungkapkan kelima perusahaan tekstil di Jakarta yang telah gulung tikar tersebut. Dia mengaku akan memberikan data lengkapnya setelah mengecek kembali rincian kondisi perusahaan-perusahaan tekstil tersebut.

(YNA)

IDXChannel - Aset industri asuransi di Indonesia mencapai Rp1.120,57 triliun pada Mei 2024. Angka ini naik 1,30 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

"Total aset industri asuransi meningkat 1,30 persen secara tahunan. Jumlah aset ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp1.106,23 triliun," kata Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono saat pemaparan RDK OJK, Senin (8/7/2024).

Dia menambahkan, dari sisi asuransi komersil, akumulasi pendapatan premi naik sebesar 8,59 persen yoy di angka Rp137,40 triliun pada Mei 2024.

"Kenaikan ini terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 2,23 persen yoy menjadi Rp73,51 triliun serta premi asuransi umum dan reasuransi yang tumbuh 16,94 persen menjadi Rp63,9 triliun.

Sementara itu, total aset asuransi non-komersil naik 1,86 persen mencapai Rp219,58 triliun. Nilai premi asuransi non-komersil tercatat juga mengalami peningkatan 6,73 persenb menjadi Rp73,04 triliun pada Mei 2024.

"Selanjutnya, total aset program pensiun wajib mencapai naik 9,62 persen menjadi Rp1.067,19 triliun. Program penjaminan nilai asetnya tumbuh 8,95 persen dengan nilai Rp47,07 triliun," katanya.

(NIY)

IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menyelesaikan kajian tahunan (annual review) bersama Morningstar Sustainalytics. Hasilnya, BBRI secara konsisten menurunkan skor ESG Risk Rating, dari high risk pada 2020 hingga berpredikat low risk dalam dua tahun terakhir.

Setelah melakukan analisis, Sustainalytics memberikan ESG Risk Score kepada perusahaan dan mengelompokkannya ke beberapa kategori, yaitu negligible risk (skor 0-10), low risk (skor 10-20), medium risk (skor 20-30), high risk (skor 30-40) and severe risk (skor di atas 40). Semakin rendah ESG Risk Score, semakin rendah risiko perusahaan terhadap dampak finansial dan material yang didorong oleh faktor ESG. BRI memperoleh skor 17,8.

Predikat Low Risk yang diberikan Sustainalytics merupakan pengakuan lembaga rating berskala internasional terhadap komitmen BBRI atas implementasi Keberlanjutan dalam perusahaan. Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BBRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman.

Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system. Dalam penilaiannya, Sustainalytics menilai BRI memiliki strong management dalam pengelolaan isu cyber security system, sehingga turut mengatrol predikat BBRI di ESG Risk Rating.

Selain berfokus pada penilaian terhadap tata kelola BBRI, Sustainalytics juga memberikan apresiasi terhadap upaya BBRI untuk meningkatkan inklusi keuangan. Hingga 2023, BBRI berkontribusi atas 65 persen pencapaian inklusi keuangan di Indonesia. Ini sejalan dengan tujuan korporasi BBRI untuk menjadi “The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Finansial Inclusion”.

Melengkapi ketiga aspek ESG, penilaian ESG Risk Rating juga dilakukan atas aspek lingkungan, termasuk bagaimana BBRI menyikapi risiko iklim yang berpotensi memberi dampak pada kegiatan bisnis dan operasional perusahaan. Sebagai lembaga jasa keuangan, BBRI memegang peranan dalam berkontribusi atas investasi dan pembiayaan ke proyek-proyek yang ramah lingkungan.

Saat ini, BBRI telah menetapkan Net Zero Emission Targets yang mencakup Scope 1, Scope 2, dan Scope 3 (Financed Emissions). Tidak hanya membiayai proyek ramah lingkungan, BBRI juga melakukan upaya pendanaan yang dilakukan dengan menerbitkan instrumen-instrumen keuangan berwawasan lingkungan, serta penggunaan kendaraan listrik dan pemasangan solar panel dari sisi operasionalnya.

Implementasi keberlanjutan yang dijalankan BBRI, selanjutnya akan dituangkan ke dalam Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan setiap tahun sebagai bentuk transparansi perusahaan kepada para pemangku kepentingan, termasuk lembaga ESG rating internasional untuk mendapatkan rating ESG.

Rating ESG menjadi penting karena merupakan cerminan persepsi dari lembaga rating terhadap implementasi ESG perusahaan. Memiliki rating ESG yang baik akan menguntungkan, serta dapat menjadi competitive advantage bagi perusahaan. Tidak hanya itu, dalam proses asesmennya, perusahaan pun dapat mengeksplorasi berbagai parameter dan indikator keberlanjutan yang dianggap material dan relevan dengan kegiatan operasional bisnisnya. Hal ini menjadi bekal dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko ESG, serta menyusun strategi keberlanjutan.

Direktur Kepatuhan BBRI A. Solichin Lutfiyanto mengatakan kemampuan pengelolaan ESG BBRI memiliki arah dan strategi yang jelas sebagai bagian dari value creation untuk seluruh stakeholders.

"Membaiknya skor ESG Risk Rating Sustainalytics menjadi low risk ini mencerminkan bahwa BRI terus berusaha menerapkan prinsip keberlanjutan, dan diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai tata kelola perusahaan bagi BRI, untuk terus diimplementasikan dalam berbagai model bisnis perseroan," ujarnya lewat keterangan resmi, Senin (8/7/2024).

Menurut Solichin, pelaksanaan tata kelola ESG dapat dilakukan dengan mendapat dukungan yang kuat dari manajemen terkait keberlanjutan. Artinya, manajemen perusahaan harus memiliki urgency dan arahan atas strategi perusahaan, sehingga implementasi ESG di perusahaan dapat berjalan sesuai tujuan korporasi.

“BRI menunjukkan komitmen manajemen dalam menangani isu-isu ESG ini, salah satunya dengan membentuk Komite ESG di level direksi, yang diketuai langsung oleh Direktur Utama. Komite ini memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyetujui kebijakan keberlanjutan, strategi, dan roadmap implementasi ESG untuk mengarahkan BRI dalam mencapai tujuan keberlanjutannya,” kata Solichin.

(RFI)

IDXChannel - Massa buruh yang menuntut pencabutan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 bergeser dari Patung Kuda, Jakpus ke Kementerian Perdagangan (Kemendag). Meski tidak mengajukan audiensi dengan perwakilan Kemendag, massa aksi buruh berorasi perihal karut marut industri tekstil khususnya di wilayah Jakarta.

Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Andre Nasrullah membacakan orasinya terkait tuntutan Permendag Nomor 8 Tahun 2024, yang menjadi biang kerok PHK massal di Industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Dia mengatakan, saat ini hanya tersisa satu perusahaan TPT yang masih bertahan di Jakarta, tepatnya di wilayah Ciracas, Jakarta Timur.

"Perlu saya sampaikan kawan-kawan, bahwa kami di Jakarta, pabrik tekstil hanya tinggal satu perusahaan di Jakarta Timur. Yang lain, kosong semua, bubar semua," kata Andre dengan lantang dari atas mobil komando, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Andre menerangkan, perusahaan TPT yang masih bertahan tersebut adalah PT Century Textile Industry Tbk (CNTX) atau Centex, di Ciracas, Jakarta Timur. Menurutnya, saat ini Centex pun semakin mengurangi produksinya dalam dua pekan terakhir.

"Pabrik tekstil Jakarta Timur, awalnya produksi hampir 100 persen, (tapi) di dua minggu kemarin hanya 50 persen. Jam kerjanya dan gajinya, Sabtu-Minggu, Sekarang dikasih cuma empat hari," katanya.

Andre menegaskan, dengan terus acuhnya pemerintah terutama dalam mempertahankan Permendag Nomor 8 Tahun 2024, maka perusahaan TPT akan semakin melakukan efisiensi hingga berujung pada PHK massal serta pabriknya terancam gulung tikar.

"Kawan-kawan dengan bertahannya jam kerja, dengan dikuranginya teman-teman dengan dirumahkan, artinya akan mengarah ke PHK dan akan mengarah pada tutupnya perusahaan-perusahaan tekstil," kata Andre.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah buruh terlalu minim. Sebab, hal ini membuat daya beli masyarakat kini juga semakin menurun hingga 30 persen.

Penyebab ini semua, kata Said Iqbal, adalah UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

"Sekarang inflasi 2,8 persen. Naik upah teman-teman merasakan enggak cuma 1,58 persen, kita semua nombok. Apalagi kalau upah riil. Upah riil atau daya beli kita itu turun 30 persen, penyebabnya adalah Omnibus Law," kata Said selepas mengantar massa buruh aksi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Said menjelaskan, kenaikan upah pekerja sebesar 1,58 persen tidak berbanding sama dengan kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri.

"Ngerasain enggak kemarin naik gaji berapa? Cuma 1,58 persen. Sedangkan inflasi 2,8 persen. Sementara, pegawai negeri naik 8 persen, TNI-Polri naik 8 persen, kita setuju saja. Kenapa kita dikasih 1,58 persen?" kata Said.

Atas kegelisahan para buruh tersebut, Said Iqbal mengatakan, isu kesejahteraan dan kepastian para pekerja di Indonesia ini jauh lebih mengancam dibandingkan isu Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Oleh karena itu kawan-kawan, kita ingin memastikan bahwa ancaman ini jauh lebih berat dari isu Tapera, jauh lebih berat dari isu JHT yang katanya mau dikasih nanti masa pensiun, dan jauh lebih berat dari isu-isu perburuhan lainnya," kata Said.

(YNA)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2024 diperkirakan berada di angka 5,1 persen secara year-on-year (yoy). Ekonomi Indonesia sepanjang periode ini juga sarat dipengaruhi faktor dalam dan luar negeri.

Sri Mulyani menjelaskan, pertumbuhan global yang stagnan berada pada level 3,2 persen di 2023-2024 telah menyebabkan berlanjutnya penurunan harga komoditas, khususnya batu bara dan CPO yang pada semester I-2024 masing-masing turun -36,7 persen dan CPO -3,6 persen.

"Di sisi lain, tensi geopolitik menyebabkan harga minyak dunia cenderung meningkat 4,2 persen secara yoy," ujar Sri Mulyani dalam rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Lebih jauh, Sri Mulyani memaparkan, di sektor riil pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2024 berada di atas 5 persen. Hal ini ditopang dari penyerapan belanja negara yang cukup tinggi terutama lewat penyelenggaraan Pemilu, kenaikan gaji, hingga pemberian THR atau gaji ke-13 ASN/TNI/Polri dengan tukin 100 persen.

"Inflasi yang terkendali juga menjadi faktor penting terjaganya daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi semester I diperkirakan 5,1 persen," kata dia.

Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan, kinerja APBN pada semester I-2024 ini juga banyak dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global. Hal ini tercermin dari pendapatan negara yang mengalami kontraksi pada paruh pertama 2024.

Di satu sisi, belanja negara mengalami peningkatan, sehingga Sri Mulyani juga memperkirakan defisit APBN mengalami pelebaran pada 2024 ini.

"Pendapatan Negara selama semester I 2024 tercatat sebesar Rp1.320,7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,2 persen (yoy). Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun, turun 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara PNBP mencapai Rp288,4 triliun atau turun 4,5 persen (yoy)," kata dia.

(YNA)

IDXChannel - Boeing (BA.N) membuka babak baru usai akhirnya mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi terkait dua kecelakaan fatal yang melibatkan pesawat 737 Max lebih dari setengah dekade lalu.

Melansir CNBC International, Senin (8/7/2024), Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mengatakan Boeing setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan penipuan kriminal yang terkait dengan kecelakaan fatal seri 737 Max.

Berdasarkan kesepakatan tersebut Boeing setuju untuk membayar denda sebesar USD243,6 juta alias setara Rp3,97 triliun (kurs Rp16.286 per USD).

Boeing juga harus menginvestasikan setidaknya USD455 juta dalam program kepatuhan dan keselamatan.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Boeing juga menyetujui dewan direksi untuk bertemu dengan anggota keluarga korban kecelakaan.

Tawaran kesepakatan pembelaan tersebut memaksa Boeing untuk memutuskan antara pengakuan bersalah dan persyaratan yang terlampir.

Jika Boeing tidak memenuhi tuntutan tersebut, maka perusahaan akan diadili. Namun, pengakuan ini akan berdampak bagi citra Boeing ke depan.

Ini karena pengakuan bersalah akan menimbulkan konsekuensi di mana perusahaan pembuat pesawat tersebut dicap sebagai penjahat dan dapat mempersulit kemampuannya untuk menjual produk kepada pemerintah AS.

Diketahui, sekitar 32 persen dari pendapatan Boeing yang berjumlah hampir USD78 miliar tahun lalu berasal dari unit pertahanan, luar angkasa, dan keamanan pemerintah AS.

Memasuki kuartal I-2024, Boeing melaporkan menghasilkan tiga segmen utama, yaitu dari Pesawat Komersial hanya sebesar 28 persen, lalu segmen Pertahanan, Ruang & Keamanan sebesar 42 persen, dan Layanan Global sebesar 30 persen dari pendapatan Q1 2024.

Artinya, pendapatan Boeing sebagian besar masih ditopang oleh belanja pemerintah AS. (Lihat tabel di bawah ini.)

“Kami dapat mengonfirmasi bahwa kami telah mencapai kesepakatan prinsip mengenai resolusi dengan Departemen Kehakiman, tergantung pada peringatan dan persetujuan persyaratan tertentu,” kata Boeing dalam sebuah pernyataan.

Pada Mei 2024, Departemen Kehakiman mengatakan Boeing telah melanggar perjanjian di 2021.

Berdasarkan tuntutan yang diajukan, Boeing setuju untuk membayar USD2,5 miliar, termasuk denda pidana awal sebesar USD243,6 juta, kompensasi kepada maskapai penerbangan, dan dana USD500 juta untuk anggota keluarga korban.

Penyelesaian 2021 itu akan berakhir dua hari setelah panel pintu pesawat 737 Max 9 Alaska Airlines meledak pada 5 Januari lalu. Meskipun tidak ada korban luka serius, kecelakaan tersebut menciptakan krisis keselamatan baru bagi Boeing.

Buntut serangkaian kejadian ini, AS menuduh Boeing melakukan konspirasi untuk menipu pemerintah dengan menyesatkan regulator tentang dimasukkannya sistem kontrol penerbangan pada seri pesawat jenis Max.

Seri Boeing ini kemudian terlibat dalam dua kecelakaan, yakni penerbangan Lion Air milik Indonesia pada Oktober 2018 dan penerbangan Ethiopian Airlines pada Maret 2019 dengan korban jiwa mencapai 346 orang.

Sebelumnya, insiden kecelakaan pesawat menimpa Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air berkode penerbangan JT610 rute Jakarta-Pangkal Pinang.

Pesawat ini jatuh beberapa saat setelah lepas landas di Laut Jawa, menewaskan seluruhnya 181 penumpang dan 8 kru.

Hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), pilot sempat melaporkan adanya gangguan pada kendali pesawat, indikator ketinggian, dan indikator kecepatan.

Kerusakan ini terkait dengan maneuvering characteristic augmentation system (MCAS). MCAS adalah fitur yang baru ada di Boeing 737 MAX 8 untuk memberbaiki karakteristik anggok pesawat pada kondisi flap up, manual flight dan AOA tinggi.

"Proses investigasi menemukan bahwa desain dan sertifikasi fitur ini tidak memadai. Juga pelatihan dan buku panduan untuk pilot tidak memuat informasi terkait MCAS," terang KNKT.

Federal Aviation Administration (FAA) juga melarang Boeing memperluas produksi jet MAX-nya atau melakukan produksi tambahan untuk pesawat tersebut hingga masalah kontrol kualitas benar-benar dijamin.

“Kejadian seperti ini tidak boleh terjadi pada pesawat yang meninggalkan pabrik kami. Kami harus berbuat lebih baik untuk pelanggan kami dan penumpangnya,” kata CEO Boeing Dave Calhoun pada awal Februari lalu.

FAA juga mengaudit proses produksi pesawat tersebut, dan menemukan beberapa contoh di mana perusahaan tersebut diduga gagal mematuhi persyaratan kendali mutu manufaktur.

Terbaru, Biro Investigasi Federal (FBI) menemukan fakta baru atas penyelidikan meledaknya pintu darurat Alaska Airlines Boeing 737 MAX 9. FBI menyebut para penumpang telah menjadi korban dari tindak pidana.

Buntutnya, FAA AS menghentikan sementara sebagian besar pesawat Boeing 737 MAX-9 setelah insiden Alaska Airlines ini. (ADF)

IDXChannel - Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN).

Dalam Rapat tersebut, Arifin yang juga sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) menyampaikan urgensi pembaruan PP Nomor 79 Tahun 2014 mengenai kebijakan energi nasional.

"Pemerintah memandang perlu dilakukannya perubahan terhadap PP No 79 tahun 2014 mengenai kebijakan energi nasional," kata Arifin dalam Raker di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Kebijakan tersebut perlu diformulasikan, mengingat tidak tercapainya target indikator ekonomi dan sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi.

"Target pada asumsi makro ekonomi di KEN lama sebesar 7 sampai 8 persen pada periode 2017-2022 tidak sesuai dengan realisasi pertumbuhan ekonomi yang hanya sebesar 5 persen sampai tahun 2019 dan mengalami penurunan signifikan hingga -2,07 persen di tahun 2020, dan 3,7 persen di tahun 2021 akibat dampak pandemi covid-19," kata Arifin.

Selain itu, karena realisasi pasokan energi primer sampai 2022 di bawah angka proyeksi KEN. Selanjutnya, realisasi pencapaian bauran energi primer yang juga tidak sesuai dengan target.

"Sejalan dengan tahun tersebut capaian sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi pada PP Ken selama 2015-2023 juga mengalami gap yaitu sekitar 3 sampai 4 persen per tahun. Khusus di 2023, realisasi capaian bauran EBT tercapai sebesar 13,1% dari target sebesar 17,87 persen," kata Arifin.

Arifin menjelaskan, bahwa kebijakan energi perlu selaras dengan kebijakan perubahan iklim. Hal itu lantaran sektor energi akan menjadi penyumbang emisi CO2 terbesar setelah sektor kehutanan net sink carbon di tahun 2030.

Ia juga menjelaskan telah disusun Grand Strategy Energy National yang memuat antara lain upaya pengendalian impor LPG dan BBM, pembatasan ekspor batu bara dan pembangunan infrastruktur yang merata yang menjadi masukan pembaruan KEN dan RUEN.

"Pembaruan KEN adalah memberikan arah dalam upaya mewujudkan kebijakan pengelolaan energi guna terciptanya kemandirian energi nasional, ketahanan energi nasional, dan pembinaan komitmen Indonesia dalam dekarbonisasi sektor energi untuk mewujudkan ketahanan iklim nasional dan mendukung pembangunan ekonomi jauh," jelas Arifin.

(SLF)

IDXChannel -Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan belanja pemerintah sepanjang semester I 2024 ini tembus Rp1.398 triliun. Angka tersebut naik sebesar 11,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Sri Mulyani menjelaskan bengkaknya belanja negara karena pemberian perlindungan terhadap daya beli masyarakat yang mengalami koreksi sepanjang semester I 2024.

"Peningkatan belanja negara tersebut terutama terkait peran APBN sebagai shock absorber untuk antisipasi gejolak global, melindungi daya beli masyarakat, serta tetap mendukung berbagai prioritas agenda pembangunan nasional," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Senin (8/7/2024).

Dia merinci komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp997,9 triliun atau tumbuh 11,9 persen (yoy), di dalamnya termasuk belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sebesar Rp762,1 triliun (76,4 BPP).

Seperti, program PKH mendapat aliran Rp14,2 triliun, kartu sembako Rp22,2 triliun, program Indonesia Pintar Rp8,1 triliun, KIP kuliah Rp6,8 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp5,6 triliun, BO PTN Rp2,6 triliun, subsidi dan kompensasi Rp155,7 triliun, Subsidi LPG 3 Kg Rp34,2 triliun, PBI JKN RP23,2 triliun, serta pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur Rp75,2 triliun.

Di sisi lain, Menkeu mengatakan pendapatan negara sepanjang Semester I 2024 sebesar Rp1.320 triliun, angka ini terkontraksi sebesar 6,2 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun, turun 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara PNBP mencapai Rp288,4 triliun atau turun 4,5 persen (yoy).

Penurunan pendapatan negara terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditas, khususnya batubara dan CPO, yang mempengaruhi kondisi profitabilitas sektor korporasi sehingga berdampak pada penerimaan PPh Badan yang terkontraksi 35,5 persen (yoy).

Sementara itu, penerimaan PPN DN (dalam negeri), turun 11 persen (yoy). Namun demikian, secara bruto (tanpa memperhitungkan restitusi), PPN DN masih tumbuh positif sebesar 9,2 persen seiring dengan masih kuatnya aktivitas ekonomi domestik, tercermin dari pertumbuhan ekonomi Q1 yang mencapai 5,11 persen.

"Penurunan PNBP terutama karena turunnya penerimaan SDA akibat turunnya harga komoditas dan kurang optimalnya lifting migas, sementa di sisi lain penerimaan dari Kekayaan Negara yang dipisahkan tumbuh positif 41,8 persen dengan membaiknya kinerja BUMN," kata dia.

(FRI)

IDXChannel - LRT Jabodebek melakukan penerapan tarif bagi pengguna yang melakukan tap in dan tap out di stasiun yang sama. Bagi pengguna yang melakukan tap in dan tap out di stasiun yang sama dengan durasi kurang dari 60 menit dikenakkan tarif minimum, sedangkan durasi lebih dari 60 menit akan dikenakan tarif maksimum.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan kebijakan ini berlaku untuk mendorong efisiensi penggunaan layanan serta meminimalkan potensi penyalahgunaan fasilitas.

"LRT Jabodebek berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi seluruh pengguna. Sosialisasi mengenai penerapan tarif ini akan dilakukan secara intensif melalui berbagai media agar pengguna dapat memahami dan mematuhi kebijakan yang berlaku," katanya dalam keterangan resmi, Senin (8/7/2024).

1. Tarif Maksimal:

a. Rp10.000: Berlaku untuk waktu tap in dan tap out lebih dari 60 menit di stasiun yang sama pada hari kerja (Senin sampai dengan Jumat) saat off peak hour, serta pada hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional.

b. Rp20.000: Berlaku untuk waktu tap in dan tap out lebih dari 60 menit di stasiun yang sama pada hari kerja (Senin s.d Jumat) saat peak hour.

2. Tarif Minimum:

a. Rp5.000: Berlaku untuk waktu tap in dan tap out kurang dari 60 menit di stasiun yang sama.

Para pengguna dapat melakukan pembayaran LRT Jabodebek menggunakan KMT KAI Commuter maupun Katru Uang Elektronik (KUE) Perbankan. LRT Jabodebek mengimbau pengguna memperhatikan waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan agar dapat menghindari biaya tambahan yang tidak perlu.

(SLF)