Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tekstil diselimuti awan mendung seiring catatan kinerja keuangan jeblok imbas pandemi Covid-19. Sejumlah emiten tekstil pun mendapatkan notasi khusus dari Bursa Efek Indonesia (BEI) gara-gara terlilit utang jumbo hingga ancaman pailit.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) setidaknya ada enam emiten tekstil yang mendapatkan notasi khusus. Keenam emiten tekstil itu yakni PT Century Textile Industry Tbk. (CNTX), PT Panasia Indo Resources Tbk. (HDTX), PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. (SBAT), PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL), PT Nusantara Inti Corpora Tbk. (UNIT), dan PT Pan Brothers Tbk. (PBRX).

CNTX, misalnya, mendapatkan notasi khusus E gara-gara laporan keuangan terakhir yang menunjukkan ekuitas negatif, mengacu laporan keuangan kuartal II/2024. CNTX juga mendapatkan notas khusus X seiring dengan dicatatkannya CNTX di papan pemantauan khusus.

HDTX mendapatkan notasi khusus E karena laporan keuangan terakhir yang menunjukkan ekuitas negatif mengacu laporan keuangan kuartal III/2024. HDTX juga dicatatkan di papan pemantauan khusus serta masuk notasi khusus X BEI.

SBAT mendapatkan notasi khusus M karena adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). SBAT juga mendapatkan notasi L dari Bursa, karena terakhir menyampaikan laporan keuangan per kuartal III/2023. SBAT juga mendapatkan notasi S seiring dengan laporan keuangan terakhir yang menunjukkan tidak ada pendapatan usaha.

Selain itu, SBAT mendapatkan notasi Y karena belum menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) sampai dengan enam bulan setelah tahun buku berakhir. Lalu, SBAT mendapatkan notasi khusus X karena masuk ke dalam papan pemantauan khusus.

SRIL bahkan mendapatkan notasi khusus B karena adanya permohonan pernyataan pailit, permohonan pembatalan perdamaian, atau dalam kondisi pailit. SRIL juga mendapatkan notas khusus E dari Bursa, gara-gara laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif.

Kemudian, SRIL memperoleh notasi khusus L karena terakhir menyampaikan laporan keuangan per kuartal II/2024. Lalu, SRIL masuk ke dalam papan pemantauan khusus sehingga mendapatkan notasi khusus X.

UNIT mendapatkan notasi khusus L karena terakhir menyampaikan laporan keuangan per kuartal II/2020. UNIT juga mendapatkan notasi khusus Y karena belum menyelenggarakan RUPST sampai dengan 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Lalu, UNIT masuk ke papan pemantauan khusus dan mendapatkan notasi khusus X.

PBRX menghadapi PKPU sehingga mendapatkan notasi khusus M. Selain itu, PBRX mendapatkan notasi khusus L karena terakhir menyampaikan laporan keuangan kuartal I/2024. PBRX pun masuk papan pemantauan khusus sehingga mendapatkan notasi khusus X.

Harga saham deretan emiten tekstil itu pun jeblok. Harga saham SBAT yang menghadapi PKPU jeblok 88,89% sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD) ke level Rp1 per saham. PBRX yang juga menghadapi PKPU mencatatkan kinerja harga saham yang anjlok 54% YtD ke level Rp23 per saham.

Kinerja keuangan emiten tekstil pun jeblok. SRIL yang menghadapi ancaman pailit mencatatkan rugi bersih sebesar US$25,73 juta atau Rp405,36 miliar per kuartal II/2024 (kurs Rp15.752 per dolar AS). Kemudian, CNTX mencatatkan rugi US$3,71 juta atau Rp58,43 miliar.

PBRX yang menghadapi PKPU masih mencatatkan laba bersih US$124.909 per kuartal I/2024. Namun, laba bersih PBRX susut 89,22% sepanjang tahun berjalan (year on year/YoY).

Dampak Pandemi Covid-19 ke Emiten Tekstil

Direktur Pan Brothers Fitri Ratnasari Hartono mengatakan penurunan kinerja bisnis perseroan terjadi seiring dengan pandemi Covid-19. Pada 2021, PBRX melakukan restrukturisasi keuangan. Namun, setelah restrukturisasi keuangan, perseroan dihadapkan dengan fasilitas pinjaman yang terbatas serta kesulitan dalam memperoleh fasilitas pinjaman tambahan.

Dengan ketiadaan fasilitas letter of credit (LC), PBRX dihadapkan dengan kondisi modal kerja yang ketat. Tantangan-tantangan tersebut kemudian memuncak pada 2024 dengan adanya pengurangan fasilitas LC lebih lanjut yang berdampak pada penurunan pesanan penjualan dari pelanggan, dikarenakan keterbatasan modal kerja perseroan.

"Kalau dari pendapatan kan kami turun banyak. Dari segi cash flow, otomatis juga ketat sekali. Sehingga kami juga untuk booking capital sangat-sangat terbatas. Biasanya kami ada fasilitas LC untuk pembelian bahan baku. Sekarang fasilitas LC-nya benar-benar limited," ujar Fitri pada Rabu (6/11/2024).

Perseroan pun kini menghadapi PKPU. Status PKPU PBRX sendiri telah diperpanjang sejak Juli lalu, dan berakhir pada 22 November 2024 mengacu keputusan Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat. Di tengah masa PKPU, Pan Brothers fokus melakukan korespondensi dengan kreditur baik bank serta pemegang obligasi terkait skema restrukturisasi utangnya.

Total utang yang akan direstrukturisasi kepada kreditur bank serta pemegang obligasi mencapai sekitar US$340 juta. Skema penyelesaian utang itu salah satunya melalui skema obligasi wajib konversi (OWK) atau mandatorily convertible bond (MCB), kepada pemilik obligasi serta pemberi pinjaman non-active bilateral.

Komisaris Utama SRIL Iwan S. Lukminto sebelumnya sempat mengatakan bahwa kinerja SRIL yang jeblok hingga kini dalam bayang-bayang pailit, terdampak oleh penurunan permintaan di tingkat global maupun di tingkat domestik.

Iwan juga menjelaskan dampak makro ekonomi seperti suku bunga dan inflasi tinggi serta kondisi geopolitik terkait perang Rusia-Ukraina serta perang Israel-Palestina menyebabkan penurunan tingkat permintaan dimana masyarakat global lebih mengutamakan kepada kebutuhan pangan dan energi.

Selain itu, jalur pengiriman juga mengalami gangguan yang mana biaya pengiriman meningkat dikarenakan jarak tempuh yang lebih jauh untuk menghindari Terusan Suez.

Sritex pun kemudian diputus pailit oleh PN Semarang pada bulan lalu (21/10/2024). Iwan menjelaskan perusahaanya bakal membentuk tim untuk merancang strategi besar penyelamatan perusahaan usai diputus pailit.

Tim itu dibentuk sejalan dengan arahan perencanaan strategi penyelamatan usaha sebagai arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Arahannya tadi aja, ya kita buat strategi besar aja, Nanti kita mempunyai tim di situ, nah ini kita baru, belum bisa dipublikasikan, tapi kita bernaung di industri [Kemenperin],” kata Iwan di Kantor Kemenperin, akhir bulan lalu (28/10/2024).

Prospek Negatif Saham Emiten Tekstil

Sejumlah analis menilai negatif prospek saham emiten tekstil, terutama selepas SRIL resmi dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang. Alasannya, kinerja keuangan dan operasional emiten tekstil relatif tertekan dalam akibat impor yang masif dari China.

Customer Literation and Education PT Kiwoom Sekuritas Indonesia, Vinko Satrio Pekerti mengatakan situasi itu membuat harga jual tekstil di dalam negeri ikut terkoreksi signifikan. Konsekuensinya, sebagian besar perusahaan tidak mampu membayar kewajiban utang pada kreditur.

“Tren penurunan penjualan sejak era pandemi Covid-19 sangat berdampak pada kemampuan pemenuhan kewajiban perusahaan,” kata Vinko pada beberapa waktu lalu.

Secara umum, kata Vinko, industri tekstil tengah menghadapi tantangan fluktuasi harga bahan baku serta persaingan global. Dia berharap pemerintah dapat mencari keluar atas kesulitan industri pada karya tersebut.

Sementara, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan sebagian besar saham emiten tekstil bergerak tidak likuid sejak pandemi lalu. Dia mengatakan perlu perbaikan kinerja dari sektor ini.

“Emiten tekstil saat ini kurang likuid ya,” katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2024 sebanyak 7,47 juta orang. Komposisi itu berasal dari 215,37 juta penduduk usia kerja dan 152,11 juta angkatan kerja yang tidak terserap.

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan jumlah pengangguran itu turun 390 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran jumlahnya adalah sebanyak 7,47 juta orang atau menurun sekitar 0,39 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2023," kata Amalia dalam konferensi pers, Selasa (5/11/224).

Dengan jumlah pengangguran yang menurun, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga menurun menjadi 4,91% pada Agustus 2024. Angka itu lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan sebelum pandemi COVID-19 pada Agustus 2019 yang mencapai 5,23%.

"Jika dirinci lebih lanjut, penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Agustus tahun lalu ini terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan," jelas Amalia.

Amalia memaparkan jumlah orang bekerja saat ini mencapai 144,64 juta orang, bertambah 4,79 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Terdiri dari pekerja penuh 98,45 juta orang, pekerja paruh waktu 34,63 juta orang, dan setengah pengangguran 11,56 juta orang.

Hal itu membuat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat mencapai 70,63% pada Agustus 2024, lebih tinggi jika dibandingkan Agustus 2023 yang mencapai 69,48%. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki masih lebih tinggi sebesar 84,66% dibandingkan TPAK perempuan 56,42%.

"Tiga lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan dan industri pengolahan. Selama periode Agustus 2023-Agustus 2024, lapangan usaha penyerap tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan dan industri pengolahan," ucapnya.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Majelis Hakim menegur Harvey Moeis dalam sidang lanjutan kasus korupsi tata niaga timah yang merugikan negara sebesar Rp 300 triliun.

Teguran tersebut disampaikan karena Harvey dianggap tidak mendengarkan pertanyaan hakim dengan baik, khususnya terkait jumlah uang yang dikumpulkan oleh bos-bos smelter swasta untuk dana corporate social responsibility (CSR) dalam kerja sama dengan PT Timah Tbk.

Awalnya, Harvey menyatakan bahwa tidak ada jumlah minimum dari uang yang dikumpulkan oleh bos-bos smelter swasta tersebut, karena sifatnya yang sukarela.

"Tidak ada yang minimum (uang dari bos smelter) karena sifatnya sumbangan dan sukarela," kata Harvey di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Bukan, itu makanya dengarkan dulu pertanyaannya. Jangan langsung nyerocos saja, kayak sudah di-setting saudara mau ngomong apa, makanya nyerocos saja. Pertanyaan saya didengar dulu," tegur Hakim.

"Ini enggak nyambung pertanyaan saya sama penjelasan saudara, kayak sudah diajarin saudara tadi, ini saja, atau sudah dihapalin, maka dengarkan dulu," kata Hakim.

Hakim kemudian mengulangi pertanyaannya mengenai jumlah uang yang diterima Harvey dari Helena Lim, pemilik PT Quantum Skyline Exchange.

"Tidak ada mininumnya, Yang Mulia," jawab Harvey.

"Kan ini bervariasi, tidak dicatat? Tidak ingat? Saudara pengusaha batu bara loh. Yang masuk akal dong," ujar Hakim.

"Saya tidak ingat, Yang Mulia, tidak dicatat," jawabnya.

Hakim mempertanyakan mengapa Harvey tidak mencatat jumlah uang yang diterimanya, padahal seharusnya ada laporan keuangan kepada Kapolda Bangka Belitung.

"Tidak saya catat, itu catat bagi saya agar lebih tertib, Yang Mulia," ucap dia.

Dalam sidang tersebut, Harvey juga mengungkapkan bahwa dana CSR yang dikumpulkan dari bos-bos smelter digunakan untuk membeli alat kesehatan terkait Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Harvey dalam sidang lanjutan kasus korupsi tata niaga timah untuk empat terdakwa yaitu Beneficial Ownership CV Venus Inti Perkasa (VIP) sekaligus Komisaris PT Menara Cipta Mulia (MCM) Tamron; General Manager Operational CV Venus Inti Perkasa Ahmad Albani; Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa Hassan Thjie alias Asin; dan wiraswasta Kwang Yung. "Untuk Covid-19, Yang Mulia. Saya belikan alat-alat Covid-19, Yang Mulia," ujarnya.

Hakim kemudian mempertanyakan relevansi penggunaan dana tersebut untuk alat kesehatan.

"Apa urusannya saudara dengan alat Covid-19?" tanya hakim.

"Ketika itu kondisinya semuanya lagi kekurangan, Yang Mulia, ada kawan kami yang kebetulan main alkes, kebetulan beliau menawarkan," jawab Harvey.

Harvey mengaku belum memberikan informasi kepada para bos smelter bahwa dana tersebut digunakan untuk membeli alat kesehatan.

Ia menyebutkan bahwa alat kesehatan tersebut disalurkan ke dua rumah sakit, yaitu RSCM dan RSPAD.

Harvey mengatakan, alat kesehatan itu langsung dikirimkan oleh produsen ke rumah sakit mengingat sulitnya mendapatkan alat kesehatan tersebut.

"(Dikirim oleh) Yang menjual itu, dia bilang waktu itu karena alat-alat jarang sekali susah didapat, dia menyampaikan kepada saya bahwa dia bisa dapat alokasi 3 alat ventilator dan 2 alat PCR, Yang Mulia," ucap Harvey.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tegur Harvey Moeis, Hakim: Ini Kayak Sudah Di-Setting Saudara Mau Ngomong Apa", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/04/17215551/tegur-harvey-moeis-hakim-ini-kayak-sudah-di-setting-saudara-mau-ngomong-apa?page=2.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Terdakwa kasus korupsi tata niaga timah, Harvey Moeis mengungkapkan dana corporate social responsibility (CSR) yang dikumpulkan dari bos-bos smelter swasta digunakan untuk membeli alat kesehatan terkait Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Harvey dalam sidang lanjutan kasus korupsi timah untuk empat terdakwa yaitu Beneficial Ownership CV Venus Inti Perkasa (VIP) sekaligus Komisaris PT Menara Cipta Mulia (MCM) Tamron; General Manager Operational CV Venus Inti Perkasa Ahmad Albani; Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa Hassan Thjie alias Asin; dan wiraswasta Kwang Yung.

"Untuk Covid-19, Yang Mulia. Saya belikan alat-alat Covid-19 Yang Mulia," kata Harvey di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (4/11/2024).

Hakim lantas mempertanyakan alasan uang tersebut digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan Covid-19.

Harvey lalu menyebutkan bahwa ada salah satu rekannya yang merupakan pengusaha di sektor alat kesehatan.

"Ketika itu kondisinya semuanya lagi kekurangan (alkes) Yang Mulia, ada kawan kami yang kebetulan main (pengusaha) alkes, kebetulan beliau menawarkan," jawab Harvey.

Meski demikian, Harvey mengaku belum memberikan informasi kepada para bos smelter bahwa dana tersebut dibelikan untuk alat kesehatan.

Ia mengatakan, alat kesehatan itu diberikan ke dua rumah sakit.

"Salah satunya untuk RSCM dan RSPAD, Yang Mulia," ujar Harvey.

Ia menuturkan, alat kesehatan itu langsung dikirimkan oleh produsen ke rumah sakit mengingat sulitnya mendapatkan alat kesehatan tersebut.

"(Dikirim oleh) Yang menjual itu, dia bilang waktu itu karena alat alat jarang sekali susah didapat, dia menyampaikan kepada saya bahwa dia bisa dapat alokasi 3 alat ventilator dan 2 alat PCR, Yang Mulia," ucap dia.

Sebelumnya, komisaris perusahaan smelter timah swasta PT Stanindo Inti Perkasa, Suwito Gunawan mengaku menyetorkan dana CSR yang diminta Harvey Moeis ke perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) milik Helena Lim.

Menurut Suwito, beberapa bulan setelah perusahaan swasta menjalankan kerja sama sewa smelter dengan PT Timah, Harvey meminta para bos smelter membayar dana CSR dalam suatu pertemuan.

Suwito menuturkan, Harvey mengumpulkan dana CSR untuk penanganan Covid-19 atau perbaikan lahan, tetapi Harvey tidak menyebutkan nilai yang harus disetorkan.

Suwito mengeklaim, pihaknya menyetorkan dana CSR secara sukarela dan tidak dihitung dengan tonase peleburan timah yang dikerjakan perusahaannya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sidang Kasus Timah, Harvey Moeis Sebut Uang dari Bos-bos Smelter Swasta Dipakai Beli Alkes Covid-19", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/04/16342271/sidang-kasus-timah-harvey-moeis-sebut-uang-dari-bos-bos-smelter-swasta.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan monopoli yang dilakukan oleh sejumlah perusaahaans swasta pada pengadaan APD Covid-19, yang kini disebut merugikan keuangan negara Rp319 miliar.

Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada konferensi pers penahanan tersangka kasus APD, Jumat (1/11/2024). Tersangka dimaksud yakni Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PPM) Ahmad Taufik.

Dua tersangka lain yakni Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI) Satrio Wibowo serta mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Budi Sylvana telah ditahan awal Oktober 2024 lalu.

Ghufron menjelaskan bahwa dalam pengadaan APD saat pagebluk 2020 lalu, perusahaan-perusahaan yang berperan sebagai produsen maupun distributor hazmat diduga melakukan praktik monopoli. Beberapa perusahaan di antaranya adalah PT PPM milik Ahmad Taufik, PT EKI milik Satrio, serta PT Yoon Shin Jaya (YS) milik Shin Dong Keun yang mewakili para produsen APD.

"Kerja Sama antara PT PPM, PT EKI, PT YS dan para produsen APD merupakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut berlawanan dengan Pasal 4 Undang-undang No.5/1999 di mana pengusaha dilarang secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan pemasaran sehingga terbentuk monopoli," jelasnya pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Selain monopoli, terdapat sejumlah perbuatan melawan hukum lain yang diduga dilakukan perusahaan-perusahaan itu. PT EKI dan PT YS disebut tidak memiliki Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) kendati terlibat dalam mata rantai pengadaan APD.

Kemudian, PT EKI dan PT PPM disebut tidak menyiapkan dan menyerahkan bukti pendukung kewajaran harga kepada PPK sehingga melanggar prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah dalam penanganan keadaan darurat.

"PT EKI ditetapkan sebagai penyedia APD, padahal tidak mempunyai pengalaman untuk mengadakan APD sebelumnya," lanjut Ghufron.

DUGAAN MARK UP

Pada konferensi pers sebelumnya, Oktober 2024 lalu, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan asal usul kerugian keuangan negara sebesar Rp319 miliar yang dihasilkan dari audit bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Awalnya, anggaran pengadaan APD oleh pemerintah bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam proses pengadaan, penyidik KPK mengendus dugaan penggelembungan harga atau mark-up.

Asep menduga kerugian negara Rp319 miliar itu seharusnya tidak terjadi apabila APD langsung dipasok dari PT PPM ke Kemenkes, tanpa harus ada pelibatan PT EKI.

"Jadi secara garis besar bahwa ada penambahan harga, ada mark up harga antara PT PPM dengan Kemenkes, di tengahnya ada PT EKI. Jadi, seharusnya kalau misalkan langsung ke PT PPM itu harganya lebih rendah. Sehingga di situ ada kenaikan harga, peningkatan harga, mark-up lah," ujar Jenderal Polisi bintang satu itu.

Asep menjelaskan bahwa kasus dugaan korupsi itu bermula ketika pemerintah berupaya untuk memenuhi kebutuhan APD saat awal pandemi Covid-19 sekitar empat tahun lalu. Pengadaan dilakukan dengan turut melibatkan aparat seperti TNI dan Polri. Bahkan, APD itu langsung diambil oleh TNI dari Kawasan Berikat berdasarkan instruksi Kepala BNBP yang saat itu dipimpin Letjen TNI Doni Monardo.

APD lalu diambil aparat pada 21 Maret 2020 untuk disebar ke 10 provinsi. Namun, pengambilan dilakukan tanpa kelengkapan dokumentasi, bukti pendukung, serta surat pemesananan.

Menurut Asep, inti permasalahan dalam kasus tersebut adalah perbedaan harga yang cukup lebar. Awalnya, APD untuk Kemenkes hanya dipasok langsung oleh PT PPM.

Perusahaan milik Ahmad Taufik itu merupakan perusahaan yang ditunjuk sebagai distributor utama oleh para produsen APD. Salah satunya yakni oleh Direktur Utama PT Yoon Shin Jaya Shin Dong Keun. Pada saat itu, Kemenkes membeli 10.000 set APD dari PT PPM dengan harga hanya Rp379.500 per set.

Namun, setelahnya Shin Dong Keun turut menandatangani kontrak kesepakatan dengan Direktur Utama PT EKI Satrio Wibowo untuk menjadi authorized seller. Kontraknya yakni sebanyak 500.000 set APD dengan harga dinamis atau tergantung nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat pemesanan.

PT PPM dan PT EKI lalu memutuskan untuk menandatangani kontrak kerja sama distribusi. PT PPM mendapatkan margin keuntungan 18,5%.

Adapun penawaran harga APD melonjak dari Rp379.500 per set menjadi US$60 atau hampir mendekati Rp1 juta per set. Kemudian, Sestama BNPB saat itu, Harmensyah, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DSP BNPB melakukan negosiasi harga dengan Satrio agar harga APD diturunkan menjadi US$50 (sekitar Rp700.000) per set.

Harga itu pun tetap hampir dua kali lipat yang dibayar oleh Kemenkes ke PT PPM awalnya yakni Rp379.500 per set. "Jadi ini sangat jauh perbedaan harganya antara yang dibeli oleh Kemenkes kemenkes sebesar Rp370.000 per set, dengan yang diadakan oleh KPA. Itu saudara HM [Harmensyah] dengan saudara SW [Satrio]," jelas Asep.

Di sisi lain, PT PPM juga akan menagih 170.000 set APD gelombang pertama yang telah didistribusikan oleh TNI sebelumnya dengan harga sekitar Rp700.000 per set.

Tidak hanya itu, Satrio juga diduga menghubungi Kepala BNPB Doni Monardo untuk segera menyelesaikan pembayaran 170.000 set APD yang diambil TNI. Dia juga meminta agar diberikan SPK dari BNPB agar sesuai dengan pengamanan raw material dari Korea Selatan.

Pada 25 Maret 2020, PT EKI dan perusahaan Shin Dong Keun merealisasikan kontrak mereka dengan pemesanan 500.000 set APD. Pemesanan dilakukan dengan menyerahkan giro Rp113 miliar bertanggal 30 Maret 2020.

Akan tetapi, pemesanan menggunakan dokumen kepabeanan PT PPM karena PT EKI tidak memiliki izin penyaluran alat kesehatan, gudang serta bukan perusahaan kena pajak (PKP).

KPK mencatat, ada dua kali pembayaran dari negara kepada PT PPM. Pertama, Rp10 miliar ketika belum ada kontrak atau surat pesanan. Kedua, Rp109 miliar yang diserahkan oleh Pusat Krisis Kesehatan.

Setelah itu, pada 28 Maret 2020, Budi Sylvana ditunjuk sebagai PPK dari Kemenkes menggantikan Eri Gunawan menggunakan surat bertanggal backdate sehari. Pada kesempatan yang sama, surat pesanan APD dari Kemenkes diterbitkan untuk sebanyak 5 juta set dengan harga US$48,4 per set.

Surat itu diteken oleh Budi, Taufik dan Satrio. Namun, KPK menyebut surat itu tidak mencantumkan spesifikasi pekerjaan, waktu pelaksanaan, pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak. Tidak hanya itu, surat yang hanya ditujukan kepada PT PPM juga ikut ditandatangani oleh PT EKI.

Adapun Kemenkes mencatat telah menerima 3.140.200 set APD PT PPM dari total 5.000.000 set yang dipesan sampai dengan 18 Mei 2020. Dari waktu pemesanan sampai dengan saat itu, telah dilakukan negosiasi antara Kemenkes dengan PT PPM untuk menurunkan harga.

Kedua pihak menyepakati negosiasi yakni 503.500 set APD yang dikirim dari periode 27 Apil sampai dengan 7 Mei 2020 dihargai sebesar Rp366.850 per set. Setelahnya, satu set APD akan dihargai Rp294.000.

Asep menuturkan, hasil audit final yang dilakukan BPKP menunjukkan adanya kerugian negara yang timbul akibat pengadaan APD itu senilai Rp319 miliar. Dia memastikan penyidik bakal menelusuri lebih jauh ke mana saja aliran uang tersebut.

"Atas pengadaan tersebut, audit BPKP menyatakan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp319 miliar," terang Asep.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri Ahmad Taufik (AT) pada Jumat (1/11/2024).

Ahmad Taufik adalah salah satu tersangka kasus korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di Kementerian Kesehatan dengan sumber dana dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2020.

"KPK akan melakukan penahanan terhadap Tersangka AT, untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 1-20 November 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK Gd. ACLC atau C1," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat.

Ghufron mengatakan, Ahmad Taufik menyusul dua tersangka lainnya yaitu mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Budi Sylvana (BS), dan Satrio Wibowo (SW) selaku Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia.

Ketiganya ditetapkan tersangka oleh KPK karena membuat kerugian negara sebesar Rp 319 miliar.

"Atas pengadaan tersebut, Audit BPKP menyatakan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 319 miliar (Rp 319.691.374.183,06)," ujarnya.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga terjadi pelanggaran prosedur pembelian APD Covid-19.

Di antaranya, pendistribusian APD oleh TNI atas perintah Kepala BNPB pada saat itu, dengan mengambil APD dari PT PPM di Kawasan Berikat, dan langsung mengirimkan ke 10 provinsi dengan tidak dilengkapi dokumentasi, bukti pendukung, dan surat pemesanan.

Kemudian negosiasi ulang harga APD oleh KPA BNPB Harmensyah dengan Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia Satrio Wibowo (SW) agar diturunkan dari harga USD 60 menjadi USD 50. Penawaran tersebut tidak mengacu pada harga APD (merk yang sama) yang dibeli oleh Kemenkes sebelumnya, yaitu sebesar Rp 370.000.

Lalu, terjadi backdate untuk menunjuk Budi Sylvana sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan APD di Kementerian Kesehatan RI pada 28 Maret 2020. Sedangkan Surat Keputusan Penunjukan tersebut dibuat satu hari sebelumnya.

Kemudian terdapat Surat Pesanan APD dari Kementerian Kesehatan kepada PT. PPM (Permana Putra Mandiri) sejumlah 5 juta set dengan harga satuan USD 48,4, yang ditandatangani oleh BS (Budi Sylvana) selaku PPK, AT (Ahmad Taufik) selaku Dirut PT. PPM (Permana Putra Mandiri) dan SW (Satrio Wibowo) selaku Dirut PT. Energi Kita Indonesia.

Namun, surat tersebut tidak terdapat spesifikasi pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak secara terperinci.

Selain itu, Surat Pemesanan tersebut ditujukan kepada PT PPM, tetapi PT EKI (Energi Kita Indonesia) turut menandatangani Surat tersebut.

Ahmad Taufik disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pailitnya raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menjadi sorotan publik dan pemerintah. Di sisi lain, kondisi tekstil dalam negeri memang sedang dalam tekanan.

Menurut Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita menjelaskan, terpuruknya industri tekstil tak lepas dari tiga persoalan.

Apa saja persoalan itu? Menurut Reni, salah satunya lantaran impor yang luar biasa usai COVID-19.

"Kita harus punya kebijakan yang tepat untuk industri tekstil kita. Jangan sampai terulang ada kasus-kasus Sritex yang lain kan. Karena bisnisnya tuh hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah COVID-19, terus perang, terus Permendag 8," terang Reni di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Pasti kita harus ada rumusan yang pas nih. Yang pasti kalau dari dulu-dulu kan kita selalu bangga buatan Indonesia, nah ini saatnya kita untuk bangga buatan lokal nih," sambung Reni.

Reni menjelaskan pangsa pasar Sritex adalah 60% untuk ekspor. Namun karena kondisi pasar global kurang baik maka perusahaan berusaha mengalihkan pasarnya ke Tanah Air.

Sayangnya pasar di dalam negeri justru sudah diisi oleh produk-produk impor. Menurut Reni, kondisi seperti ini tak hanya dialami Sritex namun oleh perusahaan tekstil lainnya dan industri pakaian jadi.

"Sritex kan ekspor 60%. Terus ketika dunia global saat ini tidak baik-baik saja kepinginnya kan dia mengisi pasar dalam negeri. Begitu dia lihat dalam negeri kok perintah kok kayaknya kurang juga ya akhirnya diisilah oleh produk impor. Nah ini bukan hanya Sritex yang mengalami, umumnya kalau untuk Industri pakaian jadi pun seperti itu," tutur Reni.

Saksikan Live DetikPagi:

Bisnis.com, DENPASAR - Nasib 80 Tenaga Kesehatan (Nakes) di Bali yang direkrut oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 terkatung - katung karena tidak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Para tenaga kesehatan tersebut terdiri dari perawat, bidan hingga dokter. Mereka direkrut oleh Pemprov Bali untuk membantu penanganan pasien pandemi Covid-19 di Bali, dengan penempatan di berbagai fasilitas kesehatan. Akan tetapi setelah dua tahun bekerja, nasib para nakes tersebut justru tidak jelas.

Mereka tetap mendapat Surat Keputusan (SK) penugasan dan gaji sebagai tenaga kontrak Pemprov Bali, akan tetapi tidak bekerja secara langsung di bawah Faskes atau RS yang dinaungi oleh Pemprov Bali. Puluhan Nakes tersebut justru ditempatkan di Faskes Kabupaten/Kota asal mereka mulai dari RSUD Kabupaten/Kota hingga Puskesmas yang notabene berada di bawah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hal ini yang kemudian menjadi masalah ketika para tenaga kesehatan tersebut mengajukan diri menjadi PPPK. Pendaftaran para Nakes tersebut ditolak oleh sistem karena SK mereka tidak sesuai dengan tempat mereka ditugaskan. Mereka bekerja di Faskes Kabupaten akan tetapi SK dikeluarkan oleh Provinsi Bali. Faskes di Kabupaten Kota tidak bisa mengeluarkan rekomendasi atau keterangan kerja karena status Nakes tersebut merupakan tenaga kontrak Pemprov.

Nakes tersebut juga tidak mendapat prioritas utama menjadi PPPK Pemprov Bali karena tidak bekerja di Faskes atau rumah sakit yang dinaungi langsung oleh pemerintah provinsi.

Salah satu Nakes, Windu menjelaskan kebingungan karena tidak bisa mendaftar PPPK, padahal sejak 2022 mereka sudah terdata di database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia bersama rekan - rekannya mengadu ke DPRD Provinsi Bali agar diberikan kesempatan menjadi PPPK sehingga pengabdiannya tidak sia-sia.

Windu meminta agar Pemprov, Pemkab dan BKN melakukan koordinasi mencari solusi agar 80 nakes bisa mendaftar dan diterima menjadi PPPK. "Kami berharap ada solusi untuk membuka kembali pendaftaran, seperti di Papua, pendaftaran bisa dibuka kembali sampai tanggal 26. Kami ingin agar hak kami diakui meskipun pendaftaran sudah tutup,” jelas Windu saat audiensi dengan DPRD dikutip Selasa (29/10/2024).

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta menjelaskan secara prinsip para tenaga kesehatan tersebut harusnya bisa mendaftar menjadi PPPK, karena mereka sudah memiliki SK, terdaftar di BKN, dan berjasa menangani pandemi covid-19 di Bali.

Suwirta meminta agar instansi terkait di Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama BKN Provinsi Bali berkonsultasi ke Kementerian terkait untuk mencari solusi bagi 80 nakes. "Kami juga akan mengusulkan agar ada surat pemindahan dari Provinsi ke Kabupaten tempat mereka bekerja. Kasihan jika pengabdian mereka yang sudah lama terlewatkan," ujar Suwirta.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menjelaskan Pemprov Bali tidak lepas tangan terhadap puluhan Nakes tersebut, mereka tetap diusulkan ikut PPPK pada gelombang kedua. Karena menurutnya seleksi PPPK gelombang pertama untuk Nakes yang bekerja langsung di Faskes Provinsi Bali.

“Kami sudah mengusulkan agar mereka diizinkan mendaftar di gelombang kedua. Mereka tenaga Pemprov tapi kerjanya tidak di instansi Pemprov, maka dari itu BKN membuat dua gelombang,” jelas Dewa Indra.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur nomor urut dua, Dharma Pongrekun, mengaku telah berusaha maksimal dalam menghadapi debat kedua Pilkada Jakarta 2024 yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Pademangan, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

"Ya, seperti yang lalu-lalu saja, kami berusaha maksimal, tetapi semua kami ikutin saja prosesnya. Karena, bagaimanapun juga, ini seperti kuis," ujar Dharma di BCIS, Pademangan, Ancol, Minggu malam.

Dharma menjelaskan bahwa persiapan yang telah ia lakukan mencakup kajian berbagai permasalahan di Jakarta. Namun, ia menyebut bahwa tidak semua materi yang dipelajari keluar dalam sesi debat.

"Ya belum tentu yang kami sudah pelajari, yang kami sudah siapkan, terus pertanyaan itu jatuh ke kami. Jadi yang lucky ya lucky lah," katanya.

Dharma juga menyoroti dinamika saling serang dalam debat. Ia menilai seru, meskipun terkendala waktu yang terbatas.

"Tapi ya asik juga sih kalau sebenernya, sayangnya serang menyerang tidak tuntas karena waktunya dibatasin. Kalau di Amerika kan hampir selesai itu padahal tadi saya masih mau loh," ungkapnya.

Debat kedua Pilkada Jakarta 2024 yang berlangsung Minggu malam ini mengangkat tema “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.”

Tema tersebut mencakup subtema seperti infrastruktur terintegrasi, pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, serta inflasi bahan pokok.

Tiga pasangan calon berpartisipasi dalam debat ini, yaitu pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono yang didukung sejumlah partai, pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang maju secara independen, dan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno yang didukung PDI-P dan Partai Hanura.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, menilai pandemi Covid-19 menjadi penyebab terjadinya penurunan pengunjung dan omzet di Pasar Tanah Abang.

"Apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di (Pasar) Tanah Abang itu (mengalami penurunan pengunjung dan omzet) akibat pandemi (Covid-19) kemarin. Seandainya tidak ada pandemi, maka ekonomi akan terbang jauh, terbang tinggi," ungkap Dharma dalam debat kedua Pilkada Jakarta 2024, Minggu (27/10/2024).

Menurut Dharma, pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadinya deflasi sampai akhirnya banyak pabrik yang tutup.

"Itu adalah efek pandemi pada produsen. Barang hilang dari pasaran, kalaupun tersisa harganya mahal sehingga terjadi inflasi," tutur Dharma.

Sebagai informasi, debat kedua Pilkada Jakarta 2024 berlangsung malam ini, dimulai pukul 19.00 WIB, di Beach City International Stadium (BCIS), Pademangan, Ancol, Jakarta Utara.

Tema debat kali ini akan mengangkat isu tentang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Debat ini diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 01, Ridwan Kamil-Suswono yang didukung Partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, dan Garuda.

Kemudian pasangan calon nomor urut 02, Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang maju lewat jalur independen.

Sedangkan pasangan calon nomor urut 03, Pramono Anung-Rano Karno yang dikung oleh PDI-P dan Partai Hanura.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - BANDA ACEH. Sebagai negara dengan mayoritas umat Islam, Indonesia kerap kali disebut memiliki potensi besar untuk pengembangan industri perbankan syariah. Nyatanya, pangsa pasar perbankan syariah terhadap industri perbankan secara keseluruhan belum cukup signifikan.

Ini tercermin dari pangsa pasar perbankan syariah per Agustus 2024 yang hanya berada di level 7,33%. Ini tak naik jauh dari pangsa pasar industri ini di lima tahun yang lalu di kisaran 6%.

Sejatinya, kinerja perbankan syariah justru terlihat lebih menjanjikan dibandingkan bank konvensional. Hal tersebut sangat terlihat ketika pandemi Covid-19 datang di 2020.

Pada masa sulit tersebut, perbankan syariah tercatat masih mampu mencatatkan dari sisi kredit maupun Dana Pihak Ketiga (DPK). Kredit mereka tumbuh 8,10% YoY, sementara DPK tumbuh 11,86% YoY.

Hal yang berbeda terjadi pada industri bank secara umum. Di mana, kredit bank kala itu justru turun 2,41% YoY dan DPK tumbuh sekitar 11,11% YoY.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, sepakat bahwa kinerja bank syariah di Indonesia belum menggembirakan. Ini mengingat jika perbankan syariah mengandalkan umat Islam saja sebenarnya sudah hampir 80% masyarakat di Indonesia merupakan umat Islam.

“Bagaimana kita bisa mengejar jangan sampai share perbankan syariah itu masih cuma segitu-segitu aja gitu, masih cuma 7% aja. Kita ingin coba tapi itu harus ada breakthrough,” ujar Dian, Kamis (24/10).

Lebih lanjut, Dian menegaskan bahwa untuk mengejar pertumbuhan pangsa pasar tersebut, bank syariah tidak bisa lagi hanya mengandalkan jenis-jenis transaksi yang tradisional saja.

Dalam hal ini, bank syariah perlu mendekatkan diri pada produk-produk yang lebih mendekatkan pada karakteristik bank syariah. Artinya, produk yang tidak bisa ditemui di bank konvensional.

“Jadi pendekatan-pendekatan yang terkait dengan pengembangan-pengembangan syariah itu nanti akan lebih bisa dikatakan akan lebih inovatif,” ujar Dian.

Sementara itu, Direktur CIMB Niaga Syariah, Pandji Djajanegara, mengungkapkan bahwa ia melihat ada optimisme pangsa pasar bank syariah ke depan akan meningkat. Terlebih, menyoroti pemerintahan baru di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Tak tanggung-tanggung, ia melihat pangsa pasar perbankan syariah ke depan bisa meningkat menjadi 10%. Dengan harapan, dukungan pemerintah ke ekonomi syariah ini benar-benar terealisasi.

“Sekarang kan ada utusan khusus yang untuk industri halal, nah itu yang bakal kena berkahnya kan juga perbankan syariah,” ujar Pandji, Jumat (25/10).

Ia juga bilang perkembangan pangsa pasar syariah akan didukung dengan adanya beberapa unit usaha syariah yang akan spin off menjadi bank umum syariah. Salah satunya CIMB Niaga Syariah.

“Kita targetnya kuartal I-2026 ini sudah spin off, harusnya sih 2025 tapi kita minta perpanjang,” ujar Pandji.

Presiden Direktur KB Bank, Tom Lee, menambahkan yang menjadi tantangan dari industri perbankan syariah tanah air adalah infrastruktur dan digitalisasi. Menurutnya, jika dua hal tersebut dikembangkan, maka pangsa pasar syariah bisa meningkat.

“Saya yakin ke depannya bisa menjadi lebih baik dan akan terus tumbuh,” ujarnya.

Tom juga bilang bahwa bagi KB Bank sendiri menggarap industri syariah baru di Indonesia. Sebab, di Korea Selatan, Kookmin Bank yang menjadi pemegang saham pengendali KB Bank tak memiliki bisnis syariah.

“Dan sekarang CEO kita di KB Bank Syariah juga orang Korea. Mungkin ini yang pertama kali di Indonesia,” tandasnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan baru resmi dimulai dengan dilantiknya Prabowo Subianto sebagai presiden kedelapan Indonesia. Berbagai tuah pun dinantikan salah satunya terhadap kredit perbankan.

Memang, jika melihat lima tahun ke belakang, pertumbuhan kredit perbankan terbilang mini dengan hanya tumbuh dobel digit pada dua tahun terakhir di kisaran 10% hingga 11%. Ini juga dipengaruhi dengan adanya pandemi Covid-19 yang bahkan membuat kredit sempat terkoreksi pada 2020.

Dengan adanya pemerintahan baru, optimisme pertumbuhan kredit yang lebih tinggi pun muncul. Hal itu didukung oleh beberapa program-program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dalam pemerintahan lima tahun ke depan.

Pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengungkapkan bahwa secara tidak langsung program-program pemerintah bisa berdampak pada kredit perbankan.

Ia pun melihat Presiden Prabowo akan membawa semangat melanjutkan apa yang juga sudah dijalankan oleh pemerintah sebelumnya. Artinya, sektor infrastruktur dan properti bakal menjadi salah satu yang akan berdampak terhadap kredit perbankan ke depan.

“(Prabowo) masih akan mencoba untuk mendorong tumbuh berkembangnya, pelayanan perumahan. Ya tentunya harapannya adalah kredit perumahan akan lebih berkembang,” ujarnya.

Hanya saja, ia melihat apapun program yang akan direalisasikan oleh pemerintahan baru ini juga akan bergantung pada kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Di mana, Piter menyebutkan kebijakan moneter lebih berdampak langsung pada penyaluran kredit perbankan.

“Kalau kebijakan dari BI itu ketat, super ketat, uangnya nggak ada, ya pasti akan pertumbuhan perumahan juga akan terbatas,” tambah Piter.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan bahwa sejatinya pertumbuhan kredit perbankan masih memiliki ruang pertumbuhan kredit. Meskipun, saat ini kredit bank juga sudah menunjukkan pertumbuhan yang mencapai dobel digit.

Menurutnya, hal tersebut tercermin dari rasio Loan to Deposit (LDR) yang beberapa waktu terakhir masih di kisaran 87%. Padahal, kata Mahendra, sebelum pandemi Covid-19, LDR perbankan itu bisa mencapai sekitar 92% akibat penyaluran kredit yang memang tinggi.

Oleh karenanya, Mahendra berharap kredit juga bisa tumbuh lebih baik sejalan dengan arah pemerintah baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Sebab, Mahendra optimistis itu pertumbuhan ekonomi tinggi memiliki multiplier effect terutama bagi kredit bank.

“Pada gilirannya menjadi mendorong bagi pertumbuhan kredit di berbagai sektor yang menjadi prioritas dan agenda utama dari pemerintah yang baru,” ujar Mahendra.

Lebih lanjut, ia optimistis, setidaknya hingga akhir tahun, bank tetap bisa mencapai target dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Di mana, secara industri, kredit diperkirakan bisa tumbuh di kisaran 9% hingga 11%.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini lebih bersikap wait and see. Sebab, ia menunggu program-program yang bakal direalisasikan serta susunan kabinet baru nantinya.

Menurut Lani, dengan adanya kepastian setelah pelantikan ini, barulah pihaknya bisa melihat dukungan arahan untuk ekonomi ke depan. “Kita tunggu saja. Kami akan tetap fokus di UKM , kredit kendaraan, dan unsecured loan,” ujar Lani.

Bukan tanpa sebab, CIMB Niaga sedang memiliki kinerja bagus di sektor-sektor tersebut. Sebagai gambaran, per September 2024, kredit UKM di CIMB Niaga tumbuh hampir 10% dan kredit kendaraan tumbuh sekitar 25%.

“Kami forecast pertumbuhan kredit kami di 6,5%-an sampai akhir tahun,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan Bank Mandiri, Sigit Prastowo, lebih melihat untuk secara jangka pendek saja setidaknya hingga akhir tahun. Sigit optimistis kredit konsolidasi akhir tahun 2024 tumbuh sesuai guidance Bank Mandiri di 16% hingga 18% yoy.

Ia pun memproyeksikan kredit korporasi dan komersial masih menjadi pendorong pertumbuhan kredit Bank Mandiri, sesuai dengan strategi yang sudah diimplementasikan yaitu mempertahankan dominasi bisnis nasabah segmen wholesale.

“Kami juga mendorong pertumbuhan segmen retail melalui pendekatan wholesale ecosystem-driven growth dan tetap mengedepankan pertumbuhan yang berkualitas,” ujar Sigit.