JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyoroti penyebab turunnya daya beli kelas menengah saat ini. Perkara itu dibahas Kepala Negara dan anggota Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Selasa (5/11/2024).

Perhatian Kepala Negara disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menyebut, pemerintah tengah mendiskusikan beberapa usulan program yang fokus pada peningkatan konsumsi kelas menengah.

?Ada usulan-usulan terkait program ke depan, yang jadi perhatian adalah kelas menengah, di mana ada penurunan daya beli di kelas menengah. Dan di mana ini bisa menjadi pengungkit ke depan,? ujar Airlangga

Tak hanya merosotnya daya beli, jumlah kelas menengah secara nasional juga anjlok. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk kelas menengah turun dari 48,27 juta pada 2023 menjadi hanya 47,85 juta di tahun ini.

Kondisi tersebut dinilai mengkhawatirkan lantaran keberadaan kelas menengah merupakan penopang utama terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena dengan bertumbuhnya kelas menengah berpotensi mendorong peningkatan konsumsi, pada gilirannya pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebaliknya, jika berkurang, maka juga akan menggerus pertumbuhan ekonomi. Beberapa analis menilai tertekannya kelas menengah disebabkan oleh sejumlah kebijakan fiskal dan moneter. Misalnya, kenaikan PPN 11 persen menuju 12 persen dalam beberapa bulan ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indnesia (AAJI) optimistis kinerja industri hingga akhir 2024 akan menunjukkan pertumbuhan positif. Per kuartal III/2024 atau September 2024, premi asuransi jiwa tercatat tumbuh 2,73% (year on year/YoY) menjadi Rp135,64 triliun.

Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko, dan GCG AAJI Fauzi Arfan mengatakan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kesehatan pasca pendemi covid-19 turut mendorong permintaan produk asuransi jiwa. Selain itu, menurutnya transformasi digital juga turut memberikan dampak positif karena memungkinkan perusahaan menjangkau lebih banyak masyarakat melalui platform digital.

"Dengan faktor-faktor tersebut, industri asuransi jiwa diperkirakan dapat mencapai kinerja yang positif hingga akhir tahun 2024. Namun, perusahaan perlu tetap waspada terhadap tantangan yang mungkin timbul, seperti potensi pelemahan daya beli masyarakat atau ketidakpastian ekonomi global yang bisa mempengaruhi permintaan," kata Fauzi kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (3/11/2024).

Sementara itu, untuk menjaga industri asuransi jiwa dapat mencetak pertumbuhan laba tanpa menghilangkan perannya memberikan perlindungan, Fauzi mengatakan perusahaan asuransi jiwa menerapkan berbagai strategi untuk menjaga keseimbangan antara beban klaim dan pendapatan.

Salah satunya, kata dia, adalah melalui inovasi produk di mana perusahaan anggota AAJI terus mengembangkan produk baru yang relevan dengan kebutuhan pasar, seperti asuransi jiwa yang juga memberikan manfaat kesehatan.

Untuk mengelola risiko dari meningkatnya klaim, khususnya klaim asuransi kesehatan, Fauzi mengatakan perusahaan juga akan menerapkan manajemen klaim yang lebih efisien, termasuk memperketat proses penilaian risiko saat menerima polis baru sehingga risiko klaim yang tinggi dapat lebih terkendali.

"Dengan strategi ini, perusahaan diharapkan dapat menjaga keseimbangan beban klaim dan menjaga kestabilan pertumbuhan laba di tengah dinamika pasar," kata Fauzi.

AAJI mencatat hingga semester I/2024 lalu jumlah total tertanggung asuransi jiwa meningkat sebesar 25,18 juta orang atau tumbuh 28,4% (YoY) menjadi 113,68 juta orang.

Pada periode tersebut, industri asuransi jiwa mencatatkan total pendapatan premi sebesar Rp88,49 triliun, naik 2,6% yoy. Sementara itu, klaim yang dibayarkan oleh industri hingga semester 1/2024 mencapai Rp77,67 triliun, turun 2,2% (YoY). Klaim tersebut diberikan kepada sekitar 9,82 juta penerima manfaat.

"Ini mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa dalam perencanaan keuangan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyaluran pinjamangadai meningkat seiring kondisi melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi daya beli masyarakat yang turun, juga dibarengi dengan badai PHK di industri padat karya.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan ketika masyarakat kehilangan pendapatan atau mengalami penurunan pendapatan sementara kebutuhan yang tetap bahkan meningkat, maka masyarakat akan mencari pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Orang yang memiliki inklusi keuangan yang baik, mereka akan meminjam ke perbankan. Lantas bagaimana dengan masyarakat yang tidak bisa menjangkau layanan perbankan? Mereka akan lari ke pembiayaan alternatif, salah satunya melalui pergadaian," kata Huda kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Huda mengatakan pertumbuhan pembiayaan pergadaian juga tidak lepas dari faktor perusahaan gadai swasta yang menjamur. Data OJK mencatat per Agustus 2024 terdapat 177 perusahaan pergadaian, di mana 176 di antaranya merupakan perusahaan swasata.

"Ya pasti mereka lebih mudah untuk pinjam dari perusahaan gadai dibandingkan dari perbankan. Dan itu merupakan satu fenomena yang terjadi apabila ekonomi domestik kita sedang tidak baik-baik saja. Terjadi PHK secara besar-besaran, adanya deflasi, cukup membuat masyarakat mencari pendanaan alternatif," pungkasnya.

Senada, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan pertumbuhan kinerja pergadaian yang signifikan sedikit banyak berkaitan dengan kondisi makro ekonomi yang kurang stabil saat ini.

"Dalam kondisi ekonomi yang lesu, di mana daya beli masyarakat menurun dan tren PHK meningkat, masyarakat seringkali membutuhkan akses cepat ke dana untuk memenuhi kebutuhan mendesak," kata Yusuf.

Menurutnya, faktor paling signifikan adalah penurunan daya beli, yang terlihat dari deflasi lima bulan berturut-turut, serta tren PHK di sektor-sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki.

"Ketika masyarakat kehilangan pekerjaan dan daya belinya menurun, mereka lebih cenderung menggunakan layanan pergadaian sebagai sumber dana darurat," pungkasnya.

Tidak Efektif Dongkrak Daya Beli

Dengan situasi ekonomi yang lesu ini, Huda mengatakan dalam jangka pendek memang pendanaan dari gadai memiliki efek yang signifikan untuk mendongkrak daya beli.

"Namun dalam jangka menengah dan panjang tentu mereka harus berpenghasilan kembali atau mengalami peningkatan pendapatan. Maka saya rasa memang tugas pemerintah adalah memberikan stimulus dalam hal kenaikan pendapatan yang sesuai. Minimal dari pertumbuhan upah minimum yang lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi plus pertumbuhan ekonomi," tegas Huda.

Senada, Yusuf mengatakan dampak jangka panjang dari fenomena ini sebenarnya kurang mendukung pemulihan daya beli secara berkelanjutan. Ketergantungan pada pergadaian atau pinjaman berbasis jaminan ini menuruntya hanya memberikan solusi sementara untuk masalah likuiditas pribadi, tanpa memperbaiki solusi komprehensif pada kondisi ekonomi dasar masyarakat.

Meskipun pergadaian memberikan akses cepat ke dana, menurutnya masyarakat masih dihadapkan pada keharusan menebus barang yang digadaikan, sehingga dana yang diperoleh tidak berfungsi sebagai penguatan daya beli yang berkelanjutan.

"Selain itu, ketergantungan pada pinjaman berbasis jaminan berisiko menciptakan siklus utang. Dalam jangka panjang, masyarakat yang terus mengandalkan pinjaman berbasis jaminan sulit berkontribusi optimal pada pertumbuhan ekonomi karena pendapatan mereka terserap dalam siklus pembiayaan darurat," kata Yusuf.

Dengan begitu, dia menilai solusi jangka panjang dari penurunan daya beli saat ini adalah mendorong perbaikan ekonomi yang mendasar dan menyediakan akses ke sumber pendapatan yang lebih stabil bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan pandangannya terkait denganpenurunan daya beli masyarakat yang bisa berdampak ke industri asuransi umum.

IFG Progress mengungkap dampak penurunan daya beli lebih berimbas kepada industri asuransi umum ketimbang asuransi jiwa. Terlebih Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Kholilul Rohman melihat bahwa penurunan daya beli masyarakat kelas menengah sebesar 4%—5% juga membawa dampak sebesar 8%—10% penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berimbas sebesar 15%—19% pada asuransi kredit.

Terkait hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan pihaknya selalu memonitor pertumbuhan premi asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum.

"Asuransi umum itu tumbuh double digit, artinya masih tumbuh. Asuransi jiwa karena terkoreksi oleh program-program yang berisiko, itu masih terkonsolidasi dan sudah pada positif," kata Ogi ditemui usai konferensi pers yang digelar Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada Jumat (18/10/2024).

Dengan demikian, Ogi menegaskan bahwa saat ini dampaknya terhadap asuransi umum belum terlihat. Terlebih pertumbuhan premi asuransi umum masih baik.

"Kami tunggu saja nanti dampaknya," katanya.

Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), premi industri asuransi umum mencapai sebanyak Rp57,91 triliun pada semester I/2024. Angka tersebut naik 18,4% secara tahunan (year on year/YoY) apabila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yakni Rp48,9 triliun pada semester I/2023.

Pendapatan premi industri asuransi umum ditopang oleh tiga lini bisnis yakni properti, kendaraan, dan kredit. Adapun asuransi properti pendapatan preminya mencapai sebanyak Rp16,66 triliun yang mana naik 32,8% (YoY) dibandingkan pada semester I/2023 yakni Rp12,55 triliun.

Kemudian asuransi kredit yang preminya mencapai Rp10,58 triliun, yang mana naik 26% dari sebelumnya Rp8,4 triliun.Sementara asuransi kendaraan, preminya mencapai sebanyak Rp10,03 triliun yang mana naik 2% yoy apabila dibandingkan dengan Rp9,84 triliun pada semester I/2023.

Bisnis.com, JAKARTA — IFG Progress, sebuah lembaga wadah pemikir yang didirikan oleh Indonesia Financial Group (IFG) mengkaji dampak penurunan daya beli kelas menengah terhadap industri asuransi.

Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Khoilul Rohman menjelaskan segmentasi masyarakat kelas menengah di Indonesia menjadi sumber utama bagi penggerak perekonomian.

Dia menghitung setiap penurunan 4%—5% daya beli kelas menengah, berdampak negatif pada beragam variabel ekonomi di Indonesia, yang pada akhirnya juga berimbas negatif pada lini bisnis asuransi.

"Jadi penurunan daya beli kelas menengah sebesar 4%—5% itu dampaknya ternyata lebih besar ke asuransi umum daripada asuransi jiwa," kata Ibrahim di acara Media Gathering IFG Conference 2024 di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Dari hitungannya, untuk penurunan 4%—5% daya beli kelas menengah akan berdampak negatif sebesar 39%—49% penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yang berimbas pada penurunan sekitar 5%—6% pada asuransi properti.

Penurunan daya beli juga berdampak sebesar 65%—81% penjualan kendaraan bermotor yang berimbas sebesar 6%—7% terhadap asuransi kendaraan bermotor. Dampak lainnya adalah sebesar 2%—3% bagi populasi masyarakat yang tinggal di perkotaan, yang membawa dampak sebesar 12%—15% asuransi kecelakaan pribadi.

Terakhir, penurunan daya beli masyarkat kelas menengah sebesar 4%—5% juga membawa dampak sebesar 8%—10% penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berimbas sebesar 15%—19% pada asuransi kredit.

"Kenapa [berdampak ke asuransi umum] karena kelas menengah jadi penggerak dasar mediator variabelnya, karena kelas menengah sebagai mediator pembeli KPR, kendaraan bermotor. Jadi dampaknya lebih kelihatan di asuransi umum dari asurnasi jiwa," kata Ibrahim.

Dibandingkan dengan dampak yang dirasakan asuransi jiwa, Ibrahim memaparkan untuk penurunan daya beli masyarakat kelas menengah 4%—5% hanya berdampak negatif kepada konsumsi sebesar 0,99%—1,24%. Hal itu dapat membawa dampak negatif pada asuransi jiwa sebesar 0,33%—0,41%.

"Ternyata asuransi jiwa, itu memang sangat terklaster masyarakat dengan tier pendapatan tinggi karena preminya juga mahal. Jadi asuransi jiwa ini lebih terklaster ke segmen pendapatan atas, 20%—30% teratas," kata Ibrahim.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan daya beli masyarakat tercermin dalam pembiayaan multifinance untuk sektor usaha mikro dan kecil pada Agustus 2024 ini. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pembiayaan ke kategori usaha mikro dan kategori kecil kompak turun secara tahunan.

Pembiayaan multifinance untuk kategori usaha kecil pada Agustus 2024 sebesar Rp64,03 triliun, turun 1% (year-on-year/YoY) dibandingkan Rp64,68 triliun pada Agustus 2023. Sedangkan untuk kategori usaha mikro sebesar Rp51,08 triliun, juga turun 3,94% (YoY) dibanding Rp53,18 triliun pada Agustus 2023.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda melihat pola dari penyaluran pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil semakin melambat dibandingkan dengan tahun lalu.

"Terlebih usaha mikro yang sudah mengelami pertumbuhan penyaluran pembiayaan minus mulai dari Maret 2024. Paling parah di bulan Juni 2024 yang minus hingga 19,6%. Sedangkan usaha kecil saya rasa masih bisa dibilang oke karena baru Februari dan Agustus 2024 yang pertumbuhan pembiayaan minus," kata Huda kepada Bisnis, Selasa (15/10/2024).

Dengan situasi ekonomi seperti saat ini, Huda menilai perusahaan pembiayaan akan sangat selektif dalam mengucur dana ke segmen mikro kecil. Dengan kondisi daya beli lesu, menurutnya segmen usaha mikro punya risiko tinggi. Dengan demikian, perusahaan pembiayaan akan berpikir dua kali ketika memberikan pembiayaan ke usaha mikro.

Benar saja, berdasarkan data pembiayaan kepada segmen usaha menengah justru melejit saat segmen mikro dan kecil kompak mengecil. Pembiayaan ke sektor usaha menengah mengalami penguatan secara tahunan, yakni per Agustus 2024 sebesar Rp67,01 triliun tumbuh 36,04% (YoY) dibanding Rp49,25 triliun Agustus 2023. Ini membuat pembiayaan usaha menengah merangsek ke posisi kedua outstanding terbesar di bawah pembiayaan sektor usaha besar.

"Bagi usaha menengah yang memang tumbuh ekspansif, saya rasa ini sangat terkait dengan pola penyaluran perusahaan pembiayaan. Tahun 2023, pertumbuhan pembiayaan usaha menengah tumbuh minimal. Namun, memasuki Desember 2023 hingga saat ini, pertumbuhan pembiayaan usaha menengah cukup eksponensial," terang Huda.

Dengan faktor perusahaan pembiayaan makin ketat mendanai sektor usaha mikro kecil karena daya beli turun, plus kebutuhan pembiayaan yang terus naik, Huda menerawang tren pertumbuhan ke sektor usaha menengah akan terus naik.

"Saya melihat kebutuhan pendanaan kian tinggi menyusul memburukanya perekonomian. Mereka butuh mungkin bukan buat ekspansi, tetapi untuk bisa bertahan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti tantangan yang dihadapi kelas menengah, termasuk kebijakan pemerintah yang kurang mendukung pertumbuhan kelas menengah.

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, jumlah penduduk yang tergolong dalam kelas menengah mengalami penurunan signifikan dari 57,33 juta pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta pada tahun 2024.

Di sisi lain, kelompok 'calon kelas menengah' yang rentan terhadap kemiskinan terus bertambah mencapai 137,5 juta jiwa. Untuk mengatasi fenomena ini, literasi keuangan dan investasi menjadi strategi krusial dalam memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat.

"Kelas menengah saat ini terhimpit akibat kenaikan tarif PPN, harga Bahan Bakar Minyak atau BBM dan inflasi, sehingga daya beli mereka melemah," ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (14/10/2024).

Menurutnya, kelas menengah tidak jatuh ke dalam kemiskinan, tetapi bergeser ke kelompok rentan miskin. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan ruang ekonomi lebih besar dengan mempertahankan subsidi dan menunda kenaikan pajak.

Dia menilai kelas menengah ini dia tidak naik ke atas, tapi tidak terlalu jeblok ke bawah, yakni ke golongan miskin.

"Sementara kelas menengah itu ternyata dapat dikatakan pindah dari kelas menengah ke rentan miskin," imbuhnya.

Selama pandemi Covid-19, Huda menjelaskan bantuan sosial lebih banyak diterima oleh kelas miskin, sementara kelas menengah justru berjuang untuk bertahan di tengah penurunan pendapatan. Selain itu, kenaikan PPN pada 2025 juga bisa semakin mempersulit keadaan.

Huda menilai pertumbuhan pendapatan masyarakat kelas menengah hanya sekitar 1,5%, jauh di bawah laju kenaikan harga barang. Akibatnya, banyak dari mereka yang mulai terpaksa menggunakan tabungan untuk menjaga pola konsumsi tetap berjalan.

Ini menunjukkan betapa rentannya posisi kelas menengah dalam menghadapi tekanan ekonomi. Ia menyarankan agar pemerintah menunda kenaikan tarif PPN dan mempertahankan subsidi yang ada.

Langkah ini, menurutnya, bisa memberikan ruang bagi kelas menengah untuk bernapas dan memulihkan kondisi keuangan mereka di tengah tantangan yang ada.

Di sisi lain, Huda juga menekankan pentingnya literasi keuangan dan investasi bagi masyarakat. Meskipun minat investasi meningkat, banyak orang masih terjebak dalam keputusan yang kurang tepat karena tergoda iming-iming keuntungan besar tanpa memahami risiko yang ada.

Oleh karena itu, masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai investasi, agar mereka bisa membuat keputusan yang bijak di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian ini.

Meski minat investasi meningkat, banyak masyarakat yang masih terjebak pada iming-iming keuntungan besar tanpa memahami risiko yang ada. Oleh karena itu, tekannya, masyarakat juga harus memahami dasar-dasar investasi sebelum terjun ke dalam ekosistem digital yang kompleks ini dan lebih proaktif dalam mencari pengetahuan tentang investasi melalui berbagai platform yang tersedia.

Benny Sufami, Co-Founder Tumbuh Makna, melihat perkembangan ini sebagai kesempatan bagi masyarakat kelas menengah untuk lebih cerdas dalam mengelola keuangan mereka. Di tengah tantangan ekonomi seperti kenaikan harga barang dan suku bunga, pemahaman yang lebih baik tentang keuangan dan investasi memberikan peluang bagi masyarakat untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang.

Benny menekankan bahwa dengan literasi yang semakin kuat, masyarakat kini lebih siap dalam membuat keputusan keuangan yang lebih bijak dan terhindar dari jebakan keuangan seperti pinjaman online ilegal atau keputusan finansial impulsif lainnya.

Ia juga menyoroti pentingnya berhati-hati dalam memilih instrumen investasi. Investasi seperti obligasi ritel bisa menjadi pilihan yang aman dan menguntungkan, teru tama di tengah fluktuasi inflasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) tidak melihat adanya indikasi penurunan daya beli dari tren deflasi lima bulan berturut-turut.

Kepala LPEM FEB UI Chaikal Nuryakin menyampaikan pada dasarnya penurunan daya beli masyarakat terekam pada komponen inflasi inti.

“Saya mungkin tidak berpihak pada pendapat ini [deflasi menunjukkan penurunan daya beli]. Daya beli menurun harus ditunjukkan oleh inflasi inti,” ungkapnya pada sesi Tanya Peneliti LPEM dalam kanal YouTube LPEM FEB UI, dikutip Jumat (11/10/2024).

Chaikal menyampiakan saat ini komponen tersebut masih menjadi acuan untuk menyimpulkan kondisi daya beli, meski dalam komponen inflasi inti, terdapat komoditas emas yang harganya cenderung terus mengalami kenaikan dan mendorong terjadinya inflasi.

Sebagai lembaga penyelidikan, Chaikal menyampaikan LPEM telah menelusuri musabab deflasi tersebut. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada dasarnya memiliki tiga komponen, yakni inflasi inti, harga diatur pemerintah/administered price, dan harga bergejolak atau volatilfe food.

Nyatanya, deflasi beruntun disebabkan oleh penurunan harga barang-barang bergejolak atau volatile food(VF), seperti bawang, cabai, ikan, telur, daging, dan sebagainya.

“Inflasi inti tetap meningkat sekitar 1,8% – 2%. Inti tetap mengalmi inflasi, yang sebenarnya juga tidak terlihat adanya penurunan daya beli. Meksipun beberapa pengamat mengatakan inflasi inti bias karena ada harga emas,” jelasnya.

Chaikal menjelaskan, pasokan dan permintaan atau supply dan demand sangat mempengaruhi inflasi maupun deflasi.

Di mana pasokan VF atau bahan pangan di Indonesia sangat dipengaruhi musim. Seperti halnya waktu panen raya beras yang terjadi pada kuartal pertama hingga kedua, sehingga pasokan akan melimpah dan harga cenderung turun.

Sementara pada musim Ramadan, Lebaran, liburan, maupun Natal, permintaan akan meningkat.

Normalnya, VF memang bersifat naik turun dan Chaikal menyebutnya sebagai mean reversion. Harga bergejolak akan mengalami inflasi 2-3 bulan, kemudian akan deflasi 2-3 bulan berikutnya.

Untuk pertama kalinya sejak 1999 terjadi deflasi berkepanjangan, Chaikal melihat masih perlu penelusuran lebih lanjut penyebab lainnya terjadi deflasi.

“Apakah memang terjadi penurunan biaya logistik? Biaya produksi yang menurun? Kami belum memastikan apakah benar-benar terjadi hal tersebut,” tuturnya.

Boleh jadi, katanya, bencana alam yang lebih minim terjadi pada tahun ini seperti banjir maupun kekeringan, mendorong deflasi barang-barang bergejolak.

TANGERANG, KOMPAS.com -Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengakui Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut, salah satunya disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat.

“Memang satu, supply-nya, karena peralihan musim hujan musim panas, produksinya cukup. Kedua, memang harus kita akui bahwa daya beli agak turun,” kata Zulhas ditemui di sela-sela pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) yang ke-39 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (9/10/2024).

Zulhas menawarkan solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah ini, yaitu dengan menggelontorkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna membantu daya beli kelas menengah.

“Jangka pendek, kita harus menggelontorkan KUR. Kita harus mulai menggelontorkan, membantu kelas menengah yang kemarin turun,” katanya.

Lebih lanjut, Zulhas menyatakan bahwa bantuan bisa berupa KUR atau bantuan sosial (bansos) untuk kelas menengah.

“Apakah bansos, apakah KUR. Semacam stimulus atau asuransi bagi kelas menengah yang turun. Tentu nanti pemerintah (yang) baru akan memberikan,” ujarnya.

Zulhas juga mengaku telah berkeliling ke pasar-pasar dan menemukan bahwa para pedagang, terutama petani cabai dan bawang, mengalami kerugian.

“Deflasi lima bulan ini berat bagi pedagang-pedagang seperti petani, (pedagang) cabai, bawang. Itu rugi. Dulu saya kalau ngomong barang terlalu murah, di-bully,” ungkapnya.

“Nah, sekarang kejadian. Kalau terlalu murah itu risikonya langsung kolaps. Kalau telur terlalu murah, ayam terlalu murah, orang itu langsung bangkrut, enggak ada penolong. Tapi kalau harga tinggi, itu bisa ditekan,” jelas Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia mengalami deflasi lima bulan berturut-turut hingga September 2024.

BPS mencatat bahwa deflasi dimulai pada Mei 2024 dengan angka 0,03 persen, dan kemudian meningkat menjadi 0,08 persen pada Juni, 0,18 persen pada Juli, 0,03 persen pada Agustus, serta 0,12 persen pada September.

Sebagai perbandingan, pada bulan Januari tercatat inflasi sebesar 0,04 persen, sementara Februari, Maret, dan April masing-masing mencatat inflasi 0,37 persen, 0,52 persen, dan 0,24 persen.

TANGERANG, KOMPAS.com -Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengakui Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut, salah satunya disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat.

“Memang satu, supply-nya, karena peralihan musim hujan musim panas, produksinya cukup. Kedua, memang harus kita akui bahwa daya beli agak turun,” kata Zulhas ditemui di sela-sela pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) yang ke-39 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (9/10/2024).

Zulhas menawarkan solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah ini, yaitu dengan menggelontorkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna membantu daya beli kelas menengah.

“Jangka pendek, kita harus menggelontorkan KUR. Kita harus mulai menggelontorkan, membantu kelas menengah yang kemarin turun,” katanya.

Lebih lanjut, Zulhas menyatakan bahwa bantuan bisa berupa KUR atau bantuan sosial (bansos) untuk kelas menengah.

“Apakah bansos, apakah KUR. Semacam stimulus atau asuransi bagi kelas menengah yang turun. Tentu nanti pemerintah (yang) baru akan memberikan,” ujarnya.

Zulhas juga mengaku telah berkeliling ke pasar-pasar dan menemukan bahwa para pedagang, terutama petani cabai dan bawang, mengalami kerugian.

“Deflasi lima bulan ini berat bagi pedagang-pedagang seperti petani, (pedagang) cabai, bawang. Itu rugi. Dulu saya kalau ngomong barang terlalu murah, di-bully,” ungkapnya.

“Nah, sekarang kejadian. Kalau terlalu murah itu risikonya langsung kolaps. Kalau telur terlalu murah, ayam terlalu murah, orang itu langsung bangkrut, enggak ada penolong. Tapi kalau harga tinggi, itu bisa ditekan,” jelas Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia mengalami deflasi lima bulan berturut-turut hingga September 2024.

BPS mencatat bahwa deflasi dimulai pada Mei 2024 dengan angka 0,03 persen, dan kemudian meningkat menjadi 0,08 persen pada Juni, 0,18 persen pada Juli, 0,03 persen pada Agustus, serta 0,12 persen pada September.

Sebagai perbandingan, pada bulan Januari tercatat inflasi sebesar 0,04 persen, sementara Februari, Maret, dan April masing-masing mencatat inflasi 0,37 persen, 0,52 persen, dan 0,24 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) M Tito Karnavian menegaskan, saat ini ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang sangat baik. Hal itu dapat dilihat dari inflasi yang terjaga secara year on year pada September sebesar 1,84 persen.

Mantan kapolri itu menegaskan, secara umum daya beli masyarakat tidak mengalami penurunan. "Inflasi sebesar 1,84 adalah inflasi yang bagus terendah, dan saya sampaikan daya beli masyarakat tidak menurun tapi meningkat," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Dia menjelaskan, daya beli masyarakat dapat dilihat dari core inflation (inflasi inti) seperti sektor rekreasi, restoran, jasa, pendidikan, hingga perawatan pribadi. Pada September 2024, sambung dia, perawatan pribadi dan jasa pribadi mengalami kenaikan inflasi sebesar 0,38 persen. Hal itu menandakan bahwa daya beli masyarakat masih tinggi.

Sementara kenaikan inflasi untuk sektor pendidikan mencapai 0,29 persen dan restoran 0,13 persen. "Artinya apa? Masyarakat belanja untuk pendidikan anak-anaknya mungkin dan ada uang," ujar Tito.

Di lain sisi, makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi atau penurunan harga. Kondisi itu merupakan sinyal yang baik lantaran mencerminkan harga pangan turun, suplai, dan distribusi bahan pangan berjalan lancar.

Namun, Tito menegaskan, sebagai negara produsen Indonesia harus mampu menjaga stabilitas harga yang menguntungkan antara produsen dan konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengakui adanya penurunan daya beli yang menjadi pemicu deflasi selama lima bulan terakhir.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Moga Simatupang, menyampaikan, permintaan pasar global yang menurun akibat adanya konflik global telah memengaruhi ekspor beberapa komoditas Indonesia.

"Sehingga ekspor beberapa produk kita terjadi penurunan karena demand-nya turun,” kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Senin (7/10/2024).

Dia mengatakan menurunnya permintaan telah membuat industri dalam negeri mengurangi produksinya. Dampaknya, terjadi pengurangan jam kerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan yang turut memengaruhi daya beli masyarakat.

Selain itu, belum adanya agenda-agenda besar seperti hari raya Lebaran dan Pemilu turut menjadi alasan menurunnya daya beli masyarakat.

“Terkait dengan daya beli pertama deflasi ya maksudnya pengaruh ke deflasi ya karena memang kan event besar sekarang lagi menurun ya,” ujarnya.

Adapun, event besar yang dimaksud di antaranya hari raya Idulfitri dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dia meyakini, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat ketika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 digelar pada November 2024 serta perayaan Natal dan Tahun Baru pada akhir tahun ini.

“Untuk itu kami berharap Pilkada nanti dan juga Nataru akan segera normal kembali [daya beli],” pungkasnya.

Indonesia kembali melanjutkan tren deflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, Indeks Harga Konsumen (IHK) September 2024 mengalami deflasi sebesar 0,12% (month to month/MtM).

Dengan demikian, Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan beruntun setelah terakhir mengalami deflasi panjang 7 bulan berturut-turut pada 1999.

Plt. Kepala BPS, Amalia A. Widyasanti, menyampaikan komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,16% dengan andil inflasi sebesar 0,1%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah kopi bubuk dan biaya akademi/perguruan tinggi.

Dalam paparan yang disampaikan Amalia, inflasi inti yang terjadi pada September 2024 ini lebih tinggi dari September 2023 yang berada di level 0,12%. Namun, inflasi yang terekam pada periode tersebut lebih rendah dari Agustus 2024 yang mencapai 0,2%.

Berbeda dengan komponen diatur pemerintah yang mengalami deflasi sebesar 0,04% dan andil 0,01%. Utamanya, tertekan oleh komoditas bensin, sejalan dengan penurunan harga BBM non-subsidi pada September 2024.

Sementara itu, komponen bergejolak mengalami deflasi lebih dalam, yakni sebesar 1,34% dan memberikan andil 0,21%. Utamanya, cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, tomat, daun bawang, kentang, dan wortel.