Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta para kadernya untuk realistis melihat peluang maju di Pilkada 2024. Sebab perlu persiapan tak boleh hanya modal semangat.

AHY tahu banyak kadernya yang ingin maju Pilkada 2024. Namun harus lebih dulu melihat elektabilitasnya sebagai modal untuk maju.

"Saya tahu masing-masing yang ingin menjadi kandidat sudah berikhtiar dengan segala strateginya, termasuk tentunya ada sejumlah kader utama Demokrat yang juga sedang mencari peluang, peluang saya sampaikan cek elektabilitasnya bagaimana," ujar AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/7).

AHY mengatakan Demokrat punya kader-kader yang saat ini berstatus petahana di sejumlah daerah. Itu juga harus mempersiapkan sejumlah hal untuk bisa maju lagi di Pilkada 2024.

"Ada beberapa mantan kepala daerah yang juga adalah kader Partai Demokrat, kemudian cek kesiapan yang lain-lain. Ada enggak partai-partai lain juga memberikan dukungan yang serupa, tiketnya bagaimana, logistiknya bagaimana, jadi harus realistis," ucap AHY.

AHY sendiri mengaku bangga jika kadernya maju di Pilkada 2024. Namun realistis menjadi poin utama yang ditekankan, agar Demokrat tak menanggung kekalahan di Pilkada.

"Kami ingin, kami senang, kami bangga kalau punya kader-kader utama menjadi calon-calon gubernur, cawagub. Tapi saya selalu menyampaikan kepada mereka kita harus benar-benar realistis, jangan hanya bermodal semangat, tetapi juga harus bermodalkan kesiapan-kesiapan lainnya," pungkasnya.

KOMPAS.com - Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menanggapi tuduhan dugaan mark up (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” kata Suyamto dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (4/7/2024).

Suyamto menyampaikan hal itu menanggapi isu mark up yang dilaporkan oleh salah satu pihak ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), terkait dengan penawaran dari perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group.

Menurutnya, entitas yang bersangkutan pernah mendaftarkan dirinya menjadi salah satu mitra dari Perum Bulog pada kegiatan impor, namun tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog.

Oleh karena itu, Suyamto menyayangkan tuduhan mark up impor beras tanpa berdasarkan fakta.

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog Sonya Mamoriska mengatakan bahwa Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan, sebesar 3,6 juta ton pada 2024.

Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton. Impor dilakukan oleh Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.

“Kami terus menjaga komitmen untuk tetap menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang terpercaya sehingga bisa berkontribusi lebih bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan hal ini tentunya sesuai dengan ke-4 visi transformasi kami," kata Sonya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memberikan penjelasan soal dugaan mark up impor beras.

Menurut Bayu, hal tersebut berkaitan dengan demurrage atau situasi di mana terjadi keterlambatan bongkar muat.

Dalam kondisi tertentu, kata Bayu, demurrage atau keterlambatan bongkar muat adalah hal yang tidak bisa dihindarkan sebagai bagian dari risiko penanganan komoditas impor.

"Jadi misalnya dijadwalkan lima hari, menjadi tujuh hari. Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur, dan sebagainya," ujar Bayu.

Bayu mengungkapkan, dalam mitigasi risiko importasi, biaya demurrage sudah harus diperhitungkan dalam kegiatan ekspor-impor. Biaya demurrage menjadi bagian konsekuensi logis dari kegiatan ekspor-impor.

"Kami selalu berusaha meminimumkan biaya demurrage dan itu sepenuhnya menjadi bagian dari biaya yang masuk dalam perhitungan pembiayaan perusahaan pengimpor atau pengekspor," ucap Bayu

Dia mengatakan bahwa saat ini, Perum Bulog masih menghitung total biaya demurrage yang harus dibayarkan, termasuk melakukan negosiasi ke pihak Pelindo, pertanggungan pihak asuransi, serta pihak jalur pengiriman.

Menurut Bayu, perkiraan demurrage yang akan dibayarkan dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor tidak lebih dari 3 persen.

Sebelumnya Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7/2024), atas dugaan penggelembungan harga beras impor.

KOMPAS.com - Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menanggapi tuduhan dugaan mark up (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” kata Suyamto dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (4/7/2024).

Suyamto menyampaikan hal itu menanggapi isu mark up yang dilaporkan oleh salah satu pihak ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), terkait dengan penawaran dari perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group.

Menurutnya, entitas yang bersangkutan pernah mendaftarkan dirinya menjadi salah satu mitra dari Perum Bulog pada kegiatan impor, namun tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog.

Oleh karena itu, Suyamto menyayangkan tuduhan mark up impor beras tanpa berdasarkan fakta.

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog Sonya Mamoriska mengatakan bahwa Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan, sebesar 3,6 juta ton pada 2024.

Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton. Impor dilakukan oleh Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.

“Kami terus menjaga komitmen untuk tetap menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang terpercaya sehingga bisa berkontribusi lebih bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan hal ini tentunya sesuai dengan ke-4 visi transformasi kami," kata Sonya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memberikan penjelasan soal dugaan mark up impor beras.

Menurut Bayu, hal tersebut berkaitan dengan demurrage atau situasi di mana terjadi keterlambatan bongkar muat.

Dalam kondisi tertentu, kata Bayu, demurrage atau keterlambatan bongkar muat adalah hal yang tidak bisa dihindarkan sebagai bagian dari risiko penanganan komoditas impor.

"Jadi misalnya dijadwalkan lima hari, menjadi tujuh hari. Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur, dan sebagainya," ujar Bayu.

Bayu mengungkapkan, dalam mitigasi risiko importasi, biaya demurrage sudah harus diperhitungkan dalam kegiatan ekspor-impor. Biaya demurrage menjadi bagian konsekuensi logis dari kegiatan ekspor-impor.

"Kami selalu berusaha meminimumkan biaya demurrage dan itu sepenuhnya menjadi bagian dari biaya yang masuk dalam perhitungan pembiayaan perusahaan pengimpor atau pengekspor," ucap Bayu

Dia mengatakan bahwa saat ini, Perum Bulog masih menghitung total biaya demurrage yang harus dibayarkan, termasuk melakukan negosiasi ke pihak Pelindo, pertanggungan pihak asuransi, serta pihak jalur pengiriman.

Menurut Bayu, perkiraan demurrage yang akan dibayarkan dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor tidak lebih dari 3 persen.

Sebelumnya Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7/2024), atas dugaan penggelembungan harga beras impor.

Halmahera: Gunung Ibu di Pulau Halmahera, Maluku Utara kembali erupsi dan memuntahkan abu vulkanik hingga lava pijar yang disertai suara dentuman kilat, Kamis malam, 4 Juli 2024.

Kepala Badan Geologi M Wafid mengatakan bahwa tinggi kolom abu berwarna kelabu hingga hitam teramati lebih kurang 3.000 m di atas puncak. Sementara erupsi tersebut terekam oleh alat seismograf dengan amplitudo maksimum 28 milimeter.

Menurut dia, petugas di pos pengamatan Gunung Ibu melaporkan juga teramati lontaran lava pijar setinggi 2 kilometer mengarah ke lereng bagian utara, barat laut dan barat dari puncak gunung api itu yang diiringi suara dentuman dan gemuruh.

Fenomena erupsi tersebut yang masih berlangsung sejak pukul 22.15 WIT dengan durasi sementara yang terekam lebih kurang 3 menit 50 detik. Meski demikian Gunung Ibu masih berada pada status level III atau siaga.
Badan Geologi mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Ibu maupun wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 4 kilometer dan perluasan sektoral berjarak 5 kilometer ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

Begitupun jika terjadi hujan abu, masyarakat diharapkan selalu memakai masker atau penutup hidung-mulut untuk menghindari bahaya gangguan sistem pernafasan oleh abu vulkanik.

(WHS)

IDXChannel - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha M Rachbini mengingatkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk berhati-hati dalam menentukan program. Hal tersebut mengingat Indonesia memiliki utang jatuh tempo sebesar Rp800 triliun pada 2025.

"Harus fokus ke target jangka panjang, mana program yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, kontribusinya lebih tinggi. Selain pertumbuhan ekonomi kita juga harus lihat kesejahteraan masyarakat. Mengurangi kesenjangan, menyerap tenaga kerja yang lebih besar lagi untuk menjalankan program yang memang harus dipilih," ujarnya dalam forum diskusi yang digelar Kamis, (4/7/2024),

Menurut Eisha, program yang dipilih sebaiknya yang dapat mendorong investasi lebih tinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lebih baik.

"Ini faktor-faktor yang memang harus dilihat ke depan. Tapi di antara kriteria tersebut, mana yang visible, mana yang benar-benar bisa dijalankan," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto, menilai program makan siang bergizi gratis
dapat menjadi stimulan untuk permintaan ekonomi domestik Tanah Air.

"Kemungkinan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kalau IKN itu hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi sedikit saja, itu pun hanya daerah-daerah sekitar Kalimantan sana. Tapi memang pastikan bahwa nanti yang melakukan, mengeksekusi ini adalah para pelaku ekonomi lokal, jangan sampai produk pangannya impor," kata dia.

(NIA)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) memiliki tantangan, khususnya dalam penyediaan tenaga listriknya.

Ia menguraikan bahwa tenaga listrik yang dibutuhkan untuk smelter sangat besar, dan mayoritas masih dihasilkan oleh pembangkit listrik berbahan dasar batubara yang menghasilkan emisi gas buang cukup besar.

"Di Sulawesi sendiri, smelter yang ada disini, mengkonsumsi kurang lebih 20 GW, dan itu didominasi dari batubara, jadi kalau dihitung emisi karbonnya ini sekian juta ton, nah ini tentu saja akan menjadi satu tantangan ya buat industri-industri smelter yang ada di sini," ungkapnya dilansir Selasa (2/7/2024).

Arifin melanjutkan bahwa hal tersebut menjadi tantangan bagi industri smelter, karena sekarang dunia menuntut produk-produk yang merupakan hasil dari pemanfaatan energi bersih.

"Negara Eropa sudah berpacu untuk mendorong pemakaian energi bersih dan sudah mulai menerapkan mekanisme yang disebut 'Cross Border Carbon Mechanism', nanti disitu ada masalah perpajakan emisi gas CO2 ke depan," imbuhnya.

Melalui penerapan Cross Border Carbon Mechanism, tambah Arifin, nantinya akan ada pengenaan pajak karbon, sehingga produk industri dalam negeri akan terbebani dengan pajak karbon tersebut serta akan menjadi mahal dan tidak kompetitif.

Saat ini, pemerintah sedang Menyusun rencana untuk bisa menyediakan tenaga listrik dengan energi yang memiliki emisi karbon yang rendah, karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar, seperti prospek sumber gas di Blok Masela yang akan produksi pada tahun 2030 dengan proyeksi sebanyak 10,5 juta ton LNG per tahun. Kemudian di Selat Makassar ada lapangan miliki ENI yang akan produksi di tahun 2027-2028, serta satu blok di Sumatera Bagian Utara, yakni Blok Andaman.

Potensi besar lain, jelas Arifin, adalah energi matahari di Indonesia, kemudian potensi angin, namun karena terbatas industri pendukungnya, maka potensi-potensi besar tersebut belum mampu dimanfaatkan secara optimal. Potensi lain yang belum dimaksimalkan adalah potensi hidro yang berlokasi di Kalimantan Utara dan Papua.

Dengan memanfaatkan potensi-potensi tersebut, maka produk-produk yang dihasilkan berasal dari energi yang rendah emisi sehingga harganya bisa kompetitif.

"Tentu saja itu bisa menjadi peluang besar yang bisa ditangkap oleh industri, bagaimana kita itu bisa menyiapkan produk-produk yang didukung oleh energi bersih untuk bisa bersaing secara global. Produk kita pun juga tidak tergantung kepada satu pasar yang belum menerapkan Cross Border Carbon Mechanism, karena produknya sudah standar internasional dan kompetitif," pungkasnya.

Jakarta: Pemerintahan baru Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih sangat ditunggu-tunggu oleh dunia internasional, termasuk Komite Palestina PBB. Mereka berharap dukungan Indonesia untuk Palestina tetap kuat meskipun berganti kepemimpinan.

"Indonesia merupakan pendukung Palestina yang sangat kuat, dukungan tak hanya datang dari pemerintah, namun juga masyarakatnya," kata Ketua Biro Komite Palestina PBB yang juga adalah Wakil Tetap Senegal untuk PBB, Cheikh Niang, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.

Cheikh Niang mengatakan, peran Indonesia memperjuangkan hak Palestina membuka mata dunia internasional. Saat ini beberapa negara sudah mulai membuka mata dan memberikan pengakuan kepada Palestina sebagai negara.
"Yang terjadi di Gaza sangat memprihatinkan dengan banyak korban jiwa yang jumlahnya terus meningkat. Kita perlu terus berpartisipasi memberikan dukungan," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansour mengatakan, masyarakat dunia harus berfokus pada gencatan senjata untuk menghentikan agresi Israel di negaranya.

"Kita punya tanggung jawab yang sama untuk menghentikan serangan di Palestina. Kami di sini akan berupaya sekuat-kuatnya untuk menghentikan perang ini, untuk gencatan senjata permanen agar tidak bertambah banyak korban jiwa," ucap Duta Besar Riyad.

Serangan di Gaza saat ini bermula dari penyerbuan kelompok Palestina ke Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan dibalas Israel dan berlangsung hingga hari ini, di mana hampir 40 ribu korban sipil tewas, paling banyak anak-anak dan perempuan.

Baca juga: Jihad Indonesia untuk Palestina, Hentikan Perang di Gaza

(FJR)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjadi salah satu orang kepercayaan Presiden Joko Widodo. Ini terlihat dari keputusan untuk mengangkat Basuki sebagai Plt Kepala Otorita IKN pada 3 Juni 2024 silam.

Plt Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni mengungkapkan, setidaknya ada tiga alasan mengapa Jokowi mempercayakan visi besar Indonesia kepada Basuki atau akrab disapa Pak Bas.

Pertama, dia menerangkan, Pak Bas merupakan seorang pembelajar yang sangat cepat.

“Dalam waktu singkat, beliau mampu mengidentifikasi, memetakan dan memformulasikan solusi terhadap persoalan yang ada,” katanya seperti dilansir dari Instagramnya, Kamis (4/7/2024).

Kedua, Raja Juli menjelaskan, Pak Bas adalah pendengar yang baik. Dia mengatakan, Pak Bas selalu bersedia mendengarkan seluruh keluh kesah dan masalah.

“Beliau mencatatnya dan berdiskusi dengan sangat humanis tanpa ada batasan antara atasan dan bawahan,” ujarnya.

Ketiga, dia menambahkan, Pak Bas selalu berorientasi pada langkah solutif.

“Meski memiliki gelar doktor, beliau sangat menikmati diskusi. Namun sebagai pembuat kebijakan, beliau menyadari keputusan harus diambil, dijalankan dan dihasilkan. orientasinya pada penyelesaian masalah, mendorong yang macet dan mengurai yang kusut,” ungkap Raja Juli.

Di bawah kepemimpinan Pak Bas, Raja Juli optimis pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 akan berjalan dengan baik.

“Saya sangat optimis. Melampaui Agustusan, bagi saya, Pak Bas akan meletakkan pijakan yang solid bagi siapapun yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan di Otorita Ibu Kota Negara Nusantara, InsyaAllah,” tutupnya.

Jakarta -

Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan mayoritas pengguna media sosial pesimistis Presiden terpilih, Prabowo Subianto mampu melunasi utang dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia mempunyai utang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 800 triliun.

Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto mengatakan sebanyak 72,5% netizen pesimistis Prabowo dapat menyelesaikan utang warisan Jokowi. Eko menjelaskan risetnya ini melibatkan sebanyak 18.977 pengguna akun media sosial di X.

"Ke depan gimana? Kira-kira, para netizen yang 18 ribu akun tadi, 22 ribu perbincangan tadi. Angkanya, ini juga surprise saya rasa, ternyata 72,5 persen pesimis bahwa utang ini akan mampu diselesaikan atau setidaknya bisa ditangani langsung Pak Prabowo juga dalam lima tahun mendatang," kata Eko dalam acara Diskusi Publik, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Eko membeberkan dengan persentase tersebut, para netizen menilai kondisi keuangan Indonesia sudah terlalu buruk. Dengan begitu, mereka tidak mempunyai rasa optimisme.

Bahkan, lanjut Eko, perbincangan di media sosial telah sampai pada pembahasan negara kolaps atau bangkrut. Hal ini didukung dari alasan sebagian besar netizen menganggap utang Indonesia terus membesar dan bunga terus bertambah. Di sisi lain, anggaran terus mengalami defisit.

"Bahkan ya kalau perbincangan di media sosial sudah berbicara soal negara akan kolaps. Walaupun mungkin ini, kalau dari peneliti, mungkin bisa jauh karena faktornya pasti tidak hanya satu. Tapi, ini penting, karena lonceng ketidakstabilan dan ekonomi itu sekarang, ya, referensi kita yang paling dekat itu sosial media, gitu," jelasnya.

Selain itu, generasi Z juga aktif menyuarakan keluhan-keluhan terkait utang yang semakin membengkak. Tak jarang, banyak yang berpendapat Jokowi ingkar janji. Pasalnya, pada kampanye tahun 2014 lalu, Jokowi menargetkan rasio utang terhadap PDB dapat dikurangi secara bertahap. Nyatanya, rasio utang terhadap PDB di era Jokowi mencapai 40%. Angka ini cukup tinggi dibandingkan era Susilo Bambang Yudhoyono hanya 24,7% dari PDB.

Di sisi lain, pembangunan ibu kota Nusantara (IKN) dinilai menjadi beban utang Indonesia yang semakin bertambah. Para netizen meragukan proyek tersebut dapat berhasil apabila terus menjadi beban utang negara.

"Walaupun sebetulnya kalau secara proporsional, mungkin IKN bukan yang terbesar dalam konteks utang, tapi menjadi concern para netizen. Kenapa? Karena kita tahu enggak ada investor yang masuk, ya. Mungkin ada, gitu, ya. Tapi nggak banyak kan yang masuk, gitu, sehingga mereka khawatir ini ke depan gimana nih keberlanjutannya," tutur Eko.

(hns/hns)

Konawe: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara menyebutkan bahwa sebanyak 17 desa dan kelurahan pada delapan kecamatan terendam banjir akibat luapan Sungai Aworeka di Konawe.

"Berdasarkan data kejadian bencana banjir dan abrasi sungai yang dimiliki oleh BPBD Konawe, sebanyak 17 desa dan kelurahan yang terdampak itu terdapat di delapan kecamatan yaitu Kecamatan Anggalomoare, Tongauna Utara, Lambuya, Anggaberi, Uepai, Abuki, Padangguni, dan Puriala," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Konawe, Samsul Adam, di Konawe, Kamis, 4 Juli 2024.

Samsul menyebutkan, di Kecamatan Anggalomoare terdapat sebanyak delapan rumah yaitu Desa Puusawah Jaya, Abelisawah, Andobeu Jaya, Galu, Lasoso, Lakomea, Anggalomoare, dan Desa Anggalomoare Jaya. Kemudian di Kecamatan Tongauna Utara terdapat dua desa yaitu, Desa Nambeaboru dan Barowila,
"Kemudian di Kecamatan Lambuya yaitu desa Waworaha, di Kecamatan Anggaberi yaitu Desa Lerehoma, di Kecamatan Uepai yaitu Desa Puroda Jaya, di Kecamatan yaitu Desa Anggoro, di Kecamatan Padangguni terdapat dua desa yaitu Padang Mekar dan Aleuti, Kemudian di Kecamatan Puriala terdapat satu kelurahan yaitu Kelurahan Watundehoa," katanya.

Iya mengatakan, banjir tersebut terjadi pada Rabu pagi, 3 Juli sekitar jam 08.30 Wita hingga Kamis pagi akibat intensitas curah hujan tinggi dengan ketinggian air sekitar 50-100 sentimeter di wilayah Kabupaten Konawe.

"Akibat banjir itu berdampak pada 310 kepala keluarga (KK) dan 1.004 jiwa orang yang berada di wilayah itu," katanya.

Dari ribuan jiwa orang yang terdampak banjir di daerah tersebut terdiri dari 200 orang lansia, 59 anak kecil dan satu orang disabilitas di Desa Nambeaboru Konawe.

"BPBD Konawe telah mengevakuasi sebanyak 200 orang lansia, 59 anak kecil, dan satu orang disabilitas di tempat yang aman," kata Samsul.

Selain itu, lahan pertanian kurang lebih 400 hektar juga alami kerusakan di Desa Nambeaboru
BPBD Konawe terus mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca saat ini, sebab tidak menutup kemungkinan terjadi banjir secara tiba-tiba saat hujan berlangsung lama.

"Harapan kami, semoga kejadian bencana banjir yang terjadi di beberapa wilayah kecamatan Kabupaten Konawe cepat berlalu sehingga warga masyarakat dapat beraktivitas normal seperti biasa," ujarnya.

Diketahui, banjir yang merendam di beberapa wilayah tersebut kini sudah surut dengan ketinggian yaitu 5 -10 sentimeter.

(WHS)

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali ditutup di zona hijau pada perdagangan Kamis (4/7). Kenaikan IHSG ini telah berlangsung selama dua hari berturut-turut.

Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diakses melalui RTI Business, IHSG meningkat sebesar 24,13 poin atau 0,34%, ditutup pada level 7.220,8.

Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak di zona hijau dengan level terendah 7.204 dan level tertinggi 7.262.

Total volume perdagangan saham di BEI pada hari Kamis mencapai 18,97 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp 10,39 triliun.

Terdapat 351 saham yang naik, 207 saham yang turun, dan 230 saham yang stagnan.

Investor asing kembali membukukan pembelian bersih (net buy) sebesar Rp 784,05 miliar di seluruh pasar.

Namun, dalam sepekan, investor asing masih mencatatkan akumulasi penjualan bersih (net sell) sebesar Rp 5,81 triliun.

Berikut 10 Saham net sell terbesar asing pada Kamis:

1. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp 68,39 miliar
2. PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) Rp 64,22 miliar
3. PT Astra International Tbk (ASII) Rp 63,14 miliar
4. PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) Rp 50,0 miliar
5. PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) Rp 45,06 miliar
6. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Rp 30,88 miliar
7. PT Vale Indonesia Tbk (INCO) Rp 23,86 miliar
8. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) Rp 15,32 miliar
9. PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) Rp 15,13 miliar
10. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) Rp 13,74 miliar

Kami meminta pemerintah agar menimbang kembali dampak yang akan dirasakan oleh pedagang pasar apabila aturan ini disahkan. Kehidupan pasar rakyat semestinya dilindungi oleh pemerintah, bukan malah dirugikan

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi) menekankan pentingnya partisipasi dari seluruh pihak terkait agar aturan tembakau di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan tidak menimbulkan pro-kontra.

Adapun RPP Kesehatan merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

"Kami meminta pemerintah agar menimbang kembali dampak yang akan dirasakan oleh pedagang pasar apabila aturan ini disahkan. Kehidupan pasar rakyat semestinya dilindungi oleh pemerintah, bukan malah dirugikan," kata Ketua Umum Aparsi Suhendro lewat keterangannya di Jakarta, Kamis.

Aparsi sendiri menolak aturan tembakau di RPP Kesehatan, khususnya terkait larangan penjualan produk tembakau dengan zonasi 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Aturan itu dinilai tidak masuk akal untuk diimplementasikan serta dapat menekan perekonomian pedagang pasar yang sebagian besar menggantungkan pendapatannya dari produk tembakau.

Suhendro menjelaskan aturan larangan penjualan rokok dengan zonasi 200 meter itu membingungkan. Menurut dia, rencana larangan penjualan rokok dengan zonasi 200 meter itu tidak berpihak pada rakyat kecil.

"Aturan ini menimbulkan perdebatan yang makin meresahkan nasib para pedagang pasar ke depannya. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan apakah aturan ini ingin menekan jumlah konsumsi perokok atau justru menekan pendapatan para pedagang pasar?" ujarnya.

Selain itu, aturan tersebut berpotensi menggerus pendapatan anggota Aparsi, yaitu sekitar 9 juta pedagang pasar yang berada di 9.000 pasar yang tersebar di seluruh Indonesia. Padahal, saat ini para pedagang pasar juga tengah mengalami tekanan akibat harga sembako yang tak kunjung stabil.

"Aturan ini bisa berdampak pada sekitar 9 juta pedagang pasar di seluruh Indonesia. Banyak di antara mereka yang berjualan rokok dan menggantungkan pendapatannya pada rokok. Usaha mereka yang akan jadi taruhannya," tuturnya.

Oleh karena itu, Suhendro pun memohon kepada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan aturan tembakau dari RPP Kesehatan atau menunda pengesahan RPP Kesehatan apabila pasal aturan larangan penjualan produk tembakau dengan zonasi 200 meter tetap berada di dalamnya.

Aparsi pun siap mendukung upaya pemerintah dalam mencegah prevalensi perokok anak melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi bahaya merokok pada anak kepada masyarakat luas sehingga pemahaman terkait hal tersebut semakin baik.

"Kami yakin bahwa edukasi merupakan kunci peningkatan pemahaman bahaya merokok pada anak. Berbagai upaya edukasi bisa dioptimalkan termasuk melalui kolaborasi dengan kami pelaku yang berhadapan langsung dengan konsumen di lapangan," kata Suhendro.

Aparsi menganggap regulasi yang berlaku saat ini sudah menjadi jalan tengah yang baik, di mana batas umur pembelian rokok hanya bisa dilakukan oleh konsumen berumur 18 tahun ke atas tanpa harus menghambat usaha masyarakat yang juga tengah berjuang mendorong gerakan ekonomi kerakyatan melalui perdagangan di pasar tradisional.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024