JAKARTA, investor.id – Dewan Kehormatan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Firdaus Djaelani menyampaikan bahwa Asuransi Wajib dengan skema tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) bagi kendaraan bermotor merupakan bentuk gotong royong sesama masyarakat. Melalui skema ini, masyarakat yang terlibat kecelakaan pada prinsipnya tidak akan mengalami kerugian keuangan.

“Memang ini bagus, terlebih negara lain juga sudah menjalankan. Dengan adanya regulasi itu juga akan mendorong masyarakat untuk lebih mengenal asuransi secara inklusif lagi,” ujar Firdaus Djaelani dalam program Investor Market Today di IDTV, Selasa (30/7/2024).

Firdaus menuturkan, ke depan dalam implementasinya, proses klaim asuransi kendaraan bermotor tidak akan dipersulit atau relatif mudah. Pasalnya, dalam perkembangan pembahasan selama ini dengan melibatkan pemerintah, industri asuransi menghendaki supaya akan ada satu konsorsium yang menaungi beberapa perusahaan asuransi.

“Konsorsium yang berisi beberapa perusahaan asuransi tersebut bisa bekerja sama dengan bengkel sehingga begitu kecelakaan terjadi, mobil korban akan difoto dan langsung dibawa ke bengkel- bengkel mitra dari konsorsium, sehingga klaimnya tidak akan susah,” jelas dia.

Sebagai gambaran, pelaku yang menyebabkan kecelakaan dan merugikan orang lain maka mesti bertanggung jawab mengganti kerugian materi, akibat kendaraan rusak atau semacamnya. Nantinya melalui asuransi wajib TPL, maka masyarakat tidak perlu lagi ribut siapa pihak yang salah maupun berdebat mengenai besaran nilai kerugian materi yang dialami.

Mereka, baik itu pelaku maupun korban tinggal menghubungi pihak asuransi dan selanjutnya membawa kendaraan untuk segera diperbaiki ke bengkel mitra perusahaan asuransi. Hal semacam ini tentu akan memudahkan masyarakat ketika terjadi kecelakaan sehingga risiko kerugian materi dapat ditutup pihak asuransi.

Namun demikian, AAUI mengungkap bahwa dalam skema ini, masyarakat mesti turut membayar premi asuransi sebagai bentuk pengalihan risiko. Dalam perkembangannya, besaran premi masih dihitung pemerintah.

“Nanti pasti ada limitnya nanti di Perda maupun di Kemenkeu pasti ada limit misalnya untuk pintu berapa? Untuk penyok bemper berapa? Kalau mesin sampai rusak berapa? Jadi ada limit dan prinsipnya gotong royong masyarakat jadi kalau ada apa-apa yuk kita share bersama-sama,” pungkasnya.

Wacana pembentukan program asuransi wajib ini tercantum pada UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Pada pasal 39 A menyatakan bahwa pemerintah “dapat” mewajibkan kepada kelompok tertentu dalam masyarakat untuk membayar premi atau kontribusi keikutsertaan sebagai salah satu sumber pendanaan Program Asuransi Wajib.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Asuransi Wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kendaraan bermotor telah dibahas pemerintah dan industri perasuransian untuk dapat segera digulirkan. Namun demikian, kebijakan ini dinilai tidak didasari semangat kerakyatan, melainkan dalam rangka menyehatkan sektor keuangan domestik.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama dalam program Investor Daily Talk di IDTV, pada Senin (29/7/2024). Menurut dia, persoalan ini mesti dilihat secara holistik, tidak hanya dari sisi keuangan saja.

Suryadi menerangkan, Asuransi Wajib TPL terkait kendaraan bermotor tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Salah satu pasal dalam beleid itu menyebut bahwa pemerintah “dapat” menyelenggarakan asuransi wajib bagi kelompok masyarakat tertentu.

“Kami melihat ini spiritnya bukan untuk masyarakat tetapi bagaimana menyehatkan sektor keuangan, sehingga ini yang harus dilengkapi dengan penjelasan lebih detail termasuk aturan sehingga tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat,” jelas Suryadi.

Dia mengungkapkan, masalah sebenarnya bukan pada perlindungan finansial atas risiko kerugian yang dialami masyarakat saat terjadi kecelakaan. Terkait risiko kecelakaan, masalah sebenarnya lebih kompleks dan ini menyangkut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Masih Menunggak Bayar Pajak

Alih-alih membebankan premi kepada masyarakat sebagai upaya menyebar risiko kerugian atas kecelakaan, merubah UU yang ada dinilai lebih mendesak bagi DPR. “Karena disini banyak sekali masalah sehingga itu yang kami sarankan kepada pemerintah untuk terlebih dulu diperbaiki,” ungkap Suryadi.

Dia menjelaskan, pemerintah harus menyelesaikan dulu masalah terkait pengaturan lalu lintas daripada menambah pungutan dari masyarakat. Terlebih, sebanyak 50% masyarakat masih menunggak membayar pajak kendaraan, berdasarkan data Korlantas Polri pada tahun 2022.

“Apalagi kalau dibebankan asuransi yang seharusnya bersifat sukarela, yang wajib saja yang memang sah kewajiban warga negara banyak yang nunggak. Bisa jadi karena tidak mampu atau karena sistem dari pemerintah, itu 50% sehingga bagaimana mungkin membebani masyarakat lagi,” beber Suryadi.

Di samping itu, tidak semua kendaraan dipakai sebagai fasilitas pribadi. Banyak di antara mereka memanfaatkan kendaraan sebagai sarana produksi. Pemerintah mesti jeli melihat hal ini, sebab jika segmen ini dibebankan lagi, tak pelak biaya produksi semakin tinggi. Alhasil, malah akan membebani roda perekonomian secara nasional.

DPR menyadari, manfaat kehadiran dari asuransi wajib TPL terkait kendaraan bermotor ini lebih banyak dirasakan sektor perasuransian. Ini juga dipercaya dapat mendongkrak penetrasi asuransi di tanah air, sehingga ikut mendorong perkembangan industri asuransi ke depan. Meski demikian, pemerintah sebaiknya lebih bijak untuk melihat persoalan lebih mendasar dan secara holistik.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Dewan Kehormatan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Firdaus Djaelani mengatakan asuransi Asuransi Wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kendaraan bermotor nantinya tidak akan menyulitkan masyarakat, terutama saat proses klaim terjadi.

Dia menerangkan, dalam pembahasan Asuransi Wajib TPL dengan pemerintah, industri menghendaki supaya menggunakan skema konsorsium yang nantinya menaungi beberapa perusahaan asuransi. Ini pula yang akan memudahkan masyarakat dalam membayar premi hingga proses klaim.

“Konsorsium yang berisi beberapa perusahaan asuransi tersebut bisa bekerja sama dengan bengkel sehingga begitu kecelakaan terjadi, mobil korban akan difoto dan langsung dibawa ke bengkel- bengkel mitra dari konsorsium sehingga klaimnya tidak akan susah,” jelas Firdaus Djaelani dalam Investor Market Today IDTV, Selasa (30/7/2024).

Sebagai ilustrasi, saat kecelakaan terjadi, pelaku utama penyebab kecelakaan mesti bertanggung jawab secara material melalui proses hukum. Namun kerap kali dalam kenyataannya, keributan tentang siapa yang salah malah akan semakin memperkeruh situasi. Nantinya, lewat kehadiran Asuransi Wajib TPL untuk kendaraan bermotor terkait risiko kecelakaan, baik pelaku maupun korban kecelakaan tak perlu lagi ribut-ribut karena dapat langsung membawa kendaraannya ke bengkel mitra untuk diperbaiki.

Adapun premi yang mesti dibayar masyarakat dan hingga maksimal nilai manfaat klaim yang dapat diterima masyarakat masih dihitung pihak pemerintah.

“Misalnya untuk motor preminya itu untuk satu tahun perpanjang STNK misalnya Rp 50.000 atau Rp 30.000, kalau mobil tergantung besarnya mobil misalnya Rp 100.000. Menurut saya sih tidak terlalu mahal karena sifatnya wajib dan massal. Tentunya diharapkan ekonomis sehingga premi tidak terlalu mahal,” tandas Firdaus.

Wacana pembentukan program asuransi wajib ini tercantum pada UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Pada pasal 39 A, tertulis bahwa pemerintah dapat mewajibkan kepada kelompok tertentu dalam masyarakat untuk membayar Premi atau Kontribusi keikutsertaan sebagai salah satu sumber pendanaan Program Asuransi Wajib.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah sejauh ini belum membahas kebijakan asuransi wajib bagi kendaraan bermotor. “Belum ada rapat mengenai itu,” ucap Presiden Jokowi pada Kamis (25/7/2024).

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kendaraan bermotor dinilai memiliki beberapa kelemahan jika pemerintah mulai menyelenggarakan pada 2025 mendatang. Oleh karena itu, kebijakan ini sebaiknya tidak digulirkan secara terburu-buru atau cenderung dipaksakan.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan mayoritas masyarakat atau publik masih belum percaya kepada pihak asuransi. Banyak kejadian bahwa uang asuransi dirampok dan dikorupsi atau dibawa kabur oknum dari pihak asuransi. Hal ini menyebabkan kepercayaan publik hilang dan belum percaya benar pada asuransi.

“Jadi masyarakat masih takut melihat asuransi ini disalahgunakan untuk hal lain dulu, apalagi kendaraan bermotor di Indonesia yang paling banyak adalah sepeda motor. Penggunanya itu bukan orang mampu, tapi melarat. Artinya tidak mampu secara keuangan. Mereka punya motor karena terpaksa bukan ingin dan tak ada pilihan lain. Jadi jangan dipaksa untuk memiliki asuransi kendaraan,” tegas Djoko saat dihubungi, Senin (29/7/2024).

Perilaku pihak asuransi yang tadinya dipercaya publik justru menyimpang dengan melakukan korupsi. Hal itu menjadi dasar dan alasan sederhana bagi masyarakat untuk tidak percaya kepada pihak asuransi.

Selain itu, menurut Djoko, alih-alih membayar asuransi kendaraan bermotor, banyak dari masyarakat belum punya rumah sendiri. Ini juga perlu menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah bahwa masyarakat punya kebutuhan hidup yang lebih penting. Oleh karena itu, tak elok bagi Indonesia mencontoh negara maju lain, padahal situasi dan kondisi masyarakatnya berbeda jauh.

Dari sana, niat pemerintah untuk membentuk asuransi wajib TPL khusus untuk kendaraan bermotor menjadi dipertanyakan. Menurut dia, kalau tujuannya untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, maka sebaiknya pemerintah membenahi tata kelola angkutan atau kendaraan umum, berikut sarana dan prasarana pendukungnya secara nasional.

“Kalau ingin adanya pergantian dari pihak ketiga (asuransi) saat terjadi kecelakaan, hal itu sudah dilakukan sebagian pemilik kendaraan yang merasa kendaraannya cukup mahal dan berharga, maka diasuransikan,” terang Djoko.

Benahi Dulu Transportasi Umum

Lebih lanjut, ia pun mendorong supaya asuransi kendaraan sebaiknya tetap seperti saat ini, yang bersifat sukarela atau belum diwajibkan. Kalau tujuannya agar dapat pergantian saat terjadi kecelakaan, masyarakat kecil memang tak punya pilihan alias terpaksa memilih motor sebagai moda transportasi sehari-hari karena terpaksa, mengingat biayanya yang mudah dan praktis.

Di sisi lain, hal tersebut diakibatkan pemerintah yang belum memberikan fasilitas terbaik untuk kendaraan umum bagi masyarakat di semua daerah atau secara nasional. Namun demikian, Djoko juga mengakui bahwa baru di wilayah DKI Jakarta saja yang kendaraan umumnya sudah lumayan baik dan terintegrasi.

“Tetapi kalau kita lihat di daerah-daerah masih buruk sekali angkutan umumnya. Belum ada pemerataan kesejahteraan daerah-daerah. Makanya orang yang menggunakan motor itu menilai asuransi kendaraan belum penting karena mereka masih kurang perekonomiannya dan sebenarnya lebih membutuhkan kendaraan umum yang layak dan banyak,” ungkap Djoko.

Pengamat transportasi ini mendorong agar pemerintah secepatnya membenahi pengadaan angkutan umum di semua daerah di Indonesia. Jangan hanya kota-kota besar saja yang menjadi perhatian utama.

“Ketika angkutan umum sudah membaik dan saling terintegrasi, maka waktu masyarakat yang menggunakannya tidak habis di jalan dan bisa menikmatinya. Tentunya hal ini bisa hasil kerjasama pihak swasta yang disubsidi oleh pemerintah. Operator swasta akan lebih baik dan pemerintah mensubsidinya. Bahkan dengan begitu nantinya bisa mengurangi jumlah pemakaian kendaraan pribadi,” pungkas Djoko.

Asuransi wajib TPL yang salah satunya mencakup perlindungan atas risiko kecelakaan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). UU ini membuka opsi kepada pemerintah yang dapat membentuk asuransi wajib TPL, dimana pemerintah paling lambat mesti menerbitkan aturan pelaksanaanya pada Februari 2025 mendatang atau dua tahun setelah UU PPSK terbit.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kerugian material atas kecelakaan yang terjadi di Indonesia tercatat mencapai Rp 280 miliar setahun penuh pada 2022 lalu. Kerugian financial yang dirasakan masyarakat itu coba untuk ditekan pemerintah melalui wacana membentuk asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) untuk kendaraan bermotor.

Mengacu data Polri yang dirujuk Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kerugian materi dari kecelakaan di Indonesia mencapai Rp 280,00 miliar pada tahun 2022 terhadap sebanyak 139.258 kasus kecelakaan. Dari jumlah itu, sebanyak 28.131 orang meninggal dunia, sebanyak 13.364 orang luka berat, dan sebanyak 160.449 orang luka ringan.

Dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan, berat, hingga meninggal, pelindungan asuransi wajib bagi masyarakat sudah tercover oleh program yang saat ini dijalankan PT Jasa Raharja. Korban kecelakaan, baik yang di dalam maupun di luar kendaraan bisa mendapatkan santunan sesuai amanat Undang-Undang (UU) 33 dan 34 Tahun 1964.

Namun demikian, belum ada amanat UU yang ditujukan untuk memberi pelindungan materi atas kerugian dari peristiwa kecelakaan, termasuk kerugian finansial dari kendaraan bermotor mobil atau motor. Bertolak dari sana, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) berupaya mengakomodasi pelindungan finansial atas kerugian materi atas risiko kecelakaan.

UU ini membuka ruang bagi pemerintah untuk mewajibkan kelompok masyarakat tertentu mengikuti program asuransi wajib TPL yang diantaranya, terkait risiko kecelakaan hingga risiko bencana. Keputusan paling lambat untuk pemerintah membentuk program ini adalah pada Februari 2025 mendatang, melalui peraturan pelaksana.

Merespons wacana pembentukan asuransi wajib TPL ini, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) berpandangan positif dengan menimbang tiga sisi yang akan bersentuhan langsung dari program tersebut.

“Ada tiga sisi yang bisa kita lihat. Dari perspektif konsumen masih rendahnya angka literasi dan inklusi. Ini terkait produk atau layanan sektor perasuransian yang masih relatif rendah,” kata Direktur Eksekutif AAUI, Bern Dwyanto saat dihubungi, pada Minggu (28/7/2024).

Menurut dia, tingkat literasi berkaitan dengan produk dan layanan asuransi yang terbilang masih terbatas. Produk asuransi yang ada saat ini cukup kompleks untuk dipahami oleh masyarakat luas, sehingga diperlukan inovasi dan kreativitas dari setiap perusahaan asuransi untuk menjawab hal ini.

Dongkrak Kepercayaan Masyarakat

Dari persoalan tersebut, maka pengaruhnya kepada inklusi asuransi atau pemanfaatan produk dan layanan asuransi oleh masyarakat Indonesia yang juga masih rendah. Ini semakin sulit dipacu kala tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi cenderung menurun, seiring kasus-kasus yang menimpa sejumlah perusahaan asuransi. Bern mengungkapkan berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan AseanInsurance Surveillance Report tahun 2022, penetrasi perasuransian di Indonesia memang telah diatas Filipina, namun tertinggal dari Malaysia, Thailand, dan Singapura.

“Untuk densitas Indonesia 2,7% diatas Filipina dan di bawah Malaysia. Namun jika dibandingkan dengan negara-negara maju, TPL Insurance sudah menjadi suatu asuransi yang wajib dimiliki seluruh pengendara,” papar dia.

Menurutnya, asuransi wajib TPL dapat mengurangi beban keuangan pemerintah dalam memberikan kompensasi kepada korban kecelakaan lalu lintas. Melalui asuransi wajib TPL, pemerintah membagi risiko keuangan dengan perusahaan asuransi swasta, khususnya dalam rangka penyediaan pelindungan kerugian materi atas risiko kecelakaan. Ini dapat menjadi cara pemerintah memberi pelindungkan kepada rakyatnya melalui skema asuransi.

Perspektif kedua dari sisi pelaku usaha atau industri. Dalam hal ini, asosiasi bersama perusahaan asuransi umum mesti mendorong terciptanya keinginan masyarakat untuk berasuransi. Oleh karena itu, peningkatan permodalan jadi salah satu cara, agar suatu perusahaan asuransi punya kapabilitas lebih untuk melakukan misi tersebut.

Lebih dari itu, perusahaan asuransi juga mesti memastikan tata kelola dan manajemen risiko yang baik. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat di masa mendatang. Dengan permodalan yang memadai, perusahaan asuransi bisa memenuhi kebutuhan tenaga ahli yang seperti di bidang aktuaria, investasi, dan teknologi informasi (TI).

“Sayangnya digitalisasi kegiatan usaha belum optimal untuk meningkatkan akses langsung ke konsumen. Lalu masih adanya kelemahan dalam penerapan GCG (good corporate governance) dan manajemen risiko yang efektif,” urai Bern.

Ketiga yaitu dari perspektif regulator. Dia bilang, perlu adanya alokasi sumber daya manusia untuk regulator bisa mengawasi secara efektif dan efisien. Selain itu, perlu kesesuaian kerangka peraturan dan pengawasan dengan standar internasional. Sehingga kedepannya terjadi sinergi yang lebih erat lagi antara regulator, asosiasi, dan industri dalam mewujudkan sektor perasuransian yang sehat, efisien, dan berintegritas.

Pembenahan dari sektor jasa asuransi juga perlu dilakukan saat ini guna memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tahapannya dengan penguatan ketahanan dan daya saing industri perasuransian. “Kemudian pengembangan elemen-elemen dalam ekosistem industri perasuransian. Dilanjutkan dengan akselerasi transformasi digital dan penguatan pengaturan dan pengawasan,” pungkas Bern.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id – Pemerintah bakal mewajibkan seluruh kendaraan bermotor di Indonesia memiliki asuransi wajib kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL), yang kabarnya bakal dimulai Januari 2025 mendatang.

Pakar Asuransi sekaligus Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman menyambut baik rencana aturan tersebut. Menurutnya, aturan ini akan diwajibkan kepada kendaraan roda empat atau lebih seperti mobil, bus hingga truk.

“Jadi di Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ini berbunyi asuransi wajib ini untuk kelompok tertentu atau masyarakat tertentu. Jadi sudah sangat tepat, bahwa nantinya akan diberlakukan untuk roda empat dulu atau lebih,” ungkap Wahyudin saat dihubungi, pada Minggu (28/7/2024).

Dia menyampaikan, tarif asuransi wajib nantinya akan sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun atau diatur lebih lanjut melalui peraturan baru.

“Khususnya dalam hal ini perluasan third party liability atau tanggung jawab pihak ketiga, itu maksimal sampai 0,15%, paling tinggi untuk bus dan truk. Sedangkan yang paling rendah untuk (kendaraan) penumpang,” kata Wahyudin.

“Anggaplah ini nanti untuk roda empat yang akan diberlakukan preminya Rp 250 ribu, untuk satu tahun dengan limit pertanggungan sampai dengan Rp 25 juta. Begitupun juga nantinya akan sepeda motor atau kendaraan roda dua. Kami harapkan kendaraan roda dua ini preminya minimal Rp 10 ribu, dengan pertanggungan Rp 1 juta, misalnya,” jelas Wahyudin.

Opsi Mekanisme Pembayaran

Sementara itu, terkait skema pembayarannya, ada dua model yang rencananya akan diterapkan dalam aturan wajib asuransi TPL kendaraan ini. Hal tersebut telah menjadi kajian Kupasi bersama asosiasi dan pihak terkait lainnya untuk direkomendasikan kepada pemerintah.

Pertama, model free market. Wahyudin menjelaskan, implementasi model free market yang dimaksud adalah pemilik kendaraan dibebaskan memiliki asuransi di perusahaan mana saja, selama terafiliasi dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

“Bagaimana pembayarannya? Sudah ada wacana bahwasannya melalui perpanjangan dari STNK. Bentuknya adalah Samsat mensyaratkan sudah harus punya polis asuransi kendaraan bermotor. Jadi, pada saat perpanjangan STNK, dalam rekrutmennya oleh Samsat, cek list-nya sudah punya asuransi kendaraan bermotor, copy polisnya boleh disampaikan juga. Nanti di SAMSAT tinggal bayar biayanya saja, biaya tambahannya, selain pajak tentunya,” urai Wahyudin.

Kedua, yakni model konsorsium. Wahyudin menerangkan, model ini melalui kerjasama terkait dengan beberapa perusahaan asuransi yang diinisiasi atau dikelola oleh asosiasi nantinya.

“Jadi seluruh perusahaan asuransi, mungkin beberapa, tergabung dalam konsorsium dan bekerjasama dengan Samsat. Seluruhnya dapat perusahaan asuransi yang tanggung renteng dengan beberapa persentase share-nya. Jadi, terkait dengan pengelolanya, karena berdampak dengan pembayaran dan kerjasama dengan Samsat,” pungkas dia.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id – Pemerintah bakal mewajibkan seluruh kendaraan bermotor di Indonesia memiliki asuransi wajib kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025 mendatang. Sedikitnya terdapat dua model yang bisa diterapkan atau dicontoh Indonesia dari negara lain.

Pakar Asuransi sekaligus Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (KUPASI) Wahyudin Rahman menyambut baik rencana aturan wajib bagi pemilik kendaraan bermotor tersebut. Menurutnya, Indonesia perlu mengejar ketertinggalan dari sejumlah negara Asean yang telah lebih dulu mengimplementasikan aturan serupa.

“Kalau kita bahas ke negara-negara lain, kita sudah jauh tertinggal, khususnya di Asean. Apalagi di Eropa dan Asia lainnya, sudah wajib TPL ini. Khususnya di Malaysia dan Singapura sudah menerapkan sejak tahun 80-an. Sejak pemberlakuan peraturan perundangan-perundangan lalu lintas,” ungkap Wahyudin, saat dihubungi Minggu (28/7/2024).

Adapun Wahyudin menyampaikan, pihaknya bersama asosiasi dan pihak terkait lainnya turut terlibat memberikan rekomendasi terkait aturan ini kepada pemerintah. Ada dua skema yang rencananya akan diterapkan dalam aturan wajib asuransi TPL kendaraan ini.

Pertama, model free market. Dia menjelaskan, mekanisme model free market ini adalah pemilik kendaraan dibebaskan memiliki asuransi di perusahaan mana saja, selama terafiliasi dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

“Kemudian yang kedua adalah model konsorsium, yakni melalui kerjasama terkait dengan beberapa perusahaan asuransi yang diinisiasi atau dikelola oleh asosiasi nantinya. Jadi seluruh perusahaan asuransi, mungkin beberapa, tergabung dalam konsorsium dan bekerjasama dengan Samsat. Jadi seluruhnya dapat, perusahaan asuransi yang tanggung renteng dengan beberapa persentase share-nya,” urai dia.

Malaysia dan Singapura

Di sisi lain, Wahyudin mengatakan, belum diketahui secara pasti mekanisme mana yang nantinya akan diimplementasikan di Indonesia. Dia berujar, pihaknya juga benchmarking dengan sejumlah negara seperti Malaysia dan Singapura.

“Di Malaysia itu, pada saat dia mengambil registrasi pajak terkait dengan kendaraan bermotor, modelnya adalah free market. Jadi setiap perpanjangan dari STNK, modelnya, surat tanda kendaraan bermotor di Malaysia itu, sudah menerapkan persyaratannya harus punya polis asuransi kendaraan bermotor, termasuk TPL,” kata dia.

Serupa seperti Malaysia, Singapura juga menerapkan model free market. Dalam implementasinya, pihak otoritas pengaturan lalu lintas di Singapura mempersyaratkan kepemilikan asuransi TPL kendaraan sebagai syarat pembuatan surat izin mengemudi (SIM).

“Nah, jadi negara-negara Asean ini sudah memperlakukan sejak lama. Modelnya kebanyakan free market, artinya sebagai persyaratan pada saat mengambil licensing atau SIM ataupun STNK setiap tahunnya,” pungkasnya.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, PURWOKERTO - Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto Riwin Mihardi mengatakan kebijakan yang mewajibkan kendaraan bermotor memiliki asuransi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Undang-Undang P2SK ini akan mulai dilaksanakan 2025. Salah satunya mengenai aturan kewajiban pemilik kendaraan memiliki asuransi, agar memberi proteksi seperti saat terjadi kecelakaan," kata Riwin Mihardi saat Ngobrol Santai (Ngobras) Kantor OJK Purwokerto dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto bersama insan media di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (23/7/2024).

Menurut dia, undang-undang tersebut mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan termasuk asuransi kendaraan bermotor.

Dalam hal ini, kata dia, program asuransi wajib bagi pemilik kendaraan bermotor tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas.

Ia mengatakan hal itu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor jika terjadi kecelakaan lalu lintas.

Bahkan, lanjut dia, program asuransi wajib tersebut diharapkan akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.

"Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," katanya.

Kendati merupakan amanat Undang-Undang P2SK, kata dia, hingga saat ini OJK masih menunggu peraturan pemerintah sebagai payung hukum pelaksanaan asuransi wajib bagi kendaraan bermotor tersebut.

Setelah peraturan pemerintah tersebut keluar, lanjut dia, OJK akan menerjemahkannya guna mengatur masalah asuransi wajib bagi kendaraan bermotor.

"Ini sudah jadi amanat Undang-Undang P2SK, nanti OJK akan mengatur. Namun sampai saat ini PP belum keluar kita masih menunggunya," kata Riwin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengendara motor, Rizky Widyanto (28) mengatakan, seharusnya pemerintahan hanya memberikan opsi saja terkait wacana pemilik kendaraan wajib membayar asuransi third party liability (TPL) mulai 2025.

Jika diwajibkan, hal tersebut justru memberatkan masyarakat.

“Sebenarnya keberatan. Soal asuransi ini kan harusnya opsional, yang mau-mau saja,” kata Rizky kepada Kompas.com, Senin (22/7/2024).

“Buat opsi saja, add on gitu. Tapi, memangnya pernah pemerintahan kasih opsi?” lanjutnya.

Senada dengan Rizky, pengendara motor bernama Akhmad Kamaluddin (27) berharap pemerintah tidak mewajibkan pembayaran asuransi TPL kendaraan.

“Pemerintah tidak boleh mewajibkan. Pemerintah tidak bisa memaksa rakyat untuk mewajibkan ini. Enggak boleh, biarkan rakyat memilih sendiri. Kalau menguntungkan, pasti rakyat akan ikut. Tapi, kalau tidak menguntungkan seperti Tapera, ya buat apa? Enggak berguna,” ujar Akhmad.

Akhmad juga mempertanyakan mekanisme klaim asuransi apabila kebijakan tersebut dilaksanakan pada tahun depan.

“Kalau secara klaim ribet, ya buat apa juga? Mau di-cover sedemikian rupa, kalau klaimnya ribet, ya masyarakat pasti, 'ah ogah banget, susah', gitu. Syarat-syaratnya itu pasti yang bikin ribet,” tutur dia.

Maksum (54), pengemudi ojek online (ojol) mengaku tidak setuju dengan adanya wacana tersebut.

Pasalnya, pengeluaran dalam jangka waktu tertentu akan terus bertambah.

“Enggak setuju, apa-apa sekarang kayaknya pemerintah duit mulu. Rakyat kan juga punya biaya hidup, bayar ini dan itu,” pungkas Maksum.

Sebagai informasi, pemerintah akan mewajibkan seluruh kendaraan bermotor, seperti motor dan mobil, didaftarkan asuransi third party liability (TPL) mulai 2025.

TPL adalah asuransi yang menanggung risiko atas tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga. Dengan asuransi ini, setiap perbuatan atau tindakan yang merugikan orang lain atau korban akan ditanggung oleh asuransi.

Untuk pemilik kendaraan bermotor, asuransi TPL akan menanggung risiko tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga saat kendaraan yang ditumpangi menimbulkan kerugian pada orang lain.

Sebagai contoh, seseorang yang mengalami kecelakaan lalu lintas, korban juga mengalami kerugian material, seperti kerusakan kendaraan maupun fasilitas.

Korban akan menerima ganti kerugian secara material dan santunan dari asuransi jika kendaraan sudah didaftarkan asuransi TPL.

Adapun, untuk tahap pertama Irvan mengusulkan, program asuransi wajib ini diberlakukan terhadap kendaraan niaga dan roda empat.

Sementara untuk kendaraan roda dua diberikan subsidi silang dari premi roda empat dan kendaraan niaga yang lebih tinggi.

Secara umum, Irvan mengkalkulasikan, jumlah kendaraan di Indonesia sekitar 153 juta, terdiri dari 128 juta sepeda motor, 18 juta mobil, dan sisanya kendaraan umum.

Kalau premi yang diberlakukan dipukul rata sekitar Rp 100.000 per tahun, maka nilai yang didapatkan mencapai Rp 15,3 triliun.

Adapun, jumlah kecelakaan per tahun pada 2023 mencapai 116.000 kejadian. Ketika penggantian atau klaim rata-rata sekitar Rp 5 juta per kasus maka total yang harus dikeluarkan pihak asuransi sekitar Rp 580 miliar.

Dari sana, dapat dihitung pendapatan bersih senilai Rp 14,8 triliun. Jumlah itu, belum termasuk keuntungan dari investasi dana nasabah yang mencapai Rp 15 triliun itu.

Lebih lanjut, Irvan menghitung besaran premi yang mungkin akan ditawarkan adalah sekitar Rp 50.000 per tahun untuk limit ganti rugi Rp 5 juta per kejadian, hingga Rp 100.000 untuk limit ganti rugi sampai Rp 10 juta per kejadian.
Hal tersebut dengan asumsi rate premi 1 persen dari nilai manfaat.

Sebagai informasi, program asuransi wajib ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur, pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyampaikan program asuransi wajib termasuk asuransi kendaraan masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah tersebut termasuk di dalamnya ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

"Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan," kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (18/7/2024).

Ogi menuturkan, program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat.

Hal ini lantaran asuransi wajib akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan.

Program asuransi wajib ini juga dapat membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.?

"Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," tutup dia.

BOGOR, KOMPAS.com - Salah satu pengendara motor, Heru (51), mengaku tidak setuju dengan rencana kendaraan wajib asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025.

Heru menilai TPL yang memberikan perlindungan terhadap tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga akan menambah beban pengeluarannya karena tanggungan premi asuransi.

Kata Heru, sebaiknya asuransi TPL bersifat tidak wajib.

“Enggak setuju karena kalau mau Jasa Raharja diperluas saja. Asuransi kan pilihan kita, mau atau tidak. Toh kerusakan ditanggung atau tidak ditanggung itu tanggung jawab kita,” ujar Heru saat diwawancarai Kompas.com, Senin (22/7/2024)

Pengendara sepeda motor lainnya, Andi (31) juga mengungkapkan hal serupa.

Menurut dia, rencana ini memang baik, tetapi tidak semua masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor memiliki dana lebih untuk membayar premi asuransi.

“Niatnya memang bagus, tetapi saya tidak setuju apalagi kalau sifatnya wajib. Kasihan orang yang tidak punya uang buat bayar asuransi. Tertekan nanti warga kalau sifatnya wajib,” ujarnya.

Putra (44) juga merasa tidak setuju soal rencana yang akan dilaksanakan pada 2025.

Ia khawatir, TPL sama dengan asuransi lainnya yang sulit untuk diklaim.

“Saya tidak setuju. Nanti sama saja kayak asuransi yang lain, khawatirnya lama buat diklaim, korbannya sudah sembuh, asuransinya belum juga cair, takutnya gitu saja,” ujar Putra.

Adapun pemerintah berencana mewajibkan kendaraan bermotor untuk diikutsertakan asuransi TPL mulai Januari 2025.

TPL adalah asuransi yang menanggung risiko tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga.

Dengan asuransi ini, apabila kendaraan menyebabkan kerugian pada orang lain akan ditanggung oleh asuransi.

Untuk pemilik kendaraan bermotor, asuransi TPL akan menanggung risiko tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga saat kendaraan yang ditumpangi menimbulkan kerugian pada orang lain.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebutkan, penerapan asuransi TPL untuk kendaraan bermotor masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).

Adapun rencana pemberlakuan asuransi TPL bagian dari implementasi dari Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang ditetapkan pada 12 Januari 2023.

“Asuransi kendaraan TPL masih menunggu terbitnya PP sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program,” ujar Ogi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (18/7/2024).

BOGOR, KOMPAS.com - Salah satu pengendara motor, Heru (51), mengaku tidak setuju dengan rencana kendaraan wajib asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025.

Heru menilai TPL yang memberikan perlindungan terhadap tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga akan menambah beban pengeluarannya karena tanggungan premi asuransi.

Kata Heru, sebaiknya asuransi TPL bersifat tidak wajib.

“Enggak setuju karena kalau mau Jasa Raharja diperluas saja. Asuransi kan pilihan kita, mau atau tidak. Toh kerusakan ditanggung atau tidak ditanggung itu tanggung jawab kita,” ujar Heru saat diwawancarai Kompas.com, Senin (22/7/2024)

Pengendara sepeda motor lainnya, Andi (31) juga mengungkapkan hal serupa.

Menurut dia, rencana ini memang baik, tetapi tidak semua masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor memiliki dana lebih untuk membayar premi asuransi.

“Niatnya memang bagus, tetapi saya tidak setuju apalagi kalau sifatnya wajib. Kasihan orang yang tidak punya uang buat bayar asuransi. Tertekan nanti warga kalau sifatnya wajib,” ujarnya.

Putra (44) juga merasa tidak setuju soal rencana yang akan dilaksanakan pada 2025.

Ia khawatir, TPL sama dengan asuransi lainnya yang sulit untuk diklaim.

“Saya tidak setuju. Nanti sama saja kayak asuransi yang lain, khawatirnya lama buat diklaim, korbannya sudah sembuh, asuransinya belum juga cair, takutnya gitu saja,” ujar Putra.

Adapun pemerintah berencana mewajibkan kendaraan bermotor untuk diikutsertakan asuransi TPL mulai Januari 2025.

TPL adalah asuransi yang menanggung risiko tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga.

Dengan asuransi ini, apabila kendaraan menyebabkan kerugian pada orang lain akan ditanggung oleh asuransi.

Untuk pemilik kendaraan bermotor, asuransi TPL akan menanggung risiko tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga saat kendaraan yang ditumpangi menimbulkan kerugian pada orang lain.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebutkan, penerapan asuransi TPL untuk kendaraan bermotor masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).

Adapun rencana pemberlakuan asuransi TPL bagian dari implementasi dari Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang ditetapkan pada 12 Januari 2023.

“Asuransi kendaraan TPL masih menunggu terbitnya PP sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program,” ujar Ogi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (18/7/2024).