KUPANG - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( Bank Jatim ) terus memperkuat Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan beberapa BPD di Indonesia. Setelah Bank NTB Syariah, Bank Lampung, dan Bank Banten, kini yang terbaru Bank NTT resmi ber-KUB dengan Bank Jatim.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU antara Bank Jatim dan Bank NTT tentang Rencana Kerja Sama Bisnis dan Pembentukan Kelompok Usaha Bank sebagai Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020. Selain itu Bank Jatim dan Bank NTT juga meneken Perjanjian Kerahasiaan atau Non Disclosure Agreement (NDA) tentang Pertukaran Informasi Dalam Rangka Rencana Kerja Sama Bisnis dan Pembentukan Kelompok Usaha Bank .

Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman menjelaskan, Bank Jatim selalu terbuka untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan sesama BPD dalam kerangka KUB. Melalui KUB, Bank Jatim ingin mendorong industri BPD agar dapat berjalan bersama sebagai suatu grup keuangan yang besar dan kuat.

?Kami berkomitmen untuk terus melakukan sinergi demi mendukung pertumbuhan bisnis dan sekaligus mengembangkan sektor potensial di daerah. Sehingga kedepannya hal ini diharapkan dapat menopang perekonomian daerah setempat,? ungkapnya, Rabu (6/11/2024).

Busrul memaparkan, Bank NTT merupakan bank ke empat yang menjalin komitmen dengan Bank Jatim. Setelah penandatanganan MoU dan NDA tersebut, secara paralel Bank Jatim akan melakukan kajian studi kelayakan dan permohonan izin KUB melalui RUPS serta dilanjutkan dengan mempersiapkan perjanjian-perjanjian yang akan ditandatangani terkait KUB ini.

Selain itu, sinergi perbankan juga akan dilakukan secara paralel dengan Bank NTT. Seperti transaksi BI Fast, layanan penerimaan pajak dan retribusi daerah, pembiayaan kredit, hingga pengembangan layanan digital.

Busrul menegaskan, berbagai sinergi dan inisiasi kerjasama lainnya sebenarnya sudah dapat dimulai dan dikembangkan dengan segera tanpa menunggu KUB efektif terlebih dahulu sehingga dampak positif sinergi dapat dirasakan segera dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

?Bank Jatim siap untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan sebagai BPD pionir dalam melakukan berbagai langkah strategis, termasuk berbagai aksi korporasi permodalan," ujarnya.

Menurut Busrul, pengalaman Bank Jatimsebagai BUMD terbesar di Jawa Timur akan sangat bermanfaat untuk menumbuhkembangkan BPD lain. Pelaksanaan KUB dengan sesama BPD di Indonesia, lanjut Busrul, merupakan salah satu upaya untuk memperkuat eksistensi BPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa.

Tercatat, hingga triwulan ketiga tahun 2024, nilai aset Bank Jatim mencapai Rp106,63 triliun. Kemudian kredit yang berhasil disalurkan BJTM pada triwulan ketiga 2024 berada di angka Rp62,19 triliun atau meningkat 20,13% (YoY).

?Partisipasi aktif Bank Jatim dalam pelaksanaan KUB ini memberikan positioning bahwa perseroan memiliki kekuatan bisnis, keuangan, dan human capital yang baik sehingga mampu bersinergi bersama BPD yang lain untuk berkolaborasi dan tumbuh bersama,? ucapnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama Bank NTT Yohanis Landu Praing mengatakan, KUB ini merupakan sinergi dan kolaborasi. ?Sebagaimana arahan OJK, kami berharap manfaat KUB tidak hanya dalam hal melakukan penyertaan modal dan meningkatkan aset secara anorganik saja, tetapi juga dapat meningkatkan sinergitas bisnis di berbagai lini,? paparnya.

Komisaris Independen Bank NTT Frans Gana menambahkan, dalam rangka mendukung perkembangan bisnis dan meningkatkan daya saing, OJK telah memberi perhatian khusus kepada bank-bank di daerah.

Salah satunya lewat KUB. Adapun progress perkembangan KUB Bank NTT yang sebelumnya telah dilakukan oleh Bank DKI menemui hambatan. Dimana hasil pembahasan atau due diligence dengan Bank DKI menghasilkan 12 poin. Namun yang menjadi konsen utama ada 3 poin yang tidak dapat disepakati bersama.

?Maka dari itu, Bank NTT langsung mengambil langkah cepat untuk tahap negosiasi dan pertemuan dengan Bank Jatim yang telah berlangsung selama beberapa kali sehingga pada hari ini dilaksanakan penandatanganan MoU dan NDA,? pungkasnya.

Kupang: PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi melaksanakan penandatanganan MoU untuk pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank Jatim. Pelaksanaan penandatanganan MoU antara Bank NTT dan Bank Jatim berlangsung di Kantor Pusat Bank NTT, Selasa, 5 Oktober 2024.

Pembentukan KUB ini harus dilakukan mengingat modal inti Bank NTT belum capai Rp3 triliun. Sesuai amanat POJK, jika modal inti belum mencapai Rp3 Triliun, maka BPD di Indonesia wajib membentuk KUB dengan BPD yang modal intinya sudah di atas Rp3 triliun.

"Dengan kolaborasi yang kita bangun akan memberikan dampak postif bagi perkembangan Bank NTT. Kami berharap bisa diberikan kesempatan untuk berkolabolasi dan bersinergi dengan Bank Jatim," kata Plt Dirut Bank NTT Yohanis Landu Praing di Kupang, Selasa, 5 November 2024.
Ia menegaskan, proses pembentukan KUB Bank NTT dan Bank Jatim telah melalui persetujuan para pemegang saham Bank NTT. "Pada saat pertemuan itu, Bapak Gubernur bersama para Bupati, Wali Kota Kupang dan DPRD Provinsi NTT sangat menyetujui Bank NTT ber-KUB dengan Bank Jatim," kata Yohanis Landu Praing.

Ia berharap agar, KUB antara Bank NTT dan Bank Jatim bisa segera terwujud, karena waktu yang diberikan OJK tinggal 2 bulan.

"Sekali lagi terima kasih ada kesempatan yang luar biasa ini. Harapan kami, waktu kita tinggal 2 bulan. Kiranya pemenuhan segala persyaratan terkait KUB dapat terlaksana dengan dukungan penuh dari teman-teman tim KUB dan komisaris serta direksi Bank Jatim maupun Bank NTT," tandasnya.

Hal senada disampaikan Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman. Menurut Dirut Bank Jatim, waktu untuk pembentukan KUB tidak lama lagi. Karena itu, ia berharap semua tim bekerja keras agar KUB bisa terlaksana sebelum tanggal 31 Desember 2024.

"Jangan lupa tetap berkoordinasi dengan OJK sebagai regulator dan pemerintah provinsi sebagai pemegang saham, agar KUB ini berjalan sesuai analisis bisnis dan kelayakan-kelayakan yang lain. Karena KUB ini kebijakan yang sifatnya jangka panjang. KUB ini salah satu dari transformasi yang dilajukan oleh Bank Jatim," kata Busral Iman.

Ia berharap KUB bisa memberikan manfaat untuk Bank NTT dan Bank Jatim. "Saya yakin dengan sinergi ini, akan memberikan manfaat yang banyak bagi Bank NTT dan Bank Jatim," pungkasnya.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020. Dalam aturan tentang konsolidasi bank umum tersebut, BPD wajib memenuhi modal inti Rp3 triliun sampai tanggal 31 Desember 2024. Jika belum memenuhi modal inti Rp3 Triliun, maka salah satu skema yang disiapkan oleh OJK adalah lewat pembentukan KUB.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WHS)

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kinerja sejumlah bank daerah tampak loyo hingga September 2024, khususnya bank daerah di Pulau Jawa. Mayoritas mencatatkan penurunan laba pada periode sembilan bulan pertama tahun 2024.

Penurunan paling besar terjadi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) yang secara konsolidasi labanya melorot 18,96% secara tahunan (YoY) per September 2024.

Mengutip laporan keuangan publikasi Selasa (29/10), Bank BJB mencatat laba bersih Rp 1,16 triliun pada periode sembilan bulan pertama tahun 2024. Sebagai perbandingan, pada periode sama tahun lalu, laba bersih Bank BJB senilai Rp 1,43 triliun.

Turunnya laba bersih Bank BJB salah satunya dipengaruhi oleh pendapatan bunga bersihnya. Di mana, pada pos pendapatan bunga bersih, Bank BJB hanya mencatat senilai Rp 4,84 triliun atau mengalami penurunan 7,82% YoY.

Hal ini sejalan dengan beban bunga bank yang membengkak hingga Rp 6,77 triliun. Padahal, pada periode sama tahun lalu, beban bunga Bank BJB hanya senilai Rp 5,27 triliun.

Corporate Secretary Bank BJB Ayi Subarna membenarkan bahwa kinerja Bank BJB di periode tersebut masih terdampak dari tekanan biaya dana akibat tingginya suku bunga acuan. Namun, ia melihat secara bisnis sudah mulai ada pertumbuhan.

Ia mencontohkan bahwa pada periode September 2024, kredit Bank BJB tumbuh 4,3% YoY dengan nilai sekitar Rp 138,4 triliun. Di sisi lain, Ayi juga bilang bahwa pendapatan berbasis komisi Bank BJB juga tumbuh 8,2% YoY dengan diimbangi efisiensi operasional.

“Ke depannya, dengan tren suku bunga yang akan turun tentunya akan memberikan dampak positif terhadap kinerja Bank BJB,” ujar Ayi, Rabu (30/10).

Lebih lanjut, ia bilang pihaknya juga akan mendorong pertumbuhan kinerja Bank BJB secara grup. Salah satunya dengan mendorong sinergi bisnis antar grup di Kelompok Usaha Bank (KUB) yang dikepalai oleh Bank BJB.

Penurunan laba juga terjadi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) dengan kinerja yang kurang memuaskan hingga September 2024. Sebab, laba bersih bank daerah asal Jawa Tengah ini turun 12% YoY.

Mengutip laporan keuangan publikasi Selasa (29/10), Bank Jateng telah membukukan laba bersih senilai Rp 1,03 triliun selama periode Januari hingga September 2024. Sebagai perbandingan, pada periode sama tahun lalu, laba Bank Jateng senilai Rp 1,17 triliun.

Bedanya, penurunan laba Bank Jateng lebih dipengaruhi oleh beban pencadangan yang dicatatkan senilai Rp 471,26 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 74,09% YoY dari sebelumnya senilai Rp 270,69 triliun.

Hal tersebut sejalan dengan adanya pemburukan kualitas kredit yang dimiliki Bank Jateng. NPL Gross Bank Jateng pada periode September 2024 ada di level 3,92%, naik dari periode sama tahun lalu yang ada di level 2,94%.

Untungnya, pendapatan bunga bersih dari Bank Jateng masih mampu menopang kinerja laba. Di mana, ada kenaikan dari periode September 2023 yang senilai Rp 3,46 triliun naik menjadi Rp 3,51 triliun pada periode September 2024.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) turut melengkapi loyonya kinerja bank-bank daerah di periode ini. Bank berkode saham BJTM ini mencatatkan penurunan laba sekitar 8% YoY menjadi Rp 1,01 triliun.

Sama halnya dengan Bank Jateng, penurunan laba Bank Jatim juga dipengaruhi oleh beban pencadangan yang naik. Tak main-main, kenaikannya sekitar 59.86% YoY dengan nilai menjadi Rp 689,73 miliar.

Kondisi tersebut sejalan dengan adanya pemburukan kualitas kredit yang dimiliki Bank Jatim. Ini tercermin dari NPL Gross mereka yang saat ini ada di level 2,97%, atau naik dari posisi September 2023 yang di level 2,74%.

Di sisi lain, penurunan laba Bank Jatim juga disebabkan oleh naiknya beban tenaga kerja menjadi Rp 1,41 triliun per September 2024. Pada periode sama tahun lalu, beban tenaga kerja Bank Jatim masih senilai Rp 1,11 triliun.

Untungnya, pendapatan bunga bersih dari Bank Jatim mampu mencatatkan pertumbuhan menjadi Rp 3,95 triliun. Capaian tersebut meningkat dari posisi September 2023 yang senilai Rp 3,57 triliun.

Jakarta -

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) mencatatkan kinerja yang positif sepanjang triwulan dua dan tiga tahun 2024. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil Pemaparan Kinerja bankjatim.

Dilaksanakan via Zoom, pemaparan tersebut dihadiri oleh Direktur Utama bankjatim Busrul Iman; Direktur Mikro, Ritel, dan Menengah bankjatim R. Arief Wicaksono; Direktur Keuangan, Treasury & Global Services bankjatim Edi Masrianto; Direktur Manajemen Risiko bankjatim Eko Susetyono; Direktur IT & Digital bankjatim Zulhelfi Abidin; Direktur Operasi bankjatim Arif Suhirman; dan Direktur Kepatuhan Umi Rodiyah.

Dirut bankjatim Busrul Iman menjelaskan di tengah prospek perekonomian global yang relatif stagnan dan penuh ketidakpastian, ekonomi Indonesia pada triwulan dua tahun 2024 tumbuh 5,05% (YoY) ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik dan meningkatnya kinerja ekspor. Kemudian untuk kinerja ekonomi Jawa Timur sendiri tercatat tumbuh 4,98% (YoY), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya naik sebesar 4,81% (yoy).

Membaiknya kinerja ekonomi Jawa Timur didorong oleh kenaikan permintaan eksternal. Selain itu, dari sisi kinerja ekspor juga mengalami peningkatan seiring dengan aktivitas manufaktur negara mitra dagang utama Jawa Timur yang mulai menunjukkan perbaikan. Seperti Tiongkok, Jepang, dan Malaysia.

Begitupun dengan kinerja BJTM yang juga tercatat tumbuh positif. Pada triwulan dua tahun 2024, nilai aset bankjatim sebesar Rp 101,24 triliun. Lalu di triwulan ketiga tahun 2024, nilai asetnya mencapai Rp 106,63 triliun.

Selanjutnya, kredit yang berhasil disalurkan bankjatim pada triwulan dua tahun 2024 sebesar Rp 58,07 triliun atau meningkat 18,01% (YoY). Lalu di triwulan selanjutnya, penyaluran kredit sukses berada di angka Rp 62,19 triliun atau meningkat 20,13% (YoY).

Adapun portofolio kredit konsumtif sebesar Rp 31,74 triliun atau meningkat 8,82% Yoy pada Triwulan 2 Tahun 2024 dan Rp 33,79 Triliun atau meningkat 13,20% Yoy pada Triwulan 3 Tahun 2024. Kemudian portofolio Kredit produktif sebesar Rp 26,32 Triliun atau meningkat 31,37% Yoy pada Triwulan 2 Tahun 2024 dan Rp 28,40 Triliun atau meningkat 29,57% YoY pada triwulan 3 tahun 2024.

Strategi yang dilakukan oleh BJTM demi memaksimalkan penyaluran kredit yaitu dengan melakukan repositioning formasi Account Officer disemua segmen serta aktif monitoring secara berkala berimplikasi maksimal pada penyaluran kredit pada sektor produktif.

"Di dalam pengelolaan dan pelaksanaan bisnis di semester kedua tahun ini, terdapat beberapa strategi yang berpotensi memberikan efek bagi kegiatan bisnis kami. Contohnya, kami memberikan atensi kepada beberapa program dari pemerintahan baru seperti program makan gratis untuk anak sekolah, Peningkatan gaji ASN, dan program pembangunan perumahan," papar Busrul, dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

"Di mana ketiga program unggulan tersebut diyakini mampu memberikan multiplier effect atas pertumbuhan ekonomi karena melibatkan pelaku di sektor riil. Nah, bankjatim sendiri berada dalam ekosistem tersebut sehingga dapat mengambil posisi dan kesempatan yang strategis nantinya," sambungnya.

Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada beberapa waktu lalu telah meluncurkan Roadmap untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) tahun 2024-2027 guna mentransformasi BPD seluruh Indonesia agar menjadi institusi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Menurut Busrul, secara umum, BPD menghadapi beberapa tantangan, baik tantangan struktural maupun yang berasal dari eksternal.

"BPD perlu bertransformasi untuk membenahi kelemahan struktural tersebut dan memperkuat pondasi organisasi agar mampu tumbuh dan bersaing sehingga lebih berperan dalam perekonomian daerah kedepan. Adapun kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah dapat diimplementasikan melalui sinergi dengan program pemerintah melalui platform digital dan juga peningkatan komposisi penyaluran kredit kepada sektor produktif," ungkap Busrul.

Sejak 2 tahun lalu, bankjatim telah memulai langkah perubahan melalui implementasi Transformasi 5 Pilar Strategis yang selaras dengan Roadmap BPD dari OJK. Manajemen senantiasa berusaha untuk mewujudkan kedua strategi tersebut agar bisa terus bertumbuh dalam skala regional dan yang lebih luas lagi. Dengan menggunakan privilege dan penguasaan market terhadap ekosistem Pemerintah, BJTM telah mengembangkan cakupan bisnis secara lebih luas.

"Kami telah mengimplementasikan layanan berbasis digital ke Pemerintah Daerah dan ekosistem serta derivative business dibawahnya dengan pendekatan B2B yang menguntungkan semua pihak. Sampai bulan Juni 2024, tercatat bankjatim telah berhasil mendukung implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah secara digital ke 18 Pemda di Jawa Timur," terang Busrul.

Perluasan captive market bankjatim dalam kesatuan ekosistem yang resilient juga telah diimplementasikan bankjatim di tahun 2024. Seperti pembangunan infrastruktur yang merupakan domain dari Pemerintah Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Hukum Milik Negara (Universitas).

Seluruh inisiasi bisnis tersebut dilakukan oleh bankjatim untuk memperkuat posisi perseroan dan sekaligus mampu memperluas business coverage sampai dengan pelosok daerah.

Selain itu, bankjatim juga memiliki kesiapan yang cukup untuk bersinergi mewadahi BPR milik Pemerintah Daerah (Pemda) karena dari sisi perhitungan bisnis memang mendukung. Sebelumnya, bankjatim telah memiliki business model untuk kerjasama dengan BPR di wilayah Jawa Timur yang bernama APEX BPR Bank Jatim. Dalam hal ini, BJTM berfungsi sebagai pengayom atas BPR yang ada di wilayah Jatim.

Secara total, jumlah anggota APEX BPR Bank Jatim berjumlah 98 BPR (milik pemda dan/atau non Pemda) dengan outstanding pinjaman khusus untuk BPR milik Pemda berjumlah Rp 22,7 miliar.

"APEX BPR menjadi modal awal bagi bankjatim untuk merespon road map BPD guna bersinergi dengan Lembaga Jasa Keuangan yang ada di wilayah regional," tambah Busrul.

Untuk terus memperkuat pondasi perbankan di Indonesia, khususnya bagi BPD, bankjatim juga telah melakukan proses Kelompok Usaha Bank (KUB). Sampai dengan Bulan September 2024, terdapat 10 BPD yang menyatakan diri untuk bergabung menjadi anggota KUB.

Dari 10 BPD tersebut, 3 BPD di antaranya telah bergabung dengan bankjatim yaitu Bank NTB Syariah, Bank Lampung, dan Bank Banten. Kemudian 2 BPD lagi saat ini juga sedang berproses dengan BJTM.

Partisipasi aktif bankjatim dalam pelaksanaan KUB ini memberikan positioning bahwa perseroan memiliki kekuatan bisnis, keuangan, dan human capital yang baik sehingga mampu bersinergi bersama BPD yang lain untuk berkolaborasi dan tumbuh bersama.

Di sisi lain, seluruh utilitas penggunaan layanan JConnect juga meningkat cukup masif. Hingga triwulan III 2024, JConnect Mobile telah memiliki 756.587 user. Angka tersebut naik 27,35 persen (YoY). Sementara untuk nominal transaksinya tercatat sebesar Rp 5,63 triliun atau naik 53,23% (YoY).

"Kemudian, JConnect QRIS kami juga sudah mencapai 174.185 user atau naik 72,73 persen (YoY) dengan nominal transaksi sebesar Rp 130,52 miliar atau meningkat 204,87 persen (YoY)," tutur Busrul.

Selain itu, guna memaksimalkan layanan perbankan untuk daerah yang memiliki potensi bisnis besar, BJTM juga memaksimalkan layanan melalui AGEN JATIM. Selain utilitas transaksi perbankan, AGEN JATIM juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan penyaluran kredit utamanya melalui metode referral. Saat ini AGEN JATIM telah berada di angka 14.032 atau tumbuh 147,52% (YoY).

Selain kinerja yang positif, sampai triwulan tiga 2024 bankjatim telah sukses meraih banyak penghargaan dari berbagai ajang. Yaitu Indonesia Public Relation Awards (IPRA) 2024, Hari Pers Nasional 2024, Top BUMD Award 2024, Indonesia Corporate Secretary & Communication Awards (ICCA) ke IX, 13th Infobank - Isentia Digital Brand Recognition 2024, Digital Technology & Innovation Awards 2024, Indonesia Human Capital Awards 2024 & Indonesia Financial Top Leader Awards 2024, Indonesia Top Bank Awards 2024, dan masih banyak lagi.

(akn/ega)

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pengelolaan kelapa sawit tidak digabungkan dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) namun tetap dibawah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung menyatakan pihaknya
mengapresiasi kebijakan peningkatan produksi kakao dan kelapa dengan pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melalui Perpres 132/2024.

"Kami meminta kelapa sawit tidak digabungkan dalam lembaga baru ini, Karena itulah BPDP-KS sebaiknya tetap berdiri untuk mendanai program sawit termasuk petani secara mandiri untuk kepentingan nasional sebagai komoditi Indonesia," katanya melalui keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia konsep menggabungkan sawit ke tanaman perkebunan lainnya sangat tergesa-gesa dua hari menjelang pergantian Presiden, tanpa kajian mendalam, tanpa melibatkan stakeholder sawit dalam perencanaannya, apalagi dengan blending dana sawit menjadi dana bersama tanaman perkebunan lainnya.

Sebaiknya, lanjutnya, lembaga baru ini menaungi khusus kakao dan kelapa saja.

"Untuk itu, kami petani sawit bermohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut Perpres 132/2024, lalu memberlakukan kembali Perpres yang menaungi BPDP-KS,” katanya.

Menurut Gulat, terbitnya Perpres 132/2024 yang menghilangkan peranan BPDP-KS telah menimbulkan keresahan bagi petani sawit yang sedang mengajukan pendanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) khususnya.

Selanjutnya, dikatakan Gulat, dana yang dikumpulkan BPDP-KS bersumber dari pungutan ekspor (levy) sawit dimana petani ikut berkontribusi dalam dana gotong royong tersebut, bukan dari pajak atau APBN.

Dari perhitungan Apkasindo, tarif pungutan ekspor CPO sebesar 62 dolar AS/ton pada September 2024, telah membebani kami petani sawit sebesar Rp192/kg dengan asumsi rendemen TBS 20 persen dan per Oktober ini naik lagi, sementara harga TBS petani sawit Rp208/kg TBS.

“Kami petani sawit tidak bermaksud egois atau menginklusifkan sawit, tapi faktanya kami masih terseok-seok butuh perhatian afirmatif melalui dana sawit kami sendiri," ujarnya.

Dikatakannya dana sawit tujuannya untuk menjaga harga TBS melalui serapan CPO Domestik untuk program biodiesel, peningkatan produktivitas melalui PSR, sarpras, SDM petani dan keberlanjutan perkebunan sawit rakyat sejalan dengan program strategis Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Masa peralihan BPDP-KS menjadi BPDP dan selanjutnya, tambahnya, akan berdampak kepada program petani seperti PSR, SDM petani, beasiswa anak petani, dan sarpras lantaran terjadi ketidaksinkronan antar lembaga/kementerian di dalam Perpres 132/2024 dan dana sawit yang semakin menipis akibat menurunnya kuantitas ekspor CPO dan turunannya akibat meningkatnya serapan domestik (karena BPDP-KS itu beroperasi dari ekspor CPO dan turunannya)

Gulat menambahkan Apkasindo dalam proses pembahasan uji publik Perpres 132/2024 telah dengan tegas menolak sawit berada di bawah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), apalagi dengan menggabungkan dana sawit kepada kakao dan kelapa dengan berbagai argumen.

BPDP-KS, lanjutnya, seharusnya tidak dikorbankan atas masih rendahnya serapan dana sawit oleh petani sawit, karena kendala berada di K/L lain yang cukup banyak mencampuri urusan sawit dengan aturannya masing-masing.

"Jadi seperti ini yang harusnya dibenahi, bukan malah membubarkan BPDP-KS menjadi BPDP," ujarnya.

Gulat mengatakan petani sawit ingin meningkatkan peran strategis BPDP-KS menjadi Badan Sawit Indonesia langsung di bawah Presiden sebagai simpul koordinasinya sehingga tidak lagi terjadi simpang siur terkait regulasi K/L kepada sawit.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau Bank Nagari membukukan laba bersih senilai Rp348,35 miliar pada kuartal III/2024.

Berdasarkan publikasi di Harian Bisnis Indonesia pada Jumat (25/10/2024), pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) tercatat senilai Rp1,35 triliun pada kuartal III/2024.

Raihan laba Bank Nagari salah satunya didorong oleh pendapatan lainnya yang mencapai Rp139,31 miliar per September 2024, tumbuh 2,88% yoy dari sebelumnya Rp135,41 miliar per September 2023.

Selanjutnya, dari sisi intermediasi, Bank Nagari telah menyalurkan kredit Rp21,48 triliun pada kuartal III/2024, tumbuh 4,09% yoy dari sebelumnya Rp20,64 triliun pada kuartal III/2023. Pembiayaan syariah juga mencapai Rp3,84 triliun, naik signifikan 18,29% yoy dibanding sebelumnya Rp3,25 triliun.

Seiring dengan kenaikan kredit dan pembiayaan, membuat aset Bank Nagari ikut terkerek dengan tumbuh 5% menjadi Rp33,07 triliun pada September 2024. dari sebelumnya Rp31,5 triliun pada September 2023.

Margin bunga bersih (net interest margin/NIM) Bank Nagari juga tercatat mencapai 6,01% per September 2024 dengan tingkat pengembalian aset alias return on asset (ROA) sebesar 1,84% dan tingkat pengembalian ekuitas atau return on equity (ROE) sebesar 12,74%.

Sejalan dengan kenaikan kredit, rasio kredit bermasalah alias nonperforming loan (NPL) gross mengalami perbaikan yakni berada di level 2,07%, turun dari sebelumnya 2,17%. NPL net menjadi 0,33% dari sebelumnya 0,31%.

Kemudian, di sisi pendanaan, Bank Nagari telah meraup dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp27,02 triliun pada kuartal III/2024, naik 6,59% yoy. Sepanjang sembilan bulan ini, komposisi DPK Bank Nagari terdiri dari giro Rp3,67 triliun, tabungan Rp8,25 triliun, dan deposito Rp15,09 triliun.

Adapun, dana murah atau current account saving account (CASA) bank tumbuh 8,5% yoy menjadi Rp11,92 triliun dari sebelumnya Rp10,98 triliun.

Sementara itu, dari sisi usaha unit syariah Bank Nagari alias Bank Nagari Syariah mencatatkan laba bersih mencapai Rp141,1 miliar pada September 2024. Capaian ini naik 7,81% yoy dibanding sebelumnya Rp130,89 miliar pada September 2023.

Pertumbuhan laba UUS Bank Nagari tersebut salah satunya didorong pendapatan dari pendapatan setelah distribusi yang tumbuh 12,07% yoy menjadi Rp196,07 miliar pada kuartal III/2024 dibanding sebelumnya yang mencapai Rp174,95 miliar pada kuartal III/2023.

Selain itu, pertumbuhan laba juga didorong oleh pendapatan berbasis komisi atau fee based income yang mencapai Rp821 juta pada September 2024 dari sebelumnya Rp50 juta pada September 2023.

Seiring dengan pembiayaan syariah yang tembus Rp3,84 triliun, membuat aset Bank Nagari Syariah mencapai Rp5,35 triliun,naik 33,34% yoy dari tahun lalu Rp4,01 triliun.

Bisnis.com, PALEMBANG – Bank Sumsel Babel menyambut baik langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang meluncurkan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024—2027.

Direktur Utama Bank Sumsel Babel Achmad Syamsudin menuturkan roadmap tersebut sejalan dengan strategi yang sedang dijalankan Bank Sumsel Babel saat ini.

“Kita sejalan dengan roadmap yang diluncurkan OJK itu. Kita fokus mempertajam karena memang sudah searah,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (23/10/2024).

Sebagai informasi, OJK meluncurkan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024—2027 pada 14 Oktober 2024 lalu sebagai arah pengembangan dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan BPD yang resilient, kontributif, dan kompetitif.

Roadmap Penguatan BPD 2024—2027 difokuskan pada empat pilar utama yang dirancang untuk mengoptimalkan peran BPD:

1. Penguatan Struktur dan Keunggulan BPD

Penguatan struktur BPD menjadi prioritas dengan fokus pada tata kelola, manajemen risiko, dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Selain itu, OJK menekankan pentingnya upaya untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum, sehingga BPD dapat memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing yang lebih baik. Hal ini akan mendukung BPD untuk menjalankan perannya secara optimal melalui peningkatan kapabilitas dalam pengembangan strategi bisnis.

2. Akselerasi Transformasi Digital BPD

Dalam era digitalisasi yang pesat, BPD dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat dari physical economy ke virtual economy. Oleh karena itu, akselerasi transformasi digital menjadi langkah penting bagi BPD. Melalui inovasi berkelanjutan, BPD dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan produktif untuk memenuhi ekspektasi nasabah dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

3.Penguatan Peran BPD dalam Ekonomi Daerah dan Nasional

Sinergi antara BPD dan pemerintah daerah menjadi salah satu keunggulan strategis. Pengembangan BPD harus selaras dengan program-program pemerintah daerah, yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. BPD diharapkan berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah, menciptakan wilayah yang kuat dan bersaing.

4.Penguatan Perizinan, Pengaturan, dan Pengawasan BPD

OJK berkomitmen untuk memberikan dukungan bagi pengembangan BPD, termasuk mendorong harmonisasi kebijakan antara OJK dan pemerintah daerah. Penguatan pengawasan akan memastikan bahwa isu dan tantangan yang dihadapi BPD dapat diatasi dengan baik melalui komunikasi yang efektif dengan seluruh satuan kerja di OJK.

Roadmap ini merupakan living document yang akan disesuaikan dengan dinamika BPD dan perkembangan industri jasa keuangan, sehingga kebijakan yang diambil tetap relevan dan tepat waktu dalam mendukung ketahanan dan daya saing BPD serta kesinambungan program sebelumnya.

Syamsudin mengungkapkan Bank Sumsel Babel memiliki tiga strategi, yakni memperkuat proses bisnis, digitalisasi, dan SDM.

“Terkait proses bisnis, kita perkuat dari sisi capability. Kemudian digital, kita bangun ekosistem,” ungkapnya.

Menurutnya, selama ini BPD identik dengan bank yang hanya mengandalkan pasar aparatur sipil negara (ASN). Oleh karena itu, dalam roadmap tersebut BPD ditantang untuk fokus pada kredit produktif.

Adapun terkait permodalan, Bank Sumsel Babel tidak merasa khawatir karena modalnya telah mencapai Rp4,7 triliun per 30 September 2024. Sebagai informasi, ketentuan OJK mewajibkan BPD memiliki modal inti minimal Rp3 triliun hingga akhir 2024.

Jakarta -

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional untuk perbaikan tata kelola di industri tersebut. Gapki menyebut saat ini ada 37 Kementerian/Lembaga yang terlibat di industri kelapa sawit.

Menurut Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, banyaknya Kementerian/Lembaga yang terlibat memicu adanya tumpang tindih dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu ia berharap Pemerintahan Prabowo Subianto menyerap aspirasi pembentukan Badan Sawit Nasional.

"Jangan sampai seperti tahun-tahun sebelumnya, terlalu banyak Kementerian dan Lembaga yang terlibat. Akibatnya kebijakan itu ada yang tumpang tindih," katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Gapki, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Berbeda dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy menginginkan badan tersebut ada di bawah koordinasi langsung Presiden. BPDPKS sendiri merupakan badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan.

"BPDPKS kan di bawah Kemenkeu, nanti badan ini tidak di bawah Menteri lagi, langsung di bawah Presiden. Jadi nanti bisa mempercepat tata kelola yang lebih baik," sebutnya.

Pembentukan Badan Sawit Nasional diharapkan mampu mendukung program Prabowo terkait ketahanan pangan dan ketahanan energi. Apalagi produksi sawit saat ini cenderung menurun, sementara jumlah konsumsi terus meningkat.

"Tahun ini aja udah naik (konsumsi). Apalagi tahun depan B40. Nah ini jangan sampai terulang sejarah, Indonesia pernah jadi eksportir gula terbesar kedua dunia sekarang jadi importir," tutur Eddy.

Badan Sawit Nasional nantinya akan mirip dengan Malaysian Palm Oil Board (MPOB) yang mengelola sektor sawit mereka. Nantinya, perusahaan yang akan menjual hasil crude palm oil (CPO) ke perusahaan lain harus melapor ke badan tersebut.

"Perusahaan misalnya jual hasil CPO ke perusahaan lain harus lapor dulu ke badan tersebut. Jadi semua tercatat dengan baik, dan bisa mengenakan penalti juga kalau tidak tertib," tutupnya.

Simak Airlangga: Dana PSR Bagi Pekebun Sawit Bakal Dinaikkan Jadi Rp 60 Juta

[Gambas:Video 20detik]

(ily/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA -- Konsolidasi bank pembangunan daerah (BPD) menjadi salah satu agenda besar pada tahun 2024. Setelah OJK merilis aturan pemenuhan modal, bank daerah aktif melakukan konsolidasi lewat skema kelompok usaha bank (KUB).

Bank BJB (BJBR), Bank Jatim (BJTM) dan Bank DKI menjadi tiga bank daerah yang aktif menjalin kerja sama dengan bank daerah lain. Hingga sejauh ini, Bank BJB diketahui telah bekerja sama lewat skema KUB dengan 4 bank daerah lain.

Keempat BPD yang bekerja sama dengan Bank BJB ialah Bank Sultra, Bank Maluku Malut, Bank Jambi, dan Bank Bengkulu.

Tidak mau ketinggalan, Bank Jatim juga terus meningkatkan konsolidasi dengan tiga BPD lain. Sedikitnya tiga BPD yang berpeluang masuk dalam KUB BJTM Bank NTB Syariah, Bank Lampung dan Bank Banten (BEKS).

Bank BJB dan Bank Jatim menyetor modal guna memiliki saham di setiap bank daerah yang masuk dalam KUB perseroan.

Bank Jatim misalnya telah menyelesaikan transaksi penyertaan modal kepada Bank NTB Syariah senilai Rp100 miliar pada Rabu (9/10). Lewat aksi korporasi itu, Bank Jatim memiliki 4,09% saham di Bank NTB Syariah.

Selain itu, perseroan juga menyiapkan dana Rp160 miliar untuk penyertaan saham pada Bank Lampung dan Bank Banten. Perinciannya, Rp150 miliar untuk penyertaan saham pada Bank Lampung dan Rp10 miliar pada Bank Banten.

Selain kedua emiten bank itu, Bank DKI juga diketahui terus meningkatkan kerja sama KUB dengan Bank NTT. Bank DKI dikabarkan bakal menyerap saham baru dari rights issue Bank NTT.

"Jadi konsep KUB ini, Bank DKI akan masuk bukan mengakuisisi tapi nanti kita akan ada rights issue dari Bank NTT, kita ambil saham baru itu sebagai pemegang saham baru," kata Agus Haryoto Widodo, Direktur Utama Bank DKI, Senin (14/10/2024).

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut penguatan permodalan menjadi salah satu cara mendorong pertumbuhan BPD.Bank daerah harus memenuhi Modal Inti Minimum (MIM) sebesar Rp3 triliun per 31 Desember 2024.

Hingga akhir 2023, OJK mencatat terdapat 12 BPD yang belum memenuhi ketentuan MIM. Dari jumlah itu 2 BPD akan melakukan pemenuhan MIM melalui setoran modal mandiri, sementara 10 BPD akan melakukan konsolidasi dalam bentuk KUB.

Bisnis.com, JAKARTA -- Konsolidasi bank pembangunan daerah (BPD) menjadi salah satu agenda besar pada tahun 2024. Setelah OJK merilis aturan pemenuhan modal, bank daerah aktif melakukan konsolidasi lewat skema kelompok usaha bank (KUB).

Bank BJB (BJBR), Bank Jatim (BJTM) dan Bank DKI menjadi tiga bank daerah yang aktif menjalin kerja sama dengan bank daerah lain. Hingga sejauh ini, Bank BJB diketahui telah bekerja sama lewat skema KUB dengan 4 bank daerah lain.

Keempat BPD yang bekerja sama dengan Bank BJB ialah Bank Sultra, Bank Maluku Malut, Bank Jambi, dan Bank Bengkulu.

Tidak mau ketinggalan, Bank Jatim juga terus meningkatkan konsolidasi dengan tiga BPD lain. Sedikitnya tiga BPD yang berpeluang masuk dalam KUB BJTM Bank NTB Syariah, Bank Lampung dan Bank Banten (BEKS).

Bank BJB dan Bank Jatim menyetor modal guna memiliki saham di setiap bank daerah yang masuk dalam KUB perseroan.

Bank Jatim misalnya telah menyelesaikan transaksi penyertaan modal kepada Bank NTB Syariah senilai Rp100 miliar pada Rabu (9/10). Lewat aksi korporasi itu, Bank Jatim memiliki 4,09% saham di Bank NTB Syariah.

Selain itu, perseroan juga menyiapkan dana Rp160 miliar untuk penyertaan saham pada Bank Lampung dan Bank Banten. Perinciannya, Rp150 miliar untuk penyertaan saham pada Bank Lampung dan Rp10 miliar pada Bank Banten.

Selain kedua emiten bank itu, Bank DKI juga diketahui terus meningkatkan kerja sama KUB dengan Bank NTT. Bank DKI dikabarkan bakal menyerap saham baru dari rights issue Bank NTT.

"Jadi konsep KUB ini, Bank DKI akan masuk bukan mengakuisisi tapi nanti kita akan ada rights issue dari Bank NTT, kita ambil saham baru itu sebagai pemegang saham baru," kata Agus Haryoto Widodo, Direktur Utama Bank DKI, Senin (14/10/2024).

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut penguatan permodalan menjadi salah satu cara mendorong pertumbuhan BPD.Bank daerah harus memenuhi Modal Inti Minimum (MIM) sebesar Rp3 triliun per 31 Desember 2024.

Hingga akhir 2023, OJK mencatat terdapat 12 BPD yang belum memenuhi ketentuan MIM. Dari jumlah itu 2 BPD akan melakukan pemenuhan MIM melalui setoran modal mandiri, sementara 10 BPD akan melakukan konsolidasi dalam bentuk KUB.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bank menengah hingga besar optimistis penyaluran kredit makin optimal di tengah rencana Bank Indonesia (BI) terkait kebijakan pemberian insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) ke sektor padat karya mulai 1 Januari 2025.

Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau Bank BJB (BJBR) Yuddy Renaldi mengatakan sesuai dengan kondisi yang ada, mendorong penyaluran kredit kepada sektor padat karya akan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan masyarakat yang terbantu naik, sehingga konsumsi pun kembali meningkat,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Tercatat, untuk sektor padat karya seperti pertanian, industri pengolahan dan perdagangan porsi ketiganya cukup besar di BJBR dengan komposisi lebih dari 15%.

Menurutnya, dengan adanya insentif KLM ini tentu akan memberikan kelonggaran likuiditas yang lebih bagi BJB, sehingga dapat lebih optimal dalam penyaluran kredit yang dilakukan.

Senada, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengapresiasi langkah bank sentral untuk memberikan insentif ini ke sektor padat karya, termasuk ke sektor perumahan. Pasalnya, ini akan mendorong pertumbuhan kredit di sektor-sektor tersebut.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan sebagai bank yang fokus bisnisnya adalah menyalurkan pembiayaaan kepada sektor perumahan, tentu kebijakan tersebut akan membantu memberikan tambahan likuiditas.

“Penting untuk mendukung pertumbuhan kredit ke sektor perumahan, karena sektor ini memilki dampak turunan ke 185 subsektor lainnya yang juga padat karya,” ujarnya.

Dia menyebutkan setiap pembangunan 1 rumah dapat menyerap 5 tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

Terlebih lagi, lanjutnya, BTN akan menjadi pemain utama dalam program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintahan baru, sehingga adanya tambahan likuiditas yang mencukupi dari pengurangan Giro Wajib Minimum akan sangat menolong BTN dalam menumbuhkan penyaluran kredit untuk menggerakkan sektor perumahan.

Dari kalangan bank swasta, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turut memandang implementasi KLM merupakan hal positif dalam mendorong pertumbuhan kredit, khususnya kepada sektor-sektor prioritas yang padat karya yang dapat mendorong peningkatan lapangan kerja seperti pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.

“Kami optimis penyesuaian KLM tersebut dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya,” ucap EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn kepada Bisnis.

Sebagai informasi, BCA mencatatkan pertumbuhan total kredit sebesar 15,5% YoY menjadi Rp850 triliun per Juni 2024. Pertumbuhan di atas rata-rata industri ini ditopang oleh penyaluran kredit pruden ke berbagai sektor.

Adapun kontributor terbesar bagi pertumbuhan total kredit BCA adalah sektor jasa keuangan dan pertambangan non-migas. Di sisi likuiditas, loan to deposit ratio (LDR) BCA berada di posisi cukup memadai, per Juni 2024, LDR perusahaan berada di 72,7%.

Ke depannya, BCA senantiasa akan menyalurkan kredit ke sektor-sektor potensial, tentunya dengan memperhatikan berbagai pertimbangan seperti kondisi perkonomian domestik maupun global.

“Kami juga berkomitmen menyalurkan kredit secara pruden, sekaligus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dengan penerapan manajemen risiko yang disiplin,” ucapnya.

Perlu diketahui, Bank Indonesia (BI) memang berencana meramu ulang insentif kebijakan likuiditas berupa pengembalian GWM bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas yang pro-job atau yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan (padat karya) mulai 2025.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan saat ini pihaknya sedang dalam proses finalisasi dan kebijakan baru tersebut yang akan mulai berlaku per 1 Januari 2025.

"Rencananya akan kami berlakukan mulai 1 Januari 2025, kawan-kawan sedang memfinalisasi. Kisi-kisinya sektor [prioritas] yang besar penyerapan tenaga kerja itu sektor perdagangan, besar maupun eceran, pertanian, dan juga industri pengolahan yang padat karya,” ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2024).

Bukan hanya sektor tersebut, juga terhadap kredit yang bank salurkan kepada sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Termasuk sektor perumahan, mencakup konstruksi perumahan rakyat.

Saat ini, bank mendapatkan insentif kebijakan likuditas makroprudensial (KLM) apabila menyalurkan kredit ke sektor prioritas, yakni hilirisasi (minerba dan nonminerba), perumahan, pariwisata, dan sektor otomotif, perdagangan, LGA, dan jasa sosial.

Perry menekankan bahwa insentif KLM diberikan kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, berupa penurunan giro wajib minimum (GWM). Besarnya penurunan GWM akan tergantung sektor dan tergantung besarnya kredit yang dikucurkan.

Pada dasarnya, BI mengucurkan insentif KLM maksimal sebesar 4%. Rinciannya, apabila bank memberikan pembiayaan ke sektor prioritas, insentif maksimal 2,2%, insentif kepada bank dengan RPIM di atas 30% sebesar 1,3%, dan memberikan insentif kepada sektor hijau akan mendapat insentif sebesar 0,5%.

Sementara pada realisasinya, Perry menuturkan saat ini rata-rata bank menerima insentif sebesar 3,4%. “Kami akan naikkan ya hampir mendekati 4%. Tapi realokasi ke sektor-sektor yang lebih pro-job. Tentu saja dengan memastikan NPL-nya tidak lebih dari 5%,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan penyaluran insentif Kebijakan Insentif LikuiditasMakroprudensial (KLM) telah mencapai Rp256,5 triliun hingga minggu kedua Oktober 2024. Namun, insentif KLM yang diterima oleh bank umum swasta nasional (BUSN) pada Oktober sedikit berkurang dibandingkan bulan sebelumnya.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan kelompok bank BUMN menerima insentif KLM sebesar Rp119 triliun, BUSN sebesar Rp110,2 triliun, BPD sebesar Rp24,6 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar Rp2,7 triliun.

Dibandingkan dengan September 2024, insentif untuk BUSN turun dari Rp110,5 triliun, sementara alokasi untuk ketiga kelompok bank lainnya, seperti BUMN naik dari Rp118,6 triliun, BPD dari Rp24,4 triliun, dan KCBA dari semula Rp2,6 triliun.

“Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Hilirisasi Minerba dan Pangan, UMKM, Sektor Otomotif, Perdagangan dan Listrik, Gas dan Air (LGA), serta sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” ujarnya dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (16/10/2024).

Lebih lanjut, dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga. Secara sektoral, pertumbuhan kredit pada mayoritas sektor ekonomi tetap kuat, terutama pada sektor Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, Industri, Pertambangan, dan Pengangkutan.

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit investasi, masing-masing sebesar 10,01% (yoy), 10,88% (yoy), dan 12,26% (yoy) pada September 2024.

Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 11,37% (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh 5,04% (yoy), membaik dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ke depan, pertumbuhan kredit 2024 diprakirakan tetap berada pada kisaran 10%-12%.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat implementasi KLM. untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja, serta sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraaan masyarakat, termasuk kelas menengah bawah, segmen UMKM dan Ultra Mikro (UMi) serta sektor hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Kata Perry, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial longgar tersebut dengan sinergi kebijakan bersama Pemerintah, KSSK, perbankan, serta pelaku dunia usaha,

“[Hal ini] agar benar-benar dapat mendukung peningkatan kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.