Reporter: Dimas Andi | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) menyambut baik keputusan pemerintah yang melanjutkan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Walau begitu, evaluasi tetap harus dilakukan agar kebijakan ini bisa mendatangkan manfaat yang optimal bagi setiap sektor industri penerimanya.

Ketua Umum FIPGB Yustinus Gunawan mengatakan, para pelaku usaha mengapresiasi komitmen pemerintah yang mendukung eksistensi industri manufaktur sebagai fondasi ekonomi negara. Kelanjutan HGBT pun telah mengembalikan kepercayaan pelaku usaha dan investor, sehingga mereka tidak lagi dalam posisi wait and see.

Program HGBT jelas membuat daya saing industri manufaktur terjaga. Alhasil, para pelaku usaha dan investor dapat langsung bergerak melanjutkan ekspansi dan realisasi investasi baru. “Dengan begitu, ketika pemerintahan baru mulai bekerja, maka industri bisa langsung direvitalisasi,” ujar dia, Selasa (9/7).

FIPGB juga meyakini tujuh sektor industri penerima HGBT dapat segera bangkit begitu kebijakan ini dipastikan berlanjut. Lantaran daya saing terjaga, para pelaku usaha dapat lebih fokus mengoptimalkan utilisasi, termasuk menggenjot penjualan ekspor di tengah gejolak perang dagang global.

Di sisi lain, para pelaku usaha masih memiliki kekhawatiran terhadap PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai pemasok gas industri. Berdasarkan evaluasi, pelaksanaan HGBT dinilai telah melenceng karena PGN menerapkan Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) yang jauh lebih rendah dari volume gas yang diamanahkan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 91/2023 sebagai aturan teknis dari Peraturan Presiden (Perpres) 121/2020.

Oleh karena itu, FIPGB menyarankan agar sesegera mungkin PGN membuka data pasokan volume HGBT oleh setiap produsen gas bumi di sektor hulu yang tercantum dalam Kepmen ESDM 91/2023. Dari situ, dapat dibuat perbandingan dengan realisasi volume yang diterima oleh PGN dari setiap produsen gas bumi hulu serta data rinci terkait gas yang dialirkan ke setiap perusahaan penerima HGBT.

“Dengan demikian, ketelusuran data terjaga utuh tanpa olahan, karena data olahan justru bisa mengaburkan fakta sebenarnya,” ungkap Yustinus.

Lebih lanjut, FIPGB juga menanggapi rencana perluasan sektor penerima HGBT yang sampai saat ini belum ada kepastian dari pemerintah. Menurut Yustinus, penyebab belum ditetapkannya perluasan ini adalah pemerintah yang kemungkinan masih mengkaji manfaat finansial dan manfaat strategis per sektor industri. Pemerintah dinilai perlu menerapkan prioritas penerimaan HGBT berdasarkan aspek efek berganda (multiplier effect).

Selain itu, kepastian ketersediaan anggaran untuk menalangi produsen gas ketika jangkauan penerima HGBT diperluas juga masih menjadi persoalan.

“Penetapan prioritas sektor industri penerima HGBT tentunya dikonsensuskan antara Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, SKK Migas, hingga Kemenko Ekonomi,” pungkas dia.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengusulkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,8 Triliun untuk tahun anggaran 2025.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI Salusra Wijaya mengatakan, kebutuhan anggaran ini untuk mendukung peremajaan aset dan pengadaan aset kereta baru. Salah satunya, untuk memenuhi kebutuhan trainset armada Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek.

"Nah sekarang yang terjadi ini cadangan juga sudah habis terpakai karena beberapa kereta sudah enggak bisa difungsikan, jadi safety, security maupun pelayanan kita sekarang sangat berbeda sekali sehingga ini benar-benar sifatnya urgent untuk penggantian kereta, penggantian dan penambahan kereta," kata Salusra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (9/10).

Merujuk data PT KAI, tren peningkatan jumlah penumpang KRL Jabodetabek terus mengalami peningkatan pasca Pandemi Covid-19. Setidaknya, pada periode Juni 2024, PT KAI mencatat adanya lonjakan penumpang sebanyak dua kali lipat dalam sepekan yang mencapai lebih dari 1 juta penumpang.

Dari proyeksi yang ada, volume penumpang diperkirakan meningkat hingga 24% setara 410 juta penumpang pada 2027 mendatang. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan pun menargetkan 2 juta penumpang per hari yang dapat dilayani atau meningkat dari angka saat ini sekitar 1 juta hingga 1,1 juta penumpang per hari. Jika tidak dilakukan pengadaan sarana maka diperkirakan tingkat okupansi saat peak hour ditahun 2027 mencapai 242%.

Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Asdo Artriviyanto menjelaskan pada awal 2023, terdapat 118 trainset kereta. Namun, sebanyak 10 trainset kini tengah memasuki tahap konservasi sehingga jumlah trainset yang tersedia hanya sebanyak 108 trainset.

"Dari 108 trainset di tahun 2023 ini digunakan operasi sebanyak 101 trainset. Kemudian untuk maintenance tujuh trainset dari yang seharusnya, idealnya adalah 16 trainset atau 15% dari jumlah armada," kata Asdo.

Asdo menjelaskan, pada tahun ini, jumlah trainset yang mengalami konservasi bertambah sebanyak 19 trainset sehingga menyebabkan jumlah yang tersedia hanya sebanyak 89 trainset atau di bawah kebutuhan operasi sebesar 101 trainset.

PT KAI mengajukan usulan PMN sebesar Rp 1,8 triliun pada 2025 untuk mendukung rencana penambahan armada sebanyak 12 trainset baru dari PT INKA, impor tiga trainset baru dari China serta retrofit dua trainset lewat PT INKA.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai premi industri asuransi jiwa tumbuh menjadi Rp 73,51 triliun secara tahunan atau year on year (YoY) pada Mei 2024.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan di periode tersebut, premi industri asuransi jiwa tumbuh sebesar 2,23%.

"Kinerja tersebut didukung oleh permodalan yang solid di mana industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan RBC masing-masing 441,93% dan 326,66%, ini jauh di atas threshold sebesar 120%," kata Ogi saat paparan RDK OJK, Senin (8/7).

Sementara itu, OJK juga mencatat pertumbuhan pada premi industri asuransi umum dan reasuransi yang tercatat meningkat 16,94% secara tahunan menjadi Rp 63,9 triliun pada Mei 2024.

Adapun jika diakumulasikan, pendapatan premi asuransi komersil meningkat sebesar 8,59% YoY atau senilai Rp 137,40 triliun pada Mei 2024, nilai tersebut termasuk dari nilai premi asuransi jiwa maupun premi asuransi umum dan reasuransi.

Total aset industri asuransi di Mei 2024 mencapai Rp 1.120,57 triliun angka ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp 1.106,23 triliun. Total aset industri asuransi tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,30%.

Reporter: Vina Elvira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - Jakarta. Emiten perkebunan sawit, PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN) mengincar pertumbuhan produksi crudepalmoil (CPO) dan palmkernel (PK) sebesar 10% sampai dengan akhir tahun 2024.

Head of Corporate Finance and Strategy PT Teladan Prima Agro Tbk, Wasisto Budi Sulistio berharap target ini bisa dicapai dengan berbagi upaya yang dilakukan perseroan. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi internal TLDN yakni Teladan Productivity Technology Science (TPTS).

“Dengan TPTS, Perusahaan mampu mengetahui indeks kesehatan tanaman dan anomali cuaca yang menjadi salah satu faktor utama produksi tandan buah segar (TBS),” ungkap Wasisto, kepada Kontan.co.id, Senin (8/7).

Optimisme TLDN juga didorong oleh realisasi produksi dan CPO dan PK selama kuartal pertama lalu. Produksi CPO pada periode Januari-Maret 2024 tercatat tumbuh secara tahunan sebesar 19,3% yaitu dari 69.348 ton menjadi 82.725 ton. Begitu juga dengan kinerja produksi PK yang naik pada kuartal I 2024 sekitar 11,8% dari 11.454 ton menjadi 12.811 ton.

“Kami optimistis target pertumbuhan produksi CPO dan PK bisa tercapai, sebab pada kuartal I-2024 menunjukkan realisasi yang positif,” imbuhnya.

Namun, manajemen TDLN juga mencatat adanya penurunan volume penjualan CPO sekitar 8,5% dan penjualan PK sekitar 18,7% secara tahunan. Sementara pendapatan perusahaan mengalami penurunan 10,14% dari Rp 955,56 miliar menjadi 858,64 miliar.

Meskipun begitu, tetapi raihan laba bersih perusahaan masih mampu tumbuh 34,6% secara tahunan. Torehan positif ini terjadi berkat adanya penurunan biaya produksi.

Wasisto memaparkan, pada kuartal I-2024 biaya produksi TLDN turun 13,7% dari Rp 744,10 miliar menjadi Rp 667,91 miliar atau lebih rendah Rp 76,19 miliar. Penurunan biaya produksi ini salah satunya dikontribusikan oleh pengaturan manajemen pengadaan yang lebih baik dan aplikasi pemupukan yang memiliki porsi terbesar dalam komposisi biaya produksi.

“Penurunan biaya produksi seperti pada kuartal I-2024 diharapkan akan terjadi hingga akhir tahun 2024. Hal ini disebabkan proses pengadaan kebutuhan pupuk tahun 2024 dan 2025 yang dilakukan lebih awal yaitu sejak akhir tahun 2023,” sebut dia.

Perseroan masih optimis target pendapatan dan laba perusahaan bisa tercapai. Tahun ini, TLDN menargetkan pendapatan bisa tumbuh sekitar 5% dan laba setelah pajak naik di kisaran 10%.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) badan mencapai Rp 172,66 triliun, atau turun 34,5% secara neto dan 25,7% secara bruto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, moderasi harga komoditas seperti crude palm oil (CPO), batubara dan tembaga memicu penurunan profitabilitas dan meningkatkan kebutuhan likuiditas, sehingga meningkatkan restitusi dan terkontraksinya PPh badan pada sektor komoditas.

"Kita lihat dampak ke APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) memang terlihat sangat besar," kata Sri Mulyani saat menyampaikan Laporan Realisasi Semester I dan prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024 di gedung DPR RI, Senin (8/7).

Co-Founder Botax Consulting Raden Agus Suparman memperkirakan, penerimaan PPh badan di semester II akan cenderung datar. Namun, kemungkinan bisa ditingkatkan dengan hasil pemeriksaan.

"Biasanya pemeriksaan digenjot di semester II untuk mengejar target yang dibebankan kepada pemeriksa pajak. Sekedar informasi, pemeriksa pajak pun mendapatkan target penerimaan pajak," kata Raden kepada Kontan, Selasa (8/7).

Secara rinci, Raden menjelaskan, penerimaan PPh badan di semester I terdiri dari dua jenis, yaitu PPh Pasal 29 berupa PPh yang dibayar sebelum wajib pajak lapor SPT tahunan, serta PPh pasal 25 yang dibayar setiap bulan.

Secara aturan PPh Pasal 25 di semester I seharusnya ada dua perhitungan. Yaitu perhitungan yang mengacu ke PPh Pasal 25 di bulan Desember tahun sebelumnya, dan PPh Pasal 25 yang mengacu pada SPT Tahunan yang sudah dilaporkan.

"Pada umumnya, wajib pajak orang pribadi lapor di bulan Maret. Sedangkan wajib pajak badan lapor di bulan April," ujar Raden.

Sedangkan penerimaan PPh badan di semester II hanya setoran PPh Pasal 25, sehingga secara ketentuan, pembayaran PPh Pasal 25 di semester II itu flat, atau sama nominalnya mulai Juli sampai dengan Desember.

"Petugas AR dapat menerbitkan STP (surat tagihan pajak) jika pembayaran PPh Pasal 25 kurang harus seharusnya. Atau secara nominal turun dari bulan-bulan sebelumnya," imbuh Raden.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan mengenakan bea masuk tambahan demi melindungi produk lokal dari gempuran barang impor.

Direktur Ekonomi Digital of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda setuju dengan rencana penerapan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) dan bea masuk anti dumping (BMAD) dalam melindungi produk lokal.

Meski begitu, Nailul meminta perapan pajak tambahan ini harus diperhitungkan secara hati-hati dan diperkuat dengan kajian dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) agar pelaksanaanya nanti efektif untuk menekan impor.

"Tinggal berapa tarif yang efektif dan bisa membuat produk dalam negeri bisa jadi bersaing secara harga. Apakah 50/100/200 persen? Itu harus ada tahapan kajian yang harus dilakukan," kata Nailul pada Kontan.co.id, Senin (8/7).

Menurut Nailul, upaya melindungi produk dalam negeri dari gempuran barang impor khususnya dari China mutlak harus dilakukan.

Apalagi, Pemerintah China secara aktif memberikan insentif terhadap industri kecil menengah (IKM) mereka yang dapat melakukan ekspor. Hal itu dilakukan pemerintah China untuk bisa menyerap produksi dalam negeri yang oversupply.

"Sebagai upaya membendung impor dari produk China, pemerintah perlu memberikan hambatan melalui dua bea masuk ini yaitu BMTP dan BMAD. Jadi ya kalo mereka (China) berikan insentif, kita berikan hambatan tarif," tambah Nailul.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut setidaknya ada tujuh barang yang akan dikenai bea impor tambahan berupa BMTP dan BMAD.

"Tujuh komoditas itu di antaranya adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki," katanya Jumat (5/7).

Saat ini, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) tengah melakukan uji mendalam terkait dampak pemberia bea masuk kepada tujuh komoditas yang dimaksud.

Meski begitu, Zulkifli tidak membenarkan besaran bea masuk tambahan ini akan sebesar 200% seperti berita yang beredar.

Hingga kini, besaran untuk BMTP dan BMAD masih dihitung dan besaran nanti akan mengacu kepada lonjakan volume impor ke dalam negeri selama tiga tahun terakhir.

"Nah itu akan dilihat, setelah itu baru akan ditentukan bea masuk tindakan pengamanan nanti akan dihitung," kata Zulkifli.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -YOGYAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana untuk menambahkan iuran sukarela yang bersifat wajib bagi pekerja dalam program dana pensiun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan industri dana pensiun masih menghadapi tantangan terkait rendahnya rasio pendapatan pekerja saat pensiun dibandingkan dengan nilai gaji yang diterima saat masih aktif bekerja.

"Nantinya akan diminta untuk iuran tambahan yang bersifat wajib. Karena bersifat tambahan, maka itu bisa dikelola oleh dana program dana pensiun. Tapi diskusi di awal, itu diarahkan ke DPLK," kata Ogi dalam acara Peluncuran Peta Jalan (Road Map) Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun 2024—2028 yang digelar di Yogyakarta, Senin (8/7).

Ogi juga membeberkan jika umumnya penghasilan dasar pensiun (PhDP) hanya menggunakan unsur basic income sehingga replacement ratio pun menjadi sangat kecil di kisaran 15%-20% dari take home pay.

Sedangkan, kata Ogi, Internasional Labour Organization (ILO), merekomendasikan minimum replacement ratio adalah sebesar 40%.

Dengan kondisi seperti itu, OJK melihat perlu adanya perhatian dan upaya lebih agar bisa menaikkan rasio replacement. Ogi menjelaskan memang tidak bisa instan naik tetapi dengan kehadiran roadmap dana pensiun, Ogi berharap bisa membantu mendorong secara perlahan kenaikan replacement rasio.

"Kami upayakan supaya replacement ratio sesuai dengan ILO, 40%, tapi kami tidak bisa cepat. Itu pelan-pelan karena itu sesuai dengan kemampuan peserta," lanjut Ogi.

Adapun per Mei 2024, total aset dana pensiun mencapai Rp 1.439,71 triliun. Nilai itu tumbuh 8,36% secara tahunan (yoy) dengan compounded annual growth rate (CAGR) periode 2020-2023 sebesar 9,95%.

Sementara jumlah penyelenggara program pensiun sebanyak 222, dengan 3 penyelenggara program pensiun wajib dan 3 penyelenggara program pensiun sukarela yang menaungi 28,29 juta peserta dari seluruh program tersebut.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) menyebutkan salah satu penyebab kerugian yang ditanggung perusahaan pada tahun 2023 ditimbulkan oleh proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

Asal tahu saja, WIKA mencatatkan rugi Rp 7,12 triliun di tahun 2023. Kerugian bersih WIKA membengkak 11.860% dari kerugian Rp 59,59 miliar di tahun 2022.

Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito mengatakan, ada dua faktor yang mempengaruhi kerugian pada 2023, yakni tingginya beban bunga dan beban lain-lain. Salah satunya disebabkan oleh kerugian PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

PT PSBI adalah anak usaha dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) yang memegang 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Melansir laporan keuangan WIKA 2023, sejumlah beban WIKA memang tercatat membengkak. Paling besar, beban lain-lain naik 310,16% menjadi Rp 5,40 triliun dan beban keuangan meningkat 133,70% sebesar Rp 3,20 triliun di tahun 2023.

Beban keuangan ini mencakup beban bunga atas utang bank ataupun nonbank, beban provisi, dan beban administrasi bank terkait perolehan pinjaman yang diraih perseroan.

“Beban lain-lain ini di antaranya mulai tahun 2022 kami sudah mencatat adanya kerugian dari PSBI atau kereta cepat,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI, Senin (8/7).

Menurut Agung, WIKA mengeluarkan dana yang cukup besar untuk proyek ini, yaitu sebesar Rp 6,1 triliun.

“Penyertaannya saja sudah Rp 6,1 triliun (untuk konsorsium Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung). Kemudian, yang masih dispute atau belum dibayar sekitar Rp 5,5 triliun, sehingga hampir Rp 12 triliun,” paparnya.

Dana tersebut, kata Agung, dikumpulkan oleh WIKA dengan cara menerbitkan sejumlah obligasi. Alhasil, beban keuangan WIKA pun membengkak sepanjang tahun lalu.

“Untuk memenuhi uang ini, mau tidak mau WIKA harus melakukan pinjaman melalui obligasi,” pungkas dia.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga saham PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) terbang dalam seminggu terakhir. Melansir RTI, harga saham WIKA naik 60% dalam seminggu. Dalam sebulan, harga saham WIKA naik 87,39%. Selasa (9/7), harga saham WIKA ada di level Rp 208 per saham.

Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Mahendra Vijaya mengatakan, pergerakan harga saham WIKA sepenuhnya merupakan dinamika pasar. Saat ini, WIKA masih fokus dalam melakukan penyehatan keuangan.

”Fokus dalam melakukan transformasi penyehatan keuangan, perbaikan secara fundamental, perbaikan operasi dan lain sebagainya,” ujar dia saat ditemui di Gedung DPR, Senin (8/7).

Mahendra menyebutkan, WIKA tengah memastikan bahwa going concern perusahaan ke depan bisa berkelanjutan dan berdampak positif ke pertumbuhan WIKA. Terkait siapa yang berinvestasi di WIKA saat ini, Mahendra tak berkomentar banyak.

“Itu mekanisme pasar. Bisnis kami juga masih berjalan normatif,” tutur dia.

Meskipun begitu, WIKA mengakui bahwa pada bulan Juni lalu sempat mengundang analis pasar saham dan beberapa investor untuk melihat beberapa proyek on going, termasuk di IKN dan di Jabodetabek. Hal ini, kata Mahendra, diharapkan termasuk jadi salah satu sentimen positif kenaikan saham WIKA dalam beberapa waktu terakhir ini.

“Ini supaya mereka bisa melihat bahwa memang aktivitas WIKA itu nyata. Kemarin kami ajak mereka ke IKN, ke Rumah Sakit Persahabatan, serta ke kantor kami untuk melihat penguatan digitalisasi, tata kelola, dan manajemen risiko,” paparnya.

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian Manullang mengatakan, pihaknya mungkin akan segera meminta keterangan dari WIKA terkait pergerakan harga saham tersebut.

“Pastinya demikian (akan meminta keterangan ke WIKA). Kalau memang perilakunya dilihat tidak biasa, anomali, pasti kami akan minta keterangan kepada mereka,” ujarnya saat ditemui di Gedung BEI, Senin (8/7).

Meskipun begitu, BEI belum berencana untuk memberikan suspensi kepada WIKA terkait transaksi harga saham yang tercatat tinggi ini.

“Suspensi dari sudut apa? Kami lihat ke depan. Tidak bisa sembarangan suspensi, karena kemarin terlihat baru fundamental,” ungkapnya.

Alasan utamanya karena BEI belum melihat ada anomali dari lonjakan harga saham WIKA tersebut.

“Secara objektif kami melihat perilaku transaksi bagaimana. semua saham kita pantau. Sejauh ini belum terlihat ada anomali,” tuturnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah anggaran untuk bantuan sosial (bansos) pangan serta beberapa subsidi pada semester II-2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk alokasi belanja bansos beras, daging ayam dan telur yang diperpanjang selama tiga bulan ke depan, yakni Agustus, Oktober dan Desember.

Kemudian, ada juga tambahan subsidi pupuk sebesar Rp 24 triliun dan belanja tambahan untuk perpanjangan fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk penjualan rumah tapak dan satuan rumah susun sebesar Rp 500 miliar.

"Dan juga laporan mengenai beberapa tambahan belanja yang Badan Anggaran (Banggar) melalui panja juga memberikan dukungan dan persetujuan seperti pertambahan dari bansos untuk beras, ayam dan telor untuk tiga bulan tambahan di semester II, tambahan untuk belanja pupuk dan juga realisasi pinjaman luar negeri maka kami telah menyampaikan bahwa dikeseluruhan prognosis APBN 2024 akan mengalami kenaikan defisit," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI, Selasa (9/7).

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, tambahan subsidi pupuk tersebut diharapkan mampu menjaga kenaikan harga biaya produksi petani agar tidak terlalu tinggi sehingga pada akhirnya harga pangan dapat terjaga.

Di sisi lain, tambahan subsidi PPN DTP sebesar Rp 500 miliar juga diharapkan mampu menjaga aktivitas investasi di sektor perumahan, yang memiliki rantai nilai ke berbagai sektor sehingga memiliki efek multiplier yang relatif tinggi terhadap perekonomian.

"Kami melihat subsidi yang telah diberikan saat ini, dari subsidi energi hingga pangan, paling tidak dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan kenaikan harga energi dan pangan dunia," kata Josua kepada Kontan.co.id, Selasa (9/7).

Josua bilang, dengan terjaganya daya beli masyarakat, maka aktivitas konsumsi yang merupakan kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan juga dapat terjaga.

Asal tahu saja, pemerintah telah mengucurkan realisasi subsidi dan kompensasi sebesar Rp 155,7 triliun hingga Semester I-2024. Realisasi ini turun 3,8% jika dibandingkan realisasi Semester I-2023 sebesar Rp 161,9 triliun.

Realisasi ini terdiri dari subsidi BBM, LPG 3 Kg, listrik bersubsidi, hingga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ditemui terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa subsidi yang dikucurkan kepada masyarakat selama ini berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia, salah satunya dari sisi daya beli masyarakat.

"Karena kan kita melihat subsidi itu pertama subsidi energi dinikmati bahkan bisa dibilang seluruh masyarakat. Bahkan subsidi BBM bentuknya terbuka jadi dinikmati oleh semua masyarakat, pelaku ekonomi juga memanfaatkan itu jadi berdampak terhadap daya beli jadi sudah jelas dampaknya positif," kata Febrio.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Perum Bulog kembali mendapatkan penugasan untuk penyaluran bantuan pangan beras tahap III hingga Desember 2024.

Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari mengungkapkan Bulog sudah mendapat penugasan untuk penyaluran bantuan pangan beras tahap III.

"Benar kami sudah mendapatkan penugasan penyaluran bantuan pangan beras untuk Agustus, Oktober dan Desember," kata Epi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) inflasi Mingguan, Senin (8/7).

Epi menyebut penugasan itu telah diterima Perum Bulog sejak tanggal 7 Juni 2024 lalu melalui Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 165/TS.03/K06/2026.

Epi menyebut penugasan ini merupakan kelanjutan dari program penyaluran bantuan pangan beras yang sudah dimulai sejak awal tahun lalu untuk kurang lebih 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Sehingga pada Juli ini kami harus menyelesaikan penyaluran bantuan pangan tahap II dan penyaluran pasokan beras SPHP ke pasar," ungkap Epi

Lebih lanjut, Epi turut melaporkan realisasi penyaluran bantuan pangan. Pada tahap I 2024 penyaluran bantuan pangan beras telah terealiasi sebanyak 99,64% atau 657.752 ton beras. Adapun penyaluran yang belum rampung yaitu di Papua Pegunungan dan Papua Tengah.

Sementara Bantuan Pangan Tahap II telah tersalurkan sebanyak 94,78% atau 656.643 ton.

"Terdapat 15 provinsi yang telah selesai dan sisa 23 provinsi yang belum," tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut bahwa pihaknya akan menambah anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk memenuhi program bantuan pangan beras serta daging ayam dan telur pada semester II-2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Alokasi bantuan beras dan bantuan daging ayam dan telur yang akan diperpanjang 3 bulan yaitu pada Agustus, Oktober dan Desember.

"Untuk pembayarannya ini akan menambah biaya Rp 11 triliun," kata Sri Mulyani.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana mendorong penerbitan regulasi pemanfaatan gas bumi untuk sektor industri dan kelistrikan nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, selain melanjutkan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), Pemerintah juga membuka opsi untuk mengkaji lebih jauh kemungkinan perluasan sektor industri penerima manfaat.

Selain itu, Kemenperin pun kini tengah mengusulkan penyusunan regulasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi domestik.

"Kementerian Perindustrian sudah menyiapkan dan mengusulkan pada Bapak Presiden dan kabinet sebuah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang disebut dengan RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Domestik," kata Agus dalam Launching Peraturan Pemerintah 20/2024 yang disiarkan di Youtube, Selasa (9/8).

Agus menjelaskan, dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden, telah disetujui pembentukan RPP Gas Bumi yang didalamnya akan mengatur tentang pengolahan gas untuk kepentingan industri dan sumber energi atau kelistrikan.

"Ini sebagai game changer bagi pengelolaan gas bumi nasional yang khususnya akan diperuntukkan untuk industri manufaktur dan juga untuk kelistrikan di mana diatur dalam RPP tersebut Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 60%," jelas Agus.

Menurutnya, saat ini pemanfaatan gas bumi untuk industri manufaktur baru mencapai 40%. Sementara itu, dari proyeksi yang ada, kebutuhan gas bumi untuk industri manufaktur diperkirakan meningkat dua kali lipat pada 2030 mendatang.

Untuk itu, Agus menilai kebijakan wajib pasok dalam negeri sebagai upaya menjaga keamanan pasokan untuk kebutuhan domestik.

"Kemudian cukup rigid nanti diatur di dalam RPP Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri tersebut termasuk nanti ada penetapan HGBT. Harganya kita cantumkan di dalam PP, ada harga di titik well-head, ada harga dititik plan gate," sambung Agus.

Tidak sampai disitu, beleid baru ini pun akan memungkinkan para pengelola kawasan industri untuk mengelola gas bumi bagi kawasan industrinya. Artinya, kegiatan penyediaan dan penyaluran gas bumi untuk para tenant di kawasan industri dapat dilakukan oleh pihak pengelola termasuk dengan skema impor gas bumi.