KOMPAS.com - Akhir pekan ini ajak keluarga menikmati udara sejuk Kota Batu dengan memetik buah-buah segar di Kebun 8.

Kebun 8 mempunyai tiga pilihan buah yang dapat dipetik bersama keluarga, yaitu ada kebun Jeruk, Stroberi, dan Apel.

Selain itu para pengunjung dapat menikmati pemandangan pegunungan sekitar, simak daya tarik wisata petik buah di Kebun 8, Batu, Jawa Timur berikut.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Daya tarik wisata petik buah di kebun 8

Kebun 8 merupakan salah satu agrowisata petik buah yang berada di Kota Batu, Jawa Timur. Kebun 8 memiliki suasana khas pegunungan dengan pemandangan Gunung Welirang, dan Gunung Arjuno.

Lokasi kebun 8 memang cocok untuk dijadikan destinasi refreshing sejenak dari rutinitas sehari-hari.

Terdapat kebun buah Apel, Stroberi, dan Jeruk yang luas, dengan buah yang berkualitas premium standar supermarket namun harganya terjangkau.

Selain wisata memetik buah, para pengunjung dapat menikmati suasana sekitar dengan memilih paket wisata offroad yang akan melewati hutan pinus dan jalur ekstrim tetapi seru.

Abadikan momen di beberapa spot kebun buah yang segar, juga bisa dilakukan. Ditambah panorama pegunungan di Kebun 8.

Waktu terbaik untuk berkunjung ke Kebun 8 adalah bulan Mei sampai Juli ketika buah stroberi sedang banyak-banyaknya.

Kamu juga bisa mengunjungi Kebun 8 pada bulan November sampai Desember karena sedang panen buah Apel dan Jeruk, dikutip dari media sosial Kebun 8.

DOK.KEBUN8.COM Salah satu pengunjung sedang memetik buah jeruk di Kebun 8, Batu, Jawa Timur

Harga tiket wisata petik buah di kebun 8

Tiket masuk ke Kebun 8 cukup terjangkau, yaitu Rp 20.000 per orang sudah bisa berwisata petik apel dan makan buah apel sepuasnya.

Sementara untuk petik jeruk dan makan sepuasnya dengan harga tiket Rp 20.000, lalu petik stroberi Rp 25.000 per orang.

Jika ingin membawa pulang buah hasil dipetik, cukup membayar Rp 20.000 per kilogram untuk buah apel, buah jeruk Rp 25.000 per kilogram, dan buah Stroberi Rp 10.000.

Tiket offroad mulai dari Rp 550.000 sampai Rp 900.0000.

Jam buka dan lokasi wisata petik buah di kebun 8

Kebun 8 buka setiap hari mulai pukul 07.00 sampai 18.00 WIB.

Lokasi Kebun 8 berada di Jalan Raya Sumber Brantas, Desa tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Baru, Jawa Timur.

Kebun 8 berjarak 11,9 kilometer dari Alun-alun Kota Batu, dapat ditempuh selama 24 menit perjalanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan belum menarik dan mengalihkan seluruh dana simpanan dari Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menjelaskan, sampai saat ini Muhammadiyah masih memiliki dana simpanan di bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

“Oh masih-masih (ada dana Muhammadiyah di BSI). Jadi sekarang pembiayaan-pembiayaan BSI kepada amal usaha Muhammadiyah masih di situ,” ujar Abdul kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah, Kamis (11/7/2024).

Meski begitu, Abdul mengakui bahwa tabungan dalam bentuk giro, deposito dan juga payroll sebagian besar sudah dialihkan oleh Muhammadiyah dari BSI.

Dia memperkirakan dana yang telah ditarik dan dialihkan oleh Muhammadiyah dari BSI sampai saat ini sudah lebih dari Rp 1 Triliun.

“Yang berupa tabungan apakah itu giro, deposito atau payroll sepertinya sudah banyak yang ditarik. Tapi jumlahnya berapa mungkin ditanya ke BSI saja. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah, sudah di atas Rp 1 triliun yang ditarik,” kata Abdul.

Menurut dia, dana yang telah ditarik tersebut nantinya akan dialihkan ke sejumlah lembaga lain di berbagai daerah yang bermitra dengan Muhammadiyah.

Berdasarkan hasil kajian internal Muhammadiyah, konsentrasi dana yang terlalu besar di satu tempat sangat berisiko bagi organisasi apabila terjadi suatu saat permasalahan di BSI.

“Jadi kita ingin dana Muhammadiyah ini lebih terkonsolidasi di berbagai lembaga-lembaga mitra. Karena itu juga lebih memudahkan dalam kami membangun komunikasi dengan institusi-institusi perbankan syariah di tingkat daerah,” kata Abdul.

Diberitakan sebelumnya, PP Muhammadiyah menarik dan mengalihkan dana simpanan serta pembiayaan dari BSI.

Keputusan pengalihan dana PP Muhammadiyah tersebut tertuang di dalam Memo Muhammadiyah Nomor 320/1.0/A/2024 tentang Konsolidasi Dana yang dikeluarkan pada 30 Mei 2024.

Memo tersebut menjelaskan, keputusan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) mengenai konsolidasi keuangan di lingkungan AUM tanggal 26 Mei 2024 di Yogyakarta.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Anwar Abbas mengatakan bahwa porsi penempatan dana Muhammadiyah terlalu terkonsentrasi di BSI.

Sementara itu penempatan dana di bank-bank syariah lain masih sedikit. Hal ini secara bisnis dapat menimbulkan risiko konsentrasi (concentration risk).

“Sehingga bank-bank syariah lain tersebut tidak bisa berkompetisi dengan margin yang ditawarkan oleh BSI, baik dalam hal yang berhubungan dengan penempatan dana maupun pembiayaan," kata Anwar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus roda mobil di parkiran cukup sering terjadi belakangan ini. Karena itu pemilik mobil dituntut mesti lebih waspada memilih tempat parkir.

Rio Octaviano, Ketua Indonesia Parking Association (IPA) mengatakan, namanya pencuri pasti akan lebih lihai dari korban. Namun setidaknya ada tindakan pasif-aktif yang dapat dilakukan pemilik mobil.

View this post on Instagram

A post shared by Drama Ojek Online Indonesia (@dramaojol.id)

“Pilih tempat parkir yang ramai orang lalu lalang. Artinya bukan cuma ramai tempat parkirnya banyak mobil tapi yang ramai ada kegiatan manusianya di situ,” ujar Rio kepada Kompas.com, Kamis (10/7/2024),

Kalau masuk ke tempat parkir resmi bisa parkir di ketat pintu masuk atau dekat pos terkait. Sedangkan kalau di tempat parkir tanpa penjaga bisa parkir di tempat yang sekiranya banyak orang lalu-lalang.

“Seperti di rest area (jalan tol) tidak ada penjaganya untuk itu parkir di tempat yang ada orangnya. Misalnya di depan tempat minum kopi yang banyak lalu-lalang orang,” kata Rio.

tirechangers.ca Ilustrasi mengganti baut roda pada mobil.

Konsep yang bisa dilakukan pada dasarnya sama seperti mencegah pencurian kendaraan seperti sepeda motor. Sebab pada dasarnya tidak ada jurus “saklek” yang bisa mencegah pencuri beraksi.

Rio mengatakan pencuri ialah orang atau komplotan yang bekerja taktis. Artinya saat melakukan aksinya pasti sudah mengetahui lokasi dengan baik, agar lebih mudah saat mengincar mobil korban.

“Misalkan saat ini ramai, tapi mereka tahu ada jam-jam yang sepi,” ujar Rio.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nasib malang menimpa Supriyadi (45), seorang sopir bajaj di Kedoya Utara, Jakarta Barat.

Bajaj yang menjadi tumpuan hidup Supriyadi hilang dicuri pada Jumat (5/7/2024) lalu. Kejadian ini membuat ia kehilangan mata pencaharian utamanya.

Kronologi

Supriyadi mengatakan, bajajnya hilang dicuri saat ia hendak menarik penumpang pada Jumat dini hari.

"Biasanya saya narik jam 02.00 WIB, nah pas saya jalan ke tempat parkir, bajaj saya sudah enggak ada," ucap Supriyadi saat ditemui di kediamannya, Rabu (10/7/2024).

Perasaan panik bukan main begitu dirasakan Supriyadi saat tahu bajajnya hilang.

Meski begitu, ia langsung bergegas mencari tahu ke mana bajajnya menghilang. Bak detektif, Supriyadi yang nyaris 20 tahun menjadi sopir bajaj mengawali pencariannya dengan meminta rekaman closed circuit television (CCTV) di lokasi bajajnya dicuri.

"Saya sempat lihat CCTV di sekitar lokasi. Minta izin dan akhirnya dikasih. Pelakunya sendirian," ucap dia.

Dalam rekaman CCTV, pelaku yang mencuri bajajnya mengenakan sweter dan celana berwarna gelap.

Pelaku memiliki tinggi sekitar 160 sentimeter, sedikit lebih tinggi dari atap bajaj. Namun, raut wajah pelaku tak begitu terlihat karena kondisi lokasi cukup gelap.

Dari arah jalan besar, pelaku mendekati bajaj serta membuka pintunya dengan mudah. Ia kemudian tampak mengutak-utik bagian dalam bajaj dengan posisi membungkuk.

Tak sampai beberapa menit kemudian, pelaku naik dan membawa kabur bajaj sekitar pukul 00.22 WIB saat Supriyadi tengah beristirahat.

Enggan lapor polisi

Usai bajajnya hilang dicuri, Supriyadi enggan melapor ke polisi dan memilih mencari sendiri.

Dalam benaknya, melaporkan sebuah perkara ke kantor polisi perlu mengeluarkan uang.

"Kalau lapor ke polisi setahu saya perlu biaya. Nah, saya enggak punya uang," ungkap Supriyadi.

Supriyadi mengaku harus pergi ke sana sini untuk mencari bajajnya. Hal itu ia lakukan selama enam hari berturut-turut hingga nyaris kehabisan tenaga.

Sambil mencari bajajnya, Supriyadi terus mengontak beberapa teman seprofesi, tetapi belum ada hasil yang didapat.

"Sampai sekarang masih cari ke teman-teman sopir bajaj. Masih belum ketemu," ungkap dia.

Di tengah musibah yang dialami, Supriyadi mengaku masih cukup beruntung karena dia tak menyimpan uang sepeser pun di dalam bajajnya.

"Bagusnya sih begitu (tidak ada uang di dalam bajaj)," tuturnya.

Lebih lanjut, Supriyadi mengaku bahwa ia saat ini membantu sang istri berjualan makanan untuk menyambung hidup.

"Ya sekarang cuma bantu istri jualan saja, sambil cari bajaj," tutur Supri.

(Penulis: Rizky Syahrial | Editor: Irfan Maullana, Fabian Januarius Kuwado)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya menyiapkan pengusaha Jusuf Hamka untuk mendampingi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.

Airlangga menyebut opsi itu bakal diambil apabila Kaesang bersedia maju di Jakarta.

"Untuk mendukung tadi Mas Kaesang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Golkar yang sudah malang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun (Jusuf Hamka)," ujar Airlangga dalam jumpa pers, usai bertemu Kaesang di DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (11/7/2024).

Adapun Jusuf Hamka turut dipamerkan oleh Airlangga dalam jumpa pers. Jusuf Hamka tampak mengenakan kemeja berwarna kuning.

Airlangga menjelaskan, Jakarta memiliki tantangan yang sangat besar karena penduduknya mencapai 10 juta orang.

Dia menyebut Jakarta harus bisa memiliki solusi dalam memecah kemacetan.

"Khusus untuk Jakarta, Golkar tentu melihat tantangan Jakarta besar sekali, termasuk kita ingin Jakarta ini salah satu kota dengan penduduk 10 juta. Kita harus bisa kalahkan Thailand untuk mengatasi kemacetan sehingga tantangan utama Jakarta adalah infrastruktur," imbuhnya.

Sementara itu, Airlangga mengaku tidak terburu-buru dalam memutuskan siapa yang akan diusung di Jakarta.

Pasalnya, kata dia, masih ada waktu kurang lebih 2 bulan lagi.

Terlebih, Airlangga masih harus berbicara dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) terlebih dahulu untuk pencalonan di Jakarta ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengeklaim, kasus yang menjeratnya menjadi terdakwa bukanlah tindak pidana korupsi seperti izin impor ataupun bagi-bagi proyek.

SYL berpandangan, jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaitkan pembelian barang-barang yang dibeli oleh dirinya dan keluarga bersumber dari hasil pemerasan.

"Saya ingatkan ini bukan proyek, ini bukan rekomendasi-rekomendasi dan izin-izin impor yang ratusan triliun, kalau saya mau korupsi ini, bukan yang ditarik adalah skincare, yang ditarik adalah pembelian parfum dan lain-lain," kata SYL seusai sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/7/2024).

SYL pun mengeklaim dirinya tidak pernah menerima uang dari patungan pejabat Kementan sebagaimana yang dituduhkan.

Ia menegaskan bahwa seluruh pengeluaran untuk keperluan pribadi bersumber dari pendapatan yang sah.

"Saya tidak pernah menerima atau megang uang yang dituduhkan untuk saya bayar-bayar sendiri," kata SYL.

Di sisi lain, SYL berharap tidak ada pejabat negara yang khawatir mengambil kebijakan lantaran takut dipenjara. Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang diambilnya pasti memiliki risiko.

"Mudah-mudahan tidak ada pejabat yang takut mengambil kebijakan untuk kepentingan rakyat dan bangsa hanya karena persoalan saya,” kata SYL.

“Mungkin saya salah, tapi semua demi bangsa, demi negara, demi kepentingan rakyat, kamu adili saya di saat Indonesia normal, kau tidak melihat bagaimana Indonesia pada saat kondisi kerawanan pangan yang ada," ucap dia.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan kepada SYL.

SYL dinilai terbukti melakukan korupsi dengan memeras para pegawai Kementerian Pertanian.

Majelis hakim pun membebankan SYL untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 14,1 miliar dan 300 juta dollar AS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan, lapangan di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah siap digunakan untuk upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam S Ernawi.

Imam mengatakan, lapangan tersebut memiliki kapasitas sekitar 8.000 orang.

Namun, kepastian jumlah peserta untuk upacara 17 Agustus di lapangan Istana Negara IKN masih akan diatur oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Lapangan upacara sudah pasti sudah bisa, podiumnya juga sudah selesai. Semua sudah berfungsi 100 persen dan siap digunakan untuk upacara," ujar Imam dalam keterangan pers secara daring yang membahas persiapan HUT ke-79 RI di IKN pada Kamis (11/7/2024).

"Kapasitasnya (lapangan) cukup banyak, sekitar 8.000-an ya. Kalau tamu yang atur dari Kemensetneg," katanya.

Imam menjelaskan, kawasan Istana Negara IKN dan sekitarnya merupakan titik utama yang difungsikan untuk peringatan kemerdekaan di kawasan Nusantara.

Kawasan yang dimaksud meliputi Istana Negara IKN beserta lapangannya, sejumlah kantor kementerian koordinator yang tak jauh dari lokasi Istana Negara IKN dan Kantor Kemensetneg di bagian belakang istana.

Untuk Istana Negara sendiri, sejumlah ruang utama sudah bisa difungsikan untuk peringatan 17 Agustus.

Imam menambahkan, Kementerian PUPR sebenarnya bertugas menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk IKN.

Yakni gedung pemerintahan, hunian untuk ASN, TNI dan Polri serta para pekerja, konektivitas berupa jalan serta pengairan di IKN.

Namun, bukan berarti seluruh infrastruktur itu selesai dibangun pada 17 Agustus 2024.

"Artinya gini, 17-an itu bukan berarti bangunan-bangunan ini semua selesai di 17 Agustus. Tidak. Tetapi ini fungsional untuk bisa dilakukan kegiatan 17-an," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengusulkan untuk kembali memperpanjang waktu pelaksanaan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19. Namun, wacana ini tidak mendapat "lampu hijau" dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, setelah kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit berakhir pada Maret lalu, sejumlah perusahaan asuransi meminta perbankan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) meningkatkan pencadangannya. Ini menandakan risiko restrukturisasi kredit yang meningkat.

"Risiko meningkat kan berkaitan dengan kredit yang berpotensi bermasalah," kata dia, ditemui di Hotel St Regis, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Oleh karenanya, pemerintah membuka opsi untuk memperpanjang pelaksanaan restrukturisasi kredit, agar perbankan tidak terbebani pencadangan KUR. Akan tetapi, Airlangga bilang, opsi tersebut tidak disetujui OJK selaku regulator perbankan.

"OJK kayaknya tidak setuju," ujarnya.

Lebih lanjut Airlangga menyebutkan, saat ini pemerintah masih "memutar otak" untuk menyiasati potensi kredit macet dari program restruktur kredit. Salah satu opsi yang disiapkan ialah kebijakan melalui program KUR.

"Kita akan studi, ada cara lain yang bisa dilakukan," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar melaporkan, nilai restrukturisasi kredit Covid-19 terus menyusut sejak program berakhir pada Maret lalu. Sampai dengan akhir Mei, nilai kredit restrukturisasi perbankan menyisakan Rp 192,5 triliun.

"Yang berarti terus menurun dibandingkan pada saat pengakhirannya dan juga dibandingkan pada bulan April," kata dia, dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Juni.

Seiring dengan penurunan itu, Mahendra bilang, perbankan sendiri telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) untuk meminimalisir dampak kredit macet. Pencadangan yang dilakukan pun mencakup 33,84 persen kredit yang direstrukturisasi.

"Hal ini tentu menunjukan bahwa perbankan secara umum menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehatihatian yang baik," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-PDjarot Saiful Hidayat mengakui, PDI-P tengah membangun komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024.

Djarot mengatakan, PDI-P berkomunikasi dengan partai politik yang belum mendukung wali kota Medan Bobby Nasution untuk maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara.

"Ada kan (partai yang belum mendukung Bobby)? PKS. Kemarin DPD PDI Perjuangan silaturahmi berkomunikasi dengan PKS karena PKS sudah dua kali ke kantor DPD, kemudian kita juga membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat," kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Djarot mengakui bahwa komunikasi itu dibangun karena tidak ingin Bobby maju Pilkada Sumatera Utara 2024 melawan kotak kosong, alias tidak ada calon gubernur lain selain menantu Presiden Joko Widodo itu.

"Kalau bisa di dalam pendidikan politik yang baik, hindari (melawan kotak kosong). Sehingga rakyat punya pilihan," ujar Djarot.

Ia pun tak ambil pusing dengan dukungan dari tujuh partai politik yang sudah dikantongi oleh Bobby.

Sebab, menurut Djarot, dukungan dari banyak partai politik tidak menjamin seseorang bakal memenangkan pilkada.

"Anda jangan punya persepsi bahwa seseorang yang didukung dengan Koalisi gajah (besar) itu pasti menang, no. Di dalam pilkada itu yang bertarung yang berlaga yang bertanding itu adalah figur, orang, bisa enggak dia mendapatkan dukungan dari akar rumput, ujar Djarot.

Sejauh ini, Bobby sudah mengantongi dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa, Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Amanat Nasional, Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Sementara itu, PDI-P dan PKS belum memutuskan arah dukungan mereka pada Pilkada Sumatera Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan, penarikan sebagian besar dana simpanan Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia (BSI), bukan karena ada persoalan pribadi terkait dirinya.

Hal itu disampaikan Abdul untuk menepis kabar bahwa penarikan dana dan pengalihan pembiayaan dilakukan Muhammadiyah karena dia tak mendapat jatah kursi komisaris di BSI.

“Terkait (penarikan dana) BSI saya kira bukan karena Abdul Mu'ti enggak jadi komisaris ya. Bukan. Karena kalau bagi saya pribadi, mohon maaf itu tidak sesuatu yang menjadi persoalan gitu,” ujar Abdul di kantor PP Muhammadiyah, Kamis (11/7/2024).

Menurut Abdul, seluruh jajaran pengurus Muhammadiyah tidak pernah mempersoalkan soal pemberian jabatan dari pemerintah.

Keputusan penarikan dan pengalihan itu murni hasil kajian bersama di internal, karena merasa dana organisasi yang terkonsentrasi di BSI terlalu besar.

“Jadi bagi saya pribadi enggak ada persoalan dengan itu. Tapi memang Muhammadiyah setelah melakukan berbagai macam pengkajian terhadap dana-dana yang ada di bank, ternyata memang konsentrasi dana terbesar Muhammadiyah itu di BSI,” kata Abdul.

Kondisi tersebut, lanjut Abdul, dianggap Muhammadiyah terlalu berisiko bagi organisasi, apabila terjadi suatu saat permasalahan di BSI.

“Konsentrasi dana Muhammadiyah yang terbesar ya baik dalam bentuk tabungan atau pembiayaan itu di BSI. Nah setelah kita evaluasi ini bisa berisiko. Bagi bank sendiri menurut saya juga bisa berisiko,” ungkap Abdul.

Diberitakan sebelumnya, PP Muhammadiyah menarik dan mengalihkan dana simpanan serta pembiayaan dari BSI.

Keputusan pengalihan dana PP Muhammadiyah tersebut tertuang di dalam Memo Muhammadiyah Nomor 320/1.0/A/2024 tentang Konsolidasi Dana yang dikeluarkan pada 30 Mei 2024.

Memo tersebut menjelaskan, keputusan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) mengenai konsolidasi keuangan di lingkungan AUM tanggal 26 Mei 2024 di Yogyakarta.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Anwar Abbas mengatakan bahwa porsi penempatan dana Muhammadiyah terlalu terkonsentrasi di BSI.

Sementara itu, penempatan dana di bank-bank syariah lain masih sedikit. Hal ini secara bisnis dapat menimbulkan risiko konsentrasi (concentration risk).

“Sehingga bank-bank syariah lain tersebut tidak bisa berkompetisi dengan margin yang ditawarkan oleh BSI, baik dalam hal yang berhubungan dengan penempatan dana maupun pembiayaan," kata Anwar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mobil bekas taksi sering kali dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan mobil bekas pribadi. Hal ini membuat mobil bekas taksi menjadi pilihan menarik bagi konsumen yang mencari kendaraan dengan anggaran terbatas.

Namun, ada beberapa faktor yang membuat harga mobil bekas taksi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan mobil bekas biasa.

Salah satu faktor utama adalah usia dan jarak tempuh kendaraan. Mobil taksi biasanya memiliki jarak tempuh yang tinggi karena digunakan hampir setiap hari untuk operasional.

Selain itu, mobil taksi umumnya dipakai secara intensif dan melewati berbagai kondisi jalan yang bisa mempercepat keausan komponen kendaraan. Hal ini mengurangi nilai jual mobil bekas taksi di pasaran.

"Faktor lain yang mempengaruhi harga adalah kondisi fisik dan perawatan mobil, banyak mobil bekas taksi yang memiliki cat dan interior yang sudah mengalami keausan karena pemakaian yang terus-menerus," kata Agus, pengusaha mobil bekas Auto Haus di Jakarta Pusat kepada Kompas.com, Kamis (11/7/2024).

KOMPAS.com/FATHAN RADITYASANI Toyota Limo bekas taksi dengan harga di bawah Rp 100 juta

Meskipun begitu, Agus mengatakan kalau perawatannya baik dan komponen utama seperti mesin dan transmisi masih dalam kondisi bagus, mobil bekas taksi tetap bisa menjadi pilihan yang layak.

Selain itu, stigma negatif terhadap mobil bekas taksi juga mempengaruhi harga.

"Banyak orang yang menganggap mobil bekas taksi memiliki masa pakai yang lebih pendek dan memerlukan perawatan lebih intensif dibandingkan mobil bekas pribadi," katanya.

Imbasnya, permintaan terhadap mobil bekas taksi jadi lebih rendah sehingga harganya pun ikut turun.

Meski demikian, mobil bekas taksi bisa menjadi solusi ekonomis bagi konsumen yang membutuhkan kendaraan untuk penggunaan sehari-hari dengan anggaran terbatas.

Dengan pengecekan dan perawatan yang tepat, mobil bekas taksi bisa tetap memberikan performa yang baik dan menjadi pilihan yang praktis di tengah tingginya harga mobil baru dan bekas lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan menetapkan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.

Adapun IUPK Freeport Indonesia akan habis pada 2041.

"Karena 2041 selesai (IUPK Freeport), kalau tidak siapa yang mengelolanya? Nah dalam perpanjangannya nanti akan kita urus sebelum pemerintahan selesai," kata Bahlil saat memberikan Kuliah Umum di IPDN, Jawa Barat yang disiarkan Youtube BKPM, Kamis (11/7/2024).

Bahlil juga mengatakan, Indonesia akan kembali mengakuisisi saham Freeport sebesar 10 persen. Saat ini, Indonesia sudah mengantongi 51,2 persen saham PTFI.

"Itu kita tambah saham 10 persen. Jadi total saham negara Freeport itu sebesar 61 persen," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan izin operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) diperpanjang hingga 2061.

Adapun izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport bakal berakhir pada 2041 mendatang. Maka dengan perpanjangan ini, izinnya akan bertambah 20 tahun.

Menurut Arifin, perpanjangan izin tersebut mempertimbangkan kebutuhan pasokan bijih tembaga untuk smelter, sehingga ada kepastian proses smelting tetap terjaga.

"Iya (diperpanjang) 2061. Karena begini, dia (Freeport) bangun smelter, kapasitasnya besar, baik yang baru maupun eksistingnya. Jadi memang membutukan kepastikan pasokan ore (bijih)-nya," ujarnya saat di JCC Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Ia menjelaskan, jika Freeport hanya mengandalkan cadangan pasokan bijih yang ada saat ini, maka produksinya kemungkinan menurun sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Maka dari itu, Freeport harus melakukan eksplorasi lanjutan pada wilayah kerjanya guna memenuhi kebutuhan bijih untuk smelter. Saat ini Freeport sendiri memiliki dua smelter yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur.

"Kalau dengan mengandalkan ore yang sekarang ini, kemungkinan dia produksinya akan turun. Dia rugi kan," kata dia.

"Jadi memang dengan adanya itu (perpanjangan izin), dia akan mengalokasikan anggaran untuk melakukan eksplorasi di daerah kerjanya. Sehingga bisa memastikan nanti 2061 smelternya itu bisa terjamin pasokannya," lanjut Arifin.

Kebijakan mengenai perpanjangan IUPK Freeport hingga 2061 tersebut akan difasilitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Arifin belum bisa memastikan kapan pastinya revisi tersebut rampung, hanya saja dia mengungkapkan prosesnya sudah berada di Kementerian Sekretariat Negara.

"Ini kan masih ada di Setneg. Kita tunggu saja," kata dia.