Reporter: Yuliana Hema | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Adaro Energy Tbk (ADRO) berencana untuk membagikan dividen final dari laba tahun buku 2023 dengan nilai yang fantastis. Bahkan, jumlah dividen yang bakal dibagikan melebihi capaian laba bersih emiten batubara ini.

Melansir keterbukaan informasi, ADRO berencana membagikan dividen final sebesar US$ 2,62 miliar. Pada 2023, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk ADRO mencapai US$ 1,64 miliar.

Melansir laporan keuangan sepanjang 2023, ADRO memiliki kas dan setara kas sebesar US$ 3,31 miliar. Pada periode yang sama, ADRO masih punya saldo laba belum dicadangkan sebesar US$ 5,15 miliar.

Equity Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Rizkia Darmawan mencermati dari posisi kas ADRO yang masih berada di posisi US$ 3,2 miliar per September 2024, memang rencana pembagian dividen ini masih memadai.

"Namun ada langkah yang harus ditempuh ADRO lewat pendanaan untuk membiayai pembagian dividen ini. Mengingat kebutuhan capex tahunan ADRO baik untuk pemeliharaan ataupun pengembangan," katanya kepada Kontan, Selasa (5/11).

Rizal Nur Rafly, Equity Research Analyst Panin Sekuritas menimpali pembagian dividen ini justru kurang baik untuk kinerja ADRO dalam jangka panjang. Mengingat ADRO akan melakukan diversifikasi bisnis.

"Diversifikasi bisnis ke energi hijau membukukan belanja modal besar, harusnya dana tersebut bisa gunakan untuk mendanai ekspansi tetapi ADRO malah pakai untuk membagikan dividen," ucap dia.

Rizal mencermati dalam jangka panjang, rencana spin off PT Adaro Andalan Indonesia yang merupakan bisnis utama ADRO berpeluang memperkecil arus kas dan pembagian dividen di masa mendatang.

Lebih lanjut, Panin Sekuritas masih merekomendasikan hold ADRO. hingga akhir perdagangan Selasa (5/10), ADRO telah menguat 2,80% dibanding penutupan sebelumnya ke level Rp 4.040 per saham.

Sebelumnya, manajemen Adaro telah memastikan pihaknya memiliki saldo kas internal secara konsolidasi yang cukup untuk melaksanakan pembagian dividen tunai ini. Namun tidak menutup kemungkinan, ADRO bakal menggunakan dana pihak ketiga.

"Dalam rangka pengelolaan dana kas internal dan arus kas Perseroan yang efisien, tidak menutup kemungkinan Perseroan juga dapat menggunakan pendanaan pihak ketiga jangka pendek untuk pembayaran sebagian dari dividen," tulis manajemen Adaro, Senin (4/11).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampak masih mempertimbangkan penerapan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 2025. Padahal, sebelumnya pemerintahan Presiden Jokowi selalu ngotot akan tetap menerapkan kenaikan tarif pajak tersebut.

Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 sendiri sudah menjadi amanat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Usai hasil Pilpres 2024 mulai terlihat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyatakan amat UU HPP tersebut akan tetap dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo.

"Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, pilihannya keberlanjutan. Tentu kalau berkelanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk kebijakan PPN," katanya dalam media briefing, Jumat (8/3/2024).

Saat itu, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah mulai menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) untuk tahun anggaran 2025. Pembahasan RKP ini akan juga memasukkan program atau rencana kerja pemerintahan yang baru.

Usai Presiden Jokowi menyampaikan draf RUU APBN 2025 ke DPR pada medio Agustus lalu, Airlangga kembali menyatakan tarif PPN akan tetap naik 1% pada awal 2025 selama aturan dalam Pasal 7 ayat (1) UU HPP belum dibatalkan dengan UU lain.

"[Tetap naik 12%] sesuai dengan HPP," ujar Airlangga di Kantor Pusat Dirjen Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merasa bingung karena banyak pihak yang menyoroti rencana kenaikan tarif PPN tersebut. Padahal, menurutnya, kenaikan PPN malah akan menjaga daya beli masyarakat.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa barang/jasa untuk kebutuhan pokok seperti pendidikan, kesehatan, hingga transportasi tidak terkena PPN. Oleh sebab itu, dia menunjukkan data bahwa masyarakat kelas menengah hingga kaya merupakan kelompok yang paling banyak menikmati kebijakan PPN yang dibebaskan.

"Kalau kita lihat yang biru tua di atas ini [kebijakan PPN yang dibebaskan], mereka dinikmati bahkan lebih pada kelompok kelas menengah bahkan sampai ke atas [kelompok kaya] dalam hal ini," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Pusat Dirjen Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Singkat cerita, pemerintahan berubah. Presiden Jokowi resmi digantikan Presiden Prabowo.

Ternyata, nasib kenaikan tarif PPN seakan turut berubah. Usai melaksanakan rapat koordinasi terbatas dengan para kementerian yang dibawahinya, Airlangga yang kembali menjadi menteri koordinator bidang perekonomian menyatakan kenaikan tarif PPN akan dibahas ulang.

Artinya, masih ada kemungkinan pembatalan kenaikan tarif PPN pada awal tahun depan—kemungkinan yang sempat dipinggirkan ketika era pemerintahan Jokowi.

"Masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi kita masih akan ada pembahasan [terkait kenaikan tarif PPN menjadi 12%]," kata Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Pro-Kontra PPN 12%

Pernyataannya, kenapa pemerintah ngotot menaikkan tarif PPN? Ternyata pakar memperkirakan bahwa kenaikan tarif PPN sebesar 1% dari 11% menjadi 12% pada 2025 mampu mengerek penerimaan negara setidaknya senilai Rp73,76 triliun.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengungkapkan nilai tersebut didapat dari asumsi berdasarkan target PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dalam APBN 2024 yang senilai Rp811,36 triliun.

"Jika pada 2025 tarif PPN naik menjadi 12% dan DPP diasumsikan tetap, PPN-nya akan mencapai Rp885,12 triliiun. Kenaikannya senilai Rp73,76 triliun," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (13/3/2024).

Kendati demikian, survei dari Inventure bertajuk Indonesia Industry Outlook 2025 ternyata menunjukkan bahwa 92% kelas menengah ingin Prabowo membatalkan atau merevisi kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai alias PPN menjadi 12%.

Founding Chairman Indonesia Industry Outlook Yuswohady menjelaskan bahwa survei menanyakan kepada kelas menengah: apa saja kebijakan pemerintahan Presiden ke 7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang harus dibatalkan, direvisi, atau dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran?

Hasilnya, kenaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 menjadi yang paling banyak ditolak.

"[Total responden] 49% mengatakan sebaiknya dibatalkan, 43% direvisi [total 92%], dan hanya 7% yang meminta dilanjutkan Pak Prabowo," kata Yuswohady dalam acara Indonesia Industry Outlook 2025 Conference di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memang menilai bahwa kenaikan tarif PPN akan lebih banyak memberi mudarat daripada manfaatnya.

Menurut Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti, pihaknya telah melakukan kajian atas dampak dari kenaikan PPN sebesar 12,5% pada 2021. Hasilnya, secara keseluruhan perekonomian mengalami kontraksi.

Perinciannya: upah nominal atau riil turun 5,86%, indeks harga konsumen turun 0,84%, pertumbuhan ekonomi turun 0,11%, konsumsi masyarakat turun 3,32%, ekspor turun 0,14%, dan impor turun 7,02%.

"Ini angka skenario jika tarif PPN dinaikan jadi 12,5%, tetapi pada saat pemerintahan presiden terpilih Prabowo nanti Januari 2025 tarif PPN rencananya akan dinaikan 12%. Jadi kurang lebih angkanya sekitar ini," ujar Esther dalam Diskusi Publik Indef secara daring, Kamis (12/9/2024).

Dia menjelaskan, angka-angka tersebut didapat berdasarkan temuan bahwa ruang fiskal pemerintah cenderung kecil karena penerimaan negara dari pajak cenderung turun. Tak hanya itu, dari sisi pengeluaran lebih condong ke pengeluaran rutin daripada belanja modal.

Kalangan pengusaha juga sudah mengkritisi wacana kenaikan tarif PPN tersebut. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan tersebut karena kondisi perekonomian sedang mengkhawatirkan.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menjelaskan bahwa sedang terjadi tren penurunan daya beli masyarakat dan jutaan kelas menengah turun kasta. Oleh sebab itu, Ajib menyarankan agar pemerintah mengambil jalan lain apabila ingin mendapatkan tambahan penerimaan negara.

Menurutnya, ada dua kebijakan yang bisa ditempuh. Pertama, pemerintah bisa menurunkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. Sesuai dengan PMK No. 101/2016, besaran PTKP yaitu Rp54 juta per tahun atau ekuivalen dengan penghasilan Rp4,5 juta per bulan.

"Pemerintah bisa menaikkan, misalnya, PTKP sebesar 100 juta. Hal ini bisa mendorong daya beli kelas menengah-bawah. Di kelas ini, setiap kenaikan kemampuan akan cenderung dibelanjakan, sehingga uang kembali berputar di perekonomian dan negara mendapatkan pemasukan," ungkap Ajib dalam keterangannya, Senin (12/8/2024).

Kedua, pemerintah fokus mengalokasikan tax cost alias biaya pajak dengan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor-sektor yang menjadi lokomotif penggerak banyak gerbong ekonomi. Dia mencontoh sektor properti hingga sektor yang mendukung hilirisasi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.

"Namun, secara kuantitatif harus dihitung betul bahwa tax cost ini satu sisi tetap memberikan dorongan private sector [sektor swasta] tetap bisa berjalan baik, dan di sisi lain penerimaan negara harus menghasilkan yang sepadan sehingga fiskal bisa tetap prudent," ujar Ajib.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi terbatas alias rakortas pada Minggu (3/11/2024). Terdapat sejumlah poin penting dari hasil rakortas tersebut mulai dari perpanjangan tax holiday hingga nasib rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%.

Dalam rakortas tersebut, dibahas berbagai program kerja jangka pendek sejumlah kementerian perekonomian. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kawasan Jakarta Selatan.

Turut hadir Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widyanti Putri, juga para wakil menteri serta para pejabat eselon I dan II masing-masing kementerian.

Usia rakortas, Airlangga dan jajaran menteri memberikan keterangan pers. Berikut rangkuman sejumlah poin penting hasil rakortas yang disampaikan Airlangga:

Perpanjangan Tax Holiday

Pemerintah memperpanjang ketentuan pengurangan hingga pembebasan pajak korporasi atau tax holiday. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/2020, insentif pajak itu semestinya berakhir pada 9 Oktober 2024 tetapi kini telah diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjelaskan bahwa perpanjangan tax holiday tersebut baru saja disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 69/2024 tentang Perubahan atas PMK 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

"Karena memang tax holiday itu mempunyai peran yang sangat penting, proporsinya sangat besar terhadap investasi yang masuk itu kurang lebih di atas 25%," ujar Rosan usai rapat koordinasi Kemenko Perekonomian di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Kendati demikian, ada sedikit perbedaan dalam aturan terbaru tersebut. Kini, perusahaan asing atau korporasi multinasional tidak akan menerima tax holiday secara maksimal sebagai akibat dari penerapan pajak minimum global 15% atau pilar kedua OECD.

Perpanjangan Diskon PPN Perumahan hingga Mobil Listrik

Pemerintah memperpanjang sejumlah insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah, mulai dari sektor perumahan hingga kendaraan listrik, hingga tahun depan atau 2025.

Sejumlah insentif pajak yang akan berakhir namun diperpanjang hingga tahun depan yaitu pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

Dia belum merincikan besaran anggaran maupun unit untuk setiap perpanjangan insentif PPN-DTP tersebut karena masih dalam pembahasan lebih lanjut. Kendati demikian, Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat.

Nasib Rencana Kenaikan PPN

Airlangga menyatakan belum ada keputusan final soal rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Dia mengakui, kenaikan PPN sebesar 1% tersebut sudah diamanatkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Kendati demikian, aturan tersebut akan dikaji kembali bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi kita masih akan ada pembahasan," kata Airlangga.

Insentif Industri Padat Karya

Pemerintah sedang merancang insentif ke industri padat karya dalam bentuk kredit investasi. Dalam konteks ini, Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara akan turun tangan.

Belakangan, industri padat karya mendapatkan banyak sorotan terutama usai raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex dinyatakan bangkrut. Sebelumnya, bahkan sudah terjadi PHK massal di industri padat karya.

"Pemerintah juga membuat insentif khusus khusus padat karya, terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme [skema] untuk kredit investasi," jelas Airlangga.

Dia mengaku belum bisa memberi penjelasan detail skema kredit investasi yang disebutnya. Airlangga hanya mengungkapkan, ketentuan teknis akan dibahas antara Kementerian Keuangan dan perbankan Himbara.

Aturan Baru Perburuhan hingga Aksesi OECD & BRICS

Airlangga juga menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan akan menyesuaikan aturan perburuhan akibat hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal UU Cipta Kerja.

"Pemerintah menindaklanjuti keputusan MK terkait dengan ketenagakerjaan kerjaan dan menteri tenaga kerja akan segera mempersiapkan regulasi," katanya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa pemerintah akan melanjutkan program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Alsintan. Pihaknya juga akan melakukan penyesuaian tiket pesawat domestik agar lebih kompetitif.

Dia turut menegaskan, pemerintah akan terus berusaha mempercepat penandatanganan perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), serta The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) hingga aksesi ke BRICS dan The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan belum ada keputusan final soal rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

Airlangga mengakui, kenaikan PPN sebesar 1% tersebut sudah diamanatkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kendati demikian, aturan tersebut akan dikaji kembali bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi kita masih akan ada pembahasan," kata Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan mengakui keputusan final tentang soal kenaikan PPN akan ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, kubu Presiden Prabowo Subianto menyatakan terdapat peluang untuk membatalkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada awal tahun depan. Hanya saja, wacana tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira menjelaskan karena rencana kenaikan PPN sudah diatur dalam UU HPP maka pembatalannya hanya bisa melalui revisi beleid tersebut. Revisi perundang-undangan sendiri hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pemerintah sekaligus DPR.

"Pemerintah ke depan harus bicara bersama DPR, bukan hanya kehendak dari pemerintah karena ini keputusan politik ya kalau namanya UU," jelas Anggawira saat ditemui di acara Repnas National Conference, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sekretaris jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini menyatakan dari sisi pebisnis, kenaikan PPN menjadi 12% bukanlah permasalahan apabila diikuti dengan insentif dari pemerintah untuk dunia bisnis.

Pengusaha, klaimnya, akan mengikuti keputusan pemerintah Prabowo ke depan. Hanya saja, Anggawira meminta setiap pihak bersabar ihwal kepastian tarif PPN.

"Makanya kalau memang ini, kita tunggu nanti apakah ada revisi, kalau ada revisi berarti ada perubahan dalam tarif PPN ya," ungkapnya.

PT Astra Honda Motor (AHM) memboyong dua motor listrik barunya di pameran Indonesia Motorcycles Show atau IMOS 2024, yakni Honda ICON e: dan CUV e:. Namun, di kesempatan tersebut, mereka masih belum mengumumkan harga finalnya.

Sebagai catatan, Honda ICON e: dan CUV e: meluncur bersamaan di Indonesia bulan lalu. Meski sudah mulai dijual ke konsumen, kendaraan tersebut masih menggunakan harga perkiraan.

Honda ICON e: dibanderol di rentang harga Rp 28-32 juta termasuk charger. Nominal tersebut sudah berstatus on the road Jakarta.

Sementara Honda CUV e: dipasarkan di range harga Rp 53-57 juta (unit Rp 33-37 juta + dua unit baterai MPP e: seharga Rp 10 juta/baterai). Kemudian Honda CUV e: tipe RoadSync Duo ditawarkan di rentang Rp 57-61 juta (unit Rp 37-41 juta + dua unit baterai MPP e: seharga Rp 10 juta/unit baterai). Statusnya juga OTR Jakarta.

Honda ICON e: dan CUV e: di IMOS 2024. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Octavianus Dwi selaku Direktur Pemasaran PT AHM mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan hitung-hitungan soal harga Honda ICON e: dan CUV e: di Indonesia. Dia mengaku, penentuan angkanya sudah masuk babak final.

"Itu nanti segera diumumkan, ya. Kami masih ingin me-range dulu seperti yang disampaikan saat peluncuran. Nggak ada yang kami tunggu, tinggal kalkukasi dan memastikan proses-proses di perizinan Kemenperin dan sebagainya," ujar Octa saat ditemui di ICE BSD, Tangerang Selatan.

Meski harganya belum fix, namun Octa memastikan, peminat Honda ICON e: dan CUV e: terus berdatangan. Ketika ditanya angka, dia belum bisa mengungkapnya.

"Sebenarnya sudah banyak yang pesan, tapi kami belum bisa declare ya. Baik ICON e: dan CUV e: sudah mulai ada permintaan," kata dia.

Sebagai catatan, Honda CUV e: dibekali motor listrik dengan tenaga 6 kW dan kecepatan maksimum 83 km/jam. Sementara baterainya diklaim punya jarak tempuh hingga 80,7 km.

Sementara Honda ICON e: menggendong motor listrik dengan tenaga 1,8 kW yang mampu melaju hingga 55 km/jam. Baterai yang tertanam pada dek bawah mampu membawa kendaraan melesat sejauh 53 km.

Kencan Pertama Dua Motor Listrik Honda: Banyak Lebihnya!

Kencan Pertama Dua Motor Listrik Honda: Banyak Lebihnya!

Pemerintah memberi sinyal akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025. Kebijakan itu dilakukan demi mendongkrak pendapatan negara dari sektor pajak. Gimana dampak kenaikan tarif PPN tersebut terhadap sektor otomotif?

Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto mengungkapkan, pada prinsipnya Toyota selalu mendukung kebijakan pemerintah. Toyota juga paham jika pemerintah membutuhkan pemasukan yang banyak dari sektor pajak.

"Kita ikut pemerintah, peraturannya kayak gitu. Kan nanti kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain ya," ungkap Nandi kepada wartawan di Universitas Indonesia, Depok, belum lama ini

"Kita juga memahami bahwa pemerintah membutuhkan pendapatan ya," sambung Nandi.

Nandi menambahkan, kenaikan PPN menjadi 12% kemungkinan tidak terlalu berpengaruh karena karakter konsumen Indonesia yang bisa melakukan penyesuaian. Tapi meski begitu, kenaikan PPN 12% bisa saja mengganggu market otomotif di Tanah Air.

"Pasti ada guncangan, (tapi) orang kita kan cenderung fleksibel. Tapi sampai level tertentu, mungkin akan mengalami gangguan market cukup besar. Nah ini yang sebenarnya kita perlu pikirkan bersama ya," ungkapnya lagi.

Sementara itu, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menjelaskan, tujuan pemerintah mendapatkan pemasukan lebih banyak dengan menaikkan PPN menjadi 12%, belum tentu bisa tercapai.

"Misalnya pemerintah menaikkan PPN, belum tentu hasil finally revenue-nya akan naik. Bisa saja karena PPN dinaikkan, justru ekonominya akan menciut, finally tax revenue-nya juga akan menurun," terang Bob.

Lanjut Bob menambahkan, pemerintah bisa belajar dari kondisi saat pandemi Covid-19 melanda pada tahun 2020 silam. Saat itu pemerintah memberi relaksasi pajak untuk mobil baru. Tapi pajak yang disetorkan pemerintah angkanya naik.

"Pengalaman kita waktu Covid-19, pemerintah ngasih insentif untuk otomotif. Tapi finally tax yang kita bayar ke pemerintah naik. Nah oleh karena itu kan kita beberapa kali juga komunikasi ke pemerintah, bahwa industri ini perlu dikasih relaksasi," jelas Bob.

"Jadi yang saya khawatirkan, kalau PPN naik itu justru finally tax revenue-nya akan turun. Kalau ekonomi sudah turun, ongkos untuk naikinnya itu lebih gede lagi. Jadi harus berhati-hati banget," terang Bob.

Soal PPN Naik 12%, Menko Airlangga: Lihat UU APBN Nanti

Soal PPN Naik 12%, Menko Airlangga: Lihat UU APBN Nanti

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan rencana pembatasan BBM subsidi sudah hampir selesai. Namun, ia tak mengungkap kapan pembatasan akan dilakukan.

"Menyangkut dengan harga dan pembatasan BBM sebenarnya sudah hampir selesai," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (18/10/2024),

Dia menegaskan, pengaturan BBM subsidi ini menunggu waktu yang tepat. "Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan, dan saya pikir tidak lagi yang saya harus menyampaikan kendalanya," imbuhnya.

Bahlil juga mengkonfirmasi, pengaturan BBM subsidi menjadi perhatian presiden terpilih Prabowo Subianto. "Oh iya," ujarnya.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan, aturan terkait BBM subsidi sedang dimatangkan. Ia menegaskan, tak ingin terburu-buru mengambil kebijakan.

"Aturannya sampai sekarang kita masih matangkan. Kan tidak boleh terlalu terburu-buru," kata Bahlil di Monas Jakarta, Kamis (10/10).

Dia mengatakan, pihaknya ingin melihat dampak pengaturan BBM subsidi ini. Oleh karena itu, uji coba terus dilakukan. Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, aturan tersebut sudah hampir final. Kemudian, penerapan dari pengaturan BBM subsidi ini hanya persoalan waktu.

"Karena kita harus tahu dampak ketika diimplementasikan di tingkat nelayan, petani Kita lagi uji coba- uji coba terus. Aturannya sudah hampir final. Tapi apakah nanti di zamannya Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu cuma persoalan waktu saja," paparnya.

Rencana holding BUMN pertambangan MIND ID untuk menambah saham 10% pada PT Freeport Indonesia (PTFI) masih berjalan. Penambahan saham 10% ini akan dilakukan setelah tanggal 20 Oktober atau setelah pemerintahan berganti.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, negosiasi telah mencapai tahap akhir atau finalisasi. Dia memastikan, penambahan saham 10% ini setelah tanggal 20 atau di era pemerintahan Prabowo Subianto.

"Setelah lah (tanggal 20), besok udah hari Sabtu kok, kantor apalagi yang buka besok. Jadi begini ya, selama ini kalau investor selalu menganggap kita ini lambat. Tidak semuanya, investor itu juga lambat-lambat sebagian, jadi nggak selamanya pemerintah salah terus," terangnya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Dia mengatakan, tak ada persoalan pada angka 10%. Namun, diakuinya terdapat hal yang masih didiskusikan.

"Kalau yang 10% no issue, itu no issue, tapi sekarang lagi dihitung adalah sekarang kan ada terjadi diskusi sebagian buku yang ada pada Freeport itu kan diminta untuk dimasukkan dalam buku BUMN, tapi kan itu masih dalam diskusi belum final tapi itu yang menjadi salah satu materi yang dibahas," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Bahlil memastikan jika penambahan saham 10% itu tidak mengeluarkan biaya alias gratis.

"Saya kan sudah bilang dari awal, gratis. Andaikan pun ada biayanya sekecil-kecilnya," ungkap Bahlil.

Pegawai Pegadaian yang disebut Insan Pegadaian, Rama Andika Prasetya melenggang ke Grand Final Microsoft Excel World Championship Indonesia (MEWCI) 2024, yang berlangsung di Point Arena Jakarta. Rama berhasil menjadi juara 3 pada kategori BUMN, dan meraih posisi 4 pada Grand Final All Categories MEWCI 2024.

Rama yang merupakan Assistant Manager Kantor Pegadaian Area Medan 2 ini mengaku bangga bisa mewakili PT Pegadaian di ajang tersebut. Ia mengungkapkan capaian ini tak lepas dari kepiawaiannya menggunakan Microsoft Excel untuk menunjang pekerjaan sehari-harinya.

"Pastinya saya bangga telah mewakili Pegadaian dan menjadi salah satu dari 3 besar di kategori BUMN. Sebelumnya kami diadu dulu di kategori masing-masing, hingga menjadi 3 besar. Ada kategori rokie atau mahasiswa, professional atau umum, serta BUMN. Kemudian total sembilan orang beradu kembali di babak Grand Final untuk memperebutkan posisi 1 yang nanti akan diberangkatkan mewakili Indonesia di ajang dunia Financial Modeling World Cup di Las Vegas. Alhamdulillah saya meraih posisi 4 di ajang Grand Final tersebut. Walaupun tidak berangkat ke Las Vegas, namun saya tetap bangga karena sudah berada di posisi sejauh ini," tutur Rama dalam keterangan tertulis, Selasa (15/10/2024).

Sementara itu Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan mengaku bangga atas pencapaian yang diraih oleh Insan Pegadaian di ajang tersebut. Ia berharap prestasi yang ditorehkan Rama bisa memacu semangat Insan Pegadaian lainnya.

"Alhamdulillah satu lagi prestasi dari Insan Pegadaian yang membanggakan. Biasanya e-Sport lebih ke entertainment, tapi kompetisi e-Sport yang satu ini lebih ke edutainment ya, memadukan game dengan skill Microsoft Excel. Semoga pencapaian dari Rama akan memacu Insan Pegadaian lainnya untuk berprestasi tidak hanya di internal, namun juga di nasional hingga internasional ke depannya," pungkasnya.

Sebagai informasi, Microsoft Excel World Championship Indonesia 2024 merupakan event pertama bagi para mahasiswa dan profesional di bidang Microsoft Excel. Event e-sport ini terdiri dari tiga kategori, yakni Rookie, Professional dan BUMN. Adapun tiga terbaik dari kategori tersebut berlaga di Grand Final untuk memperebutkan satu kursi Best of the Best. Pemenang Microsoft Excel World Championship Indonesia 2024 akan mewakili Indonesia pada ajang Financial Modeling World Cup di Las Vegas pada Desember 2024.

Mau Liburan Tapi Dana Terbatas? Pegadaian Punya Solusinya

Mau Liburan Tapi Dana Terbatas? Pegadaian Punya Solusinya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengevaluasi kebijakan insentif pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen yang akan berakhir pada akhir 2024.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan pihaknya sejauh ini masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait kebijakan tersebut.

“Nanti kita lihat arahan Bu Menteri, ya. Memang itu pasti akan selalu kita evaluasi, sama seperti insentif-insentif yang lain,” kata Febrio saat ditemui di Kompleks Parlemen di Jakarta, Senin.

Menurutnya, insentif PPh untuk UMKM itu memberikan dampak yang positif terhadap UMKM. Hal ini mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kelompok usaha tersebut.

Keberpihakan itu, lanjut dia, juga terlihat pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menetapkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta.

Cermin lain keberpihakan pemerintah terhadap UMKM terlihat pada anggaran perpajakan yang dinikmati oleh UMKM.

“Kalau di belanja perpajakan, lebih dari Rp60-70 triliun rata-rata satu tahun itu manfaatnya langsung dinikmati oleh UMKM,” jelas dia.

Berakhirnya kebijakan insentif PPh final 0,5 persen untuk UMKM termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Dalam aturan itu, juga disebutkan bahwa Pemerintah mengenakan tarif PPh Final 0,5 persen hanya bagi UMKM dengan penghasilan tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Sebelumnya, anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Evi Zainal Abidin meminta pemerintah memperpanjang jangka waktu pemanfaatan insentif tersebut, khususnya bagi orang pribadi.

Merespons itu, Sri Mulyani mengatakan bakal mengevaluasi fasilitas PPh final, apakah UMKM masih membutuhkan insentif atau sudah memiliki kapasitas yang cukup untuk berhenti menerima insentif tersebut.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan mulai berakhir pada pengujung tahun 2024.

Dengan demikian, tarif normal PPh final untuk UMKM bakal berlaku tahun 2025.

Hal itu sebagaimana ketentuan yang tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu telah mengatur ketentuan tarif pajak final UMKM serta periodenya.

SHUTTERSTOCK/BLEAKSTAR Ilustrasi UMKM, strategi bisnis UMKM.

Melalui kebijakan tersebut, UMKM mendapat pengurangan tarif PPh final dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

Fasilitas ini berlaku paling lama 7 tahun masa pajak bagi wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) UMKM.

Oleh karenanya, bagi WP OP UMKM yang telah terdaftar dan memanfaatkan fasilitas pengurangan PPh final sejak 2018, maka fasilitasnya akan berakhir pada pengujung tahun ini.

Hal ini juga sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo.

"WP OP UMKM yang di tahun ketujuh harus naik kelas menjadi WP yang tidak lagi menggunakan PPh final," kata dia, dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (13/8/2024).

SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG Ilustrasi pajak.

Untuk tahun pajak 2025 dan seterusnya, pelaku UMKM orang pribadi dapat menggunakan norma perhitungan jika memenuhi syarat dan omzet belum melebihi Rp 4,8 miliar per tahun.

Jika omzet UMKM per tahun telah mencapai angka di atas Rp 4,8 miliar, maka wajib pajak dapat menggunakan tarif normal dan menyelenggarakan pembukuan.

Suryo menjelaskan, terdapat dua ketentuan terkait norma penghitungan.

Pertama, ketentuan umum dengan memperhitungkan catatan penghasilan dan biaya yang dapat dikurangkan sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

"Bisa juga menggunakan norma perhitungan bagi WP OP, norma perhitungan itu presentase tertentu dikalikan omzet untuk menentukan berapa penghasilan kena pajak dari WP yang bersangkutan sebelum dikalikan tarif normalnya," tutur dia.

"Tapi ada satu kondisi, di sana untuk menggunakan norma itu harus menyampaikan pemberitahuan paling tidak saat menyampaikan SPT di Maret 2025," sambungnya.

Sebagai informasi, lewat PP Nomor 23 Tahun 2018, pemerintah memberikan fasilitas pengurangan tarif PPh final untuk pelaku UMKM. Adapun lama waktu berlakunya tergantung jenis pelaku UMKM.

Sesuai ketentuan berlaku, jangka waktu pengenaan tarif PPh final sebesar 0,5 persen dari omzet berlaku paling lama:

• Tujuh tahun untuk wajib pajak orang pribadi (OP) UMKM.
• Empat tahun untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma.
• Tiga tahun untuk wajib pajak bagi badan berbentuk perseroan terbatas (PT).

Bagi UMKM yang baru terdaftar, masih bisa memanfaatkan fasilitas tersebut, dengan jangka waktu berlaku disesuaikan jenis badan usaha.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjuarai Indonesian Basketball League (IBL) 2024 menjadi gelar pertama yang bisa dipersembahkan kapten Pelita Jaya Jakarta Andakara Prastawa Dhyaksa, setelah enam tahun bergabung bersama klub tersebut.

pemain bernomor punggung tujuh itu tidak bisa menyembunyikan wajah bahagianya dengan memeluk rekan-rekan setim, saat berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta di Indoor Stadium SC, Tangerang, Banten, Ahad (4/8/2024), melalui rekor kemenangan 2-1 dalam format best of three.

Penantian sejak 2018 bergabung dengan Pelita Jaya, membuat dirinya sangat berbahagia bisa membantu klub meraih juara, setelah tiga kali berturut-turut menjadi runner up IBL.

"Ini bukan tentang saya. Ini semua kerja tim," kata Prastawa.

Ia mengakui, timnya tidak bisa menang mudah. Prastawa bangga karena timnya bisa meningkatkan performa, khususnya di defense sejak awal musim.

"Pelita Jaya bisa juara karena tim tahun ini solid," kata guard andalan tim nasional bola basket Indonesia itu.

Prastawa mengakui, penampilan dirinya di final memang tidak terlalu bagus. Namun karena timnya memiliki pemain muda dan senior yang bagus, maka itu membuat permainan Pelita Jaya tetap apik.

Prastawa mengawali karier profesional bersama Aspac di musim 2012-13. Pada akhir musim, dia terpilih sebagai "Rookie of The Year" dan mendapatkan trofi juara IBL pertamanya.

Kemudian, musim 2013-14, pemain setinggi 1,73 meter itu juga membantu Aspac mempertahankan gelar juara liga.

Namun, sejak saat itu, Prastawa belum pernah lagi meraih juara IBL. Pada 2018, pemain berumur 31 tahun itu meninggalkan Aspac dan bergabung dengan Pelita Jaya yang baru saja meraih gelar juara IBL pada 2017.

Ironisnya, saat Prastawa meninggalkan Aspac yang berganti nama menjadi Stapac, justru klub tersebut keluar sebagai juara IBL 2018-19, setelah mengalahkan Satria Muda di final.

Saat bergabung dengan klub kebanggaan warga Jakarta, Pelita Jaya, Prastawa telah menjelma menjadi ikon klub sekaligus kapten tim.

Dia membawa Pelita Jaya masuk final tiga musim berturut-turut, yaitu di tahun 2021, 2022, dan 2023.

Namun tiga tahun tersebut harus berakhir dengan kecewa, karena timnya hanya mampu menjadi runner up.

Sampai akhirnya, penantian panjang Prastawa berakhir di tahun 2024. Dia meraih trofi juara ketiganya, sekaligus yang pertama bersama tim Pelita Jaya.