Subsidi tarif KRL berbasis nomor induk kependudukan (NIK) batal diterapkan tahun depan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum ada perubahan skema subsidi KRL di 2025.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menegaskan belum ada perubahan soal isu pengurangan anggaran subsidi KRL di 2025. Begitu pula dengan rencana penerapan subsidi tiket Commuter Line berbasis NIK.

"Belum ada perubahan itu (subsidi KRL di 2025)," kata Risal usai Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor Transportasi Selama 10 Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi di Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (1/10).

"Kalau (subsidi berbasis) NIK juga belum, artinya kita belum ke arah sana. Masih dalam studi, masih dalam kajian untuk (subsidi KRL berbasis) NIK. Belum, belum (belum akan dilaksanakan di 2025)," tegasnya.

Isu perubahan penyaluran subsidi tiket KRL menjadi berbasis NIK muncul dalam dokumen Nota Keuangan APBN 2025. Tertulis bahwa PT Kereta Api Indonesia (KAI) mendapatkan anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) senilai Rp4,79 triliun, salah satunya untuk KRL Commuter Line.

Akan tetapi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengaku belum tahu rencana tersebut. Ia berdalih belum ada rapat untuk mengubah skema pemberian subsidi tiket KRL mulai 2025.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi irit bicara saat ditanya terkait kebijakan kontroversial itu. Ia hanya berjanji akan memberikan yang terbaik di tengah polemik subsidi KRL berbasis NIK.

"Kita akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat," tegas Budi selepas Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (9/9).

Di lain sisi, Ditjen Perkeretaapian Kemenhub mengaku sempat membuat kajian untuk menaikkan tarif KRL sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000. Akan tetapi, Kemenhub belum mengambil sikap apapun terkait rencana kenaikan tarif KRL.

JAKARTA - Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Risal Wasal menegaskan pengenaan tarif subsidi KRL berbasis NIK batal dilakukan. Pembatalan tersebut agar tidak menambah beban biaya masyarakat menggunakan transportasi publik.

"Kita masih belum ke arah sana, masih dalam kajian untuk NIK dan lain-lain," kata Risal di sela konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Transportasi selama 10 Tahun, di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Baca Juga: Subsidi KRL Berbasis NIK, Pengamat : Kemunduran Pembenahan Transportasi Umum

Risal sebelumnya mengatakan rencana penetapan tarif KRL berbasis NIK muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi beban subsidi bagi masyarakat mampu dan mengalihkan bantuan tersebut kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Melalui kebijakan tersebut, tarif KRL akan diatur berdasarkan status ekonomi pengguna yang terdata dalam NIK, di mana masyarakat dengan status ekonomi rendah tetap akan mendapatkan subsidi penuh atau tarif murah, sementara pengguna dengan penghasilan lebih tinggi akan dikenakan tarif normal.

Baca Juga: Viral! Demi Tempat Duduk, Penumpang KRL Ini Pakai Pin Bumil Kadaluarsa

Sistem ini diharapkan pemerintah mampu menciptakan subsidi yang lebih adil dan efektif dalam mendukung masyarakat berpenghasilan rendah.

BADUNG, KOMPAS.com - Kelanjutan realisasi rencana subsidi kereta rel listrik (KRL) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dan artificial intelligence (AI), masih menunggu kebijakan dari pemerintahan baru yang akan dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menyusul kepastian subsidi tarif KRL berbasis NIK dan AI tidak akan diterapkan pada 2024.

"Intinya (tarif KRL Jabodetabek) masih menggunakan skema tarif yang ada. Belum ada rencana perubahan dalam waktu dekat. Ya setidaknya sampai akhir tahun masih akan sama ya. Enggak tahu coba nanti kita lihat (kebijakan) pemerintahan baru seperti apa," ujar Adita saat dijumpai di Bali Marine Tourism Hub (BMTH) Benoa, Badung, Bali, pada Selasa (17/9/2024).

Untuk diketahui, tarif KRL Jabodetabek saat ini adalah Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama. Kemudian tarif akan bertambah Rp 1.000 untuk setiap 10 kilometer selanjutnya.

Adita pun mengungkapkan, secara umum rencana subsidi tarif KRL Jabodetabek yang berbasis NIK dan AI masih dibahas pemerintah.

Antara lain dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melihat seperti apa teknis alokasi anggarannya.

Kemudian jika nantinya subsidi memang akan diterapkan dengan basis AI, maka harus ada pembahasan yang lebih teknis dari pihak pengelola data masyarakat.

"Semuanya masih dalam pembahasan. Karena itu, kita tentu harus berbicara dengan Kementerian Keuangan kan ya, yang melakukan alokasi anggaran. Dan juga kalau nanti kalau nanti ada basis itu, kita harus bicara dengan yang mengelola data," kata Adita.

Sehingga Kemenhub akan menjajaki lagi sistem AI seperti apa yang pas untuk digunakan nantinya.

Adit menegaskan, pada intinya teknologi AI diadopsi untuk membantu pelayanan transportasi agar masyarakat lebih aman dan nyaman.

Diberitakan sebelumnya, rencana penerapan subsidi tiket KRL berbasis NIK terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Agustus 2024.

Dokumen tersebut memuat anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) kereta.

Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek, dan supaya subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK masih dibahas.

Nantinya, sistem penerapan subsidi tarif KRL ini akan sama dengan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini juga tengah dalam pembahasan pemerintah.

"Ya sekarang lagi difinalkan, kita lihat. Sama itu juga dengan tadi bensin, jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, pada Jumat (6/9/2024).

Luhut mengatakan pemerintah akan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) agar penyaluran subsidi KRL dapat lebih tepat sasaran karena subsidi benar-benar hanya disalurkan ke kalangan masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, Luhut memastikan, harga tiket KRL Jabodetabek tidak akan mengalami kenaikan bagi kalangan masyarakat yang mendapatkan subsidi.

"Jadi kalau rakyat umum (yang menerima subsidi) tidak akan ada merasakan kenaikan mengenai itu tadi. Dia akan target kepada orang yang tidak berhak, dia tidak dapat, dengan AI tadi," ungkapnya.

Namun dia tidak dapat memastikan apakah harga tiket KRL Jabodetabek menjadi naik bagi masyarakat yang tidak menerima subsidi. Sebab hal ini masih dikaji pemerintah.

BADUNG, KOMPAS.com - Kelanjutan realisasi rencana subsidi kereta rel listrik (KRL) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dan artificial intelligence (AI), masih menunggu kebijakan dari pemerintahan baru yang akan dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menyusul kepastian subsidi tarif KRL berbasis NIK dan AI tidak akan diterapkan pada 2024.

"Intinya (tarif KRL Jabodetabek) masih menggunakan skema tarif yang ada. Belum ada rencana perubahan dalam waktu dekat. Ya setidaknya sampai akhir tahun masih akan sama ya. Enggak tahu coba nanti kita lihat (kebijakan) pemerintahan baru seperti apa," ujar Adita saat dijumpai di Bali Marine Tourism Hub (BMTH) Benoa, Badung, Bali, pada Selasa (17/9/2024).

Untuk diketahui, tarif KRL Jabodetabek saat ini adalah Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama. Kemudian tarif akan bertambah Rp 1.000 untuk setiap 10 kilometer selanjutnya.

Adita pun mengungkapkan, secara umum rencana subsidi tarif KRL Jabodetabek yang berbasis NIK dan AI masih dibahas pemerintah.

Antara lain dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melihat seperti apa teknis alokasi anggarannya.

Kemudian jika nantinya subsidi memang akan diterapkan dengan basis AI, maka harus ada pembahasan yang lebih teknis dari pihak pengelola data masyarakat.

"Semuanya masih dalam pembahasan. Karena itu, kita tentu harus berbicara dengan Kementerian Keuangan kan ya, yang melakukan alokasi anggaran. Dan juga kalau nanti kalau nanti ada basis itu, kita harus bicara dengan yang mengelola data," kata Adita.

Sehingga Kemenhub akan menjajaki lagi sistem AI seperti apa yang pas untuk digunakan nantinya.

Adit menegaskan, pada intinya teknologi AI diadopsi untuk membantu pelayanan transportasi agar masyarakat lebih aman dan nyaman.

Diberitakan sebelumnya, rencana penerapan subsidi tiket KRL berbasis NIK terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Agustus 2024.

Dokumen tersebut memuat anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) kereta.

Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek, dan supaya subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK masih dibahas.

Nantinya, sistem penerapan subsidi tarif KRL ini akan sama dengan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini juga tengah dalam pembahasan pemerintah.

"Ya sekarang lagi difinalkan, kita lihat. Sama itu juga dengan tadi bensin, jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, pada Jumat (6/9/2024).

Luhut mengatakan pemerintah akan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) agar penyaluran subsidi KRL dapat lebih tepat sasaran karena subsidi benar-benar hanya disalurkan ke kalangan masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, Luhut memastikan, harga tiket KRL Jabodetabek tidak akan mengalami kenaikan bagi kalangan masyarakat yang mendapatkan subsidi.

"Jadi kalau rakyat umum (yang menerima subsidi) tidak akan ada merasakan kenaikan mengenai itu tadi. Dia akan target kepada orang yang tidak berhak, dia tidak dapat, dengan AI tadi," ungkapnya.

Namun dia tidak dapat memastikan apakah harga tiket KRL Jabodetabek menjadi naik bagi masyarakat yang tidak menerima subsidi. Sebab hal ini masih dikaji pemerintah.

Jakarta -

Rencana pemerintah mengubah model pemberian subsidi KRL menjadi berbasis NIK menuai pro kontra. Rencana tersebut tercantum dalam dokumen Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

detikcom telah melaksanakan polling untuk mengukur sejauh mana pembaca setuju atau menolak perubahan model subsidi KRL. Berdasarkan polling yang dibuka pada Jumat, 13 September 2024 dan ditutup Minggu 15 September pukul 11.00 WIB, mayoritas pembaca detikcom menolak rencana tersebut.

Terpantau 11 suara menyatakan setuju sementara 42 lainnya menyatakan tidak setuju. Salah satu pembaca yang setuju menyebut bahwa KRL yang tarifnya mendapat subsidi selayaknya digunakan keluarga menengah ke bawah bawah.

"KRL ditujukan untuk keluarga menengah ke bawah, jadi yang punya kendaraan pribadi nggak perlu pindah ke transportasi umum, karena perucma kalau tarifnya dibedakan," tulis seorang pembaca yang setuju.

Ada juga yang menyindir golongan mampu yang menggunan KRL padahal berpenghasilan tinggi. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan subsidi silang untuk membantu pihak yang membutuhkan.

"Banyak yang naik (KRL) ternyata bekerja kantoran yang tujuannya malas nyetir, padahal penghasilan lebih dari cukup. Subsidi silang dong buta yang kurang mampu, jangan pelit-pelit," tegasnya.

Sementara itu, kelompok yang menyatakan tidak setuju menyoroti transportasi publik yang seharusnya lebih murah dari kendaraan pribadi. Dikhawatirkan jika kebijakan itu terealisasi justru akan membebani masyarakat.

"Makin ke sini makin lucu negara konoha. Transportasi publik ya harus lebih murah daripada ongkos kendaraan pribadi. Ini dikit-dikit dinaikkan, belum nanti BBM ikut naik, makin sengsara rakyatnya," tutur pembaca yang tidak setuju.

Kekhawatiran lainnya adalah soal potensi macet di Jakarta yang semakin parah. Selain bakal memberatkan rakyat, pemerintah dinilai tidak mendukung penggunaan transportasi umum.

"Bukannya mendorong masyarakat naik transportasi umum, malah memberatkan. Siap-siap Jakarta jadi tambah macet!" tulis salah satu pembaca.

Sebagai informasi, jika kebijakan ini jadi dilaksanakan, maka subsidi hanya dirasakan oleh orang yang berhak memerolehnya, mengacu pada NIK. Sedangkan bagi yang NIK-nya tidak terdaftar dalam subsidi, otomatis tarif KRL akan terasa lebih mahal.

Dalam catatan detikcom, sejauh ini tarif dasar KRL Jabodetabek untuk 25 km pertama adalah Rp 3.000. Bila penumpang menggunakan layanan KRL Jabodetabek lebih dari 25 km akan dikenakan tarif lanjutan progresif Rp 1.000 per 10 km.

Simak Video: Menhub Bakal Bahas Subsidi KRL Berbasis NIK Bareng Luhut-Sri Mulyani

[Gambas:Video 20detik]

(ily/hns)

Jakarta -

Pemerintah mau mengubah skema subsidi layanan KRL Jabodetabek menjadi berbasis NIK. Namun hal ini masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Apa dampak dari perubahan model subsidi KRL menjadi berbasis NIK?

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno berpendapat jika ketetapan subsidi KRL berbasis NIK ini berlaku, maka pemerintah berpotensi menghemat hampir satu per tiga anggaran yang digunakan untuk pemberian subsidi saat ini.

Menurutnya, sisa anggaran yang berhasil dihemat tadi bisa digunakan pemerintah untuk keperluan lain. Misalkan untuk membangun infrastruktur transportasi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) atau membuat integrasi transportasi di berbagai daerah.

"Ini kan yang disubsidi itu seharusnya orang yang commuter lah, yang bepergian untuk bekerja. Tapi kalau Sabtu-Minggu kan banyak orang yang (naik KRL untuk) wisata, jalan-jalan, ngapain kasih subsidi besar-besar. Hasil surveinya waktu itu 2018, hari Sabtu orang yang masih kerja hanya 5%, lainnya orang jalan-jalan, kenapa tarifnya harus sama. Hari minggu cuma 2%" terang Djoko kepada detikcom, ditulis Jumat (13/9/2024).

"Artinya kalau (ada penyesuaian subsidi KRL) dihitung-hitung bisa ada penghematan sepertiga (dari anggaran yang dikeluarkan). Nah bagaimana uang sepertiga tadi itu digeser ke (pembangunan transportasi) kawasan perumahan. Atau sebagian diberikan ke daerah lain, daerah 3T itu penting juga, kita kan bicara Indonesia," ucapnya lagi.

Djoko berpandangan perubahan skema subsidi KRL nantinya tak akan memberatkan 'kantong' masyarakat, terutama pengguna layanan. Menurutnya, pemerintah akan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat untuk menetapkan tarif ke depannya. Sehingga ia merasa masyarakat tidak perlu khawatir.

"Saya kira nggak lah, makanya nanti ini kan dikaji lagi kira-kira kelas menengah itu kemampuan dia bayar berapa jadi dapat subsidinya berapa nanti. Masa penghasilan UMR Rp 5 juta sama penghasilan Rp 30 juta naik KRL bayarnya sama, ya nggak lah," terangnya.

Ia mencontohkan program serupa sudah diterapkan di Jawa Tengah, di mana para pengguna transportasi umum untuk pelajar dan warga dengan disabilitas dikenakan tarif yang lebih murah daripada kelompok masyarakat lainnya.

"Contoh di Jawa Tengah, tarif subsidi Trans Jateng itu Rp 4.000, tapi untuk buruh dan pelajar hanya Rp 2.000, kita tunjukan KTP saja sudah dikasih. Kemudian Trans Semarang itu Rp 4.000 tapi untuk lansia, veteran, disabilitas, pelajar, mahasiswa itu bayarnya Rp 1.000. Nggak apa-apa, nggak ada yang protes-protes," ucap Djoko.

"Makanya menurutnya saya seharusnya ini (perubahan subsidi) nggak cuma untuk KRl saja, tapi bisa juga untuk TransJakarta," tambahnya.

Di sisi lain, Pengamat Transportasi Deddy Herlambang berpendapat rencana perubahan subsidi KRL menjadi berbasis NIK ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial lainnya. Misalkan saja kecemburuan sosial antar pengguna layanan KRL.

"Takutnya nanti kalau sesuai NIK, takutnya PSO itu dicabut sehingga tarifnya berbeda-beda (karena ada yang dapat subsidi dan tidak), ada yang mahal ada yang murah ada mungkin tidak bayar, kan sesuai NIK-nya. Takutnya nanti akan ada kecemburuan sosial," katanya.

"Sekarang pun dengan tarif yang sama, mereka (pengguna KRL) sudah berantem, ribut, apalagi di kereta wanita mereka rebutan kursi-kursi, mereka merasa lebih berhak duduk karena sudah tua, mereka gendong anak, dan lain sebagainya. Apalagi nanti kalau tarifnya berbeda, nanti ada yang merasa lebih berhak karena mereka bayar lebih mahal, 'kalian itu saya subsidi', hal seperti itu pasti ada gesekan-gesekan," terang Deddy lagi.

Selain itu menurutnya dengan adanya perubahan model subsidi KRL ini, nantinya para pengguna layanan yang biasa bepergian untuk jarak dekat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi. Tentu hal ini dapat meningkatkan volume kendaraan di jalan dan membuat kemacetan semakin parah.

"Kedua, kemungkinan yang jarak-jarak pendek, jarak 25 kilometer, jarak pendek itu nanti takutnya mereka akan kembali menggunakan kendaraan pribadinya. Kalau tarifnya (naik KRL) jadi mahal mereka akan kembali naik motornya lagi misalkan. Mungkin yang dari Tebet ke Tanah Abang atau Kemayoran, biasa naik KRL untuk kerja, nanti mereka malah menggunakan kendaraan pribadinya," jelas Deddy.

(fdl/fdl)

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mengkaji wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut segera menggelar rapat terkait skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal itu disampaikan Menhub Budi di Jakarta, Jumat 6 September 2024.

Sebelumnya, Budi menyebut pemberian subsidi berbasis NIK untuk KRL Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana. "Itu belum, masih wacana," kata Budi Karya di Jakarta, Kamis 29 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Budi mengakui memang sedang dilakukan studi, agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.

Menurut Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB), Yoga Permana, kebijakan subsidi KRL berbasis NIK tersebut sangat merugikan bagi kelas menengah. Hal tersebut ia sampaikan dalam Diskusi Publik INDEF bertajuk Kelas Menengah Turun Kelas secara daring pada Senin, 9 September 2024.

Menurut Yoga, subsidi KRL berbasis NIK menjadi bantalan kelas menengah. Ia pun menyoroti kondisi keuangan dan pendapatan kelas menengah yang tidak seberapa. Dengan diterapkannya subsidi KRL tersebut, membuat kelas menengah harus berpikir keras untuk menghemat biaya transportasi.

“Jadi tarif KRL ini jadi bantalan kelas menengah. Jangan sampailah dibuat satu sistem yang ribet pakai NIK. Saya tidak setuju, yang malah mempersulit dan buat kelas menengah jadi rapuh,” kata Yoga.

Yoga pun berpendapat bahwa seharusnya pemerintah bisa meniru skema negara lain yang memperbolehkan masyarakat secara mandiri untuk mendaftar jika ingin mendapatkan subsidi. “Masyarakat registrasi sendiri, bukan dengan menggunakan NIK,” kata Yoga.

Di acara yang sama, Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listyanto, mengatakan subsidi KRL kemungkinan besar akan diikuti dengan naiknya tarif KRL. Baginya hal tersebut semakin menekan daya beli kelas menengah. “Kelas menengah bisa semakin terpuruk. Wacana subsidi berbasis NIK ini kurang tepat saat kelas menengah sedang menghadapi kesulitan,” kata Eko dalam diskusi tersebut.

Selain itu, Eko juga menyoroti bingungnya masyarakat kelas menengah akibat kebijakan pemerintah yang tidak padu satu dengan yang lain. Ia mencontohkan dengan isu naiknya subsidi KRL berbasis NIK, justru pemerintah juga mewacanakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

“Ada masalah ketidaktepatan subsidi BBM, sekarang di KRL ada isu yang sama. Masyarakat mau beralih ke mana jika BBM dibatasi, publik diharapkan menggunakan transportasi umum, tetapi transportasinya juga diperketat?” ujarnya.

Eko pun mengatakan bahwa carut marutnya kebijakan yang tumpang tindih bagi kelas menengah itu akibat dari absennya koordinasi di ranah pengambil kebijakan.

Dilansir dari laman Indef, Eko pun mengungkapkan bahwa masyarakat semakin pesimis terhadap kondisi ekonomi, terlihat dari perlambatan konsumsi, penurunan PMI manufaktur, dan deflasi. Indeks ekspektasi konsumen juga turun terkait penghasilan, lapangan kerja, dan kegiatan usaha. Eko menyarankan pemerintah untuk menunda kenaikan harga barang, meningkatkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), melindungi industri padat karya, dan mengakhiri tren suku bunga tinggi guna mendorong sektor riil dan UMKM.

ANANDA RIDHO SULISTYA | ILONA ESTHERINA

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana penerapan subsidi tiket kereta rel listrik (KRL) atau commuterline Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) masih menjadi perbincangan publik.

Rencana itu terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Agustus 2024.

Dokumen tersebut memuat anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) kereta.

Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek, dan supaya subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.

Sistem ticketing berbasis teknologi

Pekan lalu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan perkembangan dari rencana subsidi KRL berbasis NIK.

Menurut Budi pemerintah masih mencari waktu untuk membahas soal itu.

Pembahasan menurutnya menunggu selesainya pembicaraan soal anggaran di DPR

"Ya kita lagi merencanakan waktu, karena Pak Menko, Bu Menteri Keuangan tengah menyelesaikan anggaran di DPR setelah ini kita akan adakan rapat dan seperti apa yang dilakukan," ujar Budi di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Budi menegaskan, pada dasarnya rencana tiket KRL berbasis NIK merujuk kepada niat pemerintah menerapkan teknologi. Yakni dengan mengatur sistem ticketing KRL melalui satu teknologi.

Hanya saja, Budi tidak menjelaskan lebih lanjut perihal teknologi yang ia maksud.

Sebagai informasi, PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga mendapat alokasi anggaran PSO 2025 sebesar Rp 4,7 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.

Meski begitu, penyaluran PSO itu dilakukan dengan beberapa perbaikan antara lain penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek, pelaksanaan penilaian kepuasan pelanggan dengan mekanisme survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada KA penugasan PSO.

Tiket KRL berbasis AI

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK masih dibahas.

Nantinya, sistem penerapan subsidi tarif KRL ini akan sama dengan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini juga tengah dalam pembahasan pemerintah.

"Ya sekarang lagi difinalkan, kita lihat. Sama itu juga dengan tadi bensin, jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, pada Jumat pekan lalu.

Luhut mengatakan pemerintah akan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) agar penyaluran subsidi KRL dapat lebih tepat sasaran karena subsidi benar-benar hanya disalurkan ke kalangan masyarakat yang membutuhkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menggodok skema penyaluran subsidi public service obligation (PSO) KRL Jabodetabek melalui penerapan tiket elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini wacana tersebut masih dibahas. Nantinya, sistem penerapan subsidi tarif KRL ini akan sama dengan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini juga tengah dalam pembahasan pemerintah.

"Ya sekarang lagi difinalkan, kita lihat. Sama itu juga dengan tadi bensin, jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jumat (6/9/2024) malam.

Luhut mengatakan pemerintah akan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) agar penyaluran subsidi KRL dapat lebih tepat sasaran karena subsidi benar-benar hanya disalurkan ke kalangan masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, Luhut memastikan, harga tiket KRL Jabodetabek tidak akan mengalami kenaikan bagi kalangan masyarakat yang mendapatkan subsidi.

"Jadi kalau rakyat umum (yang menerima subsidi) tidak akan ada merasakan kenaikan mengenai itu tadi. Dia akan target kepada orang yang tidak berhak, dia tidak dapat, dengan AI tadi," ungkapnya.

Namun dia tidak dapat memastikan apakah harga tiket KRL Jabodetabek menjadi naik bagi masyarakat yang tidak menerima subsdi. Sebab hal ini masih dikaji pemerintah.

"Ada detail, saya enggak hafal," jawabnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah akan membahas soal rencana menerapkan subsidi tiket KRL Jabodetabek berbasis NIK.

Pembahasan rencana tersebut menurutnya menunggu selesainya pembicaraan soal anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Ya kita lagi merencanakan waktu, karena Pak Menko, Bu Menteri Keuangan tengah menyelesaikan (pembahasan) anggaran di DPR. Setelah ini kita akan adakan rapat dan seperti apa yang dilakukan," ujar Budi di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Budi menegaskan, pada dasarnya rencana tiket KRL berbasis NIK merujuk kepada niat pemerintah menerapkan teknologi yakni dengan mengatur sistem tiket KRL melalui satu teknologi.

Hanya saja, Budi tidak menjelaskan lebih lanjut perihal teknologi yang ia maksud.

"Tapi pada dasarnya kalau kita bicara mengenai ini adalah bagaimana kita mengatur tikceting itu dengan satu teknologi. Intinya itu," ungkapnya.

Untuk diketahui, rencana pengubahan skema subsidi PSO KRL Jabodetabek ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan APBN Tahun Anggaran 2025.

Pada RAPBN 2025, pemerintah mengalokasikan subsidi PSO kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar Rp 4,79 triliun untuk berbagai layanan kereta api.

Namun pada RAPBN tahun depan penyaluran subsidi PSO kereta api itu dilakukan dengan beberapa perbaikan, salah satunya dengan penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek.

Jakarta -

Pemerintah berencana mengubah skema subsidi layanan KRL Jabodetabek menjadi berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Jika kebijakan tersebut jadi dilaksanakan, maka subsidi hanya dirasakan oleh orang yang berhak memperolehnya, mengacu pada NIK.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pun buka suara soal kebijakan tersebut. Menurut Luhut, saat ini pemerintah dalam tahap finalisasi atas skema baru tersebut. Ia menekankan, hal ini bertujuan agar subsidi bisa lebih tepat sasaran.

"Ya sekarang lagi difinalkan kita lihat nanti, sama itu juga dengan tadi bensin. Jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat," ujar Luhut di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Saat ditanya terkait soal kebijakan subsidi berbasis NIK ini, Luhut tak banyak bicara. Luhut juga belum dapat memastikan apakah masyarakat yang tidak mendapatkan subsidi akan mengalami kenaikan harga tiket atau tidak.

"Ada detailnya, saya ndak hapal," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, rencana subsidi KRL berbasis NIK terungkap dalam dokumen Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Dalam dokumen tersebut, dilihat Rabu (28/8/2024), ada beberapa perbaikan yang akan dilakukan untuk skema PSO Kereta Api. Salah satunya adalah perbaikan pada sistem tiket elektronik KRL Jabodetabek, disebutkan perbaikan akan dilakukan dengan menerapkan tiket elektronik berbasis NIK bagi pengguna KRL.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, rencana penerapan subsidi KRL berbasis NIK masih mempertimbangkan masalah waktu. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ini masih membahas soal anggaran di DPR RI. Setelah itu barulah pembahasan resmi oleh pemerintah akan dilakukan.

"Pak Menko, Bu Menkeu tengah menyelesaikan anggaran di DPR. Setelah ini kita akan adakan rapat," katanya di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Budi Karya menegaskan usulan tersebut tak lepas dari implementasi teknologi di sektor trasnportasi. Salah satunya menyangkut dengan persoalan ticketing. "Dan seperti apa yang dilakukan, tapi pada dasarnya kalau bicara ini adalah bagaimana kita mengatur ticketing dengan satu teknologi," tuturnya.

(shc/hns)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait rencana pemerintah mengubah subsidi KRL yang saat ini berbentuk PSO atau pengurangan tarif menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menurut Erick, ia belum mendapatkan informasi detail mengenai rencana perubahan skema subsidi untuk KRL ini, baik dari kementerian teknis maupun dari Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai perusahaan yang mendapat penugasan.

"Kalau memang ada kebijakan seperti itu, ya saya rasa harus duduk bersama," ujarnya ditemui di DPR RI, Senin (2/9).

Ia mengatakan sampai saat ini belum ada koordinasi dan pembahasan dengan Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Keuangan. Bahkan rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai isu ini belum dilakukan.

"Kami belum, belum (duduk bersama). Kan biasanya ada ratasnya dan biasanya, kan kami mengikut. Sepertinya (batu usulan), saya nggak tahu, soalnya saya baca di media juga," imbuhnya.

Namun, ia memastikan akan mendukung kebijakan apapun yang ditetapkan pemerintah. Sebab, sebagai instansi yang membawahi perusahaan pelat merah, tugasnya adalah menjalankan kebijakan yang ditugaskan pemerintah.

"Dan saya selalu mendukung kebijakan apapun yang diambil pemerintah, karena kami kan bagian dari pemerintah. Jadi kita tidak pernah bilang salah dan benar," jelasnya.

Erick menekankan hal yang sama berlaku untuk subsidi lainnya, seperti bahan bakar minyak (BBM) yang ditugaskan kepada PT Pertamina (Persero). Semua BUMN dinilai hanya mengikuti kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

"Kami kan BUMN itu bukan kementerian yang mengambil policy atau kebijakan, bukan saya lempar problem ya, kita mengikuti kebijakan," pungkas Erick.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengubah skema pemberian subsidi untuk KRL Jabodetabek yang saat ini berbasis pengurangan tarif menjadi berbasis NIK mulai tahun depan. Wacana ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang telah diserahkan pemerintah ke DPR untuk dibahas bersama.

Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp4,79 triliun. Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.

Beberapa perbaikan yang dilakukan yakni mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.

"Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek," tulis Buku Nota II dan RAPBN 2025.

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana pengenaan subsidi tiket KRL berbasis NIK muncul dari pemberitaan yang mengutip data dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025. Data ini diserahkan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. Dalam dokumen tersebut, alokasi anggaran subsidi public service obligation (PSO) untuk kereta api sebesar Rp4,79 triliun ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi layanan kelas ekonomi, termasuk KRL Jabodetabek. Salah satu perbaikan yang direncanakan adalah mengubah sistem pemberian subsidi pada tahun depan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, menjelaskan bahwa skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diterapkan. "Untuk memastikan skema tarif ini benar-benar tepat sasaran, saat ini kami masih dalam tahap pembahasan dengan pihak terkait. Nantinya, skema ini akan diterapkan secara bertahap, dan akan ada sosialisasi kepada masyarakat sebelum diterapkan," ujar Risal.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga akan mengadakan diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diterapkan tidak memberatkan pengguna KRL Jabodetabek. "Diskusi publik ini akan dilaksanakan setelah skema tarif selesai dibahas secara internal, sebagai bagian dari sosialisasi kepada masyarakat," tambahnya.

Jokowi Tidak Tahu Persoalan Ini, Kok Bisa?

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan bahwa belum ada rapat terkait rencana penerapan tiket KRL Jabodetabek berbasis NIK pada tahun 2025. "Saya belum tahu karena belum ada rapat mengenai hal itu," ujar Jokowi pada 30 Agustus 2024.

Ketika ditanya lebih lanjut apakah rencana subsidi tiket KRL berbasis NIK akan dibahas dalam rapat, Jokowi kembali mengaku belum mengetahuinya. Ia menyebut bahwa dirinya belum memahami kondisi lapangan yang sebenarnya yang memunculkan rencana tersebut. "Saya belum tahu, saya belum mengetahui bagaimana situasi di lapangan terkait penerapan tiket KRL berbasis NIK," kata Jokowi.

Oleh karena itu, ia menyatakan tidak memiliki informasi terkait hal tersebut. "Saya tidak tahu, karena belum ada rapat mengenai hal itu," kata Jokowi setelah meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak di Rumah Sakit (RS) Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat, 30 Agustus 2024. Kepala Negara juga mengakui belum mengetahui situasi di lapangan terkait rencana ini. "Belum tahu, saya belum tahu bagaimana kondisi di lapangan," ujarnya.

Sebelumnya, diberitakan bahwa Pemerintah tengah mempertimbangkan penerapan subsidi KRL di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Rencana tersebut terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dilaporkan oleh Antara pada Kamis, 29 Agustus 2024, dokumen tersebut memuat anggaran belanja subsidi PSO kereta api, yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas dan inovasi layanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek, serta memastikan bahwa subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, menjelaskan bahwa rencana subsidi KRL berbasis NIK masih dalam tahap pembahasan, sehingga belum dapat dipastikan kapan rencana tersebut akan diterapkan.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | YUDONO YANUAR | DANIEL A. FAJRI