TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendesak pemerintah menyelamatkan semua pekerja migran asal Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar. Organisasi ini menyebut belum seluruh korban dievakuasi pemerintah.

Kementerian Luar Negeri bersama kedutaan besar Yangon dan Bangkok serta jejaring di Myanmar baru-baru ini mengevakuasi sejumlah pekerja migran yang terjerat penipuan pekerjaan di Myawaddy, Myanmar. Mereka menjadi korban perdagangan manusia berkedok tawaran pekerjaan melalui modus penipuam daring atauonline scam.

Banyak dari mereka dijanjikan pekerjaan sebagai admin komputer di Thailand. Tapi akhirnya mereka justru dipindahkan ke Myanmar dan dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi.

Koordinator Advokasi SBMI, Yunita Rohani, menyambut baik upaya evakuasi pemerintah. Namun, ia mengatakan pemerintah harus bertindak lebih jauh untuk memastikan semua korban pulang dengan selamat. "Hak mereka untuk dilindungi sebagai warga negara harus diprioritaskan,” ucapnya lewat keterangan tertulis, Senin, 28 Oktober 2024.

Yunita mengatakan, kondisi para pekerja migran di sana sangat buruk. Mereka bekerja di bawah tekanan tanpa bayaran dan mengalami kekerasan fisik maupun psikologis. Keterlambatan dalam proses penyelamatan, kata dia, hanya akan memperburuk kondisi mereka.

SBMI meminta pemerintah agar tidak hanya fokus pada beberapa korban yang sudah dievakuasi, tapi menjamin keselamatan setiap pekerja migran yang terjebak. Organisasi ini juga mendesak pemerintah mempercepat proses penyelamatan dan pemulihan hak-hak para korban, sekaligus memastikan tindakan preventif untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.

“Mereka yang masih berada di Myawaddy terus menghadapi tekanan fisik dan mental, dan setiap hari yang berlalu menambah penderitaan mereka,” tutur Yunita.

Menurut, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, jumlah korban yang diadukan berjumlah 11 orang. Sebanyak 8 korban berasal dari Sukabumi, Jawa Barat; 2 orang asal Bandung; dan 1 dari Bangka Belitung. Dari 11 korban, 10 orang merupakan laki-laki, sedangkan 1 sisanya perempuan.

Ia mengatakan, telah mendalami berbagai modus yang dilakukan perekrut dalam kasusonline scamtersebut. Mereka dijanjikan bekerja sebagaimarketing,customer service, serta admin kripto. Saat direkrut mereka dijanjikan bekerja di Thailand.

Namun korbanonline scamdibawa masuk menuju ke Myawaddy, Myanmar. Sebanyak 11 korban penipuan ini dipaksa melakukanscaming. Setelah tiba Myawaddy, korban juga mengalami ancaman. "Termasuk ancaman diperjualbelikan ke perusahaan yang lain jika tak mampu memenuhi target yang sudah ditetapkan," tutur Judha di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2024.

Menurut Judha, ancaman itu diberikan kepada korban saat mereka tak bisa memenuhi target perekrutan korban baru. Misalnya, setiap korban harus bisa merekrut korban baru sebanyak 10 orang.

Ikhsan Reliubun berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik atau yang disebut dengan kredit menganggur (Undisbursed Loan) tercatat terus meningkat.

Hal ini menandakan para pengusaha menahan untuk menarik fasilitas kreditnya yang telah disetujui oleh pihak perbankan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, pada periode Juli 2024 Undisbursed Loan untuk Bank Umum naik 6,89% menjadi Rp 2.158,25 triliun secara tahunan (yoy), dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 2.019,16 triliun.

Dan meningkat secara bulanan (mtm) sebesar 0,28% dari periode Juni 2024 sebesar Rp2.152,19 triliun.

Meningkatnya Undisbursed Loan Bank Umum berasal dari kenaikan Undisbursed Loan Bank Umum KBMI 1,3 dan 4.

Berbeda dengan Bank KBMI 1,3 dan 4, Undisbursed Loan Bank Umum KBMI 2 justru turun 0,20% menjadi Rp 381,88 triliun secara tahunan (yoy) dari Juli 2023 mencapai Rp 382,63 triliun, walaupun tercatat naik secara bulanan 0,78% dari periode Juni 2024 sebesar Rp 384,90 triliun.

Sementara itu, Undisbursed Loan Bank Persero atau milik BUMN tercatat turun pada periode Juli 2024 sebesar 1,47% menjadi Rp 408,14 triliun yoy, dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 414,24 triliun. Namun angka tersebut naik secara bulanan 1,63% dari periode Juni 2024 sebesar Rp 401,58 triliun.

Adapun, Undisbursed Loan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang justru mencatat naik pada periode Juli 2024 sebesar 15,92% menjadi Rp31,39 triliun secara tahunan (yoy), dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp27,08 triliun. Akan tetapi, angka tersebut turun secara bulanan sebesar 0,41% dari periode Juni 2024 sebesar Rp31,52 triliun.

Selanjutnya, Undisbursed Loan Bank Swasta Nasional juga tercatat naik secara tahunan (yoy) pada periode Juli 2024 sebesar 13,97% menjadi Rp 1.442,36 triliun, dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 1.265,55 triliun. Angka tersebut juga naik secara bulanan sebesar 0,02% dari periode Juni 2024 sebesar Rp 1.442,05 triliun.

Pengamat perbankan & praktisi sistem pembayaran Arianto Muditomo menilai, pertumbuhan kredit menganggur kemungkinan berkaitan dengan pelemahan daya beli dan tren deflasi yang terjadi secara beruntun.

Indonesia memang mencatat deflasi lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Deflasi beruntun tersebut merupakan pertama kali terjadi sejak 1999 atau 25 tahun terakhir.

Menurutnya, saat daya beli masyarakat melemah, permintaan kredit untuk investasi dan konsumsi cenderung berkurang, sehingga kredit yang telah disetujui oleh bank tidak langsung disalurkan (undisbursed).

"Tren deflasi juga bisa mencerminkan penurunan aktivitas ekonomi, yang membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam menggunakan fasilitas kredit untuk ekspansi atau operasional," kata Pria yang akrab disapa Didiet ini kepada Kontan.co.id, Kamis (3/10).

Di sisi lain, OJK juga mencatat pertumbuhan kredit perbankan mencapai 11,4% secara tahunan (yoy) atau Rp 7.508 triliun per Agustus 2024.

Didiet juga mengatakan, pertumbuhan dua digit baik dalam penyaluran kredit maupun undisbursed loan menunjukkan adanya keinginan dari pelaku usaha untuk mendapatkan akses pembiayaan, namun ada penundaan dalam realisasi penggunaan kredit tersebut.

"Ini bisa berarti bahwa meskipun ada pertumbuhan kredit yang baik, banyak nasabah yang belum menggunakan dana pinjaman mereka secara maksimal, mungkin karena ketidakpastian ekonomi atau masih lemahnya permintaan di pasar," ujar Didiet.

Hal ini disebut Didiet, secara umum, mengindikasikan adanya kepercayaan dalam mendapatkan kredit, tetapi ketidakpastian atau hambatan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang menyebabkan tertahannya realisasi kredit.

Adapun, kredit menganggur kemungkinan besar berasal dari sektor-sektor yang terkait dengan investasi dan proyek infrastruktur, seperti konstruksi, manufaktur, dan properti.

"Sektor ini biasanya mengajukan kredit dalam jumlah besar, namun realisasi penggunaan dana bisa tertunda karena berbagai faktor, seperti perizinan yang tertunda, hambatan proyek, atau penundaan ekspansi," ucapnya.

Selain itu, sektor usaha yang terkait dengan komoditas atau perdagangan juga bisa mengalami keterlambatan dalam menggunakan kredit, tergantung kondisi pasar.

Hingga akhir 2024, tren undisbursed loan pun diproyeksikan akan tetap tinggi jika ketidakpastian ekonomi, baik global maupun domestik, masih berlangsung. Namun, kata Didiet jika ada perbaikan dalam daya beli, stabilisasi inflasi, dan kepercayaan pasar meningkat, maka sebagian kredit yang menganggur dapat terealisasi, terutama dari sektor-sektor yang menunggu sinyal pemulihan ekonomi.

"Namun demikian, jika kondisi ekonomi belum stabil, undisbursed loan bisa terus tumbuh seiring dengan penyaluran kredit yang juga meningkat," tandasnya.

Kredit menganggur atau undibursed loan di sejumlah bank juga terlihat masih menumpuk, meskipun rata-rata pertumbuhan kredit mereka meningkat dua digit.

Ambil contoh PT Bank Mandiri Tbk yang mencatatkan pertumbuhan kredit sebesr 23% hingga Agustus 2024, mencapai Rp 1.222,13 triliun. Namun kredit menganggur Bank Mandiri masih cukup besar, bahkan naik secara tahunan seiring dengan kredit yang bertumbuh.

Bank Mandiri mencatat total kredit menganggur mencapai Rp 236,28 triliun pada Agustus 2024, naik 15,04% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp205,39 triliun.

Tidak hanya Bank Mandiri, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga mencatatkan total kredit menganggur yang lebih besar, yakni Rp 405,04 triliun pada Agustus 2024, naik 11,19% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 364,27 triliun.

Kenaikan kredit menganggur tersebut seiring dengan pertumbuhan kredit BCA yang sebesar 16% yoy pada Agustus 2024 mencapai Rp 842,71 triliun.

EVP Corporate and Social Responsibility BCA, Hera F Haryn mengatakan, kenaikan undisbursed loan perseroan dikarenakan meningkatnya pembiayaan di semua segmen, seperti UKM, Korporasi, hingga kredit konsumer.

"Pada prinsipnya, BCA berkomitmen menyalurkan kredit ke berbagai sektor untuk menunjang program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah," kata Hera.

Di sisi lain, bank di jajaran KBMI 3 juga mencatatkan kredit menganggur yang masih menggunung, seperti PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon), kendati mencatatkan penurunan kredit sebesar 7,41% yoy pada Agustus 2024 mencapai Rp 2,00 triliun.

Tetapi total kredit menganggur Danamon justru meningkat, mencapai Rp 103,71 triliun pada semester I-2024, naik 31,43% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 78,91 triliun.

Sementara PT Bank CIMB Niaga Tbk mencatat total kredit sebesar Rp 4,36 triliun pada Agustus 2024, naik 4,31% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 4,18 triliun. Sejalan dengan itu, total kredit menganggur perseroan meningkat menjadi 6,71% menjadi Rp 105,13 triliun dari periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 98,52 triliun.

Presiden Direktur Bank CIMB Niaga, Lani Darmawan mengatakan, kebanyakan kredit menganggur tersebut berasal dari debitur segmen Usaha Kredit Menengah (UKM), Korporasi hingga Komersial.

"Saat ini kami tidak melihat ada pergerakan unused credit facility di CIMB Niaga karena pertumbuhan kredit non ritel juga selektif," ungkap Lani.

Adapaun di jajaran Bank Daerah juga mencatatkan kredit menganggur yang masih tinggi.
Edi Masrianto Direktur Keuangan, Treasury and Global Services Bank Jatim menjelaskan, untuk posisi di Agustus 2024, fasilitas kredit relatif sudah digunakan oleh debitur, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan total kredit month to month (MtM) yang disalurkan oleh BJTM, yang menyentuh Rp 60.6 triliun, tumbuh Rp 1,2 triliun dari Juli 2024.

Walau demikian, Edi mengaku terdapat peningkatan undisbursed loan di bulan Agustus sebesar Rp 1,3 triliun dari bulan Juli 2024 sebesar Rp 1 triliun.

"Sehingga kondisi tersebut mencerminkan terdapat pengaruh deflasi yang terjadi antara bulan Mei-September 2024 ini," katanya.

Hingga agustus 2024, undisbursed loan BJTM disebut Edi mendekati nilai 1% dari total keseluruhan kredit yang telah disalurkan.

Dengan sektor yang mendominasi dalam kurangnya pemaksimalan pemanfaatan kredit BJTM yaitu yang berhubungan dengan kredit modal usaha dibidang perdagangan dan infrastruktur.

Kendati begitu, dengan kebijakan penurunan suku bunga dasar yang ditetapkan oleh BI, pihaknya optimistis akan berpengaruh pada pertumbuhan kredit BJTM secara keseluruhan, termasuk pemanfaatan kredit oleh debitur.

Selain itu, peningkatan demand kredit kepada BJTM, terutama dari sektor-sektor yang berhubungan terhadap biaya modal seperti usaha kecil dan menengah (UMKM).

"Jika kondisi makroekonomi Jawa Timur tetap stabil hingga akhir tahun 2024 ini, tren penyaluran kredit Bank Jatim berpotensi tumbuh hingga akhir tahun sesuai yang ditargetkan," ujar Edi.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik atau yang disebut dengan kredit menganggur (Undisbursed Loan) tercatat terus meningkat.

Hal ini menandakan para pengusaha menahan untuk menarik fasilitas kreditnya yang telah disetujui oleh pihak perbankan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, pada periode Juli 2024 Undisbursed Loan untuk Bank Umum naik 6,89% menjadi Rp 2.158,25 triliun secara tahunan (yoy), dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 2.019,16 triliun.

Dan meningkat secara bulanan (mtm) sebesar 0,28% dari periode Juni 2024 sebesar Rp2.152,19 triliun.

Meningkatnya Undisbursed Loan Bank Umum berasal dari kenaikan Undisbursed Loan Bank Umum KBMI 1,3 dan 4.

Berbeda dengan Bank KBMI 1,3 dan 4, Undisbursed Loan Bank Umum KBMI 2 justru turun 0,20% menjadi Rp 381,88 triliun secara tahunan (yoy) dari Juli 2023 mencapai Rp 382,63 triliun, walaupun tercatat naik secara bulanan 0,78% dari periode Juni 2024 sebesar Rp 384,90 triliun.

Sementara itu, Undisbursed Loan Bank Persero atau milik BUMN tercatat turun pada periode Juli 2024 sebesar 1,47% menjadi Rp 408,14 triliun yoy, dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 414,24 triliun. Namun angka tersebut naik secara bulanan 1,63% dari periode Juni 2024 sebesar Rp 401,58 triliun.

Adapun, Undisbursed Loan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang justru mencatat naik pada periode Juli 2024 sebesar 15,92% menjadi Rp31,39 triliun secara tahunan (yoy), dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp27,08 triliun. Akan tetapi, angka tersebut turun secara bulanan sebesar 0,41% dari periode Juni 2024 sebesar Rp31,52 triliun.

Selanjutnya, Undisbursed Loan Bank Swasta Nasional juga tercatat naik secara tahunan (yoy) pada periode Juli 2024 sebesar 13,97% menjadi Rp 1.442,36 triliun, dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 1.265,55 triliun. Angka tersebut juga naik secara bulanan sebesar 0,02% dari periode Juni 2024 sebesar Rp 1.442,05 triliun.

Pengamat perbankan & praktisi sistem pembayaran Arianto Muditomo menilai, pertumbuhan kredit menganggur kemungkinan berkaitan dengan pelemahan daya beli dan tren deflasi yang terjadi secara beruntun.

Indonesia memang mencatat deflasi lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Deflasi beruntun tersebut merupakan pertama kali terjadi sejak 1999 atau 25 tahun terakhir.

Menurutnya, saat daya beli masyarakat melemah, permintaan kredit untuk investasi dan konsumsi cenderung berkurang, sehingga kredit yang telah disetujui oleh bank tidak langsung disalurkan (undisbursed).

"Tren deflasi juga bisa mencerminkan penurunan aktivitas ekonomi, yang membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam menggunakan fasilitas kredit untuk ekspansi atau operasional," kata Pria yang akrab disapa Didiet ini kepada Kontan.co.id, Kamis (3/10).

Di sisi lain, OJK juga mencatat pertumbuhan kredit perbankan mencapai 11,4% secara tahunan (yoy) atau Rp 7.508 triliun per Agustus 2024.

Didiet juga mengatakan, pertumbuhan dua digit baik dalam penyaluran kredit maupun undisbursed loan menunjukkan adanya keinginan dari pelaku usaha untuk mendapatkan akses pembiayaan, namun ada penundaan dalam realisasi penggunaan kredit tersebut.

"Ini bisa berarti bahwa meskipun ada pertumbuhan kredit yang baik, banyak nasabah yang belum menggunakan dana pinjaman mereka secara maksimal, mungkin karena ketidakpastian ekonomi atau masih lemahnya permintaan di pasar," ujar Didiet.

Hal ini disebut Didiet, secara umum, mengindikasikan adanya kepercayaan dalam mendapatkan kredit, tetapi ketidakpastian atau hambatan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang menyebabkan tertahannya realisasi kredit.

Adapun, kredit menganggur kemungkinan besar berasal dari sektor-sektor yang terkait dengan investasi dan proyek infrastruktur, seperti konstruksi, manufaktur, dan properti.

"Sektor ini biasanya mengajukan kredit dalam jumlah besar, namun realisasi penggunaan dana bisa tertunda karena berbagai faktor, seperti perizinan yang tertunda, hambatan proyek, atau penundaan ekspansi," ucapnya.

Selain itu, sektor usaha yang terkait dengan komoditas atau perdagangan juga bisa mengalami keterlambatan dalam menggunakan kredit, tergantung kondisi pasar.

Hingga akhir 2024, tren undisbursed loan pun diproyeksikan akan tetap tinggi jika ketidakpastian ekonomi, baik global maupun domestik, masih berlangsung. Namun, kata Didiet jika ada perbaikan dalam daya beli, stabilisasi inflasi, dan kepercayaan pasar meningkat, maka sebagian kredit yang menganggur dapat terealisasi, terutama dari sektor-sektor yang menunggu sinyal pemulihan ekonomi.

"Namun demikian, jika kondisi ekonomi belum stabil, undisbursed loan bisa terus tumbuh seiring dengan penyaluran kredit yang juga meningkat," tandasnya.

Kredit menganggur atau undibursed loan di sejumlah bank juga terlihat masih menumpuk, meskipun rata-rata pertumbuhan kredit mereka meningkat dua digit.

Ambil contoh PT Bank Mandiri Tbk yang mencatatkan pertumbuhan kredit sebesr 23% hingga Agustus 2024, mencapai Rp 1.222,13 triliun. Namun kredit menganggur Bank Mandiri masih cukup besar, bahkan naik secara tahunan seiring dengan kredit yang bertumbuh.

Bank Mandiri mencatat total kredit menganggur mencapai Rp 236,28 triliun pada Agustus 2024, naik 15,04% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp205,39 triliun.

Tidak hanya Bank Mandiri, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga mencatatkan total kredit menganggur yang lebih besar, yakni Rp 405,04 triliun pada Agustus 2024, naik 11,19% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 364,27 triliun.

Kenaikan kredit menganggur tersebut seiring dengan pertumbuhan kredit BCA yang sebesar 16% yoy pada Agustus 2024 mencapai Rp 842,71 triliun.

EVP Corporate and Social Responsibility BCA, Hera F Haryn mengatakan, kenaikan undisbursed loan perseroan dikarenakan meningkatnya pembiayaan di semua segmen, seperti UKM, Korporasi, hingga kredit konsumer.

"Pada prinsipnya, BCA berkomitmen menyalurkan kredit ke berbagai sektor untuk menunjang program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah," kata Hera.

Di sisi lain, bank di jajaran KBMI 3 juga mencatatkan kredit menganggur yang masih menggunung, seperti PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon), kendati mencatatkan penurunan kredit sebesar 7,41% yoy pada Agustus 2024 mencapai Rp 2,00 triliun.

Tetapi total kredit menganggur Danamon justru meningkat, mencapai Rp 103,71 triliun pada semester I-2024, naik 31,43% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 78,91 triliun.

Sementara PT Bank CIMB Niaga Tbk mencatat total kredit sebesar Rp 4,36 triliun pada Agustus 2024, naik 4,31% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 4,18 triliun. Sejalan dengan itu, total kredit menganggur perseroan meningkat menjadi 6,71% menjadi Rp 105,13 triliun dari periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 98,52 triliun.

Presiden Direktur Bank CIMB Niaga, Lani Darmawan mengatakan, kebanyakan kredit menganggur tersebut berasal dari debitur segmen Usaha Kredit Menengah (UKM), Korporasi hingga Komersial.

"Saat ini kami tidak melihat ada pergerakan unused credit facility di CIMB Niaga karena pertumbuhan kredit non ritel juga selektif," ungkap Lani.

Adapaun di jajaran Bank Daerah juga mencatatkan kredit menganggur yang masih tinggi.
Edi Masrianto Direktur Keuangan, Treasury and Global Services Bank Jatim menjelaskan, untuk posisi di Agustus 2024, fasilitas kredit relatif sudah digunakan oleh debitur, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan total kredit month to month (MtM) yang disalurkan oleh BJTM, yang menyentuh Rp 60.6 triliun, tumbuh Rp 1,2 triliun dari Juli 2024.

Walau demikian, Edi mengaku terdapat peningkatan undisbursed loan di bulan Agustus sebesar Rp 1,3 triliun dari bulan Juli 2024 sebesar Rp 1 triliun.

"Sehingga kondisi tersebut mencerminkan terdapat pengaruh deflasi yang terjadi antara bulan Mei-September 2024 ini," katanya.

Hingga agustus 2024, undisbursed loan BJTM disebut Edi mendekati nilai 1% dari total keseluruhan kredit yang telah disalurkan.

Dengan sektor yang mendominasi dalam kurangnya pemaksimalan pemanfaatan kredit BJTM yaitu yang berhubungan dengan kredit modal usaha dibidang perdagangan dan infrastruktur.

Kendati begitu, dengan kebijakan penurunan suku bunga dasar yang ditetapkan oleh BI, pihaknya optimistis akan berpengaruh pada pertumbuhan kredit BJTM secara keseluruhan, termasuk pemanfaatan kredit oleh debitur.

Selain itu, peningkatan demand kredit kepada BJTM, terutama dari sektor-sektor yang berhubungan terhadap biaya modal seperti usaha kecil dan menengah (UMKM).

"Jika kondisi makroekonomi Jawa Timur tetap stabil hingga akhir tahun 2024 ini, tren penyaluran kredit Bank Jatim berpotensi tumbuh hingga akhir tahun sesuai yang ditargetkan," ujar Edi.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah bank di jajaran Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) III mencatat kinerja yang beragam hingga Agustus 2024. Sejumlah bank sukses mencapai pertumbuhan laba, namun di sisi yang lain harus terpuruk pada delapan bulan pertama 2024.

Berdasarkan laporan bulanan, anak usaha BUMN seperti PT Bank Syariah Tbk. alias BSI (BRIS) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) mampu membukukan kenaikan laba bersih per Agustus 2024.

Tercatat laba BRIS mencapai Rp 4,47 triliun, tumbuh 20,59% dari sebelumnya Rp 3,71 triliun pada Agustus 2023.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi pun optimistis dapat mempertahankan pertumbuhan laba bersih di atas 30% pada 2024.

BSI juga menargetkan penyaluran pembiayaan tumbuh 16%-18% pada 2024. Selain itu, BSI mendorong pendapatan berbasis komisi (fee based income) agar dapat tumbuh di atas 10% pada 2024.

Hery menyebut, fee based income akan bersumber dari transaksi treasury, investasi syariah, reksadana dan lainnya. Ada juga fee admin deposit hingga transaksi digital.

"BSI juga menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga pertumbuhan laba, salah satunya dengan mendongkrak pembiayaan yang menghasilkan margin bagi hasil," ujarnya.

Adapun BNGA membukukan laba mencapai Rp 4,36 triliun pada Agustus 2024, meningkat 4,23% dibanding periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 4,18 triliun.

Direktur Utama BNGA Lani Darmawan menerangkan, bahwa pihaknya fokus di dana pihak ketiga (DPK) dan CASA karena tahun ini cost of fund tetap tinggi. Sehingga kata Lani, baik DPK terutama CASA dan kredit tetap tumbuh positif.

"Utntuk kredit kami memilih fokus di UKM dan ritel, adapun penyaluran ke korporasi lebih hati-hati karena CoF masih tinggi," ujar Lani.

Selain itu, fokus penting lainnya, disebut Lani ada di efisiensi untuk menjaga CIR yang bagus dan asset quality NPL agar tidak terbebani dengan CKPN provisi yang bisa menghantam profit.

Tak mau kalah, kelompok keuangan Singapura PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) membukukan pertumbuhan laba sebesar 29,90% menjadi Rp 3,58 triliun dari sebelumnya Rp 2,75 triliun di Agustus 2023.

Seperti diketahui, belum lama ini Bank OCBC NISP resmi mengumumkan penggabungan usaha atau merger dengan Bank Commonwealth. Langkah ini disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank OCBC NISP Tbk yang berlangsung di OCBC Tower Jakarta, hari ini.

Presiden Direktur OCBC Parwati Surjaudaja menyampaikan optimisme usai merger dilakukan. Menurutnya ini adalah strategi yang menandai tahapan baru dalam industri perbankan Indonesia bagi OCBC.

Merger ini juga merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh OCBC untuk terus tumbuh menjadi Bank swasta terkemuka di Indonesia. Hal ini juga mencerminkan komitmen dalam peningkatan layanan nasabah dan pemanfaatan peluang yang ada di pasar perbankan nasional.

"Kami percaya penggabungan ini akan membawa sinergi. Dengan menyatukan kekuatan yang dimiliki, OCBC siap melayani basis nasabah yang lebih luas dengan solusi perbankan yang lebih komprehensif," beber Parwati.

Lebih lanjut, integrasi nasabah ritel dan UKM Bank Commonwealth akan menguatkan posisi pasar OCBC, memperbesar portfolio, dan mengukuhkan OCBC menjadi salah satu bank swasta terdepan di Indonesia.

Sayangnya, sejumlah bank lain seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mengalami penurunan kinerja per Agustus 2024

Laba BBTN tercatat susut 9,75% secara tahunan per Agustus 2024 menjadi Rp 1,80 triliun dari Rp 2 triliun per Agustus 2023.

Selanjutnya, Panin Bank (PNBN) juga mencatatkan penurunan laba hingga 12,20% menjadi Rp 1,67 triliun pada Agustus 2024 dari sebelumnya Rp 1,91 pada Agustus 2023.

Di tengah penurunan kinerja, ada kabar terkait penjualan saham atau divestasi Bank Panin (PNBN) oleh ANZ. Tak hanya ANZ, keluarga Mu'min Ali Gunawan juga dikabarkan mempertimbangkan melepas saham pengendali.

Kabar terbaru menyebutkan, para pemegang saham PNBN telah menunjuk Citigroup untuk menjalankan rencana penjualan saham PNBN. Sumber Reuters yang mengetahui proses tersebut menyebutkan materi pemasaran telah dikirimkan kepada buyer potensial dan proses penjualan resmi masih beberapa pekan lagi.

Namun, Bank Panin membantah pernyataan tersebut datang dari manajemen perusahaan. Bank Panin memberikan pernyataan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) bahwa kabar tersebut bukan berasal dari manajemen Bank Panin, sehingga perseroan tidak mengetahui kebenaran berita yang dimaksud.

“Tidak terdapat informasi, fakta, dan/atau kejadian penting lainnya yang dapat mempengaruhi secara material kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan harga saham Perseroan yang belum diungkapkan oleh Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia,” tulis manajemen PNBN.

Selain itu, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) juga turun 6,99% menjadi Rp 2 triliun dari sebelumnya Rp 2,1 triliun.

Adapula PT Bank BTPN Tbk dan Maybank Indonesia yang membukukan penyusutan laba masing-masing sebesar 12,61% dan 65,53%. Di mana, per Agustus 2024 laba Bank BTPN mencapai Rp1,51 triliun dan Maybank sebesar Rp 350,59 miliar.

Penyusutan cuan pada awal tahun juga terjadi pada PT Bank Mega Tbk (MEGA) sebesar 31,98% menjadi Rp 1,72 triliun dari sebelumnya Rp 2,53 triliun.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan, penyebab fluktuatifnya kinerja bank KBMI III karena peningkatan beban operasional sementara pertumbuhan pendapatan agak terhambat atau adanya kenaikan BOPO.

"Kinerja kuartal ketiga sepertinya juga tidak jauh berbeda, dan proyeksi sampai akhir tahun juga masih fluktuatif, ada yang mencatat pertumbuhan ada yang mengalami penurunan," kata Trioksa.

Adapun Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, Bank KBMI III memang tengah menghadapi tantangan karena economic of scale-nya lebih terbatas dibandingkan dengan bank-bank besar.

"Sehingga memang kalau diperhatikan dari kinerjanya, ini akan cenderung lebih fluktuatif. Kalau dalam kondisi ekonomi yang kecenderungannya sedang melambat seperti hari ini, mereka akan lebih challenging, terutama dalam menyalurkan kredit yang sifatnya kredit jangka panjang atau kredit produktif," jelas Eko.

Bank KBMI III disebut Eko memang mengalami tantangan yang tidak ringan, karena economic of scale-nya membuat persaingan dengan bank-bank besar dengan menawarkan bunga yang lebih menarik.

Artinya, kata Eko kecenderungannya di KBMI 3 bunganya untuk simpanan lebih tinggi, tapi juga untuk penyaluran kreditnya, untuk skala ekonomi, skala likuiditas, biasanya jangkauannya tidak lebih luas dibandingkan dengan bank besar, sehingga itulah yang kadang-kadang menyebabkan pasang surut kinerja keuangannya.

"Kalau saya lihat sebetulnya untuk kuartal ketiga ini kinerja keuangannya tidak akan banyak berubah karena tidak ada hal kejutan atau ekonomi yang sangat akseleratif atau momen-momen yang sangat mendorong kredit di kuartal 3," kata Eko.

Sementara sampai akhir tahun, ia memperkirakan dari sisi penyaluran kredit, kemungkinan lajunya akan lebih rendah dibandingkan dengan bank besar. Menurut Eko, yang lebih menantang adalah cara mereka untuk bisa mendapatkan simpanan, karena dalam konteks perlambatan ekonomi tentu uang yang bisa disimpan atau dana pihak ketiga dari masyarakat itu juga kecenderungannya tumbuhnya moderat.

"Nah, ketika berebut mereka harus memberikan bunga yang lebih tinggi tadi untuk bisa mendapatkan liabilitas Itu kadang-kadang membuat cekaknya kinerja mereka begitu ketika situasi ekonomi cenderung turun," tandasnya.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik atau yang disebut dengan kredit menganggur (Undisbursed Loan) tercatat terus meningkat.

Hal ini menandakan para pengusaha menahan untuk menarik fasilitas kreditnya yang telah disetujui oleh pihak perbankan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, pada periode Juli 2024 Undisbursed Loan untuk Bank Umum naik 6,89% menjadi Rp 2.158,25 triliun secara tahunan (yoy), dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 2.019,16 triliun.

Dan meningkat secara bulanan (mtm) sebesar 0,28% dari periode Juni 2024 sebesar Rp2.152,19 triliun.

Meningkatnya Undisbursed Loan Bank Umum berasal dari kenaikan Undisbursed Loan Bank Umum KBMI 1,3 dan 4.

Berbeda dengan Bank KBMI 1,3 dan 4, Undisbursed Loan Bank Umum KBMI 2 justru turun 0,20% menjadi Rp 381,88 triliun secara tahunan (yoy) dari Juli 2023 mencapai Rp 382,63 triliun, walaupun tercatat naik secara bulanan 0,78% dari periode Juni 2024 sebesar Rp 384,90 triliun.

Sementara itu, Undisbursed Loan Bank Persero atau milik BUMN tercatat turun pada periode Juli 2024 sebesar 1,47% menjadi Rp 408,14 triliun yoy, dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 414,24 triliun. Namun angka tersebut naik secara bulanan 1,63% dari periode Juni 2024 sebesar Rp 401,58 triliun.

Adapun, Undisbursed Loan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang justru mencatat naik pada periode Juli 2024 sebesar 15,92% menjadi Rp31,39 triliun secara tahunan (yoy), dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp27,08 triliun. Akan tetapi, angka tersebut turun secara bulanan sebesar 0,41% dari periode Juni 2024 sebesar Rp31,52 triliun.

Selanjutnya, Undisbursed Loan Bank Swasta Nasional juga tercatat naik secara tahunan (yoy) pada periode Juli 2024 sebesar 13,97% menjadi Rp 1.442,36 triliun, dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 1.265,55 triliun. Angka tersebut juga naik secara bulanan sebesar 0,02% dari periode Juni 2024 sebesar Rp 1.442,05 triliun.

Pengamat perbankan & praktisi sistem pembayaran Arianto Muditomo menilai, pertumbuhan kredit menganggur kemungkinan berkaitan dengan pelemahan daya beli dan tren deflasi yang terjadi secara beruntun.

Indonesia memang mencatat deflasi lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Deflasi beruntun tersebut merupakan pertama kali terjadi sejak 1999 atau 25 tahun terakhir.

Menurutnya, saat daya beli masyarakat melemah, permintaan kredit untuk investasi dan konsumsi cenderung berkurang, sehingga kredit yang telah disetujui oleh bank tidak langsung disalurkan (undisbursed).

"Tren deflasi juga bisa mencerminkan penurunan aktivitas ekonomi, yang membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam menggunakan fasilitas kredit untuk ekspansi atau operasional," kata Pria yang akrab disapa Didiet ini kepada Kontan.co.id, Kamis (3/10).

Di sisi lain, OJK juga mencatat pertumbuhan kredit perbankan mencapai 11,4% secara tahunan (yoy) atau Rp 7.508 triliun per Agustus 2024.

Didiet juga mengatakan, pertumbuhan dua digit baik dalam penyaluran kredit maupun undisbursed loan menunjukkan adanya keinginan dari pelaku usaha untuk mendapatkan akses pembiayaan, namun ada penundaan dalam realisasi penggunaan kredit tersebut.

"Ini bisa berarti bahwa meskipun ada pertumbuhan kredit yang baik, banyak nasabah yang belum menggunakan dana pinjaman mereka secara maksimal, mungkin karena ketidakpastian ekonomi atau masih lemahnya permintaan di pasar," ujar Didiet.

Hal ini disebut Didiet, secara umum, mengindikasikan adanya kepercayaan dalam mendapatkan kredit, tetapi ketidakpastian atau hambatan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang menyebabkan tertahannya realisasi kredit.

Adapun, kredit menganggur kemungkinan besar berasal dari sektor-sektor yang terkait dengan investasi dan proyek infrastruktur, seperti konstruksi, manufaktur, dan properti.

"Sektor ini biasanya mengajukan kredit dalam jumlah besar, namun realisasi penggunaan dana bisa tertunda karena berbagai faktor, seperti perizinan yang tertunda, hambatan proyek, atau penundaan ekspansi," ucapnya.

Selain itu, sektor usaha yang terkait dengan komoditas atau perdagangan juga bisa mengalami keterlambatan dalam menggunakan kredit, tergantung kondisi pasar.

Hingga akhir 2024, tren undisbursed loan pun diproyeksikan akan tetap tinggi jika ketidakpastian ekonomi, baik global maupun domestik, masih berlangsung. Namun, kata Didiet jika ada perbaikan dalam daya beli, stabilisasi inflasi, dan kepercayaan pasar meningkat, maka sebagian kredit yang menganggur dapat terealisasi, terutama dari sektor-sektor yang menunggu sinyal pemulihan ekonomi.

"Namun demikian, jika kondisi ekonomi belum stabil, undisbursed loan bisa terus tumbuh seiring dengan penyaluran kredit yang juga meningkat," tandasnya.

Kredit menganggur atau undibursed loan di sejumlah bank juga terlihat masih menumpuk, meskipun rata-rata pertumbuhan kredit mereka meningkat dua digit.

Ambil contoh PT Bank Mandiri Tbk yang mencatatkan pertumbuhan kredit sebesr 23% hingga Agustus 2024, mencapai Rp 1.222,13 triliun. Namun kredit menganggur Bank Mandiri masih cukup besar, bahkan naik secara tahunan seiring dengan kredit yang bertumbuh.

Bank Mandiri mencatat total kredit menganggur mencapai Rp 236,28 triliun pada Agustus 2024, naik 15,04% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp205,39 triliun.

Tidak hanya Bank Mandiri, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga mencatatkan total kredit menganggur yang lebih besar, yakni Rp 405,04 triliun pada Agustus 2024, naik 11,19% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 364,27 triliun.

Kenaikan kredit menganggur tersebut seiring dengan pertumbuhan kredit BCA yang sebesar 16% yoy pada Agustus 2024 mencapai Rp 842,71 triliun.

EVP Corporate and Social Responsibility BCA, Hera F Haryn mengatakan, kenaikan undisbursed loan perseroan dikarenakan meningkatnya pembiayaan di semua segmen, seperti UKM, Korporasi, hingga kredit konsumer.

"Pada prinsipnya, BCA berkomitmen menyalurkan kredit ke berbagai sektor untuk menunjang program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah," kata Hera.

Di sisi lain, bank di jajaran KBMI 3 juga mencatatkan kredit menganggur yang masih menggunung, seperti PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon), kendati mencatatkan penurunan kredit sebesar 7,41% yoy pada Agustus 2024 mencapai Rp 2,00 triliun.

Tetapi total kredit menganggur Danamon justru meningkat, mencapai Rp 103,71 triliun pada semester I-2024, naik 31,43% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 78,91 triliun.

Sementara PT Bank CIMB Niaga Tbk mencatat total kredit sebesar Rp 4,36 triliun pada Agustus 2024, naik 4,31% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 4,18 triliun. Sejalan dengan itu, total kredit menganggur perseroan meningkat menjadi 6,71% menjadi Rp 105,13 triliun dari periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 98,52 triliun.

Presiden Direktur Bank CIMB Niaga, Lani Darmawan mengatakan, kebanyakan kredit menganggur tersebut berasal dari debitur segmen Usaha Kredit Menengah (UKM), Korporasi hingga Komersial.

"Saat ini kami tidak melihat ada pergerakan unused credit facility di CIMB Niaga karena pertumbuhan kredit non ritel juga selektif," ungkap Lani.

Adapaun di jajaran Bank Daerah juga mencatatkan kredit menganggur yang masih tinggi.
Edi Masrianto Direktur Keuangan, Treasury and Global Services Bank Jatim menjelaskan, untuk posisi di Agustus 2024, fasilitas kredit relatif sudah digunakan oleh debitur, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan total kredit month to month (MtM) yang disalurkan oleh BJTM, yang menyentuh Rp 60.6 triliun, tumbuh Rp 1,2 triliun dari Juli 2024.

Walau demikian, Edi mengaku terdapat peningkatan undisbursed loan di bulan Agustus sebesar Rp 1,3 triliun dari bulan Juli 2024 sebesar Rp 1 triliun.

"Sehingga kondisi tersebut mencerminkan terdapat pengaruh deflasi yang terjadi antara bulan Mei-September 2024 ini," katanya.

Hingga agustus 2024, undisbursed loan BJTM disebut Edi mendekati nilai 1% dari total keseluruhan kredit yang telah disalurkan.

Dengan sektor yang mendominasi dalam kurangnya pemaksimalan pemanfaatan kredit BJTM yaitu yang berhubungan dengan kredit modal usaha dibidang perdagangan dan infrastruktur.

Kendati begitu, dengan kebijakan penurunan suku bunga dasar yang ditetapkan oleh BI, pihaknya optimistis akan berpengaruh pada pertumbuhan kredit BJTM secara keseluruhan, termasuk pemanfaatan kredit oleh debitur.

Selain itu, peningkatan demand kredit kepada BJTM, terutama dari sektor-sektor yang berhubungan terhadap biaya modal seperti usaha kecil dan menengah (UMKM).

"Jika kondisi makroekonomi Jawa Timur tetap stabil hingga akhir tahun 2024 ini, tren penyaluran kredit Bank Jatim berpotensi tumbuh hingga akhir tahun sesuai yang ditargetkan," ujar Edi.

TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggelar aksi di depan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Jumat, 6 September 2024. Aksi ini menuntut agar Kemenhub melaksanakan peraturan pemerintah tentang penempatan dan perlindungan awak kapal niaga dan perikanan migran.

Ketua Umum SBMI, Hariyanto Suwarno, mengatakan Kemenhub memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan PP Nomor 22 Tahun 2022 itu. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan bagi awak kapal migran. Namun menurut dia, hal itu tak kunjung dilaksanakan instansi itu. “Kemenhub justru masih konsisten untuk melakukan pengabaian hukum terhadap transisi perizinan ini,” ucap Hariyanto dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 September 2024.

Beleidini mengatur tentang peralihan tata kelola perekrutan, penempatan, dan perlindungan Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran yang semula dikelola Kemenhub menjadi dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan. SBMI sebelumnya telah melayangkan somasi kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 13 Mei 2024, karena Kemenhub tidak melaksanakan peraturan ini.

Hariyanto mengatakan, ketentuan peralihan ini muncul karena sudah bertahun-tahun Kemenhub melampaui kewenangannya dalam menerbitkan izin bagi perusahaanmanning agency. Padahal menurut dia, perusahaan itu merekrut dan menempatkan AKP Migran tanpa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan yang sesuai dengan standar ketenagakerjaan dan hak asasi manusia (HAM).

Sepanjang 2020–2022, SBMI telah menerima pengaduan dan menangani 377 kasus AKP Migran yang berasal dari 65 perusahaanmanning agency. Di antaranya, kasus AKP Migran menjadi korban dalam jeratan kerja paksa dan perdagangan orang. Dalam proses penanganan kasus ini, SBMI mencatat Kemenhub tak pernah menjatuhkan sanksi administratif peringatan hingga pencabutan perizinan kepada perusahaanmanning agencyyang bermasalah.

Pada 18 Maret 2024, Komisi Informasi Pusat membacakan Hasil Putusan Mediasi antara SBMI melawan Kemenhub. Putusan ini ditindaklanjuti dengan pemberian data informasi sanksi administratif peringatan dan pencabutan perizinan oleh Kemenhub kepadamanning agency. Pada 2020-2022, dari 105 perusahaan, Kemenhub hanya memberikan sanksi peringatan pertama kepada 2 perusahaan, dan melakukan pencabutan izin kepada 1 perusahaan.

Hariyanto berharap aksi ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk serius menegakkan PP Nomor 22 Tahun 2022 untuk melindungi pelaut migran dari ketidakpastian hukum. Dengan kepatuhan kepada peraturan, dia berharap hak-hak pelaut migran dapat terlindungi secara optimal.

TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggelar aksi di depan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Jumat, 6 September 2024. Aksi ini menuntut agar Kemenhub melaksanakan peraturan pemerintah tentang penempatan dan perlindungan awak kapal niaga dan perikanan migran.

Ketua Umum SBMI, Hariyanto Suwarno, mengatakan Kemenhub memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan PP Nomor 22 Tahun 2022 itu. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan bagi awak kapal migran. Namun menurut dia, hal itu tak kunjung dilaksanakan instansi itu. “Kemenhub justru masih konsisten untuk melakukan pengabaian hukum terhadap transisi perizinan ini,” ucap Hariyanto dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 September 2024.

Beleidini mengatur tentang peralihan tata kelola perekrutan, penempatan, dan perlindungan Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran yang semula dikelola Kemenhub menjadi dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan. SBMI sebelumnya telah melayangkan somasi kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 13 Mei 2024, karena Kemenhub tidak melaksanakan peraturan ini.

Hariyanto mengatakan, ketentuan peralihan ini muncul karena sudah bertahun-tahun Kemenhub melampaui kewenangannya dalam menerbitkan izin bagi perusahaanmanning agency. Padahal menurut dia, perusahaan itu merekrut dan menempatkan AKP Migran tanpa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan yang sesuai dengan standar ketenagakerjaan dan hak asasi manusia (HAM).

Sepanjang 2020–2022, SBMI telah menerima pengaduan dan menangani 377 kasus AKP Migran yang berasal dari 65 perusahaanmanning agency. Di antaranya, kasus AKP Migran menjadi korban dalam jeratan kerja paksa dan perdagangan orang. Dalam proses penanganan kasus ini, SBMI mencatat Kemenhub tak pernah menjatuhkan sanksi administratif peringatan hingga pencabutan perizinan kepada perusahaanmanning agencyyang bermasalah.

Pada 18 Maret 2024, Komisi Informasi Pusat membacakan Hasil Putusan Mediasi antara SBMI melawan Kemenhub. Putusan ini ditindaklanjuti dengan pemberian data informasi sanksi administratif peringatan dan pencabutan perizinan oleh Kemenhub kepadamanning agency. Pada 2020-2022, dari 105 perusahaan, Kemenhub hanya memberikan sanksi peringatan pertama kepada 2 perusahaan, dan melakukan pencabutan izin kepada 1 perusahaan.

Hariyanto berharap aksi ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk serius menegakkan PP Nomor 22 Tahun 2022 untuk melindungi pelaut migran dari ketidakpastian hukum. Dengan kepatuhan kepada peraturan, dia berharap hak-hak pelaut migran dapat terlindungi secara optimal.

JAKARTA, investor.id - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menjalin kerja sama strategis dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Seremoni penandatanganan nota kesepahaman antara kedua belah pihak dilaksanakan di Yogyakarta, Rabu (7/8/2024) oleh Direktur Bank Muamalat Karno dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Karno menyatakan, terdapat dua lingkup kerja sama yang akan dijalankan oleh Bank Muamalat dan PP Muhammadiyah. Pertama adalah pemanfaatan jasa, layanan dan program CSR Bank Muamalat untuk pengembangan cabang, ranting dan masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah. Kedua adalah kolaborasi program antara Bank Muamalat dengan lembaga zakat nasional milik Muhammadiyah, Lazismu.

Selain itu, pionir bank syariah di Tanah Air ini juga berkomitmen untuk menyiapkan pembiayaan sebesar Rp 2 triliun kepada Muhammadiyah. Dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) seperti rumah sakit, perguruan tinggi, pondok pesantren dan masjid.

Baca juga: Dirut BTN (BBTN) Tegaskan Tak Lanjutkan Akuisisi Muamalat

Pihaknya berterima kasih atas kepercayaan Muhammadiyah kepada Bank Muamalat selama ini. "Bagi kami, Muhammadiyah adalah mitra utama dan strategis yang senantiasa mendukung Bank Muamalat dengan tetap menjadi nasabah loyal. Insya Allah kolaborasi dengan Muhammadiyah akan semakin erat dan lebih luas lagi ke depannya,” ungkap dia.

Salah satu aspek utama dari nota kesepahaman tersebut adalah dukungan kepada pengurus masjid dalam memahami dan menggunakan layanan perbankan syariah. Bank Muamalat akan menyediakan aplikasi khusus untuk masjid yang dapat membantu pengurus dalam proses digitalisasi pengelolaan keuangan masjid.

Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di lingkungan masjid Muhammadiyah juga akan dilakukan guna memudahkan transaksi keuangan, seperti pembayaran donasi dan Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (Ziswaf) secara digital. Dengan layanan penyimpanan dan pengelolaan dana yang diperoleh, diharapkan dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien untuk kemaslahatan umat.

Aspek kerja sama lain adalah pengelolaan keuangan dan program agregator haji. Dalam hal ini, Bank Muamalat akan mensosialisasikan dan mengelola keuangan yang berhubungan dengan haji di lingkungan Muhammadiyah.

Baca juga: Garap Potensi, KB Bank Syariah Gandeng Badan Usaha Muhammadiyah

Adapun terkait kerja sama dengan Lazismu, kedua belah pihak akan berkolaborasi dalam hal layanan keuangan syariah, penyaluran ziswaf, donasi kemanusiaan, penyaluran hasil kurban dan resiprokal marketing.

Sebelumnya, Bank Muamalat telah menjalin kerja sama dengan sejumlah pengurus wilayah Muhammadiyah di Sumatera yang mencakup kerja sama bisnis, sosial keagamaan hingga literasi keuangan. Selain itu, Bank Muamalat juga memfasilitasi pembukaan rekening secara serentak untuk amal usaha, organisasi otonom dan ratusan warga Muhammadiyah di kota Serang, Banten belum lama ini.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyambut baik kerja sama yang selama ini telah terjalin antara Bank Muamalat dengan PP Muhammadiyah. Berkaitan dengan kerja sama yang bersifat perbankan, Haedar menegaskan bahwa prototipe Muhammadiyah dalam menjalin kerja sama dengan perbankan, yang  pertama yakni Amanah.

Baca juga: Bank Muamalat Incar Penjualan Bancassurance Naik 100%

Kedua, terjangkau dan memiliki kesepakatan bersama-sama, dan ketiga mudah. Sehingga tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan program Muhammadiyah dan juga produktif.

Haedar juga berpesan agar perbankan syariah mengalami proses dinamisasi dan tidak stagnan. Dimana bank syariah menjadi alternatif prinsip tidak ribawi, dan harus menjadi perbankan kompetitif yang bisa memberikan usaha-usaha yang mensejahterakan umat dan menjadi pilar untuk membangun umat dan bangsa.

“Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk kerja sama karena memiliki Amal Usaha dari berbagai bidang,” jelas Haedar.

Haedar berharap lewat kerja sama ini bisa saling memajukan dan menguntungkan serta saling percaya. “Dan ini berlaku juga dengan perbankan lainnya, prinsipnya Muhammadiyah tidak mengejar keuntungan untuk dirinya sendiri, tapi untuk memajukan, mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa,” tutur Haedar.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menargetkan pertumbuhan volume penjualan untuk produk bancassurance sebesar 100% pada tahun ini, atau naik dua kali lipat dibandingkan realisasi tahun lalu.

Target tersebut diharapkan akan berkontribusi pada pendapatan berbasis komisi atau Fee Based Income (FBI) dari bancassurance yang diharapkan meningkat 53% pada akhir 2024.

SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan menyatakan, bancassurance merupakan produk yang akan digencarkan penjualannya pada tahun ini. Pihaknya optimistis dapat mencapai target yang dicanangkan mengingat potensi pasar yang masih terbuka lebar.

“Portofolio produk bancassurance di Bank Muamalat terus tumbuh setiap tahunnya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini didorong oleh kesadaran nasabah akan pentingnya investasi dan perencanaan keuangan yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir,” ungkap dia dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).

Baca juga: Dirut BTN (BBTN) Tegaskan Tak Lanjutkan Akuisisi Muamalat

Adapun produk asuransi yang ditawarkan beragam, antara lain asuransi untuk kebutuhan dana pendidikan anak, asuransi yang menggabungkan antara proteksi jiwa dengan investasi, hingga produk asuransi unit link syariah dengan pembayaran premi/kontribusi secara berkala dalam mata uang USD.

Pionir bank syariah di Tanah Air ini pun menyiapkan sejumlah strategi. Di antaranya dengan melengkapi rangkaian produk bancassurance yang tersedia untuk menjangkau dan memenuhi kebutuhan segmen nasabah yang lebih luas. 

Bank Muamalat juga meningkatkan kapasitas tenaga pemasar dalam hal pengetahuan produk dan kemampuan analisa. Tujuannya agar tenaga pemasar dapat merekomendasikan produk yang tepat sesuai kondisi dan kebutuhan nasabah.

Baca juga: Soal BTN (BBTN) Batal Ambil Muamalat, Ini Kata Komisi XI

Selain itu, Bank Muamalat juga akan memperbanyak kegiatan customer gathering sebagai media sosialisasi produk, sekaligus literasi keuangan untuk nasabah yang dirangkaikan dengan program-program promosi yang menarik.

“Kami juga akan mengevaluasi sistem dan prosedur yang terkait dengan produk bancassurance guna memastikan nasabah mendapatkan customer experience yang baik dan berkualitas, dengan tetap menerapkan prinsip transparansi dan kehati-hatian,” imbuh Dedy.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja harga saham bank jumbo atau kelompok bank dengan modal inti (KBMI) IV seperti PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) moncer dalam sepekan perdagangan, dari 1 Juli 2024 sampai 5 Juli 2024.

Berdasarkan data RTI Business, harga saham BBCA naik 1,27% pada perdagangan akhir pekan, Jumat (5/7/2024), ditutup di level Rp9.950. Harga saham BBCA juga naik 0,25% dalam sepekan.

Harga saham BMRI naik 2,8% ke level Rp6.425 per lembar pada perdagangan akhir pekan. BMRI pun mencatatkan peningkatan harga saham 4,47% dalam sepekan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mencatatkan kenaikan harga saham 4,35% dalam sepekan ke level Rp4.800. Lalu, harga saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) naik 0,86% dalam sepekan ke level Rp4.700.

Saham bank-bank jumbo ini pun banyak diborong investor asing dalam sepekan perdagangan. BBCA misalnya mencatatkan nilai beli asing atau net foreign buy sebesar Rp1,35 triliun dalam sepekan perdagangan terakhir.

Lalu, net foreign buy BBRI dan BMRI masing-masing mencapai Rp1,04 triliun serta Rp625,35 miliar dalam sepekan perdagangan.

Kinerja moncer harga saham bank jumbo terjadi seiring dengan kinerja laba yang masih tumbuh. BRI misalnya mencatatkan pertumbuhan laba 8,83% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp21,9 triliun per Mei 2024.

Kemudian, laba BCA naik 11,65% yoy menjadi Rp21,63 triliun hingga Mei 2024. BMRI mencatatkan pertumbuhan laba 6,4% yoy menjadi Rp19,62 triliun. Selain itu, laba BNI naik 1,51% yoy menjadi Rp8,56 triliun hingga Mei 2024.

Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim mengatakan kinerja laba bank ditopang oleh kredit yang juga moncer. Per Mei 2024, BCA mencatatkan pertumbuhan kredit 15,91% yoy menjadi Rp826,72 triliun.

Adapun, pada keseluruhan kuartal II/2024, BCA menurutnya menjaga pertumbuhan kredit di level 15%. “Kredit di kisaran 15% lebih, kalau bank alone 15,4%. Biasanya [kredit] konsolidasi lebih tinggi,” ujarnya pada awak media di Investor Network Summit 2024 pada beberapa waktu lalu (3/7/2024).

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan harga saham bank-bank jumbo moncer dipengaruhi sentimen proyeksi penurunan suku bunga The Fed. "Ini on the right track ada pelonggaran dan ada stimulus positif ke saham-saham perbankan," kata Nafan kepada Bisnis.

Dengan pelonggaran kebijakan suku bunga The Fed, Bank Indonesia (BI) pun akan mengikuti pelonggaran kebijakan moneternya. "BI bisa dua kali longgarkan kebijakan, dibanding The Fed dan ini mampu mendorong likuiditas di perbankan. Secara seasonal kredit juga tumbuh dobel digit apalagi semester kedua," katanya.

Analis Samuel Sekuritas Prasetya Gunadi dan Brandon Boedhiman menilai saham bank-bank jumbo masih berperingkat overweight. "BMRI dan BBCA sebagai pilihan utama kami," kata Prasetya dan Brandon dalam risetnya.

Menurut Prasetya dan Brandon, bank-bank jumbo itu sebagian besar telah diperhitungkan oleh pasar karena memiliki rasio dana murah atau current account saving account (CASA) yang tinggi. Dengan kondisi tersebut, bank jumbo akan terus menikmati biaya dana yang lebih rendah di tengah kondisi likuiditas yang semakin ketat.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.