Bisnis.com, JAKARTA — Anak usaha Telkom Group, PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) memberikan kabar terbaru atas insiden serangan Brain Cipher ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. Telkomsigma merupakan pengelola PDNS 2.

VP Legal & Compliance Telkomsigma Reza Topobroto mengatakan bahwa hingga saat ini Telkomsigma selaku salah satu bagian dari kerja sama operasi (KSO) terus aktif mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta mitra terkait lainnya dalam upaya pemulihan (recovery) data secara intensif.

“Melalui aktivasi crisis center SCC yang beroperasi 24x7 always on, serta memastikan pemulihan layanan dapat dikendalikan dengan efektif dan aman,” kata Reza kepadaBisnis, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, Reza menyampaikan bahwa Telkomsigma juga fokus melaksanakan prosedur disaster recovery plan (DRP) dan menunggu hasil digital forensik dari badan yang ditunjuk pemerintah.

Sayangnya, perusahaan yang merupakan bagian dari Telkom Group itu enggan berkomentar lebih jauh atas terjadinya insiden serangan ransomware.

“Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kemenko Polhukam sebagai narasumber tunggal dalam insiden serangan ransomware terhadap PDNS 2,” tuturnya.

Insiden serangan ransomware telah melumpuhkan sistem PDNS 2 yang dikelola Telkomsigma pada Kamis (20/6/2024) lalu. Perlu diketahui, PDNS 2 mengelola 282 instansi kementerian/lembaga.

Berdasarkan catatan Kemenkominfo, per 26 Juni 2024, sebanyak 85% atau 239 instansi yang terdampak atas insiden serangan Brain Cipher ransomware. Sementara itu, hanya 15% atau 43 instansi yang tidak terdampak.

Jika melihat urutan kejadiannya, telah ditemukan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB yang memungkinkan aktivitas malicious (berbahaya) beroperasi.

Aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB, di antaranya melalui instalasi fail malicious, penghapusan filesystem penting, dan penonaktifan layanan berjalan. Pada 20 Juni 2024, pukul 00.55 WIB, diketahui Windows Defender mengalami crash dan tidak bisa beroperasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan kementeriannya masih menunggu pengesahan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang bakal mengatur terkait dengan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Menurutnya, pengesahan beleid tersebut dibutuhkan untuk menjalankan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya bakal diberlakukan mulai 17 Agustus 2024.

Hal ini disampaikannya usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Bola Maruarar Sirait di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

“Ya, saya masih menunggu kan saya sampaikan bahwa kementerian BUMN bukan kementerian yang buat policy, tetapi kita korporasi, tentu seluruh penugasan pemerintah kita jaga sebaik-baiknya,” kata Erick kepada wartawan.

Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa alasan pembatasan pembelian BBM bersubsidi pun dilakukan agar subsidi dapat menyasar secara tepat sasaran.

Oleh sebab itu, dia meyakini bahwa pembahasan soal penggunaan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran akan terus dikoordinasikan melalui antarkementerian yang masih berjalan.

Perhitungan fiskal, kata Erick, menjadi salah satu pembahasan yang dilakukan antarkementerian. Termasuk dalam penghitungan subsidi dan kompensasi yang menurutnya perlu untuk terus dikalkulasi dengan baik.

Sehingga, Erick menambahkan, kementeriannya saat ini masih menunggu pengesahan dari revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan proses legal untuk pengesahan beleid tersebut.

“Ya tunggu saja. Perpres 191 kita masih nunggu belum turun. [Sudah sampai di mana] saya tidak tahu. Saya tidak bisa komen karena saya belum tahu, dalam arti 17, atau Januari tahun depan, November, atau Desember saya nggak tahu kita tunggu aja,” pungkas Erick.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah akan mulai membatasi penyaluran BBM bersubsidi yang selama ini tidak tepat sasaran.

Menurut Luhut, pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024. Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Penerapan kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Fraksi Partai Demokrat Hendrik Sitompul menaruh kecurigaan kepada Bea Cukai di balik banjirnya produk tekstil impor ke dalam negeri.

Hendrik menilai bahwa pihak Bea Cukai selama ini menjadi pintu masuk atas barang-barang impor yang dikirim ke Indonesia. Dia pun curiga ada permainan di Bea Cukai hingga menyebabkan produk impor masih membeludak di pasaran meskipun pemerintah telah gonta-ganti kebijakan perdagangan.

"Apapun regulasi yang dibuat perdagangan, kalau Bea Cukai nggak bisa tegak lurus ya susah juga," ujar Hendrik dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi VII bersama Asosiasi3 Pertekstilan Indonesia (API) di Kompleks Parlemen, Rabu (10/7/2024).

Bahkan, Hendrik juga menuding adanya risiko Bea Cukai sengaja memasukkan barang impor untuk menaikkan pendapatan. Dia juga mengaku khawatir bahwa regulasi Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan tidak selaras hingga menimbulkan karut-marut tata kelola impor.

Hendrik pun menduga bahwa tingkat penyelundupan tekstil di Indonesia cukup tinggi, baik di pintu masuk resmi maupun pintu masuk ilegal alias 'jalur tikus'.

"Saya khawatir Bea Cukai mau meningkatkan pendapatan dia memasukkan semua barang ini, akhirnya industri kita collapse semua," jelasnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa untuk melindungi industri di dalam negeri seluruh pihak harus duduk bersama menyelaraskan tujuan utama. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri-sendiri dalam mengatur tata kelola impor dan industri dalam negeri. Tanpa kolaborasi yang solid, dia pesimistis terhadap masa depan industri di dalam negeri.

"Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan harus duduk bersama, nggak bisa sendiri-sendiri ngurus industri," katanya.

Diberitakan Bisnis.com, Sabtu (6/7/2024), para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) serta pekerja tekstil dan produk tekstil (TPT) mendesak Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab atas banjir produk ilegal China akibat mafia impor.

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pihak yang harus bertanggung jawab atas kondisi IKM dan industri TPT nasional saat ini. Bea Cukai selama ini dianggap membiarkan penyelundupan pakaian impor ilegal melalui sejumlah modus.

"Askolani seakan membiarkan penyelundupan melalui modus impor borongan, pelarian HS dan under invoicing dilakukan oleh jajaran di sekelilingnya," ujar Nandi dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Selain itu, Nandi menuding bahwa Menkeu Sri Mulyani juga membiarkan Bea Cukai dijadikan sarang persekongkolan mafia impor. Para IKM dan pekerja TPT pun mendesak aparat penegak hukum untuk menindak para pihak yang terlibat dalam impor ilegal.

"Termasuk perusahaan logistik rekanan Bea Cukai yang barangnya selalu masuk jalur hijau," ucap Nandi.

Bisnis.com, PADANG — Gunung Marapi di Provinsi Sumatra Barat mengalami erupsi pada pukul 16.56 WIB Rabu 10 Juli 2024 dengan ketinggian kolom abu yang teramati Pos Pengamatan mencapai 1.000 meter.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Marapi Ahmad Rifandi menjelaskan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut.

"Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30.3 mm dan durasi lebih kurang 47 detik," katanya, Rabu (10/7/2024).

Saat ini Gunung Marapi berada pada Status Level II (Waspada), dan kepada masyarakat di sekitar Gunung Marapi dan pendaki/pengunjung/wisatawan diimbau agar tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas kawah verbeek Gunung Marapi.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) juga mengimbau masyarakat yang bermukim di sekitar lembah/bantaran/aliran sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Marapi agar tetap mewaspadai potensi/ancaman bahaya lahar atau banjir lahar yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan.

Kemudian jika terjadi hujan abu maka masyarakat diimbau untuk menggunakan masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari gangguan saluran pernapasan (ISPA).

Salah seorang warga, Roni mengatakan erupsi Gunung Marapi yang terjadi pada sore hari tadi itu terlihat jelas, karena cuaca dalam kondisi yang cerah.

"Semenjak status level Gunung Marapi turun dari Siaga ke Waspada, ada beberapa kali terjadi erupsi di Gunung Marapi ini," ujarnya.

Menurutnya sejauh ini belum ada terjadi hujan abu di wilayah tempat tinggalnya, mengingat semburan abu vulkanik mencapai 1.000 meter.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bekerja sama dengan PT Samuel Sekuritas untuk pengembangan dan penguatan indeks saham di sektor parekraf.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan dengan adanya kerja sama tersebut, diharapkan investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) bisa meningkat pada tahun ini.

Sandiaha mengatakan investasi di sektor parekraf diharapkan bisa meningkat hingga 25% dari total nilai investasi di kuartal I/2024 yang mencapai US$943,40 juta (setara Rp15 triliun).

“Harapannya bisa menginisiasi investasi di atas 20%-25%, lebih tinggi dari angka yang telah kita raih sekarang,” kata Sandiaga kepada awak media di Kantor Samuel Sekuritas, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, Sandiaga mengharapkan kerja sama ini dapat membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mengakses pasar modal dengan skema penawaran umum perdana saham atau yang dikenal sebagai Initial Public Offering (IPO).

Adapun, dalam sesi diskusi, Sandiaga sempat mengungkapkan bahwa sektor parekraf berkontribusi sebesar 8% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Sektor ini mencakup agen perjalanan, aplikasi, bioskop, film, hotel, kuliner, hingga periklanan.

Menurutnya dengan kebijakan yang tepat, sektor ini mampu berkontribusi terhadap PDB hingga 11% dalam 5-10 tahun ke depan. Misalnya, kata dia, dengan memberikan pelatihan yang tepat, mempersiapkan ekosistem, hingga bantuan permodalan.

Terkait permodalan, Sandiaga menyebut bahwa pihaknya telah mengajak institusi-institusi keuangan besar untuk melirik industri ini.

“Saya lagi mengajak juga institusi-institusi keuangan besar, sehingga nanti bisa dibawa roadshow oleh Samuel untuk melihat industri ini,” ujarnya.

Untuk diketahui, Kemenparekraf dan PT Samuel Sekuritas pada Rabu (10/7/2024) menandatangani nota kesepahaman dalam rangka pengembangan dan penguatan indeks saham di sektor parekraf.

Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf Dessy Ruhati dan Direktur Utama PT Samuel Sekuritas Liem Hisdiyanto dan disaksikansecara langsung oleh Menparekraf Sandiaga Uno.

Kerja sama ini dilakukan sebagai acuan peningkatan investasi di sektor parekraf guna mendorong pertumbuhan nasional. Ruang lingkup kesepahaman bersama meliputi pembentukan daftar emiten pariwisata dan ekonomi kreatif, pembahasan emiten pariwisata dan ekonomi kreatif, peluang emiten pariwisata dan ekonomi kreatif di pasar modal, serta kerja sama/kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

Bisnis.com, BATU — OJKMalang menyelenggarakan training of trainers (TOT) agen literasi keuangan kepada kepala sekolah se-Kota Batu, Rabu (10/7/2024).

Kepala OJK Malang, Biger Adzanna Maghribi, mengatakan eksistensi sekolah dan guru menjadi salah satu faktor penting yang dapat mengakselerasi tingkat literasi keuangan untuk mewujudkan masa depan yang lebih sejahtera.

“OJK juga telah menyediakan massive open online course melalui learning management system (LMS) edukasi keuangan. LMS edukasi keuangan ini merupakan suatu sistem pembelajaran mandiri dan pelatihan terintegrasi yang secara mudah dapat diakses secara online kapanpun dan dimanapun,” ujar Biger.

Pj. Wali Kota Batu Aries Agung Paewai, mengapresiasi inisiasi OJKMalang untuk memberikan edukasi keuangan yang komprehensif kepada kepala sekolah di Kota Batu.

“Mari bersama-sama membangun budaya literasi keuangan yang kuat di kalangan pelajar Kota Batu, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” ajak Aries.

Dengan adanya kegiatan TOT ini, kata Biger, maka diharapkan para kepala sekolah di Kota Batu dapat menjadi agen literasi keuangan bagi guru dan pelajar di Kota Batu.

Diharapkan pula, pelajar di Kota Batu dapat tumbuh sebagai generasi yang lebih cerdas dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangan mereka.

Menurutnya, hal ini dianggap sebagai langkah awal yang penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera secara keseluruhan, dimulai dari pondasi pendidikan yang kuat dalam bidang keuangan.

”Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya mengakselerasi literasi keuangan masyarakat termasuk kepada kalangan guru yang merupakan bagian dari Sasaran Prioritas Penerima Program Edukasi berdasarkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025,” ucapnya.(K24)

Bisnis.com, BATU — OJKMalang menyelenggarakan training of trainers (TOT) agen literasi keuangan kepada kepala sekolah se-Kota Batu, Rabu (10/7/2024).

Kepala OJK Malang, Biger Adzanna Maghribi, mengatakan eksistensi sekolah dan guru menjadi salah satu faktor penting yang dapat mengakselerasi tingkat literasi keuangan untuk mewujudkan masa depan yang lebih sejahtera.

“OJK juga telah menyediakan massive open online course melalui learning management system (LMS) edukasi keuangan. LMS edukasi keuangan ini merupakan suatu sistem pembelajaran mandiri dan pelatihan terintegrasi yang secara mudah dapat diakses secara online kapanpun dan dimanapun,” ujar Biger.

Pj. Wali Kota Batu Aries Agung Paewai, mengapresiasi inisiasi OJKMalang untuk memberikan edukasi keuangan yang komprehensif kepada kepala sekolah di Kota Batu.

“Mari bersama-sama membangun budaya literasi keuangan yang kuat di kalangan pelajar Kota Batu, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” ajak Aries.

Dengan adanya kegiatan TOT ini, kata Biger, maka diharapkan para kepala sekolah di Kota Batu dapat menjadi agen literasi keuangan bagi guru dan pelajar di Kota Batu.

Diharapkan pula, pelajar di Kota Batu dapat tumbuh sebagai generasi yang lebih cerdas dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangan mereka.

Menurutnya, hal ini dianggap sebagai langkah awal yang penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera secara keseluruhan, dimulai dari pondasi pendidikan yang kuat dalam bidang keuangan.

”Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya mengakselerasi literasi keuangan masyarakat termasuk kepada kalangan guru yang merupakan bagian dari Sasaran Prioritas Penerima Program Edukasi berdasarkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025,” ucapnya.(K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan dengan skema buy now pay later (BNPL) atau paylater mencapai Rp6,81 triliun per Mei 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan angka tersebut meningkat 33,64% secara tahunan (year on year/yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Meskipun kredit paylater tersebut meningkat, Agusman mencatat kredit bermasalah atau nonperforming financing (NPF) masih terjaga di bawah 5%.

“Adapun rasio NPF Gross dan NPF Netto PP BNPL per Mei 2024 masing-masing sebesar 3,22% dan 0,84%,” kata Agusman dalam jawaban tertulis dikutip Rabu (10/7/2024).

Agusman menyebut pembiayaan BNPL di Indonesia memiliki potensi pasar yang cukup besar sejalan dengan perkembangan perekonomian berbasis digital.

OJK bahkan sedang menyiapkan aturan khusus terkait dengan paylater.Saat ini, aturan khusus terkait paylater masih dalam kajian.

Beberapa aturan tersebut antara lain mengenai persyaratan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan paylater, kepemilikan sistem informasi, dan perlindungan data pribadi.

“Kemudian ada juga rekam jejak audit, sistem pengamanan, akses dan penggunaan data pribadi, kerja sama dengan pihak lain, hingga manajemen risiko,” kata Agusman.

OJK mencatat produk paylater mulai berkembang pada 2014 yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan pembiayaan. Pada 2023, telah terdapat tujuh perusahaan pembiayaan yang memiliki produk paylater.

Kontrak pembiayaan BNPL juga berkembang sangat signifikan selama lima tahun terakhir (2019–2023) dengan rata-rata peningkatan sebesar 144,35% yoy. Kontrak pembiayaan BNPL pada Desember 2023 mendominasi sekitar 82,56% dari total kontrak pembiayaan dengan jumlah sebesar 96,80 juta kontrak.

Namun, total aset penyelenggara BNPL hanya berkisar 2% dibandingkan total aset perusahaan pembiayaan secara keseluruhan.

Dari perbandingan aset tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai portofolio BNPL di industri perusahaan pembiayaan masih sangat kecil dan belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja industri perusahaan pembiayaan secara keseluruhan.

Namun demikian, potensi untuk pertumbuhan ke depan masih sangat besar, mengingat permintaan yang tinggi di masyarakat.

Belum lagi beberapa bank yang mulai menghadirkan paylater melalui aplikasinya. Sebut saja PT Bank Central Asia (BCA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), hingga PT Bank Mandiri (Persero) yang telah menawarkan paylater.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Senior Faisal Basri menilai rencana penghapusan batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 3% dari produk domestik bruto (PDB) oleh pemerintahan mendatang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi makro Indonesia.

Menurutnya, pelebaran defisit hingga di atas 3% dari PDB membutuhkan ongkos yang sangat mahal, jika pendapatan negara tidak mampu dikerek lebih tinggi untuk mengimbangi besarnya pengeluaran belanja pemerintah.

“Kalau dipaksakan ya siap-siap saja makro stability-nya goyang. Ongkosnya mahal,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (10/7/2024).

Menurutnya, kondisi ini justru akan memicu penarikan utang pemerintah yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan tidak adanya disiplin fiskal bagi pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

“Artinya arogan sekali generasi sekarang, ingin mewujudkan keinginan mereka sekarang, tapi yang membiayai melalui utang,” jelasnya.

Dia juga menyoroti target ambisius pemerintahan mendatang yang akan menaikkan tax ratio menjadi sebesar 23%. Menurutnya, hal ini sangat berat untuk dilakukan.

Pasalnya, tidak ada negara manapun yang berhasil meningkatkan tax ratio dua kali lipat dalam waktu yang sangat singkat. Untuk menaikkan tax ratio dalam jangka pendek, Faisal memperkirakan, pemerintah akan kembali menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

“Mana ada sih di dunia [tax ratio] yang naik dua kali lipat lebih, enggak ada. Artinya yang akan dinaikkan apa? PPN biasanya yang dinaikkan, kan [rencana tahun 2025] akan jadi 12% dan efeknya ke rakyat,” tutur Faisal.

Pada kesempatan yang sama, Ekonom Institute for Development Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai bahwa defisit fiskal maksimal 3% dari PDB saat ini merupakan batas yang paling ideal bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Menurutnya, aturan mengenai defisit APBN dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara memang bisa diubah oleh pemerintah. Namun, menjaga defisit di bawah batas maksimal 3% saat ini memang perlu untuk dijaga dan dilanjutkan.

“UU itu bisa diubah oleh pemerintah. Tetapi untuk negara berkembang seperti kita, bukan negara maju, itu batas yang paling rasional dengan kemampuan ekonomi untuk membayar utang,” katanya.

Tauhid menjelaskan hal ini dikarenakan rasio pajak terhadap PDB di dalam negeri masih sangat rendah, di bawah 11%.

Dengan defisit APBN yang diperlebar, maka pemerintah ke depan dikhawatirkan akan membayar pokok dan bunga utang dengan menambah pokok dan bunga utang lagi.

Kemudian, pelebaran defisit fiskal yang tidak diiringi dengan peningkatan tax ratio akan menyebabkan terjadinya lonjakan penarikan utang pemerintah.

“Boleh [defisit] nambah di atas 3%, tapi tax ratio bisa nambah tidak? Jangan sampai tax ratio-nya tetap, defisit ditambah, ya jebol lah [rasio utang]. Mungkin 1-2 tahun [rasio utang] sudah di atas 40% PDB, 60% dalam 5 tahun bisa lewat karena tax ratio enggak ada upaya [ditingkatkan],” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Akumulasi nilai kontrak baru emiten BUMN Karya, yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) tembus Rp30,02 triliun hingga semester I/2024.

Capaian nilai kontrak baru dari ketiga emiten itu menurun jika dibandingkan dengan semester I/2023 yang sebesar Rp36,10 triliun. Dengan demikian, nilai kontrak gabungan ADHI, PTPP, dan WIKA mengalami koreksi 16,84% year-on-year (YoY).

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo mengatakan bahwa sampai dengan semester pertama tahun ini, perseroan memperoleh nilai kontrak baru sebesar Rp9,65 triliun. Nilai tersebut turun 16,95% dibandingkan tahun lalu yakni Rp11,62 triliun.

“Karena di awal tahun 2024 kemarin, masih terkait isu pemilu dan situasi pada awal semester satu ini masih konservatif,” ujar Joko saat ditemui di Jakarta, Rabu (10/6/2024).

Dia menuturkan bahwa dari jumlah nilai kontrak baru hingga semester I/2024, proyek dari segmen infrastruktur masih mendominasi lalu disusul proyek gedung.

Sementara itu, WIKA mencatatkan nilai kontrak baru Rp10,17 triliun pada semester I/2024. Jumlah ini mencerminkan penurunan sebesar 2,96% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari capaian tahun sebelumnya yaitu Rp10,48 triliun.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito menuturkan bahwa kontribusi terbesar atas kontrak baru itu berasal dari segmen industri, diikuti oleh infrastruktur, EPC, gedung serta properti.

Adapun berdasarkan komposisi pemberi kerja, sebagian besar nilai kontrak baru WIKA berasal dari sektor BUMN dan pemerintah dengan skema pembayaran progres bulanan.

“WIKA terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan perseroan, terutama dari sektor-sektor potensial yang menjadi andalan. Kami percaya bahwa dengan kapabilitas dan kualitas pekerjaan kami, juga didukung oleh kepercayaan para stakeholders,” tuturnya.

Menurutnya, perseroan akan terus tumbuh dengan menyasar berbagai proyek-proyek potensial, khususnya sektor EPC. Dalam segmen tersebut, WIKA dinilai memiliki portofolio unggul yang jarang dimiliki oleh para kompetitor.

Di sisi lain, ADHI memperoleh kontrak baru sebesar Rp10,2 triliun per semester I/2024. Kontrak baru tersebut didapat dari pekerjaan proyek gedung sebesar Rp50%, sumber daya air 32%, dan sisanya dari segmen jalan dan jembatan, properti manufaktur, dan EPC.

Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Rozi Sparta mengatakan sumber pendanaan nilai kontrak baru perseroan hingga semester I/2024 didominasi oleh pemerintah sebesar 66%, lalu swasta mencapai 29%, dan sisanya berasal dari BUMN dan lainnya.

“Ditinjau dari lini bisnis, perolehan kontrak masih didominasi dari lini engineering dan konstruksi sebesar 92%, lalu 3% properti dan pelayanan, kemudian 5% dari lini manufaktur, serta investasi dan konsesi,” tutur Rozi.

ADHI saat ini memiliki 112 proyek yang masih berjalan. Perinciannya, dari segmen infrastruktur menyumbang 48%, gedung 38% dan sisanya EPC, sarana perhubungan, dan limbah.

Berikut data realisasi kontrak baru ADHI, PTPP, dan WIKA:

ADHI:

- Semester I/2023: Rp14 Triliun

- Semester I/2024: Rp10,2 Triliun

PTPP:

- Semester I/2023: Rp11,62 Triliun

- Semester I/2024: Rp9,65 Triliun

WIKA

- Semester I/2023: Rp10,48 Triliun

- Semester I/2024: Rp10,17 Triliun

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, SURABAYA - PT Pelindo Terminal Petikemas memastikan kegiatan pelayanan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Merauke tetap berjalan normal di tengah aksi mogok kerja yang dilakukan sejumlah perusahaan jasa pengurusan transportasi (JPT).

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan pada saat aksi mogok kerja berlangsung pengelola pelabuhan tetap melayani kegiatan bongkar muat.

“Pelayanan terhadap pengguna jasa tetap berlangsung, ditandai dengan aktivitas bongkar muat yang tetap berjalan dengan baik,” katanya dalam keterangan di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/7/2024).

Widyaswendra menuturkan terdapat dua kegiatan yakni bongkar muat peti kemas KM Tanto Sukses dan bongkar muat curah cair MT Mulia Karsa 2 di tengah mogok kerja.

Menyikapi adanya mogok kerja di Pelabuhan Merauke, Widyaswendra menghormati aksi tersebut sebagai bentuk keterbukaan dalam menyampaikan pendapat.

Selanjutnya, akan dilakukan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut bersama dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas (KSOP) Merauke.

“Pihak-pihak yang berkepentingan di Pelabuhan Merauke duduk bersama pada Rabu pukul 14:00 WIT difasilitasi KSOP Merauke untuk memperoleh jalan keluar yang baik bagi seluruh pihak,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa sejumlah perusahaan jasa transportasi (JPT) yang beroperasi di pelabuhan Merauke telah mengeluarkan pernyataan sikap bersama untuk melakukan aksi mogok kerja pada Rabu (10/7).

Pernyataan tersebut ditandatangani oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) serta Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) cabang Merauke.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir turut mendorong agar pembelian LPG 3 kg bisa dibatasi seperti halnya yang bakal diterapkan pada BBM bersubsidi.

Usulan tersebut disampaikan Erick selepas rencana pemerintah untuk memperketat pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang bakal efektif per 17 Agustus 2024.

Menurut Erick, sisa dana hasil pengetatan belanja subsidi itu bisa disalurkan untuk menopang program pemerintah lainnya.

“Tidak hanya buat BBM, tapi kita berharap juga buat gas, karena LPG impornya tinggi sekali sekarang,” kata Erick dalam acara TikTok Pos Aja! di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Kendati demikian, Erick menambahkan, kementeriannya saat ini masih menunggu pengesahan dari revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan proses legal untuk pengesahan beleid tersebut.

Adapun, Perpres itu bakal menjadi acuan teranyar untuk pembatasan pembelian BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar.

“Saya tunggu saja, karena itu kan harus ada kebijakan. Kan ingetlho, bahwa BBM ini kan korporasi, bukan pengambil kebijakan. Jadi kita sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pengimpelementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Hal ini disampaikannya mengingat defisit APBN diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.

Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB. Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan penyaluran liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg bakal melebihi alokasi APBN 2024 atau overkuota sampai akhir tahun ini.

Otoritas hilir migas memperkirakan konsumsi gas melon subsidi sampai akhir 2024 mencapai di angka 8,121 juta ton. Prognosa itu lebih tinggi dari alokasi yang ditetapkan dalam APBN 2024 di angka 8,03 juta ton.

“Proyeksi kami untuk outlook sampai 2024 adalah sebesar 8,121 juta ton, sedikit lebih dari yang sudah ditetapkan dalam APBN,” kata Dadan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Rabu (29/5/2024).

Sementara itu, realisasi penyaluran LPG 3 kg pada periode Januari-April 2024 telah mencapai 2,68 juta ton atau 33,3% dari kuota yang ditetapkan dalam APBN tahun ini.

Adapun, Kementerian ESDM mencatat kenaikan penyaluran LPG 3 kg selama 2019 sampai dengan 2022 berada di kisaran 4,5% setiap tahunnya. Kendati demikian, terjadi tren penurunan pada penyaluran 2022 ke 2023 ke level 3,2%.