REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengatakan, Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2024 pada Jumat (16/8/2024), karena berada di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

Pacitan adalah kampung halaman SBY. "Kebetulan Pak SBY tahun ini sedang berada di Pacitan karena ada syukuran satu tahun Museum SBY-Ani," kata Ibas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Hal itu disampaikannya ketika ditemui sesaat sebelum dilangsungkannya Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2024. Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu menyebut SBY berada di Pacitan untuk mengurusi Museum dan Galeri SBY-Ani yang diresmikan pada 2023.

"Tentu sebagai pendiri dan penggagas museum tersebut, beliau ingin hadir secara langsung memberikan semacam selamatan gitu ya agar usia museum di masa depan juga terus baik dan bisa bermanfaat untuk generasi-generasi selanjutnya," kata Ibas.

Dia menyebut, SBY selepas purnatugas sebagai presiden RI selama dua periode memiliki sejumlah agenda personal. "Pak SBY sebagai Presiden ke-6 Indonesia sudah menjalankan tugas-tugasnya, selama beliau memerintah kita juga sadar bahwa hari ini beliau memiliki agenda-agenda selepas dari tugas negaranya," ucap Ibas.

Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema 'Nusantara Baru, Indonesia Maju' yang terdiri dari Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI-Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan laporan kinerja lembaga negara, dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.

Selanjutnya, dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya menjelaskan sikap Ketua Umum Surya Paloh yang menegaskan, Anies Rasyid Baswedan tidak bisa maju Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Menurut Willy, Anies sudah berkunjung ke DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

"Nasdem itu kan rumahnya Pak Anies, jadi anytime Pak Anies datang ngobrol berdiskusi banyak hal yang kami bicarakan dan Pak Anies sudah memahami situasi yang ada. Ini keputusan diambil secara bersama sama bukan bertepuk sebelah tangan," ujar Willy di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Menurut Willy, kultur yang dibangun Surya di Nasdem adalah segala sesuatu yang berat harus mencapai titik temu. Dia menyebut, tidak ada yang disemunyikan di Nasdem. Pun semua keputusan hasil pembicaraan mendalam Surya terkait sikap Nasdem disampaikan kepada Anies.

"Ndak, ndak ada yang kecewa. Teman-teman bisa tanya ke Mas Anies dan ini bukan keputusan yang ujug-ujug, ada banyak dinamika, ada banyak variabel yang semua diambil dan dibicarakan secara bersama sama dengan Mas Anies," ucap Willy.

Dia pun sangat mendukung jika memang Anies masih bisa maju Pilgub Jakarta 2024 melalui partai lain. Misalnya PDIP berkoalisi dengan PKB untuk mengusung Anies. Willy menganggap bagus dan mendukung jika Anies maju melalui dua partai itu.

"Suatu yang bagus sekali itu, hak politik masing-masing partai dan juga kalau toh masih ada pintu lain tentu sangat bagus sekali. Tapi kita bisa lihat lah jadi apo dan mengapo kelambu goyang-goyang ya. Jadi kita bisa melihat ya kita tunggu saja lah karena Pak Surya kebtulan orang yang spontan saya pikir ya tidak jauh lah panggang dari api," kata Willy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan mulai dibuka pada 20 Agustus hingga 6 September 2024.

Saat pendaftaran resmi dibuka, calon pelamar nantinya dapat melakukan pendaftaran melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. Pemerintah menyediakan 250.407 formasi CPNS.

“Tahun ini terdapat 250.407 formasi yang kita sediakan untuk talenta-talenta baru lulusan perguruan tinggi terbaik (fresh graduate). Formasi ini terbagi untuk instansi pusat 114.706 dan instansi daerah 135.701,” kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dalam waktu tak lama lagi, pemerintah juga akan membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN (honorer) yang kini dalam proses verifikasi.

Menurutnya, kesempatan menjadi abdi negara terbuka luas bagi putra-putri terbaik bangsa. Oleh karena itu, sebelum pendaftaran dimulai, calon pelamar diimbau untuk mempersiapkan diri dengan mencermati syarat dan tata cara pendaftaran CPNS /2024.

Anas menuturkan calon pelamar diminta aktif mencari informasi dari sumber yang terpercaya seperti website dan media sosial resmi milik Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), maupun instansi pemerintah yang akan membuka rekrutmen CPNS.

Dia menambahkan pengadaan CPNS 2024 tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan PNS, namun juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Secara bertahap nanti akan dibuka rekrutmen PPPK untuk kelanjutan penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer pada tahun 2024, yang saat ini sedang proses verifikasi dan validasi. Segera kami umumkan untuk rekrutmen PPPK bila proses verifikasi dan validasi tuntas,” ujarnya.

Kementerian PANRB telah menerbitkan kebijakan Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024 melalui Keputusan Menteri PANRB No. 320/2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan PNS T.A 2024 dan KepmenPANRB No. 321/2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan PNS T.A 2024.

Jenis kebutuhan pada Pengadaan PNS Tahun 2024 terdiri dari Kebutuhan Umum dan kebutuhan khusus.

Kebutuhan Khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, cumlaude, diaspora, putra/putri Papua, putra/putri Kalimantan, serta putra/i daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal).

“Untuk fresh graduate kita buka peluang yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya, karena tahun ini jumlah rekrutmen CPNS-nya relatif lebih besar dibanding sebelumnya,” jelas Anas.

Berdasarkan Surat Plt. Kepala BKN 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024, pengumuman seleksi dilakukan oleh setiap instansi pemerintah pada 19 Agustus–2 September 2024.

Sementara untuk pendaftarannya, dimulai pada 20 Agustus–6 September 2024. Jadwal seleksi ini dapat diunduh melalui https://www.bkn.go.id/unggahan/2024/08/S-Instansi-Jadwal-Seleksi-CPNS-Tahun-2024-1.pdf .

Anas menegaskan dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS dipastikan tidak akan ada celah kecurangan.

Seluruh tahapan seleksi CPNS mulai dari pendaftaran, pelaksanaan seleksi dengan CAT, hingga penentuan kelulusan, sudah terintegrasi dan terkomputerisasi.

“Tahapan seleksi seperti ini menutup celah kecurangan dan praktik calo. Jadi tidak ada satu pun pihak yang dapat membantu kelulusan kecuali diri peserta sendiri,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bukit Asam Tbk (PTBA) bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam rangka mengurangi angka balita stunting di Kabupaten Muara Enim, khususnya di Kecamatan Tanjung Agung. Sosialisasi dan edukasi untuk pencegahan stunting digelar PTBA dan Pemkab Muara Enim di Tanjung Agung pada Rabu (14/8/2024).

Dalam sosialisasi dan edukasi ini diberikan pemahaman yang tepat mengenai pemberian nutrisi untuk ibu hamil dan balita, serta sanitasi dan lingkungan rumah yang baik. Selain itu, PTBA juga memberikan bantuan paket susu, telur puyuh, dan roti untuk nutrisi tambahan.

VP Sustainability PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Hartono mengatakan, pencegahan stunting amat penting untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.

"Bukit Asam mendukung pemerintah mewujudkan Indonesia Emas 2045. Salah satunya melalui edukasi dan sosialisasi yang tepat untuk pencegahan stunting. Kita juga memberikan edukasi pendampingan mengenai nutrisi gizi, sanitasi, dan kondisi lingkungan rumah yang juga sangat penting untuk tumbuh kembang anak," kata Hartono.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Selatan Sofyan Antonius menyampaikan harapannya agar program pencegahan stunting terus berkelanjutan, sehingga bisa efektif menekan angka stunting di Indonesia.

"Kami sangat berterima kasih kepada Bukit Asam atas kontribusinya dalam membantu pencegahan stunting. Kami sangat berharap program ini tidak berhenti sampai disini, terutama untuk para orang tua dapat bersama-sama berkomitmen untuk meningkatkan nutrisi anak-anaknya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa mempercepat pengurangan jumlah balita yang stunting di Kabupaten Muara Enim, khususnya di Kecamatan Tanjung Agung," ucapnya.

Sekretaris Camat Tanjung Agung, Pausi, menambahkan bahwa program ini merupakan langkah penting untuk mendukung tercapainya target zero stunting di Muara Enim. Dia mengajak para orang tua yang hadir untuk memanfaatkan sebaik-baiknya pengetahuan dan bantuan yang diperoleh untuk menjaga kesehatan buah hati mereka.

"Edukasi dan sosialisasi mengenai gizi, sanitasi, dan lingkungan yang sehat untuk ibu hamil dan balita adalah hal yang sangat penting. Pemberian nutrisi tambahan kepada anak-anak juga merupakan bentuk nyata kepedulian kita terhadap generasi penerus bangsa," ungkapnya.

Salah satu ibu rumah tangga dari Kecamatan Tanjung Agung, Ariska, mengaku terbantu dengan adanya program ini. Ia pun berharap buah hatinya dapat bertumbuh kembang dengan baik berkat gizi yang tercukupi.

"Tentunya kami sangat bersyukur bahwa bantuan susu gratis ini akan sangat membantu untuk menaikkan berat badan anak. Di Puskesmas juga sudah bisa kapan saja berobat ke Poli Stunting," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kehidupan warga pesisir di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, tak lagi seindah dahulu. Warga Pulau Pari kini semakin kesulitan mencari ikan akibat perubahan iklim. Tempat tinggal mereka juga terancam akibat abrasi.

Asmania, salah satu warga Pulau Pari, mengisahkan bahwa warga di Pulau Pari kian terdampak perubahan iklim. Asmania mengatakan kini banyak jenis ikan yang hilang dari perairan.

"Dulu kami membudidayakan rumput laut, tapi sekarang karena perubahan iklim, jangankan memanen rumput laut, (sekarang) selama satu pekan kami menanam, seminggu saja sudah putih rumput laut kami, itu karena panasnya air laut," kata Asmania.

Asmania mengatakan, dahulu para nelayan Pulau Pari dapat memprediksi musim. Mereka membaginya menjadi tiga: Baratan, Timur dan Peneduh. Tapi kini musim semakin sulit diprediksi.

"Suami dulu bisa menghasilkan 50 kilogram, 70 kilogram, dalam satu hari saja cepat, tapi sekarang mendapatkan 20- 30 kilogram ikan saja susah," katanya.

Pulau Pari merupakan salah satu pulau kecil di Kepulauan Seribu yang luasnya tidak lebih dari 42 hektare. Pulau ini dihuni lebih dari 400 keluarga yang rata-rata bekerja sebagai nelayan dan atau pegiat pariwisata.

Sejak lama, Pulau Pari terdampak oleh krisis iklim. Pulau Pari semakin sering dihantam banjir rob, kenaikan air laut, cuaca ekstrem, serta tingginya gelombang. Semuanya telah memperburuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pulau Pari.

Walhi bersama lembaga yang berada di Zurich, Swiss, HEKS mengkalkulasi hilangnya luasan Pulau Pari sebesar 11 persen atau seluas 4,6 hektare. Sebelumnya, Pulau Pari tercatat seluas 42 hektare. Namun kini hanya tinggal persen 41,4 hektare.

Dampak lainnya dari krisis iklim di Pulau Pari adalah hilangnya hasil tangkapan ikan secara drastis, dimana laut saat ini sudah tidak lagi bersahabat. Nelayan telah kehilangan tangkapan lebih dari 70 persen jika dibandingkan dengan sebelum terdampak krisis iklim.

Krisis iklim juga memicu banyak jenis ikan laut, di antaranya ikan kerapu dan ikan cakalang, sulit ditemukan karena temperatur laut yang semakin menghangat. Lebih jauh, krisis iklim telah menyebabkan banjir rob semakin sering terjadi di Pulau Pari. Akibatnya, banyak wisatawan yang membatalkan kunjungan wisatanya.

“Situasi tersebut menjadi pukulan keras bagi ekonomi kami yang tergantung pada sektor perikanan dan pariwisata yang selama ini menjadi income utama Pulau Pari,” kata Ketua Forum Peduli Pulau Pari, Mustaghfirin.

Melihat dampak perubahan iklim pada masyarakat Pulau Pari, Dompet Dhuafa bekerja sama dengan WALHI menjalankan kerja sama perlindungan, pemulihan dan pelestarian pesisir serta pulau kecil di seluruh wilayah Indonesia. Kerja sama ini diawali dengan penanaman 1.000 mangrove di Pantai Rengge di Pulau Pari, Jakarta.

Kerja sama ini dibangun dalam rangka menginisiasi gerakan kolaborasi untuk menguatkan serta mendukung penguatan kampanye advokasi lingkungan hidup guna mendapatkan dukungan publik seluas-luasnya. Adapun isu kunci yang menjadi arus utama dalam kerja sama ini adalah perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup, khususnya di pesisir-pulau kecil; mitigasi dan adaptasi krisis iklim; dan konservasi alam di wilayah Indonesia.

Deputi Direktur 1 Program Sosial Budaya Dompet Dhuafa Juperta Panji Utama mengatakan, letak Pulau Pari sangat dekat dengan pusat pemerintahan. “Jika kebijakan yang dekat dengan pusat kebijakan saja tidak berpihak pada kepentingan masyarakat bisa dibayangkan mungkin ada hal-hal serupa di tempat yang lebih jauh lagi,” tegasnya.

Panji mengatakan abrasi pantai-pantai di Pulau Pari sudah sangat tinggi. Panji mengatakan kerja sama dengan Walhi untuk pengendalian abrasi pesisir Utara Laut Jawa ini dilakukan selama lima tahun.

“Setiap tahun kami evaluasi, kalau bisa kerja samanya terus, tapi kita jangan terbatas pada waktu tapi pada bagaimana kami mencapai tujuan-tujuan yang ingin kami capai,” kata Panji.

Direktur Eksekutif Walhi Nasional Zenzi Suhadi mengatakan kerja sama ini merupakan persatuan antara dua gerakan yang memobilisasi nilai dan moral kemanusiaan dan gerakan yang melindungi memajukan hak manusia atau lingkungan.

Zenzi mengatakan filosofi Dompet Dhuafa yang ia tangkap adalah menghimpun dan mengarahkan sumber daya manusia untuk memelihara dan memajukan nilai-nilai moral kemanusiaan dan lingkungan.

“Kami memaknai pertemuan dua organisasi ini sebagai perkawinan antara dua anggota gerakan yang memobilisasi nilai dan moral kemanusiaan dan gerakan yang melindungi memajukan hak manusia atau lingkungan. Maka kita akan melahirkan satu hal bahwasannya orang lahir dimanapun, berdiri di pulau manapun dia mempunyai hak terhadap semua yang ada di muka bumi ini,” tambahnya.

Panji mengatakan penanaman 1.000 mangrove ini merupakan langkah awal. Ia berharap semakin banyak pohon mangrove yang dapat ditanam di pinggir pantai-pantai Pulau Pari. Ia mengusulkan untuk menawarkan wisatawan membeli pohon mangrove untuk mereka tanam di Pulau Pari.

"Saya ingin mengajak masyarakat kalau mengadakan program selalu mengatakan keterbatasan dana, padahal potensi masyarakat ada, kalau masyarakat bersatu, padu saya rasa itu bisa diimplementasikan, ini wacana bagaimana kami menggulirkan bagaimana caranya menghidupkan potensi yang ada masyarakat," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dampak perubahan iklim semakin nyata dan menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia serta planet bumi. Kenaikan suhu bumi, cuaca ekstrem, dan semakin intensnya bencana hidrometeorologi, menjadi beberapa dampak dari perubahan iklim yang dirasakan manusia di berbagai belahan bumi, termasuk Indonesia.

Memerangi perubahan iklim tak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan aksi bersama untuk memitigasi serta beradaptasi terhadap perubahan iklim. Di sinilah lembaga filantropi memegang peranan krusial. Filantropi dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk bersama-sama merawat bumi demi mengatasi perubahan iklim.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan, tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang pengamatan instrumental. Anomali suhu rata-rata global mencapai 1,40 derajat Celsius di atas zaman pra industri. Angka ini nyaris menyentuh batas yang disepakati dalam Paris Agreement tahun 2015 bahwa dunia harus menahan laju pemanasan global pada angka 1,5 derajat Celsius.

Tahun ini, berbagai lembaga iklim di dunia telah merilis laporan bahwa dunia terus mencatatkan rekor suhu panas. Tahun 2024 bahkan diprediksi akan menjadi tahun terpanas, melampaui kondisi tahun lalu.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati belum lama ini menegaskan, rekor iklim yang terjadi bukanlah kejadian acak atau kebetulan. "Melainkan tanda-tanda jelas dari pola yang lebih besar dan lebih mengkhawatirkan, yaitu perubahan iklim yang semakin nyata. Perlu langkah atau gerak bersama dari seluruh komponen masyarakat, tidak hanya pemerintah, untuk bersama-sama melakukan aksi mitigasi perubahan iklim," kata Dwikorita.

Kontribusi masyarakat dalam memerangi perubahan iklim memang sangat dibutuhkan. Apalagi, kemampuan pemerintah dalam mendanai program perubahan iklim masih terbatas.

Dalam kurun waktu 2020-2022, rata-rata alokasi anggaran dalam APBN untuk program perubahan iklim sekitar Rp 37,9 triliun. Menurut Bank Dunia, jumlah itu masih sangat kecil. Indonesia membutuhkan anggaran setidaknya sebesar Rp 266,3 triliun dalam setahun hingga 2030 untuk mencapai target-target iklim.

Meski keberadaan filantropi belum bisa menutup celah pendanaan yang begitu besar tersebut, tapi setidaknya filantropi dapat membantu pemerintah dalam merawat lingkungan.

Organisasi Wahana Lingkungan (Walhi) mengatakan, peran filantropi sangat penting bagi Indonesia dalam menekan dampak perubahan iklim. Walhi mengungkapkan, krisis iklim telah menenggelamkan desa-desa pesisir di Indonesia. Setiap tahun, 1 hektare tanah hilang di sepanjang kawasan pesisir Demak, Jawa Tengah, akibat meningkatnya permukaan air laut.

Desa pesisir tenggelam...(halaman berikutnya)

Pada masa yang akan datang, Walhi memperkirakan lebih dari 12 ribu desa pesisir di Indonesia akan terancam tenggelam akibat kenaikan air laut yang disebabkan oleh krisis iklim. Sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, WALHI mencatat sebanyak 5.416 desa pesisir yang tenggelam karena banjir rob.

Dalam jangka panjang, dampak buruk krisis iklim akan memaksa lebih dari 23 juta orang masyarakat pesisir harus mengungsi dari kampung halamannya pada tahun 2050 mereka dinamakan pengungsi iklim.

Dampak mengerikan perubahan iklim yang semakin terasa memperkuat upaya lembaga-lembaga filantropi untuk menanggulangi krisis iklim. Perhimpunan Filantropi Indonesia mengatakan terdapat empat tema yang menjadi prioritas lembaga filantropi di Indonesia, salah satunya adalah iklim atau lingkungan.

Ketua Badan Pengurus Filantropi Indonesia Rizal Algamar mengatakan saat ini semakin banyak lembaga Filantropi yang berfokus pada lingkungan. Rizal mengatakan Perhimpunan Filantropi Indonesia juga memiliki klaster perubahan iklim.

"Anggota kami ada yang bergerak di isu perubahan iklim. kami punya klaster terkait perubahan iklim," kata Riza di sela peluncuran Indonesia Philanthropy Outlook 2024 pada awal Juli.

Ia mengatakan fokus isu perubahan iklim di lembaga-lembaga filantropi yang bergabung dengan Filantropi Indonesia bermacam-macam. Ada yang bergerak di bidang konservasi, restorasi, plastik, pemberdayaan dan lain-lain. "Di Indonesia Philanthropy Outlook 2024 isu perubahan iklim menjadi isu paling banyak (dijadikan prioritas), di urutan keempat," katanya.

Menurutnya, kesadaran masyarakat pada isu-isu perubahan iklim semakin kuat. "Sekarang kita tinggal bagaimana menyelaraskan dengan strategi pemerintah, sehingga filantropi dapat turut serta mendorong isu-isu strategis," katanya.

Menurutnya, dampak perubahan iklim yang mendorong banyak lembaga filantropi mulai bergerak ke isu tersebut. "Saya rasa kita semua merasakan dampak perubahan iklim, dari segi intensitas cuaca, kalau panas semakin panas kalau hujan semakin singkat intensitasnya juga semakin kuat," katanya.

Anggota Perhimpunan Filantropi Indonesia dan sebagai lembaga yang turut dalam pembangunan bangsa, Dompet Dhuafa, terlibat dalam banyak hal yang salah satunya mengenai penanganan bencana iklim. Deputi Direktur 1 Program Sosial Budaya Dompet Dhuafa, Juperta Panji Utama mengatakan hal yang bisa dilakukan Dompet Dhuafa sebagai lembaga filantropi adalah mengajak seluruh stakeholder menyadari bencana perubahan iklim.

"Itu yang paling awal, mengedukasi masyarakat bahwa perubahan iklim bukan semata-mata teori atau apa, memang ada bencana ini, poin pokoknya adalah perubahan iklim disebabkan karena alam, bahwa manusia sebagai penghuni alam semesta ini berkontribusi dalam peristiwa bencana alam," kata Panji.

Selama ini, kata Panji, Dompet Dhuafa sudah melakukan penetrasi melalui edukasi tentang bahaya perubahan iklim dan bagaimana cara mencegahnya. Dompet Dhuafa mencoba memberi contoh, meski belum dalam skala sebesar yang dibayangkan masyarakat.

Panji mengungkapkan, ada beberapa program lingkungan yang dijalankan Disaster Management Center Dompet Dhuafa, antara lain, Brand Audit Plastic Waste 11 Provinsi - Voluntrip Waste Summit 2023, Kampanye Aktivasi Edukasi Mengenai Lingkungan di Sosial Media, Sekolah, Kampus (DMC Goes to Campus, Waste Management Ternate, Maluku Utara, Green Office DMC Dompet Dhuafa, dan Kurban Tanpa Plastik.

Dompet Dhuafa juga bekerja sama dengan Wahana Lingkungan (Walhi) dalam program Intervensi di wilayah pesisir utara pulau Jawa. Panji mengatakan pesisir utara Jawa merupakan tahapan awal dan bergeser pelan-pelan ke wilayah pesisir lainnya.

Kerja sama ini mencakup Advokasi Lingkungan Hidup, mendapatkan dukungan publik (donasi, bibit, dan yang bersifat barang), penguatan informasi dan edukasi mengenai krisis iklim, deforestasi, konservasi alam dan mitigasi bencana, mitigasi dan adaptasi krisis iklim.

Direktur Eksekutif Walhi Nasional Zenzi Suhadi mengatakan sebelum membahas dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi perubahan iklim, harus ada kepastian status dana bantuan negara-negara maju pada negara-negara berkembang untuk mengatasi perubahan iklim. Menurutnya, dana perubahan iklim itu seharusnya dana tanggung jawab negara-negara industri yang menjadi pemicu pelepasan emisi di era emisi menjadi signifikan.

"Mereka harus bertanggung jawab untuk itu, mendukung negara-negara selatan untuk mengatasi kerugian dan kerusakan perubahan iklim, membantu negara-negara selatan untuk memitigasi dan membantu manusia negara selatan untuk beradaptasi pada perubahan iklim," katanya.

Ia mengatakan bila tidak ada kepastian status bantuan tersebut maka dana yang dikeluarkan negara-negara industri atau maju, justru akan meningkatkan krisis iklim karena akan didorong untuk membiayai solusi-solusi palsu dan menyembunyikan penyebab perubahan iklim yang sesungguhnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada 6 dan 9 Agustus 1945, dua kota penting di Jepang dibom atom oleh Sekutu. Inilah denting peringatan akhir dalam Perang Dunia II di Front Pasifik.

Imbasnya terasa hingga Indonesia, yang saat itu termasuk wilayah jajahan Dai Nippon. Pada 9 Agustus 1945, tiga tokoh bangsa Indonesia berangkat ke Dalat, Vietnam. Ketiganya adalah Sukarno, Mohammad Hatta, dan dr Radjiman Wedyodiningrat.

Seperti diceritakan dalam buku autobiografi Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang disusun Cindy Adams, keberangkatan mereka berlangsung secara rahasia. Bahkan, Bung Karno mesti menyembunyikan kabar ini dari keluarganya sendiri.

Sesampainya di Dalat, ketiga tokoh bangsa ditemui oleh Marsekal Hisaichi Terauchi. Ia adalah panglima tentara Jepang yang bertanggung jawab atas wilayah Asia Tenggara selama PD II.

"Sekarang, terserah kepada Tuan. Perintah Kaisar (Jepang) menyerahkan proses kemerdekaan sama sekali di tangan Tuan," ucap Sukarno menirukan perkataan Marsekal Terauchi kepadanya saat di Dalat itu, seperti dikutip dalam buku yang disusun Adams (hlm 248).

Sekembalinya dari Dallat, Vietnam, Bung Karno dan Bung Hatta didesak oleh para pemuda pejuang agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya, Sukarno dan Hatta ingin lebih dahulu merundingkan masalah proklamasi kemerdekaan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Namun, para pemuda yang tidak sabar menanti itu justru menekan agar kemerdekaan segera diproklamirkan.

Pada dini hari pada 16 Agustus 1945, para pemuda itu menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk dibawa ke Rengasdenglok. Tetapi mereka kemudian diantar kembali ke Jakarta pada sore harinya.

Di malam harinya, Sukarno-Hatta berkumpul dengan para anggota PPKI dan para pemimpin pemuda. Mereka bermusyawarah untuk mewujudkan proklamasi kemerdekaan.

Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu berlangsung pada dini hari pukul 02.00-04.00 pada 17 Agustus 1945. Bertempat di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1, Jakarta, mereka bermusyawarah tentang teks proklamasi.

Para tokoh yang menyusun teks proklamasi tersebut ialah Sukarno, Hatta, dan Mr Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Bung Karno sendiri. Sementara itu, di ruang lain hadir BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Soediro.

Setelah rampung disusun, semua pihak yang hadir sepakat menyetujui isi konsep naskah tersebut. Sukarni--seorang pemuda revolusioner--mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Sukarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Sementara itu, teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Naskah itulah yang kemudian menjadi naskah proklamasi kemerdekaan yang autentik.

Selanjutnya, pada pagi harinya pada Jumat, 17 Agustus 1945, di kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir beberapa tokoh di antaranya Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Selain itu, datang pula tokoh-tokoh masyarakat dan sekitar seribu orang rakyat yang ingin menjadi saksi peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia tersebut.

Pada pukul 10.00 WIB pagi, Sukarno mulai membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan kemudian disambung pidato singkat tanpa teks. Seusai memproklamasikan kemerdekaan, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati dikibarkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat sejumlah harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional rata-rata naik, di antaranya cabai rawit merah naik hingga Rp 10.580 menjadi Rp 74.470 per kilogram (kg) per 16 Agustus 2024. Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas yang dikutip di Jakarta, Jumat 16/8/2024) pukul 06.30 WIB, menyebutkan harga sejumlah komoditas pangan fluktuasi seperti beras premium terpantau masih naik tipis 0,06 persen atau Rp 10 menjadi Rp 15.570 per kg.

Kemudian, harga beras medium juga naik 2,06 persen atau Rp280 menjadi Rp13.870 per kg, sedangkan beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog turun tipis 0,8 persen atau Rp 10 menjadi Rp 12.650 per kg.

Berikutnya, harga komoditas bawang merah naik hingga 11,87 persen atau Rp 3.060 menjadi Rp 28.850 per kg, lalu bawang putih bonggol naik 5,05 persen atau Rp 1.610 menjadi Rp 41.400 per kg.

Sama halnya harga komoditas cabai merah keriting juga naik hingga 19,12 persen atau Rp 8.690 menjadi Rp 54.150 per kg, lalu cabai rawit merah naik hingga 16,56 persen atau Rp 10.580 menjadi Rp 74.470 per kg.

Kemudian harga daging sapi murni naik 2 persen atau Rp 2.710 menjadi Rp 138.020 per kg, lalu daging ayam ras juga naik 13,30 persen atau Rp 4.670 menjadi Rp 39.770 per kg, kemudian telur ayam ras naik 5,01 persen atau Rp 1.440 menjadi Rp 30.170 per kg.

Selanjutnya, kedelai biji kering (impor) terpantau naik 9,15 persen atau Rp 1.090 menjadi Rp 13.000 per kg, lalu gula konsumsi naik 1,90 persen atau Rp 340 menjadi Rp 18.250 per kg.

Selanjutnya, minyak goreng kemasan sederhana terpantau naik 3,67 persen atau Rp 660 menjadi Rp 18.650 per kg, sedangkan minyak goreng curah turun 4,85 persen atau Rp 780 menjadi Rp 15.310 per kg.

Berikutnya harga tepung terigu curah juga naik 3,32 persen atau Rp 340 menjadi Rp 10.580 per kg, sedangkan tepung terigu non curah juga naik 3,97 persen atau Rp 530 menjadi Rp13.870 per kg.

Sementara itu, jagung di tingkat peternak juga naik 16,15 persen atau Rp 930 menjadi Rp 6.690 per kg, sedangkan harga garam halus beryodium turun 5,77 persen atau Rp 660 menjadi Rp 10.780 per kg.

Sementara itu, harga ikan kembung turun 2,56 persen atau Rp 950 menjadi Rp 36.230 per kg, sedangkan ikan tongkol naik tipis 0,89 persen atau Rp 280 menjadi Rp 31.900 per kg, lalu ikan bandeng naik drastis hingga 33,54 persen atau Rp 11.120 menjadi Rp 44.270 per kg.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pandemi Covid-19 telah menjadi katalisator besar bagi perubahan dunia, mempercepat adopsi teknologi dan transformasi digital di hampir semua sektor. Dalam era yang serba cepat ini, transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk tetap relevan dan bersaing di pentas global.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nezar Patria mengatakan Indonesia memanfaatkan peluang ini dengan melakukan percepatan transformasi digital nasional. Percepatan ini menitikberatkan pada tiga aspek yang meliputi pemerataan infrastruktur digital, pemerintahan digital dan peningkatan talenta digital.

Hal ini juga selaras dengan adanya tiga tantangan yang dihadapi, antara lain berkaitan dengan akses dan pemerataan infratruktur digital, keandalan layanan publik digital, dan literasi serta ketersediaan talenta digital. "Jika kita bicara progres, infrastruktur telekomunikasi menjadi fondasi transformasi digital yang inklusif, memperdayakan, terpercaya, dan berdaulat," ujar Nezar kepada Republika beberapa waktu lalu.

Selain pemerataan infrastruktur digital, pemerintahan juga menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas para talenta digital di waktu yang bersamaan. Nezar menyampaikan pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi pada tiga tingkatan yaitu tulang punggung atau backbone, middle-mile, dan last-mile.

Di tingkat backbone, pemerintah telah melakukan pergelaran jaringan kabel serat optik Palapa Ring sepanjang 12.229 kilometer, baik di darat maupun di bawah laut. Pada tingkat middle-mile, pemerintah telah meluncurkan Satelit Multifungsi Satria-1 pada 19 Juni 2023 lalu, dengan kapasitas 150 Gbps.

"Saat ini, Satelit SATRIA-1 telah beroperasi untuk 4.063 titik layanan publik dan diharapkan dapat menjangkau 37 ribu titik layanan publik hingga 2025," ucap pria kelahiran Sigli, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tersebut.

Sedangkan di tingkat last-mile, lanjut Nezar, pemerintah telah melakukan pembangunan BTS sebanyak 1.667 di antaranya merupakan BTS USO dan semuanya sudah on-air, serta 5.618 lainnya adalah BTS 4G. Rinciannya, 4.995 BTS sudah on-air dan 623 yang saat ini masih dalam proses pembangunan yang ada di Indonesia Timur, sekitar Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akhirnya membolehkan Muslimah yang menjadi petugas Paskibraka Nasional untuk mengenakan jilbab. Terkait itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan apresiasi.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti mengatakan, kebijakan BPIP yang dirilis pada Kamis (15/8/2024) sore itu menunjukkan adanya perubahan. Badan yang menjadi koordinator penyelenggaraan program Paskibraka Nasional itu dinilai sudah mendengar aspirasi masyarakat.

"Setelah kasus Paskibraka, Kepala BPIP hendaknya lebih bijaksana dan sensitif dalam mengambil kebijakan, serta tidak membuat pernyataan kontroversial, khususnya dalam masalah agama," kata Abdul Mu'ti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Jumat (16/8/2024).

Kepada para anggota Paskibraka Nasional, dia berharap, mereka dapat fokus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Hal itu bukan hanya untuk kesuksesan upacara kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 nanti, melainkan juga kebesaran bangsa dan negara Indonesia.

Berkaitan dengan polemik jilbab ini, Kepala BPIP Yudian Wahyudi tercatat sudah dua kali menyampaikan pernyataan pers. Yang pertama pada 14 Agustus 2024 lalu, mantan rektor UIN Sunan Kalijaga itu masih tetap pada pendirian. Ia berdalih, individu petugas Paskibraka Nasional sudah menandatangani surat kesediaan di atas materai untuk mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk yang berkaitan dengan ketentuan seragam.

Barulah pada kemarin sore, Yudian Wahyudi meralat hal itu. Ia lantas menegaskan, pihaknya mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Upacara HUT RI ke-79, yang disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Jakarta.

"Bahwa Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota (IKN)," ujar Yudian Wahyudi dalam keterangan pers, Kamis (15/8/2024) sore.

Sebelumnya, informasi menjadi viral di berbagai platform media sosial ihwal pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Paskibraka Nasional, yakni Dzawata Maghfura Zukhri. Muslimah itu adalah siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Berdasar penelusuran Republika, ada sebanyak 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab. Dalam foto-foto yang diperoleh, mereka memang kesehariannya memakai kain penutup rambut itu.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta sejumlah menteri plus Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Istana IKN, pada Selasa (14/8/2024).

Sebagai informasi, sejak tahun 2022 Paskibraka tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, melainkan di bawah BPIP. Ini sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta telah melakukan rekapitulasi verifikasi faktual kedua terhadap pasangan Komjen (Purn) Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, Kamis (16/8/2024). Hasilnya, pasangan independen tersebut dinyatakan lolos sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

Merujuk Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, syarat calon independen minimal mendapatkan 7,5 persen kartu tanda penduduk (KTP) dari jumlah penduduk Jakarta. Misalnya saja penduduk mencapai 10 juta jiwa maka pasangan Dharma-Kun bisa mengumpulkan setidaknya 750 ribu KTP.

Sontak saja, hal itu menimbulkan kehebohan di kalangan warganet yang tinggal di Jakarta. Ada yang merasa KTP miliknya dicabut. Imad, misalnya, yang tidak pernah merasa mendukung pasangan Dharma-Kun. Namun, KTP miliknya terdaftar di laman dukungan KPU untuk calon independen tersebut.

"Warga Jakarta cek KTP lo pada sekarang! Gua gak tau ini siapa dan gua gak pernah merasa daftarin dukungan gua ke orang ini, tiba tiba NIK gua dicatut sebagai pendukung dua orang ini buat maju jadi cagub DKI?????? Wang bener aja lah @dukcapiljakarta @kpu_dki," ucapnya melalui akun X @ayamdreampop dikutip Republika.co.id di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Imad pun sampai mengunggah tangkapan layar di laman pemeriksaan yang disediakan KPU terkait dukungan untuk calon independen. Nama Imad tertulis mendukung calon independen Dharma-Kun. Dia pun mengajar warganet lain untuk memverifikasi KTP-nya guna menyelidiki mengapa sampai bisa dicatut untuk mendukung pasangan tertentu.

"Cek ktp lo semua di sini mending: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung. Another thing, data lo semua udah gak aman. Ini impact kebocoran data gede gedean yang dibiarin sama kemkominfo dan pejabatnya, jadinya lo semua bisa diginiin seenaknya," ucap Imad.

Status Imad pun viral di lini masa X. Hal itu memacu warganet lain yang tinggal di Jakarta untuk mengecek sendiri namanya di akun KPU. Hasilnya, sejumlah warga merasa namanya dicatut dalam dukungan untuk pasangan independen itu.

Warga bernama Ardian juga mengalami hal serupa dengan Imad. Dia tidak pernah mendukung pasangan Dharma-Kun, tapi di data KPU tercatat ikut menyetor KTP sebagai bentuk dukungan kepada calon independen pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

"Waduh iya lagi, NIK gue juga kena catut nih. Gimana ini pertanggung jawabannya woy @dukcapiljakarta, @KPU_ID, @kpu_dki. Cek sekarang juga NIK kamu warga Jakarta di sini: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung," kata pemilik akun Z @ardibhironx ini.

Warga bernama Ezr juga terkena pencatutan dukungan KTP. Dia yang sedang berada di luar kota, mempertanyakan bagaimana bisa KTP miliknya digunakan untuk mendukung pasangan Dharma-Kun. "Eh gue juga kena, gue lagi di NTT. Yang bener aja lah," kata pemilik akun X @ezrahrn ini.

Nenden juga mengeluhkan, mengapa ia bisa tiba-tiba mendukung pasangan Dharma-Kun. Padahal, ia tidak pernah mendukung pasangan indepen itu. "Demi Allah ga rela.. gue ga tau apa-apa anjir," ucap pemilik akun X @nenden_22 ini.

Lolos verifikasi faktual...

KPU Provinsi Jakarta meloloskan pasangan Dharma-Kun setelah berhasil mengumpulkan sebanyak 677.468 dukungan KTP untuk menjadi pasangan cagub dan cawagub melalui jalur independen pada Pilgub DKI Jakarta. Jumlah itu melebihi syarat minimal dukungan yaitu 618.968 KTP.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta, Dody Wijaya mengatakan, pihaknya bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dia memastikan, prosedur yang dilakukan dalam setiap tahapan telah sesuai dengan aturan yang ada.

"Jadi KPU tidak bisa mengatur lolos atau tidak lolos, tapi ini semuanya proses verifikasi faktual di lapangan," kata Dody di Kantor KPU Provinsi DKI, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Dia menjelaskan, proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU juga diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jakarta. Tak hanya itu, proses rekapitulasi hasil verifikasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

"Kami diawasi secara melekat oleh teman-teman Bawaslu juga ada teman-teman pemantau," kata Dody menegaskan.

Sebelumnya, KPU Jakarta Utara menetapkan 105.895 dukungan untuk pasangan Dharma-Kun yang memenuhi syarat dalam verifikasi faktual tahap dua calon perseorangan. "Kami sudah melakukan rapat pleno penetapan verifikasi faktual tahap dua hari ini dan hasil ini akan diberikan ke KPU DKI Jakarta," kata Ketua KPU Jakarta Utara Abdul Bahder Maloko di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Dia menyebutkan dukungan untuk pasangan Dharma-Kun di Jakarta Utara sebanyak 183.820 KTP. Bahder menetapkan 105.895 KTP dinyatakan memenuhi syarat dan 77.925 KTP dinyatakan tidak memenuhi syarat.

REPUBLIKA.CO.ID, Pembangunan infrastruktur adalah salah satu prioritas utama dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama hampir sepuluh tahun pemerintahannya. Proyek-proyek infrastruktur yang telah rampung kini mulai memberikan buah berupa peningkatan daya saing Indonesia.

Kendati memiliki dampak positif, pembangunan infrastruktur bukan tanpa risiko. Kalkulasi yang tepat diperlukan agar pembangunannya tidak menimbulkan beban utang berlebihan. Pelaksanaan pekerjaan pun harus dikawal agar tidak menimbulkan kasus korupsi yang merugikan negara.

Jokowi kerap menekankan bahwa pemerintah telah membangun beragam infrastruktur baik berupa konektivitas jalan hingga infrastruktur yang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat. Jokowi memandang penting pembangunan infrastruktur bagi negara sebesar Indonesia karena infrastruktur memiliki beragam fungsi dan manfaat, mulai dari efisiensi biaya logistik hingga sebagai pemersatu bangsa. Dia meyakini, kehadiran infrastruktur dapat membuat biaya logistik lebih efisien sehingga akan turut meningkatkan daya saing Indonesia dalam berkompetisi dengan negara lain.

“Efisiensi biaya logistik ini sangat penting sehingga akan mempengaruhi daya saing investasi negara kita. Tidak akan mungkin investor datang kalau infrastruktur kita jelek. Mau ke sebuah pulau tidak bisa karena tidak ada airport, mau ke sebuah pulau tidak bisa karena tidak ada seaport, mau ke sebuah pulau tidak bisa karena tidak ada jalan,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan, pemerintah telah melakukan pembangunan infrastruktur yang masif dan konsisten di seluruh wilayah Tanah Air.

Hal itu memberi dampak positif. Pertama, untuk perekonomian nasional, meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang investasi bagi investor domestik dan asing.

Data Kementerian PUPR menunjukkan Indonesia kini berada di peringkat ke-27 dunia dalam hal daya saing. Keadaan ini lebih baik dari posisi di 2023 yakni di urutan ke-34. Ada kenaikan tujuh anak tangga.

Indonesia memperoleh skor 71,52 dalam riset IMD World Competitivenes Ranking (WCR 2024). Di Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan ketiga, berada di belakang Thailand (25), dan Singapura di peringkat pertama. Infrastruktur yang andal melalui penguatan jasa konstruksi diyakini merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing di tengah persaingan global.

Basuki mengatakan infrastruktur merupakan instrumen utama untuk mengejar ketertinggalan menuju Indonesia Emas 2045. Infrastruktur telah menjadi prioritas pemerintah dalam 10 tahun terakhir.

"Infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah itu, menghasilkan pembangunan yang masif, mendukung peningkatan daya saing nasional, pemerataan pembangunan dan keadilan sosial, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa," kata Basuki.

Proyek infrastruktur yang dibangun di era Jokowi memang mulai dirasakan manfaatnya. Ada pembuatan jalan tol, pelabuhan, bendungan, dan sebagainya. Berbagai proyek tersebut membutuhkan dana besar.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut, anggaran infrastruktur nasional pada 2024 mencapai Rp 423,4 triliun atau sebesar 12,73 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis mengungkapkan, besarnya alokasi anggaran itu perlu diikuti dengan kesiapan industri konstruksi dalam menyediakan pasokan suplai bahan konstruksi.

Akselerasi pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari tantangan. Proyek-proyek raksasa itu berpotensi menyisakan dampak utang, juga bahaya laten korupsi. Beberapa pihak terkait bahkan telah berurusan dengan penegak hukum saat mengerjakan proyek infrastruktur.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menilai, ada banyak pelajaran dari situasi ini. Sehingga, ujarnya, ke depannya terbuka ruang perbaikan.

"Harus ada desain atau rancangan infrastruktur yang dibangun itu ingin mendorong pertumbuhan ekonomi seperti apa?" kata Faisal.

Ia menerangkan, di setiap daerah, kondisinya berbeda. Ini mengacu pada kebutuhan masing-masing tempat. Semua harus disesuaikan dengan karakteristik penduduk dan wilayahnya.

Jadi, lanjut Faisal, bukan hanya tentang membangun fisik infrastruktur saja. Lebih dari itu, harus dibangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Sehingga, bisa bermanfaat dalam jangka panjang dan menyeluruh.

Berikutnya, pembangunan infrastruktur tersebut idealnya tidak terlalu membebani anggaran negara dan anggaran BUMN yang terlibat. Itu mengurangi risiko utang negara.

Menteri BUMN Erick Thohir bahkan turut menegaskan program bersih-bersih merupakan bagian dari transformasi BUMN. Seperti diketahui, sejumlah pihak di BUMN yang bergerak di bidang konstruksi atau BUMN karya justru terjerat kasus hukum dalam pembangunan infrastruktur.

Erick menyampaikan, Kementerian BUMN sejak awal berkolaborasi dengan banyak pihak mulai dari Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), TNI, Polri, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mewujudkan tata kelola perusahaan BUMN yang bersih dan profesional, tak terkecuali terhadap BUMN-BUMN karya.

Di samping itu, Erick juga menyiapkan skema konsolidasi guna memperbaiki tata kelola BUMN karya. Dengan konsolidasi, Erick meyakini kinerja BUMN karya akan jauh lebih efisien dan profesional.

"Di (BUMN) karya hari ini, kita sudah konsolidasi dalam tahap proses menggabungkan tujuh perusahaan karya menjadi tiga perusahaan karya, yaitu dengan penggabungan yang namanya Adhi Karya, Nindya Karya, Brantas, dan Nindya Karya," ujar Erick.

Selain itu, Erick pun mengkonsolidasikan Hutama Karya dengan Waskita serta PT PP dengan Wijaya Karya. Erick menekankan salah satu tujuan utama konsolidasi ini ialah berfokus pada penyehatan perusahaan.

Erick juga sudah mulai mengklasifikasi BUMN karya ini ke berbagai kelompok kategori bisnis. Hal ini bertujuan agar BUMN karya bisa lebih fokus pada tugasnya masing-masing. "Misalnya di Hutama Karya dan Waskita mereka akan fokus di jalan tol, nontol, institutional building, dan juga residential commercial," ucap Erick.

Sementara untuk Wika dan PP, lanjut Erick tidak menggarap segmen jalan tol. Erick meminta Wika dan PP fokus pada pembangunan atau pengembangan pelabuhan dan bandara, meski masih akan tetap masuk di segmen residential karena masih ada aset-aset yang tertinggal sebelumnya.

"Lalu juga penggabungan Adhi Karya, Nindya Karya, mereka akan fokus kepada air, rel, dan juga tentu beberapa konteks lagi. Ini yang kita lakukan sebenarnya, konsolidasi sekaligus penyehatan," kata Erick.

Mengatasi Darurat Transportasi Umum

Angkutan umum semakin menjadi kebutuhan dasar masyarakat terutama bagi yang hidup di perkotaan. Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno dalam tulisannya meminta tindakan khusus dari pemerintah agar benar-benar-benar fokus mengurusi hal ini.

Dengan adanya transportasi yang memadai, diharapkan tidak mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Djoko mencontohkan kasus mangkraknya perumahan bersubsidi. Pemicunya karena pembeli menyadari hunian miliknya jauh dari jalur transportasi umum. Ada biaya tambahan. Akibatnya, pemilik rumah tersebut memilih ngekos atau sewa di tempat yang dekat dengan lokasi kerja.

Itu gambaran nyata tentang pentingnya jalur transportasi umum. Idealnya dekat dengan tempat tinggal penduduk. Layanan angkutan umum yang buruk, lanjut Djoko tidak hanya berdampak buruk pada kemacetan lalu lintas tapi juga pencemaran udara, kecelakaan lalu lintas, kesehatan, dan ekonomi biaya tinggi.

"Juga berita terkini, sejumlah perumahan subsidi mangkrak, akibat tidak ada layanan angkutan umum, sehingga enggan membeli rumah itu walau sudah mendapat subsidi," katanya dalam pesan kepada Republika.co.id, beberapa waktu lalu.

Djoko menilai Indonesia sedang mengalami darurat angkutan umum. Meski, ujarnya, di Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatera telah terhubung jaringan jalan tol dan telah membangkitkan bisnis angkutan umum antarprovinsi semakin membaik. Adanya bus Antar Kota Antar provinsi (AKAP) jenis sleeper bus, double decker, serta menjamurnya bisnis angkutan travel antar kota atau Angkutan Jemput Antar Perkotaan (AJAP) menandakan keberhasilan angkutan umum jarak jauh.

Namun, Djoko mencatat, Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan, angkutan perdesaan justru makin terpuruk. "Bahkan, banyak kota di Indonesia sudah tidak memiliki layanan angkutan umum," ujar Djoko.

Dari 38 ibukota provinsi, baru 15 kota mencoba membenahi angkutan umum berbadan hukum dan diberikan subsidi. Itupun hanya Kota Jakarta yang mandiri (karena APBD mencukupi), selainnya ada pemda yang masih tergantung bantuan APBN (mendapat stimulus), seperti Pemkot Bogor (Trans Pakuan), Pemkot Bekasi (Trans Patriot), Pemkab Banyumas (Trans Banyumas), Pemkot Bandung (Trans Metro Pasundan), Pemkot Palembang (Trans Musi Jaya), dan Pemprov Bali (Trans Metro Dewata).

Djoko mengatakan, pembenahan angkutan umum tidak bisa berhenti hanya di Kementerian Perhubungan. Keikutsertaan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan. Tidak kalah pentingnya alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan untuk keberlangsungannya dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

Djoko memahami, tak mudah membenahi angkutan umum di Indonesia yang sudah lama dibiarkan tidak berkembang. Sebagai contohnya, di Kota Semarang beroperasi Bus Trans Semarang tahun 2009, setelah dirintis sejak 2005. Bus Trans Jateng beroperasi tahun 2017, butuh waktu delapan tahun sejak 2009 dilakukan kajian, perencanaan, sosialisasi hingga pengalokasian anggaran. Pendekatan kepada operator eksisting memerlukan waktu diskusi cukup lama. Sementara Program Pembelian Layanan (buy the service/BTS) dirintis sejak akhir tahun 2017, baru efektif beroperasi Juni 2020.

"Semua itu membutuhkan proses dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Itupun Program BTS hingga sekarang masih harus dilakukan proses penyempurnaan agar mendapatkan model yang tepat dalam mengelola angkutan umum bersubsidi di Indonesia," kata Djoko.

Penyediaan transportasi umum perkotaan yang memadai menjadi semakin diperlukan karena data penggunanya juga terus meningkat. Di ranah layanan kereta, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat jumlah penumpang KRL, Kereta Api Lokal, dan LRT Jabodebek menunjukkan tren yang meningkat. Pada Januari hingga Juli 2024, volume penumpang KRL tercatat sebanyak 191.895.323 penumpang atau naik 15,89 persen dari periode yang sama di tahun 2023 sebanyak 165.581.152 penumpang.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan tren yang sama juga terjadi pada angkutan penumpang KA Lokal. Anne menyampaikan jumlah penumpang yang berhasil diangkut pada semester I 2024 sebanyak 20.694.169 penumpang atau naik 9,84 persen dari periode yang sama pada 2023 sebanyak 18.840.027 penumpang.

"Antusias masyarakat dalam menggunakan layanan KA perkotaan terbaru yaitu LRT Jabodebek untuk aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah dan lainnya juga sangat tinggi," ujar Anne.

Anne mengatakan, LRT Jabodebek telah melayani sekitar 15,2 juta penumpang sejak Agustus 2023 hingga Juli 2024. Tingginya volume tersebut juga menunjukan kereta perkotaan kini semakin menjadi solusi transportasi bagi masyarakat urban di wilayah Jabodebek.