Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis Bioetanol Bulan November 2024 sebesar Rp 14.039 per liter.

"Keputusan penetapan harga Bioetanol tersebut berlaku per tanggal 1 November 2024," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi dalam keterangan resmi, Sabtu (9/11).

Agus menuturkan, terjadi penurunan harga bioetanol sebesar Rp 105 apabila dibandingkan dengan HIP bioetanol pada bulan sebelumnya, yakni Oktober 2024 yang sebesar Rp 14.144 per liter.

Adapun perhitungan besaran HIP BBN Bioetanol dihitung dengan formula sebagai berikut:

HIP = (harga tetes tebu KPB rerata periode 3 bulan x 4,125 kg/L) + 0,25 USD/L.

Nilai kurs yang digunakan merujuk kepada kurs tengah Bank Indonesia selama periode kurs dari 15 September-14 Oktober 2024, yakni sebesar Rp 15.348. Sedangkan harga tetes tebu KPB rata-rata 15 Juli-14 Oktober 2024 sebesar Rp 2.473/kg.

Jakarta -

Pada Oktober 2024 lalu, BBN Airlines Indonesia selaku Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) telah melaksanakan penerbangan niaga berjadwal dengan rute penerbangan perdana Jakarta (CGK) - Denpasar (DPS) diikuti dengan rute Jakarta (CGK) - Surabaya (SUB) dan Jakarta (CGK) - Banjarmasin (BPN).

Secara umum, rute tersebut dilayani hampir setiap hari dalam seminggu. Masih terdapat 1 (satu) rute lagi Jakarta (CGK) - Pontianak (PNK) yang direncanakan terbang perdana pada tanggal 15 November 2024.

Terkait dengan rute (CGK) - (BPN) sesuai data produksi, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan permintaan pasar (demand) yang kurang dengan load factor rata-rata 20%-25%.

"Kami menghimbau kepada BBN Airlines Indonesia agar dapat memberikan informasi yang jelas kepada penumpang dan memastikan hak penumpang terpenuhi dengan mengembalikan uang tiket secara penuh (100%) kepada penumpang, dan tidak melakukan penjualan kembali. Tindakan ini mencerminkan perhatian maskapai terhadap kepuasan dan kepercayaan pelanggan," kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa dalam siaran pers.

Selaku regulator, Ditjen Hubud terus mendorong BUAU untuk menyesuaikan layanan mereka sesuai dengan permintaan pasar. Lukman menuturkan keputusan yang diambil oleh BBN Airlines Indonesia dengan menghentikan rute penerbangan yang rendah load factornya merupakan hal yang wajar sesuai dinamika pasar, asalkan tidak merugikan calon penumpang.

Kehadiran maskapai BBN Airlines Indonesia diharapkan dapat memberikan akses dan pilihan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara dan menunjukkan kemajuan positif sektor penerbangan di Indonesia.

Lebih lanjut Lukman menyampaikan akan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh setiap maskapai dalam menghadirkan penerbangan niaga berjadwal di Indonesia, dan berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menjaga kualitas layanan penerbangan, serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Keputusan yang bijak dalam manajemen rute dan respons terhadap pasar adalah kunci keberhasilan industri penerbangan nasional. Tak lupa, aspek penting dalam penerbangan yaitu keselamatan, keamanan dan kenyamanan adalah nomor satu," ucapnya.

(hal/kil)

JAKARTA - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Abadi Poernomo menilai, rencana bebas cukai bagi ethanol khusus untuk bahan bakar nabati (BBN) , sebagai upaya Pemerintah mendorong pengembangan bioethanol. Termasuk di antaranya, guna menekan perbedaan harga antara bioethanol dan bensin, agar lebih menarik bagi dunia usaha.

?Sekarang kan harga bioethanol sekitar Rp14 ribuan per liter. Makanya persoalan cukai harus diselesaikan. Dengan demikian, diharapkan mampu merangkul produsen ethanol, termasuk pabrik gula, agar mau mengutamakan kepentingan dalam negeri yaitu bioethanol,? kata Abadi kepada media.

Menurut Abadi, pelaku usaha selama ini tidak mau mengembangkan bioetanol karena cukai untuk ethanol yang sekitar Rp20.000 per liter dinilai terlalu mahal. Selama ini pengenaan cukai karena ethanol dijadikan campuran minuman beralkohol.

Makanya jika penerapan cukai juga diberlakukan bagi ethanol yang akan dijadikan BBN, tentu sangat memberatkan pelaku usaha yang mendapat tugas mengembangkan bioethanol.

Padahal, lanjut Abadi, berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kebijakan Energi Nasional yang akan segera ditetapkan menjadi PP, pelaku usaha tidak boleh menaikkan harga jual bioethanol saat dipasarkan ke masyarakat.

?Jadi harganya sama. Kalau bioethanol dimasukkan dan dicampurkan ke dalam BBM tersebut, maka harga jual tetap sama. Misal sekitar Rp12 ribuan. Enggak akan berubah,? ujar Abadi.

Penghapusan cukai tersebut, diharapkan memang berdampak positif dalam upaya mendorong bioethanol sebagai BBN. Karena menurut Abadi, dengan mengembangkan bioethanol diharapkan bisa mendukung target Net Zero Emission (NZE) paling lambat 2026 dan juga mengurangi impor BBM.

?Kalau kita lihat pencapaian energi baru terbarukan, harusnya setelah 2025 sudah mencapai 23 persen. Tetapi, sampai saat ini kan masih 13-14 persen. Bagaimana agar pencapaian energi baru terbarukan terus maju? Digalakkanlah penggunaan bioethanol,? kata Abadi.

Abadi melanjutkan, ?Dengan mencampur 5% etanol dengan BBM misalnya, akan mengurangi impor sekitar 5 persen juga. Nilai impor BBM yang dikurangi lumayan besar tetapi harga per liter bioethanol tidak terlalu mahal sehingga konsumen tidak akan terbebani.?

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memang memastikan bahwa ethanol yang digunakan untuk keperluan bahan bakar tidak akan dikenakan cukai. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, kepastian ini didapatkan setelah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

?Jadi kemarin dengan Kementerian Keuangan masalah cukai itu kalau digunakan untuk fuel sudah jelas nggak, tanpa cukai. Jadi sudah jelas tanpa cukai,? kata Eniya.

JAKARTA, Investor.id - Rencana bebas cukai bagi etanol khusus untuk bahan bakar nabati (BBN) dinilai merupakan upaya pemerintah mendorong pengembangan bioetanol. Ini bisa menekan perbedaan harga antara bioetanol dan bensin agar lebih menarik bagi dunia usaha.

Demikian disampaikan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Abadi Poernomo. ”Sekarang harga bioetanol sekitar Rp 14 ribuan per liter. Makanya persoalan cukai harus diselesaikan. Dengan demikian, diharapkan mampu merangkul produsen etanol, termasuk pabrik gula agar mau mengutamakan kepentingan dalam negeri yaitu bioetanol,” kata Abadi di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Menurut Abadi, pelaku usaha selama ini tidak mau mengembangkan bioetanol karena cukai untuk etanol sekitar Rp 20 ribu per liter dinilai terlalu mahal. Selama ini, pengenaan cukai ke etanol karena produk ini dijadikan campuran minuman beralkohol.

Makanya, dia menyatakan, jika penerapan cukai juga diberlakukan bagi etanol yang akan dijadikan BBN, tentu sangat memberatkan pelaku usaha yang mendapat tugas mengembangkan bioetanol.

Padahal, lanjut Abadi, berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kebijakan Energi Nasional yang segera ditetapkan menjadi PP,  pelaku usaha tidak boleh menaikkan harga jual bioetanol saat dipasarkan ke masyarakat.

“Jadi harganya sama. Kalau bioetanol dimasukkan dan dicampurkan ke BBM tersebut, harga jual tetap sama, misalnya Rp 12 ribuan per liter,” kata dia.

Penghapusan cukai tersebut, kata dia, diharapkan berdampak positif dalam upaya mendorong bioetanol sebagai BBN. Sebab, pengembangan bioetanol diharapkan bisa mendukung target net zero emission (NZE) paling lambat 2026 dan juga mengurangi impor BBM.

”Kalau kita lihat pencapaian energi baru terbarukan, harusnya setelah 2025 sudah mencapai 23%. Tetapi, sampai saat ini masih 13-14%. Bagaimana agar pencapaian energi baru terbarukan terus maju? Digalakkanlah penggunaan bioetanol,” kata Abadi.

Abadi melanjutkan, dengan mencampur 5% etanol di BBM, misalnya, akan mengurangi impor sekitar 5%. Nilai impor BBM yang dikurangi lumayan besar, tetapi harga per liter bioetanol tidak terlalu mahal sehingga konsumen tidak akan terbebani.  

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan etanol yang digunakan untuk keperluan bahan bakar tidak akan dikenakan cukai. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, kepastian ini didapatkan setelah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Jika etanol digunakan untuk fuel, sudah jelas tidak tanpa cukai,” kata Eniya.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (BBNI) mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp 735,02 triliun, naik 9,48% secara tahunan (yoy). BNI membidik hingga akhir tahun, pertumbuhan kredit berada di kisaran 10-12%.

Direktur Keuangan BNI Novita Widya mengatakan pertumbuhan ini didorong oleh segmen korporasi yang mencatat kenaikan sebesar 15,1% YoY menjadi Rp409,2 triliun dan segmen konsumer yang naik 14,6% YoY menjadi Rp137 triliun. Pendorong utamanya ialah kredit personal (payroll) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

"Tahun ini untuk segmen menengah dan kecil masih difokuskan dalam hal perbaikan credit underwriting sehingga kedua segmen ini akan siap menjadi diversifikasi pertumbuhan kredit BNI tahun depan," kata Novita, dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Kuartal III 2024 BNI, disiarkan secara daring, Jumat (25/10/2024).

Anak Perusahaan BNI, seperti BNI Finance, telah menjadi mesin pertumbuhan baru. Salah satu contohnya adalah kolaborasi antara BNI dan BNI Finance dalam pembiayaan bersama (joint financing) untuk meningkatkan kredit segmen consumer, terutama untuk produk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Hasilnya, penyaluran KKB mencapai Rp 1 triliun per September 2024, naik dibandingkan periode 2023.

Selain itu, Hibank yang memiliki fokus pada UMKM juga tumbuh. Penyaluran kredit dari Hibank telah bertumbuh 90,5% YoY dari Rp 1,7 triliun, menjadi Rp3,2 triliun di September 2024 dengan memanfaatkan ekosistem grup BNI.

Kualitas aset BNI terus membaik, ditandai dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) bertahan di level 2%. Kredit berisiko atau Loan at Risk (LaR) membaik menjadi 11,8%, sehingga Cost of Credit (CoC) dapat dijaga di angka 1%. Beban provisi juga turun sebesar 19,7% YoY menjadi Rp5,4 triliun.

Penyaluran kredit BNI yang sehat juga di-support oleh pertumbuhan dana CASA (giro dan tabungan). Per September 2024, CASA BNI mampu tumbuh 5,5% YoY terutama ditopang oleh tabungan yang mampu tumbuh solid 7,4% YoY.

Untuk mendorong pertumbuhan kredit, Novita mengatakan, pihaknya akan berfokus pada segmen bisnis yang sehat, antara lain segmen korporasi dan segmen consumer. BNI juga akan menguatkan peran dari perusahaan anak dan manajemen likuiditas yang baik.

"Ini tentunya kami optimis akan dapat mencapai pertumbuhan kredit di kisaran 10-12% di akhir 2024," kata Novita.

Menurutnya, peluang pertumbuhan bisnis juga terlihat dari membaiknya proyeksi pertumbuhan PDB yang sesuai dengan visi dari pemerintah baru dengan memfokuskan pada sektor-sektor yang prioritas seperti hilirisasi, ketahanan pangan dan energi, hingga perumahan.

"Sehingga, di tahun 2025 tentunya kita proyeksikan pertumbuhan kredit lebih baik dibanding tahun 2024," tutupnya.

(shc/kil)

Jakarta -

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (BBNI) optimistis dengan pertumbuhan bisnis di masa pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. Terdapat peluang besar untuk berekspansi sejalan dengan visi misi dan program-program prioritas.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan BNI terus menunjukkan konsistensi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan peluang ekspansi yang tersedia.

"Kita melihat peluang pertumbuhan bisnis yang signifikan dan berkelanjutan sejalan dengan visi pemerintah," kata Royke, dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Kuartal III 2024 BNI, disiarkan secara daring, Jumat (25/10/2024).

Adapun visi tersebut meliputi peningkatan PDB, pengentasan kemiskinan serta berbagai program sektoral seperti infrastruktur ketahanan energi dan pangan, pemberdayaan UMKM, juga hilirisasi industri termasuk pertanian serta program perumahan.

"Optimisme terhadap kebijakan prioritas ekonomi pemerintah baru yang diiringi dengan proses transisi yang berjalan lancar diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan kredit di sektor perbankan di masa mendatang," ujarnya.

Per September 2024, BNI sendiri mencatatkan penyaluran kredit per September 2024 senilai Rp 735,02 triliun. Angka ini naik 9,48% secara tahunan (yoy) dibandingkan setahun sebelumnya yang tercatat Rp 671,37 triliun.

Pertumbuhan ini didorong oleh segmen korporasi yang mencatat kenaikan sebesar 15,1% YoY menjadi Rp 409,2 triliun. Selain itu, segmen konsumer secara keseluruhan mencatat pertumbuhan 14,6% YoY menjadi Rp 137 triliun, dengan kredit personal (payroll) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagai pendorong utama.

Royke menyakini, program-program unggulan pemerintah seperti hilirisasi hingga ketahanan pangan akan mendukung kinerja perbankan. Hal ini mengingat hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas yang ada di Indonesia.

Menurutnya, hal ini tentunya akan membuat banyak sekali peningkatan dari sisi kebutuhan modal atau kapital untuk mendukung pembangunan di hilirisasi. Ini juga termasuk dengan ketahanan pangan. Royke membidik peningkatan di sisi kredit dan pendanaan di masa mendatang.

"Jadi program pemerintah yang sekarang jelas tidak ada keraguan dari kami di BNI untuk tidak mendukung. Karena itu pasti jelas akan menambah nilai prospek dari kita untuk membiayai banyak pengusaha-pengusaha yang akan terlibat di dalam hilirisasi maupun untuk di ketahanan pangan," kata dia.

(shc/kil)

Pendapatan target pajak kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Sumsel pada 2025 akan mengalami anjlok. Turunnya pendapatan pajak Sumsel akibat adanya perubahan pembagian hasil yang lebih besar untuk pemerintah kabupaten/kota atau penerapan Opsen. Kepala Bapenda Sumsel, Achmad Rizwan, mengatakan mulai 2025, split payment akan dialokasikan sebesar 66 persen untuk Pemkab/Pemkot dan 34 persen untuk Pemprov Sumsel. "Dengan adanya perubahan tersebut target PKB yang awalnya ditetapkan sebesar Rp 1,19 triliun pada 2024, kini menjadi Rp 761,4 miliar untuk 2025. Sementara itu, target BBNKB berkurang dari Rp 1,08 triliun menjadi Rp 797,8 miliar, " kata dia, Rabu 23 Oktober 2024. Penurunan target ini akan berdampak pada total pendapatan daerah, mengingat porsi yang diterima Pemprov Sumsel juga mengalami penurunan. "Mulai 5 Januari 2025, pembayaran PKB dan BBNKB akan langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemkab/Pemkot tanpa melalui RKUD provinsi, " kata dia. Rizwan mengaku sebagai sumber pendapatan baru, Pemprov Sumsel akan menerapkan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) dengan target sebesar Rp 27,87 miliar pada 2025. "Kami optimis kedua pajak ini akan tercapai hingga akhir tahun berkat adanya keringanan yang diberikan, " kata dia. Untuk diketahui hingga triwulan III 2024, realisasi PKB telah mencapai Rp 871,18 miliar (72,68 persen dari target), sedangkan realisasi BBNKB sebesar Rp 813,21 miliar (75 persen dari target).

Opsen pajak PKB, BBNKB, serta opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) akan diterapkan Pemprov Sumsel pada November 2024 mendatang. Untuk diketahui, opsen pajak merupakan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang akan berlaku penuh mulai 5 Januari 2025 mendatang. Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi menyebutkan penerapan opsen pajak merupakan bagian dari transformasi sistem pendapatan tentang pajak daerah, yang sebelumnya menggunakan sistem bagi hasil menjadi split bill. “Jadi sekarang setiap wajib pajak (WP) yang membayar pajak di tiga hal itu (PKB, BBNKB dan MBLB) maka by system akan langsung di split mana bagian provinsi dan mana bagian kabupaten kota,”kata dia, Selasa 22 Oktober 2024. Nantinya masing-masing kabupaten kota dapat menghitung pendapatan asli daerah secara real time atau langsung tanpa menunggu konsolidasi, perhitungan dan lain sebagainya. Elen berharap dengan kabupaten kota di Sumsel dapat menghitung pendapatan setiap hari dan melihat apakah jumlahnya sudah optimal. “Kalau sudah optimum kita bisa melanjutkan untuk upaya peningkatan pendapatan pajak daerah terutama untuk tiga pajak opsen tadi,” tegasnya. Untuk diketahui, secara regulasi Sumsel saat ini menjadi empat provinsi yang telah menyelesaikan peraturan di tingkat provinsi dan masuk dalam 12 provinsi yang telah melakukan perjanjian kerja sama (PKS). Kepala Bapenda Sumsel, Achmad Rizwan mengatakan opsen pajak PKB dan BBNKB akan menyebabkan pendapatan pajak di provinsi berkurang. "Sebagai gantinya, opsen dari pajak mineral bukan logam dan batuan akan sepenuhnya masuk ke Pemprov Sumsel, " kata dia. Untuk mekanisme saat ini menggunakan sistem dana bagi hasil yang dikelola oleh pemerintah provinsi dengan besaran ke kabupaten kota sebesar 30 persen Sedangkan setelah penerapan opsen, pemerintah kabupaten kota akan mendapatkan opsen dari PKB dan BBNKB sebesar 66 persen dari pembayaran pajak yang terutang dengan pembagian secara real time. “Karena selama ini pembayaran pajak pada tiga instrumen tersebut lebih dulu masuk ke RKUD provinsi baru kemudian disalurkan ke RKUD kabupaten kota. Untuk tahun 2025 langsung dibayarkan ke RKUD kabupaten kota begitu para wajib pajak membayar,” jelasnya.

JAKARTA, investor.id  - Komitmen Pemerintahan Prabowo dalam mencapai kedaulatan energi diproyeksikan dapat terwujud dalam lima tahun ke depan. Swasembada energi hijau Indonesia sesuai dengan semangat transisi energi yang menekan emisi karbon. Namun dibutuhkan perencanaan yang matang dan kolaborasi berbagai pihak dalam mewujudkan Asta Cita. Kondisi energi Indonesia masih bergantung pada impor yakni bahan bakar minyak (BBM) dan LPG. Perubahan konstelasi global berpengaruh pada pasokan dan harga kedua komoditas tersebut. Dengan swasembada energi maka Indonesia sepenuhnya berdaulat.

JAKARTA - Demi terwujudnya bioethanol sebagai bahan bakar nabati (BBN) , Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada tebu. Sebab menurut pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori, banyak bahan baku yang bisa diolah menjadi ethanol sebagai bauran dari bioethanol .

Selain itu, kata Khudori, pemanfaatan berbagai bahan baku juga bisa mengatasi irisan kepentingan antara BBN (fuel) dan industri pangan. ?Harus dikembangkan dari beragam bahan baku. Selain tebu, ethanol juga bisa dihasilkan dari stevia seperti di Brasil. Selain itu juga bisa dari aren, sawit, dan sebagainya,? ujar Khudori kepada media, Selasa (15/10/2024).

Khudori sependapat, pengembangan bioethanol sebagai BBN memang harus didorong. Terutama, untuk membangun kemandirian energi demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, memperbaiki neraca perdagangan, serta mendukung target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Hanya saja, jelasnya, guna mendorong pengembangan bioethanol sebagai BBN, memang selayaknya dilakukan melalui berbagai sumber. Sebab jika hanya fokus pada satu bahan baku saja, seperti tebu, akan terkendala pada pasokan yang sangat terbatas.

Hanya itu? Tentu saja tidak. Tak kalah penting, karena saat ini penggunaan tetes tebu juga dimanfaatkan untuk pangan seperti penyedap masakan, alkohol, dan bahkan kosmetik.

?Kalau hanya mengandalkan tebu, akan ada kompetisi dengan industri lain. Karena semua tetes produksi swasta dan juga PTPN III, selama ini sudah digunakan untuk bahan baku industri pangan seperti bumbu masak, alkohol, dan kosmetik. Apakah mungkin industri-industri tersebut tidak lagi menggunakan tetes? Sepertinya tidak,? lanjut Khudori.

Begitu pula dengan target produksi ethanol 1,24 juta kiloliter pada 2030 seperti diamanahkan Perpres Nomor 40 Tahun 2023 pun, sebenarnya diperkirakan masih menjadi ranah persaingan antara BBN dan industri lain.

Itu sebabnya, jelas Khudori, pemanfaatan berbagai bahan baku, diharapkan bisa menjadi solusi dari kompetisi tersebut dan memperlancar program bioethanol sebagai BBN. Selain mengatasi kompetisi dengan industri lain, penggunaan berbagai bahan baku perlu dilakukan karena pengembangan bioethanol memang tidak sederhana.

?Untuk tebu misalnya, proses dari membuka lahan hingga ditanami tebu dan menghasilkan gula juga relatif tidak sebentar. Bisa lima atau bahkan delapan tahun. Apalagi dengan perluasan 700.000 hektar, pabrik gula yang dibutuhkan juga banyak sekali,? ujar Khudori.

Kondisi demikian yang menurut Khudori, membuat Indonesia belum pernah mencapai swasembada gula. Padahal, lanjutnya, ketersediaan tetes atau molase sebagai bahan baku bioetanol, sangat tergantung dengan keberhasilan swasembada gula tersebut. ?Apalagi, jika harus mengejar target 1,2 juta kiloliter etanol di 2030,? imbuhnya.

JAKARTA, Investor.id - Demi terwujudnya bioetanol sebagai bahan bakar nabati (BBN), pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada tebu, melainkan juga bahan baku lain, seperti stevia, aren, dan sawit.  

Menurut pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori, banyak bahan baku yang bisa diolah menjadi etanol sebagai bauran dari bioetanol. Selain itu, pemanfaatan berbagai bahan baku bisa mengatasi irisan kepentingan antara BBN (fuel) dan industri pangan.

“Jadi, bioetanol harus dikembangkan dari beragam bahan baku. Selain tebu, etanol bisa dihasilkan dari stevia seperti di Brasil, lalu aren, sawit, dan sebagainya,” ujar Khudori, Senin (14/10/2024).

Khudori sependapat, pengembangan bioetanol sebagai BBN memang harus didorong, terutama, untuk membangun kemandirian energi demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, memperbaiki neraca perdagangan, serta mendukung target net zero emission (NZE) pada 2060.

Hanya saja, jelas dia, guna mendorong pengembangan bioetanol sebagai BBN, selayaknya dilakukan melalui berbagai sumber. Sebab, jika hanya fokus pada satu bahan baku saja, seperti tebu, akan terkendala pada pasokan yang sangat terbatas.

Tak kalah penting, dia menilai, saat ini penggunaan tetes tebu juga dimanfaatkan untuk pangan seperti penyedap masakan, alkohol, dan bahkan kosmetik.  Artinya, akan ada kompetisi dengan industri lain

Begitu pula dengan target produksi etanol 1,24 juta kiloliter pada 2030 seperti diamanahkan Perpres Nomor 40 Tahun 2023. Dia memprediksi ini masih menjadi ranah persaingan antara BBN dan industri lain.

Itu sebabnya, jelas Khudori, pemanfaatan berbagai bahan baku, diharapkan bisa menjadi solusi dari kompetisi tersebut dan memperlancar program bioethanol sebagai BBN. Selain mengatasi kompetisi dengan industri lain, penggunaan berbagai bahan baku perlu dilakukan karena pengembangan bioetanol memang tidak sederhana.

“Dalam kasus tebu misalnya, proses dari membuka lahan hingga ditanami tebu dan menghasilkan gula juga relatif tidak sebentar, bisa lima atau bahkan delapan tahun. Apalagi dengan perluasan 700 ribu hektare (ha), pabrik gula yang dibutuhkan juga banyak sekali,”ujar Khudori.

Kondisi demikian yang menurut  Khudori, membuat Indonesia belum pernah mencapai swasembada gula. Padahal, lanjut dia, ketersediaan tetes atau molase sebagai bahan baku bioetanol, sangat tergantung dengan keberhasilan swasembada gula tersebut. Apalagi, jika harus mengejar target 1,2 juta kiloliter etanol di 2030. 

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai menghitung implementasi kenaikan mandatory biodiesel menjadi 60 persen (B60), sebagai salah satu upaya mencapai kedaulatan energi.

Hal tersebut diungkapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bahlil menyebutkan, paralel dengan implementasi B40 baru selesai diuji coba dan baru berlaku di awal 2025, perhitungan B60 juga sudah dimulai.

"Kita akan tingkatkan menjadi B50, B60. Program Pak Prabowo itu B50, B60 sekarang kita lagi menghitung, karena sekarang B40 sudah selesai diuji coba," ungkapnya saat acara Repnas National Conference & Awarding Night, Senin (14/10).

Kenaikan campuran bahan bakar nabati (BBN) dari minyak kelapa sawit dengan BBM solar ini, kata Bahlil, demi mengurangi ketergantungan Indonesia kepada impor bahan bakar.

Bahlil mengatakan, Prabowo membuka peluang kenaikan campuran biodiesel ini tidak hanya sampai B60 saja, namun akan terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi.

"Di samping itu B40, sekarang kita menjadi B50, B60. Bahkan kalau teknologinya bisa, dalam pandangan Pak Prabowo, bila perlu kita tingkatkan lagi," jelasnya.

Bahlil mengungkapkan, Indonesia menghabiskan devisa Rp 500 triliun setiap tahunnya untuk impor bahan bakar. Sebab, tren produksi atau lifting migas Indonesia terus menurun.

"Bayangkan, salah satu sumber kebutuhan dolar terbesar itu adalah kita untuk membeli energi," tegas Ketua Umum Partai Golkar itu.

Selain meningkatkan lifting migas dan implementasi biodiesel, dia menyebutkan langkah lain untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar yakni dengan konversi 120 juta unit motor berbasis BBM menjadi motor listrik.

"Kita segera melakukan konversi dari fosil ke motor, mobil listrik. Makanya ini bagian daripada kedaulatan. Kalau ini mampu kita lakukan, insyaallah clear," tandas Bahlil.

Sebelumnya, mengutip laman Instagram resmi @bahlillahadalia, politisi Partai Golkar itu memamerkan rencana Indonesia menggenjot BBN dengan cara meningkatkan lahan tanam kelapa sawit seluas 300.000 hektar di tanah kelahirannya, Papua. Hal ini dilakukan Bahlil dan Administrator National Energy (NEA) meninjau pameran dalam gelaran The 7th Indonesia-China Energy Forum (ICEF) di Bali.

Bahlil bilang, hasil kelapa sawit dari lahan tersebut akan menjadi bahan baku BBN 60 persen. “Sekarang kita lagi kembangkan di Papua nambah 300.000 hektar untuk membangun CPO, supaya minyak di Papua kita konversi ke B60,” kata Bahlil dalam laman Instagramnya, dikutip Kamis (5/9).

Bahlil juga menyebutkan saat ini Indonesia sudah mengekspor biodiesel ke China. “Salah satu strategi kita mengurangi Impor adalah meningkatkan lifting tapi kita juga konversi ke B60, sekarang di Indonesia produksinya 14 juta KL. Yang 14 juta itu kita campur, tetapi total kapasitas kami seluruhnya itu sekitar hampir 30 juta kita ekspor ke China juga,” jelas Bahlil.