Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) periode 2019–2024 Teten Masduki mengungkapkan rencana setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri.

Seperti diketahui, Teten tidak terpilih menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Teten mengungkapkan bahwa dirinya akan memanfaatkan masa purna tugas untuk beristirahat setelah 10 tahun berkiprah di pemerintahan.

Sebelum menjabat sebagai Menkop UKM sejak 23 Oktober 2019, Teten pernah menduduki posisi sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia dari tahun 2015 hingga 2018.

“Ya, saya akan beristirahat sejenak. Setelah 10 tahun di istana, 5 tahun sebagai Kepala Staf Kepresidenan, kemudian menjadi Menteri Koperasi. Itu benar-benar pekerjaan yang menantang, melelahkan, dan tidak mudah,” kata Teten saat ditemui usai Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut dengan Menteri Koperasi yang baru, Budi Arie Setiadi, di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Meskipun berencana untuk beristirahat, Teten menegaskan bahwa dirinya belum memutuskan untuk pensiun. Dia tengah merumuskan rencana ke depan, tetapi menekankan bahwa fokus utamanya tidak akan jauh dari isu-isu perubahan sosial, terutama dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Karena koperasi dan UMKM adalah pilar ekonomi nasional, saya akan tetap menjadi bagian dari gerakan ini,” tegasnya.

Teten juga sebelumnya memberikan ucapan selamat kepada Budi Arie yang kini menjadi Menteri Koperasi. Dia yakin bahwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) tersebut bisa bekerja dengan baik.

“Saya senang sekali Budi Arie menggantikan saya. Beberapa inovasi yang sudah kami lakukan, beberapa masalah yang belum kami selesaikan. Saya yakin bisa diteruskan oleh budi. Saya tidak ingin panjang lebar. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Budi Arie, saya yakin bapak bisa bekerja sebaik-baiknya untuk kemajuan ekonomi rakyat Indonesia,” kata Teten.

Sebelumnya, Tetan sempat membeberkan bahwa dirinya mendapatkan dana pensiun dari Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen). Melalui unggahan yang dibagikan Teten melalui platform Instagram resmi @tetenmasduki, Teten menyebut dirinya menerima dana pensiun sebesar Rp27 juta. Dana tersebut diperoleh Teten selama menjabat sebagai Kepala Staf Presiden 2015-2018 dan Menkop UKM 2019-2024. Mulai 1 November 2024, Teten juga akan mendapat uang pensiun Rp3 juta per bulannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Basuki Hadimuljono bakal lanjut memimpin Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara usai pensiun dari jabatannya sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Basuki menjelaskan bahwa dirinya bakal menjadi pejabat definitif Kepala Badan Otorita IKN (OIKN), menggantikan Bambang Susantono yang mundur dari jabatannya.

"Saya masih di OIKN, tapi sekarang Plt-nya sudah berhenti. Sekarang [surat keterangan bakal menjadi pejabat definitif] diurus oleh Bapak-Bapak Setneg," kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Namun demikian, Basuki belum dapat memastikan kapan surat keputusan (SK) penetapan dirinya sebagai Kepala OIKN definitif bakal keluar. Yang jelas dia menegaskan bahwa hal itu bakal dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya.

Di sisi lain, Basuki menyebut bahwa Presiden Prabowo memang berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan di IKN. Adapun, fokus pembangunan selanjutnya yakni pembangunan gedung-gedung parlemen dan lembaga yudikatif.

"Jadi dalam berapa tahun, dua tahun nanti bangunan Yudikatif dan Legislatif harus dibangun, seperti gedung DPR hingga gedung MPR," tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Basuki Hadimuljono sempat ditunjuk menjabat Pelaksana Tugas (Plt). Kepala OIKN per 3 Juni 2024. Kala itu dia ditunjuk Presiden Jokowi untuk menggantikan Bambang Susantono yang mundur dari jabatannya.

Kala itu, Jokowi juga menunjuk Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni sebagai Plt. Wakil Kepala Otorita IKN yang sebelumnya dijabat oleh Dhony Rahajoe

Sementara itu, pada Senin (21/10/2024) malam, Basuki melakukan proses serah terima jabatan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sertijab dilakukan Basuki kepada 2 menteri sekaligus yaitu kepada Dody Hanggodo selaku Menteri PU dan Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan Rakyat.

Hal tersebut dilakukan usai Prabowo melakukan nomenklatur pada tubuh Kementerian PUPR yang kini dipisah menjadi dua kementerian yaitu Kementerian Perumahan dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Bisnis.com, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, dari PT Jamkrida Bali Mandara menjadi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), pada Rapat Paripurna ke-1, Masa Persidangan 1 Tahun 2024/2025, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (21/10).

Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menjelaskan berdasarkan amanat Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, disebutkan bahwa BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum PT Jamkrida Bali Mandara agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga didasarkan pada amanat Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2023, yang mengatur penyertaan modal dalam bentuk uang, yang baru dapat dilakukan apabila telah berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), sehingga perubahan bentuk badan hukum ini harus dilakukan terlebih dahulu.

"Berdasarkan kondisi ini, dilaksanakan penyesuaian bentuk hukum PT Jamkrida Bali Mandara, dari PT Jamkrida Bali Mandara menjadi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda). Kami dari Pemerintah Provinsi Bali, selaku pemegang saham pengendali dari PT Jamkrida Bali Mandara, melakukan penyesuaian dan pemenuhan peraturan perundang-undangan untuk segera melakukan perubahan bentuk hukum PT Jamkrida Bali Mandara menjadi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)," jelas Mahendra, Senin (21/10/2024).

Dengan penyesuaian bentuk hukum ini, diharapkan perubahan PT Jamkrida Bali Mandara menjadi Perseroda akan meningkatkan kinerja perusahaan, serta dapat lebih banyak merangkul pelaku usaha Koperasi, UMKM, BPR, dan LPD di Provinsi Bali agar lebih berkembang dan mandiri.

Dengan banyaknya pelaku usaha yang dirangkul, diharapkan akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, sehingga jumlah tenaga kerja yang terserap semakin bertambah. Dengan bertambahnya jumlah pelaku usaha dan tenaga kerja, diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat Bali dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PT Jamkrida Bali Mandara merupakan perusahaan penjaminan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan tujuan untuk menunjang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Selain itu, perusahaan ini juga menunjang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Provinsi Bali, serta bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) akan selesai dalam masa 100 hari kerja.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih dalam proses perundingan untuk segera menyetujui IEU-CEPA. Dia pun menyebut bahwa Kemendag menargetkan kesepakatan ini harus berujung saling menguntungkan.

“Kan masih ada beberapa yang pending. Kalau kita ingin menyelesaikan kan harus saling menguntungkan. Jadi kami masih kita kaji lagi. Mudah-mudahan ada solusinya segera,” kata Budi saat ditemui seusai acara Serah Terima Jabatan Menteri Perdagangan, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag itu pun berharap perundingan IEU-CEPA bisa segera dirampungkan. Meski demikian, dia juga mengaku negosiasi ini bukan sesuatu yang mudah.

“Tetapi kan kita tidak mau kalau misalnya kita rugi atau gimana, kan harus ada solusinya. Tapi masih kita rundingkan terus,” terangnya.

Untuk itu, Budi berharap negosiasi IEU-CEPA ini akan selesai di masa 100 hari kerja pertama dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Merah Putih.

“Kita usahakan [selesai 100 hari kerja]. Kan kita masih kejar terus,” ujarnya.

Dia juga menambahkan negosiasi perjanjian ini juga diharapkan akan selesai sebelum 2024. “Kita usahakan [IEU CEPA selesai sebelum 2024], ya. Kan kita negosiasi terus. Kita cari solusi yang terbaik,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono pernah mengklaim bahwa banyak progres yang sudah tercapai dalam perundingan IEU-CEPA. Menurutnya, baik Indonesia dan Uni Eropa ingin perjanjian perdagangan tersebut segera selesai.

“Tadi juga kita mendengarkan langsung dari perwakilan Uni Eropa di Jakarta bahwa pihak Uni Eropa juga pada posisi yang sama ingin menyelesaikan perundingan IEU-CEPA dengan Indonesia,” kata Djatmiko dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

Meski sudah banyak kesepakatan yang tercapai, dia juga mengakui ada beberapa isu yang masih menjadi bahasan dari kedua belah pihak. Oleh karenanya, mereka masih mencari titik temu yang bisa memuaskan semuanya.

Sayangnya, saat dikonfirmasi ihwal isu apa yang membuat perjanjian mandek, Djatmiko enggan mengungkapkan secara detail. Dia hanya menekankan bahwa Uni Eropa masih keberatan dengan sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia.

“Jadi ini kebijakan [yang membuat mandek], kebijakan yang merupakan hak kita. Tapi dia [Uni Eropa] ingin ada relaksasi kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan tentu perlu exercise [pendalaman] yang benar-benar dari kita dan belum bisa saat ini. EU minta preferensi, tapi kita belum bisa,” ungkapnya.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru terus menggenjot pendapatan pajak daerah menjelang akhir 2024.

Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Alek Kurniawan menyatakan saat ini realisasi pendapatan pajak di daerah itu telah mencapai Rp686 miliar dari target Rp850 miliar, atau sekitar 81%. Masih diperlukan tambahan sekitar Rp164 miliar untuk mencapai target tersebut.

"Kami optimis target pendapatan pajak daerah akan tercapai pada akhir Desember 2024. Untuk realisasi kami sudah mencapai sekitar 81% dari target pajak daerah tahun ini," ujarnya, Senin (21/10/2024).

Alek menjelaskan pihaknya terus mengoptimalkan potensi pendapatan dari berbagai sektor pajak daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong percepatan realisasi pajak dari sektor pajak reklame.

Bapenda telah rutin melakukan penertiban terhadap reklame yang masa tayangnya habis dan reklame yang belum melunasi pajak.

“Kami juga mengimbau para pengusaha atau pengelola tiang reklame yang izinnya sudah habis masa berlaku agar segera melakukan perpanjangan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),” jelas Alek.

Selain itu, tim Bapenda juga secara aktif menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB P2 dengan metode door to door.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk segera melunasi kewajiban mereka. Bapenda juga memberikan stimulus khusus guna memacu pendapatan dari PBB P2.

Menurut Alek, seluruh upaya tersebut telah menunjukkan dampak positif. Saat ini, capaian rata-rata pendapatan pajak daerah sudah mencapai 80% hingga 85%.

Dia merincikan untuk pajak reklame realisasinya sudah mencapai 85%, pajak restoran 82%, pajak air tanah 85%, dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 84%. Selanjutnya pajak hotel mencapai 84%, pajak parkir 89%, pajak hiburan 90%, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 75%, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 77%.

Bahkan, untuk pajak sarang burung walet dan mineral bukan logam dan batuan (minerba) sudah melampaui target. Pajak sarang burung walet mencapai 112%, sedangkan minerba mencapai 223%.

Dengan capaian yang signifikan ini, Alek optimis target Rp850 miliar akan tercapai hingga akhir Desember 2024. "Insyaallah, kami optimis tercapai. Hitung-hitungannya kami harus mendapatkan Rp60 sampai Rp70 miliar per bulan, atau sekitar Rp3 miliar per hari kalau hari kerja 22 hari dalam satu bulan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Di antara pemodal kakap emiten peritel PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. (ACES), ada yang berbalik mengakumulasi saham perseroan jelang rebranding merek baru mulai awal 2025.

Rebranding merek baru ACES menyusul berakhirnya perjanjian lisensi dengan Ace Hardware International Holdings semakin di depan mata. Jika tak ada aral, logo dan nama gerai ACES akan berganti baru mulai awal 2025, setelah 29 tahun berada di tengah-tengah konsumen Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengaku mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk fokus menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa.

Diana dilantik sebagai Wamen PU yang mendampingi Menteri PU Dody Hanggodo. Mantan Dirjen Cipta Karya PUPR itu dilantik sebagai wakil menteri hari ini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Nanti saya akan ikut Pak Menteri ya [soal program prioritas], yang jelas beberapa hal yang disampaikan Pak Prabowo, IKN lanjut kemudian terkait Giant Sea Wall," kata Diana kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/20/2024).

Tidak hanya itu, Diana turut memastikan pembangunan infrastruktur lainnya berlanjut seperti jalan bebas hambatan atau jalan tol hingga pembangunan bendungan. Dia menyebut kementeriannya dalam waktu dekat ini akan fokus menyelesaikan proyek yang sebelumnya ditargetkan selesai pada tahun ini.

"Kita nanti akan rapim [rapat pimpinan] dulu sama pak menteri tentunya akan menyelesaikan yang masih belum selesai tahun ini. Kami akan selesaikan," ujar lulusan Arsitektur Universitas Diponegoro itu.

Adapun khusus mengenai IKN, Diana menyebut pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan dan menyelesaikan megaproyek tersebut.

"Kita akan lanjutkan yang sudah jalan. Kita selesaikan semuanya. Yang baru-baru nanti akan didiskusikan ke Otorita IKN," ujarnya.

Untuk diketahui, Prabowo Subianto melakukan nomenklatur pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Kementerian tersebut kini dipisah menjadi dua kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng perguruan tinggi dalam upaya menangani urusan persampahan.

Ini terungkap dengan diadakannya seremoni Penandatanganan Piagam Deklarasi Bersama Penanganan Sampah di Kota Bandung bersama Penjabat Gubernur Jawa Barat, yang berlangsung di tengah acara University Leader ForumJawa Barat dan Banten di Gedung Danar Telkom University, Kabupaten Bandung, Senin (21/10/2024).

Pihak yang menandatangani deklarasi, yakni Penjabat Gubernur Jawa Barat, Penjabat Wali Kota Bandung, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV Jabar dan Banten, serta pihak perguruan tinggi swasta, yaitu Rektor Telkom University dan Rektor Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung.

"Kami Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan perguruan tinggi swasta di Jawa Barat dan Banten memulai mengurangi sampah di Kota Bandung dulu. Nanti juga pasti berkembang ke seluruh kota dan kabupaten di Jabar," ungkap Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin ditemui usai kegiatan.

Bey menyebut, Kota Bandung misalnya, kini tengah menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, dengan volume harian mencapai sekitar 1.300 ton.

Namun dengan berbagai upaya penekanan, pengiriman sampah ke Tempat Pembuangaan Akhir (TPA) Sarimukti menjadi sekitar 900 ton per hari.

Menurut Bey, hal itu memerlukan perhatian dan aksi nyata dari seluruh pihak, termasuk gerakan mahasiswa baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dengan demikian deklarasi ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah memerlukan peran aktif banyak pihak termasuk universitas, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan.

Dengan kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak, maka diharapkan dapat dirumuskan dengan efektif solusi yang berkelanjutan, juga untuk menjaga lingkungan.

"Mengapa Kota Bandung karena di kota ini memang masalah sampah sudah darurat, dalam artian harus terus diingatkan masyarakat untuk memulai mengolah sampah dari rumah," ujarnya.

"Kami bersama perguruan tinggi swasta, dengan mahasiswa akan kami edukasi dulu, nanti mereka turun mengedukasi masyarakat untuk mengelola sampah dari rumah," tutur Bey.

"Strateginya antara lain dibagi per kluster, misal di kecamatan ini perguruan tinggi mana, saya sudah tekankan ke Pak Sekda (Jabar) jangan hanya sekadar tanda tangan, tapi ada progresnya untuk masyarakat," sambungnya.

Oleh karena itu program kerja sama harus segera dilaksanakan, termasuk soal gaya hidup sehat seperti menggunakan tumbler atau membawa tempat minum sendiri dari rumah, dan gaya hidup lainnya.

Kepala LLDIKTI Wilayah IV Jabar dan Banten Samsuri menyambut baik deklarasi bersama yang dilakukan Pemprov Jabar dengan perguruan tinggi, khususnya terkait pilot project pengelolaan sampah di Kota Bandung.

"Perguruan tinggi, memang tugas kita adalah Tri Dharma, jadi pembelajaran, kemudian juga pengabdian kepada masyarakat, maka untuk riset dan pengembangan akan menjadi porsi lebih," ucap Samsuri.

Sementara itu, Rektor Telkom University Adiwijaya berharap apa yang dicanangkan dapat bermuara terhadap bagaimana perguruan tinggi, khususnya Telkom University bisa berkontribusi untuk Jawa Barat dan lebih luas lagi bagi bangsa Indonesia.

Bisnis.com, PANGKAL PINANG - Di sela-sela kegiatan di Provinsi Bangka Belitung (Babel) Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyempatkan diri untuk mengunjungi salah satu situs bersejarah di Muntok Wisma Ranggam.

Plt Gubernur Sumbar Audy Joinaldy menyebutkan Wisma Ranggam merupakan bangunan bergaya Eropa yang pernah menjadi tempat persinggahan tokoh-tokoh penting dalam sejarah perjuangan Indonesia, termasuk Presiden Soekarno.

Dikatakannya bahwa Wisma Ranggam merupakan salah satu bukti penting dari masa pasca-kemerdekaan Indonesia, ketika beberapa pemimpin bangsa diasingkan ke Muntok oleh pemerintah kolonial Belanda.

"Kami dari Pemprov Sumbar sangat senang bisa berkesempatan datang ke Wisma Ranggam itu, dan ternyata ada jejak sejarah yang sangat berharga di sini. Ini adalah tempat pengasingan Presiden Soekarno dan beberapa tokoh penting lainnya setelah proklamasi kemerdekaan," kata Audy dalam keterangan resminya, Senin (21/10/2024).

Tokoh penting lainnya yang dimaksud itu di antaranya Menteri Luar Negeri H. Agus Salim, Menteri Pengajaran Ali Sastroamidjojo, serta Wakil Perdana Menteri Mohammad Roem, dan kemudian Wakil Presiden RI pertama, Mohammad Hatta, juga pernah diasingkan di daerah tersebut.

"Kalau dari sejarahnya itu, Bung Hatta diasingkan di Pesanggrahan Menumbing. Dia berada disana bersama tokoh-tokoh penting lainnya, seperti Mr. Assaat, Commodore Soerya Darma, dan AK Pringgodigdo. Kelompok ini kemudian dikenal dengan sebutan Kelompok Hatta," jelasnya.

Audy mengungkapkan, meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, namun pada tahun 1949, kedaulatan penuh masih dalam proses negosiasi dengan Belanda.

"Sejarah ini penting untuk dipahami, karena mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk meraih kedaulatan bangsa ini tidaklah mudah," sebutnya.

Sebagai informasi lanjut Audy, Wisma Ranggam kini menjadi salah satu destinasi wisata sejarah di Bangka Barat. Setiap tahun, ratusan pengunjung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, datang untuk melihat langsung jejak-jejak sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

"Bangunan ini dilestarikan sebagai cagar budaya yang mengingatkan generasi muda akan pentingnya memahami sejarah bangsa," ujarnya.

Untuk itu, Audy mengaku suatu kebanggan bisa datang dan menyaksikan berbagai bukti sejarah yang begitu besar di Pangkal Pinang tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang baru menanggapi anggaran kementerian yang menurun tahun depan, berharap bisa gandeng banyak pihak untuk dukung UMKM.

Mengutip catatan Bisnis, berdasarkan pagu indikatif belanja kementerian/lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2025, pagu indikatif 2025 Kementerian Koperasi dan UKM ditetapkan sebesar Rp937,16 miliar atau turun sebesar 37,44% dibanding alokasi 2024.

Menanggapi hal ini, Menteri UMKM yang baru, Maman Abdurrahman mengatakan, tak ingin hanya bergantung pada APBN untuk pengembangan UMKM.

"Ada satu mindset yang harus dirubah dalam pengelolaan APBN kita. Kalau kita hanya sekedar mengandalkan APBN, mau berapapun jumlahnya, saya yakin nggak akan mungkin mampu. Kolaborasi dengan semua pihak, inilah kata kuncinya, bagaimana kita bisa membangun kolaborasi dengan pihak swasta, pihak BUMN kita, dan pihak-pihak dari luar negeri," ujarnya usai Serah Terima Jabatan di Gedung SMESCO, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Menurutnya, salah satu yang jadi tantangan pada Kementerian UMKM adalah terkait pembiayaan modal, sehingga tidak bisa sekadar mengandalkan dari dalam negeri, tapi berharap bisa juga dari luar negeri dalam konteks venture capital dan lain sebagainya

"Saya ingin jangan kita hanya sekadar mengharapkan APBN. Tetapi kita harus melihat potensi-potensi di luar sektor APBN kita, yaitu memanfaatkan kolaborasi dengan pihak-pihak industri-industri besar," paparnya.

Dia juga mengambil contoh ketika menjabat sebagai Anggota Komisi VII DPR RI yang berkaitan dengan industri tambang dan migas, di mana banyak pihak yang sebenarnya siap untuk membantu UMKM.

"Ini tinggal nanti kita tata, polanya seperti apa, konsolidasinya bagaimana, koordinasi seperti apa, agar output kepada UMKM kita, KPI-nya jelas," terangnya.

Ke depan, Menteri UMKM juga berencana untuk mencoba mengubah mindset pihak bank terkait jaminan untuk pembiayaan bagi UMKM.

"Nah ini mau coba kita redefinisikan kembali jaminan-jaminan itu. Tidak mesti harus dengan jaminan aset, bisa saja dengan jaminan track record. Jadi kalau emang ada UMKM yang track record-nya positif, ya harus coba kita dorong, kita bantu dengan memberikan jaminan. Tinggal bagaimana kita menatanya," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pemerataan dan peningkatan kecepatan internet akan menjadi fokus Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) selama 5 tahun ke depan.

Adapun, Meutya Hafid baru saja dilantik menjadi Menkomdigi oleh Presiden baru Indonesia, Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Meutya mengatakan, dalam waktu dekat dirinya dan jajaran Komdigi bakal melakukan perjalanan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan tujuan untuk memeriksa koneksi internet yang terdapat di wilayah Timur Indonesia.

“Saat ini kita sudah sampai 98 persen koneksi tetapi kecepatannya belum merata. Kemudian bisa lebih cepat,” kata Meutya di kantornya, Senin (21/10/2024).

Diketahui, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 5.321 base transceiver station (BTS) 4G dari total 5.618 BTS yang ditargetkan pada Oktober 2024.

Mayorita dari BTS yang terbangun terletas di wilayah Timur Indonesia. Proyek bernilai Capex Rp12,045 triliun dengan biaya Opex sebesar Rp144,878 miliar per bulan ini, bertujuan untuk meningkatkan pemerataan internet dan memangkas kesenjangan digital di daerah tertinggal.

Dalam memangkas kesenjangan digital, pemerintah juga telah memiliki satelit multifungsi Satria-1 dan Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL) Palapa Ring.

Namun, pemerataan internet tersebut tidak disertai dengan kecepatan internet yang memadai. Komdigi bakal fokus pada peningkatan kecepatan internet pada beberapa tahun ke depan.

Meutya mengatakan, dengan kunjungan tersebut pihaknya dapat mengetahui apa yang perlu segera dilakukan guna membuat pemerataan jaringan internet di Indonesia.

“Harapan ke depan kalau kita mau basisnya digital koneksi harus merata dan juga cepat,” ujarnya.

Lebih lanjut, usai dilantik Meutya Hafid menegaskan bakal terus memberantas judi online di Indonesia

Meuty mengatakan, selain pemberantasan judi online, masalah pinjaman online ilegal, dan internet ramah anak akan menjadi prioritas dirinya di Kemenkodigi.

Prioritas tersebut, kata Meutya merupakan pesanan yang dirinya terima saat masih menjabat sebagai ketua Komisi 1 DPR RI yang membawahi Kemenkodigi.

“Perang terhadap judi online, pinjaman online ilegal karena saya perempuan, saya tambah tidak cuma dua itu saya tambah juga bagaimana internet ramah anak,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Aminuddin Ma’ruf membantah adanya pemangkasan BUMN lagi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Enggak-enggak [ada pemangkasan BUMN],” ujarnya kepad wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa saat ini dirinya bakal segera menemui Menteri BUMN Erick Thohir untuk mendapatkan pengarahan terkait dengan fokus pekerjaannya ke depan sebagai Wamen.

“Nanti ini saya mau ke sana,” ucapnya.

Apalagi, dia mengatakan usai dilantik oleh Prabowo Subianto, maka harapannya setiap Kementerian memang bisa lebih cepat untuk bekerja total dalam mewujudkan visi dari Presiden Ke-8 RI itu.

“Ya prosedural untuk bisa lebih cepat bekerja. Alhamdullilah sudah dilantik oleh Pak Prabowo sudah bisa kerja total untuk di kementerian masing-masing,” pungkas.

Di sisi lain, pernyataan dari Aminuddin bertentangan dengan niat Erick Thohir untuk merampingkan BUMN agar makin fleksibel dalam bergerak.

Dipercaya lagi jadi Menteri BUMN, Erick menyebut dirinya ingin agar perusahaan pelat merah harus bekerja lebih keras, profesional dan transparan sehingga muncu rencana memangkas BUMN hanya menjadi 30.

"Salah satunya mungkin kalau kami dari BUMN, kita lihat salah satunya bagaimana peran kerja sama kita dengan swasta, harus terus ditingkatkan, sejalan dengan transformasi blueprint kita jumlahnya BUMN hanya 30, menuju ke sana," kata Erick di Kementerian BUMN, Senin (21/10/2024).