Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp 609,7 triliun atau 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Proyeksi defisit ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yakni sebesar 2,29% dari PDB atau secara nominal Rp 522,8 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa defisit yang hampir menyentuh ambang batas amannya menandakan bahwa alat fiskal negara berada dalam tekanan yang berat.

Kondisi APBN yang berat tersebut tercermin dari penerimaan pajak yang tidak setinggi tahun lalu dikarenakan fenomena windfall harga komoditas yang tak terulang. Belum lagi, penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan juga mengalami penurunan.

Bhima menyebut, pemerintah memang sudah menggenjot penerimaan pajak dengan cara melakukan penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%. Namun, kebijakan tersebut nyatanya turut membebani masyarakat sebagai konsumen.

"Itu menjadi beban berat bagi konsumen, khususnya kelas menengah, juga tekanan ekonomi dari sisi inflasi bahan makanan juga menghantui, indikator kendaraan bermotor penjualannya juga turun," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Senin (8/7).

Dengan kondisi APBN 2024 yang melebar, Bhima bilang, hal tersebut bisa menjadi pelajaran untuk pemerintahan selanjutnya agar tetap menjaga defisit APBN 2024 di bawah 2,7% PDB.

"Jangan sampai pelebaran defisit APBN ini menjadi pembenaran untuk melakukan kenaikan harga-harga yang diatur oleh pemerintah sehingga bisa menciptakan inflasi umum ataupun inflasi administrasi yang lebih tinggi ke depannya," katanya.

Proyeksin defisit APBN yang melebar ini juga diartikan sebagai alarm bagi pemerintahan Prabowo Subianto untuk lebih berhati-hati dalam mengelola APBN. Pasalnya, warisan APBN ini tidak banyak memiliki keistimewaan untuk melakukan ekspansi belanja.

"Ini harus sangat hati-hati pak Prabowo ke depan warning bahwa APBN tidak dalam kondisi yang luxury sehingga harus dilakukan rasionalisasi program-program yang akan dijalankan," imbuh Bhima.

Bahkan dirinya menyarankan anggaran Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang sebesar Rp 71 triliun bisa diturunkan lagi. Begitu juga anggaran IKN yang harus dilakukan rasionalisasi anggaran sehingga kredibilitas fiskal tetap terjaga.

"Karena proyeksi defisit melebar sangat jauh dari asumsi awal, kalau 2,7% dengan batas maksimal 3%. Artinya ini APBN dalam kondisi yang bisa dikatakan cukup berat. Ini belum termasuk program Prabowo yang baru ke depan," tegasnya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indawati mengungkapkan penerimaan pajak mencapai Rp 893,8 triliun per Juni 2024 atau setara 44,9% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Penerimaan ini terkoreksi 7,9% dibandingkan periode tahun lalu yang tercatat Rp 970,2 triliun.

Untuk itu, Sri Mulyani berharap kinerja penerimaan pajak mampu tumbuh sebesar 14,5% pada semester II-2024. Ia pun mengungkapkan sejumlah strategi untuk mengerek kinerja pajak hingga akhir tahun ini.

"Kita akan melakukan beberapa measure terutama kita akan memeriksa beberapa restitusi supaya benar bisa dikendalikan," kata Sri Mulyani setelah rapat bersama Banggar DPR, Senin (8/7).

Sri Mulyani menjelaskan untuk mencapai target penerimaan tahun ini, pemerintah bakal mengoptimalkan restitusi atau proses pengembalian pembayaran pajak.

Ia juga menerangkan bahwa turunnya penerimaan pajak dikarenakan oleh kenaikan restitusi pada semester I-2024. Adapun restitusi terjadi pada jenis pajak PPh dan PPN yang naik 70,3%.

Kenaikan restitusi pajak secara signifikan dikarenakan turunnya profitabilitas dunia usaha dan peningkatan kebutuhan likuiditas akibat moderasi harga komoditas.

Untuk itu, pemerintah akan mengoptimalkan pajak dengan menjaga harga komoditas tetap stabil. Adapun harga komoditas seperti minyak sawit (CPO) akan kembali naik.

Selain itu, strategi lainnya yakni mengoptimalkan pajak dengan kebijakan dinamisasi PPh Pasal 25.

"Kita juga melihat beberapa kinerja, biasanya semester kedua di kuartal ketiga kita bisa meningkatkan penerimaan cukup besar pada saat kita melakukan rekalibrasi terhadap kinerja dari perusahaan-perusahaan dan kegiatan ekonomi," ujarnya.

Sebagai informasi tambahan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan bahwa penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp 1,921,9 triliun.

Angka ini setara 96,6% dari target APBN 2024. Dengan begitu, ada shortfall penerimaan pajak berkisar Rp 66,9 triliun.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengembangan Gelora Bung Karno (GBK) akan diusulkan menjadi proyek strategis nasional (PSN).

Hal itu diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno usai rapat internal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Yang PSN juga mendapat arahan bahwa PSN GBK ini akan diusulkan sebagai sebuah kawasan terpadu yang ditujukan untuk olah raga dan hiburan, dan nanti akan diusulkan investasi-investasi baru di PSN tersebut," ujar Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7).

Sandiaga mengatakan, luas total wilayah GBK mencapai 279 hektare terbilang cukup untuk dijadikan kawasan yang integratif dengan fasilitas amenitas, akomodasi maupun fasilitas olahraga lainnya, dan fasilitas penyelenggaraan event.

"Ini tentunya menarik lebih banyak event-event berkualitas internasional untuk datang mengadakan konser di Indonesia," ucap Sandiaga.

Terkait rencana pengembangan, Sandiaga mengatakan, hal tersebut nantinya akan dikaji oleh pihak pengelola GBK.

"Dan apa yang akan dibangun dan wilayahnya dimana yang akan diusulkan untuk menjadi PSN atas nilai investasi yang besar dengan dampak nilai ekonomi dan multiplier effect," kata Sandiaga.

Sandiaga mengatakan, hal tersebut akan dituntaskan di tahun 2025 pengusulannya. Sama seperti penganggaran Indonesia Quality Touurism Fund yang regulasinya akan selesai di bulan Agustus 2024 nanti untuk dimasukan di RAPBN 2025.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah optimistis penerimaan pajak hingga akhir tahun 2024 ini tidak akan tercapai sesuai target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan bahwa penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp 1,921,9 triliun. Angka ini setara 96,6% dari target APBN 2024. Dengan begitu, ada shortfall penerimaan pajak berkisar Rp 66,9 triliun.

Hal itu Sri Mulyani sampaikan saat Laporan Realisasi Semester I dan prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024 di gedung DPR RI, Senin (8/7).

"Outlook pendapatan negara dari sisi pajak akan mencapai 96,6% dari APBN 2024. Ini masih tumbuh tipis 2,9%, ini artinya juga perekonomian nasional kita relatif terjaga meskipun tekanan dari beberapa komoditas masih sangat besar," kata Sri Mulyani.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, mengatakan, penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan yang paling lemah. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai ada perbaikan dari berkurangnya restitusi.

Ia menjelaskan untuk PPh Badan sangat sulit sekali untuk dapat menopang penerimaan pajak tahun ini, mengingat masih terdampak dari pelemahan komoditas 2022-2023.

"Dan kalau melihat rilis BPS (Badan Pusat Statistik), pertumbuhan sektor industri pengolahan pada kuartal I-2024 hanya 4,13% sedangkan pada kuartal I-2023 bisa tumbuh 4,43%. Ini juga berdampak pada penerimaan pajak kita," kata Fajry kepada Kontan, Senin (8/7).

Dirinya berpendapat bahwa target penerimaan pajak tahun ini tidak baik bila dipaksakan karena yang bakal terdampak ialah para pelaku usaha di lapangan.

"Kita tak mau juga penerimaan pajak bagus tapi mengobarkan industri. Yang benar adalah, industri kuat, penerimaan pajak juga kuat," ujarnya.

Selain itu, ia juga menerangkan, realisasi yang di bawah target itu akan semakin sulit untuk tahun depan, mengingat akan kenaikan lebih tinggi dari yang dirancang oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah perlu menjaga defisit anggaran tahun depan.

Rencana kebijakan yang berisiko mengurangi penerimaan pajak seperti Family Office tak perlu dilanjutkan. Bila dilihat penerimaan pajak kita tahun ini, PPh 21 kontribusinya meningkat dan menjadi penyelamat kinerja pajak tahun ini.

"Dan yang paling banyak berkontribusi adalah kelompok kaya. Kalau sampai mereka bebas pajak, riskan sekali ke penerimaan pajak kita," jelasnya.

"Saya gak cuma kasihan ke Ibu Sri Mulyani tapi juga ke Pak Prabowo. Bisa-bisa tambah sulit bagi beliau untuk merealisasikan janji politiknya. Apalagi, beliau orang yang selalu memegang janji. Kalau dananya berkurang akibat adanya family office, kasihan juga," tutupnya.

Sementara itu, Konsultan Pajak di PT Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman mengungkapkan bahwa penerimaan pendapatan negara sampai dengan Juni 2024 atau semester I tahun 2024 sudah mencapai 47,1% dari target APBN.

"Berdasarkan pengalaman, jika semester I sudah mendekati 50% justru penerimaan pajak akan tercapai," kata Raden kepada Kontan, Senin (8/7).

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pelaksana tugas (Plt) Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bakal bertandang ke Abu Dhabi pekan depan.

Basuki bilang, kunjungan Jokowi ke Abu Dhabi demi melanjutkan minat investasi Mohamed Ali Rashed Alabbar yang hendak menanamkan investasi di IKN.

“Nanti tanggal 15 Juli dan 16 Juli 2024, beliau (Presiden Jokowi) baru ke Abu Dhabi, untuk menindak lanjuti kunjungan (Ali Rashed Alabbar),” ujarnya di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (8/7).

Basuki menuturkan, Mohamed Ali Rashed Alabbar yang merupakan bos Emaar Properties dan juga pendiri Burj Khalifa, digadang-gadang bakal membangun pusat keuangan alias financial center di IKN. Adapun bentuknya bakal menyerupai kawasan SCBD.

Namun demikian, Basuki mengatakan bahwa dirinya belum dapat memastikan kunjungan Presiden Jokowi kesana apakah untuk memastikan investasi tersebut atau seperti apa.

“Nanti kita tunggu saja, jadi menurut saya belum ada beritanya,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, kabar mengenai akan masuknya Emaar Properties ke IKN juga sempat disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan groundbreaking investasi Astra Biz Center di IKN, Selasa (4/6).

Jokowi menyebut, usai diajak berkeliling ke Nusa Dua, Mandalika, dan IKN, Alabbar mengungkap minatnya untuk menyuntik investasi ke IKN.

"Dia langsung komitmen tapi enggak saya sebut angkanya karena belum sign, saya belum mau ngomong kalau belum tanda tangan betul, tapi gede banget dan akan kita tanda tangani InsyaAllah nanti bulan Juli di Abu Dhabi atau di Dubai," kata Jokowi.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Komisi VII DPR RI meminta Pemerintah Indonesia mengkaji kembali kebijakan larangan ekspor bijih bauksit.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, permintaan untuk mengkaji kebijakan larangan ekspor bauksit mempertimbangkan dampak perekonomian daerah salah satunya wilayah Kalimantan Barat.

"Dengan adanya kebijakan penutupan ekspor memiliki implikasi yang sangat luar biasa berat terhadap perekonomian di Kalimantan Barat," ujar Maman dalam Rapat Kerja bersama Menteri ESDM, Senin (8/7).

Maman menjelaskan, salah satu kendala hilirisasi bauksit yakni nilai investasi smelter yang terhitung cukul tinggi. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab pembangunan smelter bauksit terkendala.

"Namun dengan tingginya nilai investasi pembangunan smelter bauksit, ini akhirnya berdampak kepada kemampuan pemilik-pemilik IUP untuk membangun smelter," jelas Maman.

Pemerintah menetapkan larangan ekspor bijih bauksit sejak Juni 2023. Kebijakan ini ditempuh sebagai upaya mendorong hilirisasi sektor bauksit di dalam negeri.

Usulan mengkaji kebijakan larangan ekspor bauksit pun menjadi salah satu poin kesimpulan rapat kerja Menteri ESDM dan Komisi VII DPR RI.

"Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM untuk mengkaji dan membuka kembali kebijakan pelarangan ekspor bauksit dengan kuota ekspor terbatas dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah penghasil bauksit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Maman saat membacakan poin kesimpulan rapat.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -NEW YORK/WASHINGTON – Boeing telah setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan kriminal dan membayar denda sebesar US$ 243,6 juta untuk menyelesaikan penyelidikan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) terkait dua kecelakaan fatal 737 MAX, demikian disampaikan pemerintah dalam dokumen pengadilan pada hari Minggu.

Perjanjian ini, yang memerlukan persetujuan hakim, akan membuat produsen pesawat tersebut menjadi pelaku kejahatan yang dihukum terkait kecelakaan di Indonesia dan Ethiopia dalam periode lima bulan pada tahun 2018 dan 2019 yang menewaskan 346 orang.

Kesepakatan ini mendapat kritik cepat dari keluarga korban yang menginginkan Boeing menghadapi pengadilan dan menerima konsekuensi finansial yang lebih berat.

Dorongan Departemen Kehakiman (DOJ) untuk menuntut Boeing telah memperdalam krisis yang sedang berlangsung di perusahaan tersebut sejak insiden ledakan dalam penerbangan pada bulan Januari yang mengungkap masalah keselamatan dan kualitas yang berkelanjutan.

Pengakuan bersalah ini berpotensi mengancam kemampuan perusahaan untuk mendapatkan kontrak pemerintah yang menguntungkan dengan Departemen Pertahanan AS dan NASA, meskipun mereka bisa mencari pengecualian.

Boeing menjadi terpapar pada penuntutan kriminal setelah Departemen Kehakiman menemukan bahwa perusahaan melanggar kesepakatan tahun 2021 terkait kecelakaan fatal tersebut.

Namun, pengakuan bersalah ini menyelamatkan Boeing dari persidangan yang kontroversial yang dapat mengekspos keputusan perusahaan sebelum kecelakaan fatal tersebut ke pengawasan publik yang lebih besar.

Hal ini juga akan memudahkan perusahaan yang akan memiliki CEO baru akhir tahun ini, untuk bergerak maju dalam upaya mendapatkan persetujuan untuk rencana akuisisi Spirit AeroSystems.

Juru bicara Boeing mengonfirmasi bahwa mereka telah "mencapai kesepakatan prinsip mengenai penyelesaian dengan Departemen Kehakiman."

Sebagai bagian dari kesepakatan, Boeing setuju untuk menghabiskan setidaknya US$ 455 juta dalam tiga tahun ke depan untuk meningkatkan program keselamatan dan kepatuhan. Dewan direksi Boeing juga harus bertemu dengan keluarga korban kecelakaan MAX, menurut dokumen tersebut.

Kesepakatan ini juga menetapkan pengawas independen yang harus mengajukan laporan kemajuan tahunan secara publik untuk mengawasi kepatuhan perusahaan. Boeing akan berada dalam masa percobaan selama tiga tahun masa tugas pengawas tersebut.

Pengacara beberapa keluarga korban mengatakan mereka berencana untuk mendesak Hakim Reed O'Connor, yang mengawasi kasus ini, untuk menolak kesepakatan tersebut.

Dalam dokumen terpisah yang diajukan ke pengadilan, mereka mengutip pernyataan O'Connor dalam putusan Februari 2023: "Kejahatan Boeing dapat dianggap sebagai kejahatan korporasi paling mematikan dalam sejarah AS."

Kesepakatan ini disebut sebagai "tamparan di pergelangan tangan" oleh Erin Applebaum, seorang pengacara di Kreindler & Kreindler LLP yang mewakili beberapa keluarga korban.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,03% atau 2,39 ke poin 7.250,98 hingga akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (8/7).

Research Analyst Phintraco Sekuritas Nurwachidah mengatakan, IHSG membentuk pola hanging man berdasarkan pergerakan Senin (8/7). Pergerakan tersebut juga memicu penyempitan positive slope pada MACD. Kondisi tersebut dapat menjadi awal dari normal pullback dari overbought area.

"Jadi hati-hati pullback ke 7.200-7.250 di Selasa (9/7)," ujar Nurwachidah pada Kontan.co.id, Senin (8/7).

Selain faktor teknikal, menurut Nurwachidah koreksi juga dipicu oleh Indonesia Consumer Confidence Index yang turun ke 123,3 pada Juni 2024 dari 125,2 di Mei 2024. Meski jauh di atas batas confidence 100, namun penurunan tersebut merupakan penurunan kedua berturut-turut.

"Artinya terdapat indikasi penurunan tingkat optimisme konsumen terhadap ekonomi Indonesia dalam setidaknya 6 bulan ke depan," ungkapnya.

Nurwchidah menambahkan, dari eksternal pasar mengantisipasi pidato Kepala the Fed, Jerome Powell pada Selasa (9/7) dan data inflasi AS pada Kamis (11/7). Keduanya merupakan faktor penentu pandangan pelaku pasar terhadap peluang pemangkasan di September 2024.

Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG rawan terkoreksi dengan support 7.196 dan resistance 7.275. Menurut dia, IHSG dipengaruhi oleh aksi profit taking.

"Di sisi lain, pergerakan harga komoditas dan investor masih akan mencermati kebijakan The Fed," kata Herditya.

Herditya merekomendasikan investor untuk mencermati saham PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) dengan target harga Rp 5.450-Rp 5.750, PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) dengan target Rp 1.525-Rp 1.670, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) dengan target harga Rp 2.700-Rp 2.800.

Sementara Nurwchidah merekomendasikan untuk mencermati saham AALI, SMGR, UNVR, ARTO, dan PWON.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan mengizinkan kawasan industri mengadakan LNG (liquefied natural gas) dari luar negeri.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat internal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri.

"Terkait kawasan industri diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7).

Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Sanny Iskandar memperkirakan, permintaan lahan industri tahun 2024 akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurutnya, permintaan lahan didukung oleh pertumbuhan industri manufaktur, seperti otomotif dan FMCG (Fast Moving Consumer Goods). Selain itu, permintaan lahan juga berasal dari industri data center yang meningkat seiring maraknya transformasi digital.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) kedatangan tiga perusahaan tercatat baru pada Senin (8/7). Dengan begitu, total emiten anyar di BEI mencapai 30 perusahaan.

Yakni, PT Superior Prima Sukses Tbk (BLES). Kemudian PT Indo American Seafoods Tbk (ISEA) dan perusahan milik anak Tommy Soeharto, PT Intra Golflink Resort Tbk (GOLF).

Adapun ketiga emiten itu berasal dari sektor yang berbeda-beda. BLES berasal dari sektor bahan baku. Sementara ISEA masuk dalam sektor konsumen primer.

Kemudian GOLF, sesuai dengan namanya, masuk dalam sektor konsumer siklikal. Jika ditarik berdasarkan industrinya, GOLF masuk dalam rekreasi dan fasilitas olahraga.

Abdul Azis Setyo, Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas menuturkan, berdasarkan sektornya, sektor yang berkaitan dengan konsumen masih prospektif.

"Secara prospek yang berkaitan dengan konsumen masih prospektif, tetapi memang tidak serta merta mempengaruhi kinerja dari emiten," kata dia kepada Kontan.co.id, Senin (8/7).

Untuk penghimpunan dana di paruh kedua tahun ini, Azis belum bisa memproyeksikan apakah gelaran IPO akan semarak atau tidak. Namun Azis menilai BEI akan selektif.

"Tetapi akan adanya seleksi ketat oleh BEI bisa jadi penghimpunan dana lewat IPO tidak begitu banyak dibandingkan tahun lalu," kata Azis.

Berdasarkan data BEI, setidaknya ada 24 perusahaan dalam pipeline IPO. Mayoritas merupakan perusahaan dengan aset skala menengah sebanyak 15 calon emiten.

Pada pembukaan perdagangan Selasa (9/7), BEI akan kedatangan satu emiten anyar, yaitu PT Gunanusa Eramandiri Tbk (GUNA) yang bakal tercatat di papan pengembangan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi administratif kepada 28 Perusahaan Pembiayaan atau Multifinance, 13 Perusahaan Modal Ventura, dan 16 Penyelenggara Fintech P2P Lending pada Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan pemberian sanksi itu dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML.

Agusman menerangkan sanksi itu juga diberikan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Peraturan OJK (POJK) yang berlaku maupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan langsung.

"Pengenaan sanksi administratif, terdiri dari 34 sanksi denda dan 53 sanksi peringatan tertulis," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Senin (8/7).

Agusman menyampaikan OJK berharap upaya penegakkan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML untuk meningkatkan aspek tata kelola yang baik, kehati-hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan peningkatan nilai premi asuransi non-komersial sebesar 6,73% secara year on year (YoY), mencapai Rp 73,04 triliun pada Mei 2024.

Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa asuransi non-komersial mencakup aset BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional, serta BPJS Ketenagakerjaan yang menyediakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Selain itu, program asuransi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri juga termasuk dalam kategori asuransi non-komersial, terutama yang terkait dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Total aset untuk kategori ini tercatat sebesar Rp 219,58 triliun, mengalami kontraksi sebesar 1,86% YoY.

"Kinerja ini didukung oleh permodalan yang solid, di mana industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing mencatatkan Risk Based Capital (RBC) sebesar 441,93% dan 326,66%, jauh di atas ambang batas yang ditetapkan sebesar 120%," ujar Ogi dalam presentasi Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK pada Senin (8/7).

Sementara itu, untuk asuransi komersial, akumulasi pendapatan premi meningkat sebesar 8,59% YoY menjadi Rp 137,40 triliun pada Mei 2024.

Peningkatan ini terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh 2,23% YoY menjadi Rp 73,51 triliun, serta premi asuransi umum dan reasuransi yang naik 16,94% YoY menjadi Rp 63,9 triliun.