Jakarta -

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Penyaluran uang pensiun secara simbolis dilakukan PT Taspen di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Dalam unggahannya di Instagram @taspen, perusahaan memamerkan penyerahan manfaat program pensiun yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi dan Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri kepada Jokowi.

Jokowi sendiri bakal menerima manfaat pensiun setiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"TASPEN menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," tulis Taspen dalam unggahannya.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara," lanjut Taspen.

Besaran Uang Pensiun Jokowi

Dalam catatan detikcom, aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

(hal/fdl)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kondisi terkini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 atau di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Sri Mulyani mengatakan APBN 2024 per Oktober mengalami defisit Rp 309,2 triliun setara dengan 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR yakni 2,29% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 97,1 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Oktober 2024 terkumpul Rp 2.247,5 triliun atau naik tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.556,7 triliun atau melonjak 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 76,9% dari pagu, terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

"Pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebenarnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 14,1% year on year. Ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik," tutur Sri Mulyani.

Pemerintah Tarik Utang Rp 438 T

Untuk menutup defisit APBN 2024, pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober. Jumlah itu setara dengan 67,6% dari target penarikan utang tahun ini sebesar Rp 648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam kesempatan yang sama.

Dari total jumlah penarikan utang tersebut, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp 394,9 triliun. Realisasi itu setara dengan 59,3% dari target 2024.

Kemudian, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 43,2 triliun. Sementara pembiayaan non utang terealisasi minus Rp 53,2 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," tutur Thomas.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan defisit APBN 2024 dan kondisi likuiditas pemerintah.

"Secara keseluruhan langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," tuturnya.

(acd/acd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang layanan periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran perjalanan bagi pengguna jasa penyeberangan, khususnya di lintasan Merak-Bakauheni yang merupakan salah satu jalur penyeberangan tersibuk.

ASDP berkomitmen menghadirkan pelayanan prima dengan mempersiapkan fasilitas penyeberangan yang optimal di setiap pelabuhan yang dikelola, termasuk kesiapan fasilitas terminal dan dermaga.

Menurut Shelvy Arifin, Corporate Secretary ASDP, perseroan secara rutin meningkatkan kesiapan fasilitas guna menghadapi lonjakan arus penumpang pada periode Nataru.

"Kami terus memastikan kesiapan infrastruktur pelabuhan, termasuk terminal, aksesibilitas, dan area parkir, sehingga pengguna jasa dapat menikmati layanan yang lebih nyaman dan tertata. Hal ini sejalan dengan komitmen ASDP dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat,” ungkap Shelvy dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Selain kesiapan fasilitas di pelabuhan, ASDP juga memastikan seluruh sarana penunjang, seperti sistem tiket elektronik Ferizy, telah siap untuk mendukung kelancaran arus penumpang dan kendaraan.

Dengan sistem ini, pengguna jasa dapat melakukan pembelian tiket secara online hingga 60 hari sebelum keberangkatan, dan diimbau untuk melakukan pembelian minimal sehari sebelum hari keberangkatan (H-1) guna menghindari antrean di pelabuhan.

Sejak diluncurkan pada 2020, layanan e-ticketing Ferizy mengalami pertumbuhan pengguna yang signifikan, mulai dari 438.105 pengguna di tahun pertama hingga mencapai lebih dari 2,5 juta pengguna hingga September 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang layanan periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran perjalanan bagi pengguna jasa penyeberangan, khususnya di lintasan Merak-Bakauheni yang merupakan salah satu jalur penyeberangan tersibuk.

ASDP berkomitmen menghadirkan pelayanan prima dengan mempersiapkan fasilitas penyeberangan yang optimal di setiap pelabuhan yang dikelola, termasuk kesiapan fasilitas terminal dan dermaga.

Menurut Shelvy Arifin, Corporate Secretary ASDP, perseroan secara rutin meningkatkan kesiapan fasilitas guna menghadapi lonjakan arus penumpang pada periode Nataru.

"Kami terus memastikan kesiapan infrastruktur pelabuhan, termasuk terminal, aksesibilitas, dan area parkir, sehingga pengguna jasa dapat menikmati layanan yang lebih nyaman dan tertata. Hal ini sejalan dengan komitmen ASDP dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat,” ungkap Shelvy dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Selain kesiapan fasilitas di pelabuhan, ASDP juga memastikan seluruh sarana penunjang, seperti sistem tiket elektronik Ferizy, telah siap untuk mendukung kelancaran arus penumpang dan kendaraan.

Dengan sistem ini, pengguna jasa dapat melakukan pembelian tiket secara online hingga 60 hari sebelum keberangkatan, dan diimbau untuk melakukan pembelian minimal sehari sebelum hari keberangkatan (H-1) guna menghindari antrean di pelabuhan.

Sejak diluncurkan pada 2020, layanan e-ticketing Ferizy mengalami pertumbuhan pengguna yang signifikan, mulai dari 438.105 pengguna di tahun pertama hingga mencapai lebih dari 2,5 juta pengguna hingga September 2024.

Saat ini, layanan digital ASDP telah diterapkan di 47 pelabuhan di seluruh Indonesia.

“Pemesanan tiket selain dari aplikasi Ferizy, kemudian juga bisa melalui web dan pemesanan sudah bisa dilakukan 60 hari sebelum keberangkatan. Pengguna jasa diharapkan telah memiliki tiket jauh hari sebelum jadwal keberangkatan,” kata Djunia Satriawan, Plt Direktur Utama ASDP.

Menurutnya, ASDP juga telah memperluas sales point dan metode pembayaran agar memudahkan pengguna jasa dalam pembelian tiket bisa dilakukan melalui virtual account berbagai bank, gerai minimarket, e-wallet, dan yang terbaru sudah dapat dipesan melalui OTA tiket.com.

Adapun persiapan lain yang telah dilakuka ASDP menyambut Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025 mendatang, yakni melakukan integrasi pelabuhan Merak dengan pelabuhan Indah Kiat yang terletak persis di sebelah dermaga 7 reguler.

Dengan integrasi tersebut, daya tampung kendaraan bertambah sekitar 500 kendaraan kecil.

ASDP juga telah memastikan kesiapan AOCC (ASDP Operation Control Center) yang merupakan ruang monitor koordinasi khusus didedikasikan bagi stakeholder agar dapat mempercepat pengambilan keputusan dengan cepat dan akurat.

Kemudian, selama periode nataru mendatang ASDP akan lakukan uji coba self-check in guna mempersingkat waktu masuk ke kapal.

Terkait dengan kesiapan armada di lintasan Merak-Bakauheni, Shelvy menekankan bahwa penyediaan 51 kapal yang akan melayani perjalanan lintasan tersebut merupakan kewenangan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) selaku regulator.

"BPTD bertanggung jawab penuh dalam mengatur penjadwalan dan operasional armada di lintasan Merak-Bakauheni, termasuk jumlah kapal yang akan beroperasi sesuai dengan kebutuhan. Sebagai operator, ASDP fokus memastikan kesiapan fasilitas serta memberikan pelayanan terbaik di terminal pelabuhan," jelasnya.

Dalam mendukung kelancaran arus penumpang, ASDP juga bekerja sama dengan kepolisian untuk menerapkan delaying system dan pengecekan tiket di rest area KM.43 dan KM.68 di jalur tol menuju Pelabuhan Merak.

Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatur pergerakan kendaraan menuju pelabuhan, sehingga mencegah kepadatan berlebih di area pelabuhan.

ASDP mengimbau seluruh pengguna jasa untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan membeli tiket lebih awal melalui aplikasi Ferizy.

Dengan memanfaatkan teknologi digital yang semakin mudah diakses, pengguna jasa dapat menikmati perjalanan yang lebih teratur dan nyaman, sekaligus mendukung kelancaran operasional di pelabuhan pada saat puncak arus berangkat dan balik.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2025. Meski, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terjadi banyak perubahan nomenklatur Kementerian dan Lembaga (K/L).

Di era Prabowo, jumlah kementerian bertambah menjadi 48, atau naik cukup banyak dibanding kementerian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 34.

"Tidak perlu melakukan APBN Perubahan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani mengatakan penyusunan APBN 2025 sudah atas konsultasi Prabowo. Dia menyebut program-program prioritas nasional sudah diakomodasi di dalamnya.

Hanya saja yang ditekankan Prabowo adalah terkait efisiensi dan kebocoran anggaran yang tinggi. Untuk itu, Sri Mulyani menyebut tinjauan (review) APBN 2025 lebih kepada arahan untuk perbaikan tersebut.

"Presiden Prabowo telah menyampaikan di berbagai kesempatan agar seluruh kementerian/lembaga betul-betul memperhatikan APBN ini terutama dengan berbagai feedback mengenai efisiensi, itu ditunjukkan dengan ICOR yang tinggi, kemudian kebocoran, maupun korupsi. Ini harus ditangani oleh seluruh kementerian/lembaga. Oleh karena itu kalau akan dilakukan review terhadap APBN, adalah lebih pada menekankan direction dari Bapak Presiden Prabowo," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut dalam UU APBN 2025 sudah ada klausul yang memungkinkan terjadinya perubahan, termasuk karena adanya K/L baru. Meski begitu, hal-hal perubahan yang harus disampaikan kepada DPR disebut akan tetap dilakukan.

Sri Mulyani menyebut target penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akan dilakukan pada awal Desember 2024 dan untuk perpresnya akan dilakukan akhir November 2024.

"Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian/lembaga dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen, perpres, rincian daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga," jelas Sri Mulyani.

Saksikan juga video: Belajar dari Covid-19, Menkes Dorong Industri Kesehatan Dalam Negeri

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Bonnie Triyana menolak rencana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang akan memfokuskan beasiswa pada bidang ilmu sains dan teknologi (saintek).

Menurut Bonnie, ilmu sosial dan humaniora juga memiliki peranan penting yang perlu mendapat perhatian.

"Nah ini juga saya kurang sepakat ya, jangan kemudian menganggap ilmu sosial humaniora itu juga enggak penting," ujar Bonnie saat dikonfirmasi pada Jumat (8/11/2024).

Ia mengingatkan agar alokasi beasiswa LPDP untuk bidang ilmu sosial dan humaniora tidak terpinggirkan.

"Kalau menurut saya, LPDP itu kan ada jatah-jatahnya tuh, berapa apa istilahnya tuh alokasinya, alokasinya berapa, jadi jangan sampai kemudian nanti tersisihkanlah ilmuan sosial humaniora ini," tambahnya.

Bonnie memberikan contoh bahwa negara-negara maju memiliki banyak ahli di bidang sosial, seperti ahli sejarah dan ahli bahasa.

Hal ini terjadi karena negara tersebut memberikan dukungan kepada warganya yang ingin mendalami ilmu sosial dan humaniora.

"Kalau kamu lihat di negara yang maju-maju, mereka itu kan ahli-ahlinya banyak, bahkan ada ahli China, ada ahli Indonesia, ada ahli Jawa, ada ahli purbakala, apa, mereka kan keilmuannya menyeluruh, ya itu akibat ada support dari negara juga," jelasnya.

Ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut, menekankan pentingnya prinsip keadilan, kesetaraan, dan pemerataan dalam pendidikan.

"Nah pertimbangkan lagi lah, negara kan harus men-support semua bidang keilmuan dan talenta-talenta yang dimiliki oleh anak bangsa. Jangan kemudian nanti mendahulukan ilmu ini, mendahulukan ilmu itu, sains, yang satunya ketinggalan," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro, menyatakan bahwa LPDP akan fokus pada ilmu saintek untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa program tersebut antara lain swasembada pangan, energi, ketersediaan air, dan hilirisasi

"LPDP ke depan itu kita fokuskan untuk mendukung programnya Pak Presiden, swasembada pangan, energi, ketersediaan air, dan hilirisasi," kata Prof. Satryo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Selain itu, ia menambahkan bahwa LPDP juga akan fokus pada dunia sains dan teknologi, dan selama ada yang menarik serta layak, akan diberikan bantuan dana.

Prof. Satryo juga merencanakan peningkatan jumlah penerima beasiswa LPDP setiap tahunnya.

"Kalau jumlah kita ingin naik, tiap tahun naik terus," ujarnya.

Jakarta: Menjadi penerima Beasiswa LPDP tak hanya sekadar kesempatan untuk menimba ilmu di luar negeri, tetapi juga panggilan untuk kembali dan berkontribusi pada bangsa. Tujuh alumni LPDP ini membuktikan, ilmu dan pengalaman mereka tak berhenti di perbatasan negeri tempat mereka belajar, melainkan kembali ke Tanah Sir dengan misi besar.

Dari membangun pendidikan inklusif hingga mengembangkan vaksin COVID-19, mereka menginspirasi dengan kontribusi nyata untuk Indonesia. Para alumni beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) menunjukkan komitmen mereka dalam membangun Indonesia.

Dengan berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman dari berbagai negara, mereka kembali ke Tanah Air untuk memberikan kontribusi positif. Berikut kisah 7 alumni yang telah berkontribusi di berbagai sektor.

7 Alumni Beasiswa LPDP dan Kontribusinya yang Menginspirasi:

1. Asriadi Sakka: Pendiri Sekolah Alam La Cendekia

Mengutip akun Instagram @titiknolenglish, Asriadi Sakka, lulusan program Master of Renewable Energy dari Tokyo Institute of Technology, mendirikan Sekolah Alam La Cendekia di Indonesia. Sekolah ini menerapkan pendekatan pendidikan berbasis sains dengan nilai-nilai Islam, berlandaskan Al-Quran dan Hadits. Melalui pendidikan ini, Asriadi berupaya mencetak generasi penerus yang peduli lingkungan dan berintegritas.

2. Maria Jochu: Mengabdi sebagai Lurah di Papua

Maria Jochu, yang memiliki gelar Master of Human Resources dari Marshall University, Amerika Serikat, memutuskan kembali ke tanah kelahirannya di Papua untuk menjadi lurah. Ia menolak berbagai tawaran pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri demi memajukan wilayah asalnya. Keputusannya tak mudah, mengingat banyak tantangan infrastruktur dan layanan kesehatan di sana yang perlu diperbaiki.

3. Sri Melati: Pendiri Yayasan Dwituna Harapan Baru

Sri Melati, seorang disabilitas netra lulusan University College London, mendirikan Yayasan Dwituna Harapan Baru yang menyediakan pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, terutama mereka yang memiliki MDVI (Multiple Disability with Visual Impairment). Melati berkomitmen membantu komunitas disabilitas netra untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan inklusif.

4. Indra Rudiansyah: Berperan dalam Pengembangan Vaksin AstraZeneca COVID-19

Indra Rudiansyah, mahasiswa doktoral di University of Oxford, Inggris, terlibat dalam tim pengembangan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Sebagai bagian dari tim tersebut, Indra memberikan kontribusi nyata dalam menangani pandemi global. Vaksin yang dikembangkan timnya telah banyak digunakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

5. Hardika Dwi Hermawan: Membangun Desa Lewat Program Desamind

Hardika Dwi Hermawan, lulusan The University of Hong Kong, memfokuskan upayanya dalam pembangunan desa di Indonesia melalui program Desamind. Program ini melibatkan masyarakat lokal, terutama kaum muda, untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Hingga kini, Desamind telah diadopsi oleh lebih dari 1.000 anggota komunitas di berbagai daerah.

6. Andi Taufan Garuda Putra: Memfasilitasi Pendanaan UMKM Lewat Amartha Finance

Andi Taufan Garuda Putra, lulusan Harvard University, mendirikan Amartha Finance untuk membantu UMKM di Indonesia mengakses pendanaan. Melalui platform ini, banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, mendapatkan modal usaha yang membantu mereka mengembangkan bisnis.

7. Angga Fauzan: Mendirikan MySkill untuk Generasi Muda

Angga Fauzan, yang menempuh studi di Royal Melbourne Institute of Technology, Australia, mendirikan MySkill, sebuah platform pelatihan digital yang menyajikan beragam materi. Melalui MySkill, generasi muda Indonesia dapat mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.
Para alumni LPDP ini adalah bukti nyata bahwa pendidikan tinggi yang didapat di luar negeri dapat membawa manfaat besar bagi Indonesia. Melalui berbagai bidang, mereka berkontribusi untuk memajukan bangsa dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat. (Suchika Julian Putri)

Baca juga: Mendiktisaintek Sebutkan Kriteria Penerima Beasiswa LPDP yang Tidak Wajib Pulang

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Pengelolaan Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) ke depan bakal difokuskan untuk sejumlah bidang yang mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Swasembada pangan, swasembada energi, ketersediaan air, hingga hilirisasi.

Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro usai Rapat Kerja dengan Komisi X DPR. "Ke depan itu difokuskan untuk mendukung programnya Pak Presiden. Swasembada pangan, swasembada energi, ketersediaan air, dan hilirisasi. Yang utama itu," kata Satryo.

Sedangkan untuk bidang lain, Satryo mengatakan, tetap akan didanai dengan syarat-syarat tertentu. "Kemudian dalam bidang lain kalau ada yang menonjol dan patut didanai, kita danai," terang Satryo.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie telah menyampaikan, saat ini pihaknya sedang meneliti secara seksama terhadap penggunaan dana LPDP berbasis data, dan melakukan analisis berbasis pengeluaran dan manfaat yang didapatkan atau cost-benefit analysis.

"Alokasi dana (LPDP) itu memang perlu kita lihat kembali, apakah dana yang sekarang dipakai, misalnya bahwa kebanyakan dana dipakai untuk program magister itu apakah optimal atau tidak," kata dia.

Stella menekankan asas dari suatu hal yang optimal adalah berkeadilan dan berkualitas, sehingga kedua faktor tersebut juga menjadi hal yang dipertimbangkan dalam pengkajian ulang ini. "Sebentar lagi akan kami keluarkan temuan dan rekomendasi kami, bagaimana untuk bisa mengoptimalkan dana LPDP supaya jelas," ujarnya dikutip dari ANTARA.

Meski demikian, Stella menyebut kewenangan terhadap dana LPDP berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sehingga pihaknya tidak dapat membuat kebijakan terkait optimalisasi dana LPDP.

Namun, ia menyatakan pihaknya siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan Kemenkeu dalam upaya optimalisasi dana beasiswa LPDP.

"Tujuannya hanya satu, supaya kita bisa mengoptimalkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan," kata Stella.

Baca juga: Mendiktisaintek Sebutkan Kriteria Penerima Beasiswa LPDP yang Tidak Wajib Pulang

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-P Bonnie Triyana menolak rencana pemerintah yang memperbolehkan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk tidak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi mereka.

Bonnie menyarankan agar pemerintah menerapkan sistem pinjaman mahasiswa bagi penerima LPDP yang memilih untuk menetap di luar negeri.

"Kalau menurut saya sih mestinya pulang, andaikan mereka enggak mau pulang, ya harus dianggap LPDP yang mereka terima itu sebagai student loan," kata Bonnie saat dihubungi pada Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, dengan penerapan sistem pinjaman, akan lebih adil karena dana LPDP yang digunakan untuk membiayai pendidikan berasal dari pajak rakyat.

"Jadi kriterianya jelas, jadi kalau mereka nggak pulang ya balikin, kan itu uang rakyat, LPDP itu kan uang rakyat. Kita kan rakyat, kita kan membiayai anak-anak generasi muda kita untuk belajar ke luar negeri itu kan bukan untuk membuat negeri orang jadi lebih baik," tegasnya.

Politikus PDI-P ini menilai bahwa pemerintah seharusnya menerapkan sistem pinjaman mahasiswa bagi mereka yang ingin menetap di luar negeri setelah lulus.

"Artinya kalau misalkan dia nggak mau balik ke Indonesia gara-gara dia menemukan tempat yang isilahnya habitat keilmuwannya, pekerjaannya gitu, ya sudah balikin, anggap student loan, harus begitu," ucap sejarawan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan bahwa penerima beasiswa LPDP tidak diwajibkan untuk kembali ke Indonesia setelah lulus kuliah.

Menurut Satryo, pemerintah memberikan kebebasan kepada peraih beasiswa LPDP untuk berkarya di mana pun, termasuk bekerja di perusahaan yang baik di luar negeri.

"Enggak (harus pulang), kita memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja," kata Satryo saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Satryo menambahkan bahwa pemerintah tidak dapat memaksa penerima LPDP untuk bekerja di Tanah Air, terutama karena Indonesia belum memiliki cukup tempat yang baik bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan.

"Kita belum punya cukup tempat untuk mereka berkarya. Kasihan dia (penerima LPDP) nanti, ilmunya tinggi, di sini tidak ada wadahnya. Lebih baik kamu (penerima LPDP) teruskan ke sana saja. Yang penting (jiwanya) merah putih," ungkap Satryo.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Oktober 2024 defisit Rp 309,2 triliun. Realisasi itu setara dengan 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR yakni 2,29% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 97,1 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Oktober 2024 terkumpul Rp 2.247,5 triliun atau naik tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Ini artinya kita telah mengumpulkan 80,2% dari target," tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.556,7 triliun atau melonjak 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 76,9% dari pagu, terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

(acd/acd)

JAKARTA, KOMPAS.com – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah bersiap menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

Berbagai persiapan dilakukan untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran perjalanan bagi pengguna jasa penyeberangan.

Persiapan utamanya dilakukan di lintasan Merak-Bakauheni yang merupakan salah satu jalur penyeberangan tersibuk.

"Pengguna jasa diharapkan telah memiliki tiket jauh hari sebelum jadwal keberangkatan,” kata Djunia Satriawan, PLT Direktur Utama ASDP, dalam keterangan tertulis (8/11/2024).

Menurutnya, ASDP juga telah memperluas sales point dan metode pembayaran agar memudahkan pengguna jasa dalam pembelian tiket bisa dilakukan melalui virtual account berbagai bank, gerai minimarket, e-wallet, dan yang terbaru sudah dapat dipesan melalui OTA tiket.com.

Selama periode nataru mendatang ASDP akan lakukan uji coba self-check in alias check in mandiri guna mempersingkat waktu masuk ke kapal.

Dalam mendukung kelancaran arus penumpang, ASDP juga bekerja sama dengan kepolisian untuk menerapkan delaying system dan pengecekan tiket di rest area KM 43 dan KM 68 di jalur tol menuju Pelabuhan Merak.

Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatur pergerakan kendaraan menuju pelabuhan, sehingga mencegah kepadatan berlebih di area pelabuhan.

ASDP mengimbau seluruh pengguna jasa untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan membeli tiket lebih awal melalui aplikasi Ferizy.

Dengan memanfaatkan teknologi digital yang semakin mudah diakses, pengguna jasa dapat menikmati perjalanan yang lebih teratur dan nyaman, sekaligus mendukung kelancaran operasional di pelabuhan pada saat puncak arus berangkat dan balik.

“Pemesanan tiket selain dari aplikasi Ferizy, kemudian juga bisa melalui web dan pemesanan sudah bisa dilakukan 60 hari sebelum keberangkatan," ucap Djunia.

Jakarta: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan sejumlah klasifikasi penerima Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) yang layak diberi kesempatan untuk tidak wajib langsung pulang ke Tanah Air selepas selesai studi di luar negeri. Ini sekaligus menjawab respons negatif dari sejumlah kalangan terkait pernyataannya tentang tidak wajibnya lulusan LPDP untuk kembali ke Indonesia.

Satryo menegaskan, bagi penerima Beasiswa LPDP yang berangkat dari institusi tertentu, maka tentu saja wajib untuk segera pulang ke Tanah Air setelah studinya selesai. Sedangkan bagi penerima Beasiswa LPDP yang tidak terikat dengan instansi maupun lembaga tertentu, maka boleh jadi dapat diberi kesempatan untuk tidak wajib pulang dulu setelah rampung studi.

"Kalau yang mereka awalnya dari instansi, harus pulang. Tapi kalau dia bebas (tidak terikat instansi tertentu sejak awal berangkat kuliah), tidak ada instansinya, mau ngajar atau bekerja memang kalau dari sisi kepatutan harus pulang, tapi kan kita tahu juga kalau pulang enggak punya kerjaan juga enggak baik dan kalau pemerintah memang tidak mampu memberikan pekerjaan juga sulit," kata Satryo kepada wartawan usai Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, Rabu, 6 November 2024.
Satryo juga mengatakan, untuk penerima Beasiswa kategori yang kedua di atas, maka bukan tidak mungkin untuk diberi kesempatan untuk berkarya maupun berkarier di luar negeri dulu. "Kita kasih waktu mereka, oke bisa terusin dulu sana, cari kerjaan, perdalami ilmunya, dan nanti kalau sudah, pulang," tandasnya.

Satryo mengatakan, berdasarkan data kementerian, hampir semua penerima Beasiswa LPDP memenuhi kesepakatannya untuk pulang ke Tanah Air. Namun ia mengakui, beberapa yang masih belum pulang, biasanya karena masih mau mencari pengalaman di luar negeri.

"Memang data kami mengatakan hampir semuanya pulang sebetulnya, beberapa yang belum pulang karena masih mencari pengalaman di luar. Itu enggak ada masalah, selama dia bukan pegawai dari institusi yang ada di Indonesia. (Dari) pemerintahan, disekolahkan ke luar, itu balik lagi, harus pulang. Yang enggak, ya nggak ada masalah," ujarnya.

Sebab menurutnya, ketika lulusan Beasiswa LPDP tersebut masuk, berkarier, ataupun berkarya di lembaga maupun di instansi internasional, artinya mereka membawa nama Indonesia. "Buat kami juga itu kontribusi untuk Indonesia. Sekarang kan dilihat aja kalau di luar negeri dia itu berprestasi, membawa nama Indonesia dengan baik, juga baik, enggak ada masalah. Pada akhirnya pada pulang semua pasti, suatu hari," paparnya.

Baca juga: Penerima Beasiswa LPDP Tak Wajib Pulang, Dosen UGM: Saya Tidak Setuju, Tapi...

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)