Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 16 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nilai total Rp44,24 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Pada rapat kerja untuk menyetujui PMN senilai Rp44,24 triliun tersebut, Komisi VI DPR juga mengapresiasi Kementerian BUMN

“Di masa dulu kebanyakan atau bahkan sebagian besar PMN dibiayai dari utang luar negeri. Tapi, pada saat ini, PMN diajukan diambil dari dividen BUMN yang sebenarnya kalau dikalkulasikan masih surplus antara dividen yang dimasukkan ke dalam keuangan negara dengan PMN yang dialokasikan untuk BUMN,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR, M. Sarmuji, saat menyampaikan pengantar dalam Rapat Kerja antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR, Rabu (10/7/2024) malam.

Adapun, Kementerian BUMN mampu menyetor dividen senilai total Rp279,8 triliun sepanjang periode 2020 sampai dengan 2024, atau lebih besar Rp61,91 triliun dibandingkan dengan kucuran PMN dalam periode yang sama.

Sebagai informasi, Raker antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR mengagendakan 3 agenda, yaitu pengambilan keputusan terkait PMN 2025, progress pembentukan holding BUMN Karya, dan pengelolaan dana pensiun. Meski demikian, saat rapat hendak dibuka, DPR menyepakati hanya membahas satu agenda saja, yaitu pengesahan PMN.

Lebih jauh, saat membacakan kesimpulan rapat menyangkut persetujuan atas usulan PMN masing-masing BUMN, diantaranya PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PTPP), Wakil Ketua Komisi VI DPR, M. Sarmuji melontarkan celetukan bernada candaan.

“Ini sebenarnya agak berbau Kaleng Khong Guan isi rengginang, Judulnya PT Pembangunan Perumahan, tetapi proyeknya, proyek tol. Tidak membangun rumah,” ujarnya, sambal tertawa.

Sebagai informasi, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk mendapat suntikan PMN sebesar Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu Subang.

Sebanyak 9 fraksi di Komisi VI DPR menyatakan dukungan atas usulan PMN 2025. Hal ini mempertimbangkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah dalam beberapa tahun terakhir yang membuat usulan PMN BUMN Rp44,24 triliun disetujui.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Harris Turino menyatakan dIviden yang diberikan BUMN kepada negara mencapai Rp279,9 triliun selama 2019 hingga 2024 jauh lebih besar dibandingkan PMN yang berjumlah Rp226,1 triliun pada periode yang sama.

"Kami mengapresiasi bahwa BUMN turut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui PNBP, dengan demikian dalam rangka mendukung kinerja BUMN lebih baik ke depan, maka kami mendukung pemberian PMN kepada BUMN," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI Fraksi PKB, Tommy Kurniawan, menyatakan bahwa suntikan modal negara diharapkan mampu mempercepat kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah.

"Kami juga berharap perusahaan yang menerima PMN harus dapat menunjukkan perubahan kerja agar pemberian PMN bersifat riil dan pengggunaan harus selektif, serta bermanfaat untuk peningkatan daya beli, kesempatan kerja sesuai peran BUMN," ucapnya.

Kementerian BUMN diketahui mengusulkan PMN 2025 senilai Rp44,24 triliun. Dana tersebut mayoritas akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau senilai Rp30,4 triliun. Adapun untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya mencapai 4%.

Total ada 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN pada 2025. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.

Di sisi lain, PMN sebesar Rp28,2 triliun sudah mengalir ke tiga perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya, IFG, dan emiten PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang memiliki kode saham WIKA.

Secara rinci, Hutama Karya atau HK mendapatkan suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG meraih Rp3,6 triliun sebagai dana hasil lelang aset Jiwasraya dan WIKA mendapatkan Rp6 triliun.

Berikut daftar 16 BUMN yang dapat PMN di 2025:

1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 13,86 triliun dalam rangka melanjutkan pembangunan TTS Fase 2 dan 3.
2. PT Asabri (Persero) sebesar Rp 3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan
3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp 3 triliun dalam rangka program listrik desa
4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka penjaminan KUR, dan mendorong untuk melakukan penyesuaian kecukupan IP KUR
5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp 2,5 triliun dalam rangka pengadaan kapal baru
6. PT BioFarma (Persero) sebesar Rp 2,21 triliun dalam rangka fasilitas capital expenditure baru
7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2,09 triliun dalam rangka pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja
8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2 triliun dalam rangka perbaikan struktur permodalan
9. PT Len Industri (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.
10. PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka pengembangan usaha
11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,8 triliun dalam rangka pengadaan train set baru penugasan pemerintah
12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp. 1,62 triliun dalam rangka modal kerja program CPP
13. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu Subang.
14. Perum DAMRI sebesar Rp 1 triliun dalam rangka penyediaan bus listrik
15. Perum Perumnas sebesar Rp 1 triliun dalam rangka restrukturisasi dan penyelesaian persediaan.
16. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 976 miliar dalam rangka pembuatan kereta KRL

Bisnis.com, JAKARTA – PT Djarum kembali melanjutkan program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) dengan merenovasi dan membangun 80 hunian yang berada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Total anggaran yang dikucurkan untuk program ini mencapai Rp4 miliar.

Para penerima bantuan RSLH kali ini tersebar di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus. Terdiri dari 9 rumah di Kecamatan Bae, 5 rumah di Kecamatan Dawe, 9 rumah di Kecamatan Gebog, 5 rumah di Kecamatan Jati, 11 rumah di Kecamatan Jekulo, 11 rumah di Kecamatan Kaliwungu, 4 rumah di Kecamatan Kudus, 7 rumah di Kecamatan Mejobo, serta 19 rumah di Kecamatan Undaaan.

Seremoni serah terima simbolis dari PT Djarum kepada para penerima bantuan RSLH diselenggarakan pada Rabu (10/7), bertempat di Pendopo Kudus. Acara ini turut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie, jajaran pemerintah kabupaten bersama dinas terkait, serta perwakilan dari kecamatan dan desa setempat.

Salah satu penerima bantuan dari program RLSH, yakni Musni dari Desa Bulucangkring, Kecamatan Jekulo. Perempuan yang hidup sebatang kara dan bekerja serabutan di kios Pasar Bareng, Kudus ini mengucap syukur karena mendapat tempat tinggal layak setelah rumah lamanya roboh karena hujan dan angin. Usai pembangunan ulang oleh PT Djarum, kini hunian Musni menjadi lebih kokoh, aman, sehat, dan nyaman.

“Rumah saya awalnya cuma terbuat dari bambu yang keropos, lalu roboh. Saya berdoa agar ada pihak yang masih peduli dengan rakyat kecil. Alhamdulillah saya mendapat bantuan dari PT Djarum sehingga saya punya rumah yang layak untuk hari tua saya. Sekarang saya bisa beristirahat dan melanjutkan hidup dengan lebih baik,” ucap Musni

Pj Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie mengapresiasi langkah nyata dan kepedulian dari PT Djarum. Menurutnya, dengan program ini akan semakin banyak masyarakat yang lebih sehat dan produktif karena menempati hunian yang layak bersama keluarga. Ia juga berharap program RSLH ini berjalan dengan baik, berkelanjutan, dan tepat sasaran sehingga semakin banyak masyarakat dengan penghasilan rendah dapat merasakan hunian yang aman, sehat, dan nyaman.

“Kepada PT Djarum, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas inisiatif, kepedulian, dan uluran tangan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Rumah layak huni merupakan salah satu elemen mendasar bagi warga dalam menjaga kualitas hidupnya. Semoga dengan bantuan ini, tingkat kesejahteraan para penerima bantuan menjadi semakin baik,” kata Muhamad Hasan Chabibie di acara seremoni Serah Terima Simbolis Rumah Sederhana Layak Huni, Rabu (10/7).

Dalam kesempatan yang sama, Deputy General Manager Community Development PT Djarum Achmad Budiharto mengatakan program RSLH tak lain bertujuan untuk membantu masyarakat di Kabupaten Kudus dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya. Ia menjelaskan, PT Djarum berkolaborasi dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus guna membantu masyarakat dengan penghasilan rendah agar memiliki hunian yang lebih aman, sehat, dan nyaman.

“Berdasarkan data PKPLH, saat ini ada sekitar enam ribuan rumah tinggal yang tidak layak huni di Kabupaten Kudus. Maka kami melihat program Rumah Sederhana Layak Huni ini harus terus dilanjutkan untuk membantu memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Untuk semester pertama ini total ada 80 rumah, sementara pada semester kedua nanti kami menargetkan 100 rumah lagi,” ucap Budiharto.

Untuk membiayai renovasi maupun pembangunan ulang 80 rumah tersebut, PT Djarum total mengucurkan anggaran tidak kurang dari Rp4 miliar. Dengan alokasi biaya masing-masing rumah berkisar Rp50 juta hingga Rp55 juta. PT Djarum juga menerapkan total intervensi sehingga penerima bantuan tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali untuk proses pembangunan, mengingat kondisi ekonomi mereka yang terbatas.

Selain PT Djarum, bantuan RSLH tahun 2024 ini juga berasal dari Kopi Tubruk Gadjah dan Polytron. Adapun rinciannya yaitu sebanyak 68 rumah dari PT Djarum, 2 rumah dari Polytron (PT Hartono Istana Teknologi), dan 10 rumah dari Kopi Tubruk Gadjah (PT Sumber Kopi Prima).

Sebelum program RSLH terhadap 80 rumah kali ini, tercatat PT Djarum lebih dulu telah melakukan renovasi atau membangun ulang sebanyak 70 rumah di berbagai kabupaten di Jawa Tengah. Perdana dilakukan pada tahun 2022, program ini telah menyasar empat kabupaten yaitu Pemalang (10 rumah), Kudus (10 rumah), Rembang (5 rumah), Demak (10 rumah). Kemudian pada 2023 di tiga kabupaten yaitu di Kudus (25 rumah), Grobogan (5 rumah), dan Blora (5 rumah).

Budiharto menambahkan sebuah hunian nantinya akan disebut sebagai rumah sederhana layak huni setelah memenuhi tiga persyaratan dasar yakni “Aman, Sehat, dan Nyaman” Pertama, “Aman” artinya rumah sederhana layak huni harus aman secara pondasi dan konstruksi. Dengan pilihan material terbaik, bangunan ini dapat bertahan dalam kurun waktu minimal 10 tahun sehingga dapat menjadi tempat bernaung yang aman bagi seluruh keluarga.

Kedua, “Sehat” dari sisi kesehatan, rumah sederhana layak huni juga harus memiliki pencahayaan alami yang cukup, sirkulasi udara yang baik, serta sanitasi yang baik pula. “Setelah ‘Aman’ dan ‘Sehat’, kami berharap para penghuninya akan merasa ‘Nyaman’, kemudian dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan membuahkan perbaikan ekonomi bagi keluarga tersebut,” pungkas Budiharto.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyebut Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF) atau dana abadi pariwisata akan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, menyampaikan, dana awal sebesar Rp2 triliun akan dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPBN) 2025.

“IQTF ini Rp2 triliun akan dimasukkan di RAPBN 2025,” kata Sandi kepada awak media di Kantor Samuel Sekuritas, Rabu (10/7/2024).

Untuk diketahui, dana tersebut nantinya dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian dalam negeri, meningkatkan pergerakan wisatawan, serta memiliki aspek keberlanjutan dan positif terhadap nation branding Indonesia.

Sandi menuturkan bahwa pada 2025, Kemenparekraf bersama dengan kementerian/lembaga akan menyusun dan mengusulkan daftar kegiatan untuk mendapat pendanaan IQTF. Daftar ini selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden.

“[Ini] Diusulkan kepada Bapak Presiden, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo Subianto yang menentukan event mana yang akan didukung,” jelasnya.

Mantan Wakil Gubernur Jakarta ini sebelumnya mengungkapkan, penyusunan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dana abadi pariwisata rampung pada Agustus 2024.

“Arahan Bapak Presiden [Jokowi] yaitu Indonesia Quality Tourism Fund akan dibentuk dan di bulan Agustus di rampungkan dari segi regulasi,” kata Sandiaga di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Pemerintah memastikan, dana pariwisata ini tidak dibebankan ke wisatawan termasuk wisatawan nusantara (wisnus) lantaran sumber dana untuk tahap awal sepenuhnya berasal dari APBN.

Dia mengharapkan, beleid itu dapat terbit sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir dan berlaku mulai 2025.

Bisnis.com, SIDOARJO - Pabrik PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) Prambon Sidoarjo masih mengincar beberapa kontrak baru di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara setelah sebelumnya telah menyelesaikan kontrak IKN sebesar Rp15,46 miliar.

Manager Precast Plant WSBP Prambon, Mohammad Fajar Daniel, menjelaskan saat ini terdapat proyek jalan tol IKN target 3B dan 6C yang dibidik dan sedang menunggu konfirmasi.

“Nanti juga ada bandara VIP, tapi itu dari induk [WSKT], yang sudah ada tol target 3B dan 6C itu juga sekarang sedang tahap tarik ulur mengenai kontrak, tapi secara harga kita sudah menang,” kata Fajar di Plant WSBP Prambon Sidoarjo, Rabu (10/7/2024).

Fajar juga menjelaskan beberapa kontrak proyek IKN yang telah diselesaikan yaitu PC-I Girder sebesar Rp15,46 miliar. Kontrak tersebut merupakan kontrak yang berjalan sejak Januari 2024.

Adapun, saat ini WSBP Plant Prambon sedang mengerjakan setidaknya tiga proyek, yaitu PC-I Girder, Spun Pile, dan Square Pile untuk Proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (tol proban) Paket 3. Proyek tersebut memiliki target selesai di Juli 2024.

Kemudian suplai spun pile untuk proyek RSUD Sidoarjo dengan target selesai di Juli 2024. Serta, suplai spun pile untuk proyek pembangunan Swissbell Hotel Nabire dengan target selesai di Agustus 2024.

Selanjutnya, proyek suplai spun pile instalasi IPA Beton Nipah Kuning. Proyek ini ditargetkan selesai pada Juli 2024.

Adapun Plant Proban memiliki kapasitas produksi mencapai 181.725 ton per tahun atau setara dengan 15.143 ton per bulan. Sampai dengan saat ini, utilitas pabrik adalah sekitar 23%.

Mayoritas produksi pabrik adalah produk spun pile sebanyak 5.220 ton per bulan, girder sebesar 4.748 ton per bulan, CCSP 1.645 ton per bulan, square pile sebanyak 1.531 ton per bulan serta produk lainnya sebanyak 2.000 ton per bulan

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) merencanakan beragam kegiatan menarik di Jakarta, usai tak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan, pemerintah akan menggelar lebih banyak kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, dan Exhibitions) untuk menarik lebih banyak wisatawan ke Jakarta.

“Jakarta ini akan bergerak. Bukan setelah pusat pemerintahnya pindah, terus jadi sepi, tapi justru akan lebih banyak kegiatan MICE,” kata Sandi kepada awak media di Kantor Samuel Sekuritas, Rabu (10/7/2024).

Dengan masifnya berbagai kegiatan di Jakarta serta pengelolaan infrastruktur yang semakin baik, Mantan Wakil Gubernur Jakarta itu meyakini bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Jakarta akan meningkat, meski tak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara.

Adapun pernyataan ini sekaligus merespons Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta yang menyebut bahwa okupansi atau tingkat hunian hotel di Jakarta berpotensi anjlok hingga 50% jika pemerintahan resmi dipindahkan ke IKN.

Ketua Badan Pimpinan Daerah PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono, memperkirakan, tingkat okupansi hotel berpotensi turun sebesar 50% dibandingkan kondisi normal. Pasalnya, semua kegiatan bisnis dan pemerintahan akan berpindah ke IKN.

“Kalau sampai betul-betul pindah semuanya, pemerintahan pindah segala macam pindah itu bisa sampai 50% [dibandingkan kondisi normal],” kata Sutrisno kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Saat ini, Sutrisno menyebut bahwa tingkat okupansi di Jakarta belum mengalami perubahan signifikan. Mengingat hingga saat ini belum ada tanda-tanda perpindahan pemerintahan ke IKN.

Kendati begitu, industri perhotelan di Jakarta telah mempersiapkan diri agar bisnisnya tetap bertahan. Misalnya, kata dia, pemasaran hotel diarahkan untuk lebih proaktif menjemput bola dan menyambut berbagai macam kantong-kantong konsumen.

Selain itu, industri perhotelan juga melakukan perbaikan di sisi manajemen internal agar lebih menarik dengan pelayanan yang lebih bagus dan harga yang bersaing.

“Jadi masing-masing anggota punya cara yang berbeda-beda satu sama lain untuk bisa tetap eksis,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- KB Bank (BBKP), yang sebelumnya bernama KB Bukopin, gencar menggaet berbagai ekosistem mulai dari kendaraan listrik (electric vehicle/EV) hingga pertanian untuk mendongkrak kinerja bisnisnya pada tahun ini.

Direktur Utama Bank KB Bukopin Woo Yeul Lee mengatakan di Indonesia telah banyak bank dengan berbagai ekosistem bisnisnya masing-masing.

"Kami pun membutuhkan strategi tangkap pasar, fokus ke beberapa ekosistem, electric vehicle, agrikultur, dan medical industry," katanya dalam acara KB Bank 54Th Anniversary pada Rabu (10/7/2024).

KB Bank melakukan perhitungan matang dalam menyasar peluang pasar di sektor-sektor tersebut. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuat di sumber daya alam [SDA], kami pun cari pasar seperti itu," tuturnya.

Adapun, dalam menyasar pasar tersebut, KB Bank pun telah gencar bekerja sama. Untuk EV misalnya, KB Bank telah menjajaki kerja sama dengan anchor company. Kerja sama dilakukan dalam hal pengadaan mobil listrik dan bus listrik.

Untuk pasar agrikultur, KB Bank menggaet kerja sama dengan pabrik gula. "Ada kerja sama dengan anchor company mulai dari proses penanaman benih sampai produksi gula," katanya.

Sementara itu, dilihat dari kinerja keuangannya, hingga Mei 2024, KB Bank mencatat pertumbuhan kredit baru sebesar 79,34% secara tahunan (year on year/yoy).

Perseroan juga mencatat pertumbuhan dana giro dan tabungan (current account saving account/CASA) sebesar 33,88% yoy pada periode Mei 2024. Rasio CASA pun membaik dari 20,04% pada periode lima bulan tahun 2023 menjadi 28,33% pada periode yang sama 2024.

Di sisi kualitas aset, rasio kredit berkualitas rendah atau loan at risk (LAR) untuk periode lima bulan pertama 2024 terjaga di 27,05% atau terus membaik dari periode yang sama 2023 yang menyentuh angka 49,64%.

KB Bank sendiri telah meraup pendapatan bunga bersih (NII) sebesar Rp366 miliar, tumbuh pesat 140,93% yoy. Secara operasional, perseroan mencatatkan pertumbuhan pendapatan operasional lainnya sebesar 92,57% dari Rp162 miliar pada periode Mei 2023 menjadi Rp312 miliar pada periode Mei 2024.

Dengan pertumbuhan pendapatannya, KB Bank mampu mencatatkan laba operasional sebelum beban pencadangan (PPOP) positif sebesar Rp27 miliar sepanjang periode lima bulan pertama 2024. Namun, KB Bank masih membukukan rugi bersih sebesar Rp3,09 triliun hingga Mei 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 16 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nilai total Rp44,2 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, M. Sarmuji, mengatakan bahwa kesimpulan rapat dengan Menteri BUMN Erick Thohir menerima penjelasan atas usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dan monitoring terhadap injeksi modal tersebut selama periode 2020 hingga 2024.

"Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," kata Sarmuji dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (10/7/2024).

Sebanyak 9 fraksi di Komisi VI DPR menyatakan dukungan atas usulan PMN 2025. Hal ini mempertimbangkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah dalam beberapa tahun terakhir yang membuat usulan PMN BUMN Rp44,24 triliun disetujui.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Harris Turino menyatakan deviden yang diberikan BUMN kepada negara mencapai Rp279,9 triliun selama 2019 hingga 2024 jauh lebih besar dibandingkan PMN yang berjumlah Rp226,1 triliun pada periode yang sama.

"Kami mengapresiasi bahwa BUMN turut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui PNBP, dengan demikian dalam rangka mendukung kinerja BUMN lebih baik ke depan, maka kami mendukung pemberian PMN kepada BUMN," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI Fraksi PKB, Tommy Kurniawan, menyatakan bahwa suntikan modal negara diharapkan mampu mempercepat kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah.

"Kami juga berharap perusahaan yang menerima PMN harus dapat menunjukkan perubahan kerja agar pemberian PMN bersifat riil dan pengggunaan harus selektif, serta bermanfaat untuk peningkatan daya beli, kesempatan kerja sesuai peran BUMN," ucapnya.

Kementerian BUMN diketahui mengusulkan PMN 2025 senilai Rp44,24 triliun. Dana tersebut mayoritas akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau senilai Rp30,4 triliun. Adapun untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya mencapai 4%.

Total ada 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN pada 2025. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.

Di sisi lain, PMN sebesar Rp28,2 triliun sudah mengalir ke tiga perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Secara rinci, Hutama Karya atau HK mendapatkan suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG meraih Rp3,6 triliun sebagai dana hasil lelang aset Jiwasraya dan WIKA mendapatkan Rp6 triliun.

Berikut daftar 16 BUMN yang dapat PMN di 2025:

1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 13,86 triliun dalam rangka melanjutkan pembangunan TTS Fase 2 dan 3.

2. PT Asabri (Persero) sebesar Rp 3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan

3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp 3 triliun dalam rangka program listrik desa

4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka penjaminan KUR, dan mendorong untuk melakukan penyesuaian kecukupan IP KUR

5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp 2,5 triliun dalam rangka pengadaan kapal baru

6. PT BioFarma (Persero) sebesar Rp 2,21 triliun dalam rangka fasilitas capital expenditure baru

7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2,09 triliun dalam rangka pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja

8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2 triliun dalam rangka perbaikan struktur permodalan

9. PT Len Industri (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.

10. PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka pengembangan usaha

11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,8 triliun dalam rangka pengadaan train set baru penugasan pemerintah

12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp. 1,62 triliun dalam rangka modal kerja program CPP

13. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu Subang.

14. Perum DAMRI sebesar Rp 1 triliun dalam rangka penyediaan bus listrik

15. Perum Perumnas sebesar Rp 1 triliun dalam rangka restrukturisasi dan penyelesaian persediaan.

16. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 976 miliar dalam rangka pembuatan kereta KRL

Bisnis.com, MALANG — Operasi Gempur Rokok Ilegal Bea Cukai Malang tidak saja berhasil menindak rokok ilegal, namun juga ditemukan ganja yang akan dikirim lewat jasa ekspedisi.

Kepala Bea Cukai Malang, Gunawan Tri Wibowo, mengatakan Senin (8/7/2024), Bea Cukai Malang melakukan kegiatan rutin patroli darat dengan melakukan pemeriksaan pada jasa ekspedisi yang berada di wilayah Kota Malang.

“Tim melakukan pemeriksaan pada Jasa Ekspedisi di Jalan Arif Rahman Hakim, Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang,” katanya, Rabu (10/7/2024).

Hasil pemeriksaan didapati adanya pengiriman rokok jenis sigaret putih mesin (SPM) merek Manchester Double Drive tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1 koli = 250 bungkus dengan total 5.000 batang.Selanjutnya tim melakukan penindakan dan penegahan terhadap barang tersebut.

Pemeriksaan pada jasa ekspedisi di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, didapati adanya pengiriman rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) berbagai merek tanpa dilekati pita cukai sebanyak 5 koli = 3.760 bungkus dengan total 75.200 batang.

Tim melakukan penindakan dan penegahan dan membawa barang bukti penindakan ke KPPBC TMC Malang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Adapun pada Selasa (9/7/2024), Bea Cukai Malang mendapatkan informasi adanya pengiriman barang yang diduga narkotik, psikotropika, dan prekursor (NPP) melalui jasa ekspedisi.

Tim yang telah melakukan pemantauan dan mengetahui posisi barang segera melakukan koordinasi dengan tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang yang kemudian bersama-sama melakukan pemeriksaan atas barang kiriman di Jasa Ekspedisi Jalan Pajajaran Klojen , Malang.

Hasilnya, didapati adanya paket yang diduga ganja. Tim melakukan pengujian menggunakan narcotes dan didapati hasil atas barang tersebut positif berupa ganja sebanyak 1.000 gram. Tim kemudian menyerahkan barang dan berkas perkara ke pihak BNN.

“Dari hasil penindakan, total rokok ilegal sebanyak 80.200 batang dan 1.000 gram ganja, dengan perkiraan nilai barang rokok ilegal mencapai Rp123.101.000 dan potensi kerugian negara mencapai Rp60.069.200,” ucapnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai peredaran rokok ilegal yang terus terjadi tidak hanya merugikan penerimaan negara, tapi konsumen juga akan dirugikan karena rokok ilegal tidak melewati uji mutu, sehingga bahan-bahan yang digunakan tidak terstandarisasi.

Menurutnya, peluang bahan-bahan produksi rokok ilegal disusupi oleh barang-barang terlarang juga besar sehingga membahayakan bagi konsumen.Tidak hanya itu, praktik distribusi rokok ilegal juga mudah disusupi oleh barang-barang jenis narkotika.

“Oleh karena itu, pemberantasan rokok ilegal tidak hanya dipundak Bea Cukai, tetapi harus didukung secara lebih kuat oleh penegak hukum dan pemerintah daerah,” kata Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian BUMN menyatakan bahwa penyertaan modal negara (PMN), yang selama ini sangat tergantung dari utang luar negeri, kini dapat dibiayai dari dividen.

Menteri BUMN Erick Thohir berharap bahwa perbaikan ini dapat terus berlanjut. “Selama ini PMN sangat bergantung pada utang luar negeri, tetapi hari ini kita bisa yakinkan bersama ini menjadi sebuah sustainability atau keberlanjutan ketika dividen dapat membiayai PMN,” ujarnya saat menyampaikan pengantar dalam Rapat Kerja antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR, Rabu (10/7/2024) malam.

Sebagai catatan, Kementerian BUMN mampu menyetor dividen senilai total Rp279,8 triliun sepanjang periode 2020 sampai dengan 2024, atau lebih besar Rp61,91 triliun dibandingkan dengan kucuran PMN dalam periode yang sama.

Sejumlah fraksi di Komisi VI DPR pun menyampaikan apresiasi kepada Kementerian BUMN.

Sebaliknya, Erick menyampaikan apresiasinya kepada Komisi VI DPR yang berhasil mengubah kondisi tersebut.

Keputusan PMN BUMN 2025

Sebagai informasi, Raker antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR mengagendakan 3 agenda, yaitu pengambilan keputusan terkait PMN 2025, progress pembentukan holding BUMN Karya, dan pengelolaan dana pensiun.

Sebagai catatan, sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan pelat merah mencapai Rp44,24 triliun pada 2025.

Adapun, 2025 merupakan momen setahun perdana pemerintahan Prabowo Subianto, yang akan dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024. Mayoritas dana PMN BUMN rencananya akan digunakan untuk menjalankan penugasan dari pemerintah.

Total ada 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN tahun depan. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.

erdasarkan kategorinya, mayoritas PMN akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau Rp30,4 triliun. Adapun untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya sebesar 4%.

“Nah ini yang masih kami dorong, apalagi kalau kita lihat catatannya memang 69% dari usulan PMN tersebut adalah penugasan pemerintah yaitu sebesar Rp30,4 triliun,” ujar Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI awal Juni.

Di sisi lain, Erick menyatakan PMN sebesar Rp28,2 triliun sudah mengalir ke tiga perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Secara rinci, Hutama Karya atau HK mendapatkan suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG meraih Rp3,6 triliuns sebagai dana hasil lelang aset Jiwasraya dan WIKA mendapatkan Rp6 triliun.

“Kami telah menerima dukungan negara yaitu dari tiga BUMN yang sudah didapatkan sebesar Rp18,6 triliun untuk HK, lalu WIKA Rp6 triliun, dan IFG Rp3,6 triliun,” kata Erick.

Dia menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan PMN melalui cadangan investasi APBN 2024 senilai Rp13,6 triliun.

BUMN yang diusulkan meraih PMN 2024 dari alokasi pembiayaan cadangan investasi adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp2 triliun, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA sebesar Rp1 triliun, dan HK sebesar Rp1,6 triliun.

Selain itu, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) alias IFG masing-masing diusulkan meraih Rp3 triliun.

Bisnis.com, MAKASSAR — Kalla Toyota mencatat penjualan mobil di area pemasarannya yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah sekitar 8.500 unit selama semester I/2024. Angkanya menurun 6,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Marketing General Manager Kalla Toyota Suliadin mengungkapkan, Pemilihan Presiden (Pilpres) menjadi salah satu pemicu penurunan penjualan. Para pelaku usaha yang cenderung wait and see untuk menunggu keputusan presiden terpilih dianggap menurunkan minat beli pada paruh pertama.

"Dari segi internal kami tidak ada masalah. Berdasarkan analisis, lebih kepada minat beli masyarakat. Kondisi Pilpres di semester pertama membuat hampir semua kalangan wait and see, akhirnya minat beli pun menurun dan mempengaruhi penjualan," ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Selain Pilpres, Suliadin menambahkan faktor lain yang mempengaruhi kinerja Kalla Toyota karena adanya kenaikan harga mobil secara nasional pada awal tahun 2024. Kenaikan ini dianggap cukup membuat para costumernya menunda pembelian.

"Meskipun market kita menurun, tapi Kalla Toyota masih memimpin pangsa pasar di Sulawesi. Market share kita masih nomor satu di angka 30,5% pada semester I/2024," paparnya.

Sementara dari kinerja penjualan mobil, segmen MPV dan LCGC di Kalla Toyota masih menjadi yang paling dominan dibeli masyarakat atau memberi andil 70% dari total penjualan pada paruh pertama 2024.

Rush masih menjadi yang terlaris dengan pangsa hingga 25% dari total penjualan Kalla Toyota. Kemudian diikuti oleh Agya dan Calya yang menyumbang 20%, kemudian Avanza dan Veloz sekitar 20%.

"Namun yang bagus demand-nya dan terus naik itu mobil hybrid kami, market share tahun lalu di angka 1,4%, sementara semester I/2024 ini sudah sentuh 2%. Artinya mobil jenis ini kini menjadi solusi baru berkendara bagi pelanggan kami di Sulawesi," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah kabar ihwal batalnya rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mulai berkantor di IKN Juli 2024.

Basuki mengatakan masih ada banyak aspek yang bisa diselesaikan sampai dengan 31 Juli mendatang. Dia menjelaskan terkait dengan ketersediaan air dan listrik IKN, pihaknya akan melakukan commissioning pada pertengahan bulan ini.

Oleh sebab itu, dia optimistis dua aspek tersebut akan rampung sebelum akhir bulan ini.

"Nanti tanggal 15 [Juli] ada commissioning. Nanti saya tanggal 18 ke sana, karena tanggal 15 saya ke Abu Dhabi bersama Presiden. Pulang tanggal 17, dan 18 ke sana memastikan air insyaallah sudah oke," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Mengenai commissioning, Basuki menjelaskan bahwa prosesnya akan ditempuh dalam tiga tahap. Tahap pertama dan kedua commissiong untuk sistem perairan IKN nantinya ditargetkan rampung pada 18 Juli.

Adapun Basuki tidak bisa memastikan kapan Presiden bakal mulai menjalankan aktivitasnya di IKN. Meski demikian, dia menilai kabar penundaan bagi presiden untuk mulai berkantor di IKN merupakan hal yang bombastis.

Menurut Basuki, dia sudah berulang kali menyampaikan bahwa ketersediaan air baru akan masuk ke IKN pada pertengahan Juli 2024. Sementara itu, dia menyebut listrik dari PLN saat ini sudah masuk ke Nusantara.

"Tadi saya baru ngumpulin energi dan komunikasi, Telkom dan PLN, tadi baru melaporkan, 10 Megawatt itu sudah oke. Sekarang baru dibangun 40 Megawatt selanjutnya, tapi yang 10 Megawatt dari PLTS, sudah dicek Pak Erick [Menteri BUMN] juga minggu lalu, tadi saya baru mengumpulkan yang energi dan komunikasi, besok yang lain lagi," ujarnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Otorita IKN itu lalu mengungkap, Jokowi akan bertolak ke Nusantara pada 22 Juli.

"Nanti kan setelah tanggal 20, tanggal 22 ke Papua, Hari Anak, setelah itu beliau ke sana," ungkap Basuki.

Untuk diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan bahwa rencananya untuk pindah kantor ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada bulan ini batal karena infrastruktur yang belum siap.

Hal ini disampaikan olehnya saat lepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah, " katanya kepada wartawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembahasan substansi dari revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 telah rampung. Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan proses legal untuk pengesahan beleid tersebut.

Adapun, Perpres itu bakal menjadi acuan anyar untuk pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsisi, Pertalite dan Solar.

“Pembahasan substansi secara umum sudah selesai, tinggal penyelesaian proses legalnya di Kemenko Perekonomian, Kementerian Sekretaris Negara dan Kemenkumham,” kata Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Sentot mengatakan, substansi revisi dari beleid itu di antaranya mengatur ihwal konsumen pengguna Pertalite yang selama ini belum diatur.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga bakal mendefinisikan ulang konsumen pengguna Solar yang berhak atas subsidi. Dia menerangkan revisi itu dilakukan untuk memastikan alokasi subsidi tersebut lebih tepat sasaran.

“Nanti aturan yang lebih detail akan dimuat dalam aturan turunan dari revisi Perpres No. 191/2014, yang akan diterbitkan oleh Ditjen Migas dan BPH Migas,” kata dia.

Di sisi lain, Sentot menambahkan target waktu pengesahan revisi beleid itu bakal tergantung dari penyelesaian proses legal di antara tiga kementerian tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pengimplementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Hal ini disampaikannya mengingat defisit APBN diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.

Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB. Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memproyeksikan serapan jenis BBM tertentu (JBT) Solar dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite hingga akhir 2024 sesuai dengan kuota yang telah dialokasikan pemerintah awal tahun ini.

Berdasarkan prognosa BPH Migas, serapan Solar bakal mencapai 17,8 juta kiloliter (kl) atau 99,5% dari kuota yang dialokasikan sebesar 17,96 juta kl. Adapun, sepanjang Januari sampai April 2024, realisasi penyaluran Solar telah mencapai 5,4 juta kl atau 30,07%.

Selain itu, BPH Migas memproyeksikan serapan konsumsi Pertalite hingga akhir 2024 berada di level 31,51 juta kl atau 99,71% dari kuota yang dialokasikan sebesar 31,6 juta kl. Di sisi lain, realisasi penjualan Pertalite hingga April 2024, telah mencapai 9,9 juta kl atau 31,63%.