Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak para pengusaha untuk berpartisipasi, berinvestasi, serta melakukan kegiatan bisnisnya di Pelabuhan Patimban, Jawa Barat.

Budi Karya berharap Pelabuhan Patimban dapat menjadi pemantik potensi bisnis di pelabuhan serta kawasan khususnya Jawa Barat dan sekitarnya. Menurutnya, dengan berkembangnya Pelabuhan Patimban, pelayanan transportasi laut dan logistik dapat lebih mudah, lebih efisien, serta meningkatkan perekonomian di Kawasan Jawa Barat dan nasional.

"Keberhasilan dari kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak akan dapat dicapai tanpa adanya peran, kontribusi, serta dukungan dan kolaborasi dari para pelaku ekonomi, bisnis dan produsen di sekitarnya," ujar Budi Karya dalam keterangan resminya, Kamis (25/7/2024).

Budi menuturkan, Pelabuhan Patimban saat ini sudah memiliki berbagai fasilitas operasional, di antaranya automation gate di terminal internasional, receiving area di terminal domestik dan internasional, fasilitas lengkap pada area inspeksi, pre yard, storage yard, CCTV keamanan pada 20 titik, hingga lampu penerangan pada area storage dan dermaga.

Pelabuhan ini juga dilengkapi dengan CIQP (Customs Immigration Quarantine Procedure) untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor. Pelayanan kapal di pelabuhan ini dilakukan secara online melalui Inaportnet.

Adapun, Pelabuhan Patimban yang telah selesai dibangun pada Tahap I-1 saat ini telah dioperasikan sejak tahun 2020 melalui operasional sementara dan pada 2021 dioperasikan secara penuh dengan pengelolaan pelabuhan/operator, yaitu Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI).

Budi melanjutkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI) dan PT Patimban International Car Terminal (PICT), terus mengembangkan Pelabuhan Patimban untuk memberikan fasilitas transportasi laut, sekaligus sebagai outlet bisnis bagi pelaku usaha khususnya di Jawa Barat.

Dia menjelaskan, Pelabuhan Patimban dibangun dan dikembangkan dalam beberapa tahap, yakni tahap I-1 pada 2018-2021, tahap I-2 (tahun 2022-2025), dan akan dilanjutkan pada tahap II dan tahap III.

Selain itu, pemerintah juga membangun ekosistem Pelabuhan Patimban dengan mengembangan backup area untuk mendukung kelancaran kegiatan kepelabuhanan. Backup area juga ditawarkan pada investor untuk mempercepat pembangunannya.

Guna keperluan backup area, Kemenhub telah membebaskan tanah seluas ±350 hektare. Selain untuk menunjang kegiatan utama pelabuhan dan kegiatan bongkar muat, area tersebut juga dapat digunakan untuk pengembangan kawasan industri baru yang dapat mengefisienkan biaya logistik.

Adapun, pada 2021, Terminal Kendaraan yang berkapasitas 218.000 cbu/tahun telah melayani operasional dengan total muatan 31.856 CBU/tahun atau 15% dari kapasitas.

Lalu, pada 2022 total muatan naik menjadi 198.064 CBU/tahun atau 91,1% dari kapasitas, dan tahun 2023 total muatan 224.935 CBU atau 103,18% dari kapasitas. Pada Juni 2024 total muatan sudah mencapai 90.659 CBU atau 41,59% dari kapasitas.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memastikan Jalan Tol Solo-Yogyakarta - Solo ruas Kartosuro - Klaten dapat rampung pada Agustus 2024.

Basuki menjelaskan, ruas Kartosuro - Klaten Jalan Tol Yogyakarta - Solo tersebut memikili total panjang mencapai 22,3 kilometer (km).

"Terus semangat, Agustus 2024 sudah selesai dari Kartosuro sampai Klaten sepanjang 22 km," kata Basuki dalam keterangan resmi, Kamis (25/7/2024).

Tak hanya itu, saat melakukan peninjauan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Solo di Jawa Tengah pada Rabu (24/7/2024), Basuki turut menargetkan keseluruhan Seksi 1 ruas Klaten ke Prambanan hingga Purwomartani dapat selesai tahun 2024.

Nantinya, Tol Yogyakarta - Solo akan terhubung dengan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen dan Tol Semarang - Solo, sehingga akan membentuk segitiga emas pertumbuhan ekonomi pada Kawasan Jogja, Solo, dan Semarang (Joglosemar).

Jalan tol yang memiliki total panjang mencapai 96,57 km yang membentang di jalur lintas selatan ini dikelola oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) melalui entitas usahanya yakni PT Jasamarga Jogja Solo.

Di samping itu, Tol Solo - Yogyakarta juga akan terhubung hingga Bandara YIA Kulonprogo. Ruas Tol ini terdiri dari 3 seksi, yakni Seksi 1 Solo - Klaten - Purwomartani (42,3 km). Kemudian, Seksi 2 Purwomartani - Monjali - Sleman (16 km), dan Seksi 3 Gamping - Kulonprogo (38,57 km).

Menteri Basuki mengatakan, dengan target rampungnya pembangunan Jalan Tol dari Kartasura hingga Klaten pada akhir tahun ini, diharapkan akan mengurangi waktu tempuh melalui jalan nasional Solo/Kartasura - Klaten, kurang lebih sekitar 50-60 menit. Sementara dengan jalan tol waktu tempuhnya menjadi sekitar 25-30 menit.

Kehadiran Tol Solo-Yogyakarta diharapkan juga dapat mengurangi beban jalan nasional Yogyakarta - Solo yang saat ini kondisinya kerap macet, khususnya menuju destinasi pariwisata sepanjang koridor, seperti Candi Prambanan dan Bandara.

Mengacu pada data Jasa Marga, Seksi 1 Tol Solo - Yogyakarta terbagi ke dalam 2 paket pengerjaan. Paket 1.1 mencakup ruas Kartasura - Klaten hingga 22 Maret 2024 progres konstruksinya telah mencapai 84,26%.

Kemudian, paket pengerjaan 1.2 ruas Klaten - Purwomartani saat ini progres konstruksinya telah mencapai 43,29%. Sementara itu, progres pembebasan lahan paket 1.1 Kertasura - Klaten sebesar 95,94% dan paket 1.2 ruas Klaten - Purwomartani sebesar 97,83%.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan bahwa ruas Kartosuro - Klaten sepanjang 22,3 km dibidik untuk tuntas di Juli 2024, sedangkan ruas Klaten - Purwomartani sepanjang 20 km ditargetkan tuntas di akhir Desember 2024.

Basuki menuturkan, pihaknya memang terus mendorong badan usaha jalan tol (BUJT) PT Jasamarga Jogja Solo untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan tol dari Kartosuro arah ke Yogyakarta yang akan menjadi bagian dari sistem jaringan Tol Trans Jawa.

Pasalnya, kehadiran tol ini akan mengurangi beban jalan nasional Yogyakarta - Solo yang saat ini kondisinya kerap macet, khususnya menuju destinasi pariwisata sepanjang koridor, seperti Candi Prambanan.

Selain itu juga dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Yogya ke Solo dan sebaliknya, serta menuju ke Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo.

Adapun, Jalan Tol Solo - Yogyakarta hingga NYIA Kulonprogo secara keseluruhan memiliki panjang 96,57 km terdiri dari 3 seksi, Seksi 1 Solo - Klaten - Purwomartani (42,3 km), Seksi 2 Purwomartani - Monjali - Sleman (16 km), dan Seksi 3 Gamping - Kulonprogo (38,57 km).

Bisnis.com, JAKARTA - Ribuan pekerja Bank Commonwealth dikabarkan terancam mengalami PHK usai PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) mengakuisisi 99% sahamnya.

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) mendesak PT Bank Commonwealth tidak mencampur Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dengan uang pesangon pekerja yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

Alasannya pencampuran itu dianggap bisa memangkas besaran pesangon yang diterima pekerja terdampak PHK.

Adapun mekanisme dana pensiun dan uang pesangon itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Dalam Pasal 58 ayar 1 Beleid tersebut menjelaskan, pengusaha yang mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh pengusaha memang dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Jika perhitungan manfaat dari program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh pengusaha," bunyi Pasal 58 ayat 2 PP 35/2021, dikutip Bisnis, Kamis (25/07/2024).

Selanjutnya, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Contoh perhitungan pemenuhan kewajiban pengusaha sesuai PP 35/2021 adalah sebagai berikut:

Uang Pesangon yang seharusnya diterima pekerja/buruh sebesar Rp15.000.000

Besarnya manfaat atau jaminan pensiun menurut program pensiun sebesar Rp10.000.000

Dalam pengaturan program pensiun telah ditetapkan iuran yang ditanggung oleh pengusaha 60% dan pekerja/buruh 40%.

Hitungannya, iuran yang sudah dibayar oleh pengusaha sebesar 60% x Rp10.000.000 = Rp6.000.000

Iuran yang dibayar oleh pekerja/buruh sebesar 40% x Rp 10.000.000 = Rp4.000.000

Jadi, kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar Rp15.000.000-Rp6.000.000 = Rp9.000.000.

Dengan demikian, uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK terdiri atas:

1. Rp6.000.000, yang merupakan santunan dari penyelenggara program pensiun yang iurannya 60% dibayar oleh pengusaha

2. Rp4.000.000, yang merupakan santunan dari penyelenggara program pensiun yang iurannya 40% dibayar oleh pekerja/buruh

3. Rp9.000.000, yang merupakan kekurangan pesangon yang harus dibayar oleh pengusaha

Jadi, jumlah keseluruhannya mencapai Rp19.000.000,00.

Adapun jika jumlah iuran yang dibayar pengusaha lebih besar daripada uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pisah pekerja/buruh, maka selisihnya dibayarkan kepadapekerja/buruh.

Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK, Syarifudin Yunus mengatakan secara regulasi memang iuran DPLK dari pemberi kerja dapat dikompensasikan sebagai uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan yang ada di PP 35/2021, dan sebelumnya di UU 13/2003 pun juga sama.

Dia bilang perlu ada edukasi kepada pemberi kerja dan pekerja terkait mekanisme DPLK dengan uang pesangon PHK ini.

"Kewajiban uang pesangon atau uang pensiun lebih baik didanakan pemberi kerja sejak dini ke DPLK, karena cepat atau lambat pasti harus dibayarkan. Bila pemberi kerja sudah mendanakan melalui DPLK tentu lebih baik, karena bila tidak, kita tidak tahu dananya tersedia atau tidak di pemberi kerja," katanya kepada Bisnis, Rabu (24/07/2024).

Dia melanjutkan, setiap pemberi kerja atau pengusaha pasti tahu kewajiban atas uang pesangon terhadap pekerjanya. Karena itu, didanakan melalui DPLK. Agar suatu saat diperlukan, dananya sudah tersedia dan hak karyawan tetap dibayarkan sesuai regulasi yang berlaku.

"Jadi, edukasi dan pemahaman tentang DPLK memang harus disosialisasikan ke pemberi kerja dan pekerja. Kewajiban uang pesangon atau uang pensiun lebih baik didanakan pemberi kerja sejak dini ke DPLK, karena cepat atau lambat pasti harus dibayarkan," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Samsung, yang menjadi sponsor Olimpiade Paris 2024, bagi-bagi 17.000 ponsel gratis ke para atlet.

Semua atlet yang ikut berkompetisi di Olimpiade Paris 2024 mendapat ponsel Samsung Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition secara cuma-cuma.

Di media sosial, para atlet langsung melakukan unboxing dan memamerkan ponsel gratis tersebut ke pengikutnya.

Uniknya, Samsung Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition tidak dijual bebas. Ponsel ini hanya diberikan khusus untuk para atlet.

Desainnya pun spesial, lengkap dengan aksesori casing Flipsuit Case eksklusif dari Berluti.
Ponselnya pun full bertema Olimpiade Paris 2024.

Diketahui, Berluti merupakan produsen pakaian pria mewah, yang juga merancang pakaian resmi timnas Prancis untuk pembukaan Olimpiade Paris 2024.

Spesifikasi Samsung Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition

Ponsel lipat unggulan Samsung ini memiliki spesifikasi mumpuni, yang dibekali kamera 50 MP dan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) Galaxy AI.

Teknologi terbut memudahkan atlet untuk menggunakan fitur Live translation, yang bisa menerjemahkan panggilan telepon ke 16 bahasa secara real-time, Interpeter untuk menerjemahkan obrolan langsung, dan Composer untuk menulis e-mail serta posting media sosial.

Kemudian ada aplikasi bawaan dari Komite Olimpiade Internasional (IOT), misalnya Athlete365, Olympic Shop, Paris 2024, Transport Accredd App, dan IOC hotline.

Salah satu aplikasi ini bisa digunakan untuk membantu atlet memantau jadwal pertandingan.

Selain ponsel, atlet Olimpiade Paris 2024 juga mendapat kartu akses transportasi umum gratis tanpa batas. Hal ini diberikan Samsung sebagai bentuk kerja sama dengan layanan transportasi publik Île-de-France Mobilités (IDFM).

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
LPS juga melakukan likuidasi BPR Sumber Artha Waru Agung setelah izin BPR dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak 24 Juli 2024.
"Untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Sumber Artha Waru Agung, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Sekretaris Lembaga LPS Annas Iswahyudi di Jakarta, Rabu (24/7/2024).
LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar.
Rekonsiliasi dan verifikasi akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja. Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Sumber Artha Waru Agung, bersumber dari dana LPS.
Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Sumber Artha Waru Agung, dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.
Lebih lanjut Annas mengimbau agar nasabah BPR tersebut tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank, serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.
Selanjutnya, penting diketahui oleh nasabah bahwasanya masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi, sehingga nantinya jika simpanan nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng dibayarkan LPS, maka bisa mengalihkan simpanannya ke bank lain terdekat yang dapat dijangkau oleh nasabah.
“Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak melakukan pidana yang merugikan bank,” ujarnya.

Bisnis.com, MEDAN – Harga tandan buah segar (TBS) sawit petani mitra Provinsi Sumatra Utara (Sumut) ditetapkan naik ke level Rp2.994,68 per kilogram (kg) pada pekan terakhir Juli 2024.

Kenaikan ini terbilang amat tipis karena harga TBS petani mitra Sumut sempat menyentuh angka Rp3.022,64 pekan kedua Juli, sebelum akhirnya kembali turun pada pekan ketiga ke level Rp2.972,38 per kg.

Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatra Utara Dewiana mengatakan, penetapan harga TBS petani Sumut mengacu pada harga yang berkembang di Pusat Pemasaran Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara (PT KPBN), GAPKI, dan harga pasar minyak sawit mentah baik lokal maupun ekspor, serta harga kernel lokal.

Dia menyebut, harga rata-rata CPO lokal dan ekspor saat ini ialah Rp12.735,79, naik sekitar 71 poin dari harga pekan lalu.

"Pekan lalu, rata-rata harga CPO lokal dan ekspor sebesar Rp12.664,87," kata Dewi, Kamis (25/7/2024).

Kenaikan harga juga terpantau dari kernel lokal yang periode ini ditransaksikan di level Rp8.517,24 per kg.

Sedangkan rendemen CPO tertinggi tercatat sebesar 22,34%, dengan faktor 'K' 91,48%.

Berikut acuan harga TBS sawit produksi petani bermitra di Sumut yang berlaku hingga 30 Juli 2024:

• Usia 3 tahun = Rp2.324,82

• Usia 4 tahun = Rp2.543,58

• Usia 5 tahun = Rp2.688,19

• Usia 6 tahun = Rp2.763,95

• Usia 7 tahun = Rp2.790,74

• Usia 8 tahun = Rp2.863,42

• Usia 9 tahun = Rp2.918,95

• Usia 10-20 tahun= Rp2.994,68

• Usia 21 tahun = Rp2.988,09

• Usia 22 tahun = Rp2.947,31

• Usia 23 tahun = Rp2.917,02

• Usia 24 tahun = Rp2.816,82

• Usia 25 tahun = Rp2.727,11

(K68)

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Di saat transisi pemerintahan, isu terkait kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% dan penentuan cukai rokok, cukai plastik serta minuman manis (MBDK) justru menimbulkan pro-kontra.

Ketentuan kenaikan PPN sebesar 1% dari 11% menjadi 12% telah termaktub dalam Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu.. sebesar 12% [dua belas persen] yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025,” tulis ayat (1) Pasal 7 Bab IV beleid tersebut, dikutip Rabu (26/6/2024).

Sebelumnya, pemerintah telah lebih dahulu menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada 2022. Sementara dalam UU HPP, pemerintah menetapkan bahwa tarif PPN ini dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal 'lempar bola' kebijakan kenaikan PPN 12% kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar Juni 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kebijakan tersebut bukan lagi ranahnya.

“[PPN 12%] Saya menyerahkan kepada pemerintahan baru untuk memutuskannya,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip Rabu (26/6/2024).

Senada dengan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum bisa memastikan apakah pemerintah bakal mengerek tarif PPN menjadi 12% pada 2025.

"Lihat kondisi ekonomi tahun depan," kata Airlangga di acara Perayaan Hari Jadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke-58, Kamis (25/7/2024).

Bukan cuma pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menunggu keputusan pemerintahan petahana maupun pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto, terkait rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025.

Pasalnya, menjelang pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2025 yang kurang dari satu bulan lagi, masih belum ada hilal terkait naik atau tidaknya tarif tersebut.

“Kami semua menunggu konsep pemerintahan baru [termasuk PPN 12%],” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Seperti diketahui, salah satu janji kampanye Prabowo – Gibran, yang sangat optimisitis untuk mengerek rasio pajak terhadap produk domestik bruto atau tax-to-GDP ratio (tax ratio) hingga angka 23%. Padahal, tax ratio Indonesia per 2023 baru mencapai 10,2%.

Untuk tahun depan, Kementerian Keuangan telah mematok rasio pajak tersebut di rentang 10,09% hingga 10,29% dari PDB. “Untuk mencapai tax ratio 23%, kami menunggu pemerintahan baru jelaskan bagaimana caranya,” lanjut Dolfie.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan semua asumsi sudah dijadikan dasar dalam membuat postur APBN 2025. Menurutnya, pemerintah sudah menghitung berbagai komponen untuk APBN tahun depan, termasuk kenaikan tarif PPN 12%.

"Kan sudah dihitung penerimaan kita itu Target revenue-nya, komponennya apa-apa kan udah ditetilkan di situ," jelasnya.

Meski demikian, dia mengakui bahwa keputusan menaikkan tarif PPN 12% tetap ada di tangan Prabowo Subianto. Dia berharap dengan dilantiknya Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu II dapat merumuskan kebijakan ini, khususnya di masa transisi pemerintahan.

DPR dan pemerintah sepakat menetapkan pendapatan negara di APBN 2025 atau tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di rentang 12,3%-12,36% dari produk domestik bruto (PDB). Target penerimaan pada tahun depan kemungkinan besar naik untuk membiayai program unggulan Prabowo, yakni makan siang gratis yang anggarannya ditetapkan Rp71 triliun.

Selain itu, Prabowo juga dituntut untuk merealisasikan janji politis lainnya, seperti membangun infrastruktur sekolah serta meningkatkan pertahanan. Lantaran adanya narasi keberlanjutan dari pemerintahan saat ini, Prabowo juga diminta untuk melanjutkan mega proyek Ibu Kota Nusatara (IKN) yang dimulai oleh Presiden Jokowi.

Perbesar

Tarif Cukai Rokok dan Penerapan Cukai Plastik & Minuman Manis

Selain kenaikan tarif PPN jadi 12%, pemerintah juga tengah menggodok tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada tahun depan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani memberi sinyal harga rokok kembali naik mulai tahun depan. Harga rokok bakal terkerek setelah pemerintah mendapatkan restu dari DPR RI untuk menaikkan cukai rokok pada 2025.

Seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya, perubahan tarif CHT atau cukai rokok akan berdampak pada kenaikan harga rokok di level eceran atau harga yang dibayar oleh konsumen. Askolani menyampaikan alasan pemerintah melakukan penyesuaian tarif CHT lantaran tarif cukai rokok multiyears yang telah ditentukan akan berakhir pada akhir 2024.

Bukan cuma cukai rokok, pemerintah juga tengah melakukan finalisasi aturan terkait cukai plastik dan cukai minuman manis dalam kemasan (BMDK).

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan cukai plastik dan MBDK masih belum diimplementasikan, meski target penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN 2024. Pasalnya, pemerintah sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai.

“Pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas,” katanya melalui siaran pers, Rabu (24/7/2024).

Perbesar

Dampak ke Daya Beli

Kenaikan tarif PPN 12% serta penyesuaian tarif cukai rokok dan penerapan cukai plastik serta MBDK tentu akan berimbas langsung ke masyarakat, baik produsen maupun konsumen.

Dari sisi pelaku usaha, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengungkapkan kerisauannya mengenai rencana pemerintah bakal mengerek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan.

Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah berharap wacana tersebut batal direalisasikan. Hal itu perlu dijalankan untuk tetap menjaga pertumbuhan pada pasar properti nasional.

“[Kita berharap] pajak 12% jangan sampai dijalankan,” kata Junaidi saat ditemui di sela-sela agenda Rakernas Apersi, Selasa (23/7/2024).

Junaidi juga menuturkan bila kebijakan PPN 12% tetap diimplementasikan, maka pemerintah perlu untuk menyiapkan stimulus agar pasar properti RI dapat terus bergeliat. Sebagai contoh, Junaidi berharap pemerintah dapat memperpanjang pemberian insentif bebas pajak atau Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP).

Pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, khususnya terkait kenaikan tarif pajak dan cukai. Pasalnya, indikasi pelemahan daya beli masyarakat saat ini terlihat dari optimisme konsumen. Mengacu pada data survei Bank Indonesia (BI), indeks keyakinan konsumen pada Juni 2024 tercatat 123,3. Angka tersebut lebih rendah dari IKK pada Mei 2024 sebesar 125,2 dan IKK April 2024 yang mencapai 127,7.

Meski masih masuk dalam zona optimistis, keyakinan konsumen memang mengalami penurunan dalam tiga bulan terakhir. Penurunan IKK sejak April-Juni 2024 tak terlepas dari melemahnya Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK).

Jika dirincikan, optimisme konsumen pada kondisi saat ini atau IKE Juni 2024 mencapai 112,9 atau turun dari level 115,4 pada Mei 2024 (month-to-month/mtm). Sementara Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), indikator yang meramal kondisi ekonomi enam bulan ke depan dari perspektif konsumen, juga turun dari level 135 pada Mei 2024 menjadi 133,8 pada Juni 2024.

Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penjualan ritel yang melambat serta melemahnya indeks keyakinan konsumen, yang berkorelasi dengan penurunan inflasi inti. Daya beli masyarakat makin terpukul dengan anjloknya nilai tukar rupiah sepanjang semester I/2024. Konsumsi masyarakat juga akan melambat jika pemerintah membebankan kenaikan tarif PPN 12% dan cukai yang bakal mengerek harga jual produk.

Faisal juga mengingatkan pemerintah agar jangan mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif terhadap daya beli masyarakat. Menurutnya, konsumsi rumah tangga Indonesia saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.

Dia memberi contoh realisasi konsumsi rumah tangga pada kuartal I/2024 hanya 4,91% (yoy). Padahal, kata dia, periode tersebut ada dua kejadian besar yang seharusnya bisa mendongkrak konsumsi, yakni Pemilu 2024 dan bulan Ramadan.

“Pemerintah dan pengusaha harus mengantisipasi angka konsumsi rumah tangga bisa lebih rendah di kuartal selanjutnya. Bahkan, pertumbuhan ekonomi kita bisa saja berada di bawah 5%. Itu dampak terburuk,” ujar Faisal.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan tanggapan atas keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh 19 warga melalui citizen lawsuit terkait dengan pinjaman online (pinjol) pada 24 April 2024.

Dalam amar keputusan tersebut salah satunya, MA meminta OJK sebagai salah satu tergugat untuk membuat peraturan dan memperkuat pengawasan untuk menjamin pelindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Aman Santosa mengungkap pihaknya menghormati keputusan tersebut. Dia memastikan regulator telah dan terus melakukan upaya penguatan industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau dikenal sebagai fintech Peer to Peer lending (P2P lending) serta pelindungan konsumen dan masyarakat.

“Salah satunya dengan mengeluarkan berbagai ketentuan dan roadmap LPBBTI 2023–2028 yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan, mendorong industri agar dapat berkembang secara sehat, berintegritas dan kontributif, serta memperkuat pelindungan konsumen,” kata Aman dalam keterangan resminya dikutip Kamis (25/7/2024).

Tidak hanya sampai disitu, Aman menambahkan OJK juga telah menerbitkan aturan mengenai fintech P2P lending yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2022 serta SEOJK Nomor 19 Tahun 2023.

Dalam aturan tersebut memuat analisis pendanaan/proses uji kelayakan pengajuan pinjaman dengan memperhatikan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh penerima dana.

Selain itu, penyelenggara fintech P2P lending wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan dalam memfasilitasi pendanaan.

Manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk bunga, biaya administrasi, biaya lainnya, pajak, hingga denda. Adapun manfaat ekonomi yang tadinya 0,4% per hari menjadi 0,1% per hari untuk pendanaan produktif dan 0,3% untuk pendanaan konsumtif.

Aman menambahkan melalui aturan regulator juga telah menetapkanembatasan akses data berupa kamera, microphone, dan lokasi. Hal tersebut mencegah penyelenggara bisa mengakses data lainnya di handphone nasabah. Ada pula diatur muatan isi minimum perjanjian dalam rangka transparansi dan pelindungan hak-hak pengguna.

Terakhir pengenaan sanksi administratif terhadap enyelenggara fintech P2P lending yang melanggar ketentuan aspek kepatuhan terhadap POJK tersebut.

Selain itu, OJK juga telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengingatkan dan meminta penyelenggara fintech P2P lending dan Asosiasi fintech P2P lending untuk melakukan langkah-langkah dan mitigasi risiko yang diperlukan agar produk atau layanan keuangan fintech P2P lending tidak digunakan sebagai sarana kejahatan ekonomi seperti judi online, pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, maupun tindak kejahatan ekonomi lainnya.
   
2. Meminta penyelenggara fintech P2P lending dan Asosiasi fintech P2P lending untuk memuat pernyataan peringatan kepada konsumen dengan menggunakan huruf kapital yang dapat menarik perhatian pembaca pada laman utama yang langsung dapat terlihat pada halaman website maupun aplikasi.
   
3. Sedang menyusun peraturan tentang industri fintech P2P lending (Rancangan POJK) sebagai penyempurnaan atas regulasi sebelumnya yang berisi antara lain penguatan kelembagaan, manajemen risiko, tata kelola (antara lain larangan pemegang saham pengendali/mayoritas sebagai pengelola/direksi Penyelenggara) dan pelindungan konsumen, serta penguatan dukungan terhadap sektor produktif dan UMKM.

Terkait Pelindungan Konsumen dan masyarakat, OJK menerbitkan POJK Nomor 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam aturan tersebut, OJK mengatur beberapa hal seperti:

1. Kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen;
   
2. Larangan membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksemsi;
   
3. Sanksi atas penyebaran data pribadi;
   
4. Kewajiban PUJK memastikan penagihan kredit atau pembiayaan kepada Konsumen dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
   a. tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan Konsumen;
   b. tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
   c. tidak kepada pihak selain Konsumen;
   d. tidak secara mengganggu;
   e. terus menerus yang bersifat di tempat alamat penagihan atau domisili Konsumen;
   f. hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat; dan
   g. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
5. Sanksi kepada PUJK yang melanggar ketentuan pelindungan Konsumen.

Aman menambahkan upaya penegakan ketentuan dan melindungi konsumen serta masyarakat, OJK telah melaksanakan off-site dan on-site supervision terhadap Penyelenggara fintech P2P lending.

Adapun sejak 2020 hingga 12 Juli 2024, OJK telah mencabut 66 izin usaha penyelenggara fintech P2P lending. Pada periode Januari 2024 sampai dengan Juni 2024 OJK telah mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara fintech P2P lending yang terdiri dari 196 sanksi peringatan tertulis, 166 sanksi denda, 7 sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan satu pihak utama yang telah dikenakan sanksi penilaian kembali bagi pihak utama serta terhadap 2 dua penyelenggara fintech P2P lending.

“OJK telah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti lebih lanjut,” kata Aman.

Selanjutnya OJK juga telah melakukan moratorium perizinan baru penyelenggara fintech P2P lending sejak tahun 2020.

Di sisi lain, dalam mengoptimalkan pemberantasan pinjol ilegal, OJK bersama dengan 15 Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI (sebelumnya disebut sebagai Satgas Waspada Investasi) sejak 2017 hingga Juni 2024, telah menghentikan 8.271 entitas pinjaman online ilegal.

“OJK mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam,” tutur Aman.

Masyarakat yang mengetahui informasi tentang penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana yang mencurigakan atau diduga ilegal serta memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis) untuk melaporkan kepada Satgas PASTI melalui email [email protected].

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025 kembali menjadi sentimen yang membayangi prospek kinerja dan pergerakan saham emiten produsen rokok, termasuk PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) dan PT Gudang Garam Tbk. (GGRM).

Bisnis mencatat Pemerintah memastikan akan melakukan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025 mendatang. Besaran cukai ini biasanya akan diturunkan produsen ke harga rokok yang ditanggung pembeli.

Bisnis.com, DENPASAR - Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menginginkan rencana penggunaan 70% tenaga kerja lokal dalam proyek kereta bawah tanah yang dikerjakan PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) selaku perpanjangan tangan pemda dapat terealisasi.

“Tadi Pak Ari (Dirut PT SBDJ) berbisik beliau akan mendorong paling tidak 70 persen atau lebih adalah putra-putra Bali, harapan kami sumber daya yang mengoptimalkan subway diutamakan masyarakat lokal,” kata dia di Denpasar, Rabu (24/7/2024).

Dalam kegiatan penetapan investor utama proyek transportasi umum masal berbasis kereta itu Pj Gubernur Bali mengatakan mitra terpilih sangat strategis sehingga semestinya ada transfer pengetahuan bagi insinyur lokal.

Selain dalam hal pembangunan, Pemprov Bali ingin tenaga kerja lokal juga mendominasi dalam hal operasional setelah pembangunan rampung.

Untuk itu Direktur Utama PT SBDJ Ari Askhara memastikan akan menyiapkan sumber daya manusia Bali yang berkualitas sehingga siap menjadi operator bukan lagi hanya penonton.

Sebelum menetapkan investor utama mereka telah berkomunikasi agar investor dalam hal ini PT Bumi Indah Prima memastikan 70% penggunaan tenaga kerja lokal Bali.

Untuk mendukung sumber daya manusianya, dari dana investasi Ari telah menyiapkan dana untuk pembangunan lembaga pendidikan di bidang yang sesuai dengan kebutuhan moda transportasi kereta.

“Akan berkaitan dengan operasional contoh urusan pemeliharaan pasti pakai orang Singapura, luar negeri, Jakarta minimal, tetapi sekarang kami siapkan orang Balinya,” ujar Mantan Dirut Garuda Indonesia itu.

Tidak hanya pemanfaatan dalam operasional, PT SBDJ menjamin adanya transfer pengetahuan seperti di bidang teknologi dan pembangunan.

Di sisi pembangunan, proyek kereta bawah tanah ini rencananya juga akan melibatkan kontraktor lokal Bali dalam hal suplai bahan baku dan membantu konstruksi.

Ini dilakukan untuk menaati Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi Di Bali, namun Ari mengakui bahwa konstruksi utama dilakukan perusahaan lain sebab belum ada kontraktor Bali yang dianggap mampu meliputi keseluruhan.

Ari meyakini keberadaan kereta bawah tanah tidak hanya menguntungkan tenaga kerja lokal, namun juga Pemprov Bali dan jajaran di kabupaten/kota.

“Kami sudah anggarkan tetapi tidak dalam bentuk uang melainkan proyek, seperti Bali nanti pemda punya proyek apa kami bangun,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar hari ini dibuka melemah ke level Rp16.247 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Kamis (25/7/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,20% atau 32 poin ke posisi Rp16.247 per dolar AS, sementara itu, indeks dolar terpantau bergerak melemah 0,07% ke level 104.045.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak bervariasi terhadap dolar AS. Yen Jepang menguat 0,67%, dolar Hong Kong naik 0,01%, dan yuan China menguat 0,01%.

Sementara itu, mata uang yang melemah adalah dolar Singapura 0,04%, won Korea sebesar ,46%, peso Filipina melemah 0,14%, rupee India sebesar 0,02%, ringgit Malaysia sebesar 0,02% dan baht Thailand sebesar 0,16%.

Sebelumnya, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp16.200 hingga Rp16.250 per dolar AS pada hari ini.

Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi fluktuasi rupiah. Dari luar negeri, Ibrahim menjelaskan sebagian pelaku pasar masih bias terhadap dolar AS, di tengah ketidakpastian Pilpres AS usai Joe Biden mundur dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris untuk melawan Trump.

Di Asia, Bank of Japan (BoJ) selanjutnya menetapkan suku bunga pada 31 Juli 2024. Sebagian besar ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan BoJ akan mempertahankan suku bunganya pada pertemuan tersebut. Terakhir kali mereka menaikkan suku bunga pada Maret 2024 ke kisaran 0%-0,1% dari -0,1%.

Sementara itu, pasar China mengalami penurunan yang berkepanjangan dalam beberapa sesi terakhir karena sentimen terhadap negara tersebut memburuk akibat data perekonomian yang mengecewakan, terutama data yang menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat dari perkiraan pada kuartal kedua.

"Ketidakpastian mengenai pemilihan presiden AS juga membebani sentimen terhadap China, karena para investor berspekulasi mengenai dampak perubahan dalam pemerintahan AS terhadap sikap Washington terhadap negara tersebut," jelasnya dalam riset, dikutip Kamis (25/7/2024).

Dari dalam negeri, pasar terus memantau kondisi utang pemerintah yang membengkak dan sudah berada dalam posisi tidak aman. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) posisi utang pemerintah pada Mei 2024 mencapai Rp8.353,02 triliun.

Rasio utang pemerintah terhadap pendapatan saat ini sudah mencapai 300%. Angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang sebesar 292,6%.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (25/7/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.253 dan harga jual sebesar Rp16.273 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.04 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.092 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.392 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.092 16.392

E Rate 16.253 16.273

Bank Notes 16.092 16.392

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.00 WIB masing-masing sebesar Rp16.265 dan Rp16.290 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.200 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.350 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.200 16.350

E Rate 16.265 16.290

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.22 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.225 dan harga jual sebesar Rp16.245 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp16.000 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.350 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.000 16.350

E Rate 16.225 16.245

Bank Notes 16.000 16.350

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 10.05 WIB masing-masing sebesar Rp16.260 dan Rp16.280.

Untuk bank notes BNI pada 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.100 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.400 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.100 16.400

E Rate 16.260 16.280

Bank Notes 16.100 16.400

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap doar AS pada perdagangan hari ini, Kamis 25 Juli 2024 diprediksi berfluktuasi namun akan ditutup melemah di rentang Rp16.200—Rp16.250 di tengah volatilitas dolar akibat ketidakpastian Pilpres AS.

Pada perdagangan Rabu (24/7) mata uang rupiah ditutup melemah tipis 0,01% atau 1,5 poin ke level Rp16.215 per dolar AS. Sementara itu, indeks mata uang Negeri Paman Sam terpantau menguat 0,09% di posisi 104,53.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan sebagian pelaku pasar masih bias terhadap dolar AS, di tengah ketidakpastian Pilpres AS usai Joe Biden mundur dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris untuk melawan Trump.

Di Asia, Bank of Japan (BoJ) selanjutnya menetapkan suku bunga pada 31 Juli 2024. Sebagian besar ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan BoJ akan mempertahankan suku bunganya pada pertemuan tersebut. Terakhir kali mereka menaikkan suku bunga pada Maret 2024 ke kisaran 0%-0,1% dari -0,1%.

Sementara itu, pasar China mengalami penurunan yang berkepanjangan dalam beberapa sesi terakhir karena sentimen terhadap negara tersebut memburuk akibat data perekonomian yang mengecewakan, terutama data yang menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat dari perkiraan pada kuartal kedua.

"Ketidakpastian mengenai pemilihan presiden AS juga membebani sentimen terhadap China, karena para investor berspekulasi mengenai dampak perubahan dalam pemerintahan AS terhadap sikap Washington terhadap negara tersebut," jelasnya dalam riset, Rabu (24/7).

Dari dalam negeri, pasar terus memantau kondisi utang pemerintah yang membengkak dan sudah berada dalam posisi tidak aman. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) posisi utang pemerintah pada Mei 2024 mencapai Rp8.353,02 triliun.

Rasio utang pemerintah terhadap pendapatan saat ini sudah mencapai 300%. Angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang sebesar 292,6%.

"Untuk perdagangan Kamis [25/7] mata uang rupiah diprediksi fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp16.200 hingga Rp16.250," pungkasnya.