Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan terus menggodok rencana pemberlakukan tarif cukai pada produk plastik. Pelaksanaan cukai bagi produk plastik menunggu peraturan pemerintah setelah disetujui DPR.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa terdapat empat jenis produk plastik yang akan dikenakan cukai, yaitu kantong plastik, kemasan plastik multi lapis, polistiren bisa (styrofoam), dan sedotan plastik.

“Produk-produk inilah yang kami sasar ke depan,” katanya dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai, dikutip Selasa (23/7/2024).

Dalam bahan paparannya, Iyan menyampaikan bahwa untuk sejumlah produk tidak akan dikenai pungutan cukai plastik, yaitu yang masuk dalam kategori angkut terus/lanjut, diekspor, dimasukkan dalam pabrik, dan musnah sebelum dikeluarkan dari pabrik.

Selain itu, pemerintah juga akan menetapkan pembebasan cukai plastik untuk produk plastik, misalnya yang ditujukan untuk penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, dibebaskan untuk perwakilan negara asing/tenaga ahli, barang bawaan penumpang, pelintas batas, dan kiriman batas tertentu, juga untuk tujuan sosial.

Lebih lanjut, pengenaan cukai plastik menyasar pabrikan untuk produksi dalam negeri dan importir untuk produksi luar negeri. Untuk tarif, Iyan mengatakan, akan ditetapkan spesifik per kilogram.

“Tarif cukainya spesifik, pelunasannya sama pabrik dan pelabuhan kalau impor. Dan cara pelunasannya dengan pembayaran, tidak menggunakan pita cukai,” jelasnya.

Penerimaan negara dari cukai plastik ini juga nantinya akan dialokasikan untuk kebutuhan penanganan pencemaran, pemulihan lingkungan, dukungan industri daur ulang, serta riset produk pengganti plastik.

Iyan menyampaikan, terdapat tiga tujuan dari pengenaan cukai produk plastik, pertama, untuk mengurangi eksternalitas negatif terhadap lingkungan. Kedua, mendorong industri untuk memproduksi produk plastik ramah lingkungan Serta ketiga, meningkatkan kapasitas fiskal guna mendukung belanja pembangunan.

Kebijakan cukai plastik, kata Iyan, juga merupakan bagian dari rencana aksi nasional penanganan sampah laut, di mana berdasarkan Perpres 83/2018, pemerintah menargetkan pengurangan sampah plastik di laut sebesar 70% hingga 2025. Dengan pengenaan cukai plastik, ini menjadi barang ketiga yang dikenakan di Indonesia setelah sebelumnya terkait produk rokok dan alkohol.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan terus menggodok rencana pemberlakukan tarif cukai pada produk plastik. Pelaksanaan cukai bagi produk plastik menunggu peraturan pemerintah setelah disetujui DPR.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa terdapat empat jenis produk plastik yang akan dikenakan cukai, yaitu kantong plastik, kemasan plastik multi lapis, polistiren bisa (styrofoam), dan sedotan plastik.

“Produk-produk inilah yang kami sasar ke depan,” katanya dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai, dikutip Selasa (23/7/2024).

Dalam bahan paparannya, Iyan menyampaikan bahwa untuk sejumlah produk tidak akan dikenai pungutan cukai plastik, yaitu yang masuk dalam kategori angkut terus/lanjut, diekspor, dimasukkan dalam pabrik, dan musnah sebelum dikeluarkan dari pabrik.

Selain itu, pemerintah juga akan menetapkan pembebasan cukai plastik untuk produk plastik, misalnya yang ditujukan untuk penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, dibebaskan untuk perwakilan negara asing/tenaga ahli, barang bawaan penumpang, pelintas batas, dan kiriman batas tertentu, juga untuk tujuan sosial.

Lebih lanjut, pengenaan cukai plastik menyasar pabrikan untuk produksi dalam negeri dan importir untuk produksi luar negeri. Untuk tarif, Iyan mengatakan, akan ditetapkan spesifik per kilogram.

“Tarif cukainya spesifik, pelunasannya sama pabrik dan pelabuhan kalau impor. Dan cara pelunasannya dengan pembayaran, tidak menggunakan pita cukai,” jelasnya.

Penerimaan negara dari cukai plastik ini juga nantinya akan dialokasikan untuk kebutuhan penanganan pencemaran, pemulihan lingkungan, dukungan industri daur ulang, serta riset produk pengganti plastik.

Iyan menyampaikan, terdapat tiga tujuan dari pengenaan cukai produk plastik, pertama, untuk mengurangi eksternalitas negatif terhadap lingkungan. Kedua, mendorong industri untuk memproduksi produk plastik ramah lingkungan Serta ketiga, meningkatkan kapasitas fiskal guna mendukung belanja pembangunan.

Kebijakan cukai plastik, kata Iyan, juga merupakan bagian dari rencana aksi nasional penanganan sampah laut, di mana berdasarkan Perpres 83/2018, pemerintah menargetkan pengurangan sampah plastik di laut sebesar 70% hingga 2025. Dengan pengenaan cukai plastik, ini menjadi barang ketiga yang dikenakan di Indonesia setelah sebelumnya terkait produk rokok dan alkohol.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming perlu berhati-hati karena harus menghadapi utang jatuh tempo yang diwarisan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) lima tahun ke depan atau hingga 2029 yang tembus Rp3.748,2 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Ahmad Akbar Susamto menyampaikan pemerintahan Prabowo-Gibran perlu berhati-hati karena pada saat yang sama, pemerintahan baru memiliki janji yang luar biasa banyak.

“Pada waktu yang sama belanja melebar, penerimaan melambat, terjadi defisit yang melebar, utang yang meningkat, udah gitu jatuh tempo lagi,” ujarnya dalam Midyear Review Core Indonesia 2024, Selasa (23/7/2024).

Dalam paparan Akbar, profil jatuh tempo utang pemerintah yang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) mencapai total Rp3.245,3 triliun untuk periode 2025 hingga 2029.

Sementara jatuh tempo pinjaman pada periode yang sama akan mencapai Rp502,9 triliun. Secara total, maka mencapai Rp3.748,2 triliun.

Untuk itu, Akbar mewanti-wanti pemerintah selanjutnya karena ketika pemerintah berutang untuk menutup defisit, ada imbal hasil atau bunga yang perlu dibayar. Nominal di atas pun belum termasuk pembayaran bunga utang pemerintah.

“Jadi harus hati-hati, harus jadi perhatian bahwa biaya yang mahal itu juga akan membebani APBN pada akhirnya,” lanjutnya.

Perbesar

Pasalnya, kondisi utang pemerintah saat ini memang masih di bawah ketentuan dalam UU No. 17/2023 tentang Keuangan Negara menetapkan batas aman rasio utang pemerintah sebesar 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan defisit maksimal 3% dari PDB.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp8.353,02 triliun hingga akhir Mei 2024. Dengan jumlah utang tersebut, rasio utang pemerintah per akhir Mei 2024 tercatat mencapai 38,71% terhadap PDB.

Akbar mengingatkan bahwa kondisi tersebut berada dalam posisi yang tidak aman bila mengacu pada standar Dana Moneter Internasional (IMF) yang menetapkan perbandingan utang pemerintah dengan pendapatan berada di rentang 90% hingga 150%.

Nyatanya, rasio utang pemerintah terhadap pendapatan telah mencapai 300% per 31 Mei 2024. Naik dari posisi 292,6% pada akhir Desember 2024.

“Jadi posisi utang pemerintah terhadap pendapatan tentu tidak aman karena melebihi batas yang ditetapkan IMF dalam range 90%-150%. Kita sudah 300%,” tutur Akbar.

Sementara Presiden terpilih Prabowo Subianto diklaim akan mengizinkan rasio utang terhadap PDB Indonesia naik menjadi 50%, asalkan pemerintahannya bisa meningkatkan pendapatan pajak.

Hal tersebut pun telah Prabowo gaungkan sejak masa kampanye lalu. Bahkan dirinya blak-blakan dalam forum internasional, yakni Qatar Economic Forum 2024 pada pertengahan Mei lalu.

"Saya rasa kita memiliki angka utang terhadap PDB terendah di dunia, salah satu yang terendah. Sekarang saya pikir inilah saatnya untuk sedikit lebih berani dalam tata kelola pemerintahan yang baik," jelas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diketahui telah memiliki regulasi yang memperbolehkan untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Rizal Edwin. Dia menjelaskan saat ini pemerintah memperbolehkan mendatangkan dokter asing untuk KEK pada sektor kesehatan.

"Nah bicara dalam KEK Kesehatan itu ada juga fasilitas untuk [mendatangkan] dokter asing yang masuk ke Indonesia," kata Edwin dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Hanya saja, Edwin menegaskan perizinan untuk mendatangkan dokter asing itu bakal dilakukan secara ketat. Dia menekankan, dokter asing diperkenakan untuk masuk ke Indonesia, bila spesialisasi dokter yang dimaksud itu belum tersedia.

"Bila di Indonesia belum punya ahlinya seperti itu, itu boleh [dokter asing] bisa masuk, tapi kalau yang kita sudah punya ya memang tidak akan diberikan kesempatan itu," pungkas Edwin.

Kebijakan itu diberikan untuk melengkapi pengembangan ekosistem KEK sektor jasa kesehatan yang saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah.

Salah satunya, KEK Sektor Jasa Kesehatan diusulkan oleh konglomerat Dato' Sri Tahir lewat entitas usaha milik Mayapada Group yakni PT Karunia Praja Pesona yang bakal menggandeng Apollo Hospital dalam menghadirkan rumah sakit internasional di dalam negeri.

Berdasarkan catatan Bisnis sebelumnya, KEK Batam memiliki luas mencapai 47,17 hektare. Secara lebih rinci, lokasinya akan berada di wilayah Sekupang 23,10 hektare untuk wisata kesehatan terpadu, dan wilayah Nongsa seluas 24,08 hektare untuk kawasan pariwisata.

KEK ini mendapat proyeksi untuk merealisasikan investasi sebesar Rp6,91 triliun sampai dengan 2032, serta menyerap tenaga kerja sebanyak 105.406 orang selama 80 tahun.

Bisnis.com,JAKARTA - India kini menghadapi tantangan sulit saat bersiap untuk meninjau kembali impor bebas bea di bawah perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dengan Indonesia, Singapura, dan negara di Asia Tenggara (Asean).

Peninjauan ulang aturan bebas biaya impor bagi negara Asia Tenggara itu seiring banjir barang murah di negara para dewa itu yang berdampak ke pelaku usaha lokal. Barang murah itu diyakini berasal dari investasi pengusaha China di Asia Teng Di lain sisi, India harus menjaga kepentingan strategisnya dalam mempertahankan hubungan dengan Asean.

Ekonom Biswajit Dhar, profesor di Dewan Pengembangan Sosial di Delhi memperingatkan bahwa FTA telah membuka pintu bagi China untuk mengalirkan barang bebas bea ke pasar India yang dapat mengikis daya saing.

“Meskipun ada kasus [impor sawit dengan menaikkan bea masuk], kita harus mengambil langkah hati-hati,” jelas Dhar, seperti dikutip dariSouth China Morning Post (SCMP),Selasa (23/7/2024).

Dia mengatakan FTA menandakan kemitraan strategis yang melampaui sekadar hubungan ekonomi. Pengenaan bea masuk akan langsung berdampak serius bagi kedua negara.

Pembicaraan antara India dan Asean, dijadwalkan berlangsung pada 29-31 Juli 2024 di Jakarta. Pembicaraan ini disebut menjadi ujian bagi India untuk mencapai keseimbangan baru.

Asean, yang terdiri dari beberapa negara dengan ekonomi pertumbuhan tercepat di kawasan, menghadirkan tantangan besar bagi India, terutama dengan kehadiran kuat perusahaan-perusahaan China di wilayah tersebut, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand.

Adapun perdagangan bilateral antara India dan Asean mencapai US$122,67 miliar atau sekitar Rp1.989 triliun pada tahun keuangan lalu. Namun, India khawatir bahwa perdagangan ini lebih menguntungkan Asean, yang merupakan kekuatan manufaktur yang tangguh.Sebagai catatan, sebagian besar perdagangan India berdasarkan perjanjian tersebut ditujukan ke Singapura, Malaysia dan Thailand.

Ketika India menilai kembali hubungan perdagangannya dengan Asean, salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah penyesuaian tarif strategis dalam kerangka Kawasan Perdagangan Bebas Asean-India.

Soumya Bhowmick dari Observer Research Foundation menyarankan agar India menyesuaikan tarif impor pada item tertentu, seperti ponsel dan suku cadang mobil.

“Fleksibilitas ini memungkinkan India untuk mengelola dampak terhadap industri dalam negeri dengan menyesuaikan tarif untuk mendukung produsen lokal dan mengatasi ketidakseimbangan perdagangan,” pungkasnya.

Langkah tersebut sejalan dengan upaya India dalam beberapa tahun terakhir untuk mengarahkan perekonomian dari sektor jasa ke arah manufaktur.

Namun, jika India ingin menaikkan bea atas barang-barang tertentu, Dhar memperingatkan bahwa New Delhi mungkin akan diminta untuk menawarkan kompensasi dengan menurunkan tarif di bidang lain, yang berpotensi merusak reputasi India di mata investor global.

“Ada persepsi bahwa India adalah negara proteksionis, namun pada kenyataannya hal ini tidak benar,” jelas Sujan Hajra, kepala ekonom grup dan direktur eksekutif Anand Rathi Financial Services yang berbasis di Mumbai.

Menurutnya, tarif tinggi yang ditetapkan di Organisasi Perdagangan Dunia tidak mencerminkan tarif lebih rendah sebenarnya yang diterapkan India dalam praktiknya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menyayangkan proyek-proyek pemerintah di Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak menggunakan asuransi syariah, padahal dibiayai sukuk.

Direktur Eksekutif (AASI) Erwin H. Noekman mencontohkan pembangunan masjid negara di IKN yang sudah groundbreaking pada Januari 2024 lalu. Masjid yang bisa menampung 61.000 orang itu menelan biaya konstruksi Rp940 miliar.

"Ini ironis sekali ketika katakanlah pembangunan Masjid IKN, disebutkan di berita nilainya Rp900 miliar. Pembangunan masjid atau apapun proyek senilai tersebut pasti butuh kita sebut di asurnasi itu contractor risk. Enggak mungkin enggak ada asuransinya. Kalau enggak kontraktor enggak bakal jalan. Pembiayaan sebagian besar pakai sukuk, tapi ternyata asuransinya belum atau tidak menggunakan asuransi syariah," kata Erwin saat ditemui di The Tribrata Jakarta, Selasa (23/07/2024).

Ewin berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, bisa memberikan kebijakan seperti ketentuan pengambilan pembiayaan di perbankan syariah maka agunannya harus diasuransikan juga secara syariah.

Padahal, kata dia, pembiayaan proyek pemerintah di IKN menggunakan sukuk bisa masuk juga ke asuransi syariah sehingga tidak mengambil porsi asuransi lain.

"[Proyek IKN yang menggunakan sukuk] memang 'piringnya' syariah. Ini kita sebut sebagai makanan yang harusnya di piring kita tapi tercecer ke mana-mana. Itu sayang sekali," imbuhnya.

Dalam perkembangannya pembiayaan proyek melalui sukuk menunjukkan tren yang meningkat, baik dari sisi jumlah kementerian/lembaga yang jadi pemrakarsa proyek, nilai pembiayaan yang dialokasikan, sampai jumlah proyek yang dibangun.

Misalnya di lokasi kawasan IKN dibangun, di Kalimantan Timur. Total alokasi sukuk proyek untuk provinsi Kalimantan Timur dari 2014-2022 mencapai Rp6,48 triliun.

Sebagian besar alokasi sukuk proyek di provinsi Kalimantan Timur adalah proyek-proyek prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yaitu 83,43 persen di sektor jalan dan jembatan pada Ditjen Bina Marga PUPR dan 1,44 persen di sektor sumber daya air pada Ditjen Sumber Daya Air PUPR.

Sisanya, 15,13% di sektor transportasi, pendidikan tinggi, keagamaan dan pendidikan islam dan selebihnya di sektor hankam dan sosial.

Erwin mengatakan dengan nilai outstanding sukuk yang jumbo, bila setengahnya saja diasuransikan dengan jaminan syariah bakal mengerek portofolio asuransi syariah yang signifikan.

"Padahal kita tahu Rp2.000 triliun lebih itu outstanding sukuk. Jadi kalau itu semua dijaminkan ke syariah, taruh lah Rp1.000, utamanya asuransi umum, itu bisa jadi meningkatkan lebih dari 50% portofolio di asuransi umum syariah saat ini. Tanda petik ya, kalau istilahnya itu 'daging'," kata Erwin.

Bisnis.com, SURABAYA - Ruang kreatif yang bisa digunakan untuk berbagai acara bernama Pos Bloc Surabaya yang berdiri di atas lahan seluas 13.950 meter persegi yang mulanya merupakan Kantor Pos Besar Surabaya kini dilengkapi sejumlah infrastruktur pendukung.

Chief Operating Officer (COO) Pos Bloc, Lila Adinugroho menjelaskan Pos Bloc Surabaya dibuka untuk publik mulai jam 10.00-22.00 WIB. Ruang publik baru di Surabaya ini mudah diakses dan terbuka diajak kolaborasi dengan komunitas yang ada.

"Proyek dari Pos Bloc sebetulnya sudah dicanangkan sejak dua tahun lalu, mungkin inilah momentum karena kota lama sedang banyak dapat support dari pemerintah daerah," jelasnya akhir pekan lalu.

Sejumlah kegiatan beberapa waktu terakhir sudah digelar, baik dari komunitas musik seperti paduan suara, orkestra, teater sudah berlatih disini, juga kegiatan dari BUMN.

Kapasitas maksimum untuk event sebesar 1500 orang kebutuhannya untuk konser skala medium. Sedangkan dalam waktu dekat, pada Agustus sampai bulan November sudah full baik pameran, musik maupun art exhibition.

Lila menegaskan Pos Bloc Terbuka untuk bekerja sama dengan tenant maupun UMKM."UMKM memang ada kualifikasi khusus. UMKM kami cari yang unik dan berbeda, konsep bagi hasil atau revenue sharing," jelasnya.

Sementara mendukung beragam aktivitas tersebut, D~NET , penyedia layanan internet mendukung penyediaan WiFi gratis.

Channel Sales Manager D~NET Okta Khadafi mengatakan D~NET menyediakan infrastruktur internet yang handal. Pengguna hanya perlu mengakses WiFi D~NET, mengikuti langkah-langkah login yang sederhana, dan langsung dapat menikmati koneksi internet yang memadai untuk berbagai kebutuhan digital mereka.

"D~NET sangat antusias untuk dapat berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan komunitas kreatif di Surabaya," tuturnya.

Menurutnya layanan WiFi gratis ini tidak hanya akan memudahkan para pengunjung untuk tetap terhubung, tetapi juga mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan oleh komunitas di Pos Bloc, mulai dari workshop, pameran seni, hingga pertunjukan musik dan diskusi panel.

Perbesar

General Manager D~Net, Lanny Wijaya (kiri) berbincang dengan Lila Adinugroho - COO Pos Bloc (kedua dari kanan), Channel Sales Manager D~NET Okta Khadafi (kanan) dan Project Manager Pos Bloc Surabaya Afifah Rahmania seusai penandatangan MOU di Galeri Pos, Surabaya, Jumat (19/07/2024)./Bisnis- Syaharuddin Umngelo.

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Bisnis-27 ditutup merah pada penutupan perdagangan hari ini, Selasa (23/7/2024). Sejumlah saham seperti MIKA, EXCL dan TLKM justru menghijau saat indeks turun.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, indeks hasil kerja sama dengan Bisnis Indonesia tersebut ditutup turun 0,46% ke posisi 568,44.

Sepanjang perdagangan indeks bergerak di rentang 566,77 hingga 573,39. Sebanyak 9 saham naik, 16 saham turun dan 2 saham lainnya stagnan.

Saham yang mampu naik saat indeks turun adalah PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) yang naik 2,38% ke posisi Rp3.010 per saham. Disusul saham PT XL Axiata Tbk. (EXCL) yang naik 2,27% ke level Rp2.250 per saham.

Selanjutnya saham PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) juga naik 1,94% ke posisi Rp3.160 per saham dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) mampu naik 1,92% ke level Rp795 per saham.

Lalu saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) naik masing-masing sebesar 0,95% dan 0,74%. BRPT naik ke level Rp1.065 per saham dan BBCA di level Rp10.175.

Saham lain yang menguat adalah CTRA dan MAPI sementara yang stagnan adalah INKP dan KLBF.

Sejumlah saham menjadi penekan indeks hari ini. Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) menjadi yang terlemah dengan turun 2,44% ke level Rp4.790 per saham.

Kemudian saham PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) dan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) yang turun masing-masing sebesar 1,88% dan 1,87%. ADRO berada di level Rp3.130 per saham dan ANTM di posisi Rp1.315 per saham.

Saham lain yang melemah adalah UNTR, ICBP, ASII, MEDC, PGAS, SMGR, BRIS, MYOR, BMRI, INCO, BBNI, AMRT, dan AKRA.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak mentah di pasar global terus bertahan di kisaran US$80 per barel hingga medio 2024. Di tengah sentimen itu, sejumlah analis justru menyematkan peringkat beli untuk emiten minyak dan gas (migas) PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC).

Di pasar komoditas global, harga minyak WTI bertengger di level US$79,78 per barel pada perdagangan Senin (22/7/2024). Pada saat yang sama, minyak jenis Brent diperdagangkan seharga US$82,36 per barel.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan uji coba perdana program Biodiesel B40 pada kereta api.

Uji coba ini dilakukan di Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, Senin (22/7/2024), dengan menggunakan Kereta Api Bogowonto relasi Yogyakarta - Pasar Senen.

B40, campuran solar 60% dan bahan bakar nabati dari kelapa sawit 40%, diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengurangi konsumsi solar dan emisi gas buang.

"Hari ini merupakan kick off pertama kali kita memasukkannya ke [sektor] perkeretaapian untuk B40 ini," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam sambutannya seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (23/7/2024).

Menurut Eniya, uji kinerja terbatas ini bertujuan untuk menguji ketahanan genset KA Bogowonto selama 1.200 jam. Dengan waktu perkiraan satu kali pulang-pergi (PP) KA Bogowonto dari Lempuyangan ke Pasar Senen 22 jam, diperkirakan akan membutuhkan 50 kali PP atau sekitar 2 bulanan untuk mencapai hasil tersebut.

"Kami berharap semua uji penggunaan bisa selesai Desember ini sehingga penggunaan B40 secara penuh bisa dilakukan 2025," kata Eniya.

Melalui program B40 ini, pemerintah terus meningkatkan adopsi biodiesel berbasis kelapa sawit di berbagai jenis kendaraan. Setelah penggunaan B40 di industri mobil 4 tahun lalu, uji coba berikutnya pada 2024 akan berfokus pada alat pertanian (alsintan) dan industri perkeretapaian.

Selanjutnya, akan ada industri pertambangan dan alat berat, serta alat perkapalan dan pembangkit listrik, yang akan dimulai dalam waktu dekat di Balikpapan, Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, diperkirakan diperlukan 16 juta kiloliter B40.

Eniya pun optimistis penggunaan B40 ini bisa makin meningkatkan penghematan devisa negara dari pengurangan impor solar dibandingkan biodiesel sebelumnya, yakni B35. Peningkatan pemakaian biodiesel juga akan makin menurunkan emisi karbon di Indonesia.

Eniya menyebut, pada tahun 2023, penghematan devisa dari penggunaan B35 pada sektor otomotif dan non-otomotif mencapai Rp 122 triliun. Tahun ini diperkirakan angkanya juga sama.

"Kalau tahun depan sudah beralih ke B40, penghematan bisa mencapai sekitar US$9 miliar [sekitar Rp 144 triliun]," ujarnya.

Adapun, penurunan karbon dioksida (C02) ditargetkan mencapai 42,5 juta ton dari estimasi pemakaian 16 juta kiloliter (kl) B40 pada 2025. Ini lebih besar dari pemakaian B35 yang mencapai 12,23 juta kl pada tahun 2023 dan diperkirakan mencapai 13 juta kl hingga akhir tahun 2024.

Vice President of Logistics PT KAI Suryawan Putra Hia menyampaikan, PT KAI saat ini menggunakan 300 juta liter bahan bakar B35. Selama pemakaian, dia mengatakan bahwa performa mesin KA tidak mengalami masalah. Oleh karena itu, dia optimistis bahwa peralihan dari B35 ke B40 akan berjalan lancar, mengingat spesifikasinya hampir sama.

"Sejauh ini noissue. Nanti mungkin yang B100 yang challenge banget dan kita optimistis kalau B40 ini nggak akan berdampak signifikan pada mesin," kata dia.

Di sisi lain, Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Mustafid Gunawan menyampaikan, uji penggunaan pada KA dilakukan untuk bahan bakar mesin lokomotif dan mesin genset KA.

Uji penggunaan mesin lokomotif dilakukan pada satu kereta barang rute Jakarta-Surabaya, sedangkan uji genset dilakukan pada KA Bogowonto rute Lempuyangan-Pasar Senen.

"Uji mesin lokomotif sudah dimulai sejak 3 Juli 2024 dan selesai Desember 2024. Adapun, uji genset dilakukan selama 1.200 jam yang dimulai hari ini hingga November 2024," terangnya.

Untuk melakukan uji penggunaan, PT KAI membangun fasilitas blending (pencampuran bahan bakar) dan pengisian bahan bakar di lima lokasi, yakni Cipinang (Jakarta), Arjawinangun (Cirebon), Cepu (Blora), Lempuyangan (Yogyakarta), dan Pasar Turi (Surabaya).

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memproyeksikan kinerja kredit perbankan pada semester II/2024 masih tetap moncer. Adapun, dalam survei terbaru, outstanding kredit sampai dengan akhir 2024 diproyeksikan tumbuh sebesar 11,8% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Berdasarkan Survei Perbankan yang dirilis BI, penyaluran kredit baru pada kuartal III/2024 diprakirakan meningkat. Hal ini terindikasi dari saldo bersih tertimbang (SBT) prakiraan penyaluran kredit baru kuartal III/2024 yang sebesar 93,6%, lebih tinggi dibandingkan SBT 89,1% pada kuartal sebelumnya.

Prioritas utama responden dalam penyaluran kredit baru pada kuartal III/2024 masih sama dengan periode-periode sebelumnya, yaitu kredit modal kerja, diikuti kredit investasi, dan kredit konsumsi.

Pada jenis kredit konsumsi, penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) atau kredit pemilikan apartemen (KPA) masih menjadi prioritas utama, diikuti kredit multiguna dan kredit kendaraan bermotor.

Berdasarkan sektor, penyaluran kredit baru pada kuartal III/2024 terbesar pada sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor perantara keuangan.

BI mencatat kebijakan penyaluran kredit kuartal III/2024 diprakirakan sedikit lebih ketat dibandingkan kuartal sebelumnya, terindikasi dari indeks lending standard (ILS) yang bernilai positif sebesar 2,6%.

Sementara itu, suku bunga kredit diprakirakan lebih longgar. Adapun, sepanjang 2024 BI memperkirakan kinerja kredit terus tumbuh.

"Responden memprakirakan outstanding kredit sampai dengan akhir tahun 2024 tumbuh sebesar 11,8% yoy, lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan kredit pada tahun 2023 dan 2022 yang masing-masing sebesar 10,4% yoy dan sebesar 11,4% yoy," tulis BI dalam survei terbarunya itu pada Selasa (23/7/2024).

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo melaporkan pertumbuhan kredit perbankan pada kuartal II/2024 mencapai level 12,36% yoy. Pertumbuhan kredit sepanjang kuartal II/2024 didorong oleh sisi penawaran dan permintaan yang kuat.

Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit terjaga didukung oleh pertumbuhan DPK kuartal II/2024 sebesar 8,45% yoy. Selain itu, Perry menyebutkan pertumbuhan itu juga didorong oleh strategi realokasi alat likuid perbankan ke penyaluran kredit yang berlanjut dan didukung oleh kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) BI.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh permintaan dari korporasi sejalan dengan kinerja penjualan yang tetap tinggi dan kemampuan bayar yang tetap kuat.

Sementara itu, lanjutnya, permintaan kredit dari rumah tangga juga terjaga stabil, terutama dari kelas menengah-atas, seiring dengan ekspektasi penghasilan yang terjaga. BI pun optimistis kinerja kredit perbankan masih tetap moncer hingga akhir tahun ini.

"Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit 2024 ada pada batas atas, kisaran 10%-12%," ujar Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada pekan lalu (17/7/2024).

Bisnis.com, PADANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin usaha PT Lubuk Raya Mandiri yang berada di Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat, terhitung Selasa (23/7).

Pencabutan izin usaha ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-56/D.03/2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri.

"Pencabutan izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," kata Kepala OJK Sumbar Roni Nazra, Selasa (23/7/2024).

Dia menjelaskan sebelum dikeluarkannya surat pencabutan izin usaha itu, pada 30 Oktober 2023 lalu, OJK telah menetapkan PT BPR Lubuk Raya Mandiri dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat.

Kemudian pada 9 Juli 2024, OJK menetapkan PT BPR Lubuk Raya Mandiri dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan Permodalan dan Likuiditas.

Soal permodalan dan likuiditas ini sudah ada aturan yakni dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

"Kondisi yang terjadi, dari Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR. Sehingga kami dari OJK melakukan pencabutan izin usaha BPR itu," sebutnya.

Selanjutnya, berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 97/ADK3/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Lubuk Raya Mandiri, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Lubuk Raya Mandiri dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

Kemudian untuk menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri.

Roni menyatakan dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Untuk itu, OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Lubuk Raya Mandiri agar tetap tenang karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.